Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan, penipuan digital (online scam) saat ini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal serta tindak pidana pencucian uang.

Oleh sebab itu, menurutnya, online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Pencegahan online scams juga membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan.

Dicky, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa karakteristik keuangan digital yang semakin cepat, mudah, dan terbuka juga membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan.

Berbagai modus seperti penawaran investasi palsu, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scams, e-commerce fraud, serta penyalahgunaan rekening penampung atau money mule dapat menyebar dengan sangat cepat dan melibatkan banyak platform.

“Dalam ekosistem keuangan digital, dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung, aset virtual, dan transaksi lintas negara. Karena itu, setiap keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan akan semakin menyulitkan penelusuran aset, pemulihan dana korban, dan pembongkaran jaringan kriminal,” kata Dicky.

Mengingat pentingnya pemberantasan online scams secara lintas negara, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memperkuat kerja sama regional dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk “Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia” pada 29-30 Juni 2026 di Jakarta.

Forum ini mempertemukan regulator sektor keuangan, financial intelligence units, aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasi internasional, serta mitra strategis dari kawasan Asia Tenggara dan sejumlah yurisdiksi mitra.

Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari Indonesia dan 12 negara/yurisdiksi mitra, yaitu Singapura, Australia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor Leste, Inggris, dan Vietnam.

Melalui forum regional ini, OJK bersama UNODC, Satgas PASTI, IASC, dan mitra regional memperkuat keselarasan pendekatan dalam membangun ketahanan kawasan terhadap jaringan online scams transnasional.

Penguatan tersebut mencakup peningkatan financial intelligence, harmonisasi kerangka APU/PPT, penguatan pertukaran informasi, kerja sama penegakan hukum lintas batas, serta pemulihan aset hasil kejahatan.

Perwakilan UNODC Zoelda Anderton menyampaikan bahwa penanganan online scams membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang lebih kuat. Menurutnya, kejahatan ini tidak dapat ditangani oleh satu otoritas atau satu sektor saja.

“Tidak ada satu yurisdiksi atau satu sektor pun yang dapat menangani online scams sendirian. Namun, dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, kita dapat secara kolektif dan konstruktif mempersempit ruang gerak jaringan kriminal yang menargetkan Asia Tenggara,” kata Zoelda.

Zoelda juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, menyoroti keberhasilan, serta mengidentifikasi strategi yang dapat disesuaikan dan direplikasi lintas yurisdiksi.

Pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk menangani online scams secara lebih efektif di Asia Tenggara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kalau ada telepon, pesan, atau permintaan transfer yang mencurigakan, lakukan check and recheck. Harus benar-benar diverifikasi terlebih dahulu. Kalau ragu, setop dulu, jangan terburu-buru

Purwokerto (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto menggaungkan kampanye "Run From Scam" atau lari dari penipuan dengan mewaspadai antara lain tautan palsu hingga aplikasi APK, yang dirancang untuk mencuri uang, data pribadi, maupun akses ke akun digital.

Kepala Kantor Perwakilan BI Purwokerto Christoveny mengatakan perkembangan digitalisasi saat ini tidak hanya menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi, tetapi juga membawa risiko berupa meningkatnya berbagai modus kejahatan digital.

Dia mengatakan sejumlah modus yang perlu diwaspadai masyarakat antara lain tautan palsu, aplikasi berbahaya atau APK berisi malware, impersonasi, social engineering, hingga permintaan transfer dana maupun data pribadi oleh pihak yang tidak dikenal.

"Kalau ada telepon, pesan, atau permintaan transfer yang mencurigakan, lakukan check and recheck. Harus benar-benar diverifikasi terlebih dahulu. Kalau ragu, setop dulu, jangan terburu-buru," katanya pada ajang Purwokerto Half Marathon (PHM) 2026 di Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu.

Dia mengatakan edukasi tersebut bertujuan meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar semakin cerdas secara finansial, mampu menjaga keamanan data pribadi, serta memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap berbagai ancaman kejahatan digital.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya sehat secara fisik dan jasmani, tetapi juga sehat secara finansial dan aman secara digital. Mari lari dari penipuan, Run From Scam," kata Christoveny.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Kita semua menyadari bahwa scam (tindak penipuan) semakin marak terjadi di seluruh dunia dengan beragam modus yang terus berkembang. Edukasi (kepada konsumen) saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan ini,

Jakarta (ANTARA) - Founder dan Group CEO PT Indonesia Digital Identity (VIDA) Niki Luhur menyoroti pentingnya keamanan infrastruktur identitas digital untuk melindungi ekosistem financial technology (fintech) yang terus berkembang di Indonesia.

Ia menyatakan, taktik kejahatan siber kian berkembang secara kompleks, sehingga para pelaku industri fintech perlu memitigasi ancaman tersebut sedini mungkin.

“Kita semua menyadari bahwa scam (tindak penipuan) semakin marak terjadi di seluruh dunia dengan beragam modus yang terus berkembang. Edukasi (kepada konsumen) saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan ini,” ucap Niki Luhur dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Untuk mengurangi kerugian akibat tindak kejahatan tersebut, ia menilai, penguatan infrastruktur serta ekosistem hukum yang mampu melindungi konsumen dan meningkatkan standar keamanan penting bagi pelaku fintech.

Ia juga mengatakan, penerapan multi-layered defense sangat diperlukan untuk menghadapi modus penipuan digital yang semakin canggih.

Niki menuturkan, terdapat empat lapis pengamanan yang dapat diterapkan oleh pelaku fintech untuk mengoptimalkan perlindungan sistem mereka, yakni verifikasi individu, verifikasi perangkat, verifikasi identitas, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Pihaknya pun mengembangkan fitur “Beyond Liveness” untuk membantu ekosistem fintech nasional mendeteksi ancaman penipuan digital yang semakin kompleks yang tidak lagi dapat diatasi oleh satu lapisan keamanan saja.

Ia menyatakan, teknologi tersebut tidak bergantung pada satu titik verifikasi, tapi mengombinasikan lima lapisan pengamanan yang bekerja simultan, termasuk analisis perilaku perangkat, pola jaringan, serta behavioral analytics (analisis perilaku) secara real-time.

Ke depannya, perseroan berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi digital identity berstandard global yang tersertifikasi pemerintah, untuk menjamin keamanan digital jutaan pengguna serta ratusan pelaku usaha di Indonesia maupun global.

“Seperti pada abad pertengahan, ketika membangun sebuah kastil, sistem pertahanan dirancang berlapis untuk melindungi dari serangan musuh. Pendekatan serupa juga perlu diterapkan dalam membangun keamanan di industri fintech,” imbuh Niki.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BRI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tautan yang mencurigakan. Pastikan selalu mengakses layanan melalui kanal resmi BRI dan tidak pernah membagikan data pribadi kepada pihak manapun,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus website tiruan yang seolah-olah merupakan situs resmi perusahaan, yang merupakan bagian dari phishing yang dapat mengelabui nasabah agar memasukkan data pribadi.

Perseroan meminta nasabah untuk selalu memeriksa kembali alamat situs (URL) resmi sebelum mengakses layanan digital guna menghindari ancaman phishing melalui website palsu.

“BRI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tautan yang mencurigakan. Pastikan selalu mengakses layanan melalui kanal resmi BRI dan tidak pernah membagikan data pribadi kepada pihak manapun,” Direktur IT BRI Saladin D. Effendi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Saladin menjelaskan bahwa salah satu modus yang paling sering digunakan pelaku adalah penyebaran tautan (link) palsu melalui pesan singkat, email, maupun aplikasi percakapan.

Tautan tersebut biasanya menyerupai tampilan resmi dan bertujuan mencuri data sensitif seperti user ID, PIN, password, hingga kode OTP melalui teknik social engineering.

Sebagai langkah pencegahan, BRI mengajak masyarakat untuk hanya menggunakan dan mengakses layanan melalui kanal resmi perseroan, seperti website resmi BRI pada alamat https://bri.co.id serta internet banking BRI pada alamat https://ib.bri.co.id.

BRI menegaskan bahwa perseroan tidak pernah meminta data sensitif nasabah seperti PIN, password, maupun kode OTP melalui tautan ataupun pihak yang tidak resmi.

Selain itu, apabila nasabah menemukan indikasi tindakan social engineering atau aktivitas mencurigakan yang mengatasnamakan BRI, nasabah diimbau untuk segera menghubungi Contact Center BRI di 1500017 guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Sebagai langkah sederhana, masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan prinsip “Think Before Click”, yaitu memastikan keamanan tautan sebelum mengaksesnya serta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi.

Melalui edukasi yang berkelanjutan, BRI berharap masyarakat semakin sadar dan tanggap terhadap berbagai modus kejahatan digital, sehingga dapat bersama-sama menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, nyaman, dan terpercaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Saqu Indonesia mengingatkan nasabah agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan digital menjelang Lebaran 2026 ketika aktivitas transaksi digital masyarakat biasanya meningkat.

Chief Digital & Retail Business Officer Bank Saqu Angela Lew Dermawan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa inisiatif perusahaannya menghadirkan kampanye edukatif bertajuk "Awas Hantu Cyber" merupakan bagian dari upaya untuk terus mendampingi nasabah agar dapat bertransaksi secara aman di era digital.

Angela mengingatkan bahwa di dunia digital saat ini, ancaman kejahatan siber sering datang tanpa disadari dan tidak selalu terlihat jelas, tetapi dampaknya bisa sangat nyata bagi masyarakat.

“Menjelang Idul Fitri, ketika aktivitas transaksi digital masyarakat biasanya meningkat, kami ingin mengingatkan nasabah untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan. Melalui ‘Awas Hantu Cyber’, Bank Saqu berharap masyarakat dapat lebih memahami cara melindungi diri dan menjaga keamanan data pribadi saat bertransaksi,” katanya.

“Awas Hantu Cyber”, menurut dia, akan hadir dalam bentuk serial konten edukasi yang disebarkan melalui berbagai kanal digital Bank Saqu, termasuk media sosial dan platform digital lainnya.

Melalui konten tersebut, masyarakat akan diajak mengenali berbagai karakter “hantu cyber” yang merepresentasikan modus penipuan yang sering terjadi, sekaligus mempelajari langkah-langkah sederhana untuk menghindarinya.

Ia mengatakan pendekatan storytelling yang ringan dan mudah dipahami. Bank Saqu ingin membantu masyarakat mengenali berbagai modus penipuan sekaligus memahami langkah-langkah sederhana untuk melindungi diri.

Selain itu, lanjutnya, Bank Saqu berharap, masyarakat dapat semakin memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital, sehingga bersama-sama menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih aman.

Kampanye itu, menurut dia, dilatarbelakangi dengan Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat bahwa Indonesia mengalami ratusan juta anomali trafik siber setiap tahunnya yang berpotensi mengarah pada berbagai serangan digital.

Sementara itu, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa kerugian masyarakat akibat penipuan digital, termasuk social engineering dan penyalahgunaan OTP, diperkirakan mencapai lebih dari Rp2,5 triliun pada 2024.

Laporan industri juga mencatat bahwa sepanjang November 2024 hingga September 2025 terdapat lebih dari 274 ribu laporan penipuan finansial di Indonesia, dengan estimasi kerugian publik mencapai lebih dari Rp6 triliun.

Selain menghadirkan edukasi kepada masyarakat, Bank Saqu juga terus memperkuat sistem keamanan serta meningkatkan upaya perlindungan transaksi digital guna memberikan pengalaman perbankan yang aman bagi nasabah.

Sebagai bank milik Astra Financial dan WeLab, ia mengatakan perseroan menyatakan tidak hanya berfokus pada inovasi layanan keuangan, tetapi juga aktif mendorong peningkatan literasi keuangan digital bagi masyarakat.

“Bank Saqu ingin menjadi lebih dari sekadar penyedia layanan perbankan. Kami ingin hadir sebagai mitra finansial yang membantu nasabah merasa lebih aman dan percaya diri dalam menjalani aktivitas finansial di dunia digital,” kata Angela.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Oktober 2025 menerima 3.614 pengaduan konsumen yang telah dicatat melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen.

Kepala OJK Jateng Hidayat Prabowo di Semarang, Rabu, menyampaikan bahwa pengaduan paling banyak adalah terkait penipuan digital (money game dan impersonation).

Menurut dia, masih maraknya kasus penipuan keuangan dan investasi ilegal menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses keuangan, namun kebutuhan tersebut harus disertai dengan peningkatan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, indeks inklusi atau akses keuangan masyarakat secara nasional sebesar 80,51 persen.

Sedangkan, indeks literasi atau tingkat pengetahuan masyarakat terhadap jasa keuangan sebesar 66,46 persen.

"Masih lebarnya jarak antara inklusi dan literasi keuangan membuat masyarakat rentan menjadi korban penipuan," katanya.

Karena itu, pihaknya bersama anggota Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) Provinsi Jateng terus memperkuat sinergi dalam melindungi konsumen dan masyarakat dari praktik keuangan ilegal.

"OJK akan terus memperluas program edukasi serta memperkuat kehadiran Satgas PASTI di daerah agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara bijak," katanya.

Diakuinya, masyarakat dengan tingkat literasi yang masih rendah memiliki risiko lebih besar untuk menjadi korban berbagai bentuk penipuan sehingga program edukasi, pengingat berkala, dan penyegaran informasi harus dilakukan secara konsisten.

"Dalam kondisi tertentu, seperti saat terdesak kebutuhan finansial, berada di bawah tekanan, atau tergoda oleh tawaran pinjaman yang menjanjikan proses cepat dan mudah, masyarakat dapat mengalami kelengahan, mengabaikan risiko, atau bertindak tanpa pertimbangan yang matang," katanya.

Sementara itu, Analis Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, selaku Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto menyampaikan bahwa scam keuangan yang saat ini marak terjadi dapat menimpa semua kalangan.

Menurut dia, aksi penipuan tersebut tidak hanya dilakukan oleh sekelompok pihak yang menguasai teknologi, tetapi juga oleh sindikat besar yang memiliki kemampuan mumpuni.

"Scam keuangan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat, sehingga kewaspadaan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat terhindar dari berbagai bentuk penipuan keuangan," katanya.

Dalam memerangi kejahatan di sektor jasa keuangan, kata dia, OJK bersama Satgas PASTI telah meluncurkan Indonesia Anti Scam Center (IASC) pada 22 November 2024.

Sampai 31 Oktober 2025, IASC telah menerima 323.841 laporan, terdiri dari 140.109 laporan disampaikan oleh korban melalui pelaku usaha sektor keuangan yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 183.732 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

Jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 530.794 dan jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 100.565, dengan total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp7,5 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp383,6 miliar.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Meta nampaknya gagal menghentikan banjir iklan penipuan membanjiri platform yang dimilikinya, Instagram dan Facebook. Raksasa teknologi itu malah mendapatkan keuntungan yang tak sedikit dari iklan-iklan berbahaya tersebut.

Laporan Reuters mengutip sejumlah dokumen yang tidak dilaporkan sebelumnya mengungkapkan Meta mengantongi pendapatan dari iklan-iklan penipuan. Dilaporkan jika perusahaan memperkirakan jumlahnya 10% pendapatan tahunan 2024 atau sekitar US$16 miliar (Rp 266,9 triliun) dikutip Senin (10/11/2025).

Berdasarkan dokumen Desember 2024, Meta menampilkan hingga 15 miliar iklan penipuan dengan kategori berisiko tinggi saat itu setiap harinya. Dokumen lain pada akhir tahun yang sama juga mengungkapkan pendapatan tahunan perusahaan mencapai US$7 miliar dari kategori ini.

Laporan itu juga mengungkapkan sebagian besar iklan memang sudah terdeteksi mencurigakan oleh sistem. Namun tak ada pemblokiran Meta memilih membebankan biaya iklan lebih tinggi dengan tujuan mencegah iklan mencurigakan itu.

Sistem personalisasi Meta jadi sorotan pula dalam laporan itu, sebab pengguna yang mengklik iklan akan melihat lebih banyak iklan lainnya dalam akunnya. Sebagai informasi, sistem digunakan untuk menayangkan iklan berdasarkan minat pengguna.

Juru bicara Meta Andy Stone telah angkat bicara terkait laporan Reuters. Menurutnya, estimasi pendapatan iklan penipuan merupakan perkiraan kasar dan terlalu inklusif.

Angka yang keluar itu disebut Stone lebih rendah, karena juga memasukkan pendapatan dari iklan yang sah. Namun dia menolak memberikan angka estimasi terbaru.

Stone memastikan Meta terus memerangi penipuan dan spoofing. Dalam laporannya, 134 juta lebih konten iklan penipuan juga telah dihapus Meta sepanjang tahun ini.

"Kami secara agresif memerangi penipuan dan spoofing, karena orang-orang dalam platform tidak ingin dengan konten ini, pengiklan sah dan kami tak menginginkannya," jelasnya.

"Selama 18 bulan terakhir, kami mengurangi laporan pengguna soal iklan penipuan sebanyak 58%, pada 2025, kami menghapus lebih dari 134 juta konten iklan penipuan," dia menambahkan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan dan bersama kementerian serta lembaga terkait meluncurkan Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2025/2026 di Jakarta pada Senin (3/11/2025).

Gerakan ini merupakan langkah nyata sinergi nasional lintas otoritas, asosiasi, industri, dan akademisi untuk memperkuat edukasi, literasi, dan perlindungan konsumen di era kemajuan teknologi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan bahwa perlindungan konsumen bukan hanya soal keamanan transaksi, tetapi juga tentang keberdayaan masyarakat.

"Kita ingin melahirkan konsumen yang tidak hanya cerdas digital, tetapi juga mampu menjaga diri dan berperan aktif membangun ekosistem perlindungan konsumen yang tangguh dan berkelanjutan," ucapnya saat melakukan kick-off GEBER-PK.

Filianingsih menegaskan perlindungan konsumen merupakan upaya melindungi individu dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

Di tengah perkembangan dunia digital yang masif saat ini, risiko fraud dan scam digital kini semakin kompleks dengan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), deepfake, dan rekayasa sosial.

Oleh karena itu, BI bersama OJK dan seluruh otoritas terkait, asosiasi, industri, akademisi, dan komunitas untuk memperluas edukasi dan literasi keuangan di seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa OJK juga akan terus memperkuat berbagai program pengawasan market conduct, penanganan pengaduan konsumen, serta peningkatan edukasi dan literasi keuangan masyarakat secara masif.

"Tantangan utama saat ini adalah maraknya penipuan (scam) yang menimpa masyarakat, sehingga diperlukan aksi bersama dan sinergi nyata dari seluruh pihak untuk membangun ekosistem keuangan yang sehat, adil, dan berintegritas, dengan perlindungan konsumen sebagai prinsip utama."

Tahun ini, GEBER PK mengangkat tema "Satu Visi, Satu Aksi" menghadirkan tiga inisiatif untuk memperkuat perlindungan konsumen secara menyeluruh dan relevan bagi masyarakat. Inisiatif tersebut dilakukan melalui kampanye edukasi nasional "Jaga Datamu, Lindungi Danamu" untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya penipuan digital dan pencurian data pribadi.

Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama BI bersama OJK, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kemendikdasmen, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), serta berbagai asosiasi, pelaku industri dan akademisi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemindaian wajah atau face recognition mulai digunakan dalam uji coba registrasi eSIM. Kementerian Komdigi juga pernah mengungkapkan penggunanan teknologi tersebut, selain dengan sidik jari.

Registrasi pelanggan dengan verifikasi biometrik bisa mewujudkan terciptanya satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) tiga nomor sesuai dengan database kependudukan Ditjen Dikcapil.

Aturan soal penggunaan biometrik berlaku tak hanya untuk eSIM namun juga bagi SIM Card. Sejauh ini belum ada kewajiban pelanggan lama melakukan sistem pemindaian wajah.

Praktik ini berbeda dengan registrasi sebelumnya yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga untuk melakukan verifikasi.

Reski mengatakan pihak Indosat telah melakukan beberapa kali uji coba dan siap menerapkannya. Namun dia mengingatkan juga konsumen Indonesia ada bermacam-macam dan jangan sampai jadi memberatkan mereka.

"Tapi balik lagi, karena kan kita juga harus melihat konsumen Indonesia ini kan berbagai macam ya. Jangan sampai kemudian jadi memberatkan konsumen. Itu yang kami sampaikan kepada Komdigi. Tolong lihat, kita Indonesia ini ada berapa ribuan pulau," ujarnya.

Ternyata teknologi ini dinilai penting bisa menangkal penipuan. Reski Damayanti, Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison dan Ketua GASA Indonesia mengatakan pentingnya teknologi biometrik itu. Karena wajah yang digunakan hanya milik pengguna asli dan tidak bisa menggunakan wajah orang lain.

"Oh iya, pastinya penting. Karena kan mukanya muka dia ya, kecuali dia bisa pinjem muka orang. Itu udah pasti cukup penting," ujarnya, Jumat (31/10/2025).

Di sisi lain, Reski juga mengungkapkan jangan hanya puas dengan satu teknologi saja. Karena teknologi terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Begitu juga para penipu yang juga terus mengalami perkembangan. Teknologi baru bisa saja digunakan penipu untuk melancarkan aksinya.

"Tapi kita tetap jangan sampai kemudian menurut saya kita merasa puas, karena teknologi terus berkembang dan kita juga harus terus untuk berkembang dari sisi teknologi," kata Reski.