Bisnis.com, JAKARTA — Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan gangguan distribusi energi global akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran menyusul konflik dengan AS-Israel berdampak bagi perekonomian global, termasuk Indonesia.

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdulla Salem AlDhaheri mengungkapkan bahwa eskalasi konflik telah mengganggu jalur strategis Selat Hormuz yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia.

Sekitar 20% pasokan minyak global dan 20% perdagangan LNG melewati jalur tersebut, dengan mayoritas pengiriman menuju pasar Asia. Penutupan jalur itu selama hampir dua pekan memicu antrean panjang kapal kargo dan memperlambat distribusi energi serta barang ke berbagai negara tujuan.

“Perdagangan sudah pasti terdampak, dan tidak ada negara yang benar-benar kebal terhadap tekanan semacam ini,” kata Abdulla dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan bahwa tekanan logistik tersebut tidak hanya meningkatkan biaya pengiriman, tetapi juga mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung ke berbagai sektor ekonomi.

Abdulla menekankan bahwa efek konflik tidak mengenal batas geografis, bahkan negara yang jauh dari pusat konflik tetap terdampak signifikan, termasuk Indonesia.

“Kami telah menyaksikan banyak korban luka. Kami telah menyaksikan kematian. Kami telah menyaksikan orang-orang kehilangan pekerjaan. Kami telah menyaksikan orang-orang terlantar. Mereka tidak bisa bepergian. Inilah yang tidak ingin kami lihat,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa gangguan berkepanjangan hanya akan memperburuk kondisi ekonomi global, memperlambat pemulihan, serta meningkatkan risiko inflasi di berbagai negara.

Selain itu, ketidakpastian distribusi energi juga berpotensi mengganggu stabilitas industri yang bergantung pada pasokan bahan bakar dan logistik, termasuk manufaktur dan transportasi.

UEA bersama negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) dan Yordania, lanjutnya, terus mendorong stabilitas jalur perdagangan dan memastikan distribusi energi tetap berjalan, meskipun tekanan geopolitik meningkat.

Menurutnya, menjaga kelancaran arus barang dan energi menjadi kunci untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih luas.

“Kita perlu memastikan adanya jalur yang lancar dan baik agar bahan pangan dan komoditas lainnya dapat sampai ke tujuannya masing-masing,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menyepakati kenaikan kuota produksi sebesar 206.000 barel per hari untuk Mei.

Namun, peningkatan ini dinilai lebih bersifat simbolis, mengingat sejumlah anggota kunci belum mampu mendongkrak output akibat konflik AS-Israel dengan Iran.

Konflik tersebut secara efektif menutup Selat Hormuz sejak akhir Februari, sekaligus memangkas ekspor dari anggota OPEC+ seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Irak.

Melansir Al Jazeera, Senin (6/4/2026), delapan negara anggota OPEC+ yakni Arab Saudi, Rusia, Irak, UEA, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman menyepakati kenaikan kuota produksi untuk Mei dalam pertemuan virtual.

“Negara-negara akan terus memantau dan mengevaluasi kondisi pasar secara cermat, serta melanjutkan upaya berkelanjutan guna menjaga stabilitas pasar,” demikian pernyataan tersebut.

Delapan negara OPEC+ juga menyampaikan kekhawatiran atas serangan terhadap infrastruktur energi, seraya menekankan bahwa pemulihan aset energi yang rusak hingga kembali beroperasi penuh memerlukan biaya besar dan waktu yang panjang, sehingga berdampak pada ketersediaan pasokan secara keseluruhan.

Kenaikan kuota tersebut hanya mencerminkan kurang dari 2% dari total pasokan yang terganggu akibat penutupan selat. Meski demikian, sumber OPEC+ menyebut komitmen ini mengindikasikan kesiapan untuk meningkatkan produksi setelah jalur pelayaran kembali dibuka.

Harga minyak mentah melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun di tengah eskalasi konflik, mendekati US$120 per barel, yang turut mendorong kenaikan harga bahan bakar transportasi.

Pada Kamis, JPMorgan memperingatkan harga minyak berpotensi melampaui US$150 per barel yang merupakan rekor tertinggi sepanjang masa jika gangguan distribusi melalui Selat Hormuz berlanjut hingga pertengahan Mei.

Kenaikan produksi untuk Mei ini setara dengan kesepakatan April yang dicapai dalam pertemuan terakhir pada 1 Maret. Namun demikian, di tengah perang, gangguan pasokan minyak global diperkirakan mencapai 12–15 juta barel per hari, atau sekitar 15 persen dari total pasokan dunia.

Di tengah penutupan selat, Iran masih memberikan akses terbatas bagi sejumlah negara kawasan. Teheran menyatakan Irak dikecualikan dari pembatasan transit, dengan data pelayaran pada Minggu menunjukkan sebuah kapal tanker bermuatan minyak Irak melintasi Selat Hormuz.

Kementerian Luar Negeri Oman pada Minggu mengungkapkan bahwa pembicaraan setingkat wakil menteri luar negeri tengah berlangsung dengan Iran guna membahas opsi-opsi untuk menjamin kelancaran arus pelayaran di Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump mengancam akan meningkatkan intensitas serangan serta menargetkan infrastruktur sipil Iran, termasuk jembatan dan pembangkit listrik, apabila Selat Hormuz tidak segera dibuka kembali pada Senin.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Sebanyak 220 kapal melintasi Selat Hormuz yang dikuasai Iran pada Maret, dengan kapal tanker pengangkut cairan menyumbang lebih dari setengah dari total penyeberangan, menurut data yang dibagikan oleh MarineTraffic dan Kpler, Jumat (3/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden IranMasoud Pezeshkian mengemukakan sejumlah syarat untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Mulanya, Massoud menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan pemimpin Rusia dan Pakistan untuk membahas perdamaian di Timur Tengah.

"Dalam pembicaraan dengan para pemimpin Rusia dan Pakistan, saya menegaskan kembali komitmen Iran terhadap perdamaian di kawasan ini," ujar Massoud dalam unggahan X @drpezeshkian pada Kamis (12/3/2026).

Dalam unggahan pada akun resmi Massoud itu, syarat paling ampuh mengakhiri perang dengan AS-Israel yaitu dengan mengakui hak-hak sah Iran.

Selanjutnya, Massoud meminta pembayaran ganti rugi atas serangan yang dilancarkan Israel-AS dan jaminan internasional agar tidak adalagi penyerangan untuk ke depannya.

"Satu-satunya cara untuk mengakhiri perang ini-yang dipicu oleh rezim Zionis dan AS adalah dengan mengakui hak-hak sah Iran, pembayaran ganti rugi, dan jaminan internasional yang tegas terhadap agresi di masa mendatang," pungkas Massoud.

Sekadar informasi, konflik Iran dengan AS-Israel memanas usai kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Ali Khamenei tewas usai AS-Israel melancarkan serangkaian serangan brutal ke sejumlah target di dalam Iran, termasuk di Teheran pasa akhir Februari 2026.

Merespons serangan itu, Iran langsung melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di wilayah negara Teluk Persia.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan konflik Israel-AS dengan Iran telah mengabaikan kehormatan terhadap kedaulatan negara sehingga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil sikap untuk menghentikan perang tersebut.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Paripurna ke-15 Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (10/3/2026). Dia juga menyampaikan dukacita atas wafatnya Pemimpin Iran, Ayatollah Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini.

"Dalam meningkatnya eskalasi aksi militer tersebut, membawa kepada pemahaman kolektif yang kritis bahwa penggunaan kekuatan militer yang saat ini terjadi telah mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara, memperlihatkan dominasi negara tertentu atas negara lain, mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, serta kegagalan sistem keamanan global yang tidak lagi mampu menjamin keseimbangan kepentingan antar negara," kata Puan.

Puan menjelaskan konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan. Dia menilai pentingnya penguatan hukum internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Dia menyampaikan bahwa DPR RI mendesak PBB segera bertindak menyelesaikan konflik di Timur Tengah tersebut untuk menjunjung hukum internasional, keselamatan masyarakat sipil, hingga menjaga stabilitas global.

"DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil peran serta bertindak dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta komitmen bersama menjaga perdamaian dan stabilitas global," jelasnya.

DPR RI, katanya, juga meminta pemerintah Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana dan konsisten dalam merespons dinamika geopolitik global yang berkembang.

Puan mendukung berbagai pihak yang berupaya melakukan diplomasi guna menengahi konflik agar mencegah terjadinya dampak yang lebih luas ke depannya.

"DPR RI mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi, baik yang dilakukan secara bilateral, regional, maupun multilateral untuk mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas, mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta menyelesaikan sengketa secara damai," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Muncul informasi yang disebut menjadi respons Vladimir Putin soal konflik AS-Israel vs Iran.

Sebagaimana diketahui, serangan udara gabungan AS-Israel yang sedang berlangsung secara efektif telah melumpuhkan rezim Islamis Iran.

Bahkan, serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei dan mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad.

Respons Rusia

Dilansir dari National Interest, media pemerintah Rusia mengambil nada yang sangat tenang, menghindari kecaman terhadap Presiden Donald Trump meskipun menyebut serangan itu sebagai "serangan pengkhianatan" terhadap sekutu lamanya.

Vladimir Putin, yang tampaknya terkejut, secara mencolok menahan kritik formal apa pun terhadap presiden AS.

Laporan menyebut jika respons Putin ini menandakan bahwa Moskow tetap berada di posisi netral sambil memprioritaskan pembicaraan penting dengan Washington daripada masa depan Ukraina.

Iran jelas bukan lagi kepentingan inti Rusia, sebab Kremlin tampaknya puas untuk mengamati dari pinggir lapangan, berharap AS terjebak dalam rawa-rawa ala Irak lainnya.

Respons yang tenang ini merupakan konsekuensi langsung dari "operasi militer khusus" Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina, yang kini memasuki tahun kelima.

Pekan lalu, Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) menuduh (tanpa bukti) bahwa Inggris dan Prancis telah menyediakan komponen untuk senjata nuklir fungsional bagi Ukraina.

Meskipun tidak masuk akal, tuduhan tersebut memiliki tujuan ganda: memberikan pembenaran untuk semakin menutup masyarakat Rusia dan, yang lebih penting, mengalihkan perhatian dari kegagalan besar pertahanan udara Rusia baru-baru ini.

Hanya beberapa hari sebelum laporan SVR, Ukraina meluncurkan rudal "Flamingo" jauh ke wilayah Rusia, menghantam pabrik Votkinsk milik negara, yang memproduksi rudal balistik Iskander dan rudal balistik antarbenua berkemampuan nuklir.

Kremlin telah mengecilkan pemberitaan tentang serangan ini untuk menghindari terjebak dalam spiral pembalasan yang tidak mampu mereka tanggung.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance menegaskan realokasi belanja menjadi langkah paling realistis ditempuh pemerintah untuk menjaga defisit APBN agar tetap terkendali di tengah ketidakpastian geopolitik dan lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah.

Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman, realokasi dari belanja yang kurang prioritas menuju belanja produktif akan menjadi kunci menjaga ruang fiskal.

“Pemerintah dapat melakukan realokasi dari belanja yang kurang prioritas menuju belanja yang lebih produktif dan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, termasuk menjaga stabilitas harga energi dan pangan,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Selain penyesuaian belanja, Rizal menambahkan momentum kenaikan harga komoditas global, baik migas maupun mineral, perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Dengan cara itu, sebagian tekanan akibat kenaikan impor energi dapat dikompensasi dari sisi pendapatan.

Pendekatan itu dinilai penting agar defisit fiskal tetap terkendali tanpa harus menambah utang secara agresif.

Terkait subsidi energi, Rizal menilai penyesuaian tetap perlu disiapkan, tetapi arah kebijakannya sebaiknya bukan sekadar menaikkan harga atau memangkas subsidi secara luas.

Reformasi yang mengarah pada ketepatan sasaran dinilai lebih efisien dari sisi fiskal.

Ia menambahkan selama ini sebagian subsidi energi masih dinikmati kelompok berpendapatan menengah ke atas. Menurut dia, reformasi yang mengarah pada subsidi yang lebih terarah kepada rumah tangga rentan dan sektor produktif akan jauh lebih efisien dari sisi fiskal.

“Dengan cara ini, pemerintah tetap dapat menjaga daya beli masyarakat bawah sekaligus menahan lonjakan belanja subsidi ketika harga minyak dunia meningkat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Rizal menekankan bahwa dalam situasi ketidakpastian geopolitik seperti konflik di Timur Tengah, langkah antisipatif utama pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi dan disiplin fiskal.

Ia menyebut Indonesia masih merupakan net importer minyak, sehingga kenaikan harga minyak dunia langsung meningkatkan biaya impor energi dan berpotensi memperlebar belanja subsidi serta kompensasi energi dalam APBN.

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sekitar Rp210,1 triliun dari total subsidi Rp318,9 triliun.

Namun, hasil perhitungan Indef menunjukkan eskalasi konflik Iran dan Israel–AS dapat meningkatkan kebutuhan subsidi secara signifikan.

Pada skenario ringan, subsidi energi diperkirakan naik menjadi Rp218,1 triliun. Jika konflik berlanjut lebih lama, kebutuhan subsidi bisa mencapai Rp240,98 triliun, bahkan dalam skenario berat melonjak hingga Rp278,59 triliun.

“Jika perang berlangsung satu kuartal penuh, setiap kenaikan 10 dolar AS per barel minyak akan menambah beban subsidi energi sekitar Rp25 triliun,” kata Rizal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026