Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah memasukkan pengecer Minyakita yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ke dalam daftar hitam (blacklist) dinilai menjadi langkah yang tepat untuk menekan pelanggaran harga.

Namun, pelaku pasar dan ekonom mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan efektif apabila persoalan distribusi dan pasokan Minyakita belum dibenahi dari hulu hingga hilir.

Pemerintah sebelumnya memutuskan tidak menaikkan HET Minyakita dengan tetap berada di level Rp15.700 per liter. Sebagai gantinya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbesar porsi distribusi melalui BUMN pangan, yakni Bulog dan ID Food, sekaligus menerapkan sanksi blacklist terhadap pengecer yang menjual Minyakita di atas HET.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN pangan dari minimal 35% menjadi di atas 50%.

"Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan. Jadi yang akan kami lakukan, yang pertama adalah kami akan menaikkan porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35%, sekarang kami kaji untuk dinaikkan. Ya, sudah kami hitung. Bisa saja misalnya di atas 50%,” kata Budi saat ditemui di Pak Gembus Spot (+) Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Budi menjelaskan Bulog dan ID Food akan menunjuk distributor serta pengecer yang menjual Minyakita sesuai HET. Pengecer yang melanggar aturan akan dicoret sebagai mitra distribusi.

“Nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklistsama Bulog. Jadi kalau yang disalurkan oleh Bulog atau ID Food itu pasti sesuai HET,” ujarnya.

Menurut Budi, pengecer sebenarnya masih memperoleh margin sesuai ketentuan karena Bulog telah menjual Minyakita kepada pengecer berdasarkan struktur harga yang telah ditetapkan.

“Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau Id Food,” terangnya.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita dalam satu bulan terakhir cenderung bergerak stabil di atas HET Rp15.700 per liter. Sepanjang 2–29 Juni 2026, harga Minyakita berfluktuasi di kisaran Rp15.863–Rp15.911 per liter, sempat mencapai puncak sekitar Rp15.911 per liter pada 25 Juni, sebelum kembali turun menjadi Rp15.884 per liter pada 29 Juni.

Distribusi Jadi Persoalan

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah menindak pedagang yang menjual Minyakita di atas HET.

Namun, dia menilai sanksi serupa juga harus diberlakukan terhadap distributor maupun produsen apabila terbukti menjadi penyebab harga Minyakita melampaui HET.

Menurut Reynaldi, hingga kini pasokan Minyakita ke pasar tradisional masih belum merata, terutama di wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi seperti Jabodetabek dan Pulau Jawa. Kondisi tersebut menyebabkan pedagang memperoleh barang dengan harga yang lebih mahal sehingga sulit menjual sesuai HET.

Dia juga mendorong pemerintah memperbesar distribusi Minyakita melalui Bulog dan ID Food ke seluruh pasar tradisional, tidak hanya pasar yang masuk jaringan SP2KP.

Selain itu, Reynaldi meminta pemerintah menyelaraskan kebijakan dari hulu hingga hilir sehingga sanksi tidak hanya menyasar pedagang.

"Jadi soal yang di-blacklistjuga harus diberlakukan yang sama kepada produsen dan distributor karena distributornya jualnya di atas HET ya itu yang harus di-blacklist juga. Jadi berlaku sama penerapan kebijakan ini jangan hanya pedagang saja, yang ditekan kemudian diberlakukan peraturan yang memang harusnya sama dari hulu ke hilir,” kata Reynaldi kepadaBisnis, Senin (29/6/2026).

Untuk itu, Ikappi menilai pemerintah tidak seharusnya terburu-buru menjatuhkan sanksi kepada pedagang sebelum membenahi rantai distribusi. Terlebih, Ikappi menyebut pedagang menjual Minyakita di atas HET karena harga beli dari distributor sudah tinggi akibat jalur distribusi yang terlalu panjang.

Sementara itu, Pengamat Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan memperbesar distribusi melalui BUMN pangan disertai ancaman blacklist terhadap pengecer cukup rasional sebagai respons atas kegagalan mekanisme pasar menjaga harga Minyakita tetap sesuai HET.

Eliza menilai kebijakan pengendalian harga Minyakita penting karena produk tersebut memang disediakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah ke bawah.

Menurutnya, apabila harga Minyakita terus meningkat tanpa diiringi perbaikan tata kelola, selisih harga dengan minyak goreng kemasan premium akan makin menyempit. Kondisi itu berpotensi mendorong konsumen beralih ke minyak premium yang lebih mudah diperoleh meski harganya lebih mahal.

Selain itu, dia juga mengingatkan minyak goreng merupakan komoditas pangan yang bersifat inelastis, sehingga masyarakat tetap akan membelinya meskipun harga terus mengalami kenaikan.

“Jadi ada sanksiblacklistini setidaknya bisa menjadi peringatan untuk semua pelaku untuk berbenah, jangan sampai harga-harga terus naik tidak terkendali sehingga HET tidak lagi relevan,” kata Eliza kepadaBisnis.

Meski demikian, dia mengingatkan efektivitas kebijakan tersebut akan terbatas apabila pemerintah tidak memperbaiki sistem distribusi dan menyediakan data pasokan yang akurat secarareal time.

Eliza menilai tantangan terbesar masih berada pada lemahnya pengawasan terhadap jutaan pengecer informal, risiko keterlambatan pasokan dari BUMN, serta potensi pedagang beralih ke jalur distribusi lain.

Lebih jauh, dia menilai akar persoalan harga Minyakita berada pada insentif yang belum selaras di sepanjang rantai pasok, mulai dari produsen, distributor hingga pengecer. Menurutnya, produsen sawit cenderung lebih memilih pasar ekspor ketika harga minyak sawit mentah (CPO) global lebih menguntungkan sehingga pasokan domestik berpotensi terganggu.

Untuk itu, Core menyarankan pemerintah memperkuat peran koperasi petani sawit maupun BUMN dalam mengolah CPO menjadi minyak goreng agar ketergantungan terhadap produsen swasta dapat dikurangi.

“Kalau koperasi petani sawit atau BUMN mengolah CPO jadi minyak goreng ini berpeluang besar agar Minyakita harganya lebih murah,” ujarnya.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan agar kebijakan blacklist diterapkan secara transparan dan akuntabel agar tidak disalahgunakan.

“Jangan sampai blacklist ini disalahgunakan. Karena blacklist juga bisa disalahgunakan sebagai alat untuk menyingkirkan pesaing atau memberi sanksi kepada pihak yang tidak 'kooperatif'. Kalau tata kelola buruk, kebijakan ini bisa menciptakan 'kartel baru' yang dilindungi negara, bukan benar-benar menurunkan harga secara efisien,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Umum (Perum) Perumnas mengungkap belum menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai senilai Rp1 triliun yang telah dianggarkan untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perum Perumnas, Imelda Alini Pohan menjelaskan bahwa mandeknya pencairan modal negara tersebut terjadi akibat adanya perubahan nomenklatur dan pemisahan kementerian di era pemerintahan baru.

Dengan demikian, saat ini proses penerimaan aset masih dalam tahap harmonisasi ulang antara sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L).

"Kendalanya karena pada saat itu terjadi pemisahan antara PU dan Perumahan sehingga kami harus mulai dari awal lagi proses itu. Jadi kami sekarang bekerja sama dengan BP BUMN mencoba mengulang kembali prosesnya," ujarnya, saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (1/7/2026).

Dia juga menyebut Perumnas tengah menjalin koordinasi lanjutan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang turut terafiliasi dalam proses pemberian PMN Non-tunai ini. Pasalnya, aset yang akan diberikan kepada Perumnas sebagai PMN nontunai tersebut semulanya merupakan aset atau lahan Kementerian PUPR.

"Kami juga sudah approach ke PU. Mereka juga siap memberikan kembali, tinggal kami yang menempuh prosesnya. Targetnya sih kami pengen di tahun depan ya, tahun depan tuh sudah dapat," pungkas Imelda.

Sebagai informasi, Perumnas menjadi salah satu dari 16 BUMN yang ditargetkan mendapat modal negara pada 2025. Khusus untuk Perumnas, total dukungan modal negara yang bakal dikucurkan semula Rp1 triliun.

Berdasarkan catatan Bisnis, PMN Rp1 triliun itu semula diusulkan berbentuk dukungan lahan dan aset seluas 9,56 hektare (ha) yang merupakan barang milik negara (BMN) atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

BMN itu terdiri dari 7 bidang objek lahan dan 3 objek rusunawa dengan nilai hasil penilaian DJKN dengan nilai wajar adalah Rp1,1 triliun.

Perumnas memproyeksi bahwa dengan injeksi PMN tersebut pihaknya bakal mampu menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog perumahan mencapai 13.037 unit serta melakukan optimalisasi BMN dengan kontribusi pajak mencapai Rp900 miliar.

konsolidasi BUMN logistik merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing logistik nasional melalui sinergi antarpelaku logistik milik negara

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendukung konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik sebagai langkah memperkuat integrasi rantai pasok nasional, meningkatkan efisiensi dan konektivitas distribusi.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar menyampaikan konsolidasi BUMN logistik merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing logistik nasional melalui sinergi antarpelaku logistik milik negara.

“Kami menyambut baik proses konsolidasi ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi," kata Achmad dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pelindo melalui anak usahanya, PT Pelindo Sinergi Lokaseva, bersama sejumlah entitas logistik BUMN melaksanakan penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN di Pos Bloc Jakarta, Selasa (30/6).

Langkah strategis itu merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah melalui BPI Danantara dalam mendorong transformasi sektor logistik nasional.

"Melalui kolaborasi yang semakin erat antar-BUMN, kami optimistis konektivitas rantai pasok nasional akan semakin kuat, biaya logistik dapat ditekan, serta layanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan kompetitif,” ujar Achmad.

Achmad menambahkan Pelindo berkomitmen untuk mengawal proses transisi tersebut agar berjalan sesuai roadmap yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.

"Ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi dan kompetitif," ucapnya.

Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen, Aurelius Altius Rosimin menyampaikan konsolidasi logistik BUMN merupakan langkah strategis yang sejalan dengan arahan strategis Presiden Prabowo Subianto untuk membangun perusahaan BUMN yang lebih fokus, efisien, sehat dan berdaya saing.

“Melalui konsolidasi kapabilitas, aset dan jaringan perusahaan, hasil penggabungan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara,” ujar Aurelius.

Pada tahap awal konsolidasi, struktur kepemilikan saham perusahaan konsolidasi terdiri atas 74,47 persen Pelindo Group, 9,24 persen PT Pos Indonesia (Persero), 9,37 persen PT Krakatau Bandar Samudera, dan 6,92 persen entitas lainnya.

Sebagai pemegang saham mayoritas pada tahap awal konsolidasi, Pelindo memegang peran strategis dalam mengawal proses integrasi hingga terbentuknya holding logistik nasional.

Peran tersebut menjadi bagian dari komitmen Pelindo untuk memastikan proses transisi berjalan sesuai roadmap yang telah ditetapkan sekaligus memperkuat sinergi antarpelaku logistik BUMN.

Prosesi penandatanganan dihadiri oleh jajaran pimpinan BPI Danantara, pemegang saham, Direksi BUMN, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses konsolidasi logistik nasional.

Sebagai bagian dari proses konsolidasi, tujuh entitas logistik BUMN akan bergabung dalam satu entitas sebagai fondasi pembentukan holding logistik nasional.

Ketujuh entitas tersebut meliputi PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) dari Pelindo Group, PT Pos Logistik Indonesia (POSLOG), PT Sarana Bandar Logistik (SBL), PT KBN Prima Logistik (KPL), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL).

Dalam proses tersebut, PT Multi Terminal Indonesia ditunjuk sebagai entitas penerima penggabungan atau surviving entity.

Sebagai bagian dari Pelindo Group, PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL) mendukung penuh implementasi konsolidasi tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat integrasi layanan logistik nasional.

Sejalan dengan fokus perusahaan sebagai penyedia solusi logistik terintegrasi dan pengelola kawasan, PSL memandang konsolidasi ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi layanan sekaligus memperluas konektivitas antara pelabuhan, kawasan industri dan hinterland.

Direktur Utama PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Faruq Hidayat, mengatakan sebagai bagian dari Pelindo Group dan pemegang saham PT MTI, PSL akan mengoptimalkan perannya dalam mendukung implementasi konsolidasi, khususnya melalui penguatan layanan port-related logistics dan konektivitas port-to-hinterland.

Menurut dia, langkah konsolidasi itu membawa harapan besar bagi dunia logistik Indonesia, termasuk bagi PSL. Perusahaan siap memperkuat sinergi layanan logistik melalui konektivitas yang semakin terintegrasi, mulai dari pelabuhan hingga kawasan hinterland.

Konsolidasi logistik BUMN diharapkan memperkuat jaringan distribusi nasional melalui integrasi layanan yang lebih efisien, mengoptimalkan aset dan operasional, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing dunia usaha nasional.

Ke depan, konsolidasi logistik BUMN diharapkan menjadi katalis dalam mewujudkan ekosistem logistik nasional yang semakin efisien, terintegrasi dan kompetitif.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Penggabungan ini bertujuan untuk memangkas fragmentasi entitas, mengoptimalkan skala usaha, serta mengeliminasi tumpang tindih layanan yang selama ini mengganjal efisiensi logistik pelat merah

Jakarta (ANTARA) - Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Asset Management (DAM) Aurelius Altius Rosimin mengatakan penggabungan usaha (merger) tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik merupakan langkah strategis transformasi dan efisiensi di sektor tersebut.

Aurelius di sela acara penandatanganan Shareholders Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan di Jakarta, Selasa, menilai konsolidasi ini menjadi bagian dari strategi transformasi portofolio DAM guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan program Asta Cita Pemerintah.

​“Penggabungan ini bertujuan untuk memangkas fragmentasi entitas, mengoptimalkan skala usaha, serta mengeliminasi tumpang tindih layanan yang selama ini mengganjal efisiensi logistik pelat merah,” ujar dia.

Adapun tujuh perusahaan yang bergabung dalam konsolidasi tersebut adalah Pelindo Sinergi Lokaseva Multiterminal Indonesia, Pelindo Sinergi Lokaseva Prima Indonesia Logistik, Pos Logistics, Pelni Logistics, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), dan Krakatau Integrated Logistics.

Lebih lanjut, Aurelius mengatakan penggabungan tujuh BUMN logistik ini juga bertujuan membangun ekosistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Dengan menyatukan kekuatan antarentitas, lanjut dia, konsolidasi ini diharapkan mampu memperbesar skala bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus mengurangi duplikasi fungsi dan biaya.

​Langkah strategis ini pun ditargetkan dapat memperkuat daya saing layanan logistik nasional, sekaligus menekan biaya logistik Indonesia yang saat ini posisinya masih berada di atas rata-rata negara Asia Tenggara (ASEAN).

Sementara itu, ​Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph mengatakan perseroan memiliki modal infrastruktur yang solid untuk mengintegrasikan layanan multimoda dan digitalisasi logistik nasional.

“Pos Indonesia saat ini didukung jaringan 5.597 titik layanan yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia, didukung armada sebanyak 8.032 unit, dengan jangkauan layanan ke lebih dari 220 negara,” kata Daud.

“Perusahaan ini melayani lebih dari 2,2 juta pelanggan dan memproses lebih dari 300 ribu paket per hari,” ujarnya menambahkan.

​Ia juga memastikan bahwa proses integrasi ini akan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko yang ketat.

Selama proses transisi berjalan bertahap, ia menjamin operasional tidak akan terganggu.

“Satu hal yang menjadi komitmen utama adalah menjaga kontinuitas layanan kepada seluruh pelanggan selama proses transformasi berlangsung. Para pelanggan dapat dipastikan tidak akan terganggu oleh proses penggabungan ini,” ujar Daud.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah yang ingin terjadi adanya efektivitas dan efisiensi dari proses logistik yang ada di negara ini

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor logistik resmi tergabung dalam satu entitas melalui penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi di Jakarta, Selasa.

Ketua Steering Committee PMO Konsolidasi BUMN Logistik Daud Joseph mengatakan, PT Multi Terminal Indonesia sebagai entitas bertahan (surviving entity) akan menjadi wadah bagi ketujuh perusahaan selama masa transisi.

Adapun ketujuh perusahaan logistik tersebut adalah Pelindo Sinergi Lokaseva Multiterminal Indonesia, Pelindo Sinergi Lokaseva Prima Indonesia Logistik, Pos Logistics, Pelni Logistics, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), dan Krakatau Integrated Logistics.

“Jadi namanya adalah surviving entity atau satu entitas yang bertahan. Jadi, surviving entity yang akan bertahan adalah PT Multiterminal Indonesia,” kata Daud.

Selama periode transisi tersebut, perusahaan yang tergabung dalam merger tersebut akan menjalankan proses integrasi dari sisi operasional, hukum, keuangan, hingga tata kelola sebelum memasuki tahap transaksi akhir.

Lebih lanjut, Daud mengatakan penggabungan tujuh perusahaan BUMN di sektor logistik tersebut merupakan langkah awal konsolidasi logistik nasional oleh Danantara Asset Management untuk membangun ekosistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi di Indonesia.

“Ini sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah yang ingin terjadi adanya efektivitas dan efisiensi dari proses logistik yang ada di negara ini. Dari sisi BUMN, Danantara menginginkan agar tujuh perusahaan ini dapat menjadi satu dan hari ini sudah mulai dilaksanakan,” ujar Daud.

Daud Joseph yang juga Direktur Utama PT Pos Indonesia itu berharap, penyatuan tujuh perusahaan ini dapat memberikan manfaat langsung agar sektor logistik nasional dapat berkembang dengan lebih efisien.

“Manfaat yang kita harapkan bersama sebagai bangsa, di mana perusahaan logistik yang terkonsolidasi dapat memiliki semua fitur yang dibutuhkan, sehingga dengan satu entitas saja dapat melaksanakan berbagai fungsi logistik,” kata Daud.

“Dari situlah akan terjadi (efisiensi), ada harga yang lebih efisien, karena tidak lagi multi perusahaan,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perum Bulog menerima kunjungan akademik mahasiswa lintas fakultas Universitas Gadjah Mada ( UGM ) di Gudang BULOG Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Direktur Operasi Perum BULOG beserta jajaran Manajemen Kantor Pusat serta Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog membuka ruang edukasi kepada kalangan akademisi mengenai pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Selama kunjungan, para mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai tata kelola penyimpanan beras di gudang BULOG, mulai dari proses penerimaan, pengendalian kualitas, hingga sistem penyimpanan yang memastikan beras tetap terjaga mutunya.

Rombongan juga diajak mengunjungi Sentra Pengolahan Beras (SPB) Bulog untuk melihat secara langsung proses pengolahan beras, mulai dari pembersihan, pemolesan, pengemasan hingga menjadi produk beras siap konsumsi yang memenuhi standar kualitas.

Serap Beras Petani, Kapasitas Gudang Bulog Ditambah hingga 7 Juta Ton



Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bahwa Bulog berkomitmen membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk perguruan tinggi, agar dapat melihat secara langsung bagaimana BULOG menjalankan amanah negara dalam mengelola Cadangan Beras Pemerintah.

"Kami ingin mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di bangku kuliah, tetapi juga melihat langsung bagaimana Cadangan Beras Pemerintah dikelola secara profesional. Gudang Bulog terbuka sebagai sarana edukasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri bahwa stok beras nasional terjaga dengan baik. Kondisi gudang yang penuh seperti di Sunter ini juga merupakan gambaran gudang-gudang Bulog di berbagai daerah," ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ia menambahkan, pengenalan Sentra Pengolahan Beras diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya proses hilirisasi pangan yang dilakukan Bulog. Selain itu Bulog juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi melalui penelitian, pengembangan teknologi, maupun inovasi di bidang pangan guna mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

Sejarah Baru! Cadangan Beras Indonesia Tembus 5 Juta Ton



Perwakilan mahasiswa UGM, Edwin dari Fakultas Peternakan, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan Bulog. Menurutnya, kunjungan tersebut memberikan pengalaman yang sangat berharga karena mahasiswa dapat melihat secara langsung proses pengelolaan beras dari hulu hingga hilir.

"Kami mendapat banyak pembelajaran mulai dari pengelolaan bahan baku, proses pengolahan hingga pengemasan beras. Bahkan kami juga diberi kesempatan mencoba proses pengemasan dan berdiskusi mengenai peluang kerja sama penelitian antara UGM dan Bulog " ujarnya.

Mahasiswa lainnya juga mengungkapkan bahwa kunjungan ini memberikan pemahaman baru mengenai standar penyimpanan dan pengelolaan beras di Bulog. Mereka melihat secara langsung bahwa gudang Bulog dikelola dengan baik, bersih, rapi, serta didukung teknologi pengolahan modern yang menghasilkan beras premium maupun medium dengan kualitas yang terjaga sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Perum Bulog juga menyampaikan bahwa hingga 29 Juni 2026 realisasi pengadaan beras telah mencapai lebih dari 80% dari target tahun 2026 atau di atas 3,2 juta ton. Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog saat ini telah mencapai sekitar 5,4 juta ton, yang merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan penguatan cadangan pangan nasional sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Melalui kegiatan ini, Bulog berharap semakin banyak kalangan akademisi dan masyarakat yang memahami peran strategis Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Sinergi antara Bulog dan perguruan tinggi diharapkan dapat terus diperkuat melalui berbagai kolaborasi yang mendorong lahirnya inovasi dan pengembangan sektor pangan demi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan minat untuk mengimpor beras dari Indonesia sebanyak 50 ribu ton per bulan.

Menurutnya, permintaan tersebut menjadi salah satu peluang ekspor yang tengah dijajaki Bulog di tengah meningkatnya produksi dan serapan beras nasional.

"Kemarin juga Uni Emirat Arab sempat meminta, kalau enggak salah per bulannya minta 50 ribu ton. Kalau setahun kan berarti sampai 600 ribu ton," kata Rizal dalam konferensi pers di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan tingginya produksi gabah nasional tahun ini membuat Bulog mampu meningkatkan penyerapan beras secara signifikan. Hingga akhir Juni tahun ini, Bulog telah menyerap lebih dari 3,2 juta ton beras atau sekitar 80 persen dari target pengadaan 4 juta ton.

"Serapan sampai bulan Juni ini sudah mencapai 80 persen dari total target 4 juta ton berarti lebih dari 3,2 juta ton. Ini masih ada enam bulan lagi ke depan. Jadi prediksi kami serapan kami mungkin bisa di atas 4,5 (juta ton) atau bahkan sampai 5 juta ton," ujarnya.

Menurut Rizal, peningkatan serapan tersebut membuat Bulog perlu memperluas penyaluran beras, tak hanya untuk kebutuhan domestik tetapi juga melalui ekspor.

"Serapan yang tinggi ini perlu adanya pengeluaran. Pengeluaran ini salah satunya selain untuk pengeluaran di dalam negeri kita juga fokus untuk ekspor ke luar negeri," katanya.

Selain UEA, Rizal mengatakan Bulog juga tengah menjajaki ekspor ke Malaysia. Dalam waktu dekat, Bulog berencana bertemu dengan pihak Malaysia untuk membahas penawaran ekspor hingga 500 ribu ton beras.

"Yang pertama adalah untuk program ke Malaysia yang 500 ribu ton. Mungkin dalam waktu dekat kami akan ke Malaysia untuk mendiskusikan harga yang cocok sesuai dengan penawaran," ujarnya.

Ia menambahkan peluang ekspor juga datang dari Singapura, Timor Leste, dan Papua Nugini (PNG).

"Tidak hanya Malaysia, ada potensi-potensi yang lain. Ditambah lagi ke depan adanya potensi dari Singapura maupun negara-negara tetangga kita, Timor Leste maupun PNG," kata Rizal.

Khusus untuk rencana ekspor ke Singapura, Rizal memastikan Bulog telah menyiapkan stok sekitar 200 ribu ton beras premium dengan spesifikasi pecahan 5 persen.

Stok tersebut disiapkan untuk memenuhi permintaan ekspor sewaktu-waktu, termasuk rencana pengiriman awal sebanyak 10 ribu ton yang sebelumnya diusulkan pemerintah kepada Singapura.

"Yang 10 ribu ton (wacana ekspor beras ke Singapura) tersebut jadi kita sudah siapkan bareng dengan nanti proses yang untuk 500 ribu ton pesanan dari Malaysia. Beras premium pecahan 5 persen kami sekarang stok ada sekitar 200 ribu ton standby. Kalau sewaktu-waktu diminta cepat kita bisa kirimkan," ujarnya.

Data FAO Food Outlook edisi Mei dan Juni 2026 juga menunjukkan Indonesia diproyeksikan menjadi produsen beras terbesar keempat di dunia, di bawah India, China, dan Bangladesh. Di saat sejumlah negara mengalami perlambatan produksi, Indonesia disebut mencatat tren peningkatan produksi beras.

Pemerintah juga menargetkan produksi beras nasional mencapai 34,77 juta ton pada 2026 dan meningkat menjadi 34,83 juta ton pada 2027, setelah realisasi produksi 2025 sebesar 34,69 juta ton.

Sementara itu, stok beras yang dikuasai Bulog telah mencapai sekitar 5,169 juta ton, sehingga pemerintah mulai menjajaki perluasan pasar ekspor di tengah meningkatnya produksi dalam negeri.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pemerintah akan kembali membangun 100 gudang pada 2027 menyusul meningkatnya stok beras nasional yang kini menembus 5,4 juta ton.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat gudang milik Bulog maupun gudang sewa terisi penuh.

"Ditargetkan di tahun 2026 ini kami dianggarkan (untuk membangun) 100 gudang. Insyaallah dari penyampaian Bapak Presiden (Prabowo Subianto) akan didukung lagi kembali di tahun 2027 adalah 100 gudang lagi. Tujuannya apa? Supaya produk yang luar biasa itu jumlahnya bisa tersimpan dengan baik di gudang milik Bulog," ujar Rizal dalam konferensi pers di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan tingginya stok beras saat ini merupakan dampak dari meningkatnya produksi pangan nasional dan serapan gabah yang dilakukan Bulog sepanjang tahun ini.

"Sekarang kondisi gudang kita ini betul-betul penuh. Bahwa swasembada pangan itu betul-betul nyata. Bukan hanya di gudang Bulog, tapi di gudang sewa Bulog juga penuh, rata-rata di gudang swasta," ujarnya.

Ia menyebut hingga 29 Juni 2026, Bulog menyerap lebih dari 3,2 juta ton beras atau sekitar 80 persen dari target pengadaan 4 juta ton tahun ini.

"Kami laporkan sampai dengan 29 Juni 2026 totalnya sudah mencapai 80 persen dari 4 juta ton. Jadi sudah di atas 3,2 juta ton yang sudah diserap oleh Bulog. Berarti kalau berasnya 3,2 juta ton, gabahnya lebih dari 6 juta ton," terangnya.

Menurut Rizal, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini telah mencapai sekitar 5,4 juta ton. Ia menyebut angka tersebut menjadi stok tertinggi yang pernah dimiliki Bulog.

"Untuk stok Bulog sampai dengan hari ini sudah mencapai 5,4 juta ton. Ini membanggakan, stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka dan serapan tertinggi sepanjang Indonesia merdeka," ujarnya.

Rizal memperkirakan serapan beras masih akan terus bertambah hingga akhir tahun. Dengan waktu enam bulan yang masih tersisa, Bulog memproyeksikan total serapan dapat melampaui target awal.

"Prediksi kami serapan kami mungkin bisa di atas 4,5 (juta ton) atau bahkan sampai 5 juta ton," katanya.

Ia mengatakan tingginya serapan tersebut didorong produksi gabah nasional yang diperkirakan mencapai hampir 36 juta ton pada tahun ini.

Karena itu, Bulog tidak hanya memperluas kapasitas penyimpanan, tetapi juga mulai menjajaki perluasan penyaluran, termasuk melalui ekspor beras ke sejumlah negara.

Berdasarkan paparan Bulog, wilayah kerja Jakarta-Banten saat ini memiliki 122 unit gudang dengan total kapasitas penyimpanan sekitar 480.337 ton. Kapasitas tersebut terdiri atas gudang di DKI Jakarta sebesar 245.200 ton dan gudang di Banten sekitar 235.137 ton.

Sebelumnya, Rizal mengungkapkan Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan 100 gudang baru Bulog di 2026.

Gudang tersebut akan dibangun di berbagai wilayah Indonesia guna menambah kapasitas penyimpanan beras yang terus meningkat.

Menurut Rizal, gudang baru itu akan mengadopsi teknologi yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga beras dapat disimpan hingga hampir dua tahun tanpa memerlukan proses fumigasi maupun penggunaan bahan kimia tambahan.

"Teknologi itu bisa mampu memelihara beras di gudang itu hampir mencapai dua tahun tanpa harus adanya fumigasi dan lain sebagainya," ujar Rizal.

Ia mengatakan pembangunan gudang akan dilakukan di 100 lokasi, terdiri dari 52 lokasi di lahan milik Bulog dan 48 lokasi di lahan hibah pemerintah daerah. Total kapasitas gudang baru tersebut diperkirakan mencapai sekitar 900 ribu ton.

Selain membangun gudang baru, Bulog juga berencana merenovasi gudang-gudang lama secara bertahap dengan teknologi serupa agar kualitas beras tetap terjaga selama penyimpanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog mencatat realisasi pengadaan beras hingga 29 Juni 2026 telah mencapai 3,2 juta ton, atau 80 persen dari target pengadaan tahun ini yang sebesar 4 juta ton.

Capaian tersebut memperkuat cadangan pangan nasional di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

"Sudah di atas 3,2 juta ton (beras) yang diserap oleh Bulog. Berarti kalau berasnya 3,2 juta ton, gabahnya lebih dari 6 juta ton," ujar Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Sementara itu, untuk stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog saat ini sudah mencapai 5,4 juta ton. Jumlah tersebut merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Ia mengatakan, capaian tersebut menjadi upaya Bulog dalam mendorong penguatan cadangan pangan nasional, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Pada kesempatan yang sama, Rizal juga menerima kunjungan akademik mahasiswa lintas fakultas Universitas Gadjah Mada (UGM) di Gudang Bulog Sunter.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Bulog membuka ruang edukasi terkait pengelolaan cadangan beras pemerintah sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Selama kunjungan, para mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai proses penyimpanan beras di gudang Bulog, mulai dari penerimaan beras, pengendalian kualitas, hingga sistem penyimpanan yang diterapkan agar mutu beras tetap terjaga.

Selain itu, melihat melihat proses pembersihan, pemolesan, hingga pengemasan beras di sentra pengolahan beras (SPB) Bulog sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Rizal mengatakan, Bulog membuka akses bagi kalangan akademisi untuk melihat langsung pengelolaan cadangan beras pemerintah.

Bulog juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi melalui penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi di bidang pangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung penguatan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

"Gudang Bulog terbuka sebagai sarana edukasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri bahwa stok beras nasional terjaga dengan baik. Kondisi gudang di Sunter ini juga merupakan gambaran gudang-gudang Bulog di berbagai daerah," kata Rizal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Gudang Bulog terbuka sebagai sarana edukasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri bahwa stok beras nasional terjaga dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani berkomitmen membuka akses gudang seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk perguruan tinggi, sebagai sarana edukasi tentang pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

“Gudang Bulog terbuka sebagai sarana edukasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri bahwa stok beras nasional terjaga dengan baik. Kondisi gudang yang penuh seperti di Sunter ini juga merupakan gambaran gudang-gudang Bulog di berbagai daerah," ujar Rizal dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Rizal memimpin langsung penerimaan kunjungan akademik mahasiswa lintas fakultas Universitas Gadjah Mada (UGM) di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog membuka ruang edukasi kepada kalangan akademisi mengenai pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Selama kunjungan, para mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai tata kelola penyimpanan beras di gudang Bulog, mulai dari proses penerimaan, pengendalian kualitas, hingga sistem penyimpanan yang memastikan beras tetap terjaga mutunya.

Rombongan juga diajak mengunjungi Sentra Pengolahan Beras (SPB) Bulog untuk melihat secara langsung proses pengolahan beras, mulai dari pembersihan, pemolesan, pengemasan hingga menjadi produk beras siap konsumsi yang memenuhi standar kualitas.

Rizal mengatakan pengenalan Sentra Pengolahan Beras diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya proses hilirisasi pangan yang dilakukan Bulog.

Selain itu, Bulog juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi melalui penelitian, pengembangan teknologi, maupun inovasi di bidang pangan guna mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

Pada kesempatan tersebut, Rizal juga menyampaikan bahwa hingga 29 Juni 2026 realisasi pengadaan beras telah mencapai lebih dari 80 persen dari target tahun 2026 atau di atas 3,2 juta ton.

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog saat ini telah mencapai sekitar 5,4 juta ton, yang merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan penguatan cadangan pangan nasional sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Melalui kegiatan ini, Bulog berharap semakin banyak kalangan akademisi dan masyarakat yang memahami peran strategis Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Sinergi antara Bulog dan perguruan tinggi diharapkan dapat terus diperkuat melalui berbagai kolaborasi yang mendorong lahirnya inovasi dan pengembangan sektor pangan demi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Perum Bulog menerima kunjungan akademik mahasiswa lintas fakultas Universitas Gadjah Mada (UGM) di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin (29/6), yang menjadi ruang edukasi bagi kalangan akademisi untuk mendalami pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai instrumen strategis menjaga ketahanan pangan nasional.

Selama kunjungan, para mahasiswa mendapat penjelasan mengenai tata kelola penyimpanan beras di gudang Bulog, mulai dari proses penerimaan, pengendalian kualitas, hingga sistem penyimpanan yang memastikan mutu beras tetap terjaga. Rombongan lalu diajak mengunjungi Sentra Pengolahan Beras (SPB) Bulog untuk melihat langsung proses pengolahan beras, mencakup pembersihan, pemolesan, dan pengemasan hingga menjadi produk beras berkualitas yang siap dikonsumsi.

Didampingi Direktur Operasi Perum Bulog beserta jajaran Manajemen Kantor Pusat, serta Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa pihaknya membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk perguruan tinggi, agar dapat melihat secara langsung cara Bulog mengelola Cadangan Beras Pemerintah.

"Kami ingin mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di bangku kuliah, tetapi juga melihat langsung bagaimana Cadangan Beras Pemerintah dikelola secara profesional. Gudang Bulog terbuka sebagai sarana edukasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri bahwa stok beras nasional terjaga dengan baik," ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ahmad Rizal memastikan, kondisi gudang yang penuh seperti di Sunter juga merupakan gambaran gudang-gudang Bulog di berbagai daerah.

Pengenalan Sentra Pengolahan Beras ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya proses hilirisasi pangan yang dilakukan Bulog.

Selain itu, Bulog juga menyatakan membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi melalui penelitian, pengembangan teknologi, maupun inovasi di bidang pangan guna mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

Perwakilan mahasiswa UGM, Edwin dari Fakultas Peternakan, menyampaikan apresiasi atas kesempatan ini. Menurutnya, kunjungan tersebut memberikan pengalaman yang sangat berharga, karena mahasiswa dapat melihat langsung proses pengelolaan beras dari hulu hingga hilir.

"Kami mendapat banyak pembelajaran mulai dari pengelolaan bahan baku, proses pengolahan hingga pengemasan beras. Bahkan kami juga diberi kesempatan mencoba proses pengemasan dan berdiskusi mengenai peluang kerja sama penelitian antara UGM dan Bulog," ujar Edwin.

Seorang mahasiswa lainnya mengaku mendapat pemahaman baru mengenai standar penyimpanan dan pengelolaan beras di Bulog, yakni bahwa gudang Bulog dikelola dengan baik, bersih, rapi, serta didukung teknologi pengolahan modern, yang menghasilkan beras premium maupun medium dengan kualitas terjaga.

Pada kesempatan yang sama, Ahmad Rizal menyampaikan bahwa hingga 29 Juni 2026, realisasi pengadaan beras telah mencapai lebih dari 80 persen dari target tahun 2026 atau di atas 3,2 juta ton.

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog saat ini mencapai sekitar 5,4 juta ton, menjadi stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian ini turut membuktikan keberhasilan penguatan cadangan pangan nasional, serta mewujudkan dukungan terhadap visi swasembada pangan.

Kegiatan ini diharapkan mendorong pemahaman kalangan akademisi dan masyarakat akan peran strategis Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Bulog juga berharap sinergi dengan perguruan tinggi dapat diperkuat melalui berbagai kolaborasi yang mendorong inovasi dan pengembangan sektor pangan demi ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pihaknya siap memenuhi rencana ekspor 10 ribu ton beras ke Singapura. Sebagai persiapan, Bulog telah menyiapkan sekitar 200 ribu ton beras premium dengan spesifikasi pecahan 5 persen yang siap dikirim sewaktu-waktu.

"Yang 10 ribu ton (wacana ekspor ke Singapura) tersebut jadi kita sudah siapkan. Kami juga sudah stok kalau enggak salah sekarang ada sekitar 200 ribu ton yang sudah standby dengan kriteria beras premium pecahan 5 persen. Kalau sewaktu-waktu diminta cepat, kita bisa kirimkan," kata Rizal dalam konferensi pers di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan kesiapan tersebut merupakan tindak lanjut dari penjajakan ekspor beras yang sebelumnya dibahas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu.

Selain untuk memenuhi potensi ekspor ke Singapura, stok beras premium tersebut juga disiapkan bersamaan dengan rencana pemenuhan permintaan beras dari Malaysia.

"Yang 10 ribu ton tersebut jadi kita sudah siapkan bareng dengan nanti proses yang untuk 500 ribu ton pesanan dari Malaysia," ujarnya.

Menurut Rizal, tingginya produksi gabah nasional pada tahun ini membuat serapan beras Bulog meningkat signifikan. Hingga akhir Juni, Bulog telah menyerap lebih dari 3,2 juta ton beras atau sekitar 80 persen dari target pengadaan sebanyak 4 juta ton.

[Gambas:Youtube]

"Serapan sampai bulan Juni ini sudah mencapai 80 persen dari total target 4 juta ton, berarti lebih dari 3,2 juta ton. Ini masih ada enam bulan lagi ke depan. Jadi prediksi kami serapan kami mungkin bisa di atas 4,5 (juta ton) atau bahkan sampai 5 juta ton," katanya.

Rizal mengatakan tingginya serapan tersebut membuat Bulog perlu memperluas penyaluran beras, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke pasar ekspor.

Selain Singapura, Bulog juga tengah menjajaki sejumlah peluang ekspor ke negara lain. Salah satunya Malaysia yang disebut memiliki potensi permintaan hingga 500 ribu ton beras.

"Yang pertama adalah untuk program ke Malaysia yang 500 ribu ton. Mungkin dalam waktu dekat kami akan ke Malaysia untuk mendiskusikan harga yang cocok sesuai dengan penawaran," ujarnya.

Ia menambahkan Uni Emirat Arab (UEA) juga telah menyampaikan minat untuk mengimpor sekitar 50 ribu ton beras per bulan atau setara 600 ribu ton dalam setahun. Selain itu, terdapat peluang ekspor ke Timor Leste dan Papua Nugini (PNG).

"Kemarin juga Uni Emirat Arab sempat meminta, kalau enggak salah per bulannya minta 50 ribu ton. Kalau setahun berarti sampai 600 ribu ton. Ditambah lagi ke depan adanya potensi dari Singapura maupun negara-negara tetangga kita, Timor Leste maupun PNG," katanya.

Sebelumnya, Mentan Amran mengungkapkan pemerintah menawarkan ekspor sedikitnya 10 ribu ton beras ke Singapura dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu.

Menurut Amran, peluang ekspor tersebut didukung stok beras nasional yang telah mencapai sekitar 5,1 juta ton, sehingga Indonesia memiliki ruang untuk mulai memasok kebutuhan beras negara tetangga tersebut.

Amran menjelaskan pembahasan kerja sama akan dilanjutkan secara lebih rinci, termasuk untuk komoditas pangan lain yang dibutuhkan Singapura.

"Kami mengusulkan ekspor minimal 10 ribu ton beras dari Indonesia ke Singapura. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan kerja sama untuk komoditas ayam, telur, minyak sawit, serta memperkuat pertukaran teknologi pertanian. Ini menjadi langkah kolaborasi yang saling menguntungkan bagi kedua negara," kata Amran dalam keterangan resmi, Senin (29/6).