Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan mekanisme pemberian kebijakan berbeda terhadap ketentuan tertentu di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) guna mendukung kebutuhan industri serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah mengatakan pemberian kebijakan berbeda ini dilakukan dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

“Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (19/6/2026).

Dilanjutkan Agus, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pelaku industri bidang PVML untuk tetap menjalankan kegiatan usaha secara sehat, prudent, dan berkelanjutan di tengah perkembangan kebutuhan industri dan tantangan usaha yang terus meningkat.

“Kebijakan berbeda dimaksud tidak berlaku secara umum dan hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan hasil penilaian OJK atas kondisi perusahaan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Adapun, sejumlah kebijakan berbeda terhadap beberapa ketentuan regulasi di bidang PVML telah ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK melalui enam poin.

Pertama, batas kepemilikan asing. Kebijakan ini bertujuan memperkuat permodalan perusahaan yang belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham lokal. Perusahaan tetap wajib menyesuaikan kepemilikan asing sesuai ketentuan sebesar 85% paling lambat 3 tahun sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada OJK.

Kedua, jangka waktu minimum beroperasi bagi pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir berbadan hukum sebelum melakukan penyertaan. Ini dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha, pertumbuhan industri, dan penguatan permodalan dari pemegang saham yang beroperasi kurang dari dua tahun tetapi memiliki komitmen investasi yang baik.

Ketiga, penyesuaian modal disetor minimum akibat perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan, dalam rangka kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan industri, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung penguatan permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham dengan kondisi keuangan yang masih berkembang.

Keempat, penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL), dengan memberikan masa peralihan hingga 31 Desember 2027 bagi pelaku jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan untuk mengalihkan portofolio, serta menghentikan layanan BNPL guna memberikan kepastian hukum.

Kelima, sertifikasi jabatan dan persyaratan pendidikan formal dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama perusahaan pergadaian disederhanakan dengan mengecualikan syarat pendidikan formal, serta memberikan waktu hingga satu tahun setelah izin usaha terbit untuk memenuhi ketentuan sertifikasi, guna mendukung kemudahan berusaha dan pertumbuhan industri.

Keenam, pelaporan pengesahan, persetujuan, atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang atas keputusan RUPS mengenai pembubaran perusahaan untuk proses pengembalian izin usaha, guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam proses pembubaran perusahaan.

“Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kebutuhan pengembangan industri, serta tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, penerapan prinsip kehati hatian, dan stabilitas sektor jasa keuangan,” pungkas Agus.

Bisnis.com, CIREBON- Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di wilayah Ciayumajakuning mencatatkan pertumbuhan signifikan hingga Maret 2026.

Sejumlah indikator utama menunjukkan ekspansi kuat, terutama pada sisi aset dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), meskipun penyaluran pinjaman juga meningkat dalam periode yang sama.

Data otoritas pengawas sektor jasa keuangan menunjukkan aset LKM tumbuh 178,14% secara tahunan (yoy) menjadi Rp54,84 miliar. Pada saat yang sama, penghimpunan DPK naik 72,94% yoy menjadi Rp23,54 miliar. Sementara itu, pinjaman yang disalurkan meningkat 76,03% yoy hingga mencapai Rp33,61 miliar.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro sebagai alternatif layanan keuangan.

"Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan fungsi intermediasi LKM di daerah, terutama dalam menjangkau segmen usaha mikro dan kecil,” ujar Agus, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, lonjakan pada sisi aset tidak terlepas dari optimalisasi penghimpunan dana masyarakat yang terus didorong oleh LKM. Selain itu, ekspansi penyaluran pinjaman juga menjadi indikator bahwa permintaan pembiayaan di sektor mikro masih cukup tinggi.

Namun demikian, Agus mengingatkan agar pertumbuhan tersebut tetap diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Menurut dia, peningkatan penyaluran pinjaman perlu diikuti dengan manajemen risiko yang memadai untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan.

"Kami terus mendorong penguatan tata kelola agar pertumbuhan tetap sehat dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di wilayah yang sama menunjukkan tren yang lebih moderat. Hingga Maret 2026, aset LKMS tercatat tumbuh 0,88% yoy menjadi Rp35,64 miliar. Di sisi lain, pembiayaan yang disalurkan mengalami penurunan 2,36% yoy menjadi Rp17,55 miliar.

Penghimpunan DPK pada LKMS tercatat sebesar Rp10,47 miliar. Meski tidak mengalami lonjakan seperti LKM konvensional, capaian tersebut dinilai masih mencerminkan stabilitas sektor keuangan mikro berbasis syariah di daerah.

Agus menilai, perbedaan laju pertumbuhan antara LKM dan LKMS dipengaruhi oleh karakteristik pasar dan preferensi masyarakat. Menurut dia, sektor syariah memiliki segmen tersendiri yang cenderung lebih stabil, namun tidak selalu agresif dalam ekspansi pembiayaan.

“LKMS tetap memiliki peran strategis, khususnya dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi agar penetrasinya bisa lebih luas,” ujarnya.

OJK Cirebon, lanjut Agus, akan terus memperkuat pengawasan serta mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan baik pada LKM maupun LKMS.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan lembaga-lembaga tersebut mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi serta memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah.

Selain itu, digitalisasi juga menjadi salah satu fokus pengembangan ke depan. Agus menyebutkan bahwa adopsi teknologi dapat membantu memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan mikro.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kinerja sektor Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) tetap terjaga pada Februari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyampaikan, di sektor pembiayaan, utang pembiayaan perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh 1,01% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp512,14 triliun, dibandingkan posisi Januari 2026 yang tumbuh 0,78% YoY.

“[Pertumbuhan ini ] didukung oleh pembiayaan modal kerja yang meningkat 8,31% YoY,” kata Agusman dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

OJK juga memastikan profil risiko perusahaan pembiayaan tetap terkendali. Hal ini tercermin dari rasio non-performing financing (NPF) gross sebesar 2,78% dan NPF net sebesar 0,81%. Selain itu, gearing ratio tercatat 2,13 kali, masih jauh di bawah ambang batas maksimum 10 kali.

Pada pembiayaan modal ventura, OJK melaporkan pertumbuhan sebesar 0,78% YoY dengan total pembiayaan mencapai Rp16,46 triliun pada Februari 2026.

Sementara itu, industri pinjaman daring (pindar) menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Agusman mengungkapkan, outstanding pembiayaan pindar tumbuh 25,75% YoY menjadi Rp100,69 triliun, lebih tinggi dari pertumbuhan Januari 2026 yang sebesar 25,52% YoY.

“Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,54%,” ungkapnya.

Di sisi lain, industri pegadaian mencatat lonjakan penyaluran pembiayaan sebesar 61,78% YoY menjadi Rp152,42 triliun dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Agusman mengatakan, mayoritas pembiayaan pegadaian disalurkan melalui produk gadai yang mencapai Rp126 triliun atau sekitar 83,01% dari total pembiayaan.

Dalam pengembangan sektor keuangan, OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta kementerian dan lembaga terkait telah meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan ekosistem bullion 2026–2031. Langkah ini diambil untuk memperkuat ekosistem bullion nasional sekaligus mendukung hilirisasi emas dan pendalaman pasar keuangan.

Terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban permodalan, OJK masih menemukan sejumlah pelaku industri yang belum memenuhi ketentuan.

Agusman mengungkapkan, sebanyak 9 dari 144 perusahaan pembiayaan belum memenuhi kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar. Selain itu, 10 dari 65 penyelenggara pindar juga belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Namun demikian, OJK memastikan seluruh perusahaan tersebut telah menyampaikan rencana aksi (action plan) untuk memenuhi ketentuan permodalan, antara lain melalui penambahan modal oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, hingga opsi merger.

Adapun dalam upaya penegakan kepatuhan, selama Maret 2026 OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 22 perusahaan pembiayaan, 2 perusahaan modal ventura, dan 31 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang ditemukan melalui pengawasan maupun tindak lanjut pemeriksaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan kompetensi Tim Penilai Calon Pihak Utama di industri Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

Kepala Eksekutif PVML OJK Agusman menegaskan peran Tim Penilai sangat strategis dalam memastikan kualitas pihak yang masuk ke industri PVML. Menurutnya, tim ini harus bisa memastikan pihak yang masuk adalah yang berintegritas, sehingga industri bisa tetap bertumbuh.

“Mengingat sektor ini belum memiliki skema penjaminan seperti perbankan, sehingga proses seleksi Calon Pihak Utama perlu dilakukan secara ketat untuk menjaga keberlanjutan industri dan melindungi kepentingan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (9/2/2026).

Sebab demikian, dia juga mengingatkan dan meminta Tim Penilai untuk bisa menggali secara mendalam strategi dan komitmen Calon Pihak Utama dalam mencegah terjadinya fraud pada saat proses wawancara.

Untuk diketahui, peningkatan kompetensi Tim Penilai Calon Pihak Utama ini dilakukan melalui penyelenggaraan PVML Fit and Proper Test Assessor Summit Tahun 2026 di Jakarta, Senin (9/2/2026). Acara ini adalah program rutin tahunan OJK sejak 2015.

Agusman menyebut materi yang disampaikan tahun ini mengenai POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL). Kemudian, pembahasan penguatan tata kelola dan budaya keamanan siber.

Lebih jauh, dia turut menyampaikan bahwa per 2025 aset PVML tercatat tumbuh positif sebesar 7,48% (year on year/YoY) menjadi Rp1.115 triliun.

“Sengan penyaluran pembiayaan tumbuhsebesar 7,26% [YoY] mencapai Rp1.003 triliun dengan jumlah pelaku industri sebanyak 756 entitas. Keberadaan PVML pun diharapkan dapat lebih berkontribusi pada ekonomi terutama sektor UMKM,” tegasnya.

Menurutnya, industri PVML terus berupaya mencari terobosan-terobosan yang dapat dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya UMKM, karena ekspektasi masyarakat sangat tinggi di sektor ini.

“Kita juga senantiasa berkomitmen untuk menjalankan roadmap yang telah ada, melakukan evaluasi secara berkala, dan jika ada yang perlu diperbaiki maka segera diperbaiki. Masyarakat menunggu kita melakukan yang terbaik,” pungkas Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah menyelesaikan sebanyak 176 perkara di sektor jasa keuangan hingga 31 Desember 2025. Dari total tersebut, perkara terbanyak yang berhasil diselesaikan otoritas berasal dari sektor perbankan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyampaikan total perkara yang telah diselesaikan OJK hingga akhir 2025 mencakup 140 perkara perbankan, 9 perkara pasar modal, 24 perkara asuransi dana pensiun, dan 3 perkara di bidang Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

“Sampai dengan 31 Desember 2025, penyidik OJK telah menyelesaikan total 176 perkara,” kata Mirza dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

Selain perkara yang telah diselesaikan, Mirza mengungkapkan bahwa total perkara yang telah diputus pengadilan sebanyak 140 perkara. Perinciannya, 134 perkara telah menggunakan ketetapan hukum tetap atau inkrah dan 6 perkara masih dalam tahap kasasi.

Mirza memastikan penyidik OJK akan terus berkomunikasi secara aktif dengan penegak hukum dalam penyelesaian proses penyidikan melalui kerja sama dalam penegakan sektor jasa keuangan.

Sebagai informasi, OJK memiliki wewenang untuk menentukan dilakukan atau tidak dilakukannya Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dilakukan sebelum dimulainya Penyidikan.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penyidikan), sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Melalui POJK ini, cakupan tindak pidana di sektor jasa keuangan meliputi Perbankan; Pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon; Perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; Lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya.

Kemudian, inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto; serta Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi, dan pelindungan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks inklusi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadi yang paling kecil dibandingkan sektor jasa keuangan (SJK) lainnya. Padahal, LKM diharapkan menjadi motor utama untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat segmen mikro kecil yang belum terlayani lembaga keuangan formal.

Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman meyakinkan bahwa tahun depan bisnis LKM masih tetap memiliki peluang untuk tumbuh.

“Pada tahun 2026, LKM tetap memiliki peluang untuk tumbuh seiring perannya yang strategis dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan mikro masyarakat desa,” ujar Agusman, dikutip pada Senin (22/12/2025).

Meski terdapat peluang tumbuh, Agusman mengatakan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam sektor ini. Tantangan tersebut mencakup aspek permodalan, tata kelola, sumber daya manusia (SDM), serta penguatan teknologi yang perlu terus ditingkatkan.

Tantangan lainnya yang membuat industri LKM sulit meningkatkan kinerja pembiayaan mereka kepada segmen mikro adalah adanya sentimen negatif dari masyarakat.

“Saat ini tantangannya adalah kepercayaan terhadap LKM. Anggapan masyarakat bahwa LKM itu buruk, tidak bisa dipercaya, ini masih banyak di sekitar masyarakat khususnya di pedesaan. Ini dampaknya sangat sistemik mempengaruhi pembiayaan ultra mikro nasional,” ujar Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar kepada Bisnis.

Askar menilai akar masalah yang dihadapi LKM yang membuat kurang dapat kepercayaan publik adalah manajemen SDM yang kurang profesional, kemudian persoalan akuntabilitas di mana banyak LKM yang belum memiliki laporan keuangan diaudit, hingga persoalan moral hazard yang terjadi.

“Ditambah lagi LKM ini berkompetisi dengan bank Himbara. Jadi, ultra mikro PNM Mekaar misalnya, ini terlalu kompetitif sehingga banyak LKM-LKM, termasuk koperasi simpan pinjam itu tidak berdaya menghadapi persaingan yang dalam tanda kutip, tidak sehat, karena pemain besar punya kapasitas lebih besar dan bisnis modelnya lebih efisien,” tegasnya.

Atas persoalan yang dihadapi industri LKM di Indonesia saat ini, Askar menyebut hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kolaborasi antar instansi di ekosistem pembiayaan ultra mikro dengan dukungan regulator.

Misalnya, OJK bersama Kementerian Koperasi bisa membuat program yang memperkuat akuntabilitas LKM, kemudian memberikan pendampingan sistem digitalisasi, atau memberikan insentif berbasis kinerja kepada LKM yang mampu menjadi agregator ekonomi masyarakat.

“Perlu juga ada reformasi kelembagaan LKM, termasuk kampanye masif seperti bisa dilakukan dengan penguatan literasi keuangan dan digitalisasi LKM yang dilakukan berbasis komunitas. Karena LKM ini banyak di desa-desa, jadi sosialisasinya jangan top to down, tapi melibatkan tokoh lokal seperti pemuka agama,” pungkasnya. (Putri Astrian Surahman)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menapaki usia ke-130 tahun, menandai perjalanan panjang sebagai lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang bersama rakyat Indonesia.

Di tengah akselerasi transformasi digital dan penguatan bisnis, BRI tetap berpijak pada nilai-nilai pendiriannya yang diwariskan oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja, tokoh visioner yang merintis lembaga simpan pinjam bagi masyarakat pada 1895.

Raden Bei Aria Wirjaatmadja, seorang bangsawan Jawa yang kala itu menjabat Patih Purwokerto, berani mengambil langkah progresif untuk menjawab persoalan sosial-ekonomi masyarakat pribumi. Melihat maraknya praktik rentenir yang memberatkan pegawai, ia menggagas sistem keuangan yang aman, terjangkau, dan berlandaskan semangat gotong royong.

Berkat ketekunan dan keyakinannya, lahirlah "De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren", Bank Bantuan dan Simpanan Milik Pegawai Pribumi Purwokerto. Inisiatif ini menjadi tonggak gerakan keuangan mikro pertama di Nusantara sekaligus fondasi lahirnya Bank Rakyat Indonesia.

Hingga saat ini, warisan pemikiran Raden Aria Wirjaatmadja membuktikan bahwa tekad untuk memberdayakan rakyat mampu melampaui zaman.

Memasuki usia 130 tahun, BRI telah melakukan transformasi besar, mulai dari digitalisasi layanan, penguatan ekosistem UMKM, perluasan akses keuangan hingga pelosok, hingga inovasi teknologi perbankan.

Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan bahwa momen ulang tahun ke-130 ini menjadi refleksi untuk kembali mengingat akar pendirian sekaligus menegaskan arah masa depan perusahaan.

"Peringatan 130 tahun BRI bukan hanya merayakan panjangnya perjalanan, tetapi juga menegaskan jati diri kami sebagai bank dengan DNA Kerakyatan," ujarnya.

Ia menambahkan, semangat pendiri BRI terus menginspirasi setiap langkah transformasi perusahaan. Di era digital ini, BRI berkomitmen menjaga warisan tersebut dengan menghadirkan layanan yang semakin inklusif dan mudah dijangkau.

Dedikasi Wirjaatmadja tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi berkembang menjadi gerakan nasional yang memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Saat ini BRI berdiri sebagai bank dengan jaringan terluas di Indonesia, melayani jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Hingga akhir September 2025, Holding Ultra Mikro (UMi) yang terdiri atas BRI, Pegadaian, dan PNM telah menjangkau 34,5 juta debitur aktif dan mengelola 185 juta rekening simpanan mikro.

Untuk memperluas jangkauan, Holding UMi mengoperasikan lebih dari 15 ribu outlet fisik, 1.035 outlet SenyuM, lebih dari 687 ribu e-channel BRI, serta sekitar 79 ribu tenaga pemasar dan financial advisor yang tersebar di seluruh Indonesia.

BRI juga memperluas akses keuangan hingga pelosok melalui 1,2 juta AgenBRILink yang tersebar di 66.649 desa atau lebih dari 80% desa di Tanah Air.

Model bisnis kemitraan ini telah memfasilitasi 913 juta transaksi finansial dengan total volume Rp1.440 triliun, mempertegas perannya sebagai penggerak aktivitas ekonomi di tingkat grassroot.

Di tanah Purwokerto, kisah perjuangan sang pendiri terus dikenang sebagai teladan keberanian mengambil langkah pertama demi kesejahteraan bersama.

Peringatan 130 tahun BRI menjadi penegasan bahwa perusahaan terus tumbuh bersama rakyat, menjaga spirit pendirinya, dan memainkan peran strategis dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat dan inklusif.

Penyesuaian ini dilakukan agar LKM memiliki ruang memadai untuk memperkuat struktur permodalannya tanpa mengganggu keberlangsungan operasional serta fungsi intermediasi bagi masyarakat,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tambahan masa peralihan bagi lembaga keuangan mikro (LKM) dalam penerapan parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor menjadi berlaku mulai 31 Desember 2027, mengingat adanya tantangan struktural yang dihadapi LKM.

“Penyesuaian ini dilakukan agar LKM memiliki ruang memadai untuk memperkuat struktur permodalannya tanpa mengganggu keberlangsungan operasional serta fungsi intermediasi bagi masyarakat,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, OJK telah menetapkan tiga kategori status pengawasan bagi industri PVML, termasuk LKM, yaitu pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus.

Penetapan status tersebut didasarkan pada tiga parameter kuantitatif yang meliputi peringkat komposit tingkat kesehatan, rasio ekuitas terhadap modal disetor, serta rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah neto.

Dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 49 Tahun 2024, parameter peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio piutang bermasalah neto diberlakukan setelah masa transisi tiga tahun sejak peraturan diundangkan.

Sedangkan parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor berlaku segera sejak POJK/49 2024 diundangkan.

Namun, jelas OJK, perkembangan kondisi ekonomi menunjukkan bahwa perlambatan pertumbuhan telah berdampak pada kemampuan bayar debitur dan turut mempengaruhi rasio ekuitas terhadap modal disetor di berbagai LKM.

Di sisi lain, penyelesaian permasalahan permodalan memerlukan waktu yang lebih panjang mengingat terbatasnya akses pendanaan, sumber permodalan, serta kapasitas finansial pemegang saham LKM.

“Kondisi ini membuat LKM menghadapi tantangan struktural dalam memenuhi parameter tersebut secara tepat waktu,” kata Ismail.

Dengan mempertimbangkan dinamika industri dan kondisi perekonomian terkini, perubahan atas POJK 49/2024 dinilai diperlukan untuk memberikan masa penyesuaian tambahan dalam penerapan parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor.

Penyesuaian ini bertujuan memastikan proses penguatan kelembagaan LKM dapat berlangsung secara bertahap dan terukur.

Oleh sebab itu, OJK pun menerbitkan POJK Nomor 25 Tahun 2025 mengenai Perubahan atas POJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk diketahui, berdasarkan POJK 49/2024, LKM yang masuk dalam kriteria status pengawasan intensif yakni yang memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 50 persen dan lebih kecil dari 75 persen.

Sementara LKM dalam pengawasan khusus berarti memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 50 persen.

Adapun POJK 49/2024 dinyatakan tetap berlaku pada saat POJK 25/2025 diundangkan pada 4 November 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat kinerja sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di wilayah Ciayumajakuning menunjukkan pergerakan beragam hingga September 2025.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan perkembangan kinerja 8 lembaga keuangan mikro/syariah (LKM/S) dan dua perusahaan pergadaian yang menjadi objek pengawasan masih bergerak dinamis di tengah tekanan perekonomian regional.

Menurut Agus Muntholib, kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mengalami kontraksi pada sejumlah indikator utama. Aset LKM turun 4,30% secara tahunan menjadi Rp20,39 miliar. Penurunan juga terjadi pada penyaluran pinjaman dengan kontraksi 7,61% menjadi Rp18,11 miliar.

Sementara, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) ikut menurun 1,95% menjadi Rp13,2 miliar. Agus menjelaskan tren ini menandakan perlambatan aktivitas intermediasi di segmen LKM, terutama akibat penurunan kemampuan bayar sebagian debitur dan mulai ketatnya ekspansi pinjaman di sektor mikro.

"Tekanan tersebut masih dapat dikendalikan dan tidak memengaruhi stabilitas lembaga secara keseluruhan. OJK terus mendorong penguatan manajemen risiko, efisiensi operasional, serta pembenahan kualitas portofolio pinjaman agar LKM tetap mampu menjaga permodalan di tengah perlambatan ekonomi domestik," kata Agus, Selasa (25/11/2025).

Sementara itu, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) menunjukkan tren berbeda. Agus menyebut kinerja LKMS bergerak positif dengan peningkatan pada hampir seluruh indikator kunci.

Aset LKMS meningkat 5,26% secara tahunan menjadi Rp37,91 miliar. Penyaluran pembiayaan naik 12,40% menjadi Rp16,25 miliar. Penghimpunan DPK ikut mengalami apresiasi 0,35% menjadi Rp21,27 miliar.

Agus menilai kenaikan kinerja LKMS ditopang minat masyarakat terhadap skema pembiayaan berbasis syariah yang cenderung lebih stabil pada periode ketidakpastian ekonomi.

"Peningkatan ini juga memperlihatkan kemampuan LKMS dalam menjaga kualitas pembiayaan serta memperluas basis nasabah di wilayah Ciayumajakuning," katanya.

Pada saat bersamaan, kinerja perusahaan pergadaian swasta juga mencatat perkembangan positif. Agus menjelaskan aset perusahaan gadai meningkat signifikan 31,45 persen secara tahunan menjadi Rp4,7 miliar.

Ia menyebut tren kenaikan aset mencerminkan penguatan kapasitas usaha dan kemampuan perusahaan gadai dalam meningkatkan basis layanan masyarakat.

Namun, penyaluran pinjaman pada perusahaan pergadaian justru mengalami kontraksi cukup dalam. Nilai pinjaman turun 48,69% secara tahunan menjadi Rp473,9 juta.

Agus mengatakan perlambatan ini dipengaruhi menurunnya permintaan gadai dari sektor rumah tangga serta pergeseran kebutuhan masyarakat yang kini lebih memilih skema pinjaman produktif melalui berbagai lembaga pembiayaan.

"Walaupun penyaluran kredit turun, kami menilai perusahaan pergadaian tetap berada pada kondisi sehat. Struktur permodalan dinilai kuat dan risiko kredit masih berada dalam batas aman," kata Agus.

"Industri pergadaian tetap memiliki ruang pertumbuhan mengingat kebutuhan likuiditas masyarakat yang bersifat jangka pendek tetap tinggi pada periode tertentu," sambungnya.

Agus menegaskan OJK Cirebon terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh lembaga di sektor IKNB. OJK juga mendorong setiap entitas meningkatkan inovasi layanan, memperluas akses pembiayaan, serta menjaga tata kelola agar industri tetap kontributif terhadap ekonomi daerah.

Ia menyampaikan komitmen OJK untuk memastikan stabilitas sektor keuangan non-bank tetap terjaga. Aktivitas intermediasi akan terus dipantau untuk menjaga kualitas pertumbuhan, terutama di segmen mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian Ciayumajakuning.

"OJK juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi risiko yang dapat memengaruhi ketahanan lembaga keuangan di wilayah Ciayumajakuning," tutup Agus.

Bisnis.com, MALANG — Piutang pembiayaan di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menurun sebesar 2,88% year-on-year (yoy) dari Rp7,29 triliun pada September 2024 menjadi Rp 7,08 triliun pada September 2025.

Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan risiko lembaga pembiayaan terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) tercatat sebesar 3,38 % (Agustus 2025: 3,47%)

"Pembiayaan modal ventura pada September 2025 tumbuh pesat sebesar 25% (yoy) dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp439 miliar (Agustus 2025: Rp 433 miliar)," katanya, Kamis (13/11/2025).

Pinjaman yang disalurkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), tumbuh 12,52% year-to-date (ytd) dari Rp10,53 miliar per 31 Desember 2024 menjadi Rp11,85 miliar per 30 September 2025

Menurutnya, kinerja asuransi komersial menurun. Pendapatan premi pada periode Juli 2025 sebesar Rp982 miliar atau menurun 20,39% (yoy).

Penurunan terdiri atas premi asuransi jiwa yang menurun sebesar 21,57% (yoy) dengan nilai Rp674 miliar dan premi asuransi umum menurun 17,68% (yoy) dengan nilai Rp308 miliar.

"Pada sektor dana pensiun, aset dana pensiun di wilayah kerja OJK Malang tumbuh 3,93% (yoy) dengan nilai aset sebesar Rp233,06 miliar," ujarnya.

Jumlah investasi tumbuh 3,01% yoy dengan total nilai investasi sebesar Rp216 miliar.

"Per 31 Juli 2025 industri asuransi mencatatkan penurunan premi. Di sisi lain, jumlah investasi perusahaan dana pensiun di wilayah kerja OJK Malang menunjukkan pertumbuhan positif," ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai peningkatan pembiayaan oleh lembaga ventura, LKM, maupun dana pensiun semakin menambah amunisi untuk perekonomian lebih bergeliat menjelang akhir 2025.

Namun demikian, pembinaan secara berkelanjutan pada kreditur dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan tetap harus dijaga.

Di sisi lain, menurunnya pendapatan premi asuransi dapat disebabkan oleh tertundanya pembayaran premi oleh masyarakat yang memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan dasar dan kemungkinan juga untuk kebutuhan ekspansi usaha.

Saat ini, Joko menilai, masyarakat belum banyak yang memprioritaskan asuransi di luar BPJS. Hal ini diperkuat dengan data LPS yang menunjukkan baru pada kisaran 14% penduduk yang tercatat memiliki polis asuransi.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah ekspansif dari trah besar Sinar Mas kembali mencuri perhatian. Christilia Angelica Widjaja, cucu dari pendiri konglomerasi tersebut, dikabarkan akan menjadi pengendali baru PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Berkat Artha Melimpah.

Aksi korporasi itu terungkap dalam keterbukaan informasi yang diterbitkan pada 22 Oktober 2025. Melalui skema penambahan modal, Christilia bakal memperbesar porsi kepemilikannya hingga melampaui 50% saham BPR Artha.

Langkah tersebut sekaligus menggeser dua pemegang saham lama, Hendrik Suhardiman dan Budy Setiawan, yang sebelumnya menguasai masing-masing 38,63% saham, menjadi pemegang minoritas. Sebelum injeksi modal dilakukan, Christi sudah memiliki 22,74% saham di bank tersebut.

Setelah aksi korporasi rampung, porsi kepemilikannya akan meningkat menjadi sekitar 57,86%, menempatkannya sebagai pengendali mayoritas. Manajemen BPR Artha menargetkan proses pengambilalihan selesai dalam 30 hari sejak pengumuman resmi.

"Pihak yang mengambil alih Christilia Angelica Widjaja, target penyelesaian dalam 30 hari ke depan," tulis perusahaan dalam pengumumannya, dikutip Kamis (23/10/2025).

BPR Artha merupakan bank perekonomian rakyat berbasis lokal yang fokus pada layanan keuangan mikro, simpanan, dan kredit produktif bagi pelaku usaha kecil.

Berdasarkan laporan keuangannya, hingga akhir 2024 BPR ini mengelola aset senilai Rp23,09 miliar, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp2,04 miliar. Kenaikan terutama berasal dari penempatan dana di bank lain serta pertumbuhan kredit mikro.

Berdasarkan laporan keuangan 2024, total aset bank ini melonjak dari Rp2,04 miliar pada 2023 menjadi Rp23,09 miliar setahun kemudian, lonjakan lebih dari sepuluh kali lipat.

Kenaikan terutama terlihat pada penempatan dana di bank lain yang mencapai Rp15,23 miliar, serta penyaluran kredit yang naik ke Rp6,7 miliar dari sebelumnya Rp507 juta.

Namun, kinerja keuangan masih mencatat rugi bersih Rp1,57 miliar pada 2023 dan Rp932 juta pada 2024. Dengan modal disetor Rp4,8 miliar dan saldo rugi Rp2,46 miliar, ekuitas BPR Artha tersisa Rp2,49 miliar sebelum adanya tambahan modal baru dari aksi Christi.

Fasilitas BPR Berkat Artha

Merujuk laman resminya, BPR Berkat Artha Melimpah merupakan bank perekonomian rakyat yang berfokus pada layanan keuangan mikro serta masyarakat umum. Bank ini menawarkan beragam produk pembiayaan seperti Kredit Multiguna Emas atau gadai dengan plafon mulai dari Rp1 juta dan bunga ringan 0,9% per 15 hari.

Selain itu, tersedia fasilitas Kredit Cicil Emas yang memungkinkan nasabah memiliki logam mulia ANTAM dengan tenor fleksibel antara tiga hingga 24 bulan. BPR Artha juga menyediakan layanan Kredit Back to Back Simpanan, pinjaman berbasis simpanan dengan bunga rendah.

Di sisi pendanaan, BPR Artha menyediakan produk Tabungan Berkat yang menawarkan kenyamanan menabung dengan bunga kompetitif, fleksibilitas tinggi, serta jaminan keamanan karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, terdapat Deposito Berkat yang menawarkan tingkat bunga lebih tinggi dan kemudahan pencairan.