GRESIK, KOMPAS.com - Pemerintah kembali mengalokasikan pupuk bersubsidi bagi sektor budidaya perikanan pada tahun ini, setelah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir. Kebijakan tersebut menjadi kabar bagi para petambak yang selama ini mengandalkan pupuk untuk menunjang produktivitas tambak.

Kepastian alokasi pupuk bersubsidi itu terungkap saat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Senin (23/2/2026). Dalam agenda tersebut, legislator memastikan pupuk subsidi resmi kembali tersedia untuk pembudidaya ikan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menyampaikan bahwa aspirasi Pemerintah Kabupaten Gresik telah dibahas dalam Panitia Kerja Pupuk di Petrokimia Gresik dan masuk dalam rekomendasi subsidi nasional. “Alhamdulillah, tahun ini kebutuhan pupuk untuk budidaya perikanan sudah masuk dalam program subsidi, sekitar 29.500 ton secara nasional," ujar Panggah, Senin.

Ia menambahkan, pembenahan data menjadi fokus lanjutan agar distribusi subsidi lebih tepat sasaran. “Ke depan, kami akan fokus pada pembenahan data, agar distribusi tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan seperti sebelumnya,” lanjutnya.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Haeru Rahayu juga menyampaikan permohonan maaf atas kondisi dua tahun terakhir ketika pembudidaya ikan tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi. Menurut dia, tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp300 miliar untuk mendukung kebutuhan pupuk sektor budidaya.

Alokasi dan sistem distribusi

Untuk wilayah Gresik, alokasi pupuk bersubsidi tahun ini mencakup pupuk urea sebanyak 4.721 ton, SP36 sebanyak 4.598 ton, serta pupuk organik 506 ton. Pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan kuota agar tidak terjadi sisa alokasi yang berpotensi menghambat distribusi.

Dari sisi distribusi, dukungan sistem disampaikan Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia Dwi Satriyo Annurogo. Ia memastikan proses penyaluran kini telah terdigitalisasi secara penuh sehingga memudahkan pengawasan dan pencatatan transaksi.

“Setiap penebusan pupuk di kios, langsung tercatat dan terhubung secara real time dengan sistem pusat. Alokasi otomatis terpotong sesuai kuota. Sistem siap dan stok dalam kondisi aman," jelasnya.

Harapan produksi dan stabilitas harga

Kembalinya pupuk subsidi disambut positif oleh petambak. Sholiq, petambak asal Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Gresik, mengaku senang karena bantuan tersebut dinilai dapat meningkatkan produktivitas tambak.

Namun, ia mengingatkan agar peningkatan produksi juga diimbangi kebijakan menjaga stabilitas harga ikan, khususnya bandeng. “Kalau produksi naik tapi panen bersamaan, harga bandeng bisa turun sampai Rp5.000 per kilogram. Kami mohon, stabilitas harga juga diperhatikan,” kata Sholiq.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menilai penguatan ekosistem hulu hingga hilir menjadi langkah penting. Selain memastikan pupuk tersedia, pemerintah daerah berupaya meningkatkan konsumsi ikan melalui berbagai program serta memperkuat distribusi berbasis desa.

“Kami memiliki Koperasi Desa Merah Putih hampir di seluruh desa. Jika dilibatkan dalam distribusi pupuk subsidi, rantai pasok bisa lebih efektif dan ekonomi desa ikut bergerak,” beber Gus Yani, sapaan Fandi Akhmad Yani.

Ekonomi rakyat

Dok. Pemkab Gresik Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (tengah) saat kunjungan kerja (kunker) Komisi IV DPR RI di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Senin (23/2/2026).

“Beberapa tahun belakangan ini, kami mengalami kegelisahan. Kabupaten Gresik memiliki lebih dari 28.000 hektar lahan budidaya. Ketika pupuk subsidi dicabut, dampaknya sangat terasa," ungkapnya.

“Bandeng tidak tumbuh optimal, karena budidaya ikan tradisional sangat bergantung pada pupuk untuk menumbuhkan plankton,” tambahnya.

Data pemerintah daerah mencatat luas lahan budidaya ikan di Gresik mencapai 28.653,27 hektar, terdiri dari tambak payau 15.601,26 hektar dan tambak tawar 13.052,01 hektar. Jumlah petambak mencapai 20.279 orang, dengan 15.729 pemilik tambak dan 4.550 pandega yang tersebar di 16 kecamatan.

Sepanjang 2025, produksi perikanan budidaya Gresik mencapai 160.439 ton dengan nilai produksi Rp3,54 triliun. Khusus komoditas bandeng, produksi diperkirakan sekitar 90.000 ton per tahun.

“Kalau harga bandeng rata-rata Rp10.000 per kilogram, hampir Rp 900 miliar berputar di sektor tambak saja. Jadi ini ekonomi rakyat,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) menyebut, garam produksi petambak rakyat masih sulit terserap oleh industri makanan dan minuman (mamin) lantaran belum memenuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang dibutuhkan pelaku usaha.

Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman mengatakan, garam dari petambak rakyat yang sudah mengantongi Standar Nasional Indonesia (SNI) masih memerlukan proses pengolahan lanjutan agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri.

“Garam dari rakyat harus diolah dulu supaya bisa memenuhi SNI. Jadi baik itu dari sisi ukuran partikelnya. Tiap perusahaan butuh beda-beda. Ada yang butuh garam halus, ada yang butuh garam lebih kasar, ada yang butuh garam yang sangat halus, dan lain sebagainya. Masing-masing perusahaan butuh sendiri-sendiri,” kata Adhi saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Adhi menyebut garam tersebut masih harus melalui proses pengolahan lanjutan agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri yang memiliki pasar dan spesifikasi berbeda-beda.

Dia menjelaskan bahwa saat ini garam dari petambak rakyat masih harus masuk ke industri pengolahan garam, termasuk ke PT Garam, sebelum akhirnya bisa digunakan oleh industri makanan dan minuman.

Adhi menjelaskan, kualitas garam sangat menentukan efisiensi biaya produksi industri. Dalam hal ini, garam berkualitas rendah seperti garam KW3 harus melalui proses panjang mulai dari peleburan, pemutihan, hingga rekristalisasi, yang membuat biaya menjadi mahal dan tingkat susut tinggi.

Sebaliknya, garam berkualitas baik seperti garam Madura kategori KW1 dapat langsung digiling, disesuaikan ukuran partikelnya, dan difortifikasi yodium sehingga lebih efisien dan murah.

Di sisi lain, dia juga menyoroti ketatnya persaingan global, seperti Australia dan India yang mampu memproduksi garam industri dengan biaya jauh lebih rendah karena kondisi alam yang mendukung dan proses produksi yang lebih sederhana.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan bahwa kebutuhan garam nasional hingga 2027 diperkirakan berada di kisaran 4,9–5,2 juta ton. Sayangnya, 50–60% kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk keperluan industri.

Menurut Frista, ketergantungan impor terjadi karena produksi garam dalam negeri belum optimal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Data KKP menunjukkan, produksi garam nasional tercatat berfluktuasi di kisaran 2 juta ton per tahun, yang sangat dipengaruhi faktor cuaca karena mayoritas petambak masih menggunakan metode tradisional.

”Jadi begitu cuaca, hujan misalnya petambak ini tidak bisa berproduksi, dan daerah-daerah sentra garam kita itu rata-rata bulan panasnya itu hanya 5—6 bulan per tahun sehingga tidak bisa sepanjang tahun itu mereka memproduksi,“ ujar Frista.

Di samping itu, sambung dia, kualitas garam rakyat juga masih beragam karena dikelola oleh sekitar 25.000 petambak dengan standar yang berbeda-beda.

Adapun, industri membutuhkan garam dengan spesifikasi tinggi, seperti kandungan NaCl 97% untuk industri makanan dan bahkan 99% untuk industri farmasi, sedangkan garam rakyat kualitas tertinggi (K1) rata-rata masih berada di kisaran 94% sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri.

Untuk itu, pemerintah melalui KKP telah menyiapkan tiga strategi utama, yakni ekstensifikasi dengan membuka tambak baru, intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tambak eksis, serta pengembangan teknologi guna mengatasi kendala cuaca dan mutu produksi.

Ke depan, pemerintah bersama PT Garam akan semakin fokus pada pengembangan teknologi sebagai solusi jangka panjang, mengingat keterbatasan lahan yang cocok untuk produksi garam dan tingginya kebutuhan industri nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mempercepat penerapan sertifikasi dan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi garam petambak sebagai bagian dari program swasembada garam nasional.

Untuk diketahui, industri membutuhkan garam dengan kandungan NaCl minimal 97%. Namun, sebagian besar garam rakyat selama ini masih didominasi untuk kebutuhan konsumsi sehingga belum mampu masuk ke sektor industri dan mendorong Indonesia tetap mengimpor garam industri.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan sertifikasi garam petambak masih berjalan hingga saat ini. Pasalnya, dia menyebut proses produksi harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Untuk itu, KKP secara berkelanjutan memberikan pelatihan kepada petambak agar kualitas produksi garam memenuhi syarat sertifikasi.

“SNI masih dilakukan, karena kan produksinya harus terstandar ya. Itu masih dilakukan pelatihannya bagi para petambak, sehingga garamnya bisa disertifikasi,” kata Koswara saat ditemui di sela-sela Program TFCCA Siklus Pertama di Morrissey Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Menurut Koswara, penerapan sertifikasi dilakukan secara bertahap. Adapun, sejumlah petambak yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya sudah mulai mendapatkan sertifikasi produk. Dia juga mengeklaim jumlah sertifikasi terus bertambah setiap tahun.

“Per tahun itu progresnya bagus, bertambahnya bagus. Karena ini kan bagian dari program swasembada garam,” terangnya.

Sementara dari sisi produksi, Koswara memperkirakan volume produksi garam nasional pada 2026 tidak akan mengalami peningkatan signifikan dan masih berada di kisaran 1 juta ton.

Dia menjelaskan, faktor curah hujan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan produksi garam nasional tahun ini.

“Kurang lebih sama perkiraannya [1 juta ton garam pada 2026], karena suasananya juga mirip-mirip,” katanya.

Dalam catatan Bisnis, produksi garam domestik saat ini masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional bisa mencapai 4,5–5 juta ton. Ini artinya, Indonesia masih memerlukan impor di kisaran 2,6–3 juta ton per tahun.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan berbagai program yang dijalankan sepanjang 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas garam petambak, khususnya agar kandungan natrium klorida (NaCl) dapat memenuhi standar industri.

“Kami berharap dengan program-program yang dilakukan KKP di 2025 ini, maka di musim panen berikutnya itu kualitas garam bisa meningkat, sehingga bisa mencapai angka NaCl-nya itu di atas 97%,” ujar Frista dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Ke depan, KKP berharap garam tambak rakyat ke depan tidak hanya terserap untuk konsumsi, tetapi juga mampu menembus pasar industri guna menekan ketergantungan impor secara bertahap.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprediksi produksi garam nasional pada 2026 masih akan bertahan di kisaran 1 juta ton.

Perkiraan ini didasarkan pada kondisi cuaca yang diprediksi tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Kurang lebih sama perkiraannya, karena suasananya juga mirip-mirip. Tahun 2026 juga diprediksi hujan,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara saat ditemui di Jakarta, Selasa.

KKP mencatat produksi garam nasional, baik dari tambak rakyat maupun pelaku usaha, pada 2025 hanya sekitar 1 juta ton.

Angka ini turun hingga 50 persen dibandingkan 2024 akibat tingginya intensitas hujan yang menghambat proses pembentukan garam.

Untuk meningkatkan kualitas, KKP menjalankan program sertifikasi cara produksi garam bahan baku agar sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Sertifikasi dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan bagi petambak.

“SNI masih dilakukan, karena produksinya harus terstandardisasi. Dari tahun kemarin-kemarin juga sudah ada yang disertifikasi setelah dilatih,” kata Koswara.

Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan sertifikasi penting untuk menyelaraskan praktik pergaraman rakyat yang selama ini masih bervariasi.

Ia menyebut produksi garam rakyat umumnya dilakukan secara manual dan individual, sehingga kualitas garam yang dihasilkan juga beragam, dikenal dengan istilah K1, K2, dan K3.

Indonesia hingga kini masih bergantung pada garam impor. Produksi nasional rata-rata hanya 1–2 juta ton per tahun, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 4,5–5 juta ton.

Kekurangan sekitar 2,5–3 juta ton ditutup dengan impor, terutama untuk kebutuhan industri yang mensyaratkan garam kualitas tinggi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Target swasembadagaram pada 2027 dinilai sulit terealisasi tanpa konsistensi dan dukungan politik yang kuat dari pemerintah.

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menilai target swasembada garam 2027 bukan sekadar soal menghentikan impor, melainkan proses transformasi nasional yang kompleks.

Marcellus menyebut persoalan garam nasional jauh lebih besar daripada sekadar kebutuhan dapur. Meski begitu, dia menekankan, swasembada garam 2027 seharusnya dipahami sebagai proses transformasi struktural, bukan sekadar target nol impor.

“Jika dijalankan dengan konsistensi dan keberanian politik, ia bisa menjadi tonggak kedaulatan pangan maritim Indonesia. Jika tidak, ia akan tinggal sebagai ambisi yang mengendap, seperti kristal garam yang tak pernah benar-benar matang,” kata Marcellus kepada Bisnis, Rabu (31/12/2025).

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan sertifikasi garam petambak untuk mencapai kadar NaCl 97% agar mendukung garam industri. Menurut Marcellus, langkah ini cukup efektif asalkan pemerintah konsisten menjadi offtaker.

Dengan standar yang jelas dan kepastian pasar, petambak tahu target kualitas yang harus dicapai dan siapa yang menyerap hasil produksi mereka. “Karena demand jelas mengejar angka tersebut, jika petani tidak mampu memenuhinya, pastinya industri akan mencari yang sesuai,” ujarnya.

Meski begitu, Marcellus menegaskan swasembada garam bukan sekadar target nol impor, melainkan proses transformasi struktural dalam industri garam nasional.

Transformasi tersebut mencakup pembangunan sistem produksi yang adaptif terhadap perubahan iklim, penerapan teknologi yang memadai, dan sekaligus memastikan keadilan bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Kualitas Garam RI

Menurut Marcellus, masalah mendasar swasembada garam bukan hanya soal volume, melainkan terletak pada kualitas. Terlebih, produksi garam nasional masih didominasi garam rakyat dengan metode tradisional yang sangat bergantung pada cuaca.

Akibatnya, kadar natrium klorida sering di bawah standar industri 97%. Banyak garam rakyat hanya mencapai 90–94%, sehingga tidak dapat diserap oleh industri strategis seperti farmasi, makanan olahan, dan kimia.

Di samping itu, perubahan iklim menambah kompleksitas, karena pola musim yang tidak menentu berdampak langsung pada kualitas dan volume produksi. Kondisi ini membuat pemerintah terpaksa membuka impor demi menjaga keberlangsungan industri.

Dia menambahkan, keterbatasan modal dan teknologi di tingkat petani juga menjadi hambatan signifikan. Mayoritas petani garam belum memiliki akses pembiayaan untuk mengadopsi teknologi.

“Mayoritas petani garam belum memiliki akses pembiayaan yang memadai untuk mengadopsi teknologi geomembran, sistem kristalisasi modern, atau proses pemurnian lanjutan,” terangnya.

Di samping itu, dia juga menyoroti masalah tata kelola yang dinilai krusial. Menurutnya, pengelolaan garam nasional melibatkan banyak aktor, baik dari kementerian teknis, BUMN, hingga pemerintah daerah, dengan kepentingan yang tidak selalu selaras.

Dia menambahkan, kebijakan impor, meski rasional untuk menjaga pasokan industri, sering menekan harga garam rakyat di bawah biaya produksi, melemahkan insentif untuk meningkatkan kualitas.

Keterbatasan infrastruktur, seperti gudang penyimpanan, fasilitas pascapanen, dan sistem logistik, juga menurunkan daya tawar petani dan meningkatkan risiko kerugian. Padahal, garam adalah komoditas musiman yang memerlukan manajemen stok dan cadangan nasional agar surplus di satu musim dapat menutup defisit di musim berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan meningkatkan kualitas garam rakyat untuk mengurangi ketergantungan impor garam industri dengan melakukan sertifikasi terhadap para petambak dalam negeri.

KKP mencatat produksi garam domestik saat ini masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional bisa mencapai 4,5–5 juta ton. Ini artinya, Indonesia masih memerlukan impor di kisaran 2,6–3 juta ton per tahun.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan berbagai program yang dijalankan sepanjang 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas garam petambak, khususnya agar kandungan natrium klorida (NaCl) dapat memenuhi standar industri.

“Kami berharap dengan program-program yang dilakukan KKP di 2025 ini, maka di musim panen berikutnya itu kualitas garam bisa meningkat, sehingga bisa mencapai angka NaCl-nya itu di atas 97%,” kata Frista dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Frista menjelaskan, industri membutuhkan garam dengan kandungan NaCl minimal 97%. Namun selama ini, sebagian besar produksi garam rakyat baru memenuhi spesifikasi untuk konsumsi, sehingga belum mampu masuk ke sektor industri.

Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia masih harus mengimpor garam industri.

KKP berharap, melalui program peningkatan kualitas, garam yang dihasilkan dari tambak-tambak rakyat tidak hanya terserap untuk kebutuhan konsumsi, namun juga mampu menembus pasar industri. Dengan begitu, ketergantungan impor secara bertahap dapat ditekan.

Selain program intervensi fisik yang bersifat infrastruktur, KKP juga memperkuat aspek sumber daya manusia (SDM) di sektor pergaraman.

Penguatan dilakukan terhadap petambak dan penyuluh, yang dinilai memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas produksi.

Menurut Frista, penyuluh merupakan garda terdepan KKP karena berhubungan langsung dengan petambak. Melalui penyuluh inilah pengetahuan mengenai pergaraman, standar operasional prosedur (SOP), metode produksi, hingga teknologi peningkatan kualitas dan produktivitas disebarluaskan ke lapangan.

Adapun, KKP telah melakukan pelatihan terhadap penyuluh perikanan di seluruh Indonesia. Selain itu, KKP juga melaksanakan sertifikasi bagi petambak garam, baik petambak aktif maupun calon petambak di sejumlah wilayah, seperti Rote dan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura).

“Kenapa kita melakukan sertifikasi ini? Supaya memang kita memiliki petambak-petambak yang punya keahlian, terutama keahlian yang memang untuk spek industri,” terangnya.

Di samping SDM, KKP juga menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI) Cara Produksi Garam Bahan Baku yang Baik (CPGB) pada 2025. Penyusunan SNI ini menjadi langkah penting karena selama ini praktik pergaraman di Indonesia masih sangat beragam.

Pasalnya, sambung dia, selama bertahun-tahun produksi garam dilakukan secara individual dan manual oleh masyarakat, tanpa standar baku. Akibatnya, metode produksi berbeda antara satu petambak dengan petambak lainnya, maupun antarwilayah, sehingga kualitas garam yang dihasilkan pun tidak seragam.

Dia menambahkan, perbedaan kualitas tersebut selama ini dikenal dengan klasifikasi K1, K2, dan K3. Ke depan, KKP menargetkan agar garam rakyat memiliki standar kualitas yang lebih seragam, minimal berada di kategori K1.

Dalam hal ini, KKP menjelaskan garam K1 memiliki kandungan NaCl minimal 94% dan lebih mudah diserap oleh sektor industri. Dengan penerapan SNI sebagai standar operasi bagi seluruh petambak, KKP berharap kualitas produksi garam rakyat dapat meningkat secara konsisten dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, menggelar Petro Fishtival Gogoh Iwak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas budidaya perikanan di wilayah Gresik, Jawa Timur.

Kegiatan yang berlangsung di tambak Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kamis (4/12/2025), turut dihadiri Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik, Adityo Wibowo.

Adityo menjelaskan, lomba gogoh iwak, yaitu tradisi menangkap ikan dengan tangan kosong, tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga sarana edukasi bagi para petambak yang mengikuti kegiatan tersebut.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA Ilustrasi perikanan.

Ia menegaskan pentingnya praktik budidaya sesuai standar Good Aquaculture Practices (GAP).

“Lomba gogoh iwak tidak hanya menjadi ajang kreasi dan hiburan, tetapi juga menjadi media bagi Petrokimia Gresik untuk memberikan edukasi mengenai praktik budidaya sesuai standar Good Aquaculture Practices (GAP) kepada petambak Gresik,” ujar Adityo dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Petrokimia Gresik juga memperkenalkan produk probiotik Petrofish yang dikembangkan untuk mendukung peningkatan produktivitas tambak ikan dan udang.

“Produk ini mengandung mikroba unggul yang sudah terbukti mampu meningkatkan produktivitas budidaya ikan maupun udang. Kami berharap pengetahuan dan teknologi yang dibagikan hari ini dapat diadopsi oleh para petambak, sehingga hasil panen semakin melimpah dan berkelanjutan,” kata Adityo.

Ia menambahkan, pengaplikasian Petrofish memiliki sejumlah manfaat, di antaranya meningkatkan prosentase kehidupan ikan atau udang, mendorong pertumbuhan pakan alami, memperbaiki kualitas air, dan menghambat patogen merugikan.

PEXELS/ANDREW NGUYEN Ilustrasi tambak ikan.

Potensi tambak Gresik masih besar

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Kabupaten Gresik memiliki kawasan tambak mencapai 28.654 hektare pada 2023, yang mencakup tambak air tawar dan air payau, terutama di wilayah pesisir.

Adityo menilai potensi tersebut menjadikan Gresik sebagai ruang strategis untuk pembelajaran dan pengembangan mutu perikanan.

“Potensi besar inilah yang menjadikan Gresik sebagai ruang pembelajaran, penelitian, dan pengembangan mutu perikanan. Petrokimia Gresik berkomitmen untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha tani serta budidaya perikanan,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan ini juga dapat menarik minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor perikanan.

“Keberhasilan budidaya perikanan yang berkelanjutan di masa depan bergantung pada keterlibatan generasi penerus,” kata Adityo.

Selain itu, Petrokimia Gresik meresmikan Petromart Official Hub, jaringan pemasaran produk pengembangan perusahaan yang berlokasi di area Kebun Percobaan Petrokimia Gresik, Jl. Tri Dharma, Karangturi, Gresik.

Fasilitas ini dihadirkan untuk mempercepat akses petani terhadap pupuk kemasan kecil, produk inovasi perusahaan, serta layanan penjualan digital yang lebih responsif.

“Kami menyadari bahwa kebutuhan petani semakin berkembang. Mereka tidak hanya membutuhkan produk berkualitas, tetapi juga akses yang mudah, pendampingan, dan edukasi. Melalui Petromart Official Hub, semua itu dapat terwujud dengan lebih dekat dan penuh kehangatan kolaborasi,” ujar Adityo.

Produk Petrofish turut tersedia di hub tersebut. Adit juga menyampaikan, penjualan Phonska Cair telah menembus 200.000 botol, yang dinilai memberikan kontribusi positif bagi perusahaan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia.

“Phonska Cair ini juga bisa didapatkan di Petromart Official Hub,” kata dia.

Adityo berharap keberadaan Petromart Official Hub dapat terus berkembang di berbagai wilayah lain.

“Kami berharap Petromart Official Hub akan terus tumbuh di banyak wilayah, memperkuat pemasaran produk pengembangan Petrokimia Gresik, serta memperluas dampak sosial-ekonomi bagi petani Indonesia,” tutupnya.

Bisnis.com, CIREBON- Jumlah petambak garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terus menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, para petambak justru menghadapi tekanan ekonomi akibat anjloknya harga garam di tingkat lokal.

Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon mencatat, pada tahun 2023 jumlah petambak garam mencapai 924 orang. Setahun berselang, jumlahnya melonjak menjadi 1.242 orang. Peningkatan serupa juga terjadi pada luasan tambak garam yang naik dari 1.011 hektare pada 2023 menjadi 1.242 hektare di tahun 2024 hingga November 2025.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan pertumbuhan jumlah petambak tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap potensi ekonomi sektor garam yang sebelumnya dianggap menjanjikan.

“Beberapa tahun lalu harga garam sempat stabil dan membuat banyak warga tergiur membuka tambak baru. Bahkan sebagian petani dan nelayan mulai mengalihkan lahan mereka untuk tambak garam,” ujar Imron, Senin (10/11/2025).

Namun, dia mengatakan peningkatan jumlah petambak ini tidak sepenuhnya berasal dari pembukaan lahan baru. Menurut Imron, sebagian besar petambak mengoptimalkan lahan tidur atau lahan tidak produktif yang sebelumnya terbengkalai.

Meski begitu, ia menilai ancaman terhadap lahan tambak masih tinggi akibat masifnya alih fungsi lahan di wilayah pesisir utara Cirebon.

“Luas tambak memang bertambah, tapi ancaman konversi lahan menjadi industri dan perumahan juga semakin besar. Di beberapa kecamatan, seperti Gebang dan Astanajapura, lahan tambak mulai beralih fungsi,” tambahnya.

Di tengah meningkatnya jumlah petambak, harga garam di tingkat produsen justru merosot tajam. Pada tahun 2025 harga garam rakyat di Cirebon hanya berkisar Rp400 hingga Rp800 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi. Kondisi ini membuat banyak petambak mengalami kerugian dan kesulitan untuk melanjutkan usaha.

Salah satu petambak bernama Rahmat asal Kecamatan Astanajapura mengaku terpukul oleh penurunan harga tersebut.

“Dengan harga segitu, kami jelas rugi. Untuk menutup biaya pekerja, bahan bakar, dan perawatan tambak saja tidak cukup,” katanya.

Menurutnya, kejatuhan harga disebabkan oleh membanjirnya garam impor di pasar domestik. Produk impor yang harganya lebih murah dinilai menekan permintaan garam lokal, terutama di sektor industri.

"Selama impor terus dibuka lebar, garam kami tidak akan punya nilai. Padahal kualitas garam lokal juga bagus,” ujarnya.

Selain itu, sejumlah kelompok petambak juga berharap adanya skema stabilisasi harga di tingkat petani agar mereka tidak terus merugi saat panen raya.

Mereka menilai, jika harga bisa dijaga di kisaran Rp1.500–Rp2.000 per kilogram, petambak masih bisa menutupi biaya operasional dan memperoleh keuntungan wajar.

“Kalau tidak ada kebijakan tegas, petambak kecil seperti kami akan kalah oleh garam impor. Padahal ini mata pencaharian turun-temurun,” tegas Rahmat.

Cirebon (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan perhatian lebih terhadap nasib petambak garam di wilayah Cirebon, Jabar, yang selama ini berperan penting dalam mendukung target swasembada garam nasional.

Daddy saat dikonfirmasi di Cirebon, Jumat, mengatakan sejumlah kebijakan konkret perlu segera diterapkan agar kesejahteraan petambak garam meningkat dan produksi garam rakyat tetap berkelanjutan.

Ia mengatakan salah satu hal yang bisa diterapkan adalah dengan memberikan perlakuan setara antara petambak garam dan petani padi.

“Kalau petani padi bisa mendapatkan asuransi, mestinya petani garam juga bisa memperoleh perlindungan serupa,” katanya.

Ia menjelaskan profesi petambak garam memiliki tingkat risiko tinggi, terutama akibat ketergantungan pada cuaca. Saat musim hujan misalnya, produksi garam seringkali terganggu.

Dengan adanya skema asuransi, lanjut dia, para petambak dapat terlindungi dari risiko gagal panen dan tetap memiliki jaminan ekonomi saat produksi terhenti.

Daddy pun mendorong pemda, untuk membuka jalur pemasaran yang lebih luas agar hasil produksi garam rakyat bisa mendapatkan harga menjanjikan.

“Akses pasar untuk petambak garam di Cirebon harus dibuka seluas-luasnya,” katanya.

Selain itu, ia mengajak pemda di tingkat provinsi maupun untuk turut memperbaiki akses infrastruktur menuju sentra produksi garam di kawasan pesisir.

Ia menambahkan, dukungan infrastruktur akan memperlancar mobilitas distribusi hasil panen garam sekaligus menekan biaya logistik yang selama ini membebani petambak kecil.

“Akses ke sentra produksi juga dibantu seperti halnya kita membantu jalan ke sawah-sawah kita,” ujarnya.

Daddy menilai potensi garam di pesisir utara Jabar, seperti Indramayu dan Cirebon, masih besar untuk dikembangkan karena memiliki karakteristik lahan yang cocok.

“Sebenarnya Indramayu lebih besar potensinya (garam). Saya lihat Cirebon lebih ke perikanan tangkap,” tuturnya.

Sementara, berdasarkan Portal Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat jumlah produksi garam di Jabar pada 2024 mencapai 211.044 ton.

Dalam data tersebut, produksi garam di Kabupaten Cirebon sebanyak 34.832,9 ton pada 2024. Sedangkan di tahun 2023, jumlahnya sekitar 116.490,25 ton.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan kondisi petambak udang Indonesia mulai membaik setelah sempat terdampak isu cemaran radioaktif Cesium-137 yang mengguncang pasar ekspor utama ke Amerika Serikat.

Direktur Ikan Air Payau Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Fernando Jangguran Simanjuntak menyebut, pada awal kasus Cesium-137 muncul, para petambak sempat mengalami penurunan harga dan permintaan yang cukup signifikan.

"Tentu di awal-awal memang berjadi guncangan terhadap petambak kita, pasti karena memang Amerika tujuan ekspor utama. Kemudian terjadi kejadian ini. Di awal-awal kejadian memang penurunan harga, penurunan permintaan, itu terjadi," kata Fernando dalam jumpa pers Perkembangan Penanganan Isu Cesium-137 pada Produk Udang Indonesia di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan Amerika Serikat sebagai pasar utama ekspor udang Indonesia menjadi faktor utama penyebab guncangan itu terasa di lapangan, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi petambak di berbagai daerah penghasil udang.

Namun melalui koordinasi cepat antara KKP, asosiasi petambak, dan berbagai lembaga terkait, langkah penanganan yang terukur dilakukan dapat memulihkan kepercayaan pasar internasional terhadap udang nasional.

Fernando menjelaskan, hasil dari kerja sama lintas pihak tersebut mulai terlihat, di mana ekspor udang ke Amerika Serikat kini kembali dibuka dan permintaan pasar mulai meningkat.

Perbaikan kondisi ini turut berdampak positif terhadap harga udang di tingkat petambak yang mulai stabil bahkan menunjukkan tren kenaikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Hanya saja, dia tidak menyebutkan berapa harga komoditas tersebut saat turun.

Hanya saja, dia menegaskan situasi tersebut menjadi sinyal kebangkitan bagi para petambak, yang kini menunjukkan kembali semangat dan optimisme tinggi untuk melanjutkan kegiatan budidaya udang secara berkelanjutan.

Menurutnya, pemulihan psikologis di kalangan petambak menjadi hal penting yang menunjukkan kepercayaan diri mereka terhadap keberlanjutan industri udang Indonesia semakin kuat.

"Berbeda dengan sebelumnya. Jadi, ini satu hal yang positif yang perlu kita tingkatkan lagi sampai nanti ini bisa pulih seperti sebelum ada kasus Cesium-137," imbuhnya.

KKP berkomitmen terus menjaga momentum kebangkitan ini dengan memperkuat pembinaan, sertifikasi mutu, dan dukungan terhadap ekosistem budidaya udang yang sehat, produktif, serta berorientasi ekspor.

Diketahui Indonesia kembali mengekspor udang ke Amerika Serikat (AS) sebanyak tujuh kontainer dengan volume 106 ton atau senilai 1,2 juta dolar Amerika Serikat yang setara Rp20,14 miliar.

Komoditas itu telah memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai ketentuan dan memastikan kontainer bebas kontaminasi Cs-137 saat melewati Radiation Portal Monitor (RPM).

Ekspor udang tersebut telah dilakukan secara bertahap dengan rincian dua kontainer dilepas pada 31 Oktober 2025, menyusul dua kontainer pada 1 November, lalu kembali diekspor dua kontainer pada 3 November, kemudian satu kontainer dilakukan pada 4 November 2025.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai kondisi nelayan, peternak ayam, petelur, dan petambak masih memprihatinkan. Ia menyebut kelompok tersebut masih hidup miskin.

Menurut Zulhas, situasi itu berbeda dengan nilai tukar petani (NTP) yang terus meningkat. Saat ini NTP mencapai 124, naik dari 116 pada tahun lalu.

Nilai tukar menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima dengan indeks harga yang dibayar petani.

“Itu nelayan masih miskin. Nelayan nilai tukarnya masih 106, 110, sama peternak, petelur, peternak ayam, petambak, itu belum,” kata Zulhas dalam sosialisasi harga pupuk subsidi di Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).

Pemerintah menyiapkan langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut. Salah satunya dengan membangun 20 ribu hektar tambak di pesisir Jawa Barat.

Zulhas menambahkan, pemerintah juga berencana membangun 2 ribu kampung nelayan di sepanjang pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa. Program itu akan mencakup ekosistem peternakan ayam, petelur, dan sektor pendukung lain.

“Di Pantura, Pantura, pantai-pantai, kita akan bangun 2 ribu kampung nelayan, besar-besaran ini akan dibangun,” ujar Zulhas.

Rencana pembangunan tersebut berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai tahun depan. Program itu diperkirakan menjangkau 82,9 juta anak-anak, balita, dan ibu hamil.

Kebutuhan pasokan pangan dari program itu juga menjadi alasan pemerintah mencetak 1 juta hektar sawah baru di Merauke, Papua.

“Kita lagi bangun lagi sawah banyak di Merauke, 1 juta. Di bawah Pak Presiden Pak Prabowo insyaallah masa depan Indonesia cerah,” kata Zulhas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras dalam negeri periode Januari-Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton, naik 13,54 persen dari tahun lalu.

Kementerian Pertanian menyebut, kenaikan produksi itu memberi peluang bagi Indonesia untuk tidak mengimpor beras tahun ini.

“Biasanya data BPS itu tingkat kepastiannya tinggi. Jadi, insya Allah tahun ini kita tidak ada impor beras,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam keterangan resminya, Senin (3/11/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia- Di tengah keresahan petambak udang pascapersyaratan baru dari FDA, badan pengawas obat dan makanan Amerika Serikat (AS), pemerintah memastikan sertifikasi tambahan untuk ekspor udang tidak akan menambah beban biaya bagi petambak. Adapun sertifikasi itu diberlakukan setelah FDA AS menemukan jejak radioaktif Cesium-137 pada produk udang asal Indonesia.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ishartini menjelaskan, proses sertifikasi akan tetap menggunakan sistem yang sudah ada, yakni Sertifikasi Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SMHKP), hanya dengan tambahan keterangan "bebas radioaktif".

"Untuk sertifikasi itu menggunakan sertifikasi yang sudah ada, yang sudah biasa pelaku-pelaku usaha sudah paham, yaitu SMHKP, sertifikasi mutu hasil perikanan. Jadi kami hanya menambahkan penjelasan di dalam sertifikasi itu berupa bebas radioaktif," ujar Ishartini saat konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ia menegaskan, tidak ada biaya tambahan untuk sertifikasi tersebut. Namun, pelaku usaha perlu melampirkan hasil uji laboratorium yang menunjukkan produk mereka bebas dari paparan radioaktif.

"Jadi tidak perlu membayar untuk sertifikasinya, hanya pelaku usaha eksportir yang nantinya mungkin terkena beban untuk biaya uji di labnya, untuk screening dan sertifikasinya," katanya.

Menurut Ishartini, uji laboratorium akan dilakukan oleh lembaga penelitian milik pemerintah, yakni BRIN, dan biaya pengujiannya akan ditanggung oleh eksportir atau Unit Pengolahan, bukan oleh petambak.

"Ujinya ada di lab BRIN. Biaya uji lab ditanggung swasta, eksportirnya," terang dia.

Ia juga menegaskan, para eksportir telah sepakat untuk menanggung biaya tersebut, mengingat uji semacam ini sudah menjadi praktik umum dalam proses ekspor komoditas perikanan.

"Nggak (keberatan) ya, kalau dari petambak tidak menanggung biaya. Nanti biaya ini yang mencakup adalah eksportir, jadi unit pengolahan ikan. Dan mereka sudah sepakat dan sudah biasa melakukan uji, misalnya uji antibiotik, uji salmonella bakteri dan sebagainya. Sudah biasa melakukan itu, hanya sekarang tambah harus uji Cesium 137. Itu aja," tutur Ishartini.

Adapun terkait mekanisme penerapan sertifikasi, pemerintah membagi sistem menjadi dua kategori, yakni daftar kuning (yellow list) dan daftar merah (red list), sesuai dengan daftar pengawasan dari FDA.

"Ada dua. Satu kan daftar merah, satu daftar kuning. Yang sekarang harus disertifikasi yang daftar kuning. Yellow list itu adalah unit pengolahan ikan yang berkedudukan di Jawa dan di Lampung. Di luar itu tidak pakai, berjalan seperti biasa," katanya.

Penjelasan itu juga diperkuat oleh Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Penanganan Cesium-137 Bara Hasibuan. Ia menuturkan, untuk kategori daftar kuning, sertifikasi akan dilakukan oleh lembaga pemerintah di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dipimpin oleh Ishartini, dan telah disetujui oleh FDA.

"Kalau untuk yellow list, badan yang melakukan sertifikasi itu adalah badan pemerintah yang disetujui oleh FDA. Kami di Satgas sudah sepakat bahwa yang akan melakukan itu badan di bawah pimpinan Ibu Is yang ada di KKP. Dan FDA juga sudah setuju," jelas Bara dalam kesempatan yang sama.

Ia menambahkan, KKP tengah menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan FDA agar prosedur sertifikasi memiliki pedoman yang jelas. "Ibu Is sudah menyiapkan MoU dengan FDA agar SOP-nya jelas di sana, kriterianya dan segala macam, spesifikasi dan segala macam," ujarnya.

Sementara untuk red list, sertifikasi akan dilakukan oleh lembaga independen (pihak ketiga) yang diakreditasi langsung oleh FDA. Bara mengungkapkan, sejauh ini hanya satu perusahaan yang masuk kategori tersebut.

"Yang red list itu adalah perusahaan yang produknya terdeteksi terkontaminasi di Amerika Serikat. Dalam hal ini adalah produk udang dari PT BMS. Jadi hanya PT BMS saja. Satu saja," kata Bara.

Sebelumnya, Ketua Umum Shrimp Club Indonesia (SCI) Andi Tamsil mengungkapkan keresahan petambak akibat adanya aturan sertifikasi baru. Ia khawatir, dengan adanya aturan sertifikasi baru akan mengeluarkan biaya tambahan dan memperpanjang birokrasi.

"Sertifikasi baru ini tentu akan menimbulkan biaya baru, waktu lebih lama dan birokrasi yang lebih panjang," kata Andi kepada CNBC Indonesia, Kamis (9/10/2025).