Penurunan harga TBS ditingkat petani tersebut perlu menjadi perhatian serius, karena harga CPO dunia maupun harga acuan di Sumatera Barat stabil

Dharmasraya (ANTARA) - Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani meminta pabrik kelapa sawit (PKS) tidak menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit secara sepihak dengan alasan penyesuaian regulasi baru yang belum diterapkan.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat imbauan nomor 500.8/88/DISTAN-2026, tanggal 26 Mei 2026 guna menyikapi laporan masyarakat terkait penurunan harga TBS sawit tingkat petani berkisar antara Rp600 hingga Rp1.100 per kilogram

Ia di Pulau Punjung, Rabu, mengatakan mengacu harga CPO dunia dan penetapan harga TBS Sumatera Barat periode IV Mei 2026 seharusnya harga TBS sawit relatif stabil tanpa penurunan signifikan.

"Penurunan harga TBS ditingkat petani tersebut perlu menjadi perhatian serius, karena harga CPO dunia maupun harga acuan di Sumatera Barat stabil," katanya.

Bupati menegaskan penurunan harga yang signifikan tidak mencerminkan situasi pasar yang sebenarnya, mengingat kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam yang diumumkan pemerintah pusat masih berada dalam masa transisi hingga Januari 2027

Menurut dia kebijakan Presiden terkait tata kelola ekspor SDA dan produk turunannya yang akan ditindaklanjuti PT DSI BUMN merupakan keputusan yang baik untuk seluruh pihak, baik negara, korporasi dan petani sawit guna menghindari manipulasi harga ekspor

"Bahkan kebijakan mandatori B50 pada Juli 2026 justru memperkuat serapan CPO ke depannya," katanya.

Ia mengatakan kemitraan dalam penetapan harga TBS secara berkala telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Permentan Nomor 1 Tahun 2018, Permentan Nomor 13 Tahun 2024, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2020.

Oleh sebab itu, kata dia pembelian TBS petani harus menggambarkan harga pasar perdagangan CPO dan turunannya yang berpedoman pada harga berkala yang ditetapkan di Sumatera Barat.

Ia juga menegaskan larangan praktik persengkokolan harga yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

“Stabilitas harga sawit merupakan kunci keberlanjutan ke depan. Kepatuhan terhadap regulasi oleh seluruh pemangku kepentinganmenjadi hal yang wajib dalam masa transisi kebijakan nasional ini,” ujar dia menegaskan.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan terus melakukan pengawasan terhadap penetapan harga TBS di daerah, serta akan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran atau praktik manipulasi harga yang merugikan petani, kata dia

Surat imbauan tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Barat, DPRD Dharmasraya, Kapolres, Kejaksaan, Dandim 0310 Sawahlunto/Sijunjung, serta camat dan wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya.

Adapun perusahaan yang menjadi sasaran himbauan di antaranya PT Dharmasraya Sawit Lestari, PT Tidar Kerinci Agung, PT Hamparan Kemilau Indah, PT Salago Makmur Plantation, PT Sumbar Andalas Kencana, PT Bina Pratama Sakato Jaya, dan PT Dharmasraya Lestarindo.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Ketua yang menangani perkara penyiraman air keras Andrie Yunus, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto meminta Oditur Militer segera menghadirkan Andrie sebagai saksi persidangan.

Hal itu disampaikan saat sidang perdana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026). Mulanya oditur menyampaikan telah mengirim surat ke Andrie Yunus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebanyak dua kali.

Pertama pada 27 Maret 2026 dan mendapat balasan pada 31 Maret 2026, yang menyatakan bahwa Andrie tidak bisa hadir karena masih melakukan perawatan intensif.

"Pada intinya bahwa belum memungkinkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban sehingga kami tidak dapat memenuhi permohonan untuk menghadirkan Saudara Andrie Yunus," kata oditur.

Kemudian pada panggilan kedua di tanggal 3 April 2026 dan dijawab oleh LPSK 16 April 2026, disampaikan bahwa Andrie masih belum bisa hadir karena perlu perawatan medis baik fisik maupun psikis di RSCM.

Hakim Ketua Fredy menjelaskan, oditur harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan Andrie sebagai saksi. Sebab, keterangan dari Andrie dinilai belum terlalu lengkap.

Kehadiran Andrie Yunus dalam sidang juga agar masyarakat mengetahui kondisi terkini dari Wakil Koordinator KontraS itu. Fredy turut mengingatkan bahwa seorang saksi atau ahli yang terus mangkir dari persidangan dapat dikenakan pidana.

"Kan sekarang sudah di LPSK kan ya berarti koordinasi lebih mudah. Kalau misalnya didampingi LPSK juga tidak masalah karena itu menjadi hak saksi untuk didampingi LPSK pada saat persidangan," jelas Fredy.

Dia melanjutkan, jika Andrie tidak bisa hadir secara langsung, Andrie dapat hadir sidang melalui daring. Fredy menegaskan jika Oditur tak bisa menghadirkan saksi, maka hakim akan melakukan upaya paksa untuk menghadirkan Andrie.

"Saya minta untuk diupayakan, nanti kalau oditur tidak mampu, berarti majelis hakim dalam ini hakim ketua menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan paksa saksi dengan penetapan," ucap Fredy.

Pada sidang perdana ini, para Terdakwa dihadirkan, yakni Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko (ES), Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (BHW), Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP), Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka (SL).

Keempat terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dari oditur. Alhasil, sidang akan dilanjutkan pada 6 Mei atau 7 Mei 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dalam sidang, mereka didakwa melanggar Pasal 469 ayat 1 subsider Pasal 468 ayat 1 lebih subsider Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1.

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta adanya bagian hak pengelolaan melalui skema participating interest atas temuan cadangan minyak dan gas raksasa di lepas pantai Blok Ganal.

"Kami akan meminta alokasi pengelolaan ini karena seluruh infrastruktur penunjang berada di wilayah Kaltim," ujar Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto di Samarinda, Jumat.

Penemuan di Sumur Geliga dan Sumur Gula tersebut memiliki potensi cadangan lebih dari tujuh triliun kaki kubik gas serta 375 juta barel minyak.

Walaupun lokasi temuan berada di atas 12 mil laut atau di luar kewenangan daerah, Pemprov Kaltim tetap memperjuangkan keterlibatan perusahaan daerah.

"Dasar permohonan ini adalah keberadaan infrastruktur pendukung migas yang secara geografis berada di Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim," jelas Bambang.

Pemerintah daerah dikabarkan telah mendapatkan respons positif berupa tawaran pengelolaan guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor energi.

Temuan ini merupakan hasil eksplorasi perusahaan asal Italia, ENI, yang mengoperasikan Wilayah Kerja Ganal dengan porsi kepemilikan 82 persen.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa penemuan ini merupakan anugerah besar bagi ketahanan energi nasional di tengah kondisi dunia saat ini.

Bahlil optimistis produksi gas dari blok tersebut akan melonjak signifikan dari 700 MMSCFD menjadi 2.000 MMSCFD pada tahun 2028.

Target produksi tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga menyentuh angka 3.000 MMSCFD pada tahun 2030 untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Proyek ini akan menggunakan fasilitas produksi terapung (FPSO) baru dengan kapasitas mencapai satu miliar kaki kubik gas per hari.

Selain fasilitas baru, operasional di Blok Ganal juga akan memanfaatkan infrastruktur eksisting seperti Kilang LNG Bontang untuk mempercepat monetisasi.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani meminta jajaran di daerah segera menggelar operasi pasar guna mengatasi kelangkaan dan menjaga stabilitas MinyaKita agar sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter.

"Nah ini sudah kami tekankan kepada seluruh teman-teman yang ada di daerah untuk melaksanakan operasi pasar terkait beras. Termasuk juga melaksanakan operasi pasar terkait MinyaKita," kata Rizal ditemui usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.

Langkah tersebut diambil setelah muncul keluhan masyarakat terkait harga MinyaKita yang dijual di atas harga eceran tertinggi di berbagai daerah.

Menurut dia, Bulog telah menggelar rapat evaluasi nasional secara daring bersama seluruh jajaran wilayah untuk membahas kondisi harga pangan termasuk beras dan minyak goreng.

Dalam rapat tersebut, salah satu fokus utama adalah memastikan stabilitas harga sembako tetap terjaga serta mengidentifikasi penyebab kenaikan harga di tingkat pasar.

Bulog kemudian menekankan kepada seluruh jajaran di daerah untuk segera melaksanakan operasi pasar baik untuk komoditas beras karena Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas itu penyumbang inflasi 0,03 persen maupun MinyaKita karena langka dan di atas HET.

Ia menegaskan pentingnya langkah tersebut sebagai respons cepat guna menekan lonjakan harga serta memastikan ketersediaan MinyaKita tetap terjaga bagi masyarakat luas.

Rizal menyebut ia juga akan memimpin langsung operasi pasar khusus MinyaKita yang dijadwalkan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat dengan prioritas wilayah DKI Jakarta.

"Targetnya Minggu ini kami akan melaksanakan operasi pasar terkait dengan MinyaKita khususnya di DKI dulu ya. Kami akan laksanakan dalam satu dua hari ini secepatnya," jelasnya.

Menurutnya, percepatan langkah itu penting untuk meredam kepanikan masyarakat sekaligus memastikan distribusi MinyaKita kembali berjalan normal di pasar.

Ia menegaskan Bulog berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui stabilisasi harga pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Bulog sebelumnya juga aktif menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru 2025/2026; Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan hasil yang cukup terkendali.

"Bulog akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat dan semaksimal mungkin untuk menjaga stabilisasi harga. Itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden," kata Rizal.

Sebelumnya Rizal mengatakan pihaknya meminta tambahan kuota MinyaKita kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengatasi kelangkaan komoditas itu yang terjadi di sejumlah pasar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal mendalami soal fakta sidang kasus suap Kemenaker Noel Ebenezer terkait isu permintaan uang Rp6 miliar oleh jaksa.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mulanya menegaskan bahwa pihaknya tidak berwenang dalam menangani kasus di KPK. Namun demikian, isu tersebut bakal didalami oleh Kejagung.

"Yang jelas itu kan KPK punya kewenangan ya. Itu kan terungkap di sidangnya KPK ya. Nanti akan menjadi masukan buat kami, apakah informasi itu betul atau tidaknya, akan kita dalami," ujar Anang di Kejagung, Selasa (3/2/2026).

Lebih lanjut, Anang menekankan bahwa pihaknya saat ini tidak menangani kasus yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

"Yang jelas Kejaksaan Agung tidak menangani perkara Ketenagakerjaan. Tidak ada," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kementerian Ketenagakerjaan, Gunawan Wibiksana mengungkap adanya permintaan uang sebesar Rp1,5 miliar oleh jaksa dari Kejagung pada sidang lanjutan kasus K3 pada Senin (2/2/2026).

Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Gunawan karena menyaksikan dan mendengar percakapan Irvian Boby Mahendra dengan Hery Sutanto terkait perkataan 'Tiarap kita Pak Direktur'

"Maksud dari "Tiarap kita Pak Dir" ini saudara yang menjelaskan, adalah sepengetahuan saya karena masuknya Kejaksaan Agung di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sehingga yang semula biasa menerima uang non teknis dari PJK3, setelah adanya 'Tiarap kita Pak Dir' tidak bisa menerima uang dari PJK3. Namun tetap meminta PJK3 merekap jumlahnya uang non teknis tersebut dari PJK3. Bisa jelaskan ini? Tolong jelaskan kalau bisa," kata Jaksa.

Gunawan membenarkan pernyataan tersebut. Jaksa kemudian mengatakan bahwa setelah pertemuan tersebut, Gunawan memperoleh cerita dari Hery bahwa korps Adhyaksa telah mengendus adanya penyelewengan penerbitan sertifikat K3.

Jaksa menyampaikan ada pertemuan empat jaksa di kantor Kemnaker di ruangan Direktur Bina Kelembagaan K3 lantai 7 gedung B Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tanggal 2 Desember 2024.

Jaksa menyebut bahwa Gunawan ditelepon oleh Aris Tri Widanto selaku pengawas ketenagakerjaan Kemenakar bahwa temannya yang seorang jaksa ingin bertemu Hery. Gunawan juga membenarkan pernyataan tersebut.

Setelah pertemuan yang berlangsung selama 2 jam, kata jaksa, Hery mengeluhkan kepada Gunawan bahwa pihak kejaksaan meminta uang. "Minta Rp1,5 M," kata Gunawan.

Jaksa menegaskan uang Rp1,5 miliar diperuntukkan bagi empat orang dari Kejaksaan Agung sehingga totalnya Rp6 miliar. Gunawan membenarkan bahwa permintaan uang oleh Jaksa merupakan keterangan dirinya.

JAKARTA - Kreator Konten Sentana Mikhael Sinaga bicara pertemuan antara Eggi Sudjana dengan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo beberapa waktu lalu. Mikhael membenarkan Eggi datang ke rumah Jokowi.

Namun, ia menyebut Eggi tak mengucapkan permintaan maaf kepada Jokowi dalam pertemuan tersebut. “Eggi Sudjana itu sangat jelas bilang dia datang ke rumah Jokowi, tapi tidak ada permintaan maaf,” ungkap Mikhael, di Program Rakyat Bersuara di iNews TV ‘Babak Baru, Tudingan ‘Orang Besar’ Ijazah Jokowi, Selasa (13/1/2026).

Mikhael juga menanggapi viral yang menyebut Eggi menyampaikan pujian pada Jokowi setelah pertemuan berlangsung. Ia menegaskan tak masalah bila sebuah pujian bisa keluar dari mulut Eggi Sudjana.

“Kalau memuji-muji itu silakan saja, bisa orang ya mungkin berubah pikiranlah karena waktu di pertemuan itu ada hal-hal baik mungkin dari Pak Jokowi, saya tidak tahu ya,” tambahnya.

Meski begitu, Mikhael menegaskan tak ada permintaan maaf dari Eggi Sudjana dalam pertemuan dengan Jokowi. Sebelumnya, Eggi Sudjana bersama Damai Hari Lubis menemui Joko Widodo di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis (8/1/2026).

Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi (ReJo), Muhammad Rahmad, mengungkapkan pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan penuh suasana haru. Dia menyebut Eggi dan Damai diterima dengan sangat baik oleh Jokowi.

Mereka yang terganggu usahanya harus diupayakan agar usahanya dapat hidup lagi

Pariaman (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah daerah (pemda) yang terdampak bencana agar memperkuat pendataan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi korban bencana, guna mempercepat perbaikan perekonomian mereka.

"Mereka yang terganggu usahanya harus diupayakan agar usahanya dapat hidup lagi," kata Saleh Partaonan Daulay usai pertemuan dengan pelaku UMKM di Rumah Dinas Bupati Padang Pariaman, di Pariaman, Sumatera Barat, Senin.

Ia mengatakan penting usaha pelaku UMKM yang terdampak bencana beroperasi lagi karena akan berpengaruh pada perekonomian keluarga yang bersangkutan, bahkan bisa akhirnya menjadi tanggungan pemerintah.

Oleh karena itu, menurutnya, pemda mendata pelaku UMKM secara akurat, mulai dari jenis usahanya, kemudian dianalisis apakah usaha yang dijalankan bisa dilanjutkan atau mulai dari awal, dan hitung berapa biaya atau modal yang dibutuhkan untuk usaha yang dijalankan pelaku UMKM.

Selanjutnya, kata dia, dilakukan pendataan apakah pelaku UMKM tersebut membutuhkan tenaga kerja baru atau dilakukan secara mandiri.

"Yang paling penting, bagaimana keberpihakan pemerintah dalam memberikan modal usaha melalui skema bantuan permodalan yang ada," katanya.

Ia menyebutkan skema bantuan permodalan tersebut mulai dari Permodalan Nasional Madani (PNM) hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang penyalurannya dikelola oleh bank penyalur.

Saleh P Daulay menyampaikan pemerintah juga harus terus mendampingi pelaku UMKM tersebut agar modal yang didapatkan tidak sia-sia, sehingga usaha yang dijalankan berkembang.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf karena pasokan listrik di Aceh pascabencana banjir dan longsor hingga kini masih belum sepenuhnya pulih.

Sebelumnya Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melaporkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk wilayah Aceh, listrik akan menyala 93% pada Minggu malam. Namun kesulitan di lapangan, putusnya akses dan masifnya kerusakan, membuat proses pemulihan listrik terhambat.

"Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan di Aceh," ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/12/2025).

Dalam laporannya, Darmawan menjelaskan bahwa bencana telah menyebabkan kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh, terutama pada jaringan transmisi. Kerusakan terparah terjadi pada jalur transmisi Bireuen–Arun dengan enam tower roboh akibat terjangan banjir bandang.

Kondisi ini diperparah dengan meluasnya badan sungai hingga ratusan meter. Akibatnya, pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga terjadi pemadaman bergilir.

PLN sempat melakukan proses sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Pada 8 Desember 2025, PLTMG Arun kembali menyuplai Gardu Induk hingga wilayah Bireuen, Takengon dan Samalanga. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara.

"Material untuk perbaikan tower seberat 35 ton terpaksa diangkut menggunakan heli, satu persatu, satu persatu," tambahnya.

Selain itu, kendala juga terjadi pada jalur transmisi Langsa, Pangkalan Brandan, di mana lima tower mengalami roboh. Kondisi ini memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.

Hasil asesmen teknis menunjukkan, perbaikan lima tower tersebut membutuhkan waktu maksimal sepuluh hari agar sinkronisasi sistem Aceh dengan jalur backbone Sumatera dapat berjalan aman dan tuntas. Hingga saat ini, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir akibat kekurangan pasokan sekitar 40 MW.

"Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini," kata Darmawan.

Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik, seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko posko pengungsian dan infrastruktur telekomunikasi.

Namun demikian Darmawan menegaskan, pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemulihan di tengah tantangan berat di lapangan. PLN memastikan proses sinkronisasi terus diupayakan secara bertahap dengan pengamanan sistem yang lebih ketat agar tidak menimbulkan gangguan lanjutan.

JAKARTA - Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS akhirnya minta maaf ke masyarakatusai sebelumnya viral lantaran nekat berangkat umrah tanpa izin saat daerahnya dilanda banjir. Mirwan menyadari tindakannya itu menyita perhatian publik.

“Dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden RI, H. Prabowo Subianto, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, H. Tito Karnavian, serta Bapak Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, dan juga kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan," ucap Mirwan dalam video yang di unggah unggahan di akun media sosialnya, Selasa (9/12/2025).

Ia menyadari bahwa yang dilakukannya itu telah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, ia berjanji akan bertanggung jawab. Mirwan juga mengaku akan bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional,” ujar dia.

“Kami berjanji akan terus bekerja, bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang,” jelasnya.

Potensi Dicopot

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut tindakan yang dilakukan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah saat bencana melanda merupakan tindakan yang fatal. Sebab, kepala daerah seharusnya melakukan koordinasi langkah-langkah darurat di lapangan pascabencana.

"Ya tentu (tindakan yang fatal) karena bupati, wali kota itu kan pemimpin dari Forkopimda bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim, ini mengoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan jadi kewenangannya, otoritasnya ada pada kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda," kata Bima Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tertera dengan jelas adanya kewajiban bagi Kepala Daerah, dalam hal ini larangan bagi Kepala Daerah dan apa saja sanksi-sanksinya.

"Sanksinya sudah diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung begitu itu pintu-pintunya," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal mengikuti arahan dari pemerintah pusat, perihal permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk meniadakan sambutan oleh siswa-siswi terhadap kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan oleh para pejabat.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak sesuai dengan arahan resmi yang diberikan oleh kementerian teknis terkait permintaan Presiden Prabowo itu.

"Kalau saya, ya kita mengikuti, itu kan bagaimanapun juga kan mengikuti arahan kementerian, arahan Bapak Presiden," kata Yusuf saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (28/11/2025).

Yusuf mengungkapkan, pihaknya masih belum mendapatkan surat dari kementerian terkait mengenai instruksi tersebut. Menurutnya, hal tersebut masih menjadi pembahasan di tingkat pusat.

"Insyaallah dari kementerian belum [ada instruksi resminya], tapi kan kalau informasi itu biasanya kan sudah ada komunikasi antar kementerian dan lain-lain," ucapnya.

Sedangkan, secara pribadi Yusuf mendukung permintaan Presiden Prabowo mengenai budaya siswa-siswi yang menyambut pejabat di pinggir jalan tersebut. Sebab, menurutnya, para murid sudah sepatutnya hanya fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.

"Memang biar anak-anak fokus di pembelajaran. Ya nanti teman-teman guru mungkin bisa memfasilitasi, barangkali [menonton kunjungan] lewat di televisi, kan seperti itu," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta supaya sambutan yang dilakukan siswa-siswi terhadap kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan oleh pejabat, untuk segera ditiadakan.

Hal tersebut diutarakannya saat meresmikan pembangunan dua jembatan, dua underpass, dan satu flyover dalam acara yang digelar di Jembatan Kabanaran, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11/2025) silam.

"Tadi saya mendarat dalam perjalanan ke sini terima kasih saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah saya terkesan tapi kasian juga mereka berdiri lama di panas," katanya.

Di hadapan para pejabat dan masyarakat yang hadir, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

Namun, dia melanjutkan agar agenda penyambutan tersebut untuk bisa ditiadakan dalam kunjungan kerja (kunker) pejabat selanjutnya.

"Saya minta Seskab nanti tolong dibuat surat ke semua bupati wali kota kalau seandainya saya kunjungan kerja mohon anak-anak sekolah tidak perlu menyambut saya di pinggir jalan biarlah mereka di sekolah masing-masing," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa jika ingin berinteraksi dengan pelajar, dia lebih memilih mendatangi ruang kelas daripada membuat mereka menunggu terlalu lama. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menekankan pentingnya menjaga waktu belajar siswa dan keselamatan mereka.

"Saya khawatir mengurangi waktu jam sekolah mereka. Kalau saya mau periksa saya akan masuk ke ruang kelas saja. Saya seneng tiap kali liat wajah-wajah rakyat wajah-wajah anak-anak itu saya juga tambah semangat, saya tambah muda karena energi dari mereka, tapi saya kasian mereka nunggu lama di bawah panas terik matahari," tuturnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Gubernur Riau Abdul Wahid meminta 'jatah preman' senilai Rp7 miliar dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan, kenaikan anggaran tersebut sebesar Rp106 miliar yang dari awalnya Rp71,6 miliar menjadi 177,4 miliar.

Dia menjelaskan, hal tersebut bermula dari Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau Ferry Yunanda bertemu dengan 6 Kepala UPT Wilayah I-VI Riau di salah satu kafe pada Mei 2025. Dari pertemuan itu, disepakati fee yang akan diberikan ke Abdul Wahid 2,5 persen.

Hasil kesepakatan ini kemudian disampaikan kepada M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau sekaligus pihak yang merepresentasikan Abdul Wahid dan menyatakan meminta fee sebesar 5% atau Rp7 miliar.

“Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah 'jatah preman'," kata Tanak saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/11/2025).

Dari hal itu, Ferry kembali mengumpulkan semua Kepala UPT Wilayah Dinas PUPR PKPP untuk menyampaikan terkait permintaan fee sebesar 5 persen untuk Abdul Wahid.

"Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode '7 batang'," ujarnya.

Diketahui, KPK menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka adalah, M. Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M. Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Riau pada Senin (3/11/2025).

Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.