PT PLN (Persero) buka suara terkait pemadaman listrik atau mati lampu bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Surabaya, Jawa Timur, dalam beberapa hari terakhir hingga menyebabkan kekacauan lalu lintas.

Pemadaman listrik di Surabaya membuat mulai lampu lalu lintas mati hingga terganggunya operasional palang pintu perlintasan kereta api.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur Dana Puspita Sari mengatakan mati lampu tersebut dipicu kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas pasokan listrik.

"PLN saat ini tengah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik," kata Dana dalam keterangan resmi.

Sebagai langkah penanganan, PLN menerapkan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah terdampak untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan yang lebih luas.

"Untuk menjaga stabilitas dan keandalan sistem kelistrikan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah terdampak serta terus mengupayakan percepatan pemulihan kondisi operasi pembangkit agar pasokan listrik dapat kembali normal," ujarnya.

Pemadaman listrik terjadi sejak Rabu (17/6) hingga Jumat (19/6) tersebut berdampak pada sejumlah fasilitas publik di Surabaya. Pada hari ini, sedikitnya tujuh simpang lampu lalu lintas padam secara bersamaan, memicu kemacetan di berbagai ruas jalan.

Petugas Penyediaan Perlengkapan Jalan (PPJ) Dinas Perhubungan Surabaya, Abi Dwi Septianto, mengaku kewalahan menangani gangguan tersebut karena keterbatasan personel dan generator cadangan.

"Baru tiga yang bisa kita genset, karena keterbatasan personel dan genset. Padamnya bersamaan jadi kewalahan," jelasnya.

Tujuh titik lampu lalu lintas yang terdampak antara lain berada di kawasan Balongsari-Tandes, Pucang Anom, Diponegoro-Kartini, Bubutan-Tembaan, MERR-Kampus C, Menganti-Driyorejo, dan Lakarsantri-Made.

Selain itu, pemadaman listrik juga sempat melumpuhkan dua palang pintu otomatis di perlintasan sebidang kereta api, yakni JPL 1 Mayangkara dan JPL 17 Jagir pada Kamis (18/6).

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan pihaknya langsung menambah personel pengamanan dan memasang rambu berhenti secara manual untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.

"KAI Daop 8 Surabaya telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan menambah personel pengamanan di lokasi dan memasang rambu STOP secara manual," jelasnya.

PLN mencatat sedikitnya 19 kawasan di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik terdampak manajemen beban pada Jumat (19/6). Di Surabaya, wilayah yang mengalami pemadaman antara lain Simo Kwagean, Kebraon, Pakis Tirtosari, Lidah Wetan, Rungkut Mejoyo Selatan, Babatan Indah, Kedurus, Karangpilang, Kutisari, hingga Dukuh Kupang.

Sementara itu, wilayah Pepelegi Indah dan Sekardangan di Sidoarjo serta Kota Baru Driyorejo dan Kartini di Gresik juga terdampak gangguan pasokan listrik.

Meski demikian, PLN belum merinci pembangkit yang mengalami gangguan maupun target waktu pemulihan sepenuhnya. Perusahaan hanya memastikan proses penanganan masih berlangsung dan perkembangan terbaru akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi.

[Gambas:Youtube]

Pembangunannya sendiri kurang lebih sekitar 575 kilometer di Pantura Jawa

Jakarta (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyatakan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara atau Pantura Jawa dibagi ke dalam 15 segmen.

"Pembangunannya sendiri kurang lebih sekitar 575 kilometer di Pantura Jawa. Kita bagi ke dalam 15 segmen di mana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel," ujar Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, kata Didit, BOPPJ juga melaksanakan kegiatan perencanaan groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama, di mana pada saatnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi.

"Dengan kondisi seperti itu, (pembangunan) 575 km tadi tentunya tematik, tidak melulu yang grey (infrastructure) tapi tematik. Bagaimana kedepannya? Kedepannya kita tetap melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai tugas kita bahwa perencanaan pembangunan dan pengelolaan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah setempat," ujarnya.

Tentunya pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa ini bukan hanya melindungi pabrik-pabrik, kantor-kantor tetapi ada kehidupan di situ, ada ekosistem dan ekologi, serta ekosistem yang terbanyak yaitu nelayan.

"Inilah yang akan kita kawinkan nanti dengan Kementerian Kelautan Perikanan tentunya, terus Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentunya, Kementerian Koperasi dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang masih kita hybrid-kan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kementerian-kementerian lainnya," ujar Didit.

Sebagai informasi, Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mempercepat sistem perlindungan terintegrasi pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Pemerintah Republik Indonesia melalui BOPPJ menegaskan bahwa pengembangan sistem perlindungan pesisir Pantura Jawa, termasuk Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW), merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan peradaban pesisir Pantura Jawa.

Perlindungan pesisir yang dikembangkan tidak dimaknai semata sebagai pembangunan tanggul laut, melainkan sebagai sistem terintegrasi yang mengombinasikan tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (onshore dike), serta solusi berbasis alam (nature-based solutions) seperti penguatan ekosistem mangrove.

Wilayah Pantai Utara Jawa menghadapi tantangan serius berupa penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, banjir akibat hujan, serta banjir rob yang berdampak pada permukiman, kawasan industri, pelabuhan, bandara, lahan pertanian, berkurangnya garis pantai dan daratan, serta infrastruktur strategis nasional.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jadi tidak harus menyambung dari barat ke timur tapi kondisi-kondisi tertentu mungkin segmen 3 yang menjadi prioritas di Pekalongan atau segmen 4 di lain titik

Jakarta (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan wilayah Pekalongan dipertimbangkan untuk masuk tahap awal pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

"Ya dipertimbangkan. Jadi dimasukkan, sekarang kan sudah kita hitung besarannya untuk Kendal, Semarang, Demak sudah hampir 80 persen itu perencanaan detailnya. Untuk yang Pekalongan kita sedang melaksanakan mitigasi," ujar Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Didit juga menambahkan bahwa terkait Pekalongan tentunya perlu ada investigasi lagi untuk perairannya, pantainya dan
sebagainya tetap BOPPJ lakukan sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa dilaksanakan simultan.

"Makanya kami bangun dengan menggunakan cara 15 segmen. Jadi tidak harus menyambung dari barat ke timur tapi kondisi-kondisi tertentu mungkin segmen 3 yang menjadi prioritas di Pekalongan atau segmen 4 di lain titik. Itu kita lakukan intervensi di situ dengan catatan tentunya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengusulkan kepada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) agar wilayah Pekalongan dapat masuk wilayah yang diprioritaskan dalam pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) sesi pertama selain Teluk Jakarta dan Semarang-Kendal-Demak.

Kementerian PU, menurut Dody, diminta oleh BOPPJ untuk menempatkan personel di BOPPJ. Kementerian juga terus berkoordinasi dengan BOPPJ terkait pembangunan Giant Sea Wall.

Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa mengungkapkan urgensi pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall untuk melindungi kontribusi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 368,3 miliar dolar AS.

BOPPJ menyampaikan bahwa urgensi pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa itu salah satunya yang dilakukan dengan membangun Giant Sea Wall.

Selain mengalami penurunan permukaan air tanah, menurut dia, wilayah Pantura Jawa juga mengalami banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut sehingga dapat mengancam terhadap aset-aset nasional yang berada di wilayah tersebut.

Selain itu, kota-kota strategis di wilayah Pantura Jawa seperti Semarang juga mengalami penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan mengalami rob.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dengan seperti itu, kami tentunya bersama tim, timnya tidak hanya yang ada di BOPPJ, tapi kita bekerja sama dengan kementerian/lembaga yang terkait, termasuk bekerja sama dengan para rekan-rekan kita yang dari universitas..,

Jakarta (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto meminta rencana induk (master plan) perlindungan Pantai Utara atau Pantura Jawa untuk segera disusun.

"Bapak Presiden RI mengarahkan kepada kami, dan diteruskan dengan pengarahan-pengarahan berikutnya, di mana segerakan susun atau persiapkan rencana induk pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa," ujar Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf di Jakarta, Senin.

Menurut Didit, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kementerian/lembaga terkait, universitas dan para tenaga ahli terkait penyusunan rencana induk tersebut.

"Dengan seperti itu, kami tentunya bersama tim, timnya tidak hanya yang ada di BOPPJ, tapi kita bekerja sama dengan kementerian/lembaga yang terkait, termasuk bekerja sama dengan para rekan-rekan kita yang dari universitas, tenaga ahli-tenaga ahli mereka yang memang mengetahui tentang masalah lingkungan, masalah pertanahan, masalah kelautan, dan lain sebagainya, ekosistem tentang masalah kehidupan ini juga dilakukan kerja sama dengan mereka," katanya.

Sebagai informasi, Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) siap dibangun membentang di pantai utara Jawa (Pantura) untuk melindungi 50 juta penduduk dari tingginya permukaan air laut.

Prabowo menjelaskan, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 kilometer di Pantura menjadi solusi pemerintah dalam menghadapi kenaikan air laut sekitar 5 centimeter per tahun akibat dampak perubahan iklim.

Prabowo menilai ancaman perubahan iklim sudah di depan mata. Selain itu, sebanyak 60 persen industri nasional berada di kawasan pantai utara Jawa.

Lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional juga dapat terancam jika tanggul laut tidak segera dibangun.

Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa.

Proyek tanggul laut raksasa menjadi salah satu program strategis nasional (PSN) pemerintahan Prabowo untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman rob dan dampak perubahan iklim.

Sejumlah fase pembangunan Giant Sea Wall akan ditawarkan untuk kerja sama pendanaan dengan negara mitra. Nantinya, pembiayaan proyek difokuskan pada skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Prabowo menjelaskan, pembangunan proyek tanggul laut yang telah masuk dalam perencanaan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) sejak 1995 itu membutuhkan biaya sedikitnya 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.

Meski sudah masuk dalam perencanaan sejak 1995, Prabowo tidak merasa kecil hati karena mega proyek itu baru akan selesai hingga berganti kepemimpinan Presiden.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan air dari waduk retensi Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) dapat dimanfaatkan untuk air baku atau air bersih bagi masyarakat.

"Waduk retensi gunanya untuk bisa menjadi air tawar ke depannya," ujar Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf di Jakarta, Senin.

Untuk pemanfaatan air dari waduk retensi tersebut, lanjutnya, akan diatur oleh pemerintah daerah masing-masing di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa, bukan oleh BOPPJ.

"Tapi saya menyarankan bahwa waduk retensi yang kami buat itu dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai air baku, air bersih bagi penduduk," kata Didit.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) siap dibangun membentang di pantai utara Jawa (Pantura) untuk melindungi 50 juta penduduk dari tingginya permukaan air laut.

Prabowo menjelaskan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 kilometer di Pantura menjadi solusi pemerintah dalam menghadapi kenaikan air laut sekitar 5 centimeter per tahun akibat dampak perubahan iklim.

Dia menilai ancaman perubahan iklim sudah di depan mata. Selain itu, sebanyak 60 persen industri nasional berada di kawasan pantai utara Jawa.

Lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional juga dapat terancam jika tanggul laut tidak segera dibangun.

Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa.

Proyek tanggul laut raksasa menjadi salah satu program strategis nasional (PSN) pemerintahan Prabowo untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman rob dan dampak perubahan iklim.

Sejumlah fase pembangunan Giant Sea Wall akan ditawarkan untuk kerja sama pendanaan dengan negara mitra. Nantinya, pembiayaan proyek difokuskan pada skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kesempatan sebelumnya, Prabowo menjelaskan pembangunan proyek tanggul laut yang telah masuk dalam perencanaan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) sejak 1995 itu membutuhkan biaya sedikitnya 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.

Meski sudah masuk dalam perencanaan sejak 1995, Prabowo tidak merasa kecil hati karena mega proyek itu baru akan selesai hingga berganti kepemimpinan Presiden.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan urgensi pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) untuk melindungi kontribusi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 368,3 miliar dolar AS.

"Ini hasil penelitian kami bersama dengan teman-teman, yang sudah kami lakukan. Banyak sekali di Pantura Jawa ini yang perlu dilindungi. Bukan hanya penduduk yang ada sekitar 17 sampai 20 juta jiwa harus dilindungi, tapi aset-aset nasional yang ada di Pantura Jawa ini lebih kurang sekitar 368,3 miliar dolar AS," ujar Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf dalam media briefing di Jakarta, Senin.

Didit menyampaikan bahwa urgensi pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa ini salah satunya yang dilakukan adalah Giant Sea Wall. Selain mengalami penurunan permukaan air tanah, wilayah Pantura Jawa juga mengalami banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut sehingga dapat mengancam terhadap aset-aset nasional yang berada di wilayah tersebut.

"Dengan kondisi seperti ini, maka akan terjadi kerugian. Contoh misalkan instansi pemerintah, pabrik, kawasan ekonomi khusus (KEK), jalur kereta api, rumah sakit, kantor-kantor swasta ataupun pabrik-pabrik yang sudah berdiri mulai zaman Belanda," katanya.

Selain itu, kota-kota strategis di wilayah Pantura Jawa seperti Semarang juga mengalami penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan mengalami banjir rob.

"Ini hasil penelitian. Dengan kondisi seperti ini, maka kami terus terang melihat dibutuhkan proteksi, dibutuhkan perlindungan ke depan dalam waktu singkat," kata Didit.

Sebagai informasi, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengungkapkan, Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang akan dibangun diharapkan bertahan 100-200 tahun dalam rangka melindungi pantai utara (Pantura) Jawa.

Rencana pembangunan Giant Sea Wall oleh pemerintah dalam rangka melindungi wilayah Pantura Jawa.

Dia juga menambahkan bahwa dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan Giant Sea Wall maka BOPPJ tidak bisa bekerja sendirian, namun dibutuhkan kolaborasi antarkementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan, proyek Giant Sea Wall tidak hanya melindungi Pantai Utara Jawa dari banjir dan abrasi, tapi juga melindungi pusat-pusat perekonomian Indonesia.

Ia menuturkan, pihaknya mencatat 56 persen dari total PDB Indonesia berasal dari Pulau Jawa, dan 70 persen dari jumlah tersebut berasal dari Pantai Utara Jawa.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ini harus bertahan 100-200 tahun karena kita lihat sendiri kondisi di Belanda di bawah garis laut tapi mereka bisa hidup tenang sampai hari ini,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengungkapkan, Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang akan dibangun diharapkan bertahan 100-200 tahun dalam rangka melindungi pantai utara (Pantura) Jawa.

"Ini harus bertahan 100-200 tahun karena kita lihat sendiri kondisi di Belanda di bawah garis laut tapi mereka bisa hidup tenang sampai hari ini," ujar Didit di Jakarta, Senin.

Rencana pembangunan Giant Sea Wall oleh pemerintah dalam rangka melindungi wilayah Pantura Jawa.

"Satu hal yang mohon dimengerti bahwa kebijakan Bapak Presiden RI adalah melindungi Pantura Jawa bukan hanya membangun konkret atau beton di tengah laut atau tanggul di tengah laut, bukan, tapi melindungi peradaban yang sudah ada di Pulau Jawa mulai abad pertama sampai hari ini. Dengan kondisi seperti ini maka program ini bisa dipastikan dapat dijalankan," kata Didit.

Dia juga menambahkan bahwa dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan Giant Sea Wall maka BOPPJ tidak bisa bekerja sendirian, dibutuhkan kolaborasi antar kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten.

"Tentunya kami juga harus kolaborasikan dan mensinergikan dengan tata ruang wilayah baik itu yang darat maupun yang laut di setiap kabupaten," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan, proyek Giant Sea Wall tidak hanya melindungi Pantai Utara Jawa dari banjir dan abrasi, tapi juga melindungi pusat-pusat perekonomian Indonesia.

Ia menuturkan, pihaknya mencatat 56 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Pulau Jawa, dan 70 persen dari jumlah tersebut berasal dari Pantai Utara Jawa.

Rachmat mengatakan, pembangunan Giant Sea Wall dapat menjadi model baru pengembangan kawasan di Indonesia, terutama wilayah perkotaan di pesisir.

Ia menilai bahwa Indonesia memiliki karakteristik alam yang unik, salah satunya garis pantai yang panjang karena adanya ribuan pulau, sehingga dibutuhkan kebijakan khusus terkait pembangunan kawasan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengungkapkan studi terkait rencana Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) dilakukan di Teluk Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng).

"Untuk tahap awal kami sudah melakukan studi di Teluk Jakarta dan Jawa Tengah khususnya seperti Pekalongan, daerah Pekalongan, Kendal, Brebes, Semarang, Tegal sampai dengan daerah Grobogan," ujar Didit dalam Townhall Meeting yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan dengan kondisi seperti itu maka yang dijadikan percontohan untuk pembangunan awal adalah Teluk Jakarta dan daerah Semarang serta sekitarnya.

"Pekalongan sudah tenggelam dan Semarang hari ini sudah mengalami banjir rob kalau terjadi hujan. Oleh karena itu simultaneously program kita akan melaksanakan kegiatan di Teluk Jakarta dan di daerah Semarang dan sekitarnya. Titiknya sudah ada," katanya.

Menurut Didit, pelaksanaan kegiatan ini bukan hanya Jakarta dan Jawa Tengah saja tapi semua dilakukan pelaksanaan riset, penelitian atau pendalaman.

Rencana pembangunan Giant Sea Wall telah masuk dalam perencanaan sejak tahun 1995.

Oleh karena itu pendalaman-pendalaman tentang analisa mengenai dampak lingkungan dan urgensi-urgensi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Untuk Jakarta dan Jawa Tengah ini beberapa titik, sehingga perlu dilakukan pendalaman kembali. Oleh karena itu pelaksanaan kegiatannya sebagai kegiatan awal dilakukan di daerah Teluk Jakarta dan Jawa Tengah yang contohnya di Semarang, di Pekalongan, dan di daerah-daerah Demak, Sayung, dan lain sebagainya itu menjadi prioritas yang memang betul-betul terdampak," kata Didit.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.

Presiden Prabowo menyebut proyek tanggul laut sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera diwujudkan demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa proyek ini sejatinya telah masuk dalam perencanaan sejak tahun 1995.

Proyek tanggul laut tersebut direncanakan membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar dolar AS dan pembangunan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta diperkirakan membutuhkan waktu 8 - 10 tahun.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026