Jakarta (ANTARA) - Senior Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Andreas Kristo Saragih mengatakan bisnis pakan ternak masih menjadi penyumbang laba terbesar bagi emiten perunggasan di tengah fluktuasi harga komoditas global.

Andreas mengatakan meskipun kontribusi pendapatan terbesar berasal dari segmen peternak komersial, khususnya broiler, lini usaha pakan dinilai mampu menghasilkan margin yang lebih tinggi berkat model bisnis yang fleksibel.

"Kalau dari sisi penerimaan, mayoritas memang berasal dari peternak komersial, khususnya broiler, sekitar 50 persen. Tetapi kalau dari sisi EBIT atau operating profit, kontributor terbesar justru berasal dari bisnis pakan," ujar Andreas dalam acara Media Day Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, profitabilitas bisnis pakan lebih terjaga karena perusahaan menerapkan model bisnis cost-plus. Dengan skema tersebut, produsen dapat meneruskan kenaikan biaya bahan baku kepada pelanggan melalui penyesuaian harga jual.

Andreas menjelaskan sekitar 70 persen biaya produksi pakan berasal dari bahan baku. Dari total tersebut, sekitar 50 persen merupakan jagung, sedangkan sekitar 20 persen berasal dari bungkil kedelai (soybean meal).

Berbeda dengan jagung yang sebagian besar dipenuhi dari dalam negeri, bungkil kedelai masih bergantung pada impor dari Argentina, Brasil, dan Amerika Serikat sehingga sensitif terhadap pergerakan harga komoditas global maupun nilai tukar.

Namun, saat terjadi kenaikan harga bungkil kedelai, pelemahan dolar AS, maupun kenaikan harga jagung, perusahaan masih bisa melewatinya.

“Itu yang membuat margin bisnis pakan relatif lebih stabil," katanya.

Sementara dari sisi pendapatan, segmen peternak komersial, khususnya broiler, masih menjadi penyumbang terbesar dengan porsi sekitar 50 persen emiten.

Di luar faktor biaya, Andreas juga melihat prospek bisnis pakan masih didukung oleh potensi peningkatan konsumsi makanan olahan di Indonesia. Mengacu pada studi konsumsi di Korea Selatan sepanjang 1998–2022, kontribusi ultra-processed food terhadap pola makan masyarakat terus meningkat di seluruh kelompok pendapatan.

Seiring meningkatnya urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan permintaan terhadap makanan praktis, konsumsi ultra-processed food diperkirakan akan terus tumbuh.

"Kami menilai Indonesia kemungkinan berada sekitar lima hingga sepuluh tahun di belakang Korea Selatan. Seiring meningkatnya konsumsi makanan olahan, kebutuhan terhadap protein hewani dan rantai pasok pendukungnya, termasuk industri pakan, juga berpotensi terus bertumbuh," ujar Andreas.

Tren ini dinilai dapat menjadi katalis positif bagi industri pangan olahan dan sektor agribisnis yang memasok bahan baku maupun produk turunannya.

Menurutnya, kombinasi kemampuan menjaga margin melalui skema cost-plus serta prospek permintaan jangka panjang menjadikan bisnis pakan tetap sebagai mesin profitabilitas utama bagi emiten perunggasan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan transformasi tata kelola industri perikanan melalui kebijakan berbasis data sebagai fondasi dalam aspek pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan bukan sekadar asumsi agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.

"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Kami ingin bangun kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," ujar dia dalam pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan di Mataram, Selasa.

Nusa Tenggara Barat diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP mencakup WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores yang menjadikan provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan.

Iqbal mengatakan potensi yang besar tersebut harus didukung sistem data yang akurat agar pengelolaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut dia, keterbatasan data masih menjadi persoalan mendasar dalam penyusunan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang membuat sejumlah program belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terkhusus nelayan.

Pemerintah NTB mengajak seluruh pihak mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, hingga pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam membangun sistem data perikanan yang terintegrasi dan berkualitas.

"Mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas diperlukan sebagai fondasi pengambilan kebijakan," kata Iqbal.

Lebih lanjut ia menyampaikan pengelolaan perikanan berkelanjutan juga harus didukung ekosistem usaha yang sehat. Seluruh mata rantai usaha mulai dari nelayan, industri pengolahan hingga pemasaran perlu saling terhubung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Berkaca pada praktik di berbagai negara maju, imbuh Iqbal, sektor perikanan telah ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional yang membuat lapangan usaha tersebut layak memperoleh dukungan dan perlindungan pemerintah.

"Keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan posisi NTB yang berada dalam dua wilayah pengelolaan perikanan nasional menjadi modal strategis untuk mengembangkan komoditas perikanan yang berdaya saing global.

Pemerintah NTB berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan dalam hal percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat untuk mengakses bahan bakar bersubsidi.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat jumlah nelayan saat ini ada lebih dari 60 ribu orang, sehingga penyelesaian administrasi dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.

"Masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Muslim.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk ( Danamon ) menghadirkan program DIVE (Danamon Immersive Visit s Exploration) – Chapter Youth. Program ini merupakan bagian dari inisiatif DAYATARA (Danamon Berdaya Mengusung Kesetaraan) yang mencerminkan penerapan prinsip Diversity, Equity, and Inclusion (DEI).

Memanfaatkan momentum musim liburan sekolah, program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak Danamoners (sebutan bagi karyawan Danamon) yang berusia 13–18 tahun (SMP dan SMA) untuk mengenal dunia perbankan secara lebih dekat. Selain itu, program ini juga bertujuan membekali generasi muda dengan pemahaman awal mengenai dunia kerja serta memperluas wawasan karier mereka di masa depan.

Program ini dilaksanakan dalam 4 batch yang berlangsung pada 22–23 Juni 2026 di Menara Bank Danamon, Jakarta. Melalui pendekatan berbasis experiential learning, peserta diajak mengeksplorasi berbagai produk, layanan, serta digital application yang dimiliki oleh Danamon.

Dalam rangkaian kegiatan ini, peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai visi, misi, nilai perusahaan, employee value proposition, serta fungsi kerja di dalamnya. Program ini termasuk office tour yang dikemas melalui pendekatan mission-based exploration yang dilengkapi dengan “Junior Banking Passport”.

Program ini turut menghadirkan berbagai sesi interaktif seperti Career in Danamon dan AI for Daily Life and Future Career, yang dirancang untuk membuka wawasan peserta terhadap beragam peluang karier di masa depan. Tidak hanya itu, literasi keuangan menjadi bagian penting dalam program ini guna mendorong peserta agar lebih bijak dalam mengelola keuangan (smart saver) sejak dini. Pemahaman ini kemudian diperkuat melalui berbagai aktivitas kolaboratif serta fun games yang melibatkan peserta secara aktif.

Chief Human Capital and Operations Officer Danamon, Evi Damayanti mengatakan, di Danamon dukungan terhadap keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga merupakan salah satu bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Melalui program DIVE-Chapter Youth, Danamon ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya memperkenalkan dunia perbankan kepada generasi muda, tetapi juga membangun keterlibatan yang lebih erat antara perusahaan, karyawan, dan keluarga.

”Kami berharap, melalui pengalaman belajar yang interaktif dan sejak dini ini, para peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai dunia kerja khususnya di bidang perbankan. Sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dan kesiapan mereka dalam merencanakan karier di masa depan," katanya, Kamis (25/6/2026).

Melalui program DIVE-Chapter Youth ini, Danamon turut mendorong tumbuhnya early career awareness terhadap industri perbankan sejak usia sekolah. Termasuk memberikan kesempatan bagi anak-anak Danamoners untuk lebih memahami profesi serta lingkungan di perusahaan tempat orang tua mereka bekerja. Keterlibatan keluarga dalam program ini juga menjadi elemen penting dalam memperkuat kebanggaan dan keterlibatan karyawan, serta meningkatkan hubungan antara keluarga dan perusahaan. KPR Rumah Subsidi Bisa Dicicil hingga 40 Tahun, Bunga Tetap 5%

Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pengembangan karyawan, tetapi juga melalui berbagai upaya yang memberikan nilai tambah bagi keluarga karyawan dan generasi masa depan. Ke depan, Danamon akan memperkuat peran dalam mempersiapkan generasi yang adaptif, memiliki wawasan yang luas, serta siap menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berkembang.

kita mulai dari yang besar-besar dulu memang supaya lebih mudah menjaga mutunya

Jakarta (ANTARA) - Koalisi global untuk fortifikasi pangan Millers for Nutrition (M4N) menilai pengembangan beras fortifikasi di Indonesia perlu diawali melalui penggilingan padi skala besar agar pengawasan mutu dan implementasi program lebih mudah dilakukan.

"Rice miller (penggilingan padi) itu ada 100 ribu atau lebih. Jadi memang tantangannya cukup besar karena banyak yang kecil-kecil juga. Makanya kita mulai dari yang besar-besar dulu memang supaya lebih mudah menjaga mutunya," kata Anggota Dewan Penasihat M4N Budianto Wijaya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, karakteristik industri penggilingan padi berbeda dengan industri pangan lain yang telah lebih dulu menerapkan fortifikasi wajib, seperti tepung terigu dan minyak goreng.

Ia menjelaskan industri tepung terigu relatif lebih mudah diawasi karena jumlah produsennya terbatas, sedangkan penggilingan padi tersebar luas dengan skala usaha yang beragam.

Budianto mengatakan tantangan tersebut membuat pengembangan beras fortifikasi perlu dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pelaku usaha yang memiliki kapasitas produksi dan sistem pengendalian mutu yang memadai.

Meski demikian, ia menilai tidak terdapat hambatan berarti dari sisi teknologi untuk memproduksi beras fortifikasi di Indonesia.

"Secara teknologi sebetulnya kita siap. Jadi karena ini sudah lama dilakukan di banyak negara. Sebetulnya tidak ada masalah secara teknis," ujarnya.

Menurut dia, tantangan utama saat ini lebih banyak berkaitan dengan penguatan ekosistem industri, termasuk kesiapan produsen fortified rice kernel (FRK), regulator, hingga sistem pengawasan.

Budianto menyebut produsen fortified rice kernel (FRK) atau kernel beras fortifikasi di dalam negeri saat ini masih terbatas. Padahal, bahan tersebut menjadi komponen utama dalam produksi beras fortifikasi melalui proses pencampuran dengan beras sosoh.

Menurut dia, peningkatan kapasitas produsen FRK diperlukan agar pengembangan beras fortifikasi dapat menjangkau lebih banyak penggilingan padi dan mendukung perluasan pasar di masa mendatang, mengingat struktur industri penggilingan padi nasional yang sangat besar dan tersebar.

Selain itu, Budianto menilai sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar pengembangan beras fortifikasi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

"Pemerintah sudah menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mendorong ke arah sana," ungkap dia.

Pemerintah telah memasukkan fortifikasi pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Selain itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga telah menerbitkan panduan operasionalisasi kebijakan dan regulasi beras fortifikasi untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan.

Sementara dari sisi industri beras, Direktur PT Thara Jaya Niaga Diyan Anggraini mengatakan pelaku industri mulai membangun kesiapan produksi beras fortifikasi melalui kolaborasi dengan penggilingan padi di berbagai daerah.

"Hari ini alhamdulillah sudah 1.700 penggilingan yang berniat untuk menjadi rice mill untuk beras fortifikasi," tutur Diyan.

Menurut dia, penggilingan tersebut tergabung dalam Perkumpulan Penggilingan Beras Bernutrisi Indonesia (P2B Nutrisia) yang dibentuk untuk mendukung pengembangan ekosistem beras fortifikasi sekaligus memperkuat efisiensi distribusi dan produksi di berbagai daerah.

Ia mengatakan keterlibatan penggilingan padi di berbagai wilayah diharapkan dapat memperkuat kesiapan industri sekaligus mempercepat perluasan produksi beras fortifikasi apabila permintaan pasar terus meningkat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan industri penjaminan tetap menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan prinsip kehati-hatian (prudent), meski ada rencana penurunan bunga kredit untuk pelaku usaha mikro menjadi 8 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, langkah prudent ini dapat dilakukan melalui penguatan underwriting, monitoring portofolio, serta penetapan pricing yang sesuai dengan profil risiko.

“Rencana penurunan bunga kredit mikro berpotensi memperluas akses pembiayaan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), namun industri tetap perlu menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan prinsip kehati-hatian,” kata Ogi dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu.

Secara umum, OJK melihat bahwa kondisi ekonomi yang masih dinamis perlu diantisipasi oleh industri asuransi kredit dan penjaminan melalui penguatan manajemen risiko, underwriting, serta pemantauan kualitas portofolio secara lebih ketat.

“Karakteristik UMKM yang sebagian masih memiliki keterbatasan data historis memang menimbulkan tantangan dalam proses penilaian risiko. Namun demikian, UMKM tetap merupakan sektor strategis yang perlu didukung,” kata Ogi.

Oleh karena itu, OJK terus mendorong pemanfaatan data, termasuk akses SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), penguatan tata kelola, serta penerapan mekanisme risk sharing yang sehat agar pertumbuhan pembiayaan dan penjaminan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Ogi menambahkan bahwa target penyaluran KUR sebesar Rp320 triliun pada tahun ini juga memberikan peluang yang cukup besar bagi industri penjaminan untuk meningkatkan volume bisnis dan pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP).

Namun demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai, terutama terkait potensi peningkatan klaim, konsentrasi risiko, dan kualitas kredit debitur.

Terkait profil risiko, Ogi mengatakan bahwa penjaminan produktif pada umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan segmen konsumtif karena sangat dipengaruhi oleh kinerja usaha dan kondisi ekonomi.

Meskipun terdapat kecenderungan sebagian perusahaan melakukan diversifikasi ke segmen konsumtif untuk menjaga kualitas portofolio, fokus utama industri tetap diarahkan pada dukungan terhadap sektor produktif dan UMKM sesuai peran strategis industri penjaminan.

Sebelumnya pada Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga dari program Permodalan Nasional Madani (PNM) diturunkan hingga di bawah 9 persen.

Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini justru membebani pelaku usaha mikro dengan bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar.

Selanjutnya, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menindaklanjuti penyesuaian suku bunga program PNM Mekaar menjadi 8 persen dengan menggelar rapat bersama jajaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta Direksi dan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani.

Pada Senin (22/6), Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penurunan suku bunga layanan pembiayaan PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) menjadi 8 persen akan segera ditindaklanjuti oleh Danantara Indonesia selaku holding BUMN.

“Alhamdulillah, ini tadi sudah diputuskan (suku bunga PNM Mekaar turun menjadi 8 persen) dan akan segera ditindaklanjuti oleh PNM bersama-sama dengan Danantara. Tinggal nanti sedang disiapkan payung hukumnya,” kata Maman Abdurrahman di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).

Maman mengatakan bahwa pemerintah akan mensubsidi penurunan suku bunga pinjaman dari 18-25 persen menjadi 8 persen tersebut bagi sekitar 10-15 juta nasabah PNM Mekaar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan ruang apresiasi berupa festival film yang diselenggarakan di daerah dapat menggerakkan nilai ekonomi masyarakat sekitar sekaligus memperkuat ekosistem perfilman di Indonesia.

Riefky, dalam keterangan yang diterima, Rabu mengatakan festival film dapat menjadi wadah inkubasi talenta dan penggerak ekonomi kreatif, dengan memperkaya film bertema budaya dan ragam cerita rakyat Indonesia yang dapat menjadi sumber inspirasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi industri perfilman nasional.

Potensi tersebut tercermin dari penyelenggaraan Festival Film Horor (FFH) oleh Ruang Film Pacitan bersama Pemerintah Kabupaten Pacitan.

"Indonesia sangat memiliki keberagaman serta keunikan dalam budaya hingga cerita horor selayaknya tambang emas baru. Kementerian Ekraf siap mengkolaborasikan FFH dengan mitra kementerian untuk semakin membuat benchmark di mana event FFH tahun ini dapat naik kelas," ujar Menteri Ekraf.

Festival ini memiliki karakteristik yang kuat karena digelar di kawasan pesisir Pantai Pancer Door serta sejumlah lokasi strategis di Pacitan. Konsep tersebut menjadi pembeda yang memperkuat identitas FFH dibandingkan festival film lainnya di Indonesia.

Penyelenggaraan perdana FFH pada tahun 2025 berhasil diikuti sebanyak 285 film dalam tiga kategori, yakni umum, pelajar, dan eksibisi.

Tahun ini, FFH 2026 mengusung tema INDIGO: Melihat yang tak terlihat. Membaca yang terlupakan. Membangun yang akan datang. Rangkaian kegiatan akan berlangsung mulai Juni hingga September 2026, sementara malam puncak atau awarding dijadwalkan pada 9–12 September 2026.

Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, mengatakan, FFH telah memberikan dampak positif bagi daerah, baik dari sisi ekonomi maupun pengembangan kegiatan kreatif lainnya. Menurutnya, festival ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang temu bagi para pelaku perfilman dan masyarakat.

"FFH ini yang mendatangkan event lain yang menurut saya itu selama ini bisa mendatangkan wisatawan. Tentu kami mengharapkan FFH 2026 dapat berkolaborasi dengan Kementerian Ekraf hingga mampu menjadi festival Provinsi, nasional bahkan global,” kata Indrata.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di tengah meningkatnya kebutuhan industri terhadap lulusan yang siap kerja, Pradita University menghadirkan terobosan pembelajaran berbasis industri.

Mahasiswa Program Studi Pariwisata tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga akan menjalani proses pembelajaran langsung di lingkungan operasional hotel selama dua semester melalui konsep living laboratory.

Dalam kesempatan ini Pradita University menggandeng Ascott International Management Indonesia dan Harris Hotel & Convention Serpong.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) oleh Rektor Pradita University, Prof. Richardus Eko Indrajit, Country Director of People & Culture PT Ascott International Management Indonesia Albertha Sekundarti, serta General Manager Harris Hotel & Convention Serpong Lut Abader. Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Pradita Indonesia, Aida Halim.

Kolaborasi tersebut menjadi implementasi nyata pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang diterapkan Pradita University. Dalam pendekatan ini, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari penguasaan teori, tetapi juga dari kompetensi nyata yang dimiliki mahasiswa sesuai kebutuhan industri.

Executive Director Unit Edukasi PT Summarecon Agung sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Pradita Indonesia, Aida Halim, menegaskan bahwa pendidikan tinggi saat ini harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia profesional sejak dini.

“Kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyata, dinamis, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Lewat konsep living laboratory, mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga merasakan langsung bagaimana industri berjalan sehari-hari," katanya, melalui siaran pers, Selasa (23/6/2026).

Aida menambahkan, ,ahasiswa dapat memahami bagaimana operasional industri berjalan, belajar menghadapi tantangan secara langsung, sekaligus membangun pola pikir profesional sejak dini.

Ia berharap, kolaborasi ini akan dapat membantu melahirkan lulusan yang lebih siap kerja, adaptif terhadap perubahan, dan memiliki kemampuan yang benar-benar dibutuhkan industri,.

Program ini akan mulai diimplementasikan pada September 2026 di Harris Hotel & Convention Serpong. Hotel tersebut dipilih karena memiliki ekosistem operasional yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang komprehensif, mulai dari layanan tamu, pengelolaan acara, hingga operasional bisnis perhotelan secara menyeluruh.

Melalui program Integrated Learning, mahasiswa akan menjalani pembelajaran teori selama dua minggu di kampus dan dua minggu berikutnya di Harris Hotel & Convention Serpong. Skema ini akan berlangsung secara berkelanjutan selama dua semester masa studi.

Model pembelajaran tersebut semakin memperkuat posisi Pradita University sebagai salah satu perguruan tinggi yang mengembangkan konsep living laboratory, yakni menjadikan lingkungan bisnis dan industri sebagai bagian integral dari proses pembelajaran.

Dengan pendekatan ini, kampus tidak lagi menjadi ruang yang terpisah dari dunia kerja, melainkan terhubung langsung dengan ekosistem industri yang sesungguhnya.

Country Director of People & Culture PT Ascott International Management Indonesia, Albertha Sekundarti, menyampaikan bahwa sinergi antara dunia pendidikan dan industri merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem pengembangan talenta yang berkelanjutan.

“Kolaborasi ini juga memberikan berbagai manfaat strategis bagi Ascott. Selain mendukung pengembangan pendidikan, kerja sama ini memungkinkan kami berkontribusi secara aktif dalam membangun talenta yang kuat dan berkelanjutan bagi industri perhotelan Indonesia," terangnya.

"Kami memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman operasional, budaya pelayanan, serta praktik terbaik yang kami miliki, sekaligus memperoleh perspektif baru dari dunia akademik. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Ascott dan berharap kemitraan ini dapat terus berkembang menjadi kolaborasi yang berkelanjutan dan berdampak positif,” pungkasnya.

Ke depan, konsep Living Laboratory berbasis Outcome-Based Education akan terus diperluas ke berbagai program studi.

fokus dulu pasar domestik, baru akan lebih mudah kuasai pasar ekspor. Karena dari pasar domestik belajar bagaimana economic scale

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai penguatan pasar domestik menjadi langkah strategis untuk mendorong Indonesia menjadi pemain penting dalam industri petrokimia global.

Dirinya dihubungi di Jakarta, Selasa menyampaikan penguasaan pasar dalam negeri akan memberikan fondasi yang kuat bagi industri nasional sebelum memperluas penetrasi ke pasar ekspor.

Esther menjelaskan, pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan dan penguatan industri petrokimia yang berorientasi pada kebutuhan domestik.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kapasitas produksi yang efisien sekaligus menciptakan skala ekonomi yang kompetitif.

“Menurut saya fokus dulu pasar domestik, baru akan lebih mudah kuasai pasar ekspor. Karena dari pasar domestik belajar bagaimana economic scale,” ujar Esther.

Sebelumnya, berbagai upaya penguatan industri petrokimia nasional telah dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) misalnya, mengupayakan industri petrokimia masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ini dilakukan mengingat sektor ini memiliki peran fundamental sebagai pemasok utama bahan baku plastik, serat sintetis, karet sintetis, bahan kimia fungsional, hingga berbagai bahan kebutuhan industri lain.

Pemerintah juga membebaskan Bea Masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk industri petrokimia serta bahan baku plastik sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut diambil guna menekan biaya produksi dan membantu pelaku industri mendapatkan pasokan bahan baku alternatif sebagai pengganti nafta di tengah ketidakpastian global.

“Arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan Bea Masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6)

Pemerintah berharap kebijakan tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi hingga Rp2,25 triliun melalui penurunan biaya produksi di sektor terkait.

“Dengan ini, (Bea Masuk 0 persen) diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong,” kata dia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan penambahan jumlah layar bioskop di tengah pertumbuhan film Indonesia yang positif perlu diimbangi dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat sekitarnya.

“Jangan sampai blunder, kita jangan sampai mendengar satu jeritan tapi melupakan jeritan yang lain. Jumlah layar penting, tapi ketika layar sudah diinvestasikan, sudah dibangun, ada yang bisa masuk gak di situasi ekonomi yang seperti ini?” kata Novita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VII DPR RI tentang kreativitas dan distribusi film nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dalam membangun ekosistem perfilman saat ini selain mempertimbangkan pertumbuhan layar dan akses penayangan film, juga harus dibarengi dengan kemampuan daya beli masyarakat sekitarnya.

Pembangunan bioskop atau penyediaan layar di daerah juga perlu melihat dampak ekonomi yang akan dirasakan masyarakat dengan hadirnya media hiburan di sekitarnya.

“Ini perlu diperjelas dukungan roadmap, target dampak ekonomi yang jelas bagi masyarakat sekitar. Jangan hanya bagi teman-teman pelaku industri film saja, tapi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar yang jelas,” katanya.

Di sisi lain Novita mengatakan pertumbuhan film nasional dalam setahun sampai dua tahun ke belakang menunjukkan tren yang positif dibarengi dengan jumlah penonton film nasional yang ikut bertumbuh.

Data dari Kementerian Ekonomi Kreatif mencatatkan pertumbuhan film nasional pada 2025 menunjukkan rekor tertinggi, dengan total penonton menembus sekitar 65 juta orang dan 178 judul film lokal yang dirilis di bioskop.

Namun jumlah persebaran layar yang bisa menayangkan film-film lokal masih terbatas bahkan cenderung stagnan dan cenderung masih mengistimewakan film asing. Hal ini karena investor yang membangun layar masih melirik film yang lebih menguntungkan secara logika ekonomi.

“Karena logika ekonomi para investor yang membangun layar itu pasti butuh untung, butuh kembali modalnya. Nah kalau salah satu akar masalah ini aja belum mampu dijelaskan solusinya apa, saya rasa ini juga bukan jadi solusi penambahan layar,” kata legislator dari Fraksi PDI-P ini.

Ia pun mengajak para pelaku platform digital di ekosistem perfilman untuk mendesak pemerintah untuk hadir dalam menetapkan regulasi afirmatif terkait intervensi yang dapat membangun ekosistem perfilman yang lebih sehat dari segi persaingan penayangan film dan jumlah layar.

Platform media untuk sosialisasi kultur perfilman dan media pegiat film Indonesia Cinema Poetica yang hadir dalam RDPU bersama Komisi VII mencatatkan jumlah film Indonesia yang tayang di layar bioskop tahun 2025 sebanyak 244 film, namun jumlah layar bioskop seluruh Indonesia hanya 2.500 layar dan terpusat di pulau Jawa menjadi tantangan distribusi film daerah tidak mendapatkan akses penayangan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Lamhot Sinaga mengatakan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang mencapai 235 juta jiwa dari total populasi di Indonesia atau sekitar 81 persen dapat mendorong perluasan pasar film Indonesia melalui platform akses film digital secara daring.

“Hampir tadi dikatakan 235 juta pengguna internet, berarti kan yang berpotensi sebagai penonton film,” kata Lamhot dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VII DPR RI tentang kreativitas dan distribusi film nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Lamhot mengatakan di era global saat ini, nilai ekonomi berbasis kreativitas salah satunya melalui film di berbagai negara lain, sudah menjadi instrumen penunjang ekonomi sebuah negara.

Ia menyebut dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa lebih, dan 81 persen diantaranya pengguna internet dapat menjadi kesempatan dalam memperluas pasar distribusi film lokal.

Lamhot mengatakan persoalan distribusi film nasional masih berpusat pada keterbatasan distribusi layar lebar, di mana 70 persen layar berada di Pulau Jawa dan kota besar, sementara 30 persen lagi tersebar di luar pulau Jawa.

“Tidak ada kesamaan akses antara orang di Kalimantan, di Papua, di Sumatera terhadap sebuah film dibandingkan di pulau Jawa. Karena di pulau Jawa ini 70 persen layar lebar yang dimonopoli oleh 3 bioskop besar, terutama XXI,” katanya.

Hal tersebut tidak sebanding dengan ledakan kreativitas dari sineas daerah yang mampu memproduksi puluhan film, terutama film dokumenter panjang yang tidak mendapatkan pasar di bioskop komersial.

Di sisi lain, pemerataan infrastruktur fisik ke seluruh pelosok negeri menuntut investasi yang masif dan proses yang panjang.

Ia mengapresiasi dengan adanya PT Rangkai Kreativitas Indonesia yang menyediakan platform daring sebagai tempat distribusi film nasional yang belum bisa mendapatkan akses layar di jaringan bioskop besar di Indonesia.

Dengan adanya platform penayangan film secara daring dapat menjadi solusi alternatif untuk mencapai ekosistem perfilman yang lebih sehat dan tidak ada monopoli oleh eksibitor yang juga berafiliasi dengan rumah produksi tertentu.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) resmi memindahkan seluruh penerbangan untuk ibadah umrah ke terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta . Peningkatan pelayanan ini juga merujuk kepada Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor SE-DJPU 12 Tahun 2026 tentang Pengaturan Layanan Penumpang Angkutan Udara Haji dan Umrah Melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Udara Soekarno-Hatta.

"Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F terus melalui berbagai tahapan penyempurnaan operasional, dan kini siap secara penuh untuk melayani keberangkatan jemaah umrah yang menggunakan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah)," ujar Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Pahlevi mengatakan, penyempurnaan terminal 2F mencakup penataan dan penambahan fasilitas dan skenario operasional yang dirancang khusus untuk kenyamanan dan memuliakan jemaah umrah dalam memulai perjalanan ke Tanah Suci.

Banyak Kaum Muslim yang Belum Umrah Jadi Target Biro Ibadah



Fasilitas yang terus disempurnakan ini siap melayani keberangkatan sekitar 2.000-3.000 jemaah haji setiap harinya di Bandara Soekarno-Hatta. Fasilitas tersebut antara lain sebanyak 20 konter check in yang khusus melayani jemaah umrah.

"Konter check in ini dikhususkan untuk pelaporan dan drop baggage bagi jemaah umrah, atau tidak bercampur dengan penumpang reguler, sehingga jemaah umrah dapat merasakan proses yang seamless, lebih cepat dan antrean lebih singkat," jelas Mohammad R. Pahlevi.

Terminal juga dilengkapi area tunggu yang luas dan nyaman sehingga jemaah dan keluarga pengantar memiliki ruang lebih leluasa untuk berkumpul dan melepas keberangkatan menuju Tanah Suci. Keberadaan masjid di dalam terminal juga memungkinkan jemaah dan keluarga melaksanakan ibadah lebih nyaman dan khusyuk sebelum keberangkatan.

Legalisasi Umrah Mandiri Pengaruhi Ekosistem Pelayanan Jemaah



"Seluruh staf bandara yang bertugas dalam pelayanan dan keamanan juga dapat fokus 100 persen memberikan asistensi kepada jemaah umrah, karena tidak ada penumpang reguler yang melalui terminal ini," jelas Mohammad R. Pahlevi.

Adapun penyempurnaan fasilitas dan skema operasional sejalan dengan tahapan terminal ini untuk melayani keberangkatan jemaah umrah. Pada 5 Maret 2025, terminal ini melayani keberangkatan jemaah umrah dengan penerbangan charter Garuda Indonesia sebanyak 3 kali seminggu.

Kemudian mulai 21 Maret 2025 penerbangan reguler Garuda Indonesia juga sebanyak 3 kali seminggu. Sebelum itu, terminal ini juga melayani keberangkatan jemaah umrah dengan Lion Air.

Mulai 1 Juli 2026, secara bertahap proses keberangkatan jemaah umrah melalui PPIU dan seluruh maskapai penerbangan akan dilayani berpusat di Terminal Khusus Keberangkatan Haji dan Umrah 2F.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional kepada dua perusahaan pergadaian, yaitu PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara.

"Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pergadaian di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik," kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha nasional kepada PT Gadai Sakti Jakarta diberikan melalui Surat OJK Nomor S-43/PL.02/2026 tanggal 7 Mei 2026.

Persetujuan tersebut diberikan setelah perusahaan memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen perizinan sesuai ketentuan Peraturan OJK (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Sebelumnya, OJK juga telah memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha nasional kepada PT Gadai Mas Nusantara yang berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

OJK menyampaikan, perluasan lingkup wilayah usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha kedua perusahaan, memperluas jangkauan layanan pergadaian yang legal dan terdaftar, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai daerah.

Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya OJK dalam mendorong penguatan industri pergadaian melalui peningkatan skala usaha, penguatan tata kelola, dan perluasan akses layanan keuangan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Pada April 2026, penyaluran pinjaman industri pergadaian mengalami peningkatan sebesar 56,80 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp157,20 triliun, berdasarkan data OJK.

Proporsi penyaluran pinjaman terbesar adalah PT Pegadaian konvensional yaitu Rp130,24 triliun atau 82,85 persen dari total penyaluran pinjaman industri pergadaian.

Adapun sumber pendanaan pergadaian periode April 2026 sebesar Rp123,31 triliun, meningkat 73,07 persen (yoy). Sumber pendanaan perusahaan pergadaian berasal dari pinjaman yang diterima sebesar Rp105,39 triliun (85,46 persen) dan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp17,93 triliun (14,54 persen).

OJK pun menegaskan terus mendorong pengembangan industri pergadaian yang sehat, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan inklusi keuangan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal di seluruh Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026