Bank Mega Syariah mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan profitabilitas yang solid pada kuartal I 2026. Hal itu didorong oleh penguatan bisnis dan efisiensi biaya dana.

Hingga Maret 2026, perseroan membukukan laba sebelum pajak lebih dari Rp79,97 miliar atau meningkat lebih dari 51 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kinerja tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang mencapai Rp191,60 miliar, naik lebih dari 20 persen secara tahunan.

Dari sisi penyaluran dana, total pembiayaan yang disalurkan Bank Mega Syariah tercatat lebih dari Rp9,26 triliun atau tumbuh sekitar 7,2 persen dari posisi akhir 2025, sebesar Rp8,64 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun menembus Rp10 triliun.

Perseroan juga mencatat peningkatan pada pendapatan berbasis pembiayaan. Pendapatan dari piutang naik menjadi lebih dari Rp118 miliar atau tumbuh sekitar 40,9 persen, sedangkan pendapatan bagi hasil meningkat sekitar 4,7 persen menjadi lebih dari Rp114,73 miliar.

Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah Hanie Dewita mengatakan capaian tersebut merupakan hasil strategi perusahaan dalam memperkuat fundamental bisnis sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

"Kami terus mengoptimalkan strategi bisnis dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan pengelolaan biaya dana. Di saat yang sama, kami juga memperkuat layanan kepada nasabah melalui inovasi produk dan sinergi ekosistem," ujar Hanie dalam keterangan resmi.

Dari sisi pendanaan, Bank Mega Syariah terus mengoptimalkan struktur dana guna menjaga efisiensi biaya. Hal ini tercermin dari peningkatan Net Imbalan (NI) menjadi 5,85 persen dari sebelumnya 4,04 persen.

Efisiensi operasional juga membaik, terlihat dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang turun menjadi 76,90 persen dari sebelumnya 85,08 persen.

Hal itu juga ditopang oleh permodalan bank yang tetap kuat dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 27,63 persen.

Hanie menambahkan perseroan akan terus menjaga kualitas aset dan memperkuat manajemen risiko di tengah dinamika ekonomi.

"Ke depan, kami akan terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas aset, serta mengembangkan bisnis secara selektif dan berkelanjutan. Kami optimistis kinerja positif ini dapat terus terjaga hingga akhir tahun," ujar Hanie.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren penutupan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) diperkirakan tidak akan berlanjut tahun ini seiring prospek ekonomi nasional yang masih tumbuh agresif.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyampaikan saat ini ekonomi Indonesia masih cukup baik, apalagi pemerintah juga memiliki concern terkait dengan peningkatan performa UMKM.

“Seharusnya ya untuk penutupan BPR trennya tidak terjadi lah pada tahun ini dan tidak memengaruhi perkembangan mikro gitu,” kata Myrdal kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Di sisi lain, Myrdal menyebut penutupan BPR yang disebabkan oleh turunnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan hal yang lumrah terjadi, mengingat saat ini aktivitas ekonomi nasional mendapat tekanan, utamanya dari kondisi global.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup tujuh BPR sepanjang 2026. Hingga April 2026, otoritas menutup 7 BPR, yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, BPR Bank Cirebon, BPR Kamadana, BPR Koperindo Jaya, BPR Pembangunan Nagari, dan BPR Sungai Rumbai.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, BPR/BPRS yang dicabut izinnya oleh OJK ini mengalami permasalahan sebagai akibat dari penerapan prinsip tata kelola yang tidak memadai dan/atau terdapat penyimpangan ketentuan perbankan (fraud).

Dian mengatakan, langkah tersebut ditempuh OJK dalam upaya untuk terus menjaga dan memperkuat industri BPR/BPRS yang sehat dan resilien serta melindungi kepentingan konsumen.

OJK mencatat per Februari 2026, hampir seluruh BPR/BPRS memiliki rasio KPMM di atas threshold sesuai ketentuan yaitu 12

“Hal ini menunjukkan bahwa permodalan BPR/BPRS secara umum masih terjaga dengan baik,” kata Dian kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Terhadap BPR/BPRS yang memiliki rasio KPMM di bawah ketentuan, Dian memastikan bahwa OJK senantiasa melakukan pengawasan secara aktif dan responsif terhadap realisasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka penyehatan dan perlindungan nasabah.

“Pada umumnya, penerapan tata kelola yang kurang memadai merupakan faktor yang menyebabkan kinerja BPR/BPRS menjadi tidak optimal sehingga dapat mempengaruhi turunnya KPMM,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren penutupan Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS) kembali berlanjut. Hingga awal April 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedikitnya telah mencabut tujuh izin usaha BPR, menambah daftar panjang BPR yang telah ditutup.

Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, langkah tersebut ditempuh dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan.

“Selama 2026 hingga saat ini OJK telah mencabut 6 izin usaha BPR,” kata Dian dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Secara detail, OJK pada Januari 2026 mencabut izin usaha dua BPR yakni BPR Suliki Gunung Mas dan BPR Prima Master Bank. Lalu pada Februari 2026, otoritas kembali menutup dua bank yaitu BPR Bank Cirebon dan BPR Kamadana.

Pencabutan izin usaha kembali berlanjut pada Maret 2026. Kali ini, OJK menutup BPR Koperindo Jaya dan BPR Pembangunan Nagari. Terbaru, tepatnya pada 7 April 2026, otoritas mencabut izin usaha BPR Sungai Rumbai, sehingga total yang dicabut izinnya mencapai tujuh BPR.

Apabila ditelisik lebih dalam, penyebab tutupnya ketujuh BPR tersebut didominasi oleh rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah 12%.

Merujuk Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Dian mengungkapkan, penerapan tata kelola yang kurang memadai merupakan faktor yang menyebabkan kinerja BPR/BPRS menjadi tidak optimal sehingga dapat memengaruhi turunnya KPMM.

“Namun demikian, OJK senantiasa terus mendorong industri BPR/BPRS untuk terus berupaya memperkuat tata kelola dan manajemen risiko melalui penerapan 3 lines of defense secara konsisten dan berkelanjutan,” jelas Dian kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Ketua Umum DPP Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan bahwa ada beberapa variabel yang turut menggerus permodalan BPR. Selain aturan pemenuhan dari regulator, kondisi bisnis serta manajemen masing-masing entitas dapat berkontribusi dalam penurunan modal inti.

“Terkait pemenuhan modal inti ada beberapa variabel selain aturan dari pemenuhan dari regulator,” kata Tedy kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Kendati begitu, Tedy menyebut bahwa industri BPR/BPRS secara umum masih tetap tumbuh, baik secara aset, funding, dan lending sesuai fungsi intermediasinya.

Dia meyakini, hingga saat ini dan ke depannya, industri BPR/BPRS tetap dengan khittah awal pendirian serta diatur dalam Undang-undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Kebutuhan masyarakat UMKM juga akan tetap seiring sejalan,” tegasnya.

Sinyal Tekanan Struktural

Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan menyebut, tutupnya tujuh BPR hingga bulan keempat 2026 menjadi sinyal tekanan struktural di BPR. Menurutnya, kondisi ini lebih mengarah pada sulitnya pemilik BPR untuk mengerek permodalan BPR guna memenuhi kriteria minimum. Selain itu, dia memandang bahwa investor baru masih belum berani masuk ke BPR.

Dia juga melihat bahwa tren penutupan BPR masih akan terjadi ke depan, dengan permodalan menjadi isu utama tumbangnya sejumlah bank tersebut.

“Tren penutupan BPR bila melihat trennya sepertinya masih akan terjadi, dan isu utama adalah terkait permodalan BPR,” ungkap Trioksa kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Kendati begitu, dia menilai bahwa penutupan BPR belum berdampak signifikan terhadap sektor mikro, mengingat portofolio yang terdampak masih relatif kecil.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Sinarmas Tbk. (BSIM) membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp322,43 miliar pada 2025, menyusut 12,89% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp370,13 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, penyusutan laba Bank Sinarmas terdorong oleh pendapatan bunga bersih yang menurun 27,61% YoY dari Rp2,70 triliun pada 2024 menjadi Rp1,95 triliun hingga akhir 2025.

Kendati demikian, pendapatan komisi serta pendapatan lainnya menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga akhir 2025, pendapatan komisi perseroan meningkat 20,61% YoY menjadi Rp460,89 miliar dan pendapatan lainnya menanjak 118,80% YoY menjadi sebesar Rp745,35 miliar.

Adapun perseroan mencatat penurunan pada beban operasional lainnya sebesar 33,52% YoY menjadi Rp1,50 triliun, setelah pada 2024 tercatat di level Rp2,26 triliun.

Menyusutnya beban operasional lainnya di antaranya didorong oleh beban promosi yang turun 10,99% YoY dari Rp33,36 miliar menjadi sebesar Rp29,69 miliar pada 2025. Beban lainnya turut mengalami penurunan sebesar 3,94% YoY menjadi sebesar Rp1,77 triliun setelah tahun sebelumnya tercatat mencapai Rp1,84 triliun.

Hingga akhir 2025, laba operasional perseroan mencapai 2,98% YoY menjadi Rp450,79 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp437,74 miliar. Pada saat yang sama, laba nonoperasional menanjak 6.330,69% YoY dari 2024 yang sebesar Rp1,07 miliar menjadi Rp68,93 miliar.

Adapun, Bank Sinarmas membukukan laba tahun berjalan sebelum pajak senilai Rp519,72 miliar, meningkat 18,44% YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp438,81miliar.

Dari sisi fungsi intermediasi, Bank Sinarmas menyalurkan kredit sebesar Rp12,33 triliun. Dibandingkan dengan realisasi 2024 yang sebesar Rp14,64 triliun, total kredit 2025 menyusut sebesar 15,77% YoY.

Di sisi pendanaan, Bank Sinarmas telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp47,03 triliun, meningkat 4,93% YoY dari total DPK 2024 yang sebesar Rp44,81 triliun.

Pertumbuhan DPK sepanjang 2025 itu utamanya ditopang oleh simpanan tabungan dan deposito. Secara detail, simpanan tabungan tumbuh 12,31% YoY menjadi Rp15,52 triliun dari tahun sebelumnya Rp13,82 triliun. Lalu, deposito Bank Sinarmas mencapai Rp14,69 triliun, tumbuh 14,53% YoY menjadi Rp12,83 triliun hingga akhir 2025.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank Sinarmas meningkat dari 2024 yang sebesar 31,26% menjadi 35,20% hingga akhir 2025. Untuk kualitas kredit, NPL gross tercatat 1,77% dari periode yang sama tahun lalu 1,88% dan NPL net 0,39% dari 0,38%.

Adapun, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) menyusut menjadi 4,46% dari periode yang sama tahun lalu 6,06%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional meningkat dari 93,74% menjadi 94,09% hingga akhir 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp485,18 miliar sepanjang 2025. Capaian itu meningkat 47,47% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp329,00 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, raihan laba bersih sepanjang 2025 itu didorong oleh pendapatan bunga yang tumbuh 17,09% YoY menjadi Rp2,48 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga perseroan naik 19,60% YoY menjadi sebesar Rp1,34 triliun hingga akhir 2025.

Dengan demikian, Bank Nobu mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 14,24% YoY menjadi Rp1,13 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp992,85 miliar.

Raihan laba perseroan juga didorong oleh pendapatan komisi yang mencapai Rp471,47 miliar, meningkat 73,51% YoY dibanding capaian 2024 yang sebesar Rp271,73 miliar.

Bank yang terafiliasi dengan kelompok usaha milik James Riady itu mencatatkan penurunan pada beban operasional lainnya sebesar 9,98% YoY dari tahun sebelumnya Rp572,69 miliar menjadi Rp515,56 miliar pada akhir 2025.

Adapun, laba operasional perseroan tumbuh 47,25% YoY menjadi Rp618,67 miliar setelah pada 2024 membukukan pendapatan operasional sebesar Rp420,16 miliar. Pada saat yang sama, Bank Nobu mencatatkan rugi non operasional senilai Rp1,19 miliar, setelah tahun sebelumnya mencatatkan laba sebesar Rp2,05 miliar.

Sementara itu, laba tahun berjalan sebelum pajak mencapai Rp617,47 miliar, menanjak 46,25% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp422,21 miliar.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit Bank Nobu tercatat sebesar Rp24,23 triliun hingga akhir 2025. Realisasi itu meningkat 20,07% YoY dibandingkan penyaluran kredit pada 2024 yang sebesar Rp20,18 triliun.

Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) perseroan mencapai Rp28,95 triliun setelah pada tahun sebelumnya membukukan DPK senilai Rp24,35 triliun.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank Nobu turun dari 23,79% pada 2024 menjadi 22,29% hingga akhir 2025. Untuk kualitas kredit, NPL gross tercatat turun dari 0,47% menjadi 0,44% dan NPL net 0,32% dari periode yang sama tahun sebelumnya 0,35%.

Sementara itu, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) Bank Nobu menyusut dari 3,74% menjadi 3,59% hingga akhir 2025. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional juga menurun dari 82,80% pada 2024 menjadi 79,93% hingga akhir 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB membukukan laba bersih tahun berjalan secara konsolidasi senilai Rp1,58 triliun pada 2025. Raihan tersebut meningkat 8,86% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp1,455 triliun.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba tersebut didorong oleh pendapatan bunga yang tumbuh 7,69% YoY menjadi Rp17,09 triliun hingga akhir 2025. Pada saat yang sama, beban bunga perseroan juga meningkat 3,64% YoY menjadi Rp9,58 triliun.

Dengan demikian, pendapatan bunga bersih perseroan meningkat 13,33% YoY dari 2024 yang sebesar Rp6,62 triliun menjadi Rp7,51 triliun pada 2025.

Raihan laba pada 2025 turut ditopang oleh pendapatan lainnya dan pendapatan komisi. Perseroan mencatat, pendapatan lainnya mencapai Rp320,30 miliar atau tumbuh 35,57% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp236,26 miliar.

Kemudian, pendapatan komisi perseroan mencapai Rp1,81 triliun, meningkat 11,87% YoY dari raihan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,62 triliun.

Laba operasional Bank BJB tercatat tumbuh 11,72% YoY menjadi Rp1,98 triliun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,77 triliun. Pada saat yang sama, perseroan membukukan laba tahun berjalan sebelum pajak sebesar Rp1,95 triliun, naik 9,82% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp1,78 triliun.

Dari sisi fungsi intermediasi, penyaluran kredit perseroan tercatat mencapai Rp140,71 triliun hingga akhir 2025. Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perseroan mencapai sebesar Rp152,89 triliun pada 2025.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) naik dari 19,70% pada 2024 menjadi 21,20% pada 2025. Untuk kualitas kredit, perseroan mencatat NPL gross berada di posisi 2,91% dari sebelumnya 2,22% dan NPL net di level 1,29% dari tahun lalu 1,00%.

Adapun, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) naik tipis dari 3,83% pada 2024 menjadi 3,84% pada 2025. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional juga naik dari 90,20% menjadi 92,18% hingga akhir 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo atau Bank Sulutgo membukukan laba bersih tahun berjalan senilai Rp281,00 miliar sepanjang 2025. Realisasi itu meningkat 25,38% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp224,12 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba bersih pada 2025 didorong oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 6,32% YoY menjadi Rp1,36 triliun dari 2024 yang sebesar Rp1,28 triliun.

Perinciannya, pendapatan bunga mencapai Rp2,40 triliun tumbuh 3,75% YoY dari tahun sebelumnya Rp2,32 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga naik tipis 0,59% YoY menjadi Rp1,04 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp1,03 triliun.

Adapun beban operasional selain bunga bersih tercatat mengalami kenaikan. Dalam laporannya, Bank Sulutgo mencatatkan beban nonbunga sebesar Rp975,68 miliar, naik 7,64% YoY dibandingkan 2024 yang sebesar Rp906,42 miliar.

Sementara itu, Bank Sulutgo mencatatkan laba operasional sebesar Rp386,77 miliar hingga akhir 2025. Realisasi itu tumbuh 3,13% YoY dari tahun sebelumnya Rp375,03 miliar.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit Bank Sulutgo mencapai Rp16,76 triliun, naik 3,94% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu Rp16,13 triliun.

Pada saat yang sama, dana pihak ketiga (DPK) perseroan tumbuh double digit sebesar 21,06% YoY menjadi Rp18,20 triliun hingga akhir 2025.

Pertumbuhan DPK pada 2025 utamanya ditopang oleh pertumbuhan simpanan giro yang tumbuh signifikan 88,72% YoY menjadi Rp2,11 triliun. Pada 2024, DPK Bank Sulutgo tercatat sebesar Rp1,12 triliun.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank Sulutgo meningkat dari 19,44% pada 2024 menjadi 17,94% pada 2025. Untuk kualitas kredit, NPL gross naik dari 2,41% menjadi 2,97% dan NPL net naik dari 1,32% menjadi 1,88% hingga akhir 2025.

Sementara itu, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) meningkat menjadi 6,74% dari periode yang sama tahun lalu 6,68%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional menyusut dari 85,32% pada 2024 menjadi 84,98% pada 2025.

Bisnis.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Pencabutan izin melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 pada 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan pencabutan izin usaha PT BPR Kamadana merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

"OJK telah mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola PT BPR Kamadana. Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan terhadap ketentuan perbankan," kata Puji dalam keterangan resminya, Kamis (19/2/2026).

Permasalahan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha PT BPR Kamadana.

Sejak permasalahan tersebut terdeteksi, OJK telah melaksanakan seluruh kewenangan pengawasan secara optimal, antara lain melalui peningkatan intensitas pengawasan, menetapkan sanksi administratif, pembinaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, evaluasi menyeluruh atas kinerja manajemen, serta pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tindak penyehatan agar BPR dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat.

Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai. Dengan kondisi tersebut di atas, pada 18 Desember 2024 status pengawasan PT BPR Kamadana ditetapkan menjadi BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.

Menindaklanjuti penetapan status BDP, PT BPR Kamadana telah menyusun rencana tindak penyehatan. Namun dalam pelaksanaannya PT BPR Kamadana tidak sepenuhnya mampu merealisasikan.

Dengan demikian selama masa BDP, upaya PT BPR Kamadana belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam mengatasi permasalahan permodalan.

Sehubungan dengan itu, pada 16 Desember 2025 OJK menetapkan status pengawasan PT BPR Kamadana menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Namun demikian, selama BDR, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Kamadana tidak berhasil melakukan penyehatan terhadap BPR. OJK juga telah menindaklanjuti temuan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pemberian sanksi dan tindakan pengawasan terhadap pejabat eksekutif yang terbukti melakukan pelanggaran.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-R.4/ADK3/2026 tanggal 5 Februari 2026 Perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Kamadana, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Kamadana.

"Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Kamadana. Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Kamadana," kata Puji.

Dengan pencabutan izin usaha tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Puji menyebut OJK menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan langkah pengawasan yang ditempuh senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas.

OJK secara konsisten memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan senantiasa menjaga prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, stabil, terpercaya, dan memastikan perlindungan optimal bagi kepentingan nasabah dan masyarakat.

"Kami mengimbau kepada nasabah PT BPR Kamadana agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Puji.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) meraup laba bersih tahun berjalan sebesar Rp20,11 triliun hingga Desember 2025. Raihan tersebut menyusut 7,15% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp21,66 triliun.

Dikutip dari laporan kinerja perseroan yang dipublikasikan, bank dengan logo 46 itu membukukan pendapatan bunga sebesar Rp69,39 triliun, meningkat 4,22% YoY dari tahun sebelumnya Rp66,58 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga juga naik 11,33% YoY menjadi Rp29,06 triliun.

Dengan realisasi tersebut, pendapatan bunga bersih yang diperoleh BNI sepanjang 2025 mencapai Rp40,33 triliun, turun tipis 0,36% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp40,48 triliun.

Beban operasional lainnya tercatat mengalami peningkatan. BNI melaporkan, beban operasional perseroan mencapai Rp16,68 triliun, naik 13,68% YoY dibandingkan tahun lalu Rp14,67 triliun.

Salah satu komponen beban operasional nonbunga yang membengkak yaitu impairment yang naik signifikan 27,52% YoY, dari Rp7,78 triliun menjadi Rp9,92 triliun hingga akhir 2025.

Adapun laba operasional menyusut 8,19% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp26,57 triliun menjadi Rp24,39 triliun sepanjang 2025. Di sisi lain, laba non operasional BNI mencapai Rp1,83 miliar, setelah sebelumnya membukukan rugi sebesar Rp3,79 miliar.

Dari sisi intermediasi, bank pelat merah ini membukukan pertumbuhan kredit sebesar Rp899,53 triliun, meningkat 15,94% YoY dibanding tahun lalu. Sepanjang 2024, BNI menyalurkan kredit senilai Rp775,87 triliun.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, BNI mencatatkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.040,83 triliun, meningkat 29,21% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp805,51 triliun.

Pertumbuhan DPK pada periode tersebut utamanya ditopang oleh simpanan giro yang tumbuh 43,75% YoY menjadi Rp439,49 triliun dari sebelumnya Rp305,73 triliun.

Simpanan deposito dan tabungan BNI juga mencatatkan pertumbuhan. Tercatat, simpanan deposito meningkat 29,99% YoY menjadi Rp314,87 triliun dan tabungan tumbuh 11,23% YoY menjadi Rp286,46 triliun hingga Desember 2025.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) BNI menyusut dari 21,40% menjadi 20,66% hingga akhir 2025. Untuk kualitas kredit, NPL Gross tercatat turun dari 1,97% menjadi 1,93%, dan NPL Net turun menjadi 0,70% dari 0,74%.

Adapun, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) menyusut menjadi 3,80% dari periode yang sama tahun lalu 4,24%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional meningkat dari 70,05% sepanjang 2024 menjadi 72,94% hingga akhir 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT BPR Suliki Gunung Mas sebagai upaya otoritas untuk memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Pencabutan izin usaha BPR Suliki Gunung Mas dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-1/D.03/2026 tanggal 7 Januari 2026.

“Mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas yang beralamat di Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Sebelum resmi mencabut izin usaha, OJK pada 6 Maret 2025 telah menetapkan BPR Suliki Gunung Mas dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Pasalnya, BPR Suliki Gunung Mas memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%.

OJK lantas menetapkan BPR Suliki Gunung Mas dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 11 Desember 2025. Pertimbangannya, yakni OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham BPR Suliki Gunung Mas untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Langkah tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.28/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Suliki Gunung Mas tidak dapat melakukan penyehatan BPR dimaksud,” jelas OJK.

Lalu berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan No.122/ADK3/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Suliki Gunung Mas, LPS menetapkan cara penanganan bank dalam resolusi PT BPR Suliki Gunung Mas dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR Suliki Gunung Mas.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK kemudian melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Suliki Gunung Mas, berdasarkan pasal 19 POJK No.28/2023.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang No.24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Seiring dengan pencabutan izin usaha, OJK mengimbau nasabah BPR Suliki Gunung Mas agar tetap tenang. Mengingat, dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja, sebagai bagian dari tindakan pengawasan OJK untuk memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Pencabutan izin usaha itu sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-88/D.03/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Pendawa Raharja.

“Mencabut izin PT BPR Bumi Pendawa Raharja yang beralamat di Jalan Raya Cipanas No.37 Komplek Ruko Pendawa, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Adapun OJK pada 26 Maret 2025 telah menetapkan BPR Bumi Pendawa Raharja sebagai bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan. Pasalnya, BPR Bumi Pendawa Raharja memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%, Cash Ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5%, serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.

Kemudian, OJK kembali menetapkan BPR Bumi Pendawa Raharja dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) pada 26 November 2025.

Pertimbangannya, OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Bumi Pendawa Raharja untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.28/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Bumi Pendawa Raharja tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” ujarnya.

Lalu LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Bumi Pendawa Raharja. Lembaga tersebut lantas meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT Bumi Pendawa Raharja.

Keputusan itu berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan No. 111/ADK3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Bumi Pendawa Raharja.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja.

“Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” tutur OJK.

Sejalan dengan putusan ini, OJK mengimbau nasabah BPR Bumi Pendawa Raharja tetap tenang. Pasalnya, dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp60,39 miliar hingga September 2025. Realisasi itu tumbuh 22,09% secara tahunan (year on year/ YoY) dari periode yang sama tahun lalu Rp49,46 miliar.

Dalam laporan triwulanan yang dipublikasikan, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk. (BCAP) itu mencatatkan pendapatan bunga bersih sebesar 3,81% YoY menjadi Rp434,28 miliar pada kuartal III/2025. Pada periode yang sama tahun lalu, MNC Bank meraih pendapatan bunga bersih sebesar Rp418,35 miliar.

Capaian tersebut ditopang oleh pendapatan bunga yang senilai Rp1,15 triliun, tumbuh 11,98% YoY dari kuartal III/2024 yang sebesar Rp1,02 triliun. Beban bunga juga meningkat 17,58% YoY menjadi Rp718,81 miliar dari sebelumnya Rp611,36 miliar.

MNC Bank mencatatkan penurunan beban operasional lainnya. Hingga September 2025, beban operasional lainnya mencapai Rp363,73 miliar turun 0,23% YoY dari September 2024 sebesar Rp364,59 miliar.

Salah satu komponen beban operasional nonbunga yang membengkak yaitu impairment naik dari Rp34,95 miliar menjadi Rp54,57 miliar per September 2025. Selain itu, beban promosi perseroan juga meningkat dari Rp11,11 miliar menjadi Rp14,10 miliar.

Perseroan membukukan pertumbuhan laba operasional sebesar 31,23% YoY, dari Rp53,75 miliar menjadi Rp70,54 miliar per kuartal III/2025. Laba non operasional tercatat menyusut 39,81% YoY menjadi Rp5,87 miliar dari periode yang sama tahun lalu Rp9,76 miliar.

Laba tahun berjalan sebelum pajak tercatat mencapai Rp76,42 miliar, tumbuh 20,31% YoY dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp63,52 miliar.

Bank milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo ini membukukan pertumbuhan kredit sebesar 2,20% YoY menjadi Rp11,08 triliun. Pada kuartal III/2024, perseroan menyalurkan kredit sebanyak Rp10,85 triliun.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengatakan meski industri perbankan tengah dibayangi isu daya beli dan laju pertumbuhan kredit yang kurang bergairah, MNC Bank mampu mencatatkan pertumbuhan pada penyaluran kredit.

“Segmentasi kredit yang kami salurkan didominasi oleh wholesale business sebesar Rp7,48 triliun, diikuti konsumer sebesar Rp1,60 triliun, multifinance sebesar Rp1,57 triliun, dan SME sebesar Rp436 miliar,” kata Rita dalam keterangannya, dikutip Senin (3/11/2025).

Pada saat yang sama, MNC Bank membukukan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp13,66 triliun. Angka itu turun 2,31% YoY dibanding kuartal III/2024 yang mencapai Rp13,98 triliun.

Perinciannya, simpanan deposito tumbuh 0,76% YoY menjadi Rp11,24 triliun, giro susut 15,51% YoY menjadi Rp795,61 miliar, dan tabungan menurun 13,83% YoY menjadi Rp1,62 triliun.

Melihat indikator keuangan, MNC Bank mencatatkan penurunan pada rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM), dari 27,55% menjadi 24,50%. Untuk kualitas kredit terdapat perbaikan dengan NPL gros sebesar 4,00% dari 4,69% dan NPL net 2,80% dari kuartal III/2024 di level 3,32%.

Adapun pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) menurun dari 3,45% menjadi 3,20% hingga September 2025, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional juga tercatat turun dari 95,20% menjadi 94,49% pada kuartal III/2025.