Belum sampai pada keputusan angka, masih dalam pembahasan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan belum ada keputusan terkait besaran total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel tahun 2026.

"Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB. Belum sampai pada keputusan angka, masih dalam pembahasan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Tri Winarno dalam keterangannya yang diterima di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kuota produksi nikel menjelang periode revisi RKAB.

Tri menyampaikan pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB yang diajukan pelaku usaha dan belum menetapkan angka produksi tertentu.

Ia menegaskan proses yang berjalan saat ini merupakan evaluasi terhadap kebutuhan industri, bukan relaksasi kuota produksi.

"Nanti tetap akan ada evaluasi. Jadi tidak bisa serta merta (relaksasi),” ujarnya.

Menurut Tri, pemerintah perlu memastikan produksi tetap sejalan dengan kebutuhan pasar dan industri hilir.

Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk smelter dapat terjaga, sementara keseimbangan pasar, harga komoditas, dan keberlanjutan cadangan mineral nasional tetap menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Keputusan ini merespons berkembangnya spekulasi di pasar mengenai kemungkinan perubahan total RKAB nikel setelah periode revisi yang dijadwalkan berlangsung bulan depan.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh usulan yang masuk masih harus melalui proses penelaahan sebelum diputuskan.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha memang dapat mengajukan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan kedua atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan.

Namun, pengajuan perubahan RKAB tidak serta-merta disetujui.

“Setiap usulan dievaluasi secara hati-hati berdasarkan data produksi, kebutuhan industri, kondisi pasar, serta keseimbangan rantai pasok nasional,” kata Tri.

Ia menambahkan proses revisi tidak semata-mata bertujuan menambah atau mengurangi kuota produksi, melainkan memastikan angka yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir.

Penambang perlu mendapatkan ruang untuk tetap beroperasi dan menjalankan investasinya, sementara industri pengolahan dan pemurnian membutuhkan pasokan bahan baku yang memadai agar aktivitas hilirisasi tetap berjalan.

Di saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan produksi tidak tumbuh berlebihan.

Produksi yang terlalu tinggi berisiko menekan harga komoditas, mempercepat pengurasan cadangan, dan mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan tidak akan menerapkan skema gross split pada sektor mineral dan batu bara (minerba). Di sisi lain, dibuka peluang untuk relaksasi kuota produksi komoditas tambang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, mekanisme gross split hanya berlaku untuk sektor minyak dan gas bumi (migas), tidak pada minerba.

Keputusan ini disebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut dia, pemerintah tetap mempertahankan sistem yang berlaku saat ini di sektor minerba dan tidak akan mengadopsi pola bagi hasil seperti yang diterapkan di industri migas.

Bahlil mengatakan kepastian regulasi diperlukan untuk menjaga iklim investasi dan memberikan keyakinan kepada pelaku usaha pertambangan.

"Ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu," kata dia.

Pernyataan tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi terkait kemungkinan penerapan skema gross split di sektor minerba.

Sebelumnya, pada 5 Mei 2026 usai bertemu Prabowo di Istana Negara, Bahlil sempat mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji berbagai pola kerja sama pengelolaan sumber daya alam untuk mengoptimalkan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Salah satu yang dipertimbangkan saat itu adalah kemungkinan mengadopsi model bagi hasil yang digunakan di sektor migas selama ini.

Kuota produksi bisa ditambah saat harga tinggi

Selain memastikan tidak ada perubahan skema pengelolaan minerba, Bahlil mengungkapkan pemerintah akan lebih fleksibel dalam mengatur kuota produksi komoditas tambang.

Ia mengatakan, produksi minerba berpotensi ditingkatkan ketika harga komoditas global sedang berada pada level yang menguntungkan.

"Kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi," ujar Bahlil pada kesempatan yang sama.

Menurut dia, peningkatan produksi saat harga tinggi akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, mulai dari perusahaan tambang, pemerintah, hingga masyarakat.

"Maka idealnya pemerintah atau pengusaha atau rakyat pun berkepentingan, untuk harga bagus produksi kita juga harus banyak. Supaya pengusahanya untung, negara untung, rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif," kata dia.

Meski demikian, relaksasi tersebut tidak dilakukan tanpa batas.

Pemerintah tetap akan mengendalikan volume produksi dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar.

"Kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga," ujar Bahlil.

ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI Ilustrasi batu bara

Pelaku usaha bisa ajukan revisi RKAB

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Evaluasi tersebut mencakup kemungkinan revisi kuota produksi yang dapat diajukan perusahaan tambang pada periode 1-31 Juli 2026.

"Kalau mengajukan, ya Juli, paling lambat tanggal 31 Juli. Tetapi tentang berapa dan lain sebagainya, ya tergantung lah itu nanti," kata Tri.

Pernyataan itu muncul di tengah keluhan pelaku usaha terkait pemangkasan kuota produksi sejumlah komoditas tambang, terutama batu bara dan nikel.

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menilai pengurangan kuota produksi telah berdampak pada efisiensi operasional perusahaan dan berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada 2026, pemerintah menargetkan produksi batu bara sekitar 600 juta ton, turun sekitar 250 juta ton dibandingkan kuota tahun sebelumnya.

Sementara produksi nikel dibatasi pada kisaran 190-200 juta ton, lebih rendah dibanding kebutuhan bahan baku smelter yang diperkirakan mencapai 340-350 juta ton.

Menurut Rizal, setiap pengurangan produksi sebesar 1 juta ton berpotensi memengaruhi sekitar 500 tenaga kerja.

"Kalau pengurangan produksi sebesar 250 juta ton berarti kira-kira 125.000 tenaga kerja akan terdampak," ujarnya.

65 persen suplai nikel di dunia itu dari Indonesia. Itulah kenapa kami mencoba agar Indonesia menjadi pemain yang menentukan harga,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan harga nikel mulai stabil di angka 17 ribu dolar AS per ton setelah Indonesia menerapkan kebijakan pemangkasan kuota produksi nikel.

“Harga sempat mencapai 18.600 dolar AS per ton, kemudian stabil di angka 17-an. Sekarang sekitar 17.200–17.400 (dolar AS per ton),” ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno dalam acara bertajuk “Unlocking Growth in The Middle Income Trap” di Jakarta, Selasa.

Sebelum pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pemangkasan kuota produksi nikel, harga komoditas tambang tersebut berada di kisaran 14 ribu–15 ribu dolar AS per ton.

Penyebab dari rendahnya harga nikel kala itu, tutur Tri, karena terjadi pasokan nikel berlebih atau oversupply nikel di pasar dunia sekitar 200–250 ribu ton.

“Itulah penyebab (harga) nikel yang ada di dunia ini tidak mengalami kenaikan, stagnan di angka 14 ribu–15 ribu dolar AS per ton,” ucap Tri.

Sejak Indonesia mengumumkan akan melakukan kontrol terhadap produksi nikel pada 23 Desember 2025, Tri menyampaikan harga nikel di pasar dunia langsung mengalami peningkatan.

Tri berharap agar kontrol produksi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dapat mencegah terjadinya oversupply nikel, sehingga harga komoditas tambang tersebut dapat membaik.

“65 persen suplai nikel di dunia itu dari Indonesia. Itulah kenapa kami mencoba agar Indonesia menjadi pemain yang menentukan harga,” ujar Tri.

Ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (6/4), Tri menyampaikan bahwa saat ini jumlah volume produksi nikel untuk 2026 yang sudah disetujui oleh pemerintah berada di kisaran 190–200 juta ton.

Adapun kuota produksi nikel yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM untuk 2026 turun menjadi 250–260 juta ton, apabila dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 sebesar 379 juta ton.

Pemangkasan tersebut dilandasi oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan atau supply dan demand batu bara maupun nikel di pasar internasional, utamanya sepanjang 2025.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap perkembangan persetujuan kuota produksi batu bara nasional dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, hingga hari ini, Senin (6/4/2026), pihaknya telah menyetujui hampir 600 juta ton kuota produksi batu bara nasional. Dia menyebut sebagian besar kuota telah disahkan.

"Dari 580 juta ton yang telah disetujui [RKAB] angkanya sudah bergerak mendekati hampir [600 juta ton], sudah hampir selesai,” kata Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Tri menambahkan, pemerintah juga masih memiliki mekanisme lain seperti relaksasi terukur kuota produksi kepada perusahaan jika terjadi fluktuasi harga batu bara ke depan.

Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara melalui royalti, keuntungan pengusaha, kebutuhan energi domestik, dan kestabilan harga pasar.

Namun, dia mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait mekanisme pemberian relaksasi terukur tersebut.

"Jadi enggak ngomong itu dulu kira-kira. Ini kan masalah supply-demand. Begitu nanti supply-nya over, ya pasti akan turun lagi," katanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana memangkas volume produksi batu bara pada tahun ini. Kementerian ESDM pernah menyebut produksi batu bara akan dipangkas menjadi ke level sekitar 600 juta ton pada 2026.

Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara pada 2025 yang mencapai 790 juta ton. Kendati demikian, Kementerian ESDM tidak akan memangkas produksi untuk perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi I dan BUMN.

Namun, perusahaan tersebut pun wajib menyetor batu bara kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebesar 30% kepada PLN sepanjang semester I/2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menyepakati kenaikan kuota produksi sebesar 206.000 barel per hari untuk Mei.

Namun, peningkatan ini dinilai lebih bersifat simbolis, mengingat sejumlah anggota kunci belum mampu mendongkrak output akibat konflik AS-Israel dengan Iran.

Konflik tersebut secara efektif menutup Selat Hormuz sejak akhir Februari, sekaligus memangkas ekspor dari anggota OPEC+ seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Irak.

Melansir Al Jazeera, Senin (6/4/2026), delapan negara anggota OPEC+ yakni Arab Saudi, Rusia, Irak, UEA, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman menyepakati kenaikan kuota produksi untuk Mei dalam pertemuan virtual.

“Negara-negara akan terus memantau dan mengevaluasi kondisi pasar secara cermat, serta melanjutkan upaya berkelanjutan guna menjaga stabilitas pasar,” demikian pernyataan tersebut.

Delapan negara OPEC+ juga menyampaikan kekhawatiran atas serangan terhadap infrastruktur energi, seraya menekankan bahwa pemulihan aset energi yang rusak hingga kembali beroperasi penuh memerlukan biaya besar dan waktu yang panjang, sehingga berdampak pada ketersediaan pasokan secara keseluruhan.

Kenaikan kuota tersebut hanya mencerminkan kurang dari 2% dari total pasokan yang terganggu akibat penutupan selat. Meski demikian, sumber OPEC+ menyebut komitmen ini mengindikasikan kesiapan untuk meningkatkan produksi setelah jalur pelayaran kembali dibuka.

Harga minyak mentah melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun di tengah eskalasi konflik, mendekati US$120 per barel, yang turut mendorong kenaikan harga bahan bakar transportasi.

Pada Kamis, JPMorgan memperingatkan harga minyak berpotensi melampaui US$150 per barel yang merupakan rekor tertinggi sepanjang masa jika gangguan distribusi melalui Selat Hormuz berlanjut hingga pertengahan Mei.

Kenaikan produksi untuk Mei ini setara dengan kesepakatan April yang dicapai dalam pertemuan terakhir pada 1 Maret. Namun demikian, di tengah perang, gangguan pasokan minyak global diperkirakan mencapai 12–15 juta barel per hari, atau sekitar 15 persen dari total pasokan dunia.

Di tengah penutupan selat, Iran masih memberikan akses terbatas bagi sejumlah negara kawasan. Teheran menyatakan Irak dikecualikan dari pembatasan transit, dengan data pelayaran pada Minggu menunjukkan sebuah kapal tanker bermuatan minyak Irak melintasi Selat Hormuz.

Kementerian Luar Negeri Oman pada Minggu mengungkapkan bahwa pembicaraan setingkat wakil menteri luar negeri tengah berlangsung dengan Iran guna membahas opsi-opsi untuk menjamin kelancaran arus pelayaran di Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump mengancam akan meningkatkan intensitas serangan serta menargetkan infrastruktur sipil Iran, termasuk jembatan dan pembangkit listrik, apabila Selat Hormuz tidak segera dibuka kembali pada Senin.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan nikel, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) memastikan akan mengajukan revisi kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun buku 2026.

Langkah itu menyusul keputusan pemerintah yang memberikan persetujuan produksi bijih nikel hanya 30% dari angka yang direncanakan perseroan.

Direktur dan Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer (CSCAO) Vale Indonesia, Budiawansyah, menjelaskan revisi RKAB bertujuan memenuhi komitmen perseroan kepada pemegang saham serta proyek strategis hilirisasi.

“Dengan alokasi 30% saat ini, itu tidak cukup untuk menopang kegiatan bisnis dalam jangka waktu satu tahun. Ada komitmen yang memang harus dilakukan seperti kepada shareholder dan juga komitmen proyek hilirisasi,” ujar Budiawansyah dalam media briefing di Jakarta, dikutip Senin (7/3/2026).

Sebagai informasi, INCO saat ini tengah memacu pembangunan dua smelter baru, yakni pabrik High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, serta proyek di Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.

Khusus untuk proyek HPAL Pomalaa, perseroan memproyeksikan pabrik siap beroperasi pada Agustus mendatang. Kondisi ini menuntut kesiapan pasokan bijih nikel setidaknya tiga bulan sebelum operasional dimulai.

“Kalau kita hitung Agustus siap produksi, jadi sekitar 2-3 bulan sebelumnya pasokan bijih untuk mendukung itu juga harus tersedia,” tambahnya.

Budiawansyah menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta DPR RI terkait rencana revisi ini. Menurutnya, pemerintah memberikan sinyal positif mengingat adanya mekanisme evaluasi RKAB secara berkala setiap kuartal.

Pemerintah dinilai akan memberikan kuota produksi berdasarkan kepentingan nasional dan optimalisasi produksi bagi perusahaan yang benar-benar melakukan kegiatan penambangan secara aktif.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (persero) dipastikan mendapat 84 juta ton pasokan batu bara dari delapan pemasok utama, untuk disalurkan kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang membutuhkan sebelum Hari Raya Lebaran.

“Total seluruh yang akan dipasok adalah sekitar 84 juta metrik ton,” ucap Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3) malam.

Pasokan batu bara tersebut datang dari delapan pemasok utama batu bara, yakni Adaro Indonesia, Arutmin Indonesia, Berau Coal, Kaltim Prima Coal, Kideko Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, dan Bukit Asam.

Rizal menyampaikan pasokan batu bara sebesar 84 juta ton tersebut cukup untuk menjaga hari operasi (HOP) PLN di beberapa pembangkit hingga akhir Agustus 2026.

Ia pun mengatakan ketersediaan batu bara PLN saat ini sudah sangat memadai, sehingga tidak akan ada potensi black out atau pemadaman listrik.

“Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi,” ujar Rizal.

Untuk menjamin kelancaran operasi hingga akhir tahun 2026, Rizal menyampaikan PLN masih membutuhkan sekitar 40 juta ton batu bara.

“DMO (Domestic Market Obligation) batu bara untuk PLN itu 84 (juta ton) ditambah 40 (juta ton) lagi. Itu khusus untuk PLN sepanjang tahun ini,” kata Rizal.

Adapun penyebab ancaman krisis pasokan batu bara dari PLN adalah cuaca yang kurang baik di awal tahun, hingga pemasok yang menunggu kepastian aturan pemerintah.

“Jadi, setiap awal tahun kan pemerintah ada aturan baru, hampir tiap tahun uji cobanya. Kalau di bawah Pak Menteri (ESDM) Bahlil ini sangat commit sekali,” ucap Rizal.

Diwartakan sebelumnya, pemerintah memangkas kuota produksi batu bara yang ditetapkan dalam masing-masing Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan. Kementerian ESDM memperkirakan kuota produksi batu bara nasional untuk 2026 berada di kisaran 600 juta ton.

Angka tersebut turun 200 juta ton dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara pada 2025 yang berada di 800 juta ton. Tujuan dari pemangkasan produksi batu bara adalah mencari titik seimbang antara pasokan batu bara dengan permintaan batu bara, sehingga terjadi perbaikan harga.

Di sisi lain, Kementerian ESDM menyatakan tidak memangkas produksi batu bara untuk perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) Generasi I dan BUMN.

Sebagai kompensasi, Kementerian ESDM meminta penyetoran batu bara dalam skema Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 30 persen pada semester I 2026.

DMO adalah kewajiban perusahaan untuk menyerahkan sebagian produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 merupakan bagian dari penataan sektor pertambangan.

Kementerian ESDM menurunkan kuota produksi batu bara dari 790 juta ton pada 2025 menjadi 600 juta ton untuk tahun ini.

Menurut Bahlil, langkah tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan, terutama di tengah kondisi harga global yang sedang tertekan.

Adapun idealnya Indonesia dapat memproduksi batu bara dalam volume besar dengan harga yang tetap menguntungkan.

"Tapi, apa yang terjadi? Sekarang kita produksi banyak, tapi harganya kan lagi jatuh," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Bahlil mengungkapkan Indonesia memasok sekitar 43 persen dari total batu bara yang diperdagangkan di dunia.

Dari total perdagangan global sekitar 1,3 miliar ton, Indonesia menyuplai sekitar 500 hingga 550 juta ton.

Dengan fakta tersebut, Bahlil menyayangkan harga batu bara tidak dikendalikan Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah ingin pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara lebih terukur agar tidak merugikan negara dalam jangka panjang.

"Jadi, jangan kita mengobral murah barang-barang kita," tegas Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Ia memastikan penyesuaian produksi tidak akan mengganggu pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero).

Untuk kebutuhan pembangkit listrik, Bahlil menyebut pasokan aman hingga Maret dan April 2026.

Pemerintah akan terus memantau kebutuhan dalam negeri dengan tetap memperhatikan kualitas serta harga yang ekonomis.

Bahlil menekankan penataan produksi bertujuan menjaga keberlanjutan sektor pertambangan sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang.

"Tidak boleh kita melakukan penambangan dengan jor-joran tanpa memerhatikan nilai yang baik dan lingkungan yang baik," ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyoroti belum rampungnya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang berpotensi mengganggu pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Adapun pemerintah berencana memangkas RKAB batu bara 2026 menjadi level 600 juta ton. Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara pada 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Ketua Dewan Penasihat Perhapi Rizal Kasli mengatakan, hingga saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum merilis secara terbuka data persentase RKAB yang telah disetujui. Ini termasuk total kuota produksi nasional maupun kuota per perusahaan.

Menurutnya, ketiadaan data tersebut membuat pelaku usaha dan publik belum dapat melihat secara komprehensif kecukupan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), khususnya untuk sektor kelistrikan.

"Kementerian ESDM masih bekerja menyelesaikan permasalahan RKAB tersebut. Sampai saat ini masih banyak perusahaan batu bara yang belum mendapatkan persetujuan RKAB," kata Rizal kepada Bisnis, Kamis (26/2/2026).

Di sisi lain, dia mengatakan beredar informasi tidak resmi terkait adanya persoalan dalam pembagian kuota produksi batu bara nasional.

“Ada perusahaan yang tidak mengalami pemotongan kuota produksi, tetapi ada juga yang mengalami pemotongan sampai 80%. Namun, angka pastinya masih menunggu finalisasi dari Kementerian ESDM,” katanya.

Bahkan, terdapat perusahaan yang memperoleh kuota produksi jauh di bawah tingkat keekonomian. Menurut Rizal, kondisi ini dinilai berpotensi menekan profitabilitas perusahaan, terutama bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) atau perpanjangannya yang telah memiliki kontrak penjualan dengan pelanggan utama di luar kewajiban DMO.

Dia pun menyarankan agar Kementerian ESDM mengkaji ulang pembagian kuota produksi tersebut. Hal ini diperlukan agar kebijakan pembatasan produksi tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha.

“Selama ini pembebanan DMO dibudgetkan 25% dari tingkat produksi dan Kementerian ESDM sudah menentukan alokasi suplai batu bara ke PLTU. Setiap tiga bulanan ada rekonsiliasi suplai DMO yang dilaksanakan oleh Ditjen Minerba,” jelasnya.

Namun, Rizal juga menyebut bahwa molornya persetujuan RKAB 2026 membuat pengiriman batu bara untuk porsi kelistrikan ikut tertunda. Di tengah kewajiban perusahaan memenuhi kontrak ekspor maupun domestik nonkelistrikan, kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kelancaran pasokan ke PLTU.

"Berhubung persetujuan RKAB molor sehingga pengiriman untuk porsi kelistrikan juga molor. Sedangkan perusahaan PKP2B atau perpanjangannya kemungkinan besar sudah ada kontrak penjualan dengan customer utama lainnya yang harus mereka suplai," jelas Rizal.

Krisis pasokan emas hitam untuk PLTU diungkapkan oleh Dewan Pengawas Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Joseph Pangalila. Dia mengatakan, kekurangan batu bara untuk PLTU mengancam keandalan listrik nasional.

Joseph menuturkan, peran independent power producer (IPP) atau produsen listrik swasta dalam kelistrikan nasional cukup besar. Menurutnya, hampir 50% kelistrikan di Tanah Air dikontribusikan dari IPP.

Dia mengatakan, krisis batu bara sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2025. Namun, saat ini makin parah lantaran RKAB 2026 untuk batu bara belum disetujui pemerintah. Apalagi, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara tahun ini.

Pria yang juga menjabat Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power itu menyebut, idealnya ketersediaan batu bara untuk pembangkit berada di level minimal 25 hari operasi. Namun, saat ini ketersediaan batu bara untuk pembangkit berada di bawah 10 hari operasi.

"Nah, sekarang ini sebetulnya sudah sangat kritis karena kebanyakan pembangkit itu ketersediaan batu baranya sudah di bawah 10 hari. Hanya sedikit sekali yang di atas 10 hari. Bahkan, saya lihat di Jawa-Bali yang batu baranya ada 25 hari itu hanya dua pembangkit," ucap Joseph di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Joseph mengatakan pembangkit listrik saat ini memiliki stok batu bara berdasarkan RKAB tahun lalu. Dia pun mewanti-wanti, jika pemerintah baru menerbitkan RKAB pada akhir Maret, bisa saja pemasok (supplier) berhenti mengirimkan batu bara kepada IPP.

Sebab, kuota yang dipangkas itu dikhawatirkan tidak bisa mencukupi kebutuhan.

"Jadi bisa saja tiba-tiba kalau misalnya pemerintah memutuskan RKAB yang baru akhir kuartal pertama ini, bisa jadi ada beberapa supplier yang langsung setop karena sudah melebihi kuotanya," kata Joseph.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pertambangan Indonesia (API–IMA) meminta pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan penetapan kuota produksi batu bara dan nikel untuk tahun 2026, dan berharap agar pemerintah menaikkan kuota produksi untuk kedua komoditas tambang tersebut.

“Kami memahami pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Namun, pembatasan produksi perlu dipertimbangkan melalui proses yang inklusif, terutama perusahaan yang terdampak secara langsung,” ujar Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Kuota produksi batu bara 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton, atau berkurang sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton. Untuk bijih nikel, pembatasan produksi turun menjadi 250–260 juta ton dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebesar 379 juta ton.

Sari menjelaskan bahwa penurunan kuota secara signifikan ini akan berpengaruh pada perencanaan jangka panjang perusahaan, termasuk keputusan investasi, pengelolaan operasional, serta komitmen penjualan yang telah disusun dengan mempertimbangkan dinamika pasar global.

Dampak sosial dan ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja dan penerimaan daerah, juga disebut oleh Sari perlu menjadi perhatian.

Sari menyampaikan pembatasan kuota batu bara juga berpotensi menciptakan kekosongan pasokan di pasar ekspor yang bisa dimanfaatkan oleh negara lain, seperti China, yang diketahui memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi domestiknya.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi rencana produksi batu bara Indonesia ke depan.

Sementara pemangkasan kuota nikel dinilai oleh Sari berpotensi berdampak terhadap kepastian pasokan bahan baku bagi industri hilir di dalam negeri dan rencana jangka panjang investasi perusahaan yang telah disusun berdasarkan persetujuan RKAB sebelumnya.

“IMA dan seluruh anggotanya senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” ucap Sari.

Diwartakan sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot membuka peluang revisi RKAB batu bara, sepanjang terjadi perubahan atau peningkatan permintaan di dalam negeri.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan di dalam negeri, yang mencakup kebutuhan industri, kebutuhan energi, dan lain-lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kuota produksi batu bara untuk 2026 berada di kisaran 600 juta ton per tahun. Angka tersebut turun nyaris 200 juta ton apabila dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara pada 2025.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa prinsip dari pemangkasan produksi batu bara adalah sumber daya yang harus diwariskan untuk anak-cucu pada masa depan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membuka peluang perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara, sepanjang terjadi perubahan atau peningkatan permintaan di dalam negeri.

“Jadi, nanti dalam implementasinya RKAB itu dimungkinkan untuk berubah, sepanjang ada perubahan atau peningkatan permintaan di dalam negeri,” ujar Yuliot ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran pelaku usaha ihwal pemangkasan kuota produksi batu bara yang bervariasi kepada masing-masing perusahaan.

Berdasarkan Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI-ICMA), terdapat pemangkasan produksi batu bara menjadi 40–70 persen lebih rendah daripada RKAB 2026 yang diajukan pengusaha batu bara.

Yuliot menjelaskan, pada 2025, pemerintah menerbitkan RKAB untuk batu bara sekitar 1,2 miliar ton, dan jumlah yang direalisasikan sekitar 800 juta ton.

Dampak dari kuota produksi yang berlebih itu, lanjut dia, adalah harga batu bara yang turun signifikan di pasar dunia. Penurunan harga batu bara tercermin pada harga batu bara acuan yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM.

Harga batu bara acuan (HBA) pada periode I Februari 2026 tercatat sebesar 106,11 dolar AS per ton, lebih rendah apabila dibandingkan dengan HBA pada Februari 2025 sebesar 124,24 dolar AS per ton.

“Karena harga turun signifikan, kami evaluasi kebutuhan industri di dalam negeri itu kira-kira berapa,” ucap Yuliot.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan di dalam negeri, yang mencakup kebutuhan industri, kebutuhan energi, dan lain-lain, Kementerian ESDM memperkirakan kuota produksi batu bara untuk 2026 berada di kisaran 600 juta ton per tahun. Angka tersebut turun nyaris 200 juta ton apabila dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara pada 2025.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa prinsip dari pemangkasan produksi batu bara adalah sumber daya yang harus diwariskan untuk anak-cucu pada masa depan.

“Ini (batu bara) kan bukan untuk kebutuhan hari ini saja, tetapi kita harus mewariskan kepada anak-cucu kita ke depan,” ujar Yuliot.

Diwartakan sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI-ICMA) mengeluhkan skala produksi yang terpangkas secara signifikan. Perusahaan penambang batu bara menghadapi kesulitan untuk menutup biaya operasional tetap, kewajiban lingkungan, keselamatan kerja, serta kewajiban finansial lainnya.

APBI-ICMA meminta agar angka pemotongan produksi batu bara 2026 yang telah ditetapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan secara seimbang aspek skala keekonomian usaha, keberlanjutan operasional, dampak ketenagakerjaan, serta efek berantai terhadap sektor pendukung dan perekonomian daerah.

“Sehingga tujuan penataan produksi dapat berjalan seiring dengan terjaganya keberlanjutan usaha pertambangan dan stabilitas sosial ekonomi,” ucap Direktur Eksekutif APBI-ICMA Gita Mahyarani.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026