Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melaksanakan penataan sejumlah ruas jalan Kota Palangka Raya dengan penyediaan jalur khusus pesepeda.

Kebijakan ini menuai respons positif dari sejumlah pihak, khususnya dari para pengguna sepeda yang menganggap jalur tersebut sangat membantu mereka.

"Kami pesepeda sangat mengapresiasi adanya jalur sepeda di jantung ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Kota Palangka Raya yang diupayakan pemerintah provinsi," kata Ketua Hasi Palangka Raya Noriko Yunanto, Jumat. Hasi (Hakumpul Seli Palangka Raya) merupakan komunitas sepeda lipat yang resmi hadir di kota setempat sejak 23 Oktober 2021.

Ia menyebut adanya jalur sepeda dapat menjadi cerminan etalase kota yang ramah terhadap pesepeda.

Dia menyebut berbagai hal positif yang juga bisa didapat, di antaranya mendorong warga aktif bermobilitas menggunakan sepeda, dan tentunya ini sebagai baik mengingat berolahraga membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketergantungan kendaraan bermotor, serta ramah lingkungan.

"Tidak semua kota memiliki jalur sepeda sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Permenhub Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Jadi kami sangat mengapresiasi ini," ujarnya.

Respons serupa juga disampaikan salah seorang pesepeda, Didi Faturahman yang mengapresiasi kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran karena telah membuat jalur sepeda tersebut di Palangka Raya.

"Harapan kami sebagai pesepeda baik yang digunakan untuk olahraga ini, juga sangat bermanfaat juga bagi anak-anak yang ke sekolah naik sepeda," ucapnya.

Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga dan melindungi keselamatan anak-anak, terutama yang menuju ke sekolah.

"Kalau bisa pembuatan jalur sepeda diteruskan sampai pusat pendidikan SMP atau SMA yang padat lalu lintasnya seperti sekitar ruas Jalan Achmad Yani," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menjelaskan penyediaan jalur tersebut untuk memberi kenyamanan bagi masyarakat sekaligus memperindah kota.

"Ini sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi warga khususnya bagi mereka yang senang berolahraga seperti pengguna sepeda," katanya.

Pengecatan jalur sepeda ini sempat menjadi polemik di masyarakat, lantaran pengerjaan dinilai menggunakan cat kurang berkualitas.

Gubernur Agustiar telah menindaklanjuti hal tersebut, hingga menginstruksikan perangkat daerah terkait melakukan pembenahan.

Hingga hari ini, tampak pengerjaan jalur tersebut mulai kembali dilakukan, di antaranya di kawasan Bundaran Besar Palangka Raya. Jalur khusus ini terlihat di sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Imam Bonjol, Jalan Panjaitan, dan Jalan Brigjen Katamso Kota Palangka Raya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Situasi geopolitik saat ini yang semakin rumit akibat perang Iran, Israel dan Amerika Serikat, memengaruhi pemenuhan kebutuhan energi kita

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Indonesia mengejar kemandirian energi nasional, salah satunya dengan instrumen energi terbarukan untuk merespons situasi geopolitik global yang tidak menentu.S

"Situasi geopolitik saat ini yang semakin rumit akibat perang Iran, Israel dan Amerika Serikat, memengaruhi pemenuhan kebutuhan energi kita," ungkap Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin.

Menurut dia, penutupan Selat Hormuz menyebabkan seluruh dunia merasakan dampak negatif secara langsung. Indonesia turut menghadapi ancaman serius berupa kekurangan pasokan bahan bakar minyak mentah beserta produk turunannya.

Meskipun demikian, kata Hashim, Presiden Prabowo Subianto telah berhasil mengamankan komitmen pasokan dari Rusia. Presiden Vladimir Putin menyetujui pengiriman 150 juta barel minyak untuk Indonesia pada tahun ini.

"Kesepakatan strategis tersebut sangat penting guna menjamin keamanan pasokan energi di dalam negeri. Perihal ini memastikan stabilitas harga bahan bakar minyak nasional tetap terjaga dengan baik," ungkap dia.

Pemerintah juga menjamin stabilitas harga ini dapat dicapai tanpa penghapusan subsidi bagi masyarakat bawah. Walaupun pasokan sementara aman, negara harus tetap mengantisipasi berbagai potensi krisis geopolitik di masa depan.

"Ancaman perluasan perang di kawasan Timur Tengah berpotensi terulang kembali kapan saja. Potensi penutupan kembali Selat Hormuz dapat mengancam jalur distribusi minyak bumi secara mendadak," ucap Hashim.

Oleh karena itu, ujar dia, transisi cepat menuju kemandirian energi mutlak diperlukan agar RI tidak bergantung kepada negara asing.

Hashim menyatakan proyek pengembangan energi terbarukan kini menjadi semakin krusial untuk segera direalisasikan oleh pemerintah. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan memaksimalkan potensi proyek pembangkit listrik tenaga air di Batoq Kelo berkapasitas 300 Megawatt.

"Pemanfaatan sumber daya alam sendiri menjadi solusi utama dalam memenuhi tingginya kebutuhan energi rakyat Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, upaya ini sejalan dengan visi Indonesia mencapai target emisi nol bersih. Hashim meneruskan, Presiden Prabowo Subianto secara tegas telah menyampaikan komitmen pencapaian target tersebut pada Sidang Umum PBB.

"Kami targetkan emisi nol bersih terealisasi pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat dari itu," tegasnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Masyarakat di Pulau Sumatra mengeluhkan pemadaman listrik oleh PLN di sejumlah wilayah di Pulau Sumatra mengalami pemadaman listrik dari PLN secara serentak.

Namun dari informasi yang tersebar di medsos yang mengatas nama dari Unit Pembangkit (UPB) PLN menyampaikan bahwa, kondisi pemadaman ini terjadi pada sistem kelistrikan di sebagian besar wilayah Sumatra.

Seorang warga di Padang, Melba mengatakan hampir dua jam lamanya listrik mati. Dia bahkan sudah menghubungi pihak PLN, tapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak PLN.

"Saya tergabung dengan grup WA PLN. Sudah heboh di grup itu bertanya. Tapi pihak PLN tak merespon, padahal internet online," katanya, Jumat (22/5/2026).

Dia menyampaikan rasa kekecewaannya, karena dia menganggap kondisi seperti ini, pihak PLN malah diam dan tak merespon sejumlah pertanyaan pelanggan.

"Pas telat bayar, nyinyir penagihannya. Belum sampai dua telat bayar, diputus aliran listrik di kilometer. Sementara kondisi seperti ini, tak satupun yang merespon," ujar dia dengan nada kesal.

Selain di Padang, pelanggan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, Zulkarnaini juga mengaku mengalami pemadaman listrik. Diperkirakan sampai pukul 20.15 WIB, sudah 2 jam lamanya listrik mati tanpa ada kejelasan apapun dari PLN.

"Tidak tahu kenapa kondisi ini malah terjadi , hujan tidak, gempa pun tidak. Jadi, sekarang itu hilang arah tempat bertanya," sebutnya.

Dia meminta agar pihak PLN segera memberikan penjelasan soal kondisi yang terjadi ini. Karena dia mengaku sangat kecewa dengan pelayanan PLN seperti ini, tidak adil dalam menyikapi permasalahan.

"Ketika pelanggan di nilai salah, mereka cepat tuh bersuara. Sekarang entah dimana, mungkin suaranya mati seiring listrik padam," tegasnya.

Kemudian dari informasi yang tersebar di berbagai media massa, wilayah terjadi pemadaman mulai dari Aceh, Medan, Sumbar, Riau, Jambi.

Respons PLN

PT PLN (Persero) saat ini tengah melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Sumatra. Perseroan juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, untuk upaya pemulihan sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi.

“PT PLN (Persero) saat ini tengah melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Sumatra," dikutip dari siaran resmi.

PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Informasi perkembangan penanganan gangguan akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile dan layanan Contact Center PLN 123.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons soal vonis bebas terhadap tiga terdakwa kasus korupsi terkait Sritex.

Tiga terdakwa itu yakni Direktur Utama (Dirut) Bank Jateng, Supriyatno; mantan Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi dan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB, Dicky Syahbandinata.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya menghormati dan menghargai putusan bebas terhadap tiga terdakwa tersebut.

"Kami menghormati dan menghargai putusan majelis hakim," ujar Anang saat dikonfirmasi, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Anang menambahkan, saat ini jaksa penuntut umum (JPU) belum bisa menyatakan sikap terkait putusan bebas tersebut. Sebab, saat ini jaksa masih mempelajari isi lengkap vonis Supriyatno Cs.

"Tentunya JPU akan mempelajari dulu secara lengkap isi putusan tsb dan nantinya akan menjadi pertimbangan bagi JPU untuk mengambil sikap sesuai ketentuan," pungkasnya.

Sekadar informasi, alasan terdakwa divonis bebas lantatan tidak terbukti ikut campur tangan agar permohonan kredit PT Sritex disetujui. Selain itu, terdakwa tidak terbukti memberikan intervensi analisis kredit dalam pengajuan kredit tersebut.

Selain itu, terdakwa juga tidak terbukti menyalahgunakan wewenang atau jabatannya dalam permohonan kredit tersebut.

Berbeda dengan Supriyatno Cs, dua terdakwa lain yakni eks Bos Sritex yaitu Iwan Kurniawan Lukminto dan Iwan Setiawan Lukminto divonis bersalah. Iwan Kurniawan dihukum 12 tahun pidana, sementara Iwan Setiawan 14 tahun penjara.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat suara mengenai sejumlah rekomendasi yang dilontarkan Fraksi-Fraksi DPRD Jatim terkait sorotan tajam dan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wilayah setempat.

Meski menyambut baik rekomendasi legislator untuk meningkatkan produktivitas hingga penerapan penuh prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Key Performance Indicator (KPI), Khofifah meminta agar evaluasi dilakukan secara objektif dan tidak dipukul rata atau disamaratakan terhadap seluruh BUMD yang ada.

Secara khusus, Khofifah memberikan pembelaan terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM). Dirinya menegaskan bahwa secara performa maupun kinerja, Bank Jatim berhasil menjadi bank pembangunan daerah di seluruh Indonesia yang berhasil mencatatkan laba tertinggi.

"Bank Jatim itu keuntungannya tertinggi di antara seluruh bank daerah di Indonesia tertinggi, tapi dividennya itu tidak sebesar [Bank] Jawa Tengah karena ada beberapa yang diinvestasikan. Jadi, kalau secara keuntungan ini kalau digebyah-uyah (pukul rata) 'kan enggak enak kita. Bank Jatim ini sudah KUB, kelompok usaha bank, dari lima provinsi yang lain, dan Bank Jatim itu tertinggi keuntungannya," jelas Khofifah, Rabu (6/5/2026).

Ia melanjutkan bahwa hasil dividen yang berhasil dibukukan oleh Bank Jatim selama ini juga dipergunakan untuk melakukan investasi jangka panjang, dengan melahirkan berbagai inovasi di dunia perbankan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat luas.

Khofifah menegaskan bahwa perbedaan dividen antara Bank Jatim maupun Bank Jateng itu tidak dapat dijadikan patokan tunggal untuk menentukan performa perusahaan daerah.

Investasi teknologi tersebut, menurut Khofifah, sangat krusial. Salah satunya adalah peluncuran koneksitas J-Connect di Malaysia dan Arab Saudi. Terobosan tersebut memungkinkan integrasi nomor Indonesia dengan nomor lokal, yang menjadi nilai tambah bagi nasabah di luar negeri.

"Teknologi itu kan sesuatu itu yang tidak murah. Jadi, kalau sekarang sedang membangun konektivitas dengan J-Connect, terutama yang baru saja diluncurkan beberapa hari lalu itu untuk Malaysia dan Saudi Arabia. Jadi, dengan terkoneksi antara nomor Indonesia dengan nomor lokal itu menurut saya adalah sebuah terobosan," ungkapnya.

Selain Bank Jatim, Khofifah juga menyoroti peningkatan performa BUMD lainnya, yakni PT Petrogas Jatim Utama (PJU). Dividen PJU untuk sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur tercatat naik signifikan, dari Rp24 miliar menjadi Rp34 miliar.

"Kedua, PJU ini sudah meningkatkan efektivitasnya dari tahun 2025 atas kinerja itu Rp24 miliar. Dia punya dividen untuk PAD tahun anggaran 2025 itu sudah naik menjadi Rp34 miliar," tambahnya.

Khofifah juga mengklarifikasi sorotan tajam fraksi-fraksi terkait kebijakan Penyertaan Modal Daerah (PMD). Ia mengeklaim bahwa selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak sejak 2019 hingga tahun ini, pihaknya sama sekali belum pernah mengucurkan PMD baru.

"Saya ingin menyampaikan, periode saya sebagai gubernur sejak 2019 sampai dengan 2026, belum pernah ada penyertaan modal daerah. Kalaupun ada di tahun 2019, maka itu adalah hasil keputusan 2018 saat saya belum menjadi gubernur. Jadi ada beberapa hal yang saya menyambut baik dan terima kasih, tapi ada beberapa hal yang saya harus luruskan," tegasnya.

Lebih lanjut, mengenai usulan Fraksi Golkar mengenai pembentukan Badan Pengelola BUMD, Khofifah mengaku dirinya menyambut baik usulan tersebut.

Bahkan, usulan tersebut sudah ia perjuangkan sejak terpilih sebagai gubernur pada 2018 lalu dengan berkonsultasi kepada mantan Menteri Dalam Negeri mendiang Tjahjo Kumolo pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini pada masa bakti Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Khofifah, kehadiran Badan Pengelola BUMD di Jawa Timur sangat penting keberadaannya. Bahkan, ia menyebut keinginan tersebut didasarkan atas eksistensi Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta.

"Setelah diumumkan sebagai pemenang di 2018, saya sudah sowan ke Mendagri waktu itu, almarhum Mas Tjahjo. Saya menyampaikan, minta tolong kita diberi ruang untuk menyiapkan struktur untuk pengelolaan BUMD. Beliau waktu itu masih mempertimbangkan hingga wafat, termasuk ke Ibu Rini (Menpan-RB). Kita butuh struktur seperti di DKI untuk mengelola BUMD yang besar ini. Namun, kita harus membutuhkan keputusan dari institusi yang berwenang yaitu Kemenpan-RB," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat ke level Rp17.372 pada perdagangan sore hari, Rabu (6/5/2026). Selain rupiah, sejumlah mata uang lain di Asia juga ditutup menguat pada hari ini.
Melansir data RTI Infokom, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat 0,22% ke Rp17.372. Sepanjang hari, rupiah sempat menyentuh level tertingginya di Rp17.411 dan Rp17.358 sebagai level terendahnya.
Selain rupiah, penguatan juga dialami oleh yuan China yang naik 0,19%, yen Jepang naik 1,06%, won Korea naik 1,41%, dolar Singapura naik 0,35%, dan baht Thailand naik 0,62%.
Direktur Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi, menerangkan pelemahan dolar AS hari ini terjadi lantaran pasar merespons positif pernyataan Presiden AS Donald Trump terhadap kemungkinan damai antara AS dan Iran.
Ibrahim menyebut,Trump mengatakan akan menghentikan sementara operasi untuk membantu mengawal kapal melalui Selat Hormuz, dengan alasan kemajuan menuju kesepakatan komprehensif dengan Iran, tanpa memberikan rincian tentang kesepakatan tersebut.

Dari dalam negeri, Ibrahim menilai capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% menjadi indikasi bahwa tren ekonomi nasional mulai bergerak ke arah yang lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya.

"Percepatan ini belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku pasar, yang justru masih menunjukkan kekhawatiran dan cenderung menarik dana dari pasar modal," kata Ibrahim dalam keterangan resminya, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, Ibrahim menyoroti aksi pemerintah yang tengah menyiapkan paket stimulus tambahan untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam waktu dekat. Dengan langkah tersebut, Ibrahim berharap akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi aktivitas usaha serta kepercayaan pasar ke depan.

Pada perdagangan besok, Ibrahim memprediksi rupiah bakal bergerak fluktuatif dan cenderung ditutup melemah di levelRp17.380–Rp17.420.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons pengumuman terbaru yang disampaikan oleh Penyedia indeks saham global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait hasil tinjauan indeks terhadap pasar saham Indonesia.

Pejabat sementara (PJs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyampaikan bahwa bursa sebelumnya telah melakukan pertemuan langsung dengan MSCI pada 16 April 2026 untuk membahas sejumlah langkah penguatan struktur pasar modal domestik.

MSCI bahkan telah mengakui (acknowledge) proposal yang diajukan oleh Bursa sebelumnya sebagai bagian dari proses evaluasi.

"Kami mengapresiasi bahwa 4 proposal yang telah kami deliver di-acknowledge oleh MSCI," kata Jeffrey kepada wartawan Selasa (21/4/2024).

Jeffrey menegaskan komunikasi dengan penyedia indeks global akan terus dilakukan guna memastikan reformasi pasar berjalan sejalan dengan standar internasional.

Selain itu, bursa juga akan memperluas dialog dengan investor global untuk menghimpun masukan terkait penguatan ekosistem pasar modal nasional.

"Kami akan terus berkomunikasi dengan investor global untuk memperoleh masukan untuk penguatan pasar modal ke depan," pungkas dia.

Sebelumnya MSCI memutuskan untuk kembali membekukan saham Indonesia dalam rebalancing indeks Mei 2026. Langkah ini diambil seiring masih berlangsungnya evaluasi atas reformasi transparansi pasar modal Indonesia.

Dalam pernyataan resminya pada Senin (20/4/2026), MSCI menegaskan bahwa belum ada penambahan saham Indonesia ke dalam MSCI Investable Market Indexes pada periode review kali ini.

Artinya, sejumlah aspek penting juga belum mengalami perubahan, mulai dari tidak adanya kenaikan foreign inclusion factor (FIF), tidak ada penyesuaian number of share, hingga belum ada peningkatan klasifikasi dalam kategori indeks.

Keputusan ini sekaligus menunda rebalancing konstituen saham Indonesia. MSCI memilih menahan diri sembari memastikan bahwa kebijakan baru yang diterapkan benar-benar konsisten dan efektif dalam jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyambut baik fatwa yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai kebolehan pemindahan penyembelihan hewan dam ke Indonesia dengan syarat tertentu.

Dam merujuk kepada penyembelihan hewan kambing, sapi, atau unta yang diwajibkan kepada jemaah haji atau umrah atas sebab-sebab tertentu, baik sebagai bagian dari prosedur manasik (nusuk) maupun tebusan atas pelanggaran atau kelalaian.

Direktur Bina Jemaah Haji Reguler Kemenhaj M. Afief Mundzir mengatakan bahwa fatwa tersebut menjadi panduan penting bagi jemaah dalam menjalankan ibadah secara lebih tertib dan terarah.

“Fatwa ini kami sambut baik karena memberikan panduan yang jelas bagi jemaah. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mengurangi potensi pembayaran ilegal di Arab Saudi, sekaligus memudahkan jemaah karena ada pilihan dalam menunaikan dam,” kata Afief dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Menurutnya, fatwa tersebut menunjukkan adanya pertimbangan terhadap realitas penyembelihan hewan dam di Tanah Suci yang saat ini menghadapi sejumlah kendala.

Pihaknya menilai bahwa pandangan ini juga memperlihatkan adanya pertimbangan kemaslahatan, terutama dalam memastikan proses penyembelihan dapat dikelola dengan baik.

Selain itu, distribusi daging hasil penyembelihan dam dipandang dapat memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan di Indonesia

Afief kemudian menambahkan bahwa pemerintah terus membuka ruang sinergi dengan organisasi keagamaan dalam rangka memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib, transparan, dan berpihak pada kemaslahatan jemaah Tanah Air.

“Kami mengapresiasi pandangan keagamaan dari PP Muhammadiyah ini. Harapannya, panduan tersebut dapat membantu jemaah menjalankan ibadah dengan lebih tenang, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat,” tutupnya.

Sebelumnya, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menandatangani fatwa Pengalihan Penyembelihan DAM di Tanah Air pada Jumat (13/3/2026).

Terdapat empat poin dalam diktum fatwa PP Muhammadiyah tersebut. Pertama, menetapkan bahwa pengalihan lokasi penyembelihan hewan dam dari Tanah Haram ke Indonesia adalah sah secara syar’i dalam kondisi saat ini demi mewujudkan kemaslahatan umat yang lebih besar dan menghindari kemubaziran.

Kedua, pelaksanaan penyembelihan di Tanah Air harus tetap mengikuti ketentuan waktu, guna menjaga integritas ibadah sebagai bagian dari rangkaian manasik haji.

Ketiga, hewan yang disembelih harus memenuhi kriteria syar’i baik dari segi jenis, usia, maupun kesehatan. Dana jemaah juga harus dikelola sebagai amanah yang utuh tanpa dikurangi, kecuali untuk biaya operasional distribusi yang wajar dan transparan.

Keempat, distribusi daging hasil penyembelihan dam di Tanah Air wajib diprioritaskan bagi orang-orang yang sangat sengsara dan fakir serta wilayah-wilayah yang mengalami krisis gizi dan kemiskinan ekstrem di pelosok negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya buka suara ihwal pemerintah Indonesia yang tidak mewajibkan pemrosesan data pembayaran dilakukan di dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik komitmen yang mempertegas hak akses pengawas terhadap data yang diproses/tersimpan lintas batas sebagai prasyarat pembolehan pemrosesan data di luar negeri, sepanjang akses tersebut memadai secara teknis dan hukum.

Menurutnya, komitmen ini sejalan dengan kerangka prudensial OJK, termasuk POJK No.11/POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan TI oleh bank, serta pedoman ketahanan siber dan tata kelola digital lain yang mengatur pengelolaan risiko TI, outsourcing, dan perlindungan data konsumen/masyarakat.

“Sesuai POJK PTI, bank dapat memiliki pemrosesan data di luar negeri sepanjang memenuhi syarat dan mendapat izin dari OJK dengan prasyarat akses pengawasan lintas batas telah terpenuhi,” kata Dian kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (15/3/2026).

Sejalan dengan itu, OJK menekankan bahwa akses data untuk keperluan pengaturan dan pengawasan harus segera, langsung, lengkap, dan berkelanjutan.

Dia mengatakan, implementasinya meliputi kanal pelaporan/pengiriman data yang mendekati real time atau harian untuk dataset pengawasan inti yang granular, konektivitas langsung dan aman dari OJK ke lingkungan pemrosesan penyedia di luar negeri tanpa perantara yang membatasi hak audit, serta ketersediaan akses dalam jangka waktu yang wajar dengan parameter kinerja yang terukur.

Dian menambahkan, optimalisasi infrastruktur pelaporan OJK, termasuk pemanfaatan Portal Data dan Metadata Sektor Jasa Keuangan yang ditujukan untuk menjaga konsistensi, kecepatan, dan kualitas data pengawasan sehingga OJK dapat menjalankan pengawasan berbasis data tanpa jeda yang tidak wajar.

Selain itu, Dian menyebut bahwa OJK akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam negeri antara lain Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pihaknya juga akan memperkuat koordinasi dengan mitra di AS seperti otoritas pengawas, pelaku jaringan pembayaran internasional, dan penyedia layanan teknologi/cloud agar pengaturan akses pengawasan lintas batas telah terpenuhi dan tugas serta wewenang OJK dapat dijalankan secara optimal.

Adapun ruang lingkup koordinasi meliputi penyelarasan standar teknis, mekanisme notifikasi insiden, hak audit/akses regulator, serta pengaturan operasional lain sejalan dengan semangat Perjanjian Tarif Resiprokal yang memfasilitasi arus data lintas batas dan level playing field bagi layanan pembayaran elektronik.

Di sisi infrastruktur, Dian mengungkapkan bahwa saat ini sejumlah penyedia cloud global telah menghadirkan region dan pusat data di Indonesia, antara lain Google Cloud di sejak 2020, AWS Asia Pacific sejak 2021, dan Microsoft Azure sejak 2025 yang menyediakan kapasitas in country data residency, ketersediaan multi zona untuk disaster recovery, serta latensi rendah bagi sistem keuangan.

“Dengan fondasi ini, OJK optimistis proses pengawasan perbankan dapat terus dilaksanakan secara optimal di tengah peningkatan integrasi digital dan pemrosesan lintas batas,” pungkasnya.

Data Pembayaran Tak Wajib Diproses di Dalam Negeri

Dalam catatan Bisnis, pemerintah Indonesia tidak mewajibkan pemrosesan data pembayaran dilakukan di dalam negeri. Ketentuan itu tertuang dalam Perjanjian Resiprokal antara AS-RI.

Dalam pasal 2.29 dokumen itu, Indonesia tetap mengizinkan jaringan pembayaran internasional asal AS untuk memroses transaksi kartu kredit domestik serta transaksi kartu tanpa kehadiran fisik (card not present) atau e-commerce secara lintas batas, sesuai ketentuan pengecualian dalam regulasi yang berlaku.

Pemerintah juga menegaskan tidak akan memberlakukan kewajiban pemrosesan data di dalam negeri, khususnya di sektor keuangan, sepanjang otoritas Indonesia memiliki akses yang segera, langsung, lengkap, dan berkelanjutan terhadap data yang diproses atau disimpan di luar wilayah Indonesia untuk kepentingan pengaturan dan pengawasan.

“Indonesia juga tidak akan memberlakukan kewajiban pemrosesan data di dalam negeri (onshore), khususnya di sektor keuangan,” demikian bunyi pasal tersebut, dikutip pada Sabtu (21/2/2026).

Selain itu, beleid itu juga menyebut bahwa Indonesia akan mengizinkan penggunaan standar chip yang diakui secara internasional untuk seluruh transaksi kartu domestik, termasuk transaksi debit nirsentuh (tap-to-pay).

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Telematika Roy Suryo angkat bicara terkait dengan permohonan restoratif justice Rismon Sianipar pada kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Roy menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur sejengkalpun dalam perkara tersebut, meski adanya perubahan sikap dari rekannya Rismon.

"Setidaknya saya kemarin juga ngobrol dengan dr. Tifa langsung, ya, video call bahkan, ya. Kami mengatakan kita tidak mundur 0,1% pun. Kenapa 0,1%? Ya itu sisanya dari 99,9%. Itu 0,1%. Ya, jadi kita tidak mundur," ujar Roy di Polda Metro Jaya, Kamis (12/3/2026).

Roy menekankan bahwa dirinya tidak ambil pusing terkait dengan sikap Rismon pada kasus ijazah Jokowi ini. Pasalnya, Roy justru mendoakan Rismon agar bisa diberikan pencerahan atau hidayah.

"Yang saya tanyakan, saya mendoakan, semoga sahabat kita, Rismon Hasiholan Sianipar, ya, itu diberikan hidayah oleh Allah. Diberikan pencerahan. Diberikan hal yang terbaik untuk dia," imbuhnya.

Sementara itu, kuasa hukum Roy, Refly Harun menyatakan pihaknya baru tahu upaya hukum yang dilakukan Rismon dari pemberitaan. Artinya, tidak ada komunikasi dari Rismon dengan Roy dkk saat mengajukan keadilan restoratif.

Meskipun demikian, Refly menekankan bahwa pihaknya bakal menghormati langkah Rismon Sianipar dalam proses hukum terkait kasus ijazah Jokowi ini.

"Kami menghormati langkah yang diambil prinsipal, apa pun itu, sepanjang memang dalam koridor hukum. Sayangnya, hingga saat ini kami belum berhasil berkomunikasi dengan Rismon Sianipar. Kami belum bisa memutuskan apa pun," tutur Refly.

Diberitakan sebelumnya, kabar pengajuan restoratif justice Rismon Sianipar telah dikonfirmasi Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin.

Dalam hal ini, Iman menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi pengajuan keadilan restoratif Rismon dalam perkara ini.

“Kami sebagai fasilitator, penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS,” Iman di Polda Metro Jaya, Rabu (11/3/2026).

Sekadar informasi, Rismon merupakan rekan seperjuangan Roy Suryo dan dokter Tifa dalam perkara ini. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka klaster kedua dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selama proses hukum berlangsung, ketiganya nampak solid dan cukup dikenal dengan trio RRT.

Adapun, dua dari delapan tersangka yang sudah ditetapkan telah berdamai dengan Jokowi dalam perkara ini yaitu Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya pun telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara Eggi dan Damai usai keduanya bertemu Jokowi di Solo.

Bisnis.com, JAKARTA - Muncul informasi yang disebut menjadi respons Vladimir Putin soal konflik AS-Israel vs Iran.

Sebagaimana diketahui, serangan udara gabungan AS-Israel yang sedang berlangsung secara efektif telah melumpuhkan rezim Islamis Iran.

Bahkan, serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei dan mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad.

Respons Rusia

Dilansir dari National Interest, media pemerintah Rusia mengambil nada yang sangat tenang, menghindari kecaman terhadap Presiden Donald Trump meskipun menyebut serangan itu sebagai "serangan pengkhianatan" terhadap sekutu lamanya.

Vladimir Putin, yang tampaknya terkejut, secara mencolok menahan kritik formal apa pun terhadap presiden AS.

Laporan menyebut jika respons Putin ini menandakan bahwa Moskow tetap berada di posisi netral sambil memprioritaskan pembicaraan penting dengan Washington daripada masa depan Ukraina.

Iran jelas bukan lagi kepentingan inti Rusia, sebab Kremlin tampaknya puas untuk mengamati dari pinggir lapangan, berharap AS terjebak dalam rawa-rawa ala Irak lainnya.

Respons yang tenang ini merupakan konsekuensi langsung dari "operasi militer khusus" Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina, yang kini memasuki tahun kelima.

Pekan lalu, Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) menuduh (tanpa bukti) bahwa Inggris dan Prancis telah menyediakan komponen untuk senjata nuklir fungsional bagi Ukraina.

Meskipun tidak masuk akal, tuduhan tersebut memiliki tujuan ganda: memberikan pembenaran untuk semakin menutup masyarakat Rusia dan, yang lebih penting, mengalihkan perhatian dari kegagalan besar pertahanan udara Rusia baru-baru ini.

Hanya beberapa hari sebelum laporan SVR, Ukraina meluncurkan rudal "Flamingo" jauh ke wilayah Rusia, menghantam pabrik Votkinsk milik negara, yang memproduksi rudal balistik Iskander dan rudal balistik antarbenua berkemampuan nuklir.

Kremlin telah mengecilkan pemberitaan tentang serangan ini untuk menghindari terjebak dalam spiral pembalasan yang tidak mampu mereka tanggung.

Bisnis.com, JAKARTA — Meta resmi menjalin kemitraan lisensi kecerdasan artifisial (AI) dengan raksasa media News Corporation (News Corp).

Induk usaha Facebook tersebut akan menggunakan konten dari The Wall Street Journal dan berbagai merek media lainnya untuk melatih model AI serta memperkaya respons pada Meta AI.

Meta diperkirakan akan membayar News Corp hingga US$50 juta atau sekitar Rp884 miliar per tahun.

Kesepakatan ini direncanakan berlangsung selama tiga tahun dan mencakup akses terhadap konten dari portofolio News Corp di Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

CEO News Corp Robert Thomson mengatakan bahwa organisasi berita merupakan penyedia "input" yang sangat berharga bagi pengembangan teknologi AI. Dia menilai informasi dan berita terkini dari publikasi seperti The Times of London dan Dow Jones memiliki kredibilitas yang sulit ditandingi sebagai basis data pelatihan.

“Kami pada dasarnya adalah perusahaan penyedia input. Kami adalah input sebagaimana semikonduktor, pusat data, dan energi merupakan input [bagi ekosistem AI],” kata Robert Thomson dilansir dari The Guardian, Rabu, (4/03/2026).

Cakupan lisensi ini melibatkan publikasi besar seperti The Journal dan New York Post. Meski demikian, aset media News Corp di Australia, termasuk The Daily Telegraph dan Herald Sun, dilaporkan tidak termasuk dalam bagian dari kesepakatan dengan Meta tersebut.

Thomson menjelaskan bahwa News Corp menerapkan strategi "woo and sue" atau membujuk dan menuntut dalam menghadapi pengembang teknologi AI. Strategi ini menawarkan kemitraan bagi perusahaan yang bersedia membayar lisensi, namun tetap menyiapkan langkah hukum bagi pihak yang mengambil konten tanpa izin.

"Kami ingin Anda menjadi mitra kami. Namun, jika Anda mencuri konten kami, kami akan menuntut Anda," ujar Thomson.

Dia menambahkan bahwa perusahaan akan memberikan insentif bagi mitra yang kooperatif dan penalti bagi pihak yang melakukan perlawanan.

Juru bicara Meta mengonfirmasi bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan strategis tersebut. Sebelumnya, Meta juga telah menandatangani kontrak lisensi serupa dengan sejumlah media besar seperti USA Today, People, CNN, hingga Fox News.

Pihak Meta menyatakan bahwa integrasi berbagai sumber berita bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Meta AI dalam menyajikan informasi yang relevan dan tepat waktu. Saat ini, perusahaan tengah melakukan reorganisasi tim AI untuk mempercepat pengembangan model generasi terbaru.

Kerja sama ini memperkuat posisi News Corp di sektor AI setelah sebelumnya menyepakati kontrak lima tahun dengan OpenAI senilai US$250 juta pada 2024. Melalui kontrak tersebut, konten News Corp telah digunakan untuk memperkuat platform chatbot ChatGPT.

Langkah News Corp ini berbeda dengan pendekatan New York Times yang memilih untuk menuntut OpenAI dan Microsoft atas dugaan penggunaan konten tanpa izin. Industri media secara umum memandang integrasi AI ke dalam mesin pencari sebagai tantangan serius terhadap keberlanjutan jurnalisme profesional.

Di sisi lain, Meta terus memperkuat infrastruktur pendukung AI dengan investasi bernilai miliaran dolar. Tahun lalu, perusahaan menyepakati kerja sama senilai US$6 miliar dengan Corning untuk pengadaan kabel serat optik guna mendukung pusat data perusahaan.