Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia mengungkap efisiensi hingga penguatan daya saing menjadi strategi dalam menjaga kinerja di tengah perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin mengatakan dunia usaha saat ini memilih langkah yang lebih hati-hati dalam menjalankan bisnis. Menurutnya, efisiensi menjadi strategi utama agar perusahaan tetap mampu bertahan di tengah tekanan permintaan global.

“Dunia usaha saat ini lebih mengutamakan efisiensi, menjaga likuiditas, dan diversifikasi pasar dibanding ekspansi agresif. Perusahaan juga mempercepat digitalisasi, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan produktivitas untuk menjaga daya saing,” kata Saleh kepadaBisnis, dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Hal ini dia sampaikan menyusul dengan data PMI manufaktur yang kembali berada di level 50,0 (zona ekspansi). Angka tersebut menunjukkan industri masih mampu bertahan meski permintaan global belum sepenuhnya pulih.

Di sisi lain, Saleh menilai prospek dunia usaha hingga akhir tahun masih cukup positif, meski pelaku usaha tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan bisnis. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi domestik masih menjadi penopang utama bagi aktivitas usaha.

“Pertumbuhan ekonomi domestik masih menjadi penopang utama, didukung konsumsi dan investasi, meskipun dunia usaha tetap mewaspadai ketidakpastian global. Kinerja ekonomi Indonesia yang masih tumbuh di atas 5% menjadi modal penting untuk menjaga optimisme pelaku usaha,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saleh mengatakan keputusan perusahaan untuk kembali melakukan ekspansi investasi akan sangat bergantung pada kepastian berusaha. Dia menyebut stabilitas makroekonomi, kepastian regulasi, biaya pendanaan yang kompetitif, serta prospek peningkatan permintaan menjadi faktor utama yang dipertimbangkan pelaku usaha.

Selain itu, pelaku usaha juga akan mencermati sejumlah indikator ekonomi dalam beberapa bulan ke depan sebagai acuan untuk menentukan langkah bisnis selanjutnya.

“Pelaku usaha akan mencermati empat indikator utama, yaitu PMI manufaktur, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, realisasi investasi, dan stabilitas nilai tukar serta suku bunga. Keempat indikator tersebut akan menjadi sinyal apakah momentum pemulihan industri dapat berlanjut hingga akhir tahun atau masih tertahan oleh tekanan global,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis dunia usaha masih melanjutkan ekspansi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Airlangga mengatakan realisasi investasi pada kuartal I/2026 telah melampaui target pemerintah. Selain itu, berbagai sektor dinilai masih terus melakukan ekspansi.

“Pertama dari segi investasi kita ketahui di kuartal I itu di atas daripada target investasi. Dan kami masih melihat berbagai sektor itu tetap melakukan ekspansi,” ucap Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Dia menilai dunia usaha pada dasarnya akan tetap melakukan ekspansi apabila terdapat peluang untuk meningkatkan produksi. Menurutnya, perusahaan pada dasarnya akan berupaya mengoptimalkan biaya pendanaan (cost of fund) yang telah dikeluarkan sehingga peningkatan penjualan menjadi tujuan utama dalam menjalankan ekspansi usaha.

Sebagai contoh, kata dia, sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri yang masih mengalami ekspansi. Di Jawa Timur, pemerintah tengah mengurus perluasan kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, kawasan industri di Kendal, Batang, dan Bintan disebut telah memiliki tingkat keterisian yang hampir penuh.

Selain manufaktur, Airlangga menilai sektor pusat data (data center) masih menjadi salah satu magnet investasi baru di Indonesia. Pemerintah mencatat adanya tambahan permintaan kapasitas pusat data yang siap direalisasikan dalam waktu dekat.

“Dan juga saya melihat minat dari sektor data center misalnya, itu ada demand tambahan sebesar 1,32 GW atau 1,2 GW yang sedang siap untuk masuk ke Indonesia,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria akan menyerahkan data BUMN yang merugi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dia sampaikan usai audiensi dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin di Gedung C1 KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

"Iya," kata Dony menjawab pertanyaan terkait penyerahan data BUMN yang rugi kepada KPK.

Dony menegaskan bahwa langkah penutupan perusahaan bukan dimaksudkan untuk menutupi adanya dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terjadi.

Menurutnya, proses hukum terhadap dugaan tindak kriminal tetap akan berjalan dan tidak akan terpengaruh oleh keputusan tersebut.

Bahkan jika ditemukan indikasi penyimpangan yang menyebabkan penutupan BUMN, maka proses hukum akan diproses secara hukum.

"Contohnya misalnya ada PT ini sudah rugi tiap tahun tahun depan kita pikir akan rugi juga tahun berikutnya akan rugi juga ya mending kita tutup kan untuk menghindari supaya tidak ruginya lebih dalam lagi," jelas Dony.

Pernyataan Dony berkaitan dengan pemangkasan BUMN menjadi 250 sebagai bagian dari upaya restrukturisasi dan efisiensi perusahaan pelat merah. Presiden Prabowo Subianto mengakui selama ini banyak BUMN menghadapi persoalan tata kelola dan efisiensi. Karena itu, pemerintah tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap perusahaan pelat merah.

"Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan," katanya.

Presiden mengungkapkan, dari lebih dari 1.000 BUMN yang ada sebelumnya, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan. Jumlah tersebut akan terus dikurangi hingga hanya tersisa sekitar 250 BUMN.

"Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300. Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," ujar Prabowo.

Menurut dia, banyaknya jumlah BUMN selama ini menyebabkan tingginya biaya operasional, terutama untuk membiayai struktur manajemen dan komisaris.

"750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa. Ini uang rakyat semua," katanya.

Prabowo menegaskan pemerintah ingin membangun BUMN yang lebih rasional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia menargetkan proses penataan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah bakal memangkas sekitar 750 badan usaha milik negara (BUMN). Langkah ini sebagai bagian dari penataan perusahaan pelat merah.

Ia menjelaskan, dari sebelumnya ada sekitar 1.000 BUMN, yang mencakup induk, anak, dan cucu usaha, ke depan akan dikurangi menjadi hanya sekitar 250 entitas.

Menurut Prabowo, penyederhanaan jumlah BUMN diperlukan untuk mengurangi beban biaya operasional, termasuk biaya direksi dan komisaris yang selama ini dinilai membebani perusahaan.

"Dari 1.000 lebih BUMN ujungnya nanti 250. Bayangkan lebih dari 750 (BUMN akan) kita tutup. Itu 750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa," ujarnya dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2026).

Menurutnya, selama ini banyak BUMN yang kinerjanya belum optimal, bahkan tidak membukukan laba.

Namun, perusahaan tetap dibebani biaya operasional untuk membayar gaji direksi dan komisaris.

Prabowo menegaskan, tidak semestinya perusahaan yang merugi malah menghabiskan anggaran untuk operasional petinggi.

Maka dari itu, pemerintah bersama Danantara akan terus melakukan pembenahan pada BUMN.

Ia mengatakan, operasional perusahaan pelat merah harus menjadi rasional, efisien, dan transparan.

"Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead. Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan," kata Prabowo.

Ia pun menargetkan proses penataan tersebut selesai tahun ini, sehingga dalam dua tahun ke depan BUMN dapat beroperasi dengan lebih efisien.

"Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat saudara," ucap Kepala Negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan bisnis tatap muka kembali menjadi bagian melekat dari cara kerja modern dan jamuan makan untuk urusan korporasi ikut tumbuh seiring tren tersebut. Namun, aktivitas jamuan makan seringkali menjadi proses administratif yang memakan waktu karena karyawan harus membayar terlebih dahulu dan melakukan reimburse. Menjawab hal tersebut,Grab For Business, solusi B2B dari Grab untuk membantu perusahaan dan pelaku bisnis mengelola kebutuhan operasional dengan lebih efisien, resmi meluncurkan Corporate Dine Out dalam gelaran Grab Business Forum 2026. Inovasi terbaru ini hadir sebagai solusi yang membantu perusahaan mengelola pengeluaran jamuan makan kantor, mulai dari lunch meeting dengan klien, makan malam bisnis, hingga sesi team engagement, dengan lebih efisien, transparan, terkontrol dan bebas reimburse.

Pertemuan bisnis tatap muka terbukti efektif memperkuat relasi, mendukung kolaborasi, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat. Namun di sisi lain, tanpa sistem yang tepat, aktivitas tersebut sering kali berubah menjadi proses administratif yang memakan waktu. Karyawan perlu membayar terlebih dahulu menggunakan dana pribadi, menyimpan bukti transaksi, mengajukan reimbursement, lalu menunggu proses persetujuan dan penggantian biaya. Di sisi lain, tim keuangan harus melakukan verifikasi dokumen secara manual, memastikan pengeluaran sesuai kebijakan perusahaan, serta melakukan rekonsiliasi transaksi yang tersebar di berbagai sistem. Akibatnya, proses ini tidak hanya berdampak pada beban administrasi, tetapi juga pada efisiensi, kontrol biaya, dan produktivitas kerja.

“Corporate Dine Out membantu perusahaan menyederhanakan proses tersebut dengan mengotomatisasi berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, mulai dari pembayaran, dokumentasi transaksi, kontrol pengeluaran, hingga pencatatan aktivitas secara real-time melalui portal Grab For Business. Karyawan tidak lagi perlu menalangi biaya jamuan bisnis, sementara tim keuangan dapat memantau dan mengontrol pengeluaran dengan lebih mudah.Dengan demikian, karyawan dapat lebih fokus pada aktivitas bisnis yang produktif, sementara tim keuangan memiliki visibilitas yang lebih baik dan beban administrasi manual yang lebih ringan,” ujar Roy Nugroho, Director of Commercial Grab Indonesia dalam ajang Grab Business Forum 2026.

Menghadirkan Kemudahan Grab Dine Out untuk Kebutuhan Korporasi

Peluncuran Corporate Dine Out merupakan kelanjutan dari sambutan positif terhadap Grab Dine Out untuk konsumen, yang mencatat peningkatan transaksi hingga 150% sepanjang tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Grab kini memperluas kemudahan tersebut ke segmen korporasi melalui Grab For Business, dengan kapabilitas yang dirancang khusus untuk kebutuhan perusahaan.

Corporate Dine Out mengadaptasi kemudahan pengalaman Grab Dine Out yang memungkinkan pengguna menemukan restoran untuk makan di tempat di ribuan restoran dan kafe di seluruh Indonesia, menikmati penawaran spesial, melakukan reservasi, serta melakukan pembayaran melalui platform Grab yang terintegrasi.

Perbedaannya, Corporate Dine Out menghadirkan kapabilitas yang disesuaikan untuk kebutuhan perusahaan. Prosesnya dirancang sangat praktis dan terintegrasi dalam aplikasi Grab. Karyawan hanya perlu memasukkan daftar partisipan yang hadir, mengunggah foto struk sebagai bukti resmi, dan membayar tagihan (pay bill) menggunakan Corporate Billing perusahaan di Work Profile. Melalui tiga langkah mudah ini, seluruh transaksi tercatat dan terkonsolidasi di portal Grab For Business dengan limit transaksi yang telah ditentukan perusahaan. Artinya, karyawan tidak perlu lagi menggunakan dana pribadi terlebih dahulu maupun melewati kerumitan proses reimbursement manual.

Dari sisi perusahaan, Corporate Dine Out membantu menghadirkan kontrol yang lebih baik terhadap penggunaan anggaran. Perusahaan dapat mengatur budget dan limit transaksi sesuai kebutuhan, baik berdasarkan karyawan, departemen, maupun kebijakan internal perusahaan.

Membantu Perusahaan Bekerja Lebih Efisien

Corporate Dine Out telah digunakan oleh perusahaan dari berbagai industri dan skala bisnis, termasuk PT Sysmex Indonesia.

PT Sysmex Indonesia, bagian dari jaringan global Sysmex Corporation yang berbasis di Jepang, memanfaatkan Corporate Dine Out untuk mendukung kegiatan seperti training dan meeting, baik internal maupun eksternal. Maria Nolayanti, M.B.A., CHRP, Head of Department HRGA PT Sysmex Indonesia, mengatakan, “Corporate Dine Out membantu kami meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari sisi waktu, anggaran, maupun proses kerja. Layanan ini juga membantu mempersingkat proses administrasi internal dan mendukung kepatuhan terhadap sistem pembayaran perusahaan untuk kegiatan yang dilakukan di restoran, sekaligus menghadirkan suasana pertemuan yang lebih santai dan fleksibel.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) mencatat perbaikan kinerja pada kuartal I 2026. Perseroan menekankan efisiensi sebagai strategi utama menjaga keberlanjutan bisnis.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan mengatakan, program transformasi mulai menunjukkan hasil positif. Namun disiplin pengelolaan biaya tetap menjadi prioritas.

“Kinerja kami mulai meningkat secara bertahap di awal tahun ini. Namun, kami tetap memandang bahwa program efisiensi masih menjadi kunci penting dalam menjaga momentum ini. Dengan hasil kuartal Iyang mulai stabil, kami akan tetap menjaga agar selalu konsisten dan bisa berkelanjutan. Dengan demikian Krakatau Steel memiliki fondasi yang tangguh untuk mendukung kemandirian industri baja nasional,” kata Akbar saat berbincang dengan awak media di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Secara finansial, Krakatau Steel membukukan pendapatan sebesar 262,4 juta dolar AS pada kuartal I 2026. Perseroan juga mencatat laba bersih 4,6 juta dolar AS dan memperkuat ekuitas menjadi 745,7 juta dolar AS.

Kinerja ini dinilai memperkuat stabilitas keuangan perusahaan di tengah dinamika pasar. Krakatau Steel menargetkan laba bersih mencapai 129 juta dolar AS sepanjang 2026.

Dari sisi operasional, produksi baja hingga Maret 2026 mencapai 360 ribu ton. Produksi didorong oleh optimalisasi pabrik Hot Strip Mill sebesar 230 ribu ton dan Cold Rolling Mill sebesar 130 ribu ton.

Akbar menegaskan perusahaan fokus meningkatkan efisiensi di setiap lini produksi untuk menghasilkan produk yang lebih kompetitif.

“Kami fokus memastikan setiap lini produksi berjalan dengan efisien, agar dapat menghasilkan produk baja yang lebih kompetitif dan dapat bersaing di pasar. Dengan fondasi yang lebih sehat ini, kami optimis Krakatau Steel dapat terus melangkah sebagai perusahaan yang memberikan nilai tambah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Perseroan juga menegaskan komitmen mendukung industri manufaktur nasional melalui peningkatan nilai tambah produk domestik dan penguatan struktur permodalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Meta berencana memangkas sekitar 10% dari total karyawannya. Keputusan ini berdampak pada kurang lebih 8.000 pekerja, di tengah besarnya investasi perusahaan dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Meta, yang menaungi platform populer seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, menyampaikan kabar ini melalui memo internal kepada karyawan. Dalam informasi tersebut, disebutkan proses pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mulai berlaku pada 20 Mei.

Saat ini, Meta memiliki sekitar 78.000 karyawan. Selain melakukan PHK, perusahaan juga membatalkan sekitar 6.000 lowongan pekerjaan yang sebelumnya direncanakan untuk diisi.

Kepala sumber daya manusia Meta Janelle Gale, menjelaskan langkah ini diambil untuk menjaga efisiensi perusahaan dan mengimbangi investasi lain yang sedang Meta lakukan, terutama di bidang AI.

“Ini keputusan yang tidak mudah, karena kami harus melepaskan orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar bagi Meta selama ini,” kata Gale yang dikutip dari News.com.au, Jumat (24/4/2026).

Langkah penghematan ini berkaitan erat dengan ambisi besar CEO Meta Mark Zuckerberg, yang ingin mendorong pengembangan kecerdasan super dalam persaingan teknologi AI global. Meta kini bersaing dengan sejumlah perusahaan besar seperti Amazon, Google, Microsoft, dan OpenAI.

Meski harus melakukan pengurangan tenaga kerja, banyak analis menilai investasi besar Meta di bidang AI berpotensi memberikan hasil positif.

Salah satunya melalui peningkatan efektivitas iklan digital dan pengembangan produk baru seperti kacamata pintar hasil kerja sama dengan EssilorLuxottica, produsen kacamata Ray Ban.

Dari sisi keuangan, Meta sebelumnya melaporkan pendapatan yang melampaui ekspektasi pasar pada kuartal Januari.

Namun, biaya perusahaan juga melonjak hingga US$35 miliar, naik sekitar 40% dibanding tahun sebelumnya. Pengeluaran besar ini termasuk investasi infrastruktur seperti pusat data untuk mendukung teknologi AI.

Ke depan, Meta memperkirakan total belanja modal bisa mencapai US$115 miliar hingga US$135 miliar dalam satu tahun fiskal.

Zuckerberg bahkan menargetkan pengembangan kecerdasan buatan tingkat lanjut bisa mulai dirasakan secara luas pada tahun 2026. (Nur Amalina)

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Institute, mengungkap mayoritas perusahaan memilih menerapkan efisiensi biaya operasional imbas tekanan geopolitik.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, mengatakan perang di Asia Barat (Timur Tengah) membuat harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi mahal.

“Tetapi juga masuk kepada kenaikan operasional atau operational expenditure (Opex), ya tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan daya beli,” kata Anindya dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Anindya mengatakan, setiap menghadapi krisis industri memiliki dua pilihan yakni mengencangkan ikat pinggang atau segera mengejar pertumbuhan.

Namun, berdasarkan survei Kadin terhadap 210 perusahaan di 27 provinsi mayoritas pelaku usaha memilih mengencangkan ikat pinggang. “Mereka ingin melakukan efisiensi untuk bertahan tetapi berubah secepat mungkin dari survival ke growth path lagi. Karena growth-lah yang bisa membuat kita bertahan dari penciptaan lapangan kerja,” tutur Anindya.

Direktur Insight Kadin Institute Fakhrul Fulvian, menyebut, dari 210 perusahaan itu, 33,9 persen perusahaan memilih efisiensi biaya operasional.

Mereka memilih menekan biaya produksi, distribusi, dan operasional.

Strategi itu dipilih sebagai bentuk antisipasi dampak konflik di Asia Barat. “Semuanya berpikir di melakukan efisiensi biaya operasional,” ujar Fakhrul.

Meski demikian, riset juga mengungkapkan biaya 29,3 persen responden belum atau tidak melakukan langkah khusus.

Sebagian perusahaan memilih menunggu dan melihat perkembangan dinamika karena keterbatasan kapasitas adaptasi.

Sementara itu, 9,9 persen perusahaan lainnya memilih menerapkan diversifikasi mitra dagang; 9,5 persen meninjau kontrak dan rantai pasok; dan 7,1 persen diversifikasi sumber bahan baku.

“Strategi ini mencerminkan upaya mengurangi ketergantungan pada pasar atau pemasok tertentu guna meminimalkan risiko gangguan global,” ucap Fakhrul.

Selain itu, survei itu juga mengungkapkan bagi 20,9 persen perusahaan dampak terbesar gejolak geopolitik yang dirasakan perusahaan adalah lonjakan harga energi dan komoditas.

Akibatnya, biaya produksi dan operasional naik, menekan margin keuntungan di berbagai sektor bisnis.

Selain itu, 16,2 persen perusahaan tanah air juga terpukul pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan permintaan pasar.

Pelemahan nilai tukar terhadap dollar AS membuat biaya impor bahan baku membengkak. “Sementara permintaan yang menurun mencerminkan melemahnya daya beli dan aktivitas perdagangan, baik domestik maupun global,” tutur Fakhrul.

Adapun survei ini dilakukan pada 17 Maret sampai 5 April kemarin untuk memotret persepsi pelaku usaha pada kuartal (Q1) 2026.

Survei ini menggunakan metode random sampling kepada 210 anggota Kadin di 27 provinsi yang dipilih secara acak melalui WhatsApp dan Online Survey Form. Fakhrul menyebut, margin of error dari survei ini sebesar 9 persen.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten perunggasan, PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk. (SIPD) memandang optimistis prospek industri perunggasan pada 2026. Hal itu sekaligus mendorong kepercayaan diri perseroan terhadap pertumbuhan fundamental perseroan pada tahun ini.

Direktur Sreeya Sewu Indonesia Natanael Yuyun Suryadi menerangkan bahwa latar belakang kepercayaan diri manajemen terhadap prospek pertumbuhan adalah target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi secara keseluruhan, kami masih optimis untuk prospek industri ini, tapi tentu saja kami tidak hanya melihat bahwa ini akan selalu positif dan kami mempunyai persiapan-persiapan, serta kami menyadari bahwa industri ini mempunyai volatilitas, apakah itu dari pergerakan harga dan lain-lain,” katanya dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (23/1/2026).

Sepanjang tahun ini, perseroan juga disebut akan berupaya menjalankan efisiensi dan efektivitas perusahaan guna menekan pengeluaran operasional,cost of goods, hingga mengurangi kerentanan perseroan terhadap fluktuasi harga di pasar.

Memandang 2026, Natanael menilai bahwa kondisi iklim saat ini cenderung basah dan diprediksi membuat harga jagung relatif stabil, yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan harga 2025. Hanya saja, risiko perubahan iklim dinilai berpotensi mempengaruhi suplai jagung untuk pakan ternak.

Selain itu, ketidakpastian global yang belakangan memuncak, disebut turut berpengaruh terhadap produksi dan ketersediaan bungkil kedelai sebagai salah satu bahan baku pakan ternak.

“Ekspektasi kami dapat tumbuh melebihi angka pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga disebut sebagai salah satu risiko yang membayangi kinerja SIPD. Hal itu disebut akan berimplikasi terhadap biaya yang dikeluarkan perseroan untuk material maupuncapex.

Meskipun begitu, sejumlah strategi telah disiapkan oleh perseroan.Dari hilir, SIPD berupaya untuk semakin memperbesar porsi business-to-customer, alih-alih hanya fokus pada penjualan business-to-business.

Salah satu strateginya adalah kembali meluncurkan merek ‘Ayam Nanas’ yang diklaim dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah ke atas.Pada 2025, merek ini diklaim telah diapresiasi oleh pelanggan SIPD lantaran lebih rendah lemak dan minim bau. Hal itu yang membuat produk ini diharapkan mampu menjangkau pelanggan yang lebih luas pada 2026.

“Dengan mengembangkanbranddan menyasar ke segmen menengah ke atas kami harap bisa tumbuh lebih kuat sehingga kami lebih mempunyai kesempatan berkembang lebih baik lagi pada tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Widodo Makmur Perkasa Tbk (WMPP) menargetkan perbaikan kinerja pada 2026 seiring dengan meningkatnya konsumsi daging nasional dan dukungan kebijakan pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perseroan menilai prospek industri pangan pada tahun depan cukup cerah, didorong oleh pertumbuhan populasi serta upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah internal perusahaan, permintaan daging sapi pada 2026 diproyeksikan mencapai 885,17 ribu ton atau naik sekitar 2,5% dibandingkan estimasi permintaan 2025 sebesar 863,7 ribu ton.

Peningkatan tersebut antara lain berasal dari potensi kebutuhan daging sapi untuk program MBG yang diperkirakan mencapai sekitar 90 ribu ton per tahun. Tren serupa juga terjadi di industri perunggasan. Melalui program MBG, pemerintah menyebut akan menambah pasokan telur hingga 700 ribu ton serta daging ayam sekitar 900 ribu hingga 1,1 juta ton per tahun.

Manajemen menilai kondisi tersebut akan berdampak positif terhadap pemulihan kinerja perseroan ke depan. Founder & CEO WMPP Tumiyono menyampaikan bahwa perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada 2026.

“Dari sisi pendapatan, pada tahun 2026 Perusahaan menargetkan pertumbuhan hingga 2 kali lipat dibanding pendapatan tahun 2025. Dengan strategi efisiensi, Perusahaan juga menargetkan dapat kembali mencatatkan laba bersih,” jelas Tumiyono di keterbukaan informasi, Rabu (31/12/2025).

Pemulihan kinerja WMPP sejatinya mulai terlihat sejak kuartal III/2025. Sepanjang sembilan bulan pertama 2025, perseroan membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp697,62 miliar, melonjak 87,2% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan Rp372,40 miliar pada periode yang sama 2024.

Kontributor terbesar pendapatan berasal dari lini bisnis peternakan unggas dengan porsi 72,1%, diikuti pengolahan daging sebesar 22,2%, peternakan sapi 3,6%, serta komoditas pertanian sebesar 2,1%.

Sejumlah segmen mencatatkan pertumbuhan signifikan. Pendapatan dari komoditas karkas ayam mencapai Rp440,37 miliar, melonjak 201,77% YoY dari Rp145,92 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pendapatan daging sapi dan olahan tumbuh 97,98% YoY menjadi Rp156,45 miliar.

Namun demikian, lonjakan penjualan turut diiringi kenaikan beban pokok penjualan yang membengkak menjadi Rp710,82 miliar dari Rp447,94 miliar pada Januari–September 2024. Alhasil, perseroan masih membukukan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp155,04 miliar, meski telah membaik dibandingkan rugi Rp285,26 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Tumiyono menegaskan bahwa perseroan akan terus menjalankan efisiensi serta meningkatkan utilisasi fasilitas yang ada guna mendorong volume penjualan, khususnya pada bisnis sapi dan unggas.

“Selain terus melakukan efisiensi di sejumlah titik, perseroan akan fokus meningkatkan aktivitas operasional dan utilisasi fasilitas existing perseroan yang ditargetkan dapat meningkatkan volume penjualan, terutama pada bisnis cattle dan poultry,” katanya.

Upaya pemulihan kinerja WMPP juga sejalan dengan telah selesainya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan status pascahomologasi, perseroan kini berfokus menunaikan kewajiban kepada kreditur sesuai skema dalam perjanjian perdamaian.

“Putusan PKPU ini memberi ruang bagi Perusahaan untuk mengatur kembali arus kasnya sambil mengumpulkan kembali modal kerja dari pertumbuhan pendapatan operasional serta melakukan divestasi sejumlah aset yang sudah tidak produktif,” ungkap Tumiyono.

Dari sisi neraca, WMPP mencatatkan total aset sebesar Rp4,58 triliun per September 2025, sedikit turun dari Rp4,66 triliun pada Desember 2024. Penurunan terutama disebabkan oleh susutnya aset tetap neto menjadi Rp2,79 triliun serta aset tak berwujud neto sebesar Rp1,49 miliar. Sementara itu, liabilitas meningkat menjadi Rp4,06 triliun, dengan ekuitas tercatat Rp519,72 miliar.

Ke depan, perseroan juga membuka peluang kerja sama dengan mitra dan investor strategis untuk meningkatkan utilisasi fasilitas produksi, baik melalui tambahan modal kerja tunai maupun non-tunai, guna menopang pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, MAKASSAR - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengingatkan jika Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 naik terlalu tinggi, dampak negatifnya justru akan berimbas ke para pekerja.

Hal ini merespons usulan serikat buruh di Sulsel yang menginginkan kenaikan UMP sebesar 10% atau berada di besaran Rp4,02 juta.

Ketua Apindo Sulsel Suhardi mengatakan pihaknya memahami tuntutan pekerja yang menginginkan kenaikan upah layak. Namun baginya, kondisi perusahaan juga mesti dipertimbangkan.

Jika UMP naik begitu signifikan, dikhawatirkan banyak perusahaan di wilayah ini yang akan melakukan efisiensi, terutama pada sektor padat karya.

Efisiensi yang dilakukan bisa berupa pengurangan tenaga kerja atau bahkan membatalkan penerimaan karyawan baru. Kondisi tersebut, dikatakannya justru akan merugikan masyarakat sendiri.

Dia memahami perusahaan dan pekerja saling membutuhkan. Oleh sebab itu penentuan upah minimum perlu saling mempertimbangkan kondisi masing-masing pihak.

"Kondisi perusahaan juga mesti diperhatikan. Perusahaan tidak bisa beroperasi tanpa pekerja, dan pekerja tidak bisa menerima penghasilan kalau perusahaan tidak untung. Makanya pertimbangan UMP harus saling mengimbangi," ucap Suhardi kepada wartawan, Selasa (18/11/2025).

Apindo juga menyoroti persoalan yang kerap terjadi dalam penetapan UMP yang hampir selalu menimbulkan perdebatan setiap tahun karena ketidakstabilan formula dan dasar penghitungan.

Hal tersebut juga menjadi penyebab hingga saat ini pihaknya belum memiliki usulan besaran UMP 2026 karena masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait dasar formulasi perhitungan upah.

"Formulasinya tiap tahun berubah, pelaku usaha jadi sulit menghitungnya. Kalau aturannya tidak konsisten, perencanaan biaya jadi tidak pasti. Padahal ketenagakerjaan bagian dari biaya operasional perusahaan," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) ingin memangkas jumlah Badan Usaha Pelat Merah (BUMN) dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 200 perusahaan saja atau mengurangi sebanyak 800 perusahaan. Managing Director Danantara, Febriany Eddy mengungkapkan dari sekitar 1.000 perusahaan pelat merah, hampir setengahnya merugi.

"Kalau anda lihat semua sekarang, 1.000 lebih direct, indirect BUMN yang kita miliki, hampir setengah itu rugi. Dan dulu dibuatnya itu, perusahaan-perusahaan itu dibuat dengan konteks yang sudah sangat berbeda hari ini," kata Febriany saat Coffee Morning Session Danantara di Wisma Danantara, dikutip Senin (17/11/2025).

Ia melanjutkan, banyak entitas anak BUMN yang sebenarnya tidak diperlukan dan kinerjanya dapat diselesaikan melalui perusahaan induk. Hal ini menyebabkan berkurangnya margin keuntungan perusahaan induk BUMN.

"Saya ambil contoh tuh di telekomunikasi. Kerjaan yang gampang bisa lewat 4-5 perusahaan. Jadi marginnya hilang di situ all the way. Kalau di total itu udah habis berapa persen di situ aja? Nah itu kan hal-hal yang menurut saya menurut kita hari ini ya udah lah, yang kayak gitu-kayak gitu kita harus eliminate," terang Febriany.

Maka demikian, Danantara berniat untuk menutup entitas-entitas BUMN yang sudah tidak memiliki manfaat. Febriany merincikan, pemangkasan dapat ditempuh melalui konsolidasi, penyederhanaan, atau likuidasi.

Selanjutnya, ia mengungkapkan banyak perusahaan BUMN bersaing keras. Febriany mencontohkan BUMN karya yang kerap berkompetisi membanting harga dalam sebuah tender proyek.

"Nah hal seperti itu sangat tidak sehat. Nggak make sense. Kita saling membunuh di dalam," ungkapnya.

Oleh karena itu, Febriany mengatakan Danantara berniat untuk melakukan penyederhanaan jumlah entitas anak BUMN, kemudian mengonsolidasikan perusahaan-perusahaan yang berkompetisi ketat. Barulah setelah itu melakukan transformasi yang mencakup privatisasi.

"Nah dengan 1.000 ke 200, harapan kita dalam waktu beberapa tahun ke depan ini yang kita keep 200 itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang the right sector, the right size, dan juga give a lot of benefit and value ke Indonesia," imbuh Febriany.

Sebelumnya, Chief Operation Officer Danantara, Dony Oskaria mengatakan bahwa saat ini ada 1.046 BUMN, termasuk anak hingga cucu usaha. Akan tetapi 97% dari total dividen perusahaan pelat merah berasal hanya dari delapan perusahaan.

Ditambah lagi, 52% BUMN dalam kondisi rugi dengan total kerugian lebih kurang Rp 50 triliun setiap tahun. "Ini PR yang kita lakukan, kita lakukan reviews," katanya dalam Special Talkshow - Nota Keuangan & RAPBN 2026 di CNBC Indonesia TV, Jumat (15/8/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Nissan memulai langkah pengurangan tenaga kerja di kantornya di Montigny-le-Bretonneux, Prancis, dengan memangkas 87 posisi sebagai bagian dari rencana restrukturisasi global yang dipimpin CEO Ivan Espinosa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar perusahaan untuk memperbaiki kinerja setelah menghadapi tekanan berkepanjangan di pasar-pasar utama, termasuk Eropa.

Dokumen perusahaan dan email internal yang dilihat Reuters menunjukkan bahwa sebagian besar posisi yang terdampak berada di bidang pemasaran dan penjualan. Dari total posisi yang akan dihapus, 64 posisi sudah terisi saat kesepakatan dicapai bulan lalu.

Restrukturisasi ini merupakan bagian dari rencana Espinosa yang lebih luas, termasuk pengurangan kapasitas produksi global hampir 30% menjadi 2,5 juta kendaraan serta memangkas jumlah lokasi manufaktur dari 17 menjadi 10 pabrik.

Tujuannya adalah membuat operasi Nissan lebih ramping dan efisien setelah bertahun-tahun menghadapi penurunan penjualan dan tekanan kompetitif.

Meski memangkas posisi, Nissan juga membuka 34 peran baru serta sejumlah lowongan tambahan untuk mendukung proses penempatan internal. Dengan demikian, jumlah pemutusan hubungan kerja aktual diperkirakan akan lebih rendah dari 87.

Dalam pernyataan resmi pada Kamis (13/11/2025), Nissan mengonfirmasi bahwa manajemen di Eropa dan perwakilan karyawan telah mencapai kesepakatan.

"Keputusan ini didorong oleh kebutuhan untuk mencerminkan kenyataan lingkungan bisnis saat ini dan menjawab tantangan spesifik yang dihadapi Nissan," kata perusahaan.

Nissan menambahkan bahwa perubahan organisasi tersebut mencakup penyederhanaan peran, penghapusan beberapa lapisan manajemen, serta peningkatan efisiensi di seluruh struktur.

Pemangkasan ini diformalkan pada 16 Oktober melalui kesepakatan dengan serikat pekerja dan akan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dimulai dengan program pemutusan sukarela. Bila tidak mencapai target, PHK paksa akan dimulai awal Februari, menurut dokumen internal.

Loic Salomon, perwakilan serikat CFDT yang menandatangani kesepakatan, tidak memberikan komentar. Adapun CFDT merupakan serikat pekerja terbesar di Prancis.

Dalam pertemuan pada Rabu, Ketua Regional Nissan Massimiliano Messina menekankan urgensi agar operasi perusahaan menjadi lebih cepat dan lincah.

"Ini bukan sekadar memangkas lemak," kata Messina, menurut seorang peserta acara. Ia menegaskan bahwa kantor Montigny harus "membangun otot" agar dapat memperkuat perannya di wilayah tersebut.

Untuk mendorong mobilitas internal, karyawan yang memilih pindah ke posisi lain dalam perusahaan akan menerima bonus 5.000 euro. Sementara mereka yang memutuskan mencari pekerjaan di luar Nissan akan mendapatkan dukungan dari agen outplacement serta hingga dua tahun cuti redeployment, tergantung usia mereka.

Kantor Montigny sendiri mempekerjakan sekitar 570 orang dan membawahi operasi Nissan di Eropa, Afrika, Timur Tengah, India, serta Oseania. Nissan menyatakan kantor tersebut akan tetap dipertahankan karena dianggap "absolutely vital" bagi bisnis regional.

Langkah efisiensi ini terjadi setelah Nissan melaporkan penurunan 8% dalam penjualan ritel Eropa pada paruh pertama tahun fiskal. Perusahaan juga memangkas proyeksi penjualan tahunan regional 3% menjadi 340.000 kendaraan, namun optimistis akan adanya pemulihan melalui peluncuran model baru dan program dealer.

Secara keseluruhan, Nissan mempekerjakan hampir 19.000 orang di Eropa, Afrika, Timur Tengah, India, dan Oseania-sekitar 60% di antaranya berada di Eropa, menurut laporan keberagaman perusahaan per Oktober 2024.

Dokumen perusahaan tidak memerinci alasan spesifik mengapa posisi-posisi tertentu menjadi target pemangkasan.