Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) mendorong pemerintah memperkuat integrasi dan transparansi data antarkementerian guna menciptakan kebijakan industri yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto mengatakan, selama ini, banyak regulasi perdagangan dan industri dinilai belum sepenuhnya berbasis data riil kondisi industri nasional. Menurutnya, data yang dimiliki Kementerian Keuangan Republik Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh kementerian teknis lainnya dalam penyusunan kebijakan.

“Kita minta Kemenkeu men-share data-datanya kepada kementerian lain supaya regulasi yang dibuat bukan regulasi coba-coba, tetapi berdasarkan database,” ujarnya pada acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Anne mengungkapkan, AGTI telah beberapa kali berdiskusi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebutuhan industri tekstil dan garmen nasional. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menegaskan bahwa kebutuhan utama dunia usaha saat ini bukan semata insentif pendanaan, melainkan kebijakan yang berbasis data dan relevan dengan kondisi industri.

Menurut Anne, pemanfaatan data lintas kementerian akan membantu pemerintah menyusun regulasi perdagangan, khususnya terkait impor, secara lebih presisi. Dia mencontohkan, kebijakan pembatasan impor seharusnya hanya diterapkan pada produk yang memang sudah mampu diproduksi di dalam negeri.

Sebaliknya, apabila bahan baku atau produk tertentu belum dapat diproduksi domestik tetapi tetap dibatasi impornya, kebijakan tersebut justru akan membebani industri dan masyarakat.

“Kalau Indonesia tidak memproduksi tetapi impornya dibatasi, itu menurut saya kebijakan yang kurang bijak dan akhirnya bebannya ke masyarakat,” sebut Anne.

Untuk itu, sinkronisasi data antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian Perindustrian menjadi penting agar kebijakan industri lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Dia menegaskan, distribusi data tersebut bukan untuk konsumsi dunia usaha, melainkan untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dalam menghasilkan smart policy.

“Yang harus memahami dinamika pasar itu bukan asosiasi sektor, tetapi negara,” katanya.

Selain integrasi data, AGTI juga meminta pemerintah mengevaluasi berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dinilai sudah tidak relevan atau sulit dimanfaatkan oleh industri. Anne menyebut, aturan yang tidak efektif sebaiknya dicabut agar tidak sekadar menjadi formalitas kebijakan.

“Kalau PMK-nya tidak relevan, lebih baik dicabut saja daripada kelihatannya ada tetapi tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Salah satu kebijakan yang disoroti AGTI ialah PMK terkait insentif riset dan pengembangan atau research and development (R&D). Anne mengatakan, penguatan R&D menjadi faktor penting untuk mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah domestik.

Menurutnya, tanpa penguatan riset nasional, hilirisasi hanya akan bergantung pada teknologi asing sehingga nilai tambah dan devisa lebih banyak mengalir ke luar negeri. “Kalau kita tidak punya R&D sendiri, hilirisasi yang terjadi teknologinya dari luar dan devisanya bukan untuk Indonesia,” jelasnya,

Anne juga menilai persoalan utama yang membuat industri Indonesia tertinggal dibanding negara-negara Asia lainnya bukan terletak pada kualitas pengusaha maupun tenaga kerja, melainkan pada efisiensi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

“Saya tidak merasa pengusaha Indonesia kalah dari negara lain di Asia. Tapi kenapa size industrinya tidak sebesar mereka? Karena pemerintah kita belum efisien,” ujarnya.

Karena itu, dia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, legislatif, dan yudikatif untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif menuju target Indonesia Emas 2045. “Kita ingin Indonesia Emas itu benar-benar emas 24 karat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya me­­­ngenai urgensi percepatan pe­­­ngem­­bangan in­­­dustri manufaktur Bisnis Indonesia, 8 Desember 2025, dan percepatan foreign direct investment (FDI) Bisnis Indonesia, 5 Maret 2026, tulisan ini menyoroti salah satu faktor kunci yang berpengaruh pada keberhasilan transformasi tersebut, yakni ekspor impor khususnya upaya untuk memperkuat ekspor.

Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi negara maju pada 2045. Dalam ke­­­rangka Indonesia Emas 2045, pemerintah menarget­­­kan pendapatan per kapita nasional meningkat hingga sekitar US$23.000—US$30.300, dengan pertum­­buh­an ekonomi yang perlu dijaga pada kisaran 6%—7% per tahun secara berkelanjutan.

Dalam visi tersebut, sektor industri manufaktur diharap­kan kembali memainkan pe­­ran strategis dengan kontribusi sekitar 26%—28% terhadap PDB, sehingga mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5% dan pendapatan per kapita sekitar US$4.800, Indonesia masih memiliki ruang yang cukup besar untuk mempercepat transformasi ekonominya.

Dalam struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh beberapa komponen utama, yaitu konsumsi domestik, investasi, belanja pemerintah, serta perdagangan internasional. Keempat komponen tersebut saling melengkapi dalam membentuk dinamika pertumbuhan suatu negara.

FONDASI

Pengalaman negara-negara industri menunjukkan pasar domestik memainkan peran penting dalam tahap awal pembangunan industri. Permintaan domestik yang kuat memungkinkan perusahaan meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan efisiensi produksi serta pencapaian skala ekonomi (economies of scale).

Pasar domestik juga memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan proses pembelajaran teknologi dan mengembangkan kemampuan manajerial sebelum memasuki pasar global. Dengan demikian, pasar domestik berfungsi sebagai ‘play ground’ awal yang sangat penting bagi perkembangan industri nasional.

Pengalaman dari berbagai negara industri menunjukkan bahwa keberhasilan ekspor biasanya dimulai dari penguatan industri domestik. Negara yang berhasil membangun daya saing ekspor umumnya memiliki institusi atau kebijakan yang menjadi penggerak utama industrialisasi.

Pertama, Jepang: MITI dan Penguatan Produksi Nasional. Pemerintah Jepang mengambil langkah strategis dengan membangun kembali industri nasional melalui kebijakan industrialisasi yang terkoordinasi setelah Perang Dunia II. Salah satu institusi kunci dalam proses ini adalah MITI (Ministry of International Trade and Industry).

Kedua, Korea Selatan: Chae­­­bol sebagai Motor Indus­­­­triali­sasi. Pada awal pengembangan ekonomi, Korea Selatan mengembangkan strategi in­­­dus­­­trialisasi melalui dukungan terhadap kelompok industri be­­­sar yang dikenal sebagai Chaebol, seperti Samsung, Hyundai, dan LG.

Ketiga, Cina: Reformasi Eko­nomi dan Industrialisasi Berbasis Negara. Cina memulai transformasi industrinya melalui kebijakan Reform and Opening Up yang diperke­­nal­­­kan pada akhir 1970-an. Re­­­for­­masi ini membuka ruang bagi investasi industri, pengembangan sektor manufaktur, serta integrasi ekonomi Cina dengan perdagangan global.

Keempat, Jerman: Mittel­stand dan Keunggulan In­­­dus­­­tri Berbasis Teknologi. Jerman membangun kekuatan industrinya melalui jaringan perusahaan menengah yang dikenal sebagai Mittelstand. Banyak dari perusahaan ini merupakan hidden champions, yaitu perusahaan yang tidak terlalu dikenal secara luas tetapi memiliki posisi dominan di pasar global dalam niche tertentu.

Meskipun pendekatan yang digunakan berbeda, ter­­­dapat pola yang relatif konsisten dari keempat negara tersebut. Keberadaan institusi dan struktur terse­but menjadi penggerak uta­­ma dalam pengembangan industri domestik sebagai fondasi daya saing. Dari pengalaman tersebut terlihat bahwa keberhasilan ekspor pada dasarnya merupakan hasil dari penguatan industri dalam negeri yang dilakukan secara konsisten dan terarah.

PERAN NEGARA

Pengalaman negara-negara tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem industri yang kompetitif. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari kebijakan industri yang konsisten, pembangunan infrastruktur yang andal dan terintegrasi, dukungan investasi yang terarah, hingga pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Dalam konteks Indonesia, penguatan industri yang berkaitan dengan menarik investasi baru mempunyai peran yang sama pentingnya dalam menjaga keberlanjutan industri yang telah beroperasi agar tetap kompetitif. Industri yang sudah berkembang di dalam negeri pada dasarnya telah membangun basis produksi yang penting, termasuk jaringan pemasok, tenaga kerja terampil, serta pengalaman teknologi yang telah terbentuk dalam waktu yang lama.

Oleh karena itu, kebijakan industri perlu diarahkan selain untuk ekspansi investasi baru, tetapi juga untuk memastikan bahwa industri yang sudah ada dapat terus melakukan peningkatan teknologi, efisiensi produksi, akses ke pasar domestik yang dikembangkan secara kerkelanjutan, serta integrasi yang lebih kuat ke dalam rantai nilai global.

Fenomena relokasi industri di kawasan Asia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa industri cenderung bergerak menuju negara yang mampu menyediakan ekosistem produksi yang lebih efisien dan kompetitif. Faktor-faktor seperti kepastian regulasi, kualitas infrastruktur, efisiensi logistik, biaya energi, serta kualitas tenaga kerja menjadi pertimbangan utama dalam keputusan relokasi industri.

Negara-negara yang mampu menjaga stabilitas kebijakan serta terus meningkatkan kualitas ekosistem industrinya akan lebih mampu mempertahankan basis industri yang telah ada sekaligus menarik investasi baru secara berkelanjutan.

Dalam pembahasan mengenai perdagangan internasional, impor sering dipersepsikan sebagai faktor yang melemahkan neraca perdagangan. Namun, dalam praktik pembangunan industri modern, impor justru sering menjadi bagian penting dari proses produksi.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa penguatan perdagangan tidak terlepas dari pembangunan fondasi industri yang kuat dan terintegrasi. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa arah penguatan yang dapat menjadi pertimbangan.

Dengan memperkuat industri domestik, mengelola impor secara produktif, serta mendorong ekspor bernilai tambah tinggi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Ekspor yang kuat bertumpu pada industri domestik yang kuat. Impor yang dikelola secara strategis dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas produksi nasional.

Kebijakan industri, jika dirancang dengan baik, dapat menjadi katalis pertumbuhan. Namun, jika salah arah, ia berpotensi menjadi ilusi mahal yang menghambat masa depan ekonomi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Pertanyaan tentang kapan negara perlu campur tangan untuk mendorong industri tertentu bukanlah hal baru.

Sejak era kekaisaran hingga negara modern, pemerintah selalu tergoda untuk "memiringkan timbangan" demi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, perdebatan ini kembali relevan di tengah ambisi besar untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Pemerintah dihadapkan pada pilihan strategis: Sejauh mana intervensi industri perlu dilakukan, dan bagaimana melakukannya tanpa menimbulkan distorsi yang merugikan dalam jangka panjang?

Pengalaman global menunjukkan bahwa kebijakan industri bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Hampir semua negara, baik maju maupun berkembang, menggunakan instrumen ini dalam berbagai bentuk. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 180 negara memiliki strategi yang secara eksplisit menargetkan sektor tertentu, mulai dari manufaktur, energi, hingga teknologi digital. Indonesia sendiri telah lama melakukannya, dari hilirisasi sumber daya alam seperti nikel dan bauksit, hingga pengembangan kendaraan listrik dan ekonomi digital.

Namun, keberhasilan kebijakan industri tidak pernah otomatis. Sejarah menunjukkan banyak kegagalan, terutama di negara berkembang yang menggunakan instrumen kebijakan secara terlalu luas dan kurang tepat sasaran.

Di sinilah letak tantangan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan berbagai insentif fiskal mulai dari tax holiday, tax allowance, hingga subsidi energi dan pembiayaan industri. Pada 2024, misalnya, total insentif perpajakan yang diberikan pemerintah diperkirakan mencapai lebih dari Rp350 triliun.

Di sisi lain, subsidi energi masih berada di kisaran Rp300 triliun per tahun. Pertanyaannya: Apakah semua ini benar-benar mendorong transformasi ekonomi, atau justru menciptakan ketergantungan?

Masalah utama kebijakan industri di banyak negara berkembang adalah kecenderungan menggunakan "instrumen tumpul" seperti tarif tinggi dan subsidi luas yang dampaknya menyebar ke seluruh perekonomian.

Indonesia tidak sepenuhnya kebal terhadap masalah ini. Tarif impor untuk beberapa komoditas strategis masih relatif tinggi, sementara kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah, seperti nikel, memicu respons negatif dari mitra dagang. Memang, kebijakan hilirisasi nikel telah meningkatkan nilai ekspor dari sekitar 3 miliar dolar AS pada 2015 menjadi lebih dari 30 miliar dolar AS pada 2023.

Namun, keberhasilan ini juga diiringi dengan risiko: Kebergantungan pada satu komoditas, tekanan lingkungan, serta potensi sengketa dagang internasional.

Bukti empiris

Di sisi lain, bukti empiris global menunjukkan bahwa dampak kebijakan industri terhadap pertumbuhan ekonomi relatif terbatas jika berdiri sendiri. Rata-rata kontribusinya hanya sekitar 1 persen terhadap PDB.

Dalam konteks Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5 persen per tahun, tambahan 1 persen tentu signifikan tetapi tidak cukup untuk mencapai target pertumbuhan 7–8 persen yang dibutuhkan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Artinya, kebijakan industri harus dilihat sebagai pelengkap, bukan pengganti reformasi struktural yang lebih luas. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia?

Pertama, pemerintah harus beralih dari pendekatan "luas dan mahal" ke pendekatan yang lebih presisi dan berbasis kapasitas. Alih-alih memberikan subsidi besar-besaran, kebijakan seharusnya difokuskan pada penyediaan infrastruktur industri, kawasan ekonomi khusus, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Saat ini, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Data menunjukkan bahwa produktivitas pekerja Indonesia hanya sekitar 60 persen dibanding Malaysia dan 40 persen dibanding Singapura. Tanpa peningkatan kualitas SDM, kebijakan industri apa pun akan sulit berhasil.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat kapasitas institusi. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan industri adalah lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga. Program insentif sering kali tidak dievaluasi secara sistematis, sehingga sulit mengetahui mana yang efektif dan mana yang tidak.

Indonesia perlu membangun mekanisme evaluasi berbasis data yang transparan. Misalnya, setiap insentif fiskal harus memiliki indikator kinerja yang jelas: berapa banyak investasi yang masuk, berapa lapangan kerja yang tercipta, dan seberapa besar peningkatan ekspor yang dihasilkan.

Ketiga, disiplin fiskal harus menjadi pertimbangan utama. Ruang fiskal Indonesia relatif terbatas dengan rasio penerimaan pajak terhadap PDB masih di bawah 11 persen. Dalam kondisi ini, setiap kebijakan subsidi atau insentif harus benar-benar selektif. Negara tidak bisa "membeli pertumbuhan" secara terus-menerus. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa subsidi yang tidak tepat sasaran justru membebani anggaran tanpa menghasilkan transformasi ekonomi yang nyata.

Keempat, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan industri tidak menggantikan reformasi fundamental. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan stabilitas makroekonomi tetap menjadi fondasi utama. Indonesia telah membuat kemajuan dalam beberapa aspek, misalnya inflasi yang relatif terkendali di kisaran 2–4 persen dan defisit fiskal yang dijaga di bawah 3 persen PDB.

Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam kualitas pendidikan dan efisiensi logistik. Biaya logistik Indonesia masih sekitar 23 persen dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju yang berada di bawah 10 persen. Tanpa perbaikan di sektor ini, daya saing industri akan tetap terbatas.

Kelima, kebijakan industri harus bersifat sementara dan adaptif. Salah satu kesalahan umum adalah menjadikan kebijakan ini sebagai solusi permanen. Padahal, tujuan utamanya adalah “membeli waktu” untuk membangun daya saing. Pemerintah perlu menetapkan batas waktu yang jelas, misalnya 5 hingga 10 tahun untuk setiap program insentif. Setelah itu, industri yang didukung harus mampu bersaing tanpa bantuan negara. Jika tidak, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi atau dihentikan.

Keenam, Indonesia harus berhati-hati dalam menggunakan instrumen makro seperti manipulasi nilai tukar atau pembatasan perdagangan yang luas. Negara dengan kapasitas fiskal dan administratif terbatas sering kali gagal mengelola kebijakan semacam ini. Dalam era globalisasi dan rantai pasok internasional, langkah proteksionis yang berlebihan justru dapat merugikan ekspor dan investasi. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara melindungi industri dalam negeri dan tetap terbuka terhadap perdagangan global.

Pada akhirnya, kebijakan industri bukanlah “peluru ajaib” yang bisa menyelesaikan semua masalah pembangunan. Ia hanyalah salah satu alat dalam kotak kebijakan ekonomi. Keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana alat tersebut digunakan, apakah dengan presisi seperti pisau bedah atau secara kasar seperti palu godam.

Bagi Indonesia, tantangan ke depan bukan sekadar memilih sektor mana yang akan didukung, tetapi memastikan bahwa dukungan tersebut dilakukan dengan cara yang tepat, terukur, dan berkelanjutan. Ambisi untuk menjadi negara maju pada 2045 membutuhkan lebih dari sekadar intervensi industri; ia membutuhkan negara yang mampu mengelola kebijakan secara cerdas, disiplin, dan adaptif.

Sejarah memberikan pelajaran penting: ketika jangkauan pemerintah melampaui kapasitasnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan justru dapat menjadi beban. Oleh karena itu, kehati-hatian, pragmatisme, dan fokus pada fondasi ekonomi harus menjadi prinsip utama. Kebijakan industri, jika dirancang dengan baik, dapat menjadi katalis pertumbuhan. Namun, jika salah arah, ia berpotensi menjadi ilusi mahal yang menghambat masa depan ekonomi Indonesia.

*) Dr Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi dan Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa data yang akurat dan terintegrasi merupakan fondasi penting dalam memperkuat kebijakan industri nasional.

Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang menyediakan data kuat dan terstruktur, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk memperkuat daya saing industri nasional serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan sektor manufaktur.

“Dengan data yang kuat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk memperkuat daya saing industri nasional serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan sektor manufaktur,” kata Menperin, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Kamis (12/3).

Menurut Menperin, partisipasi aktif pelaku industri dalam pelaporan data melalui SIINas juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri nasional. Selain mendukung pengambilan kebijakan yang lebih presisi, data yang terhimpun juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan potensi industri daerah, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan industri, hingga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian menggelar osialisasi pendaftaran SIINas yang diselenggarakan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Samarinda kepada pelaku usaha industri serta perwakilan Dinas Perindustrian kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Selasa (24/2) tersebut diikuti oleh 39 peserta yang terdiri dari pelaku usaha industri dan perwakilan Dinas Perindustrian dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Tim Organisasi Tata Kerja dan Proses (OTPK), Endang Sulamidamish, dengan moderator Haspiadi. Materi yang disampaikan mencakup prosedur pendaftaran SIINas serta penguatan pemahaman terkait mekanisme pelaporan industri.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem standardisasi dan layanan industri sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaporan data industri.

“BSKJI terus mendorong optimalisasi pemanfaatan SIINas sebagai basis data industri nasional. Melalui dukungan unit-unit layanan seperti BSPJI, kami berupaya memastikan bahwa pelaku industri di berbagai daerah memperoleh pendampingan yang memadai dalam proses pelaporan data industri,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan data industri yang terintegrasi sangat penting dalam mendukung transformasi industri nasional, termasuk dalam penyusunan kebijakan pengembangan industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok industri, serta pengembangan sektor industri prioritas.

Sementara itu, Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Samarinda, Ransi Pasae menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen BSPJI Samarinda dalam mendukung peningkatan kepatuhan pelaku industri terhadap kewajiban pelaporan data melalui SIINas.

“SIINas merupakan platform digital terintegrasi yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi industri nasional. Untuk mendorong pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam pelaporan data secara berkala, diperlukan pendampingan dari dinas terkait khususnya yang membidangi perindustrian. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami memberikan edukasi dan pemahaman mengenai mekanisme, manfaat, serta pentingnya SIINas bagi pelaku usaha industri maupun pemerintah daerah,” ungkap Ransi.

Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pelaku industri untuk melakukan pelaporan secara konsisten. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, diharapkan ketersediaan data industri nasional dapat semakin lengkap, akurat, dan terintegrasi.

Melalui kegiatan ini, Kemenperin berharap dapat memperkuat sinergi antara pelaku industri dan pemerintah daerah dalam mendukung sistem pelaporan industri nasional yang lebih efektif. Data industri yang terintegrasi melalui SIINas diharapkan dapat menjadi fondasi penting dalam mendukung pengembangan industri nasional yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump telah meneken kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Perjanjian ini membuahkan fasilitas tarif 0% untuk 1.819 pos tarif produk RI, termasuk produk yang banyak bergantung ke pasar AS seperti tekstil dan garmen bersyarat kuota, CPO, hingga semikonduktor.

Sebagai kompensasi, RI membebaskan tarif hampir semua barang asal AS dan wajib mengimpor barang-barang asal Negeri Paman Sam senilai US$33 miliar dalam lima tahun ke depan seperti produk energi, aviasi, hingga pertanian. Pemerintah Indonesia juga sepakat menghapus berbagai hambatan dagang non-tarif untuk AS seperti pengecualian aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), label halal, hingga lisensi impor.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai kesepakatan dagang RI-AS tersebut bukan sekadar urusan potong-memotong tarif bea masuk. Menurutnya, perjanjian tersebut memadukan perdagangan, investasi, teknologi, dan keamanan ekonomi dalam satu kerangka strategis.

Dari sisi peluang, Deni mengamini bahwa akses ekspor Indonesia ke pasar AS menjadi jauh lebih stabil. Hilangnya ketidakpastian tarif resiprokal membuka keran ekspansi yang lebih lebar bagi produk unggulan domestik.

"Perjanjian ini juga diharapkan dapat memperdalam integrasi Indonesia dalam rantai pasok strategis dengan AS, terutama mineral kritis dan energi transisi seperti electric vehicle [EV], baterai, dan rare earth," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, di tengah tren perlambatan ekonomi global dan proteksionisme, kepastian hubungan dagang dengan AS memberikan keamanan tersendiri. RI, sambung Deni, kini memiliki momentum untuk mendiversifikasi pasar ekspor mineralnya agar tidak melulu bergantung pada China.

Transparansi regulasi dan penguatan hak kekayaan intelektual dalam ART juga berpotensi mendongkrak aliran penanaman modal asing langsung.

Risiko Neraca Pembayaran hingga Ruang Kebijakan

Di sisi lain, Deni mengingatkan adanya risiko struktural yang tidak ringan dari kesepakatan dagang RI-AS. Dia melihat sejumlah poin-poin kesepakatan dalam ART berpotensi memangkas fleksibilitas strategi industrialisasi nasional.

"ART secara nyata telah semakin mempersempit ruang kebijakan industri [policy space] bagi Indonesia. Pembatasan kewajiban transfer teknologi, pelonggaran pembatasan kepemilikan asing di sektor strategis, serta komitmen alignment pada rezim ekspor AS berarti mengurangi fleksibilitas kita," jelas Deni.

Adapun, Deni merujuk Article 3.4 ayat (1) ART mengatur bahwa Indonesia tidak akan memaksakan AS mentransfer atau memberikan akses ke teknologi tertentu sebagai syarat melakukan bisnis di Tanah Air.

Selain itu, Annex III Article 2.28 menyatakan bahwa Indonesia akan mengizinkan investasi asing tanpa batasan kepemilikan untuk investor AS di sektor pertambangan, pemrosesan ikan, proyek pembangunan berbasis alam, layanan ekosistem, solusi efisiensi sumber daya alam, penerbitan, layanan pengiriman, transportasi darat, penyiaran, dan layanan finansial.

Selanjutnya, Article 5.2 ayat (1) mengatur bahwa kerja sama RI-AS untuk membatasi transaksi warganya dengan individu dan entitas yang termasuk dalam daftar hitam Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan AS. Bahkan, ayat (4) secara spesifik menyatakan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan AS untuk mengatur perdagangan teknologi dan barang yang sensitif, selaras dengan kontrol ekspor Negeri Paman Sam.

Pengajar di Prasetya Mulya Business School ini mengungkapkan hilangnya policy space berisiko memperdalam ketergantungan ke negara adidaya, terutama bagi negara berkembang yang masih dalam tahap mengejar ketertinggalan seperti Indonesia.

Di sisi lain, derasnya arus impor produk pertanian dan pangan AS yang dibebaskan tarifnya berpotensi menekan produsen domestik. Jika liberalisasi ini tidak diimbangi dengan peningkatan daya saing lokal maka tekanan ekonomi dalam negeri akan semakin besar.

Deni juga menyoroti risiko makroekonomi jangka menengah. Jika pertumbuhan impor, termasuk kewajiban impor US$33 miliar seperti yang diatur dalam Annex IV, jauh melampaui ekspor bernilai tambah maka Indonesia berisiko mengalami tekanan pada neraca pembayaran (balance of payments/BOP).

"Indonesia akan mengalami peningkatan defisit neraca perdagangan atau BOP, yang dapat menekan nilai tukar rupiah dan membebani para pelaku usaha lokal yang memiliki kewajiban rupiah," jelasnya.

Pergeseran Geopolitik

Lebih jauh, Deni turut membedah aspek geopolitik yang dinilai paling sensitif dalam ART. Dia mengaku khawatir dengan mewajibkan RI untuk menyelaraskan diri terhadap kebijakan keamanan ekonomi AS, termasuk kontrol ekspor dan sanksi terhadap negara ketiga, secara implisit menggeser posisi bebas-aktif Indonesia.

Article 5.1 ART memang mengatur bahwa jika AS memberlakukan pembatasan impor atas barang atau jasa dari negara ketiga maka Indonesia harus memberlakukan kebijakan setara terhadap negara ketiga tersebut.

"Hal ini bukan hanya telah 'memaksa' Indonesia untuk memilih blok, tetapi juga telah mempersempit ruang manuver Indonesia ketika dinamika global makin terpolarisasi nantinya," tegasnya.

Pada akhirnya, CSIS menyimpulkan bahwa pakta ART tidak secara inheren menguntungkan atau merugikan, melainkan hanyalah instrumen.

Tanpa penguatan kapasitas industri dan kompensasi bagi sektor rentan, ART hanya akan menjadi mekanisme integrasi pasif. Sebaliknya, dengan strategi yang terukur, Deni melihat pakta ini bisa menjadi pijakan transformasi struktural bagi Indonesia.

"Tantangannya bukan pada teks perjanjian yang telah disepakati saat ini, melainkan pada bagaimana kemampuan negara ini mengatur ulang posisi ekonominya sendiri," tutup Deni.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PAL Indonesia mengungkap permintaan kapal nasional selama ini masih dikerjakan di luar negeri. Padahal, Indonesia memiliki potensi pasar Rp1.522 triliun dalam 10 tahun ke depan.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, ketiadaan kebijakan terpadu industri galangan kapal dinilai membuat mayoritas pesanan kapal Indonesia justru dikerjakan di luar negeri.

“Makanya yang terjadi adalah 90% itu pemesanan ke luar negeri. Atau, kalaupun ada yang di dalam negeri, semua equipment-nya [impor], karena TKDN itu masih belum kita jaga,” kata Kaharuddin saat ditemui di Ayana Midplaza Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Dia mengungkap bahwa implementasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) belum mencerminkan realitas di lapangan.

Akibatnya, kontribusi industri galangan domestik terhadap pembangunan kapal nasional masih sangat minim.

Meskipun sejumlah proyek tercatat memiliki TKDN 30%—40%, angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kandungan riil dalam negeri. Dalam praktiknya, porsi pekerjaan yang benar-benar dikerjakan di galangan nasional disebut belum mencapai 10%.

Kondisi itu membuat potensi ekonomi sektor perkapalan belum memberikan dampak signifikan bagi industri pendukung di dalam negeri.

Padahal, kebutuhan kapal ke depan disebut akan melonjak tajam seiring agenda ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga penguatan pertahanan dan keamanan maritim.

“Kalau potensi ini kembali lari ke luar, kita tidak akan merasakan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu sekarang kita tarik ke dalam negeri, kita bangun industri pendukungnya supaya kontribusinya terhadap ekonomi nasional signifikan,” tuturnya.

Menurutnya, penguatan industri galangan kapal juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan rantai pasok domestik yang lebih luas dan berkelanjutan.

Data Kementerian Perindustrian mencatat Indonesia memiliki lebih dari 320 galangan kapal. Namun, sebagian besar masih berfokus pada aktivitas perawatan dan perbaikan kapal atau maintenance, repair, and overhaul (MRO), bukan pembangunan kapal baru.

“Dari 320 sekian galangan kapal itu, yang benar-benar melakukan manufacturing kapal baru mungkin tidak sampai 10 galangan. Selebihnya didominasi MRO, bahkan banyak yang hanya untuk kebutuhan internal grupnya sendiri,” jelasnya.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, PT PAL mulai menghimpun galangan-galangan kapal yang dinilai memiliki kapasitas membangun kapal baru. Kolaborasi ini akan diperluas, terutama untuk proyek kapal dengan spesifikasi lebih umum seperti kapal perikanan.

Langkah ini sejalan dengan penugasan Presiden Prabowo Subianto kepada industri dalam negeri untuk membangun sekitar 1.500 kapal ikan, dengan PT PAL bertindak sebagai lead integrator.

PT PAL menegaskan forum konsolidasi galangan kapal yang digelar saat ini merupakan tahap awal dari pembentukan pola kerja sama jangka panjang.

Jumlah galangan yang terlibat akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan percepatan proyek yang harus segera direalisasikan.

“Ini forum pertama, tapi bukan yang terakhir. Pola dan mekanisme kerja sama akan terus kita bentuk agar bisa segera dijalankan sesuai kebutuhan pembangunan kapal nasional,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat nilai komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor hulu migas pada periode 2020 hingga November 2025 mencapai Rp 388 triliun.

“Nilai komitmen TKDN untuk dalam negeri itu mencapai 59 persen. Jadi, belanja hulu migas dari tahun 2020 sampai 2025 nilainya mencapai Rp 388 triliun,” kata Vice President Bidang Dukungan Bisnis SKK Migas Maria Kristanti dalam media briefing di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/12/2025).

Maria memaparkan total nilai kontrak belanja hulu migas secara nasional pada periode 2020 hingga November 2025 mencapai Rp 725 triliun. Dengan capaian tersebut, nilai komitmen TKDN tercatat melampaui 50 persen, yakni sebesar 59 persen.

Menurut dia, besaran TKDN menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (key performance indicator/KPI) bagi SKK Migas. “Karena TKDN itu dampaknya pastinya dari kita, untuk kita, negara kita,” ujar Maria.

Dengan menetapkan kebijakan bahwa pembelian, produksi, serta pemanfaatan barang dan jasa dilakukan di dalam negeri, Maria meyakini kehadiran industri hulu migas mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.

Secara regional, Maria menyebut total nilai kontrak belanja hulu migas di Jawa Timur pada periode 2020 hingga November 2025 mencapai Rp 9,34 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 63 persen atau senilai Rp 5,36 triliun merupakan komitmen TKDN.

“Jawa Timur, jika dilihat dari data, memegang multiplier effect yang cukup besar,” katanya.

Isu TKDN juga menjadi salah satu topik pembahasan dalam Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 yang digelar pada Rabu (3/12/2025). Pada panel ketiga, dibahas implementasi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025 mengenai mekanisme baru sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) yang memengaruhi proses tender serta penentuan kelayakan vendor.

Integrasi sistem TKDN dengan masterlist dinilai menjadi kunci percepatan persetujuan impor bagi komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Sementara itu, panel keempat menyoroti integrasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM), aspek keamanan operasi, dan TKDN guna memperkuat social license to operate.

Pendekatan keamanan diarahkan lebih kolaboratif melalui kemitraan dengan masyarakat, penciptaan lapangan kerja lokal, serta penguatan UMKM dengan dukungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu memicu efek berganda bagi daerah operasi sekaligus menjaga stabilitas sosial demi kelancaran kegiatan hulu migas.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri manufaktur Tanah Air masih memunculkan sinyal ekspansi pada kuartal I/2026, tetapi gejolak geopolitik global yang belum mereda membuat ketahanan industri ini diuji.

Aspek ketenagakerjaan menjadi perhatian utama di tengah keterbatasan ekspansi dan tekanan operasional perusahaan.