Kalau dalam plan kita, dua sampai tiga tahun harusnya kita bisa masuk ke KBMI 4

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menargetkan untuk dapat naik kelas menjadi bank kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 dalam dua hingga tiga tahun ke depan atau paling lambat pada 2030.

“Kalau dalam plan kita, dua sampai tiga tahun harusnya kita bisa masuk ke KBMI 4,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam acara “Ngopi Bareng Media” di Kantor Pusat BSI Jakarta, Rabu.

Anggoro menjelaskan kenaikan ke kategori KBMI IV merupakan sebuah keharusan bagi perseroan. Saat ini, BSI telah resmi menyandang status persero dan menjadi bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), namun masih berada dalam kategori KBMI 3.

Merujuk laporan keuangan perseroan per akhir Maret 2026, modal inti (Tier 1) BSI tercatat sebesar Rp46,15 triliun, tumbuh 6,24 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Untuk naik kelas menjadi KBMI 4 dibutuhkan modal inti di atas Rp70 triliun. Dengan posisi modal inti per akhir Maret 2026 tersebut, BSI masih memerlukan tambahan sekitar Rp23,85 triliun untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Ketika ditanya mengenai upaya merealisasikan target tersebut, Anggoro mengatakan bahwa perseroan masih mengeksplorasi sejumlah opsi. Namun, menurutnya, pencapaian target tersebut juga masih dapat ditempuh melalui pertumbuhan secara organik.

Anggoro menambahkan bahwa target BSI menjadi bank KBMI 4 sejalan dengan ambisi perseroan untuk masuk dalam jajaran lima bank syariah terbesar di dunia pada 2030.

Di samping itu, perseroan juga menargetkan porsi saham yang beredar di publik (free float) dapat memenuhi ketentuan minimum 15 persen dalam waktu dekat.

Menurut Anggoro, sejumlah opsi untuk meningkatkan free float tengah dibahas bersama Danantara selaku pemegang saham. Meski demikian, keputusan mengenai skema yang akan dipilih sepenuhnya berada di tangan pemegang saham dan perseroan akan menjalankan keputusan tersebut.

Untuk diketahui, BSI secara administratif telah berstatus perusahaan persero sejak 23 Januari 2026. Perubahan status ini merupakan konsekuensi dari putusan pemegang saham pada RUPSLB yang digelar 22 Desember 2025 terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Kemudian, perubahan ini memperoleh persetujuan Kementerian Hukum pada 23 Januari 2026 dan telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi pada situs IDX.

Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 persen (yoy). Total aset mencapai Rp444 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong penguatan fundamental bank, termasuk untuk naik kelas.

Saat ini, tercatat baru ada empat bank yang memiliki modal inti di atas Rp70 triliun atau masuk dalam KBMI 4 antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menanggapi dinamika biaya transportasi harian yang kian mencekik, Chery Indonesia resmi membuat gebrakan baru di pasar otomotif Tanah Air.

Melalui inovasi bertajuk Chery Super Hybrid (CSH), pabrikan ini memperkenalkan lini kendaraan super efisien yang diklaim mampu menekan ongkos energi hingga Rp13 ribuan saja per hari untuk jarak tempuh 40 kilometer.

Menariknya, efisiensi ekstrem ini tetap menjamin daya jelajah maksimum kendaraan di lini CSH hingga melewati angka 1.200 kilometer.

Vice Country Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, mengatakan bahwa Chery ingin menghadirkan solusi mobilitas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

“Di tengah meningkatnya perhatian konsumen terhadap biaya mobilitas, Chery ingin berkontribusi dalam menghadirkan solusi efisiensi tanpa mengurangi kenyamanan dan fleksibilitas berkendara. Melalui pilihan lini kendaraan Chery Super Hybrid, kami menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti efisiensi energi terukur, pengalaman berkendara halus, serta daya jelajah lebih panjang” ujar Budi.



Inovasi Chery Super Hybrid hadir melalui beberapa model, yakni Tiggo C5 CSH, Tiggo Cross CSH, Tiggo 8 CSH, dan Tiggo 9 CSH. Teknologi tersebut menawarkan dua pendekatan elektrifikasi yang berbeda, yaitu konsep “Weekday EV, Weekend Hybrid” untuk model Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan konsep “Save Everyday” pada model Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Budi mengatakan bahwa meningkatnya perhatian masyarakat terhadap biaya transportasi menjadi salah satu alasan perusahaan menghadirkan teknologi hybrid yang lebih efisien.

Berdasarkan simulasi perusahaan dengan asumsi tarif listrik rumah tangga Rp1.700 per kWh dan harga bahan bakar Rp16.250 per liter, biaya energi harian untuk perjalanan pulang-pergi commuter di weekday sejauh 40 kilometer diperkirakan hanya sekitar Rp13.878 pada Tiggo 8 CSH dan Rp13.073 untuk model Tiggo 9 CSH dengan penggunaan Full EV Mode.

Di sisi lain, bagi konsumen yang menerapkan konsep weekend hybrid mode, rute luar kota dengan jarak 240 kilometer diprediksi menghabiskan dana sekitar Rp159.513 jika menggunakan Tiggo 8 CSH. sementara Tiggo 9 CSH dengan optimasi pengisian daya baterai setiap120 km. Seluruh perjalanan akhir pekan tersebut sepenuhnya bisa mengandalkan tenaga listrik tanpa setetes pun bensin, sehingga pengeluaran energi menjadi sangat ekonomis di angka Rp78.462.

Selain efisien untuk penggunaan harian, kedua model tersebut juga menawarkan daya jelajah yang panjang. Dalam kondisi baterai dan tangki bahan bakar terisi penuh, kendaraan diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 1.200 kilometer.

Untuk penggunaan rata-rata 1.200 kilometer per bulan, biaya energi Tiggo 8 CSH diperkirakan sekitar Rp568.909, sedangkan Tiggo 9 CSH sekitar Rp392.199. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding kendaraan bermesin bensin konvensional yang membutuhkan biaya operasional sekitar Rp1,39 juta per bulan.

Sementara itu, Tiggo Cross CSH sebagai model HEV menawarkan konsumsi bahan bakar sekitar 20 km per liter. Dengan efisiensi tersebut, biaya penggunaan kendaraan untuk perjalanan 40 kilometer per hari diperkirakan sekitar Rp32.500. Dalam penggunaan bulanan sejauh 1.200 kilometer, biaya bahan bakar berada di kisaran Rp975.000.

Tak hanya itu, Tiggo C5 CSH juga menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dengan konsumsi bahan bakar mencapai 20,4 km per liter. Biaya operasional untuk perjalanan harian 40 kilometer diperkirakan hanya sekitar Rp31.863, dengan potensi penghematan hingga Rp441 ribu per bulan dibanding kendaraan bensin konvensional di kelas yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan Stasiun Gambir ke depan tidak hanya melayani perjalanan kereta api jarak jauh, tetapi juga menjadi titik naik turun kereta rel listrik (KRL). Kemenhub menghidupkan kembali kebijakan yang sempat dicabut 14 tahun lalu.

Diketahui, Stasiun Gambir sebelumnya pernah melayani KRL Commuter Line. Sejak jalur layang diresmikan pada tahun 1992, Stasiun Gambir melayani KRL dan kereta api jarak jauh (KAJJ) secara bersamaan. Namun, pasca-Lebaran tahun 2012, KRL resmi tidak lagi berhenti untuk menaikturunkan penumpang di Stasiun Gambir demi mengurangi kepadatan dan sterilisasi area penumpang

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan, langkah itu menjadi bagian dari penataan kawasan sekaligus penguatan konektivitas antarmoda melalui program beautifikasi Stasiun Gambir.

Proyek beautifikasi Stasiun Gambir akan dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku operator kereta. Pemerintah menargetkan stasiun tersebut menjadi wajah baru layanan perkeretaapian nasional.

"Nanti Gambir yang selama ini melayani kereta jarak jauh akan dikombinasi dengan layanan KRL,” ujarnya, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Nantinya, kondisi ini memudahkan perpindahan penumpang dalam satu kawasan. Pasalnya saat ini bagi masyarakat yang akan menuju Stasiun Gambir harus turun di Stasiun Gondangdia atau Juanda.

Dia menegaskan pengoperasian KRL di Gambir tidak akan mengurangi peran Stasiun Manggarai sebagai simpul utama perkeretaapian. Menurutnya, kehadiran layanan KRL di Gambir ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarlayanan.

"Manggarai tetap. Gambir itu untuk memberikan bagaimana kita melayani masyarakat. Ada konektivitasnya. Jadi KRL berhenti, kemudian juga bisa dilayani oleh kereta jarak jauh," ujarnya.

Pemerintah masih menghitung jumlah perjalanan KRL maupun kereta jarak jauh yang nantinya akan dilayani di Stasiun Gambir. Namun, kepastian integrasi kedua layanan tersebut telah menjadi bagian dari rencana pengembangan stasiun.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengungkapkan, PT KAI saat ini tengah menyelesaikan tahap akhir penyusunan desain beautifikasi Stasiun Gambir. Pengerjaan fisik proyek ditargetkan rampung dalam waktu sekitar dua tahun.

"Targetnya dua tahun penyelesaian [beautifikasi Stasiun Gambir],” tambahnya.

Stasiun Gambir sendiri menjadi salah satu wajah penting perjalanan kereta api Indonesia. Berdiri di jantung Ibu Kota, tepat di kawasan strategis Jakarta Pusat dan berdekatan dengan Monumen Nasional, stasiun ini menyimpan perjalanan panjang dari masa kolonial hingga era layanan digital Kereta Api Indonesia.

Jejak Gambir bermula pada 1871 sebagai Halte Koningsplein. Pada masa itu, perhentian kereta api di kawasan Weltevreden masih sederhana dan menjadi bagian dari perkembangan awal jaringan kereta api Batavia. Seiring tumbuhnya aktivitas kota, halte tersebut kemudian berkembang menjadi Stasiun Weltevreden yang lebih menetap pada 1884.

Memasuki 1930-an, wajah stasiun kembali berubah. Stasiun Weltevreden diperbarui dan dikenal sebagai Batavia Koningsplein dengan gaya arsitektur Art Deco. Pada masa itu, kawasan sekitar Gambir juga lekat dengan aktivitas publik, pemerintahan, ruang kota, dan perayaan masyarakat yang kemudian menjadi bagian dari memori kolektif warga Jakarta.

Setelah Indonesia merdeka, nama Gambir semakin dikenal sebagai identitas stasiun di pusat Ibu Kota. Stasiun ini terus melayani perjalanan masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan Jakarta yang terus berkembang. Gambir menjadi titik berangkat, titik pulang, sekaligus titik temu bagi banyak cerita perjalanan.

Dalam perkembangannya, Stasiun Gambir juga mengalami perubahan pola layanan. Setelah masa pelayanan kereta perkotaan, Gambir kini difokuskan sebagai stasiun keberangkatan dan kedatangan kereta api jarak jauh.

Skor tersebut tidak menandakan kurangnya peluang investasi di Indonesia, tapi justru mencerminkan ekspektasi investor yang lebih terkendali.

Jakarta (ANTARA) - Head of Research DealStreetAsia Andi Haswidi menyatakan indeks peluang investasi ekuitas swasta (Private Equity/PE) dan modal ventura (Venture Capital/VC) di Indonesia kini berada di posisi 0,57.

Angka tersebut berdasarkan APAC (Asia-Pacific) PE/VC Opportunity Index yang disampaikan dalam kajian “Vistra Friction Index: Turning Friction into Capital Flow APAC PE/VC Edition 2026”. Skala indeks tersebut dibuat dalam rentang 0-1, dengan nilai yang semakin besar menandakan semakin banyak pula peluang untuk berinvestasi.

Dalam media briefing pembahasan hasil riset tersebut yang diikuti dari Jakarta, Rabu, Andi menuturkan bahwa dengan nilai indeks tersebut, Indonesia berada dalam kelompok menengah ke bawah (lower-middle range) bersama Selandia Baru (nilai indeks 0,59), Taiwan (0,58), Filipina (0,57), dan Thailand (0,55).

Ia menyatakan skor tersebut tidak menandakan kurangnya peluang investasi di Indonesia, tapi justru mencerminkan ekspektasi investor yang lebih terkendali.

Dia mengatakan, peluang investasi di Indonesia masih menjanjikan sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara dengan konsumsi yang semakin meningkat, mengingat jumlah populasi yang besar dengan usia yang relatif lebih muda dibandingkan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Namun, pertumbuhan kelas menengah tidak sebesar dulu, bahkan beberapa laporan menunjukkan adanya penurunan jumlah kelas menengah.

Hal tersebut mendorong investor untuk memfokuskan investasi mereka di sektor-sektor tertentu dengan tingkat permintaan yang tinggi.

“Tentu saja ada peluang besar (untuk berinvestasi) dalam (sektor) inklusi keuangan. Lalu, ada juga kebutuhan yang sangat besar terhadap pelayanan kesehatan, logistik, transisi energi, dan sebagainya,” ujar Andi Haswidi.

Meskipun memiliki peluang investasi yang besar, tata kelola korporasi yang baik masih menjadi tantangan dan sorotan bagi para investor yang ingin menyalurkan modal mereka kepada para pelaku usaha di Indonesia.

Founder & CEO of Bintang Capital Partners Johan Rozali-Wathooth menyatakan, banyak pelaku usaha skala menengah di Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina yang mampu berkembang dengan cepat, tapi masih beroperasi secara informal.

Ia menuturkan, entitas-entitas usaha seperti itu biasanya memiliki struktur kepemilikan yang sangat terfragmentasi dan masih didominasi oleh hubungan keluarga.

Hal tersebut membuat badan usaha tersebut cenderung memiliki tata kelola dan pelaporan keuangan belum terstandardisasi, sehingga belum siap beroperasi secara institusional.

Namun, dia menilai kekurangan tersebut dapat menjadi peluang investasi yang signifikan bagi para mitra (General Partners/GP), termasuk ekuitas swasta dan modal ventura, yang memiliki kemampuan operasional yang mumpuni.

“Dalam hal ini, (investasi) ini bukan hanya tentang mempercayai narasi (ekonomi) makro, tetapi lebih tentang mempercayai rencana mikro dalam membangun bisnis tertentu,” kata Johan Rozali-Wathooth.

Vistra Friction Index: Turning Friction into Capital Flow APAC PE/VC Edition 2026 merupakan hasil survei eksklusif terhadap 105 manajer dana dan modal swasta dengan mandat investasi di seluruh Asia Pasifik yang diselenggarakan pada April 2026 oleh DealStreetAsia dan Vistra Fund Solutions.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Dukuh Atas dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi pusat pertemuan berbagai moda transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya.

MRT, Commuter Line alias KRL, LRT Jabodebek, Kereta Bandara, hingga Transjakarta bertemu dalam satu kawasan yang setiap hari menjadi titik perpindahan ribuan komuter.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama MRT Jakarta membangun Pedestrian Deck Dukuh Atas yang akan menghubungkan enam moda transportasi sekaligus, termasuk LRT Jakarta yang nantinya tersambung hingga kawasan tersebut.

Meski integrasi fisik terus diperkuat, tantangan perpindahan antarmoda masih menjadi pekerjaan rumah transportasi publik Jabodetabek. Survei Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada 2023 menunjukkan sekitar 40% pengguna transportasi publik membutuhkan setidaknya satu kali transit untuk mencapai tujuan.

Perpindahan moda tersebut kerap menambah waktu perjalanan, terutama ketika koneksi antarmoda tidak berjalan optimal atau layanan pengumpan belum memadai.

ITDP turut mencatat sekitar 10% pengguna kendaraan pribadi masih enggan menggunakan transportasi publik karena harus melakukan transfer antarmoda.

Sebaliknya, sekitar 20% masyarakat menyatakan bersedia beralih menggunakan transportasi publik apabila integrasi yang dilakukan mampu memperpendek durasi perjalanan mereka.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Mohammad Risal Wasal mengatakan pemerintah menargetkan integrasi transportasi publik dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, terdapat lima aspek integrasi yang harus berjalan beriringan, yakni integrasi kelembagaan, fisik, pembayaran, jaringan, dan informasi.

Risal mengatakan keberhasilan integrasi transportasi publik juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah melalui kombinasi kebijakan pengendalian kendaraan pribadi dan peningkatan kualitas transportasi umum.

Menurut dia, kebijakan pembatasan parkir, electronic road pricing (ERP), ganjil genap, hingga kawasan rendah emisi perlu berjalan beriringan dengan penguatan layanan transportasi publik yang terintegrasi.

Dari sisi layanan, Jakarta dinilai telah mulai menunjukkan perkembangan melalui integrasi tarif MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta dengan tarif maksimal Rp10.000 untuk perjalanan antarmoda dalam durasi 180 menit. Skema tersebut ke depan juga akan diperluas ke KRL dan LRT Jabodebek.

"Ini adalah fondasi penting agar transportasi publik benar-benar menjadi pilihan utama, bukan sekadar alternatif masyarakat untuk bermobilitas," katanya.

Simpul Transit Kian Padat

Pembangunan Pedestrian Deck Dukuh Atas tidak lepas dari tingginya aktivitas perpindahan pengguna transportasi publik di kawasan tersebut.

Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan infrastruktur itu dirancang untuk mempercepat perpindahan pengguna sekaligus meningkatkan kenyamanan pejalan kaki.

"Hadirnya Pedestrian Deck Dukuh Atas akan memastikan konektivitas yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki saat bermobilitas antar-area dan berpindah moda transportasi publik," ujarnya.

Menurut Tuhiyat, fasilitas tersebut dapat memangkas waktu berjalan kaki hingga sekitar tujuh menit dan mengurangi jarak perpindahan antarmoda sekitar 400 meter.

Selain meningkatkan efisiensi perjalanan, pedestrian deck berbentuk donat/lingkaran ini juga dirancang agar dapat diakses secara nyaman oleh penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

Urgensi pembangunan tersebut terlihat dari terus meningkatnya jumlah pengguna transportasi publik yang melintasi kawasan Dukuh Atas.

Di samping jumlah pengguna KRL yang padat, LRT Jabodebek misalnya mencatat rekor jumlah pengguna harian tertinggi sejak mulai beroperasi dengan melayani 129.692 pengguna pada hari kerja Selasa (26/5/2026). Pada periode pulang kerja pukul 16.00—21.00 WIB, Stasiun Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia mencatat volume pengguna tertinggi dengan 14.527 orang.

Dominasi kawasan tersebut juga terlihat pada layanan MRT Jakarta. Sepanjang Januari hingga April 2026, Stasiun Dukuh Atas menjadi stasiun dengan jumlah pengguna terbesar mencapai 2,79 juta orang atau sekitar 17,6% dari total 15,91 juta pengguna MRT Jakarta pada periode tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kawasan Dukuh Atas nantinya akan menjadi pusat integrasi enam moda transportasi yang terhubung dalam satu kawasan.

"Maka dengan demikian Dukuh Atas akan ada MRT, LRT baik yang oleh pemerintah DKI Jakarta maupun oleh pemerintah pusat, kemudian kereta bandara, kemudian Transjakarta, KCI [Kereta Commuter Indonesia/KRL]. Jadi ada enam," ujarnya.

Menurut Pramono, keberadaan pedestrian deck akan menciptakan perjalanan yang lebih nyaman karena pengguna tidak perlu lagi berpindah moda melalui jalanan yang terpapar cuaca maupun lalu lintas kendaraan.

Dia juga meyakini fasilitas tersebut dapat membantu mengurangi kemacetan di kawasan Dukuh Atas yang selama ini kerap dipadati aktivitas naik turun penumpang di tepi jalan.

"Kalau ini sudah ada, orang tidak lagi turun ke bawah, pasti orang akan menggunakan jalan yang ada di atas," katanya.

Integrasi Belum Selesai

Meski integrasi fisik terus diperkuat, sejumlah pihak menilai pekerjaan rumah terbesar justru berada pada aspek informasi dan kualitas layanan.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan Jakarta telah menunjukkan kemajuan dalam integrasi fisik maupun tarif transportasi publik. Namun, menurutnya, integrasi informasi masih belum berjalan optimal.

"Hambatannya menurut saya saat ini dalam integrasi, yaitu dalam hal informasi," ujarnya.

Djoko mencontohkan masih minimnya petunjuk arah di sejumlah simpul transportasi, misalnya di Stasiun Gambir. Informasi mengenai akses menuju halte, stasiun, layanan taksi, maupun moda transportasi lain masih belum tersedia secara memadai di sejumlah lokasi.

Padahal, menurutnya, kemudahan memperoleh informasi menjadi bagian penting dalam pengalaman pengguna saat berpindah moda.

Dia juga menilai keberadaan pedestrian deck berpotensi menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi publik secara berkelanjutan.

"Saya kira orang Jakarta sudah biasa jalan kaki. Dengan adanya pedestrian deck seharusnya bisa lebih nyaman," katanya.

Di sisi lain, kekhawatiran mengenai kesiapan sistem dan kapasitas layanan masih dirasakan sebagian pengguna transportasi publik.

Ripan (25), pekerja swasta di kawasan Thamrin yang rutin menggunakan transportasi umum menilai, integrasi transportasi memang akan memudahkan mobilitas masyarakat. Namun, dia mempertanyakan kesiapan fasilitas ketika jumlah pengguna terus bertambah.

"Pastinya jadi makin mudah dan makin banyak penggunanya, tetapi sistem dan fasilitasnya bakal cukup mendukung nggak ya dengan adanya lonjakan pengguna?" ujarnya.

Menurut dia, lonjakan jumlah pengguna berpotensi menimbulkan antrean panjang apabila kapasitas layanan tidak ditingkatkan.

Dia mengaku pernah mengalami gangguan sistem saat berpindah moda di kawasan Dukuh Atas yang menyebabkan antrean mengular di pintu masuk stasiun.

"Takutnya jadi penuh banget kalau nanti sistem dan fasilitasnya belum memadai," katanya.

Peningkatan konektivitas melalui pembangunan pedestrian deck memang menjadi langkah penting dalam memperkuat integrasi transportasi publik Jakarta. Namun, besarnya volume pengguna yang terus tumbuh menjadi tantangan tersendiri pada pembangunan jembatan penghubung yang baru dimulai dan ditargetkan rampung pada 2028 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) bersiap mengakuisisi PT Bermuda Inovasi Logistik (BIL) senilai Rp215 miliar untuk ekspansi bisnis logistik multimoda dan transportasi.

Akuisisi menggunakan dana IPO tersebut akan dilakukan dengan mengambil alih 191.250 saham atau setara 99,99% kepemilikan BIL dari PT Bermuda Nusantara Logistik (BNL).

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, transaksi akan dibiayai menggunakan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO) WBSA. Nilai transaksi mencapai lebih dari 50% ekuitas perseroan sehingga masuk kategori transaksi material sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen WBSA menjelaskan akuisisi tersebut bertujuan memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia layanan logistik multimoda terintegrasi.

Melalui akuisisi BIL, perseroan akan memperoleh akses yang lebih luas ke sektor pertambangan dan komoditas hulu yang memiliki kebutuhan logistik dalam volume besar serta prospek pertumbuhan jangka panjang yang dinilai menjanjikan.

Selain memperluas penetrasi pasar, penggabungan bisnis juga diharapkan mampu mendiversifikasi basis pelanggan dan mengurangi ketergantungan terhadap sejumlah pelanggan utama.

Perseroan menilai kombinasi pelanggan dan wilayah operasi kedua perusahaan dapat menciptakan komposisi pendapatan yang lebih seimbang di berbagai sektor industri.

Dari sisi operasional, integrasi dengan BIL diproyeksikan menghasilkan efisiensi biaya transportasi, meningkatkan utilisasi armada, memperkuat koordinasi antarmoda, serta mengurangi ketergantungan terhadap penyedia jasa eksternal.

Sinergi tersebut dinilai dapat meningkatkan daya saing WBSA dalam industri logistik business-to-business (B2B) yang semakin menuntut layanan terpadu dari hulu hingga hilir.

BIL merupakan perusahaan holding yang memiliki kepemilikan hampir penuh pada PT Beruang Maritim Indonesia (BMI), operator yang bergerak di bidang angkutan laut domestik untuk barang khusus dan jasa penunjang pertambangan.

Secara finansial, BIL membukukan pendapatan bersih Rp980,15 miliar pada periode sejak pendirian perusahaan pada Maret 2025 hingga akhir tahun 2025. Meski demikian, perusahaan masih mencatat rugi bersih sebesar Rp4,57 miliar dengan total aset mencapai Rp576,46 miliar dan ekuitas Rp187,07 miliar.

Penilai independen KJPP Kusnanto & Rekan menaksir nilai pasar 99,99% saham BIL sebesar Rp222,68 miliar. Dengan demikian, harga transaksi Rp215 miliar berada sekitar 3,45% di bawah nilai pasar dan dinilai wajar dari sisi keuangan.

Menurut laporan pendapat kewajaran, transaksi tersebut berpotensi memperbaiki struktur keuangan konsolidasi WBSA. Setelah akuisisi efektif, rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) perseroan diproyeksikan turun dari 191,55% menjadi 173,52%.

Meski mengandung unsur transaksi afiliasi karena adanya kesamaan pihak pengendali dan pengurus antara WBSA dan BNL, perseroan menegaskan transaksi tidak mengandung benturan kepentingan dan telah memperoleh persetujuan dari sejumlah kreditur, termasuk PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Untuk merealisasikan akuisisi tersebut, WBSA akan terlebih dahulu meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 19 Juni 2026.

Adapun daftar pemegang saham (recording date) yang berhak menghadiri rapat ditetapkan pada 12 Mei 2026, sementara pemanggilan RUPSLB telah dilakukan pada 13 Mei 2026.

AKSI IPO

WBSA resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 April 2026. Perseroan melepas sebanyak 1,8 miliar saham baru atau setara 20,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Pada masa bookbuilding 25–27 Maret 2026, WBSA menawarkan saham di kisaran Rp150-Rp170 per saham. Perseroan kemudian menetapkan harga penawaran final sebesar Rp168 per saham. Dengan harga tersebut, WBSA berhasil menghimpun dana sekitar Rp302,4 miliar dari pasar modal.

Rencananya mayoritas dana IPO direncanakan untuk mendukung ekspansi usaha. Sebesar Rp215 miliar dialokasikan untuk mengakuisisi 99,99% saham PT Bermuda Inovasi Logistik (BIL), sedangkan sisanya digunakan sebagai modal kerja guna memperkuat operasional dan layanan logistik multimoda.

JAKARTA, iNews.id – PT Pegadaian dan Bank Syariah Nasional (BSN) resmi bersinergi melalui penandatanganan perjanjian fasilitas pembiayaan modal kerja komprehensif. Kedua belah pihak berkomitmen penuh untuk saling menyokong penguatan likuiditas dan ekspansi layanan finansial berbasis syariah.

Prosesi penandatanganan perjanjian tersebut dilangsungkan dengan khidmat di Menara 1 BTN, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor, beserta jajaran dari masing-masing perusahaan.

Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha, mengatakan bahwa Pegadaian dan BSN resmi bersinergi dalam pembiayaan senilai Rp1,4 triliun ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan wujud nyata dari besarnya kepercayaan institusi finansial terhadap fundamental bisnis Pegadaian yang terus bertumbuh solid.

"Kerja sama ini akan menjadi motor penggerak baru bagi kami untuk memperluas jangkauan pembiayaan modal kerja yang inklusif, sekaligus mempercepat transformasi digital yang sedang gencar kami lakukan demi memberikan kemudahan mutakhir bagi seluruh nasabah," ujarnya.

Baca Juga

125 Tahun Melayani Negeri, Pegadaian Konsisten Hadirkan Layanan Terdepan untuk Masyarakat

Tidak berhenti pada aspek pembiayaan konvensional, penandatanganan perjanjian ini juga dibarengi dengan komitmen teguh kedua belah pihak untuk mengintegrasikan layanan mereka secara digital. Langkah ini diambil demi merespons tuntutan zaman yang serba digital serta memastikan kenyamanan transaksi tanpa batas bagi nasabah kedua institusi di era modern.

Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor menyampaikan, kerja sama pembiayaan ini merupakan upaya Bank BSN untuk memperkuat perannya dalam industri keuangan syariah nasional. Dia juga memastikan, pembiayaan modal kerja ini dikucurkan dengan menggunakan akad musyarakah yang sesuai dengan prinsip syariah.

"Bank BSN tidak hanya mendukung kebutuhan modal kerja PT Pegadaian dalam memperluas layanan pembiayaan syariah, tetapi juga mempertegas komitmen kami untuk menghadirkan solusi keuangan yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat," tuturnya.

Selain itu, sebagai bentuk konkret dari komitmen kolaborasi, Pegadaian dan BSN saat ini juga menjajaki potensi kerja sama yang sangat prospektif, yakni penambahan fitur Tabungan Emas Pegadaian secara langsung di dalam mobile banking milik BSN yang bernama Bale Syariah. Melalui integrasi ini, nasabah 

BSN ke depannya akan dapat melakukan investasi, top-up, serta memantau portofolio emas mereka tanpa harus berpindah aplikasi. Selain penguatan pada aplikasi perbankan BSN, inisiasi digital ini juga menyentuh ekosistem digital milik Pegadaian.

Kedua pihak tengah mematangkan penambahan opsi rekening BSN sebagai salah satu jalur utama untuk pencairan pinjaman sekaligus pembayaran pinjaman di dalam aplikasi Tring! milik Pegadaian. Kehadiran opsi ini dipastikan akan memangkas birokrasi transaksi dan memberikan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi bagi para pengguna setia aplikasi tersebut.

Melihat besarnya dampak positif yang dihasilkan dari kolaborasi ini, Pegadaian dan BSN memastikan bahwa ini bukanlah akhir dari inovasi bersama.

Ke depannya, kedua institusi akan terus aktif menggali dan mengeksplorasi berbagai potensi kerja sama strategis lainnya dalam rangka memperkuat sinergi jangka panjang, mendorong inklusi keuangan nasional, dan memberikan kontribusi yang jauh lebih besar bagi perekonomian syariah di Indonesia.

Editor: Rizqa Leony Putri

Bisnis.com, JAKARTA — Operator logistik nasional masih menghadapi tantangan efisiensi di tengah dorongan penerapan logistik hijau (green logistics). Tingginya biaya transportasi, keterbatasan infrastruktur, hingga ketidakpastian permintaan dinilai membuat sebagian pelaku usaha masih fokus menyelesaikan persoalan operasional dasar.

Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Nofrisel mengatakan ruang efisiensi yang dimiliki operator logistik relatif terbatas karena sebagian besar komponen biaya berada di luar kendali perusahaan.

Harga bahan bakar, tarif tol, dan biaya tenaga kerja masih menjadi penyumbang utama biaya transportasi nasional.

“Kalau bicara transportasi darat Jakarta-Surabaya misalnya, 40% sampai 50% itu bahan bakar. Sisanya tol dan tenaga kerja. Jadi ruang yang benar-benar bisa kita efisiensikan sebenarnya terbatas,” ujarnya dalam Roundtable Discussion yang digelar Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), dikutip Rabu (3/6/2026).

Menurut Nofrisel, tingginya biaya logistik nasional juga dipengaruhi kondisi geografis Indonesia serta belum optimalnya integrasi antarmoda transportasi.

Dia mencontohkan konektivitas antara bandara dan kereta api masih terbatas dan mayoritas melayani penumpang, bukan angkutan barang. Saat ini layanan tersebut baru tersedia di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), dan Bandara Kualanamu.

Akibatnya, biaya distribusi sulit ditekan meskipun perusahaan telah melakukan berbagai upaya efisiensi internal.

“Kalau kita bicara logistik Indonesia memang relatif mahal karena banyak faktor yang tidak bisa kita kontrol,” katanya.

Efisiensi dan Logistik Hijau

Di sisi lain, tuntutan penerapan green logistics terus meningkat. Namun, sejumlah pelaku usaha menilai transisi menuju operasional yang lebih ramah lingkungan belum selalu sejalan dengan kondisi bisnis di lapangan.

PT Elnusa Petrofin, misalnya, mengaku masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga efisiensi distribusi akibat fluktuasi permintaan yang sulit diprediksi.

Sebagai distributor bahan bakar minyak (BBM) hingga wilayah terpencil, perusahaan harus menyiapkan stok dan armada cadangan untuk menjaga pasokan tetap tersedia. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan biaya operasional.

“Lean [efisien] saja masih berat, sekarang sudah dituntut green juga,” ujar perwakilan Petrofin.

Menurut perusahaan, adopsi green logistics akan lebih cepat apabila memberikan manfaat langsung terhadap efisiensi biaya operasional, bukan hanya mendukung citra keberlanjutan perusahaan.

Sementara itu, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menghadapi tantangan berbeda. Meski telah menggunakan moda transportasi berbasis listrik, perusahaan tetap menghadapi keterbatasan efisiensi karena ketergantungan pada teknologi impor dan tuntutan menjaga keselamatan operasional.

Tantangan Regulasi dan Infrastruktur

Retrofin juga menyoroti regulasi pengelolaan limbah yang dinilai masih menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi sirkular.

Salah satu contohnya adalah pengumpulan minyak jelantah di SPBU untuk diolah menjadi bahan baku sustainable aviation fuel (SAF). Menurut perusahaan, proses pengangkutan minyak jelantah memerlukan perizinan yang lebih kompleks dibandingkan distribusi minyak goreng biasa sehingga biaya logistik menjadi lebih tinggi.

Persoalan serupa juga dihadapi Perum Bulog. Sebagai operator pangan yang menjalankan penugasan public service obligation (PSO), Bulog harus menjaga ketersediaan dan distribusi beras dalam berbagai kondisi.

Saat ini Bulog mengelola sekitar 5,3 juta ton stok beras. Besarnya volume stok membuat biaya penyimpanan dan distribusi ikut meningkat.

“Makin besar stok yang dikelola, biaya logistik dan penyimpanannya ikut naik,” ujar perwakilan Bulog.

Untuk meningkatkan efisiensi, Bulog mulai menerapkan pola distribusi berbasis hub and spoke dengan memperkuat titik penyimpanan di luar Jawa. Namun, keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan, terutama di kawasan Indonesia timur.

Di Papua, misalnya, biaya distribusi tetap tinggi karena minimnya muatan balik sehingga pengiriman barang sering berlangsung satu arah.

Sekalipun memanfaatkan program Tol Laut, distribusi dari pelabuhan ke pusat-pusat konsumsi masih membutuhkan waktu dan biaya yang besar.

“Kadang biaya angkutnya bisa lebih mahal daripada harga barangnya,” katanya.

Menurut Bulog, pengembangan kawasan industri di sekitar pelabuhan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi biaya logistik melalui pengolahan bahan baku yang lebih dekat dengan pusat distribusi.

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia mulai mengandalkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok pupuk nasional.

Perusahaan memantau distribusi secara real time melalui command center yang terhubung dengan kapal, truk, gudang, hingga kios distribusi.

“Kita bisa tahu stok di kios tinggal berapa dan kapan harus dikirim,” ujar perwakilan Pupuk Indonesia.

Digitalisasi juga diterapkan pada operasional pelabuhan dan sistem antrean distribusi untuk mengurangi waktu tunggu serta biaya operasional.

Di sisi lain, pemanfaatan kereta api untuk angkutan barang masih relatif rendah. KAI Logistik mencatat pangsa angkutan barang nasional melalui kereta api masih di bawah 1%.

Menurut perusahaan, salah satu kendala utama adalah lokasi stasiun logistik yang belum terhubung langsung dengan kawasan industri.

“Kami ingin lebih dekat dengan kawasan industri, tapi pembangunan infrastrukturnya bukan kewenangan operator,” ujar perwakilan KAI Logistik.

Padahal, penerapan penuh kebijakan penertiban angkutan over dimension over loading (ODOL) mulai 1 Januari 2027 berpotensi meningkatkan peran kereta api dalam distribusi barang nasional.

Namun, tanpa penguatan infrastruktur logistik dan konektivitas antarmoda, potensi perpindahan muatan dari jalan raya ke kereta api dinilai masih terbatas.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan logistik nasional tidak hanya terkait biaya transportasi, tetapi juga mencakup integrasi infrastruktur, regulasi, pola distribusi, dan kebutuhan industri.

Di tengah dorongan menuju logistik hijau, sebagian operator masih berupaya menyelesaikan persoalan efisiensi dasar. Karena itu, transformasi sektor logistik dinilai memerlukan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi, pemerataan infrastruktur, serta penguatan konektivitas antarmoda untuk menekan biaya logistik nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembentukan Holding Kawasan Industri Indonesia dinilai perlu diikuti integrasi sistem logistik dan transportasi agar mampu meningkatkan daya saing kawasan industri nasional. Konsolidasi kawasan industri BUMN dinilai tidak cukup hanya menyatukan aset dan pengelolaan lahan, tetapi juga harus memperkuat konektivitas rantai pasok.

Founder & CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan, holding yang dibentuk pemerintah melalui Danantara perlu dikembangkan menjadi ekosistem industri yang terhubung dengan layanan logistik, pergudangan, transportasi, dan distribusi barang.

“Kebutuhan itu relevan dengan skala kawasan industri nasional,” kata Setijadi dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan restrukturisasi kawasan industri BUMN melalui pembentukan Holding Kawasan Industri Indonesia. Proses legal ditargetkan rampung pada 2026 sehingga operasional holding dapat dimulai pada 2027.

Menurut Setijadi, konsolidasi kawasan industri berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan, memperkuat investasi, dan membuka model bisnis baru yang tidak hanya bergantung pada penjualan atau penyewaan lahan.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Indonesia memiliki 175 kawasan industri berizin dengan total luas mencapai 98.235,5 hektare. Kawasan tersebut menampung 11.970 perusahaan, menyerap sekitar 2,35 juta tenaga kerja, dan mencatatkan investasi sebesar Rp6.744,5 triliun.

Sebelum restrukturisasi, sejumlah kawasan industri BUMN berada dalam ekosistem Danareksa Industrial Park, antara lain PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Kawasan Industri Makassar, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang dengan total lahan sekitar 7.855 hektare.

Setijadi menilai manfaat holding tidak hanya dirasakan pengelola kawasan, tetapi juga perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Integrasi layanan dinilai dapat mempercepat penyediaan infrastruktur, memperkuat konektivitas, dan menekan biaya logistik.

“Peningkatan efisiensi logistik sangat penting mengingat kontribusinya terhadap harga produk,” ujarnya.

Data Bappenas menunjukkan biaya logistik domestik masih mencapai sekitar 14,1 persen dari harga barang, sementara biaya logistik ekspor sekitar 8,98 persen dari nilai barang yang dikirim.

Karena itu, SCI merekomendasikan holding menyusun masterplan logistics park di kawasan prioritas. Fasilitas yang perlu dikembangkan mencakup pergudangan bersama, depo peti kemas, terminal truk, cold storage, layanan kepabeanan, hingga pusat distribusi terpadu.

Menurut Setijadi, pengembangan kawasan industri juga harus terintegrasi dengan transportasi multimoda. Konektivitas dengan jalan tol, pelabuhan, bandara kargo, terminal peti kemas, dry port, hingga angkutan sungai dan Ro-Ro perlu dirancang dalam satu sistem logistik yang terhubung.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi dengan jaringan kereta barang untuk meningkatkan kapasitas angkutan, mengurangi ketergantungan pada truk jarak jauh, serta menekan kemacetan di sekitar kawasan industri dan pelabuhan.

Selain infrastruktur fisik, digitalisasi arus logistik juga dinilai perlu diperkuat melalui sistem penjadwalan truk, otomatisasi gerbang kawasan, dan control tower logistik yang terintegrasi.

Dengan pendekatan tersebut, Holding Kawasan Industri Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengelola kawasan, tetapi juga berperan sebagai simpul logistik nasional yang mendukung efisiensi industri dan daya saing ekspor.

JAKARTA - Pelaku pasar mengkhawatirkan pembentukan BUMN ekspor atau PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan memicu outflow lanjutan arus modal asing di pasar modal. Hingga akhir Mei, tercatat foreign outflow dari pasar modal mencapai Rp54,4 triliun.

Dalam riset yang diterbitkan 29 Mei 2026, Kiwoom Sekuritas menilai kemungkinan pasar masih bisa beradaptasi dengan kebijakan baru ini, apabila PT DSI hanya berfungsi sebagai clearing house administratif dan monitoring devisa saja.

Namun apabila berkembang menjadi instrumen kontrol yang terlalu besar terhadap pricing, buyer, pembayaran, dan kontrak perdagangan komoditas, maka investor global dapat mulai melihat Indonesia bergerak terlalu jauh ke arah resource nationalism.

Gap Dagang Puluhan Miliar Dolar dengan AS-China di Balik Pembentukan BUMN Khusus Ekspor DSI



"Market tidak hanya menilai tujuan sebuah kebijakan, tetapi juga menilai apakah kebijakan tersebut dapat dieksekusi secara efisien tanpa menciptakan bottleneck baru bagi dunia usaha. Dalam kondisi rupiah yang masih rapuh dan foreign flow yang masih negatif, menjaga kepercayaan investor akan sama pentingnya dengan menjaga devisa negara ," tulis riset Kiwoom dikutip Minggu (31/5/2026).

Secara konsep awal yang dipaparkan Pemerintah, pembentukan PT DSI memang punya manfaat bagi perekonomian. Misalnya perusahaan tersebut bisa meningkatkan transparansi ekspor dan mengurangi potensi under-invoicing. Praktik ini berhubungan erat kaitannya dengan penerimaan negara.

Pembentukan BUMN ekspor ini juga dinilai meningkatkan bargaining power Indonesia terhadap komoditas strategis. Beberapa negara juga melakukan hal serupa seperti Malaysia yang memiliki kontrol kuat terhadap industri minyak sawit melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB), kebijakan kuota, levy, dan instrumen ekspor lain untuk menjaga stabilitas pasokan serta kepentingan industri nasionalnya.

Namun Kiwoom Sekuritas menyoroti momentum pembentukan BUMN ekspor tersebut, di tengah kondisi nilai tukar yang tembus Rp17.800 per dolar, dan foreign outflow dari pasar modal Indonesia telah mencapai sekitar Rp54,5 triliun hingga akhir Mei 2026.

"Dalam situasi seperti ini setiap perubahan kebijakan yang menyentuh langsung mekanisme bisnis emiten akan langsung diterjemahkan sebagai tambahan policy risk," lanjutnya.

Kekhawatiran pasar akan meningkat apabila PT DSI berkembang menjadi bentuk intervensi yang lebih agresif, dalam hal pengendalian harga komoditas oleh negara, pembatasan buyer tertentu, pengawasan pembayaran yang terlalu ketat, serta peninjauan berbagai kontrak eksisting oleh perusahaan.

"Perdagangan komoditas global merupakan bisnis yang sangat cepat, kompleks, dan highly relationship-driven. Buyer internasional sangat sensitif terhadap kepastian kontrak, kecepatan shipment, fleksibilitas pricing, reliability pembayaran, dan efisiensi administrasi. Jika proses perdagangan menjadi lebih birokratis, buyer dapat mulai mencari alternatif pasokan dari negara lain," tulis riset Kiwoom Sekuritas.

JAKARTA - Berakhirnya “tech winter” global masih belum pasti. Kondisi serba tidak pasti membuat investor dan perusahaan modal ventura semakin berhati-hati dalam memilih startup yang akan didanai. Di Indonesia dan Asia Tenggara, kondisi ini mendorong banyak startup untuk lebih memprioritaskan efisiensi, profitabilitas, dan keberlanjutan bisnis dibanding ekspansi yang terlalu agresif.

Sekadar informasi, tech winter mengacu pada periode pengetatan pendanaan yang dipicu oleh kenaikan suku bunga, ketidakpastian geopolitik, dan tekanan makroekonomi yang lebih luas sehingga meningkatkan biaya modal. Akibatnya, investor menjadi lebih selektif dan lebih fokus pada startup yang memiliki fundamental bisnis yang jelas serta potensi jangka panjang yang lebih kuat.

Laporan Indonesia Startup Report 2026 dari DiscoveryShift yang didukung GarudaSpark Innovation Hub di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia mencatat bahwa penurunan pendanaan startup lebih mencerminkan pengetatan likuiditas global dan kenaikan suku bunga AS dibandingkan pelemahan struktural ekonomi digital Indonesia.

Indonesia Kalah Jauh, Menko Airlangga: Hanya Punya 25 Startup AI, Singapura Hampir 300



Laporan tersebut juga menyoroti bahwa meskipun total pendanaan turun tajam dibanding periode booming 2020–2022, pendanaan tahap lanjutan (later-stage funding) masih relatif bertahan, dengan beberapa transaksi besar Seri B dan Seri C menyerap sebagian besar modal yang tersedia.

Data dalam laporan menunjukkan sekitar 67% transaksi startup terjadi pada tahap awal (early stage), namun hanya 15% startup tahap seed yang berhasil melanjutkan ke pendanaan Seri A. Hal ini mencerminkan persaingan yang semakin ketat dan proses seleksi investor yang lebih ketat. Dari sisi sektor, New Retail, Fintech, dan E-commerce masih mendominasi aliran modal sepanjang 2025.

Dari Tantangan Pendanaan Menjadi Krisis Kepercayaan

Selain pengetatan aliran modal, ekosistem startup Indonesia kini juga menghadapi tantangan lain, yakni meningkatnya kekhawatiran terkait tata kelola perusahaan dan akuntabilitas para pendiri startup.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri startup diwarnai gelombang PHK massal, penutupan startup, dan langkah efisiensi agresif saat perusahaan berjuang menghadapi perlambatan pendanaan. Awalnya, sebagian besar tekanan dikaitkan dengan kondisi makroekonomi, termasuk kenaikan suku bunga dan perubahan tren investasi global.

Namun, pembahasan kini semakin bergeser pada kualitas kepemimpinan dan standar tata kelola di internal startup itu sendiri. Sejumlah kontroversi yang melibatkan pendiri startup dan tim manajemen memicu diskusi lebih luas mengenai transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia.

Meningkatnya pengawasan ini menunjukkan bahwa tantangan industri tidak lagi hanya bersifat finansial. Investor, karyawan, dan konsumen kini juga semakin memperhatikan bagaimana startup dikelola dan apakah tim kepemimpinan mampu membangun bisnis yang tangguh di tengah kondisi pasar yang tidak menentu.

Ekonomi Digital RI Hampir USD100 Miliar, Menko Airlangga Sebut AI Mesin Pertumbuhan Baru



Investor Fokus pada Founder Kuat dan Model Bisnis Berkelanjutan di Tengah Pendanaan yang Semakin Selektif

Menurut Elisabeth Kurniawan, angel investor, peluang investasi di ekosistem startup Indonesia masih tetap menarik meskipun kondisi pasar lebih berhati-hati. “Investor sekarang tidak hanya melihat narasi pertumbuhan. Fokus saat ini lebih pada model bisnis yang berkelanjutan, profitabilitas, dan founder yang mampu menghadapi ketidakpastian,” kata Elisabeth.



Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor terpenting dalam mengevaluasi startup adalah kualitas founder itu sendiri. “Perusahaan akan melewati berbagai fase, tetapi founder yang kuat tetap menjadi faktor paling penting. Ketangguhan, kegigihan, optimisme, dan fleksibilitas dalam mengarahkan perusahaan di tengah ketidakpastian sangatlah krusial,” ujarnya.

Elisabeth menambahkan bahwa investor kini juga lebih memperhatikan apakah startup benar-benar menyelesaikan masalah pasar yang relevan dan realistis untuk diselesaikan.

“Setiap perusahaan menghadapi tantangan, tetapi ada masalah yang bisa diselesaikan dan ada yang tidak. Bisnis yang sudah memiliki permintaan pasar yang terbukti dan hanya membutuhkan dukungan modal untuk memperbesar operasional umumnya merupakan peluang investasi yang lebih sehat,” jelasnya.

Menurut Elisabeth, investor masih berhati-hati karena banyak startup sebelumnya terlalu fokus pada ekspansi agresif dan pertumbuhan pendapatan tanpa membangun profitabilitas yang berkelanjutan.

"Saya melihat investasi dalam startup atau perusahaan bukan soal tumbuh cepat dengan segala cara, tetapi lebih pada bottom line, EBITDA, dan pertumbuhan profitabilitas dari tahun ke tahun,” katanya.

“Pertumbuhan pendapatan memang penting, tetapi retensi pelanggan, pengelolaan biaya, dan disiplin operasional jauh lebih penting di kondisi pasar saat ini," sambungnya.

Terkait sektor yang masih memiliki peluang besar di Indonesia, Elisabeth melihat potensi berkelanjutan pada bisnis direct-to-consumer (D2C) dan brand konsumen yang menyasar kelas menengah hingga atas. “Masih ada ruang pertumbuhan di segmen menengah ke atas karena disposable income di kelompok ini terus meningkat secara stabil,” katanya.

Bagi startup yang menghadapi tantangan pendanaan pada 2026, Elisabeth menilai perusahaan sebaiknya lebih fokus memperkuat hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dibanding mengejar ekspansi terlalu agresif.

“Startup harus fokus meningkatkan retensi dan loyalitas pelanggan, bukan hanya mengejar ekspansi dan pertumbuhan,” katanya.

“Itu pengamatan pribadi saya berdasarkan apa yang terjadi di pasar,” imbuhnya.

Meski tech winter masih berlangsung, Elisabeth tetap optimistis bahwa startup Indonesia yang memiliki model bisnis disiplin dan kepemimpinan yang tangguh akan terus menarik peluang investasi jangka panjang.

JAKARTA - MDI Ventures , perusahaan modal ventura korporasi bagian dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, merilis white paper terbaru bertajuk "Catalyzing Digital Resilience and Sustainable Growth: Advancing Inclusive Innovation and AI-Driven Impact Across Indonesia's Digital Economy." Publikasi ini memetakan bagaimana modal ventura, artificial intelligence (AI), dan infrastruktur digital dapat dipadukan untuk membuka fase pertumbuhan berikutnya bagi 65 juta UMKM Indonesia, yang berkontribusi 60,5% terhadap PDB dan menyerap 96,5% tenaga kerja nasional.

Rilis ini hadir di tengah momentum penting bagi ekonomi digital Indonesia, dengan GMV yang diproyeksikan akan bertumbuh mencapai USD180 - USD340 miliar pada 2030 berdasarkan e-Conomy SEA 2025. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, kesenjangan pembiayaan UMKM masih menjadi tantangan besar, dengan kebutuhan pendanaan yang jauh melampaui akses yang tersedia saat ini.

Fokus white paper ini terletak pada bagaimana investasi dapat menghubungkan inklusi keuangan, kesiapan AI, ketahanan siber, hingga menciptakan dampak terukur. Bagi MDI Ventures, tantangannya bukan hanya memperluas adopsi digital, tetapi memastikan portofolio investasinya mampu mendukung digitalisasi UMKM berjalan lebih relevan dan dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“White paper terbaru kami merefleksikan peran MDI Ventures sebagai enabler yang menghubungkan inovasi dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai portofolio kami di bidang AI, cybersecurity, hingga digital infrastructure, yang menghadirkan solusi konkret untuk menjawab berbagai tantangan. Melalui pendekatan tersebut, kami melihat bahwa teknologi tidak hanya mampu menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang terukur,” ungkap Direktur MDI Ventures, Roby Roediyanto.

MDI Ventures Bangun Ekosistem yang Kredibel: Eksekusi Kolaborasi dan Penguatan Tata Kelola



Sejalan dengan hal tersebut, white paper ini juga menjadi upaya MDI Ventures untuk memperjelas titik temu antara inovasi, kebutuhan pasar, dan arah kebijakan bagi founder, investor, entitas Telkom Group hingga ekosistem BUMN, serta regulator.

Salah satu temuan utama white paper ini adalah bahwa impact capital menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Secara global, impact investing telah mencapai USD1,571 triliun AUM dengan pertumbuhan 21% per tahun sejak 2019, sementara Indonesia masih membutuhkan sekitar USD1,7 triliun untuk menutup kesenjangan pembiayaan SDGs hingga 2030.

Dalam konteks ini, corporate venture capital berperan strategis dalam menghubungkan modal dengan sektor-sektor berdampak tinggi.

Di sisi pembiayaan, AI menjadi solusi untuk memperkecil kesenjangan kredit. Pada 2023, hanya 2,2% pelaku usaha mikro dan kecil yang mengakses pinjaman bank, menunjukkan terbatasnya akses pembiayaan formal. Pendekatan seperti credit scoring berbasis data alternatif -yang dimanfaatkan oleh Ascore.ai (Amartha)- membuka peluang untuk memperluas akses kredit bagi segmen yang selama ini belum terlayani.

MDI Ventures memandang ketahanan siber sebagai elemen penting dalam memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia. Di tengah meningkatnya risiko keamanan digital -dengan 56,1 juta data terekspos dan 5.780 insiden defacement sepanjang 2024- kebutuhan terhadap sistem perlindungan siber yang lebih proaktif menjadi semakin krusial.

Melalui CYFIRMA, portofolio keamanan siber berbasis AI asal Singapura, MDI Ventures mendukung pengembangan kapabilitas threat intelligence dan early warning system bagi enterprise serta institusi strategis, yang pada akhirnya turut memperkuat keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem digital yang menopang pertumbuhan UMKM dan ekonomi digital nasional.

Dampak tersebut tercermin dari kinerja portofolio MDI Ventures dalam mendorong inklusi digital. Amartha telah menyalurkan lebih dari Rp28 triliun kepada 2,8 juta UMKM, Qoala mencatat 445 juta polis mikroasuransi, dan Privy melayani lebih dari 57 juta pengguna terverifikasi.

Bersama portofolio lain di AI dan keamanan siber, capaian ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperluas akses, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat fondasi ekonomi digital yang inklusif. Raih Sertifikasi ISO 37001, MDI Ventures Perkuat Sistem Anti-Suap untuk Investasi dan Kemitraan

Secara bersama-sama, portofolio tersebut menunjukkan empat pondasi yang diidentifikasi white paper sebagai kunci ekonomi digital inklusif: infrastruktur kredit berbasis data alternatif, perlindungan finansial tertanam, identitas digital dan kepercayaan, serta enterprise tooling berbasis AI yang terhubung dengan jaringan distribusi Telkom Group dan ekosistem BUMN.

"Kerangka dual-lens kami menempatkan setiap investasi pada dua kriteria utama: apakah bisnisnya layak secara komersial, dan apakah dampaknya dapat diukur sesuai tujuan Sustainable Development Goals," jelas Alvin Evander, VP Strategy & Sustainability MDI Ventures.

"Dengan pendekatan tersebut, kami berupaya menjaga akuntabilitas portofolio, sekaligus menunjukkan kepada Investor dan mitra korporasi bahwa dampak dan imbal hasil dapat tumbuh bersama," pungkasnya.

Kedepannya, MDI Ventures akan terus berfokus pada perkembangan sektor esensial seperti AI, keamanan siber, dan blockchain, seiring dengan arah strategis perusahaan yang semakin menekankan investasi berbasis dampak yang terukur. White paper ini diharapkan menjadi rujukan bagi co-investor, mitra BUMN, regulator, dan founder dalam membangun ekonomi digital Indonesia yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.