Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim hilirisasi komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO), kelapa, hingga gambir berpotensi menghasilkan nilai tambah hingga Rp35.000 triliun atau setara sekitar 10 tahun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Itu baru sawit, kelapa dengan gambir, Rp35.000 triliun. Itu sama dengan 10 tahun APBN. Itu mimpi besar Bapak Presiden," ujar Amran dalam acara Pemilihan Ketua Umum Persatuan Wredatama (PWRI) Pertanian Masa Bhakti 2026-2931 di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran mengatakan potensi tersebut berasal dari pengolahan komoditas di dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, melainkan produk bernilai tambah tinggi.

Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Komoditas yang pertama disorot Amran adalah CPO. Ia menyebut nilai ekspor CPO saat ini mencapai sekitar Rp1.000 triliun. Namun, melalui pengembangan industri hilir, nilai tersebut dinilai bisa meningkat berkali-kali lipat.

"Kali 10 saja kita hilirisasi CPO semua, itu bisa menghasilkan kali 10, Rp10.000 triliun CPO saja. Belum termasuk dalam negeri, hanya ekspor," ujarnya.

Amran menilai pengembangan industri hilir sawit tidak hanya memberikan nilai tambah bagi Indonesia, tetapi juga dapat memengaruhi industri negara lain yang selama ini mengolah bahan baku tersebut.

Ia bahkan menyebut komoditas sawit merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia karena negara ini masih menjadi produsen CPO terbesar di dunia.

"Ini senjata yang paling bagus untuk ekonomi untuk dunia. Baru CPO kita pegang dan kita nomor satu dunia," ujarnya.

Selain sawit, Amran juga menilai hilirisasi kelapa menyimpan potensi besar. Ia mengatakan tren konsumsi global mulai bergeser dari susu sapi menuju produk berbasis kelapa, seperti coconut milk dan virgin coconut oil (VCO).

Menurutnya, pengolahan kelapa di dalam negeri dapat meningkatkan nilai produk hingga berkali-kali lipat dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.

"Kalau kita olah naik 100 kali lipat. Ini baru satu belum yang lain di bawah. Kalau Rp24 triliun dikali 100 itu Rp2.400 triliun," ujarnya.

Amran juga menyinggung produk turunan air kelapa yang menurutnya masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan di dalam negeri.

Ia mengaku Indonesia seharusnya mampu menjadi pemain utama mengingat merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia.

Tak hanya itu, ia turut menyoroti potensi hilirisasi gambir. Menurut Amran, Indonesia menguasai sekitar 80 persen produksi gambir dunia, sementara berbagai produk turunannya seperti tinta, sabun, hingga sampo memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Ia mengatakan teknologi pengolahan sebenarnya sudah tersedia di dalam negeri. Pemerintah pun mulai membangun sejumlah fasilitas hilirisasi di beberapa daerah, termasuk Maluku Utara, Morowali, dan Riau.

Amran mengaku saat ini minat investor terhadap proyek hilirisasi juga terus meningkat. Menurutnya, banyak pihak mulai datang untuk menjajaki peluang investasi di sektor tersebut.

"Kalau itu terjadi, itu kita goyangkan, kita getarkan dunia. Bukan Asia Tenggara, dunia akan bergetar karena kita berada di garis khatulistiwa," ujar Amran.

Bisnis.com, SEMARANG - Viral di media sosial, seorang sopir bus tengah mengisi bahan bakar minyak (BBM) gasoil Dex di salah satu SPBU di wilayah Ambarketawang, DI Yogyakarta. Sopir tersebut menunjukkan kekecewaannya lantaran kesulitan mendapatkan Biosolar di sepanjang perjalanan.

Kejadian tersebut tak cuma terjadi di DI Yogyakarta, pelaku usaha logistik di Jawa Tengah mengaku ikut mengalami hal yang sama. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Bambang Widjanarko, menyebut kelangkaan Solar biasanya terjadi di pengujung tahun. Namun untuk tahun ini, sejak pertengahan tahun, pelaku usaha mulai kesulitan untuk mengakses BBM jenis gasoil tersebut.
"Biasanya kelangkaan Biosolar itu terjadi Oktober, November, Desember, tetapi ini sudah mulai terasa. Sejak pertengahan tahun ini sudah mulai sulit. Dari anggota Aptrindo melaporkan sudah terjadi di semua tempat, tidak cuma di Jawa Tengah, tapi juga sampai di Pulau Sumatera, Kalimantan apalagi," ungkapnya saat dihubungi Bisnis pada Rabu (24/6/2026).
Bambang menyebut, saat ini sopir truk memang masih bisa mendapatkan Biosolar di beberapa SPBU, namun prosesnya memakan waktu berjam-jam lantaran harus mengantre dengan pengguna jalan lain. Hal ini, kata Bambang, menimbulkan masalah baru. "Kalau sopir mengalami kelelahan fisik dan mental setelah antre BBM, bisa berbahaya bagi keselamatan, karena antrean itu tidak bisa ditinggal tidur," imbuhnya.
Antrean tersebut juga ikut memengaruhi ritase atau jumlah perjalanan pulang-pergi dari satu armada truk. Bambang menyampaikan, antrean BBM membuat pelaku usaha khawatir ketika harus mengangkut barang-barang yang rawan busuk seperti sayur atau buah, juga barang-barang yang mendesak seperti paket atau dokumen dengan batas waktu pengiriman tertentu.
"Kerugiannya jelas penurunan ritase, sekitar 30-40% dari hari biasanya. Padahal orderang kita lagi kencang-kencangnya, kebanyakan antar kota antar provinsi. Kalau barat ya ke Jakarta, timur ya ke Surabaya. Banyak juga yang ke Sumatera," ungkap Bambang.
Sebagian pelaku usaha mulai menaikkan biaya pengirimannya, imbas dari sulitnya mengakses BBM jenis Biosolar tersebut. Bambang menyebut, ada pelaku usaha yang menaikkan ongkos muat hingga 15%, meskipun masih ada juga yang mempertahankan ongkos sebelumnya. Diperkirakan, kenaikan ongkos pengiriman itu masih akan berlangsung dan akan mengalami kenaikan secara bertahap.
Di sisi lain, Bambang mengaku tak berharap banyak terhadap pemerintah ataupun Pertamina, karena kelangkaan BBM tersebut diyakini sebagai dampak dari perang Iran-Amerika Serikat yang entah sampai kapan akan berlangsung. "Semoga bisa cepat berdamai dan pulih semuanya. Karena kalau suplai BBM dari Timur Tengah ini semakin sulit, efeknya ke kita juga. Semoga saja tidak benar-benar kosong ya, paling tidak masyarakat dan pelaku usaha seperti kami masih bisa mengakses, walaupun sulit yang penting kita masih bisa jalan," tuturnya.

IDXChannel - Indonesia berpotensi kehilangan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp70,3 triliun apabila berbagai hambatan yang dihadapi petani sawit swadaya tidak segera diselesaikan. Hal tersebut terungkap dalam riset terbaru Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) yang menyoroti rendahnya produktivitas petani sawit mandiri di Indonesia.

Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS, Rahmad Supriyanto, mengatakan Indonesia juga berisiko kehilangan potensi tambahan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar 4,73 juta ton, serta potensi tambahan nilai ekspor mencapai USD718,5 juta.

"Rendahnya produktivitas petani sawit swadaya tidak hanya membatasi peningkatan pendapatan petani, tetapi juga membatasi potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dihasilkan sektor kelapa sawit," ujar Rahmad dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2026, petani sawit swadaya menguasai hampir 41 persen dari total lahan sawit nasional dan menyumbang sekitar 35 persen-40 persen produksi tandan buah segar (TBS) Indonesia.

Namun demikian, produktivitas lahan yang dikelola petani mandiri tersebut baru mencapai 26,5 persen dari kapasitas maksimalnya. Menurut Rahmad, rendahnya produktivitas tersebut mencerminkan kompleksitas tantangan yang masih dihadapi petani sawit di lapangan.

Berbagai persoalan mulai dari peremajaan kebun, keterbatasan pembiayaan, legalitas lahan, hingga penguatan kelembagaan petani masih menjadi hambatan utama yang belum terselesaikan.

"Selama tantangan seperti peremajaan, pembiayaan, legalitas lahan, dan penguatan kelembagaan belum terselesaikan, Indonesia akan terus kehilangan peluang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di sektor kelapa sawit," katanya.

Kajian CIPS pada 2026 juga menunjukkan sekitar 2,4 juta petani sawit saat ini mengelola perkebunan dengan usia tanaman di atas 25 tahun yang produktivitasnya terus menurun. Di sisi lain, pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai belum berjalan optimal.

Petani masih menghadapi kesulitan dalam mengakses bibit unggul, pembiayaan murah, penerapan praktik budidaya yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), hingga pendampingan teknis.

Persoalan lain yang masih membayangi petani mandiri adalah status legalitas lahan yang belum tuntas. Kondisi tersebut membuat banyak petani kesulitan memperoleh bantuan pemerintah maupun sertifikasi keberlanjutan.

Padahal, sertifikasi dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan standar budidaya, memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, hingga membuka akses pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Head of Smallholders Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Guntur Cahyo Prabowo, menilai sertifikasi tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai persyaratan pasar. Menurutnya, sertifikasi merupakan bagian dari ekosistem yang dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta daya saing jangka panjang petani sawit swadaya.

Ia menambahkan, banyak petani mandiri tertinggal bukan karena kurangnya kemauan untuk berkembang, melainkan akibat fenomena passive exclusion atau eksklusi pasif, yakni kondisi ketika regulasi, mekanisme pasar, dan kelembagaan yang ada lebih menguntungkan kelompok petani yang telah mapan dibandingkan membantu petani lain untuk berkembang.

"Seiring ekspektasi pasar global yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang untuk mengurangi passive exclusion dengan membantu lebih banyak petani swadaya agar siap tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga mampu bersaing, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan masa depan dapat dicapai tanpa bergantung pada perluasan lahan," ujar Guntur.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, BALIKPAPAN — PT Indo Sino Oil and Gas (ISOG) resmi mengalirkan gas perdana (first gas) dari Lapangan Karamba di Wilayah Kerja Wain PSC, Kalimantan Timur, Rabu (24/6/2026).

ISOG membutuhkan waktu 25 bulan sejak penandatanganan kontrak Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) pada April 2024 hingga proyek tersebut mulai berproduksi.

Lapangan yang berada di daratan (onshore) Cekungan Kutai itu memulai produksi awal sebesar 4 juta standar kaki kubik gas per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd) dan ditargetkan mencapai produksi stabil (plateau) sebesar 7,35 MMscfd pada kuartal IV/2026.

Gas yang dihasilkan akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan energi Kilang Unit V Balikpapan melalui pemanfaatan bersama infrastruktur milik PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).

Sebelum memasuki fase produksi, sumur KUD-1 mencatat laju alir gas sebesar 9,5 MMscfd dalam uji produksi.

Secara keseluruhan, Lapangan Karamba memiliki cadangan gas sebesar 64,4 miliar kaki kubik (billion standard cubic feet/Bscf) berdasarkan kategori proven and probable reserves (2P).

Pengembangannya mencakup re-entry sumur KUD-1, pengeboran dua sumur pengembangan baru, pembangunan Central Processing Facility (CPF), serta pemasangan pipa gas sepanjang 16,3 kilometer beserta fasilitas pendukung lainnya.

Direktur Utama ISOG, Tang Zhongfu, menyatakan Karamba menjadi bukti bahwa pendekatan fast-track development dapat diwujudkan dalam pengembangan lapangan migas.

"Pencapaian Gas Pertama Lapangan Karamba merupakan wujud komitmen ISOG untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui pengembangan sumber daya gas yang cepat, efisien, dan berkelanjutan. Kami optimistis proyek ini akan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pasokan energi dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Selain menambah pasokan energi, proyek ini juga dinilai memberikan nilai tambah melalui optimalisasi infrastruktur eksisting, peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, baik barang maupun tenaga kerja, serta membuka peluang pengembangan migas baru di kawasan onshore Cekungan Kutai yang belum tergarap optimal.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menilai keberhasilan proyek Karamba menunjukkan sinergi antara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), pemerintah, dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada mampu mempercepat monetisasi sumber daya migas sekaligus menekan biaya investasi.

"SKK Migas mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak sehingga Proyek Karamba dapat mencapai Gas Pertama dengan cepat dan selamat. Kami berharap produksi dari Lapangan Karamba dapat mencapai target dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi gas nasional," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah mengakhiri impor solar lewat implementasi B50 mulai Juli 2026 masih dibayangi sejumlah tantangan. Keterbatasan kapasitas produksi biodiesel hingga keberlanjutan skema pendanaan menjadi beberapa pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.

Pemerintah optimistis B50 akan menjadi tonggak baru dalam pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap energi impor. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.

Bahlil mengatakan, dengan pemberlakuan program B50, pemerintah menargetkan akan menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Pemerintah berkomitmen mengalihkan beban impor energi ke produk yang sepenuhnya bisa diproduksi secara mandiri oleh industri dalam negeri.

"Insya Allah kami sangat optimistis untuk implementasi B50 akan dilakukan 1 Juli 2026. Dengan demikian, maka kita akan mengurangi atau bahkan tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta dikutip Senin (22/6/2026).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman optimistis implementasi B50 akan mampu menghentikan impor solar sekaligus menjadi tahapan penting menuju target swasembada energi yang dicanangkan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah telah mempersiapkan implementasi B50 secara matang, mulai dari penyediaan tambahan pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), kesiapan industri biodiesel, hingga pelaksanaan uji jalan dan sosialisasi kepada masyarakat.

"B50 mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor," jelas Saleh saat dihubungi, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, implementasi B50 merupakan salah satu tahapan krusial dalam peta jalan swasembada energi. Setelah B50 berjalan, pemerintah juga akan memperluas penerapan campuran bioetanol atau E5 pada bahan bakar bensin secara bertahap.

Dia juga menilai kapasitas produksi biodiesel nasional saat ini sudah memadai untuk menggantikan kebutuhan solar impor yang selama ini masih dipenuhi dari pasar internasional.

Meski demikian, Saleh mengingatkan pemerintah tetap perlu menjaga kecukupan pasokan bahan baku sawit agar implementasi B50 dapat berlangsung berkelanjutan dalam jangka panjang.

Menurutnya, peningkatan kebutuhan biodiesel harus diimbangi dengan kemampuan sektor perkebunan dalam menjaga produksi CPO nasional.

Lebih lanjut, Saleh menjelaskan strategi pemerintah dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) tidak hanya bertumpu pada biodiesel. Pemerintah juga mendorong pengembangan berbagai sumber energi alternatif untuk sektor transportasi guna mempercepat tercapainya swasembada energi.

Selain B50, pemerintah menyiapkan pengembangan bioetanol melalui program E5 yang akan terus ditingkatkan sebagai campuran bensin. Pada saat yang sama, penggunaan kendaraan listrik, bahan bakar gas (BBG), hidrogen, serta sumber energi alternatif lainnya juga akan terus diperluas.

4 Faktor Penentu

Sementara itu, Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak mengatakan keberhasilan target nol impor solar sangat bergantung pada empat faktor utama, yakni ketersediaan pasokan sawit domestik, kapasitas kilang dan pabrik biodiesel nasional, keberlanjutan insentif fiskal, serta penerimaan konsumen terhadap penggunaan B50.

Menurutnya, peluang Indonesia menghentikan impor solar sepenuhnya masih belum sepenuhnya terjamin karena kapasitas produksi biodiesel nasional saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan program B50.

"Peluang menolkan impor masih sangat tergantung pada kapasitas produksi pabrik biodiesel yang saat ini sekitar 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk B50 mencapai sekitar 25 juta kiloliter," ujarnya.

Selain persoalan kapasitas industri, ketahanan pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) juga menjadi tantangan. Produksi sawit nasional dinilai masih rentan terhadap gangguan cuaca seperti El Nino yang dapat menekan produktivitas perkebunan.

Di sisi lain, kebutuhan domestik diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya konsumsi energi nasional.

Persoalan lain yang dinilai semakin krusial adalah keberlanjutan pembiayaan program B50. Selama ini, insentif biodiesel bersumber dari pungutan ekspor sawit. Namun, peningkatan konsumsi domestik akibat implementasi B50 justru berpotensi mengurangi volume ekspor yang menjadi sumber utama pendanaan program.

Ishak menjelaskan rasio antara volume sawit yang menjadi sumber pungutan dan volume biodiesel yang harus disubsidi kini semakin sempit. Dengan produksi CPO sekitar 51,6 juta ton per tahun dan kebutuhan domestik yang diperkirakan meningkat menjadi sekitar 26 juta ton akibat implementasi B50, volume ekspor hanya tersisa sekitar 25 juta ton.

Pada saat yang sama, volume biodiesel yang harus mendapatkan subsidi diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton per tahun.

Kondisi tersebut berbeda dibandingkan masa implementasi B20 hingga B35 ketika setiap ton ekspor masih mampu menopang beberapa ton konsumsi domestik. Saat ini perbandingannya mendekati satu banding satu sehingga ruang pengaman pembiayaan semakin terbatas.

Menurut dia, skema tersebut menjadi sangat rentan ketika harga minyak dunia turun sementara harga CPO tetap tinggi. Dalam situasi tersebut kebutuhan subsidi meningkat pada saat yang sama penerimaan pungutan ekspor justru berkurang.

"Tanpa sumber pembiayaan alternatif seperti dukungan APBN, keberlanjutan B50 akan sangat bergantung pada pergerakan harga internasional minyak mentah dan CPO yang berada di luar kendali pemerintah," katanya.

Volume Impor Berkurang

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengatakan implementasi B50 memang akan menekan volume impor solar dalam jumlah besar. Namun, kebutuhan impor masih akan tetap ada mengingat sejumlah faktor teknis dan pasokan yang belum sepenuhnya teratasi.

Menurutnya, target penghentian impor solar perlu dilihat secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas industri biodiesel nasional dan kesiapan rantai pasok bahan bakunya.

"Jadi, target untuk langsung menghentikan impor kurang realistis dan agak berat untuk tercapai dalam waktu singkat," jelasnya.

Bisman menjelaskan terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pemerintah dalam pelaksanaan program B50. Salah satunya adalah potensi kenaikan harga CPO global yang dapat mengubah struktur keekonomian biodiesel nasional.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi biodiesel dan mengurangi efisiensi yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama program substitusi impor energi berbasis sawit.

Selain faktor harga bahan baku, dia juga menyoroti aspek kualitas bahan bakar dan kompatibilitas biodiesel dengan mesin kendaraan maupun peralatan industri yang menggunakan solar.

Menurutnya, aspek tersebut tidak boleh diabaikan karena berpotensi memunculkan keluhan pengguna apabila kualitas bahan bakar tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyatakan kesiapan perusahaan dalam menjalankan program B50 mulai Juli 2026 mendatang.

Roberth menyebut, pemerintah melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman juga telah melakukan kunjungan ke Terminal BBM Plumpang, Jakarta, pada hari Ini untuk memastikan kesiapan perusahaan mendukung implementasi B50.

"Prinsipnya perusahaan siap mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan dan ketersediaan energi khususnya BBM dengan penerapan B50. Maka kalau dibahas terkait kecukupan, B50 ini masuk pada BBM Bersubsidi yang dijamin oleh pemerintah, jadi kami akan menyalurkan sesuai arahan pemerintah," jelas Roberth.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menyebutkan keberadaan kapal tanker MT Gamkonora turut memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengelolaan pasokan energi yang andal dan terintegrasi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan kapal Gamkonora segera tiba di Pelabuhan Cilacap, Jawa Tengah, dengan membawa 450.000 barel minyak mentah untuk mendukung kebutuhan energi dalam negeri.

"Pasokan crude oil yang dibawa MT Gamkonora akan menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan bahan baku bagi operasional kilang nasional," ujar dia.

Kehadiran muatan strategis tersebut dapat mendukung keberlanjutan produksi BBM guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat, sektor industri, serta berbagai aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Roberth juga mengatakan kedatangan MT Gamkonora merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang.

"Kedatangan MT Gamkonora menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan stok energi dalam negeri sekaligus mendukung operasional kilang nasional agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar Roberth.

MT Gamkonora bertolak dari Arzew, Aljazair, pada 14 Mei 2026 sebelum melanjutkan pelayaran menuju Indonesia.

Selama perjalanan, operasional kapal dipantau secara berkelanjutan untuk memastikan keamanan muatan, keselamatan pelayaran, dan ketepatan waktu kedatangan.

Pengawasan dilakukan secara terintegrasi guna menjaga keandalan distribusi energi dari titik asal hingga tiba di lokasi tujuan.

Menurut Roberth, Pertamina Patra Niaga telah melakukan berbagai persiapan operasional untuk memastikan proses penerimaan muatan dapat berjalan lancar.

Persiapan tersebut meliputi koordinasi dengan pengelola terminal, otoritas pelabuhan, instansi terkait, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses bongkar muat dan distribusi lanjutan.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan minyak mentah dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan operasional kilang," katanya menjelaskan.

Roberth juga mengatakan kesiapan dalam menerima pasokan energi strategis merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat koordinasi dan kesiapan operasional di seluruh rantai logistik energi guna memastikan setiap pasokan dapat diterima dan dikelola secara optimal.

"Ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, armada, serta sistem logistik yang mendukung distribusinya. Kami terus memastikan seluruh aspek tersebut berjalan secara optimal agar pasokan energi nasional tetap aman, andal, dan berkelanjutan," kata Roberth.

Melalui pengelolaan pasokan yang terencana, dukungan armada yang andal, serta koordinasi operasional yang kuat, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus menjaga ketahanan energi nasional.

"Kehadiran MT Gamkonora menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pasokan energi yang aman, stabil, dan berkelanjutan," ujar Roberth.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Sumatra Selatan masih bertahan di level tinggi pada periode I Juni 2026, ditopang oleh harga crude palm oil (CPO) yang mencapai Rp14.072,79 per kilogram (kg).

Berdasarkan hasil penetapan Tim Penetapan Harga TBS Sumatra Selatan yang berlaku pada 1–15 Juni 2026, harga TBS tertinggi tercatat pada tanaman berusia 22 tahun sebesar Rp3.592,07 per kg.

Sementara itu, harga TBS untuk tanaman berusia 21 tahun ditetapkan Rp3.580,70 per kg. Adapun kelompok umur tanaman 10–20 tahun memperoleh harga Rp3.589,30 per kg.

Di sisi lain, harga terendah tercatat pada tanaman berusia tiga tahun sebesar Rp3.008,70 per kg.

Dalam penetapan tersebut, harga rata-rata CPO ditetapkan sebesar Rp14.072,79 per kg, sedangkan harga inti sawit (kernel) mencapai Rp13.454,91 per kg. Indeks K ditetapkan sebesar 93%, dengan nilai cangkang Rp18,88 per kg.

Meski harga TBS hasil penetapan pemerintah relatif tinggi, Dinas Perkebunan (Disbun) Sumatra Selatan menyoroti masih lebarnya disparitas harga yang diterima petani sawit swadaya di lapangan.

Melalui surat Nomor 525/931-VI.3/BUN tertanggal 3 Juni 2026, Disbun Sumsel meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penguatan tata niaga serta kemitraan petani sawit swadaya dengan pabrik kelapa sawit (PKS).

Plt Kepala Dinas Perkebunan Sumsel M. Ichwansyah mengatakan hasil pemantauan sepanjang Mei 2026 menunjukkan perbedaan harga yang cukup signifikan antara petani yang telah bermitra dengan PKS dan petani swadaya nonkemitraan.

“Harga Kemitraan (Penetapan Tim Disbun) berada dalam kondisi yang sangat stabil dan menyejahterakan pada kisaran Rp3.864,31 sampai Rp3.898,14 per Kg. Sebaliknya, harga di tingkat swadaya non-kemitraan mengalami fluktuasi yang sangat ekstrem, bahkan sempat anjlok hingga menyentuh titik terendah pada angka Rp2.554 per kg,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (11/6/2026).

Untuk mengurangi kesenjangan harga tersebut, Disbun Sumsel meminta dinas perkebunan kabupaten/kota melakukan identifikasi dan pemetaan perkebunan sawit swadaya agar petani dapat difasilitasi masuk ke dalam kelembagaan resmi seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, maupun koperasi.

Pemerintah daerah juga diminta mengawal pembentukan perjanjian kerja sama (PKS) kemitraan antara kelembagaan petani dan pabrik kelapa sawit terdekat guna memastikan penyerapan TBS sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

“Langkah percepatan kemitraan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tata niaga sawit yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra,” jelasnya.

Berikut rincian harga TBS periode I Juni 2026 berdasarkan umur tanaman:

• 3 tahun: Rp3.008,70/kg
• 4 tahun: Rp3.103,32/kg
• 5 tahun: Rp3.235,35/kg
• 6 tahun: Rp3.267,17/kg
• 7 tahun: Rp3.262,97/kg
• 8 tahun: Rp3.386,46/kg
• 9 tahun: Rp3.458,19/kg
• 10–20 tahun: Rp3.589,30/kg
• 21 tahun: Rp3.580,70/kg
• 22 tahun: Rp3.592,07/kg
• 23 tahun: Rp3.567,26/kg
• 24 tahun: Rp3.468,87/kg
• 25 tahun: Rp3.483,37/kg
• 26 tahun: Rp3.421,91/kg
• 27 tahun: Rp3.371,83/kg
• 28 tahun: Rp3.315,33/kg
• 29 tahun: Rp3.253,53/kg
• 30 tahun: Rp3.186,61/kg

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan penggunaan artificial intelligence (AI) untuk memblokir ekspor sejumlah komoditas strategis dari perusahaan yang terindikasi under invoicing.

Sebagai informasi, komoditas strategis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy) dapat diekspor dengan melaporkan ke PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Adapun proses pelaporan tersebut masih masa transisi hingga 31 Desember 2026 sebelumnya sepenuhnya dilakukan oleh BUMN ekspor tersebut

Anggota DEN Septian Hario Seto menyampaikan telah melaporkan hasil kajian pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program digitalisasi yang dianggap dapat mencegah praktik under invoicing. 

Hal ini seiring pernyataan PT DSI yang bakal membangun sistem digitalisasi selama masa transisi.

"Program digitalisasi untuk sektor komoditas strategis seperti batu bara, CPO, ferro alloy, ini bisa benar-benar membantu menutup gap, tadi kalau yang selalu disampaikan oleh Presiden, under-invoicing," ujar Seto dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

[Gambas:Youtube]

Dalam kajiannya, DEN menemukan komoditas strategis tersebut indikasi terhadap under invoicing sangat nyata hingga miliaran dolar AS.

Dengan begitu, Seto mengusulkan penggunaan sistem AI yang mampu memblokir penjualan perusahaan yang terindikasi pelanggaran, termasuk under invoicing. Ia pun mencontohkan untuk kegiatan ekspor batu bara dapat dibantu dengan sistem bernama "SIMBARA".

"Jadi manusia tidak lagi yang mengoperasikan sistemnya ini, tapi ada AI, ada algoritma yang akan dijalankan untuk memaksakan kepatuhan," kata Seto.

Ia juga mencontohkan kalau sistem akan merespons jika suatu perusahaan diketahui melakukan kecurangan. Bentuk kenakalan bisa berupa pembayaran royalti, pencantuman harga yang tidak masuk akal, hingga kontrak yang tidak sesuai.

"Itu nanti bisa di-develop sistemnya, kita sebutnya auto-blocking system," lanjutnya.

Lebih lanjut, Seto menambahkan hadirnya sistem AI tersebut dapat memberantas pertambangan atau perusahaan ilegal karena dapat dipantau lebih mudah.

"Kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton batu bara ini harus berasal dari sumber-sumber yang legal. Tambang-tambang yang memang izinnya benar, gitu lho," ungkap Seto.

Bisnis.com, JAKARTA — Penanganan temuan praktik underinvoicing hingga transfer pricing ekspor kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) masih didalami juga oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Ada 32 wajib pajak (WP) di sektor sawit yang diusut oleh otoritas pajak.

Untuk diketahui, temuan yang awalnya diungkap ke publik oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu kini turut ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Secara simultan, DJP juga ternyata melakukan pemeriksaan bukti permulaan hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perpajakan terhadap 32 WP CPO.

"Jadi ada 32 [WP] yang dalam penanganan. 23 sedang kami hitung kerugian negaranya, 8 wajib pajak sudah proses. Kemudian ada perluasan juga di 8 itu ke tahun pajak 2023," terang Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto usai konferensi pers APBN KiTa Juni 2026 di Gedung Juanda Kemenkeu, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Secara terperinci, potensi penerimaan negara 11 dari total 32 WP ini mencapai Rp1,1 triliun. Bimo mengungkap selama proses hukum itu, sudah ada 3 WP yang melakukan pembetulan sendiri atas SPT yang tidak mereka isi dengan benar sebelumnya.

"Sudah ada 3 wajib pajak yang membetulkan sendiri SPT-nya dan nyetor sekitar Rp200 miliar," ungkapnya.

Bimo menjelaskan bahwa proses hukum tindak pidana perpajakan menerapkan azas ultimum remedium. Dengan demikian, WP yang ingin menghindari sanksi bisa membayar kewajibannya sesuai dengan penghitungan bersama otoritas pajak.

Dari total 32 WP yang tengah diusut DJP, salah satunya juga tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di tingkat penyidikan. Namun, Bimo memastikan penegak hukum DJP tidak menyerahkan perkara itu ke Korps Adhyaksa.

Proses hukum secara simultan antara DJP dan Kejagung ini lantaran keduanya saling bertukar data. Pada hari ini saja, Bimo mengaku Kejagung turut meminta data 18 WP untuk keperluan penegakan hukum.

"Hari ini saja ada 18 permintaan terhadap 18 data wajib pajak sampai ke 18 tahun ke belakang, karena kewenangan mereka. Jadi saya bingung kalau ditanya jumlah, kan berkembang terus," terang mantan pejabat di Kemenko Perekonomian ini.

Terkait dengan proses di Kejagung, Bimo masih menunggu penegak hukum yang bermarkas di Kebayoran Baru ini untuk mengumumkan hasil pemeriksaannya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan tidak akan mencampuri proses hukum yang bergulir di Kejagung.

"Yang di Kejaksaan itu masih kami tunggu berita dari Kejaksaan. Yang jelas minggu lalu mereka mulai jalan, jadi saya belum dapat beritanya, tetapi kan biasanya perlu waktu," kata Purbaya pada forum yang sama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyepakati penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) Minyakita menyusul kenaikan harga crude palm oil (CPO) dalam beberapa waktu terakhir. Besaran HET baru masih menunggu hasil pemantauan harga CPO sebelum ditetapkan secara resmi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menilai HET Minyakita yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mencerminkan kondisi harga bahan baku di pasar.

"Kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk Minyakita," kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Budi menjelaskan, saat HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter, harga CPO masih berada di kisaran Rp12.400 per kilogram. Namun kini harga CPO telah naik menjadi sekitar Rp15.400 hingga Rp15.500 per kilogram.

Menurut Budi, pemerintah masih memantau perkembangan harga CPO selama beberapa hari ke depan. Jika harga mulai stabil, pemerintah akan segera menghitung dan menetapkan HET baru.

"Kalau paling tidak seminggu misalnya sudah normal kembali, ya segera kita tetapkan," ujar Budi.

Selain harga bahan baku, pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan biaya produksi, distribusi, dan kemasan dalam perhitungan harga baru. Perhitungan tersebut akan mencakup margin usaha mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer.

"Kan gak mungkin kalau dulu harga CPO 12.400 ketika HET-nya 15.700, sekarang sudah 15.500. Ya nggak mungkin dia jual 15.700. Artinya nombok kan gitu," ujar Budi.

Pemerintah juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha petani sawit di tengah kenaikan biaya produksi. Menurut Budi, ruang penyesuaian harga diperlukan agar pendapatan petani tetap terjaga.

"Kita ingin petani ini bisa menyesuaikan harga, karena biaya produksinya juga pasti naik," kata Budi.

Dalam rapat yang sama, pemerintah turut membahas langkah menjaga harga komoditas pangan yang mengalami surplus produksi. Salah satunya telur ayam yang harganya sempat turun akibat pasokan berlebih.

Budi mengatakan, produksi telur nasional saat ini mengalami surplus sekitar 12 persen. Untuk menjaga harga di tingkat peternak, Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar produksi telur dapat diserap melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sudah komunikasi dengan Kepala MBG Ibu Nanik bahwa telur tadi akan diserap oleh para SPPG," ujar Budi.

Menurut Budi, skema serupa juga dapat diterapkan untuk komoditas lain, termasuk daging ayam, apabila harga di tingkat produsen turun di bawah harga acuan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar.

Budi memastikan stok bahan pokok nasional dalam kondisi aman. Pemerintah saat ini fokus menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan guna mempertahankan stabilitas harga pangan.

PT Pertamina (Persero) terus memastikan keandalan fasilitas operasi penyaluran energi di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dewan Komisaris Pertamina melakukan kegiatan Management Walkthrough ke Integrated Terminal (IT) Manggis di Kabupaten Karangasem, Bali, Kamis (28/5).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas, kelancaran distribusi, serta stabilitas pasokan energi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan sektor industri di Bali maupun wilayah sekitarnya.

IT Manggis merupakan terminal energi terbesar di Pulau Bali dengan luas area mencapai 17 hektare. Fasilitas ini memegang peran penting sebagai terminal hub yang menopang distribusi energi ke sejumlah terminal lain di wilayah kepulauan Nusa Tenggara.

Dari terminal tersebut, Pertamina mendistribusikan berbagai jenis bahan bakar minyak (BBM), seperti Pertalite, Pertamax, BioSolar, Marine Fuel Oil (MFO), dan Marine Diesel Fuel (MDF).

Pasokan tersebut disalurkan ke 148 SPBU, 54 Pertashop, dua Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), dua SPBU Nelayan (SPBUN), SPBU Kompak, hingga sektor industri.

Selain BBM, IT Manggis juga menjadi salah satu pusat distribusi LPG di kawasan tersebut. Penyaluran LPG dilakukan ke 16 Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji Public Service Obligation (SPPBE PSO), empat SPPBE Non Public Service Obligation (NPSO), serta dua pelanggan industri.

Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Pertamina, Mochamad Iriawan, menegaskan bahwa IT Manggis memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Karena itu, keandalan operasional harus terus dipertahankan dengan mengedepankan aspek Health, Safety, Security and Environment (HSSE).

"HSSE adalah license to operate tidak ada kompromi terhadap keselamatan pekerja, keamanan fasilitas maupun perlindungan lingkungan hidup. Awareness terhadap aspek safety, emergency respon risk mitigation dan perlindungan lingkungan, harus ditingkatkan, dan semua pihak harus memastikan operasional aman, responsif dan berkelanjutan," ujarnya dikutip Senin (1/6).

Selain aspek keselamatan, Iriawan juga menyoroti pentingnya penguatan keandalan fasilitas. Salah satunya melalui pembangunan fasilitas Jetty 1 yang diharapkan mampu meningkatkan fleksibilitas operasional dan memperkuat kelancaran distribusi energi.

Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas tersebut akan mendukung proses bongkar muat yang lebih andal, mempercepat distribusi energi, mengurangi risiko antrean dan keterlambatan kapal, serta memperkuat ketahanan pasokan energi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Tak hanya itu, Pertamina juga terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan sektor maritim, penguatan keandalan fasilitas kelautan, serta pelaksanaan simulasi dan pengujian berkala terhadap sistem tanggap darurat.

Iriawan turut mengapresiasi seluruh pekerja Pertamina yang selama ini menjaga kelancaran operasional terminal. Ia berharap IT Manggis terus berkembang menjadi terminal energi yang aman, modern, dan berstandar kelas dunia.

"Saya mengapresiasi, dedikasi seluruh perwira yang terus menjaga operasi berjalan lancar dan baik, bangun budaya safety, disiplin operasional dengan sinergi dan rasa memiliki. IT Manggis diharapkan dapat terus meningkatkan keandalan operasi dan jadi terminal aman, modern dan berstandar kelas dunia," tegasnya.

Turut hadir kegiatan di Management Walkthrough antara lain Komisaris Independen Pertamina, Condro Kirono; Komisaris independen Pertamina, Raden Adjeng Sondaryani.

Kemudian, Komisaris Pertamina, Nanik S. Deyang; Komisaris Pertamina, Heru Pambudi; serta Komisaris Pertamina, Laode Sulaiman sekaligus Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

Laode Sulaeman dalam kunjungan itu juga mengapresiasi kesiapan Pertamina yang ia nilai cukup baik, juga handal baik dari aspek stok maupun distribusi energi.

"Tantangan yang dihadapi dalam operasional di IT Manggis, salah satunya adalah cuaca, namun saya melihat tantangan itu berhasil diatasi dengan sangat baik oleh perwira di IT Manggis, melalui berbagai upaya yang dilakukan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang operasional penuh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), industri sawit memasuki fase transisi menuju skema ekspor satu pintu. Hal ini seiring dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Melalui kebijakan tersebut, terdapat tiga ekspor komoditas strategis Indonesia seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy (paduan besi) yang nantinya akan tercatat dan diawasi melalui badan usaha yang dibentuk di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Tujuan Pendirian DSI

Awal mula pendirian DSI sebagai eksportir tunggal SDA diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Kala itu, Prabowo menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pengawasan baru ekspor komoditas SDA melalui penunjukan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai eksportir tunggal atau semacam badan ekspor nasional untuk sejumlah komoditas strategis.

Melalui beleid tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor komoditas SDA tertentu dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Adapun komoditas yang disinggung antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.

Skema ini akan membuat seluruh hasil penjualan ekspor tercatat dan diawasi pemerintah, sementara hasil penjualan tetap diteruskan kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.

Prabowo menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor SDA sekaligus menekan praktik manipulasi perdagangan internasional yang selama ini merugikan negara. Menurutnya, berbagai bentuk fraud yang masih terjadi mencakup under invoicing, under counting, pemalsuan tonase dan kualitas barang ekspor, hingga praktik tambang, hutan, dan kebun ilegal.

“Kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah US$150 miliar satu tahun,” kata Prabowo.

Dia menilai salah satu akar persoalan ekonomi Indonesia selama ini adalah lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Karena itu, pemerintah ingin memastikan volume dan nilai ekspor komoditas strategis dapat terpantau secara lebih akurat.

“Kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” ujarnya.

Prabowo juga menyebut model pengawasan ekspor SDA serupa telah diterapkan di sejumlah negara kaya sumber daya alam seperti Arab Saudi, Qatar, Rusia, Aljazair, Kuwait, Malaysia, hingga Vietnam.

Terpisah, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan pembentukan DSI merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem perdagangan ekspor-impor komoditas SDA. DSI dibentuk sebagai anak usaha Danantara dan akan berstatus BUMN karena 1% sahamnya dimiliki BP BUMN.

Menurut Pandu, DSI akan menjalankan sejumlah fungsi utama, mulai dari memperkuat transparansi perdagangan hingga memastikan transaksi ekspor dilakukan sesuai harga pasar. Selain itu, DSI juga akan mendukung pengelolaan devisa hasil ekspor agar lebih optimal sekaligus melakukan konsolidasi data dan tata kelola perdagangan komoditas strategis guna meningkatkan efisiensi sektor.

Dia menegaskan pemerintah ingin memastikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat domestik.

“This is one platform, multiple benefit. Yang kita penginnya kalau the world is happy, Indonesia should be happier. Dan ini adalah sumber daya Indonesia untuk dunia yang membawa kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” ucapnya.

Skema Operasional

PT DSI akan beroperasi dalam kerangka BUMN dan mulai efektif pada 1 Juni 2026 dengan skema implementasi bertahap. Tahap pertama berlangsung 1 Juni—31 Agustus 2026 sebagai masa transisi pengalihan transaksi ekspor-impor dari perusahaan swasta ke BUMN, di mana seluruh kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri akan ditangani oleh BUMN.

Selanjutnya, pada 1 September—31 Desember 2026, eksportir yang telah siap dapat mulai mengalihkan seluruh kegiatan ekspor ke PT DSI. Pemerintah menargetkan seluruh ekspor tiga komoditas strategis tersebut wajib melalui PT DSI mulai 1 Januari 2027.

Putar Kredit

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas menyampaikan seluruh proses perdagangan akan dilakukan dengan mekanisme yang mengikuti best practice internasional, sehingga dana hasil ekspor dapat kembali masuk sepenuhnya ke Indonesia.

Pembentukan DSI tidak hanya bertujuan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas, melainkan juga memastikan dana hasil ekspor kembali berputar di dalam negeri. Rohan menuturkan bahwa selama ini dana hasil ekspor komoditas strategis diduga banyak diparkir di luar negeri sehingga tidak memberikan dampak optimal terhadap perekonomian domestik.

Dengan hadirnya PT DSI, hasil transaksi ekspor komoditas tidak lagi langsung mengalir ke luar negeri, melainkan ditempatkan di perbankan domestik, khususnya bank-bank Himbara.

Dana devisa itu kemudian akan disimpan dalam bentuk deposito, giro, maupun tabungan yang menjadi sumber likuiditas bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif. Dengan meningkatnya likuiditas perbankan, kapasitas penyaluran kredit pun diharapkan semakin besar dan berdampak langsung pada pembiayaan sektor riil.

Penyaluran kredit tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kredit konsumer, hingga kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor panjang mencapai 20–30 tahun.

“Kalau ada likuiditas di Indonesia itu akan menjadi sumber modal mulai dari kredit UMKM kredit konsumer, kredit KPR kredit rumah, KPR yang 30 tahun, 20 tahun,” ujarnya.

Respons Dunia Usaha

Dalam catatan Bisnis, sejumlah pelaku usaha mulai merespons rencana PP Tata Kelola Ekspor SDA. Emiten CPO seperti PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) dan PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk. (SMAR) menyatakan masih akan memantau dampak kebijakan tersebut terhadap operasional.

“Perseroan senantiasa memantau perkembangan rencana penerbitan PP Tata Kelola Ekspor SDA,” tulis manajemen DSNG.

DSNG juga menyebut penjualan kelapa sawit perseroan hanya dilakukan ke pasar domestik sehingga tidak melihat dampak material langsung dari kebijakan tersebut. SMAR menegaskan komitmennya untuk mematuhi seluruh ketentuan pemerintah yang berlaku.

Sementara itu, PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat transparansi serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor SDA.

Dari sisi emiten sawit, PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk. (SMAR) menegaskan komitmennya untuk tetap mematuhi seluruh peraturan pemerintah dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk kebijakan terkait tata kelola ekspor SDA yang akan diterbitkan.

Adapun PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) menilai rencana PP tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional maupun kinerja keuangan perseroan. Direktur DAAZ Muljanto menyebut potensi dampak material dinilai kecil karena kontribusi ekspor terhadap pendapatan perseroan relatif minimal.

“Sampai dengan saat ini, Perseroan belum melihat adanya dampak operasional yang signifikan, mengingat mekanisme teknis pelaksanaan regulasi tersebut masih belum ditetapkan secara definitif,” ujarnya.

DAAZ juga menyatakan transaksi ekspor yang dilakukan selama ini umumnya berbasis spot sehingga tidak terdampak langsung, namun perseroan tetap akan memantau dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan regulasi.