Bisnis.com, JAKARTA — Kazakhstan resmi memberlakukan konstitusi baru pada 1 Juli 2026 sekaligus mengakhiri sistem presidensial tunggal atau super presidensial yang telah berlangsung selama tiga dekade.

Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menandai berakhirnya era parlemen bikameral yang telah berlangsung selama tiga dekade. Perubahan tersebut menjadi fondasi babak baru reformasi politik dengan pembentukan parlemen unikameral bernama Kurultai.

Melansir Astana Times, Kamis (2/7/2027), sidang parlemen pada Selasa (30/6) menjadi yang terakhir bagi Senat dan Mazhilis yang dibentuk berdasarkan Konstitusi 1995. Seiring berlakunya konstitusi baru, kedua lembaga tersebut resmi mengakhiri masa tugasnya dan akan digantikan oleh Kurultai yang anggotanya dipilih melalui pemilu pada Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Tokayev menyebut Kurultai sebagai simbol terpenting Kazakhstan baru sekaligus tolok ukur keberhasilan agenda reformasi politik yang dijalankan pemerintah.

"Kurultai adalah simbol terpenting Kazakhstan baru. Karena itu, lembaga ini harus diisi oleh patriot sejati, individu yang proaktif dan memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Dari kinerja Kurultai inilah masyarakat akan menilai seberapa efektif reformasi yang telah dilakukan," ujar Tokayev.

Tokayev mengatakan akan segera menandatangani dekret penyelenggaraan pemilu Kurultai dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses politik yang disebutnya sebagai momentum penting bagi masa depan Kazakhstan.

Sebelumnya, Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Serzhan Abdykarimov mengatakan perubahan ini sebagai tonggak penting dalam transformasi politik negaranya.

Dia menjelaskan bahwa Kazakhstan tengah beralih dari sistem presidensial tunggal menuju model dengan kekuasaan yang berimbang antara presiden dan parlemen.

“Kami bergerak dari model super-presidensial menuju sistem dengan keseimbangan yang lebih kuat, dengan prinsip presiden yang kuat, parlemen yang berpengaruh, dan pemerintah yang akuntabel,” ujarnya dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Kazakhstan di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Konstitusi baru yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 merupakan hasil referendum nasional pada 15 Maret 2026 yang didukung 87,15% pemilih. Aturan tersebut menggantikan Konstitusi 1995 dan membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan, pembagian kewenangan negara, serta penguatan hak-hak konstitusional warga negara.

Perubahan paling mendasar adalah penghapusan sistem parlemen dua kamar yang terdiri atas Senat dan Mazhilis menjadi parlemen satu kamar bernama Kurultai. Lembaga tersebut beranggotakan 145 deputi yang dipilih melalui sistem proporsional dalam satu daerah pemilihan nasional dengan masa jabatan lima tahun.

Kurultai memperoleh kewenangan pengawasan yang lebih luas. Selain meninjau calon anggota kabinet dan menerima laporan berkala para menteri, parlemen baru juga berwenang meminta pertanggungjawaban perdana menteri setiap tahun serta mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Lembaga tersebut juga memiliki kewenangan menyetujui calon wakil presiden, perdana menteri, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat, anggota Badan Audit Tertinggi, hingga memilih hakim Mahkamah Agung berdasarkan rekomendasi presiden.

Di sisi lain, konstitusi baru memberikan kewenangan lebih besar kepada presiden untuk membubarkan Kurultai apabila parlemen dua kali menolak calon ketua parlemen atau pejabat konstitusional utama yang diajukan kepala negara. Ketentuan itu dirancang untuk mencegah kebuntuan politik berkepanjangan.

Konstitusi baru juga menghidupkan kembali jabatan wakil presiden yang dihapus pada 1996. Wakil presiden bertugas mewakili Kazakhstan di tingkat internasional, mengoordinasikan hubungan antara presiden dan lembaga negara, serta menjadi penerus otomatis jabatan presiden apabila kepala negara mengundurkan diri, wafat, atau tidak dapat menjalankan tugasnya.

Selain itu, Kazakhstan membentuk Halyk Kenesi atau Dewan Rakyat sebagai lembaga konsultatif tertinggi yang menggantikan Assembly of the People of Kazakhstan. Dewan tersebut beranggotakan 126 orang yang mewakili organisasi etnokultural, organisasi masyarakat, serta parlemen dan dewan publik daerah. Halyk Kenesi berwenang memberikan usulan legislasi, menginisiasi referendum nasional, menyelenggarakan konsultasi publik, serta berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan pemerintah.

Konstitusi baru juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan menempatkan perlindungan hak individu sebagai prioritas tertinggi negara. Dokumen tersebut menegaskan kembali kedaulatan dan keutuhan wilayah Kazakhstan, sekaligus memasukkan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, ilmu pengetahuan, inovasi, perlindungan lingkungan, serta keamanan data pribadi di ruang digital sebagai prinsip konstitusional.

Di bidang sosial, konstitusi memberikan pengakuan terhadap pelestarian budaya nasional dan hak masyarakat untuk mempertahankan bahasa serta tradisi. Dokumen itu juga menegaskan Kazakhstan sebagai negara sekuler, menjamin kebebasan beragama dengan tetap memisahkan agama dan negara, serta untuk pertama kalinya memberikan pengakuan konstitusional terhadap kegiatan sukarela dan filantropi sebagai aktivitas yang didukung negara.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) memastikan kenaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak akan mengubah strategi pendanaan perseroan secara signifikan.

Adapun KB Bank tetap mengandalkan penguatan dana murah (current account saving account/CASA) untuk menjaga biaya dana (cost of fund) dan mempertahankan margin bunga bersih (net interest margin/NIM).

Direktur Utama KB Bank Kunardy mengatakan penyesuaian TBP menjadi salah satu faktor yang diperhatikan perseroan dalam mengelola struktur pendanaan.

Namun, bank akan tetap menjaga keseimbangan komposisi dana murah dan deposito berjangka.

"Penyesuaian Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) oleh LPS tentu menjadi salah satu faktor yang kami perhatikan dalam pengelolaan biaya dana (cost of fund). Untuk itu, KB Bank akan terus menjaga keseimbangan komposisi dana murah (CASA) dan deposito berjangka," ujar Kunardy kepada Bisnis.com, dikutip Selasa (1/7/2026).

Dia menjelaskan fokus utama perseroan tetap diarahkan pada peningkatan porsi CASA melalui penguatan layanan digital dan peningkatan aktivitas transaksi nasabah.

Sementara itu, penghimpunan deposito dilakukan secara selektif dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif sesuai kebutuhan likuiditas dan profil nasabah.

Menurutnya, strategi tersebut juga didukung penguatan pengelolaan aset dan liabilitas (asset and liability management/ALM), termasuk diversifikasi sumber pendanaan dan efisiensi biaya operasional.

"Dengan pendekatan tersebut, kami optimistis dapat menjaga cost of fund dan mempertahankan Net Interest Margin (NIM) pada level yang sehat hingga akhir tahun," katanya.

Sebelumnya, LPS memutuskan menaikkan TBP simpanan rupiah sebesar 25 basis poin menjadi 3,75% untuk bank umum dan 6,25% untuk bank perekonomian rakyat (BPR).

Penyesuaian dilakukan seiring kenaikan suku bunga simpanan di pasar, potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah, serta meningkatnya persaingan penghimpunan dana di industri perbankan.

Selain menaikkan TBP, LPS juga meminta perbankan meningkatkan transparansi informasi mengenai ketentuan penjaminan simpanan kepada nasabah, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Menanggapi hal tersebut, Kunardy menyatakan KB Bank mendukung langkah LPS dan akan memastikan informasi mengenai TBP mudah diakses nasabah.

"Sejalan dengan arahan tersebut, kami akan terus memastikan informasi mengenai TBP tersedia secara jelas melalui berbagai kanal digital bank, termasuk aplikasi mobile banking, internet banking, dan situs resmi KB Bank," ujarnya.

Di tengah persaingan suku bunga simpanan yang semakin ketat, KB Bank juga berupaya menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana pihak ketiga dan profitabilitas.

Kunardy menegaskan KB Bank tetap berfokus memperkuat likuiditas untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global maupun domestik.

Pada saat yang sama, bank terus mendorong pertumbuhan CASA melalui peningkatan kualitas layanan digital, pengembangan layanan transaction banking, serta optimalisasi ekosistem nasabah korporasi.

Harapannya menjaga struktur pendanaan tetap efisien sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis tanpa mengorbankan profitabilitas di tengah kompetisi penghimpunan dana yang semakin intensif.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar mengatakan rencana pembangunan Jembatan Pulau Muna-Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga kini masih berproses melalui berbagai tahapan perencanaan yang sedang disiapkan pemerintah.

Menurut Roy, pemerintah terus mematangkan usulan pembangunan jembatan tersebut, termasuk mengkaji sejumlah alternatif skema pembiayaan agar proyek strategis itu dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masih berproses. Semua masih berproses usulan. Tahapan beberapa alternatif pembiayaan juga kita usulkan. Ada tadi yang disampaikan Pak Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae) juga kan ada mekanisme loan dan sebagainya, itu juga proses kita lakukan," kata Roy ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong Kementerian PU agar adanya alternatif pembiayaan pada rencana pembangunan jembatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Roy menjelaskan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan ialah pendanaan melalui skema pinjaman (loan) di samping mekanisme pembiayaan lain yang masih dalam proses pembahasan.

Roy menegaskan pembangunan Jembatan Muna-Buton harus melalui tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari studi kelayakan, penyusunan dokumen lingkungan, hingga penyelesaian desain rinci dan kesiapan lahan.

"Prosesnya tetap, tahapannya tetap. Itu kan untuk membangun sebuah apa? Jembatan, itu ada tahapan studi kelayakan, dokumen lingkungan, kemudian ada detail desain, ada kesiapan lahan, dan sebagainya. Ini ini masih berproses semua," bebernya.

Karena seluruh tahapan tersebut masih berjalan, Kementerian Pekerjaan Umum belum dapat memastikan apakah pembangunan Jembatan Muna-Buton akan masuk dalam pelaksanaan fisik pada tahun 2027.

Meski belum menetapkan target waktu pembangunan, Roy memastikan pemerintah terus melanjutkan seluruh proses perencanaan dan berharap dukungan berbagai pihak agar proyek Jembatan Muna-Buton dapat segera terealisasi.

"Ya, doakan lah secepatnya (rencana pembangunan bisa dilakukan). Mohon dukungan," kata Roy singkat.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengecek lokasi rencana pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Muna-Pulau Buton di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di Baubau, Minggu (13/7/2025) mengatakan kunjungan tersebut untuk melihat langsung perhitungan teknis terkait jarak antara jembatan dan permukaan laut, khususnya jalur yang akan menjadi lintasan kapal.

Hal tersebut harus diperhitungkan secara matang agar keberadaan jembatan tidak menghalangi lalu lintas laut dalam jangka panjang.

“Antisipasi terhadap pasang surut air laut penting dilakukan, sebab area di bawah jembatan merupakan jalur pelayaran. Kita harus memastikan bahwa 10 hingga 20 tahun ke depan kapal masih tetap bisa melintas dengan aman,” katanya.

Berdasarkan hasil diskusi antara pemerintah daerah dan pusat kala itu, pembangunan jembatan tersebut awalnya akan dimulai pada tahun 2026 setelah seluruh perencanaan dan penyusunan struktur teknis rampung.

Menurut Dody keberadaan jembatan tersebut nantinya akan membuka akses ekonomi antar-wilayah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata, dan perikanan di Pulau Muna, Buton Tengah, dan Kota Baubau.

Diketahui, Jembatan Buton–Muna tersebut memiliki panjang total 2.969 meter dengan rincian yang terdiri atas jembatan utama sepanjang 2.043 meter, jalan pendekat di Pulau Muna sepanjang 186 meter, jembatan pendekat di Pulau Buton sepanjang 525 meter, serta jalan pendekat tambahan sepanjang 215 meter.

Di sisi Pulau Muna, jalan pendekat akan terhubung ke ruas jalan Kabupaten Buton Tengah, sementara di sisi Pulau Buton, jalan pendekat masuk ke wilayah Kota Baubau.

Pembangunan jembatan penghubung ini telah dirancang sejak tahun 2010, namun sempat tertunda karena kendala komunikasi dan koordinasi lintas instansi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bank Jakarta menyatakan menjalankan strategi pertumbuhan yang sehat dan berkualitas di tengah peningkatan tekanan biaya dana (cost of fund) dan dinamika industri keuangan yang semakin menantang.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo mengatakan, perseroan tidak mengejar pertumbuhan secara agresif di antara perubahan pasar. Sebaliknya, Bank Jakarta akan lebih selektif dalam mengembangkan bisnis dengan mengutamakan kualitas aset dan keberlanjutan pertumbuhan.

"Kita enggak kejar-kejaran nyari pertumbuhan besar, tetapi yang kita kejar adalah pertumbuhan yang sehat dan berkualitas," ujar Agus.

Menurutnya, industri perbankan saat ini menghadapi tantangan baru yang berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Selain ketidakpastian ekonomi global, perbankan kini menghadapi kenaikan biaya dana yang berpotensi menekan kinerja industri.

Salah satu indikatornya, adalah bunga deposito dalam lelang dana yang sempat menyentuh level 11,5 persen, menandai peningkatan biaya penghimpunan dana yang harus diantisipasi oleh industri perbankan.

"Ini sudah warning bagi perbankan. Artinya cost of fund perbankan ini akan naik sangat signifikan ke depan," kata Agus.

Agus menegaskan, kenaikan biaya dana bukan berarti menghambat ekspansi Bank Jakarta. Perseroan tetap menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus mempertahankan kualitas portofolio, antara lain lewat diversifikasi sumber pendanaan, termasuk mengoptimalkan potensi dana murah yang berasal dari ekosistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Fundamental Perbankan Tetap Kuat

Di sisi lain, Agus menilai kondisi fundamental industri perbankan nasional tetap berada pada posisi kuat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih positif, tingkat permodalan yang tinggi, likuiditas yang terjaga, serta rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang masih terkendali.

"Persoalannya sebenarnya bukan di fundamentalnya, tetapi medan permainannya berubah," ujarnya.

Ia memaparkan, dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan menghadapi berbagai peristiwa yang sulit diprediksi, mulai dari pandemi, konflik geopolitik global, hingga perubahan kebijakan perdagangan internasional yang memengaruhi pasar keuangan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Jakarta terus menjalankan transformasi di berbagai lini bisnis, mulai dari transformasi bisnis, digitalisasi, penguatan manajemen risiko hingga pembentukan budaya kerja baru.

Perubahan perilaku nasabah juga disebut menjadi faktor yang mendorong transformasi industri perbankan. Selain produk bank, saat ini masyarakat juga mempertimbangkan kemudahan, kecepatan, keamanan, serta kelengkapan layanan yang disediakan.

"Orang itu sudah enggak melihat bank itu dari produknya, tapi dari seberapa mudah, murah, cepat, aman layanan atau bahkan ekosistem yang ditawarkan oleh bank itu sendiri," kata Agus.

Melalui strategi selective growth dan transformasi yang berkelanjutan, Bank Jakarta optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat, serta meningkatkan daya saing di antara dinamika lanskap industri keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan akan memberikan prioritas formasi bagi belasan ribu guru madrasah honorer yang selama ini sudah mendedikasikan mengajar.

Usulan tersebut setelah dirinya mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri PAN-RB Ridi Widyantini, Selasa (30/6/2026).

"Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco, ya, Menkes, Kementerian Keuangan, Dalam Negeri, dan juga PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu, dan disebut beberapa... dijelaskan beberapa simulasi," katanya saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut telah disampaikan sejumlah persoalan yang kerap dibicarakan bersama Komisi VIII DPR RI.

Menurutnya, dari hasil pertemuan itu menghasilkan sejumlah solusi seperti memberikan insentif Rp1,5 juta.

"Misalnya, yang tidak bisa terangkat karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif 1,5 juta, ya. Itu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucapnya.

Kemudian, solusi lainnya adalah memberikan prioritas formasi bagi 18.000 guru honorer yang telah mengabdi di sekolah negeri.

"Kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, jumlahnya sekitar 18.000 orang, itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," sambungnya.

Selain itu, dia menjelaskan realisasi bantuan insentif guru non-ASN secara keseluruhan adalah sebesar 50,5%. Bantuan insentif guru non-ASN ini menyasar 252.627 guru yang belum sertifikasi.

Realisasi insentif guru non-ASN di atas untuk sementara adalah untuk semester genap tahun 2026, sedangkan sisa realisasi akan disalurkan pada semester ganjil tahun 2026.

"Berdasarkan hasil reviu APIP, terdapat 183.787 guru dan dosen serta guru besar yang memerlukan dukungan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan guru besar, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp6.021.205.143.000," tuturnya.

Kebutuhan tersebut itu terdiri atas TPG, TPD, dan tunjangan guru besar ASN sebanyak 89.301 orang dengan kebutuhan sebesar lebih dari Rp3 triliun serta TPG dan TPD non-ASN sebanyak 94.486 orang dengan kebutuhan sebesar Rp2,37 triliun.

"Usulan tambahan anggaran dimaksud telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, telah berproses, dan telah dilakukan penelaahan bersama tanggal 21 Mei 2026 sebagai dasar pemenuhan kebutuhan anggaran pada DIPA tahun anggaran 2026 Kementerian Agama," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan regulator serius merespons peringatan MSCI mengenai risiko penurunan status pasar modal Indonesia menjadi frontier markets jika reformasi yang diminta investor global tidak menunjukkan kemajuan.

“Harus dilihat bagaimana regulator, kemudian stock exchange, OJK sangat serius menyikapi hal ini dan kami ingin mengedepankan keterbukaan,” kata Friderica menjawab pertanyaan media seusai menghadiri acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Friderica mengatakan seluruh perhatian (concern) yang disampaikan MSCI telah ditindaklanjuti. Regulator juga telah bertemu langsung dengan MSCI di New York sekitar dua bulan lalu untuk membahas berbagai masukan, termasuk kekhawatiran investor global terhadap pasar modal Indonesia.

Ia menjelaskan salah satu langkah yang telah dilakukan yakni meningkatkan keterbukaan informasi kepemilikan saham. Ambang batas pengungkapan identitas pemegang saham diturunkan dari kepemilikan di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen.

Selain itu, OJK menyebut ketentuan mengenai ultimate beneficial owner (UBO) juga telah disampaikan dan disesuaikan untuk memenuhi perhatian yang diangkat MSCI.

Di sisi likuiditas, OJK mendukung penyesuaian regulasi terkait ketentuan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Pemenuhan ketentuan tersebut, ujar Friderica, dilakukan secara bertahap.

“Itu semua sudah kita lakukan dan mereka (MSCI) saat ini punya concern yang tentu saja beberapa hal akan kita tindak lanjuti sebagaimana yang mereka sampaikan terkait informasi dalam bahasa Inggris dan lain-lain,” kata Friderica.

Untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, OJK juga telah meminta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar technical meeting secara rutin dengan MSCI guna membahas dan menyelesaikan seluruh perhatian yang masih menjadi catatan.

Selain itu, OJK menegaskan akan memperkuat penegakan hukum (enforcement) di pasar modal. Regulator akan menindak tegas setiap pelanggaran, menjatuhkan sanksi kepada pihak yang tidak memenuhi ketentuan, hingga melakukan delisting apabila diperlukan.

Adapun pada Selasa (23/6) waktu Amerika Serikat (AS) atau Rabu (24/6) WIB, penyedia indeks global MSCI telah merilis hasil tinjauan klasifikasi pasar 2026.

MSCI mengakui reformasi transparansi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terus memperkuat transformasi yang berkelanjutan memasuki usia delapan dekade. Mengusung tema HUT ke-80 'Swadharma Bhakti Nagara', perseroan menilai langkah tersebut menjadi fondasi dalam memperkuat kinerja dan daya saing di tengah perubahan industri.

Direktur Finance & Strategy BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena, mengatakan transformasi yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan menghadapi dinamika ekonomi. Upaya tersebut juga sejalan dengan penguatan tata kelola BUMN melalui Danantara Indonesia yang berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

"Transformasi yang kami jalankan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan menangkap peluang pertumbuhan," ujarnya dalam keteramngan tertulis, Selasa (30/6).

Ia melanjutkan, penguatan fundamental diharapkan dapat memperbesar kontribusi BNI bagi nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional.

Transformasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan kapabilitas digital, peningkatan produktivitas organisasi, optimalisasi jaringan layanan, hingga penguatan manajemen risiko. Strategi tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pada segmen ritel, BNI terus mengembangkan platform digital wondr by BNI. Hingga akhir 2025, aplikasi tersebut telah digunakan lebih dari 12 juta nasabah dan turut mendorong pertumbuhan tabungan ritel serta penguatan dana murah perseroan.

Di sisi wholesale banking, BNI juga memperkuat layanan BNIdirect yang menyediakan berbagai layanan transaksi bisnis, seperti cash management, trade finance, bank guarantee, dan supply chain financing. Sepanjang 2025, jumlah pengguna dan nilai transaksi BNIdirect tumbuh lebih dari 25 persen secara tahunan, sekaligus mendukung peningkatan giro korporasi.

Transformasi tersebut turut tercermin pada kinerja keuangan perseroan sepanjang 2025. BNI membukukan laba bersih sebesar Rp20 triliun, disertai perbaikan kualitas aset dengan rasio kredit bermasalah (NPL) bruto turun menjadi 1,9 persen dan loan at risk (LaR) membaik menjadi 8,5 persen.

Kinerja positif berlanjut hingga 2026. Per akhir Mei 2026, total aset BNI mencapai Rp1.365,36 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1.063,92 triliun.

Pada periode yang sama, perseroan membukukan laba bersih Rp9,05 triliun dengan total ekuitas sebesar Rp160,99 triliun. Posisi tersebut mencerminkan permodalan yang tetap kuat untuk mendukung pengembangan bisnis ke depan.

"Kami meyakini bahwa perusahaan yang sehat dan bertumbuh akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemegang saham, mendukung agenda pembangunan nasional, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang," tutur Paolo.

Dirinya menambahkan, fondasi bisnis yang semakin kuat menjadi modal penting bagi BNI untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham, nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional.

BNI juga memandang kehadiran Danantara Indonesia dapat memperkuat upaya BUMN dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui pengelolaan investasi yang lebih terintegrasi, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perusahaan.

Sejalan dengan semangat 'Terus Mengabdi untuk Terus Melayani', BNI berkomitmen akan melanjutkan agenda transformasi untuk memperkuat daya saing dan memperluas kontribusi terhadap pembangunan nasional. Perseroan optimistis langkah tersebut dapat menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi pemegang saham, masyarakat, dan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memperingati delapan dekade pengabdian kepada negeri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat perannya sebagai bank nasional pertama milik negara melalui transformasi berkelanjutan.

Sejalan dengan tema HUT ke-80 "Swadharma Bhakti Nagara", langkah itu menjadi fondasi bagi kinerja perseroan yang tetap solid.

Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan, transformasi BNI diarahkan untuk memperkuat kinerja dan daya saing perseroan dalam menangkap peluang pertumbuhan baru.

Ini sejalan dengan penguatan tata kelola BUMN oleh Danantara Indonesia yang berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang.

"Transformasi yang kami jalankan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja bisnis, juga memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan menangkap peluang pertumbuhan,’’ katanya dalam keterangan Selasa (30/6/2026).

Dengan fundamental yang semakin kuat, ujar Paolo, BNI dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional.

BNI menjalankan transformasi secara menyeluruh di berbagai lini bisnis. Mulai dari penguatan kapabilitas digital, peningkatan produktivitas organisasi, optimalisasi jaringan layanan, hingga penguatan manajemen risiko.

Strategi tersebut diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan lebih sehat dan berkelanjutan. Pada sisi digitalisasi, BNI terus mengembangkan wondr by BNI sebagai platform layanan digital ritel.

Hingga akhir 2025, platform tersebut telah digunakan oleh lebih dari 12 juta nasabah. Peningkatan aktivitas transaksi pada wondr by BNI turut mendukung pertumbuhan tabungan ritel dan penguatan dana murah perseroan.

Sementara itu, pada segmen wholesale banking, BNI memperkuat BNIdirect yang menyediakan layanan cash management, trade finance, bank guarantee, dan supply chain financing bagi nasabah bisnis.

Sepanjang 2025, jumlah pengguna dan nilai transaksi BNIdirect tumbuh lebih dari 25 persen secara tahunan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan giro korporasi dan kualitas layanan transaksi bisnis.

Hasil transformasi tersebut tecermin pada kinerja keuangan perseroan sepanjang 2025. BNI membukukan laba bersih sebesar Rp 20 triliun.

Pada saat yang sama, kualitas aset terus membaik, dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) bruto turun menjadi 1,9 persen dan loan at risk (LaR) membaik menjadi 8,5 persen.

Momentum positif berlanjut pada 2026. Hingga akhir Mei 2026, BNI mencatatkan total aset Rp 1.365,36 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) Rp 1.063,92 triliun. Perseroan juga membukukan laba bersih Rp 9,05 triliun dengan posisi permodalan tetap kuat, tecermin dari total ekuitas Rp 160,99 triliun.

Paolo mengatakan, fondasi bisnis yang semakin kuat menjadi modal penting bagi BNI untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham, nasabah, masyarakat, maupun perekonomian nasional.

"Kami meyakini perusahaan yang sehat dan bertumbuh akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemegang saham, mendukung agenda pembangunan nasional, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang," kata Paolo.

Kehadiran Danantara diharapkan semakin memperkuat upaya BUMN, termasuk BNI, dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui pengelolaan investasi yang terintegrasi, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perusahaan.

Ke depan, BNI akan terus melanjutkan agenda transformasi untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional sejalan dengan semangat "Terus Mengabdi untuk Terus Melayani".

Selaras dengan arah penguatan tata kelola dan penciptaan nilai BUMN melalui Danantara, perseroan optimistis dapat terus memperkuat kinerja, memperluas kontribusi bagi pembangunan nasional, serta menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi pemegang saham, masyarakat, dan negara.

JAKARTA - DPR menyetujui tujuh calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030. Kesepakatan diambil dalam sidang Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Selasa (30/6/2026).

Mulanya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 19 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang telah diusulkan Presiden. Ia menuturkan, fit and proper test itu telah dilakukan pada 24-25 Juni 2026.

"Proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KIP berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan secara terbuka. Di mana masing-masing calon dapat menyampaikan pemaparan rencana kerja dan selanjutnya diteruskan dengan sesi pendalaman melalui proses tanya jawab," kata Dave.

Ia menambahkan, Komisi I DPR telah melaksanakan rapat internal tertutup dalam rangka memilih 7 calon anggota KIP pada 25 Juni 2026. Komisi I DPR memutuskan pengambilan keputusan terhadap calon anggota KIP berdasarkan musyawarah.

Merespons itu, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan pada peserta terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

"Perkenankan kami tanyakankan pada sidang dewan terhormat terhadap laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan yang memutuskan 7 calon Anggota KIP periode 2026-2030 dan 3 orang calon pengganti antarwaktu KIP 2026-2030 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Puan langsung disambut seruan setuju.

Adapun daftar 7 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang disepakati sebagai berikut:

- Handoko Agung Saputro

- Hafidhah

- Arman Fauzi

- Dery Hendryan

- Edi Purwanto

- Joemarthine Chandra

- Rini Purwandari

Serta tiga calon anggota KIP periode 2026 sebagai calon PAW dengan urutan sebagai berikut:

- Hendra

- Andri Harsil

- Mimah Susanti.

Bisnis.com, JAKARTA - Memperingati delapan dekade pengabdian kepada negeri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat perannya sebagai bank nasional pertama milik negara melalui transformasi berkelanjutan. Sejalan dengan tema HUT ke-80 "Swadharma Bhakti Nagara", langkah tersebut menjadi fondasi bagi kinerja perseroan yang tetap solid.

Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan, transformasi BNI diarahkan untuk memperkuat kinerja dan daya saing perseroan dalam menangkap peluang pertumbuhan baru, sejalan dengan penguatan tata kelola BUMN oleh Danantara Indonesia yang berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang.

"Transformasi yang kami jalankan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan menangkap peluang pertumbuhan. Dengan fundamental yang semakin kuat, BNI dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional," ujar Paolo dalam keterangan tertulis.

BNI menjalankan transformasi secara menyeluruh di berbagai lini bisnis, mulai dari penguatan kapabilitas digital, peningkatan produktivitas organisasi, optimalisasi jaringan layanan, hingga penguatan manajemen risiko. Strategi tersebut diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pada sisi digitalisasi, BNI terus mengembangkan wondr by BNI sebagai platform layanan digital ritel. Hingga akhir 2025, platform tersebut telah digunakan oleh lebih dari 12 juta nasabah. Peningkatan aktivitas transaksi pada wondr by BNI turut mendukung pertumbuhan tabungan ritel dan penguatan dana murah perseroan.

Sementara itu, pada segmen wholesale banking, BNI memperkuat BNIdirect yang menyediakan layanan cash management, trade finance, bank guarantee, dan supply chain financing bagi nasabah bisnis. Sepanjang 2025, jumlah pengguna dan nilai transaksi BNIdirect tumbuh lebih dari 25% secara tahunan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan giro korporasi dan kualitas layanan transaksi bisnis.

Hasil transformasi tersebut tercermin pada kinerja keuangan perseroan sepanjang 2025. BNI membukukan laba bersih sebesar Rp20 triliun. Pada saat yang sama, kualitas aset terus membaik, dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) bruto turun menjadi 1,9% dan loan at risk (LaR) membaik menjadi 8,5%.

Momentum positif berlanjut pada 2026. Hingga akhir Mei 2026, BNI mencatatkan total aset sebesar Rp1.365,36 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.063,92 triliun. Perseroan juga membukukan laba bersih Rp9,05 triliun dengan posisi permodalan yang tetap kuat, tercermin dari total ekuitas sebesar Rp160,99 triliun.

Paolo mengatakan, fondasi bisnis yang semakin kuat menjadi modal penting bagi BNI untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham, nasabah, masyarakat, maupun perekonomian nasional.

"Kami meyakini bahwa perusahaan yang sehat dan bertumbuh akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemegang saham, mendukung agenda pembangunan nasional, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang," kata Paolo.

Kehadiran Danantara diharapkan dapat semakin memperkuat upaya BUMN, termasuk BNI, dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui pengelolaan investasi yang terintegrasi, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perusahaan.

Ke depan, BNI akan terus melanjutkan agenda transformasi untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional sejalan dengan semangat "Terus Mengabdi untuk Terus Melayani". Selaras dengan arah penguatan tata kelola dan penciptaan nilai BUMN melalui Danantara, perseroan optimistis dapat terus memperkuat kinerja, memperluas kontribusi bagi pembangunan nasional, serta menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi pemegang saham, masyarakat, dan negara. (*)

Dalam beberapa tahun terakhir, jika melihat kebijakan luar negeri Indonesia–khususnya dalam konteks rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok–terlihat bahwa literatur umumnya menjelaskan kebijakan tersebut melalui konsep hedging.

Dalam literatur hubungan internasional, Cheng-Chwee Kuik mendefinisikan hedging sebagai perilaku mencari perlindungan dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan berisiko tinggi. Negara bertindak rasional menghindari memihak dan mengambil langkah-langkah yang berlawanan terhadap kekuatan-kekuatan yang bersaing guna memiliki opsi cadangan.

Kita melihat hedging sebagai alasan di balik keberlanjutan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari berlanjutnya persaingan hegemoni antara kekuatan-kekuatan besar (great powers) di kawasan.

Sejak rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok mulai menguat pada dekade 2010-an, pemahaman para pemimpin Indonesia terhadap prinsip bebas dan aktif menunjukkan kemiripan yang cukup besar. Pendekatan Prabowo melalui slogan “million friends better than zero enemies” juga secara jelas menunjukkan keberlanjutan prinsip bebas dan aktif. Hal ini sekaligus menegaskan keberlanjutan kebijakan hedging dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Namun, ini bukanlah sebuah koinsidensi. Persaingan antara AS dan Tiongkok yang berlanjut selama masa pemerintahan Yudhoyono dan Jokowi, yang semakin memanas seiring dimulainya era Trump 2.0. Situasi ini telah mendorong Prabowo untuk menggunakan retorika yang serupa dengan para presiden sebelumnya dalam hal kebijakan luar negeri.

Dengan demikian, gambaran yang muncul sebenarnya menunjukkan bahwa kebijakan hedging bukanlah sebuah pilihan bagi para presiden Indonesia. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan luar negeri Indonesia sebagai manifestasi dari persaingan kekuatan besar yang sedang berlangsung di kawasan Indo-Pasifik. Dalam arti lain, berakhirnya strategi hedging dalam kebijakan luar negeri Indonesia dapat terjadi seiring dengan berakhirnya persaingan antara negara-negara besar.

Jika dievaluasi dari perspektif Indonesia, kebijakan luar negeri bebas dan aktif yang telah dijalankan sejak berdirinya negara Indonesia hingga saat ini pada dasarnya muncul sebagai padanan dari hedging. Namun demikian, jelas bahwa kebijakan hedging diberi “nama” yang berbeda oleh setiap presiden.

Sebagai contoh, pada masa Presiden Yudhoyono (2004–2014), muncul slogan “million friends, zero enemy”, atau pada masa Presiden Prabowo (2024-) slogan “thousand friends are too few, one enemy is too many”. Slogan-slogan tersebut menunjukkan berbagai kesamaan.

Namun, jika ditinjau dari karakteristiknya, pendekatan kebijakan luar negeri para presiden tersebut menunjukkan perbedaan. Kebijakan luar negeri Yudhoyono dibangun di atas norma-norma seperti multilateralism, democracy promotion, dan bridge-building. Sedangkan Jokowi sebaliknya lebih mengutamakan hubungan bilateral serta memberikan perhatian besar pada diplomasi ekonomi. Sementara itu, penekanan yang ditonjolkan Presiden Prabowo dalam kebijakan luar negeri Indonesia adalah peningkatan kapasitas hard power (kekuatan militer).

Sementara kebijakan hedging Indonesia tetap mempertahankan signifikansinya. Di sisi lain Jakarta juga terus melanjutkan upaya optimalisasi industri pertahanannya. Pada masa kepemimpinan Prabowo, program OEF (Optimum Essential Force) diluncurkan yang menargetkan modernisasi angkatan darat Indonesia.

Pemerintahan Prabowo membuktikan kecenderungannya yang lebih besar terhadap modernisasi militer dalam kebijakan luar negeri melalui dua aspek. Pertama, sejak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kerja sama pertahanan Indonesia telah semakin beragam dengan negara-negara seperti Tiongkok, Prancis, Turki, Italia, Rusia, dan Belarus.

Kedua, meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, belanja pertahanan tetap relatif tinggi. Anggaran negara mengalokasikan dana sebesar Rp187,1 triliun (US$10,5 miliar) kepada Kementerian Pertahanan tahun ini, menjadikan pertahanan sebagai pos pengeluaran terbesar kedua setelah program MBG (Makan Bergizi Gratis).

Anggaran pertahanan untuk tahun 2026 menunjukkan kenaikan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2021 sebesar Rp125,9 triliun. Pada 2024, angka ini meningkat menjadi Rp190,5 triliun, dan pada tahun 2025, realisasinya diperkirakan mencapai Rp247,5 triliun. Tetapi, salah satu tantangan yang akan dihadapi Indonesia saat melaksanakan OEF adalah ketergantungan pada peralatan pertahanan impor.

Dalam konteks ini, hubungan Turki-Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dalam hal kerja sama pertahanan. Transformasi Turki menjadi mitra pertahanan strategis Indonesia, khususnya sejak masa Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan hingga saat ini, memberikan keuntungan signifikan di Indonesia.

Pertama-tama, kerja sama Turki-Indonesia didasarkan pada kerja sama pertahanan yang tidak mengedepankan hierarki di antara kedua belah pihak. Jika mempertimbangkan perjanjian pembelian 48 unit pesawat tempur KAAN yang ditandatangani pada 2025, pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia menunjukkan bahwa perjanjian tersebut bukan hanya sekadar diplomasi pertahanan, tetapi juga mencakup transfer teknologi dan peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional.

Situasi ini muncul sebagai konsekuensi alami yang membedakan kerja sama antara dua kekuatan menengah dari kerja sama antara kekuatan besar dan kekuatan menengah. Hal ini tidak menciptakan ketergantungan pertahanan antarnegara.

Hal kedua adalah kesamaan dalam identitas kebijakan luar negeri Turki dan Indonesia. Baik Turki maupun Indonesia memiliki pemahaman kebijakan luar negeri yang berorientasi pada penetapan norma. Kemudian upaya mereka untuk mencari tempat dalam politik global sebagai aktor di luar status quo telah menjauhkan keduanya dari peran sebagai kekuatan menengah dengan perilaku hedging klasik. Hal ini dan mendorong mereka untuk menjadi teladan di antara negara-negara kekuatan menengah lainnya.

Peningkatan belanja industri pertahanan Indonesia sebenarnya muncul sebagai akibat dari ketidakcukupan perilaku hedging dan upaya mencapai swasembada pertahanan. Terutama selama Perang Dingin, keterlambatan modernisasi pertahanan di negara-negara yang bergantung pada industri pertahanan negara-negara adidaya telah memperlambat upaya modernisasi industri pertahanan negara-negara tersebut saat ini.

Lebih jauh lagi, hal ini telah membuat negara-negara tersebut menjadi malas dalam hal kemandirian pertahanan. Upaya lokalisasi yang tinggi dalam industri pertahanan Turki saat ini telah menjadi model penting, terutama bagi negara-negara Global Selatan. Dalam konteks ini, meminimalkan risiko yang timbul dari konflik regional dapat terwujud melalui kerja sama pertahanan antara dua negara kekuatan menengah.

Faiez Maulana

Diplomat Muda Kementerian Luar Negeri RI, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh

IMPLEMENTASI mandatori B50 di Indonesia mulai berlaku per 1 Juli 2026. Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar sebesar 50 persen dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Penerapan mandatori biodiesel di Indonesia dilaksanakan secara bertahap mulai dari B2.5 (2008), B10 (2014), B20 (2016), B30 (2020), B40 (2025), dan B50 (2026). Meskipun kebijakan B50 diterapkan pada 1 Juli 2026, Kementerian ESDM memberikan masa transisi selama 3 bulan (hingga 30 September 2026) bagi badan usaha penyalur BBM untuk menghabiskan sisa stok B40 yang dimiliki.

Mulai 1 Oktober 2026, ketentuan tersebut akan berlaku efektif. Seluruh perusahaan SPBU di Indonesia diwajibkan penuh untuk menyalurkan produk B50 di semua titik penjualan. B50 (Biodiesel 50) yang sehari-hari disebut Biosolar merupakan bahan bakar yang digunakan untuk mesin diesel.

Di Indonesia, biodiesel atau biosolar berasal dari campuran dua bahan utama yaitu olahan dari minyak sawit berupa FAME (Fatty Acid Methyl Ester/Ester Metil Asam Lemak) yang dicampur dengan minyak solar murni yang berasal dari fosil. Angka 50 berarti campuran keduanya dalam komposisi berimbang (50:50).

Minyak sawit termasuk dalam kelompok minyak nabati. Minyak nabati adalah minyak yang diekstrak dari buah, biji atau bagian lain dari tanaman. Selain minyak sawit, tanaman lain yang termasuk minyak nabati adalah kedelai (soybean), kanola/rapeseed, bunga matahari (sun flower), kelapa, jarak, jagung. Minyak nabati merupakan bahan baku utama (feedstock) dalam pembuatan bahan bakar hayati (biofuel).

Sejarah Sawit Indonesia

Pohon kelapa sawit (Elaeis guineensis) bukanlah tanaman asli Indonesia. Sawit merupakan tumbuhan tropis yang berasal dari Afrika Barat. Perkebunan dan industri sawit Indonesia dimulai sejak era kolonial.

Tahun 1848, Dr. D. T. Pryce yang merupakan seorang dokter, peneliti dan kolektor tanaman membawa 4 benih sawit untuk diserahkan ke Johannes Elias Teijsmann, kurator Kebun Raya Bogor saat itu. Dua benih berasal dari pulau Bourbon, Mauritius (Afrika Barat) dan dua benih lainnya dari kebun botani Amsterdam (hortus botanicus Amsterdam).

Dua benih sawit yang dari Amsterdam sebenarnya juga berasal dari Afrika Barat. Pada masa penjelajahan dan kolonialisme, bangsa Eropa membawa tanaman liar dari Afrika ini ke benua Eropa untuk dipelajari dan dikoleksi sebagai tanaman eksotis dan ilmiah.

Di bawah pimpinan Teijsmann, keempat benih tersebut kemudian ditanam di salah satu sudut Kebun Raya Bogor sebagai koleksi tanaman tropis untuk penelitian. Dengan iklim tropis Indonesia dan curah hujan yang tinggi, benih sawit tersebut tumbuh sangat baik hingga mencapai 12 meter.

Pada tahun 1853, pohon sawit tersebut mulai berbuah yang kemudian ditanam kembali dan menjadi sumber benih untuk disebarkan ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Sejak tahun 1850-an hingga awal 1900-an, Kebun Raya Bogor bertindak sebagai pusat penelitian botani negara. Lembaga ini memiliki kebijakan untuk membagikan benih kelapa sawit generasi kedua secara gratis kepada para pengusaha kebun Eropa yang tertarik melakukan eksperimen atau sekadar menjadikannya tanaman hias.

Di Sumatera Utara, awalnya bibit-bibit yang diterima dari Bogor hanya digunakan sebagai tanaman hias di pinggir jalan raya maupun pembatas perkebunan (sekitar tahun 1875). Namun, para pengusaha perkebunan melihat potensi lain karena tanaman ini tumbuh jauh lebih subur dibandingkan di tempat asalnya di Afrika.

Tahun 1878, Deli Maatschappij N.V. sebuah perusahaan tembakau dan karet melakukan uji coba budidaya kelapa sawit secara komersial. Uji coba membuktikan bahwa wilayah Sumatera Utara sangat ideal dan memiliki produktivitas tinggi untuk tanaman kelapa sawit.

Varietas hasil ujicoba kemudian menjadi benih sawit terbaik yang dikenal secara global dengan nama Deli Dura. Varietas Deli Dura memiliki cangkang buah yang tebal namun memiliki kandungan minyak yang melimpah dan berkualitas unggul.

Tahun 1911, menggunakan benih-benih varietas Deli Dura, Adrien Hallet pengusaha asal Belgia bersama perusahaan-perusahaan Eropa memelopori pembukaan perkebunan kelapa sawit komersial skala besar pertama di dunia. Hallet pertama kali menanam sekitar 50.000 benih sawit varietas Deli Dura dengan luas 336 hektare yang terletak di daerah Sei Liput (Aceh Tamiang). Setelah berhasil kemudian dilanjutkan di daerah Pulau Raja dan Deli Muda, Sumatera Utara dengan konsensi lahan lebih luas hingga mencapai 2.600 hektar.

Di tahun yang bersamaan, K.Schadt pengusaha asal Jerman juga menanam 2.000 benih sawit varietas Deli Dura di daerah Tanah Itam Ulu, Sumatera Utara. Rintisan dan persaingan Adrien Hallet dan K. Schadt menjadi cikal bakal industri sawit Indonesia hingga menjadi eksportir terbesar CPO sawit dan produk turunannya di dunia saat ini. Indonesia menguasai 58% pangsa produksi minyak sawit global. Jumlah devisa hasil ekspor kelapa sawit Indonesia dan turunannya sepanjang tahun 2025 resmi menembus angka sebesar USD 35,87 miliar (atau sekitar Rp590 triliun).

Kepentingan Nasional, Daya Saing, dan Dinamika Geopolitik Global

Pemerintah mewajibkan penggunaan biodiesel yang berasal dari minyak sawit merupakan strategi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Pemanfaatan minyak nabati untuk bahan bakar (biofuel) juga dilakukan oleh negara lain yang memiliki sumber bahan baku nabati lokal yang melimpah. Tujuannya sama yaitu untuk mengamankan kepentingan nasional masing-masing negara.

Brasil, sejak 1 Agustus 2025 telah menetapkan B15 (campuran minyak kedelai dan solar murni) serta bioetanol E30 (campuran olahan tebu dan jagung dengan bensin). Kedelai, tebu dan jagung merupakan produk unggulan nabati Brasil.

Amerika Serikat sebagian besar menggunakan minyak kedelai sebagai campuran untuk memproduksi biodiesel mereka. Bahkan Uni Eropa sendiri yang menghambat biodiesel Indonesia masuk ke pasarnya juga menggunakan minyak nabati untuk bahan bakar.

Minyak nabati yang Uni Eropa gunakan berasal dari rapeseed/canola dan bunga matahari (sun flower). Olahan minyak nabati yang digunakan untuk bahan bakar dieselnya disebut hydrotreated vegetable oil. Tanaman rapeseed dan bunga matahari merupakan tanaman yang tumbuh subur di Eropa.

Menteri ESDM menyampaikan bahwa penerapan B50 sepenuhnya akan swadaya karena bahan bakunya baik minyak sawitnya maupun minyak solarnya seluruhnya produksi dalam negeri. Disampaikan juga bahwa implementasi B50 dapat menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun. Selain itu, program ini juga diproyeksikan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 pada 2026 serta menyerap lebih dari 2,2 juta tenaga kerja.

Memanfaatkan sawit untuk biodiesel guna konsumsi domestik juga sebagai katalis menjaga stabilitas harga jual CPO di pasar dunia yang seringkali terguncang akibat eskalasi geopolitik global. Indonesia akan dapat memainkan keran buka tutup produksi sawit di global sesuai dengan kepentingan nasional.

Hal ini menandakan terciptanya kemandirian energi bahan bakar diesel sekaligus meningkatkan daya tawar Indonesia. Penggunaan biodiesel akan menghemat APBN karena mengurangi bahkan meniadakan impor solar. Selain itu tentu saja nir-impor solar berarti mengurangi ketergantungan Indonesia dengan negara lain.

Biodiesel sebagai sumber energi terbarukan mendapatkan tantangan yang tidak mudah. Uni Eropa sebelumnya melakukan hambatan baik tarif dan non-tarif agar produk unggulan Indonesia tersebut tidak masuk ke pasar mereka. Namun dengan menswitch bagian besar produksi CPO sawit menjadi biodiesel tentu saja mengubah peta permainan global. Indonesia juga memenangkan gugatan terhadap Uni Eropa mengenai sawit Indonesia melalui putusan WTO DS593.

Indonesia kini menjadi pemimpin global dalam implementasi mandatori biodiesel. Capaian B50 merupakan yang tertinggi di dunia. Penerapan B50, produsen sawit terbesar dunia serta hilirisasi produk sawit harus dioptimalkan untuk Indonesia menjadi leader dalam green industry. Kebijakan demi kepentingan rakyat telah diambil. Kapal Indonesia harus terus maju. Sekali Layar Berkembang, Surut Kita Berpantang.