Libur akhir pekan sering kali menjadi momen tepat untuk rehat sejenak dan melakukan staycation bersama keluarga. Terkadang, rencana bisa terbentur anggaran. Jika ingin menikmati liburan tanpa cemas anggaran membengkak, ada opsi promo dari Allo Paylater.

Fitur pembayaran ini menawarkan berbagai keuntungan yang dapat memangkas biaya menginap di sejumlah hotel premium. Dengan menggunakan metode pembayaran tersebut, pengguna bisa mendapatkan potongan harga yang cukup signifikan, sehingga agenda bersantai di tengah kota tetap ramah di kantong.

Keuntungan utama yang ditawarkan adalah diskon sebesar 20 persen jika melakukan pembayaran menggunakan Allo Paylater. Sementara itu, bagi pengguna baru yang melakukan transaksi pertama, terdapat bonus tambahan berupa cashback sebesar 5 persen.

Jika ternyata belum mengaktifkan fitur paylater dan memilih menggunakan Allo Prime, Anda tetap bisa mendapatkan alternatif potongan harga sebesar 10 persen.

Menariknya, seluruh promo ini berlaku tanpa adanya ketentuan minimum transaksi. Yang perlu dicatat, penawaran ini tidak dapat digabungkan dengan program promosi lainnya.

Periode promo berlangsung hingga 31 Desember 2026. Dengan fleksibilitas dari Allo PayLater, agenda berlibur baik secara solo, bersama teman dekat, hingga agenda kumpul keluarga besar lebih mudah diwujudkan.

Fasilitas potongan harga ini dapat dinikmati di berbagai jaringan hotel pilihan di beberapa wilayah Indonesia berikut:

The Trans Luxury Hotel Bandung

The Trans Resort Bali

Ibis Bandung Trans Studio

Fashion Hotel Legian

Four Star by Trans Hotel

Aston Tanjung Pinang Hotel & Conference Center

Trans Hotel Jakarta

Trans Hotel Surabaya

Seluruh benefit dari Allo PayLater dapat langsung dinikmati untuk mendapatkan pengalaman menginap di hotel idaman dengan proses yang praktis dan harga terjangkau.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Honest Financial Technologies (Honest Card) meluncurkan fitur pembayaran QRIS MPM (Merchant Presented Mode) dalam penggunaan kartu kredit untuk transaksi sehari-hari.

Director of Operations Honest Panji Puntadewa menegaskan peluncuran itu adalah misi Honest Card untuk menghadirkan akses kredit yang lebih mudah dijangkau, lebih transparan, dan relevan bagi sektor-sektor masyarakat yang saat ini masih mengalami kesulitan.

“Nah, dan saya rasa juga kita semua aware bahwa saat ini QRIS adalah salah satu metode pembayaran yang sudah sangat luas dipakai di Indonesia,” katanya dalam Media Gathering Launching Honest QRIS di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Panji turut menekankan bahwa inovasi QRIS ini tidak dimaksudkan untuk mengubah cara masyarakat bertransaksi, karena QRIS sudah awam dan sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Dengan Honest meluncurkan fitur QRIS ini, berarti ada pilihan, tambahan pilihan bagi masyarakat saat bertransaksi menggunakan QRIS. Salah satu misi Honest lain adalah bagaimana bisa mendukung pembentukan pola untuk kredit yang sehat, yang bertanggung jawab, yang aman,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Co-Founder Honest dan President Commissioner Will Ongkowidjaja berharap dengan Honest QRIS MPM, pengguna tetap scan QRIS yang sama, tetapi sumber dananya berasal dari limit kartu kredit, bukan saldo tabungan.

Will melanjutkan, dengan memanfaatkan jangkauan luas lebih dari 43,06 juta merchant QRIS di seluruh Indonesia, limit kartu kredit Honest kini dapat digunakan di lebih banyak titik transaksi. Mulai dari pusat perbelanjaan hingga pelaku UMKM di berbagai pelosok negeri.

“Selain memperluas penerimaan, Honest QRIS MPM juga memberikan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan pengguna. Seluruh transaksi QRIS tercatat dalam satu tagihan bulanan yang transparan,” katanya.

Dengan demikian, imbuhnya, fitur anyar ini dapat memudahkan pengguna memantau dan mengelola pengeluaran harian tanpa harus tersebar di berbagai rekening atau e-wallet.

“Melalui Honest QRIS MPM, kami ingin membantu pengguna mengelola pengeluaran sehari-hari dengan lebih terstruktur dan terkontrol,” jelas Will.

JAKARTA - Tradisi berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan orang terdekat selalu menjadi bagian penting dari perayaan Lebaran . Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Lebaran, banyak masyarakat juga memanfaatkan momen ini untuk berbagi dengan kerabat.

Namun, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, tidak semua orang dapat merayakan Lebaran bersama orang-orang tersayang. Beruntung, perkembangan layanan keuangan digital kini mempermudah masyarakat untuk tetap berbagi kebahagiaan dan menjaga silaturahmi, bahkan dari jarak jauh. Fakta OJK Bikin Ngeri! Cuma 66% Gen Z Paham Keuangan, OVO Garap Mahasiswa UI & UGM

Momentum Ramadan juga kerap menjadi periode dengan peningkatan transaksi digital tertinggi di Indonesia, seiring meningkatnya aktivitas berbagi, belanja kebutuhan Lebaran, hingga pengiriman uang kepada keluarga dan kerabat. Berbagai fitur transaksi digital kini membuat proses berbagi hingga mengatur pengeluaran Lebaran menjadi lebih praktis. Hal ini juga sejalan dengan tren meningkatnya penggunaan pembayaran digital di Indonesia yang semakin menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

Menjawab kebutuhan tersebut, OVO (PT Visionet Internasional) menghadirkan berbagai fitur yang memudahkan masyarakat dalam mengelola transaksi keuangan sehari-hari, termasuk saat momentum Lebaran. Melalui berbagai fitur transaksi digitalnya, OVO membantu masyarakat mengirimkan uang secara praktis, memenuhi berbagai kebutuhan Hari Raya, hingga mengatur pengeluaran dengan lebih mudah, bahkan bagi keluarga yang terpisah oleh jarak. Bukan sekadar dompet digital, OVO menghadirkan solusi nyata agar dana yang dimiliki dapat dikelola dengan lebih cerdas melalui ekosistem yang terintegrasi.

Jelang Hari Raya, setiap pengguna dapat merasakan manfaat maksimal lewat berbagai fitur yang memudahkan. Ini dia lima cara bagaimana OVO mempermudah urusan finansial menjelang Hari Raya.

Pertama, ‘Salam Tempel’ Digital Antar Kota. Tidak sempat mudik atau punya keponakan yang sangat banyak? Pengguna kini dapat mengirim uang secara instan melalui layanan transfer digital cukup dengan menggunakan nomor ponsel penerima. Cukup masukkan nomor ponsel, saldo dapat terkirim instan sebagai "salam tempel" ke keluarga di seluruh penjuru Indonesia tanpa biaya admin (sesama OVO). Lebaran tetap meriah, silaturahmi tetap terjaga.

Kedua, Kirim Pulsa untuk Orang Tua atau Saudara. Pastikan komunikasi tidak terputus saat malam takbiran dan saat Lebaran. Melalui aplikasi OVO, siapapun bisa langsung mengisikan pulsa atau paket data untuk nomor ponsel orang tua atau keluarga tercinta hanya dalam hitungan detik. Video call lancar, rindu pun terbayar.

Ketiga, Top-up Uang Elektronik agar Perjalanan Mudik Lebih Lancar. Perjalanan mudik kini semakin praktis dengan penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol maupun transportasi umum. Melalui aplikasi OVO, pengguna dapat dengan mudah melakukan top-up kartu Mandiri e-money kapan saja dan di mana saja, sehingga perjalanan menuju kampung halaman tetap lancar tanpa harus antre atau khawatir kehabisan saldo.

Keempat, Jajanin Saudara, Bayarnya Praktis Pakai QRIS. Momen kumpul keluarga belum lengkap tanpa berbagi kebahagiaan, termasuk mentraktir makanan atau camilan favorit. Dengan QRIS OVO yang telah terhubung dengan lebih dari 3 juta merchant di lebih dari 400 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, pengguna dapat melakukan pembayaran cukup dengan scan QR. Praktis, cepat, dan tetap nyaman digunakan di berbagai tempat, mulai dari warung hingga pusat perbelanjaan.

Kelima, Sisa Dana Lebaran Bisa Jadi Tabungan. Setelah berbagai kebutuhan Hari Raya terpenuhi, sisa dana yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih bijak. Melalui OVO Nabung by Superbank, pengguna dapat menyimpan dana dengan bunga hingga 5% per tahun Ini adalah cara sederhana untuk mulai membangun kebiasaan menabung setelah Lebaran.

OVO berkomitmen agar berbagai fitur transaksi digitalnya dapat dinikmati semua kalangan, mulai dari anak muda hingga orang tua. Untuk membantu pengguna memahami berbagai layanan yang tersedia, informasi mengenai fitur, cara penggunaan, serta berbagai tips transaksi digital dapat diakses melalui kanal informasi resmi OVO serta akun media sosial resmi OVO di TikTok dan Instagram yang membagikan berbagai informasi serta tips "life hacks" finansial selama musim mudik.

Dalam mengelola keuangan selama momentum Lebaran, OVO turut mendukung masyarakat memanfaatkan dana yang dimiliki secara lebih praktis dan bijak. Melalui OVO, teknologi bukan lagi hambatan, melainkan jembatan yang memudahkan berbagai kebutuhan finansial, mulai dari berbagi kebahagiaan hingga mempersiapkan tabungan usai Lebaran. Dengan sistem keamanan berlapis serta berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia, OVO memastikan setiap transaksi selama musim Lebaran berlangsung aman, nyaman, dan transparan.

Bisnis.com, JAKARTA – Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2025, terdapat lebih dari 64 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, UMKM memegang peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di tengah percepatan transformasi digital, akses terhadap sistem pembayaran digital yang andal dan terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing UMKM.

Menanggapi kebutuhan tersebut, PT iForte Payment Infrastructure (iFortepay), anak usaha PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), mendukung UMKM melalui layanan acquiring QRIS yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh QRIS tanpa persyaratan membuka rekening baru.

“Inisiatif ini membuka akses pembayaran digital yang lebih inklusif, memudahkan transaksi, dan mempercepat adopsi ekonomi digital di kalangan UMKM," ujar CEO iFortepay Valerino Wijaya.

Dia mengatakan langkah itu karena melihat masih banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan akses karena hambatan administratif. iFortepay hadir sebagai solusi yang mempermudah proses tersebut agar dapat membantu UMKM berkembang secara berkelanjutan.

Upaya pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan digital, banyak UMKM masih terkendala proses pendaftaran yang rumit dan persyaratan administratif yang ketat. Kondisi ini menghambat mereka untuk memanfaatkan berbagai metode pembayaran nontunai yang kini menjadi preferensi konsumen.

Sebagai bagian dari upaya mendukung tumbuh kembang UMKM, iFortepay menyederhanakan proses pembuatan QRIS dengan hanya memerlukan KTP, foto selfie dengan KTP, dan informasi dasar usaha.

Melalui platform iFortepay, pelaku usaha akan mengelola transaksi secara real-time dengan pilihan QRIS statis maupun dinamis, didukung struktur biaya yang kompetitif serta berbagai metode pembayaran on the spot.

Seluruh transaksi mulai dari status dibuat, masuk, hingga pending dapat dipantau langsung melalui aplikasi, sekaligus dilengkapi fitur pengunduhan laporan keuangan.

“UMKM membutuhkan solusi pembayaran yang tidak rumit, transparan, dan terjangkau. iFortepay hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut, agar pelaku usaha lokal bisa fokus mengembangkan bisnisnya tanpa terbebani proses teknis yang kompleks, ” tambah Valerino Wijaya.

Saat ini, iFortepay melayani merchant segmen UMKM sebagai kontributor terbesar, dengan transaksi hingga 1,2 juta per bulan.

Pada fase awal implementasi produk, iFortepay menargetkan pertumbuhan transaksi hingga lima kali lipat pada 2026, seiring meningkatnya adopsi merchant dan preferensi terhadap pembayaran digital.

Dengan pengalaman sejak tahun 2015, iFortepay menghadirkan sistem single point of contact yang mengintegrasikan lebih dari 20 metode pembayaran termasuk kartu kredit, direct debit, virtual account, e-wallet, dan QRIS.

Pelaku usaha dapat menerima pembayaran dari berbagai platform seperti OVO, DANA, LinkAja, serta seluruh aplikasi mobile banking di Indonesia.

Selain melayani UMKM dan bisnis lokal, iFortepay juga berkontribusi sebagai penyedia infrastruktur pembayaran pendukung bagi sejumlah perusahaan, termasuk XLSMART, Blibli, BCA Finance, tiket.com, dan BIMC Hospital, sebagai bagian dari ekosistem pembayaran digital terintegrasi.

PENANG, KOMPAS.com - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran bagi warga negara Indonesia (WNI) yang bertransaksi di Malaysia.

Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) Penang Wanton Saragih mengatakan, dorongan penggunaan QRIS bertujuan memberikan kemudahan dan keamanan transaksi bagi WNI, khususnya yang berkunjung di Penang, Kedah, dan Perlis, yang menjadi wilayah kerja KJRI Penang.

"Kita harus memanfaatkan QRIS. Ini untuk memudahkan warga kita yang melakukan transaksi pembayaran di sini. Jadi lebih hemat, lebih mudah, lebih secure (aman)," ujarnya saat ditemui Kompas.com di Penang, Malaysia beberapa waktu lalu, ditulis pada Senin (15/12/2025).

Selain lebih aman karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, pembayaran menggunakan QRIS juga lebih murah ketimbang menggunakan kartu debit/kredit, ataupun melakukan penukaran uang di money changer.

Menurut data Bank Indonesia (BI), rata-rata kurs transaksi menggunakan QRIS di Malaysia pada tahun ini tercatat sebesar Rp 3.880.

Sementara itu, kurs transaksi dengan kartu debit/kredit sebesar Rp 3.930, dan kurs jual di money changer mencapai Rp 3.990.

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Malaysia untuk memanfaatkan QRIS, terutama saat berada di Penang yang menjadi salah satu destinasi favorit WNI, baik untuk keperluan pariwisata maupun layanan kesehatan.

"Biaya konversi money changer itu besar. Kalau QRIS, fee-nya kecil dan sudah dipatok (oleh BI). Jadi lebih murah, lebih aman, dan tidak perlu bawa uang fisik," ucap Wanton.

Penggunaan QRIS di Malaysia didukung adanya kerja sama QR Cross Border Payment Indonesia-Malaysia sejak Mei 2023.

WNI dapat bertransaksi menggunakan rupiah hanya dengan memindai QR DuitNow (QR standar bank sentral Malaysia) yang ada pada merchant di Malaysia, melalui aplikasi perbankan Indonesia di ponsel pintar (smartphone).

Sejumlah rumah sakit di Penang tercatat telah menerima pembayaran menggunakan QRIS, seperti Northern Heart Hospital dan Island Hospital. Selain itu, berbagai farmasi, kafe, dan gerai ritel lainnya juga telah mengadopsi sistem pembayaran QR lintas negara ini.

Dengan batas transaksi hingga Rp 10 juta per sekali pembayaran dan dapat dilakukan dua kali dalam sehari, QRIS dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan seperti medical check-up, tanpa harus repot menghitung kebutuhan uang tunai sejak dari Indonesia.

Wanton menambahkan, penggunaan QRIS juga memiliki dampak positif bagi perekonomian nasional. Transaksi QRIS tetap tercatat dalam sistem perbankan Indonesia, sehingga aliran dana tidak sepenuhnya berpindah ke luar negeri.

"Ini untuk kepentingan perekonomian nasional juga, karena kita menggunakan perangkat sistem keuangan Indonesia," kata da.

Menurut Wanton, KJRI Penang telah aktif mengkampanyekan penggunaan QRIS sejak 2024. Harapannya semakin banyak pelaku usaha di wilayah kerjanya yang menerapkan sistem pembayaran tersebut guna mendukung kemudahan WNI bertransaksi di Malaysia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Metode pembayaran QRIS Tap milik Nobu Bank kini bisa digunakan di LRT Jakarta.

QRIS Tap adalah salah satu metode pembayaran tiket perjalanan pada seluruh gate stasiun LRT Jakarta. Inovasi ini memungkinkan penumpang cukup melakukan tap menggunakan ponsel di gate masuk, tanpa lagi memerlukan kartu isi ulang.

Nobu Bank menyatakan konsisten menghadirkan transformasi pembayaran digital di sektor transportasi publik.

Dengan teknologi NFC (Near Field Communication), QRIS Tap memberikan pengalaman transaksi yang cepat, aman, dan langsung terhubung ke rekening bank pengguna.

Penumpang cukup menempelkan ponsel pada perangkat pembaca di gate, dan transaksi selesai dalam hitungan detik, tanpa perlu khawatir saldo kartu elektronik habis atau harus mengisi ulang di lokasi.

Setelah sebelumnya sukses diterapkan pada layanan bus Damri dan pengelolaan parkir, implementasi QRIS Tap di LRT memperkuat posisi Nobu Bank sebagai institusi finansial yang paling siap mendukung integrasi QRIS Tap di berbagai moda transportasi lainnya, termasuk MRT, BRT, kereta komuter, hingga transportasi daerah.

Direktur Nobu Bank Steve Marciano Joe, menegaskan komitmen perseroan dalam mendukung digitalisasi transportasi nasional.

“Nobu Bank siap menjadi mitra strategis bagi berbagai operator transportasi yang ingin mengimplementasikan QRIS Tap. Pengalaman integrasi yang telah berhasil di Damri, pengelola parkir dan LRT Jakarta menunjukkan bahwa teknologi kami siap untuk diterapkan secara luas di berbagai moda transportasi," kata Steve dalam siaran pers, Kamis (4/12/2025).

"Kami percaya bahwa kemudahan pembayaran digital adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Indonesia," tuturnya.

”Kami mengambil langkah besar dalam memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi penumpang kami dan kami mengapresiasi dukungan Nobu Bank dalam merealisasikan penggunaan QRIS Tap di LRT Jakarta. Meski demikian, QRIS Tap di LRT Jakarta tetap dapat diakses melalui berbagai perbankan lain serta dompet digital (e-wallet) yang mendukung QRIS, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih luas bagi penumpang,” imbuh Steve.

Dengan kesiapan teknologi dan infrastruktur yang kuat, Nobu Bank membuka peluang kolaborasi dengan operator transportasi lainnya untuk mempercepat transformasi digital sektor mobilitas.

Solusi QRIS Tap menghadirkan efisiensi operasional, biaya yang lebih ringan, dan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari perayaan peluncuran ini, Nobu Bank menghadirkan promo spesial. Penumpang LRT yang menggunakan aplikasi nobu Go dapat menikmati perjalanan dengan QRIS Tap hanya Rp 1.

Promo ini menjadi cara Nobu Bank memperkenalkan langsung kepraktisan teknologi terbaru sekaligus memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat pengguna transportasi publik.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Ciplis Gema Qori’ah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

MASIH ingatkah pada bulan Maret 2025, Amerika Serikat melalui kantor perwakilan dagang United State Trade Representative (USTR) telah mempersoalkan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dinilai tak transparan? Sontak, isu ini membuncahkan ragam opini.

Salah satunya adalah memandang protes tersebut sebagai bentuk intervensi independensi ekonomi Indonesia, yang memiliki kedaulatan penuh mengatur sistem pembayaran digitalnya untuk pasar domestik. AS menilai bahwa QRIS sebagai penghambat sistem perdagangan (trade barrier) dan tidak memberi kesempatan AS dalam proses integrasi sistem pembayaran tersebut.

Demikian halnya penilaian AS atas sistem pembayaran domestik dan jaringan switching, gerbang pembayaran nasional (GPN) yang membatasi kepemilikan saham asing dan tidak bisa membangun infrastruktur switching sendiri untuk pemrosesan transaksi domestik. Singkatnya, volume pengguna sistem pembayaran visa dan mastercard makin terkikis. Pendapatan AS dari jaringan pembayaran pemrosesan internasional makin turun dari pasar domestik Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa lanskap sistem pembayaran digital Indonesia mengalami akselerasi luar biasa dalam transformasi digital sistem pembayaran dalam satu dekade ini. Mulai masifnya digitalisasi kanal perbankan hingga adopsi QRIS di warung-warung kecil, geliat inovasi ini bukan hanya soal kecepatan teknologi, tapi kian menyentuh denyut nadi ekonomi keseharian masyarakat.

Namun, di balik euforia ini, terdapat sebuah pertanyaan besar yang tidak boleh diabaikan, apakah kita cukup siap menghadapi risiko yang menyertainya? Bank Indonesia, melalui kerangka besar Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan 2030, tampaknya memahami tantangan ini. Gagasan dasarnya jelas, sistem pembayaran harus inovatif, efisien dan inklusif, tetapi juga aman, stabil, dan berdaulat. Dengan kata lain, kita tidak boleh jatuh ke dalam jebakan kecepatan, melainkan harus berlari sambil menjaga keseimbangan.

Transformasi digital dalam sistem pembayaran Indonesia tumbuh sangat cepat. Transaksi digital kini mencapai Rp. 60.300 triliun, atau hampir tiga kali Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Lebih dari 90 persen bank umum telah memiliki kanal digital. Rasio inklusi keuangan pun terus meningkat, mencapai 88,7 persen menurut data Susenas 2023. Namun, yang paling menarik adalah peran generasi muda, Gen Y dan Z, yang kini menjadi penggerak utama ekonomi digital.

Mereka tidak hanya akrab dengan pembayaran mobile dan QR, tetapi juga mulai menyentuh teknologi masa depan seperti augmented reality (AR), virtual reality (VR), hingga pembayaran berbasis biometric dan aset kripto. Bahkan Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia untuk jumlah pengguna kripto di usia 16–64 tahun. Angkanya melonjak dari 3,6 juta pada Januari 2021 menjadi 16,2 juta pada September 2022, sebuah lompatan 350 persen dalam waktu kurang dari dua tahun.

Adopsi inovasi semacam ini menciptakan peluang luar biasa, mulai dari efisiensi biaya transaksi hingga kemudahan aktivitas ekonomi lintas batas. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa laju inovasi yang terlalu cepat berpotensi menciptakan kesenjangan digital dan kerentanan struktural, terutama bagi pelaku ekonomi mikro yang belum tersentuh literasi teknologi.

Risiko yang Meningkat

Di balik kilau inovasi, sejumlah tantangan besar mulai tampak. Kejahatan siber, penipuan digital, hingga risiko shadow banking akibat belum terhubungnya bank dan non-bank secara sistemik adalah masalah nyata. Bahkan, stabilitas infrastruktur utama seperti Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) masih perlu terus diperkuat untuk memastikan keandalan layanan yang sudah menjadi tulang punggung pembayaran digital nasional. Tantangan ini semakin kompleks ketika kita berbicara dalam konteks global.

Sistem pembayaran internasional seperti SWIFT, Visa dan Mastercard, yang selama ini menjadi jalur utama transaksi antarnegara, berpotensi digunakan sebagai instrumen sanksi oleh negara tertentu. Kasus Rusia dan Iran membuktikan bahwa sistem pembayaran dapat dijadikan alat politik untuk mengisolasi negara dari jaringan keuangan global.

Dalam konteks ini, kedaulatan sistem pembayaran bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut dimensi strategis negara. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti pengembangan QRIS, GPN dan eksplorasi Rupiah Digital adalah bentuk nyata dari upaya untuk mengamankan kepentingan nasional. Selain memperkuat posisi Indonesia di tengah arsitektur keuangan global yang terus berubah.

Penanganan risiko perkembangan teknologi dalam sistem keuangan, perlu adanya integrasi kebijakan antar stakeholder. Di antaranya, Bank Indonesia mempunyai otorisasi menetapkan regulasi keamanan sistem pembayaran, Ototiras Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang mengatur dan mengawasi perilaku pelaku industri keuangan, penyedia jasa pembayaran sebagai penyedia teknologi (enkripsi, OTP, fraud detection, memonitor transaksi real time), pemerintah sebagai pemberi kepastian hukum dan koordinator antar otoritas sistem pembayaran, industri teknologi dan keamanan siber serta pelaku usaha (merchant).

Menjawab Tantangan

Gelombang inovasi digital akan semakin masif berkembang kedepan. Namun yang perlu kita pastikan adalah mengarahkan dan mengawalnya agar sejalan tujuan nasional. Geraknya harus beriringan dengan dengan prinsip keamanan, stabilitas, dan inklusi. Melalui SPI 2030, Bank Indonesia telah merumuskan berbagai inisiatif strategis, mulai dari penguatan infrastruktur (BI-FAST, RTGS Gen III), konsolidasi industri antara bank dan non-bank, hingga peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen.

Selain itu, upaya penguatan integritas data, interoperabilitas antar sistem, serta pemanfaatan teknologi seperti ISO 20022, AI, dan cybersecurity juga digalakkan. Kita harus memastikan bahwa seluruh inovasi yang berpotensi digunakan secara masif akan menjadi standar nasional, bukan sekadar fitur eksklusif milik pelaku besar. Dengan begitu, persaingan usaha bisa tetap sehat, akses semakin luas, dan risiko bisa diminimalisasi.

Bank Indonesia juga memahami pentingnya konektivitas lintas negara. Inisiatif seperti Regional Payment Connectivity (RPC) di ASEAN, serta penjajakan terhadap CIPS (Cross-Border Interbank Payment System – Tiongkok) dan SPFS (System for Transfer of Financial Messages – Rusia), menunjukkan bahwa Indonesia ingin berdaulat secara teknologi, tidak tergantung penuh pada payment rail Barat yang kerap terikat pada kepentingan geopolitik.

Ke depan, sistem pembayaran akan semakin terhubung, canggih, dan otonom. Kita akan melihat penggunaan machine-to-machine payment berbasis internet of things (IoT), pembayaran dengan teknologi contactless seperti near field communication (NFC) dan radio frequency identification (RFID), serta penggunaan artificial intelligence (AI) dan biometrik dalam mendeteksi tindakan penipuan atau kecurangan (fraud) secara seketika (real-time).

Namun, semua itu tidak akan berarti jika masyarakat tidak memahami teknologi tersebut, tidak mempercayainya, atau malah menjadi korban eksploitasi. Oleh karena itu, transformasi ini tidak bisa hanya menjadi agenda bank sentral atau pelaku industri besar, tetapi harus menjadi proyek bersama seluruh elemen bangsa: regulator, industri, akademisi, media, dan masyarakat. Investasi pada literasi digital, penguatan perlindungan data pribadi, dan akses inklusif terhadap layanan pembayaran digital harus menjadi bagian dari kebijakan nasional. Karena di era digital, kepercayaan adalah mata uang utama.

Menuju Sistem Pembayaran Berdaulat

Kini, sistem pembayaran bukan lagi sekadar infrastruktur ekonomi, tetapi telah menjadi tulang punggung kedaulatan digital sebuah negara. Maka, arah kebijakan ke depan harus mampu menavigasi kompleksitas geopolitik, kecepatan teknologi, dan perlindungan publik secara bersamaan. Kita butuh regulasi yang progresif namun tidak sembrono, dan inovasi yang berani tapi tetap berpihak pada rakyat.

Dengan mengandalkan jaringan pemrosesan domestik, standar QR nasional, serta pengelolaan data yang berada di wilayah hukum nasional, negara dapat mengurangi ketergantungan pada sistem asing yang rawan terhadap risiko dan biaya yang kurang efisien. Lebih jauh, penguatan sistem pembayaran berdaulat memberi ruang tumbuh bagi inovasi lokal dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Ekosistem yang dibangun secara mandiri, akan berdampak pada biaya transaksi lebih murah, integrasi data lebih kuat dan cepat serta koordinasi kebijakan moneter maupun stabilitas sistem keuangan lebih efektif.

Dengan fondasi ini, negara memiliki peluang besar untuk mendorong ekonomi digital yang lebih mandiri, kompetitif dan berkelanjutan. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan memiliki sistem pembayaran yang modern, efisien dan inklusif, tetapi juga menjadi teladan global tentang bagaimana negara berkembang mampu menjaga kedaulatan digitalnya, namun tetap terbuka terhadap dinamika perubahan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penggunaan QRIS bukanlah sesuatu yang aneh sekarang. Mulai dari pedagang di pinggir jalan hingga pusat pembayaran telah menggunakan metode tersebut.

Namun masyarakat perlu hati-hati karena adanya modus penipuan dengan menggunakan QRIS palsu. Kode QR akan meniru identitas pedagang, jenis barang dan jumlah transaksi.

QRIS palsu itu akan membuat korban tak sadar telah mengirimkan uang bukan ke pihak yang dituju, melainkan pada para penipu.

Ditemui beberapa waktu lalu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Fillianingsih Hendarta mengatakan hal ini jadi tanggung jawab bersama. Misalnya pedagang punya dua tanggung jawab untuk mencegah penipuan tersebut.

Salah satunya memastikan gambar QRIS untuk membayar selalu dalam pengawasannya. Selain itu mengawasi proses transaksi dengan QRIS, baik dari scan gambar dan mesin EDC.

Selain itu, pedagang juga perlu memeriksa status tiap pembayaran. Misalnya memastikan telah mendapatkan notifikasi pembayaran yang dikirimkan pada merchant.

Pembeli atau masyarakat juga punya tanggung jawab dalam transaksi QRIS. Yakni memastikan QRIS yang dia scan memang memiliki nama yang sama dengan merchant yang memang akan dituju.

"Namanya benar, jangan misalnya yayasan apa, tetapi namanya toko onderdil. Tidak pas," jelasnya.

Fillianingsih memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan pada aktivitas transaksi QRIS ini.

"Di BI dan ASPI kita selalu melakukan pengawasan terhadap PJP QRIS dan terhadap perlindungan konsumen. Jadi itu tanggung jawab kita bersama," pungkasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — DOKU, platform fintech pembayaran dan dompet digital besutan PT Nusa Satu Inti Artha, mencatatkan kinerja positif untuk transaksi pembayaran pada semester I/2025.

Chief Executive Officer DOKU Chris Yeo menyampaikan, transaksi pembayaran DOKU pada paruh pertama 2025 tumbuh 80% secara tahunan (year on year/YoY).

“Pada semester pertama 2025, yaitu kuartal pertama dan kedua, pertumbuhan kami telah mencapai 80% dari tahun ke tahun dalam hal jumlah transaksi,” kata Chris dalam kunjungannya ke Wisma Bisnis Indonesia, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

Dari segi bauran pembayaran, Chris mengungkap bahwa sebagian besar dilakukan melalui akun virtual (virtual accounts/VA) yakni sebesar 45% dari total transaksi pembayaran pada semester I/2025, menunjukkan bahwa VA masih menjadi metode pembayaran terpopuler di kalangan masyarakat.

Posisi selanjutnya ditempati oleh Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebesar 25%. Khusus untuk QRIS, dia mengungkapkan bahwa pembayaran melalui metode ini mengalami pertumbuhan pesat yakni mencapai 12 kali lipat secara tahunan. Posisi berikutnya ditempati oleh e-money yakni sebesar 12% dan metode pembayaran lainnya sebesar 18%.

“Bagi kami, transaksi QRIS tumbuh 12 kali lipat dari tahun ke tahun. Jadi kami melihat banyak potensi pertumbuhan lebih lanjut untuk itu,” ujarnya.

Dalam beberapa tahun ke depan, industri pembayaran masih menjadi fokus bisnis DOKU. Chris mengatakan, pihaknya masih melihat banyak potensi dalam social payments, B2B payments, cross-border payments, dan AI/Agnetic payments.

Untuk mencapai beberapa hal tersebut, DOKU terus melakukan inovasi produk berkelanjutan, bekerja sama dengan banyak mitra, hingga membantu mendukung tujuan inklusi keuangan Indonesia melalui kerja sama dengan UKM di Tanah Air.

Sebagai pelaku industri pembayaran, Chris menekankan pentingnya bagi perusahaan untuk tetap fokus pada bisnis yang dijalankan agar perusahaan dapat melayani para pengguna layanan DOKU dengan baik.

“Itulah hal yang kami nantikan dan akan kami fokuskan tahun ini dan tahun depan,” ujarnya.

DOKU pertama kali diluncurkan pada 2007 di Bali. Awalnya, DOKU merupakan perusahaan pembayaran elektronik dan manajemen risiko.

Pada 2010, manajemen melakukan re-branded menjadi DOKU, perusahaan fintech pembayaran yang menyediakan solusi pembayaran inovatif, andal, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan bisnis.

Seiring perkembangannya, pada 2013 terdapat peluncuran DOKU e-wallet untuk konsumer. Pada 2021 korporasi memperoleh investasi strategis, yakni pendanaan US$32 juta dari Apis Partners, private equity dari Inggris melalui Apis Growth Fund II yang disponsori Apis Partners LLP.

Setelah itu, pada 2022 DOKU mengakuisisi senangPay untuk ekspansi regional dan menjangkau lebih banyak usaha kecil dan menengah (UKM).