JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax kembali berjalan normal setelah sejumlah kendala teknis berhasil diatasi.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, gangguan yang sempat menyebabkan sistem melambat pada akhir pekan lalu telah diselesaikan oleh tim internal DJP.

"Coretax terus kami perbarui dan perbaiki. Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem, itu internally kami selesaikan kemarin dari Jumat, Sabtu, Minggu lalu. Jadi hari ini udah mulai oke lagi," ujar Bimo saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, penyempurnaan sistem akan terus dilakukan. Hasil perbaikan tersebut akan diuji langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pekan depan.

Hasil pengujian itu akan menjadi dasar penyampaian perkembangan terbaru Coretax kepada publik.

"Insya Allah Minggu depan akan dilakukan tes oleh Pak Menteri, jadi kami persiapkan betul," kata Bimo.

Bimo menjelaskan, DJP terus membenahi Coretax sejak sistem itu diserahterimakan sepenuhnya dari vendor pada awal 2026.

Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang selama ini menangani implementasi Coretax akan dilebur ke dalam Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Langkah tersebut dilakukan agar pengembangan dan penyempurnaan sistem sepenuhnya ditangani tim internal DJP.

"Jadi ada dua direktorat yang akan mengampu dan akan memperbaiki," ucapnya.

Salah satu fokus pembenahan ialah meningkatkan efisiensi algoritma aplikasi yang sebelumnya dikembangkan vendor.

"Ini kan algoritma apps yang dulunya dibangun full oleh vendor. Nah ini sekarang sudah kita masukkan ke algoritma kami. Semua source codenya sudah kami develop," ucapnya.

DJP juga mulai mengintegrasikan sejumlah proses yang sebelumnya masih menggunakan solusi sementara di luar sistem ke dalam Coretax.

Integrasi tersebut diharapkan mempercepat proses administrasi sekaligus mempermudah pekerjaan petugas pajak dan layanan bagi wajib pajak.

"Sekarang secara bertahap sudah masuk untuk mempermudah internal sistem maupun mempermudah user dari eksternal," ungkapnya.

Selain itu, DJP menyederhanakan tampilan antarmuka atau user interface (UI) Coretax agar lebih mudah digunakan.

Bimo mengakui perubahan tampilan membutuhkan masa penyesuaian bagi pengguna. Meski demikian, penyederhanaan antarmuka dinilai penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

"Tentu ini membutuhkan masa penyesuaian. Jadi mudah-mudahan minggu depan kami bisa laporkan secara lebih komprehensif. Dan kami terus berusaha keras untuk mempermenyederhanakan, memberikan kepastian dalam pelayanan dan juga mempercepat pelayanan," tuturnya.

Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pemeriksaan, hingga penegakan hukum dalam satu platform.

Sejak diterapkan pada awal 2025, sistem tersebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Wajib pajak dan konsultan pajak sempat mengeluhkan lambatnya akses sistem, gangguan pada sejumlah fitur, serta proses administrasi yang belum berjalan optimal.

Pemerintah terus melakukan penyempurnaan secara bertahap untuk meningkatkan stabilitas sistem dan kualitas layanan perpajakan.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memimpin proses uji coba (testing) penyempurnaan sistem coretax pada pekan depan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan, kendala teknis berupa perlambatan fungsi manajemen kasus (case management) di dalam sistem coretax telah berhasil diatasi.

“Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem itu internally kami selesaikan kemarin dari Jumat, Sabtu, Minggu lalu. Hari ini udah mulai oke lagi. Minggu depan akan dilakukan tes oleh Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa),” kata Bimo saat ditemui usai konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Saat ini, performa sistem coretax telah kembali berjalan dengan normal dan stabil. Pembenahan ini menjadi modal penting bagi DJP agar seluruh instrumen siap saat diuji oleh Purbaya.

“Jadi kami persiapkan betul. Dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan coretax,” ujar dia.

Untuk memastikan keberlanjutan sistem jangka panjang, DJP melakukan langkah strategis dengan melebur tim khusus Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Psiap) ke dalam dua cerobong struktur inti, yakni Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Kedua direktorat ini memikul mandat besar untuk mempertajam efisiensi, efektivitas, serta keandalan formula logaritma pada aplikasi perpajakan tersebut.

DJP juga mengambil alih seluruh kode sumber (source code) aplikasi yang pada masa pengembangan awal sejak tahun 2018 dirancang penuh oleh pihak ketiga atau vendor eksternal.

Dengan penguasaan penuh ini, tim internal DJP kini memiliki keleluasaan penuh untuk mengembangkan algoritma secara mandiri dan memindahkan proses administrasi yang sebelumnya berada di luar sistem (walk around) agar masuk terintegrasi secara bertahap ke dalam basis data utama.

“Nah ini sekarang sudah kita masukkan ke algoritma kami. Semua source codenya sudah kami develop. Ada beberapa pembenahan yang kemarin masih walk around artinya di luar sistem kami develop sendiri. Sekarang secara bertahap sudah masuk untuk mempermudah internal sistem maupun mempermudah user dari eksternal,” tutur Bimo.

(DESI ANGRIANI)

Kami berharap setidaknya bisa naik 100 persen, jadi di angka mungkin Rp16 triliun hingga Rp24 triliun setahun

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital melonjak hingga 100 persen menjadi Rp24 triliun per tahun setelah penerapan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui lokapasar.

Sebagaimana diketahui pemerintah resmi menerapkan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual di lokapasar. Pungutan tersebut hanya berlaku bagi penjual dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun.

“Kami berharap setidaknya bisa naik 100 persen, jadi di angka mungkin Rp16 triliun hingga Rp24 triliun setahun,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Target tersebut mempertimbangkan peningkatan kepatuhan wajib pajak, penyempurnaan sistem perpajakan, serta masukan dari para pelaku usaha, khususnya UMKM dan penyelenggara lokapasar.

“Tentu ini mempertimbangkan pengujian kepatuhan, mempertimbangkan juga perbaikan sistem, dan tentu terus mendengar dari para pelaku, khususnya UMKM dan juga 'marketplace'-nya. Mudah-mudahan semangatnya kita arahkan ke sana, yaitu kesetaraan, keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.

Bimo menjelaskan dalam lima tahun terakhir penerimaan pajak dari pelaku usaha perdagangan digital terus menunjukkan tren positif. Selama ini penerimaan dari sektor tersebut berada pada kisaran Rp8 triliun hingga Rp12 triliun per tahun.

Dengan diterapkannya mekanisme pemungutan melalui lokapasar, DJP berharap kepatuhan wajib pajak meningkat sehingga penerimaan negara dari sektor tersebut bisa bertambah signifikan.

“Mudah-mudahan dengan pemungutan ini kepatuhan meningkat. Akurasi pemungutan juga membuat akurasi perbandingan data di Coretax kami meningkat,” tuturnya.

Adapun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menunjuk empat perusahaan lokapasar sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang melalui platform digital.

Keempat lokapasar tersebut yakni Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli.

Penunjukan itu berlaku pada 1 Juli 2026. Namun, pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan sehingga kewajiban pemungutan pajak efektif diberlakukan mulai 1 Agustus 2026.

Dalam skema pajak lokapasar, pihak lokapasar akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual.

Konsumen tetap melakukan pembayaran seperti biasa melalui platform, kemudian lokapasar memungut pajak, menerbitkan invoice, menyetorkan pungutan ke kas negara, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA-- Pemerintah Jepang resmi menaikkan International Tourist Tax atau yang populer disebut sayonara tax dari 1.000 yen menjadi 3.000 yen atau sekitar Rp330.000, per orang mulai hari ini, Rabu 1 Juli 2026.

Kenaikan pajak ini berlaku bagi seluruh penumpang yang meninggalkan Jepang melalui jalur udara maupun laut, baik wisatawan asing maupun warga Jepang. Tarifnya naik tiga kali lipat, dari 1.000 yen menjadi 3.000 yen.

International Tourist Tax merupakan pajak keberangkatan yang dikenakan satu kali saat seseorang meninggalkan Jepang. Skema ini berbeda dengan pajak wisata di sejumlah negara yang dihitung berdasarkan lama menginap.

Namun, pelancong tidak perlu melakukan pembayaran secara terpisah di bandara. Pasalnya, besaran pajak tersebut telah dimasukkan ke dalam harga tiket pesawat atau kapal oleh maskapai maupun operator transportasi internasional.

Japan Travel menyebut tambahan penerimaan pajak akan dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur pariwisata, termasuk fasilitas bandara, layanan informasi multibahasa, pelestarian aset budaya, dan pengelolaan destinasi.

"Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung pemeliharaan fasilitas publik, infrastruktur penting di bandara dan destinasi wisata, pelestarian aset bersejarah, serta pengembangan sumber informasi wisata secara daring," tulis Japan Travel.

Kenaikan pajak ini dilakukan seiring meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara ke Jepang dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan tersebut memicu overtourism di sejumlah destinasi populer, seperti Tokyo, Kyoto, dan Gunung Fuji.

Meski tarifnya naik, mekanisme pemungutan tidak berubah. Pajak tetap dikenakan kepada hampir seluruh penumpang yang meninggalkan Jepang, kecuali beberapa kategori seperti anak di bawah usia dua tahun dan penumpang transit tertentu.

Pemerintah Jepang sempat mempertimbangkan kenaikan hingga 5.000 yen. Namun, dalam kebijakan final yang ditetapkan untuk tahun fiskal 2026, pemerintah memilih menaikkan tarif menjadi 3.000 yen atau sekitar tiga kali lipat dari tarif sebelumnya.

Tambahan pajak sebesar 2.000 yen atau sekitar Rp220.000 per orang menjadi komponen biaya baru bagi wisatawan Indonesia. Bagi perjalanan keluarga, kenaikan tersebut dapat menambah total anggaran liburan.

Dalam hal ini, transparansi informasi akan menjadi faktor penting dalam menjawab keraguan publik sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap instrumen investasi baru tersebut

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Feiral Rizky Batubara menilai, penerbitan surat utang Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara tidak dapat disamakan dengan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Sebab, kedua instrumen itu memiliki tujuan, mekanisme, dan karakteristik yang berbeda. Maka, Feiral melihat sejumlah kritik yang muncul terkait Patriot Bond dan Merah Putih Bond perlu dilihat secara proporsional.

"Tax amnesty adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengungkapan aset dan penyelesaian kewajiban perpajakan dengan ketentuan tertentu. Sementara Patriot Bond merupakan instrumen investasi yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi modal publik dalam pembiayaan proyek dan program strategis. Jadi konteksnya berbeda," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Belakangan, sejumlah pihak mengkhawatirkan penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond dapat memunculkan persepsi negatif di kalangan investor global hingga menimbulkan risiko reputasi bagi Danantara maupun pasar keuangan nasional.

Namun Feiral menilai kekhawatiran tersebut dapat dijawab melalui penerapan tata kelola yang kuat serta transparansi dalam pelaksanaan program. Kredibilitas Danantara sebagai lembaga investasi negara justru akan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola yang diterapkan dalam setiap instrumen pembiayaan yang diterbitkan.

Feiral mendorong pemerintah terus melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat agar tujuan, mekanisme, dan manfaat dari Patriot Bond maupun Merah Putih Bond dapat dipahami secara utuh.

"Dalam hal ini, transparansi informasi akan menjadi faktor penting dalam menjawab keraguan publik sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap instrumen investasi baru tersebut," katanya memberikan saran.

Adapun Feiral memandang rencana penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara Indonesia perlu dipahami sebagai instrumen untuk memperkuat pembiayaan pembangunan nasional melalui mobilisasi modal yang masuk ke dalam negeri.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi investasi, memperdalam pasar keuangan domestik, serta mendukung pendanaan proyek-proyek strategis nasional.

"Intinya adalah bagaimana menggerakkan modal domestik dan menarik dana masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia. Tujuannya agar dana tersebut dapat dikelola menjadi instrumen investasi yang kredibel sekaligus mendukung agenda pembangunan dan transformasi ekonomi nasional," kata Feiral.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak jelang penghujung semester II/2026 belum mencapai 50% alias setengah dari target APBN.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto pada Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) sekaligus peluncuran Buku Panduan Praktis Mengenai Coretax, Kamis (18/6/2026).

Bimo menyebut penerimaan pajak berdasarkan data terbaru 16 Juni 2026 mencapai Rp940,3 triliun. Nilai tersebut tumbuh sebesar 23,4% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian setoran pajak sampai pertengahan Juni 2026 ini telah mendekati 40% dari target keseluruhan tahun Rp2.357,7 triliun.

"Ini angka sementara di pertengahan Juni, mudah-mudahan bisa terus konsisten. Kalau dilihat dari target penerimaan dari yang sebelumnya [sampai akhir] Mei 35,4% [dari target] ini sudah naik di angka 39,62% dari target penerimaan 2026," jelasnya secara virtual, dikutip dari siaran YouTube Balai Diklat Keuangan Pontianak, Jumat (19/6/2026).

Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak sampai dengan data akhir Mei 2026 mencapai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% (yoy). Dengan data terbaru yang disampaikan Bimo itu, maka terdapat estimasi tambahan penerimaan pajak sekitar Rp105,9 triliun selama lebih dari dua pekan Juni 2026.

Dari data yang dipaparkan olehnya, rata-rata penerimaan pajak setiap bulannya sampai dengan Mei 2026 sekitar Rp167 triliun. Setoran pajak terbesar yang masuk ke data DJP yaitu pada April 2026, sebesar Rp252 triliun.

Angka itu tumbuh 16,1% (yoy) dibandingkan April 2025, yakni Rp229,84 triliun. Sebagaimana diketahui, periode 30 April setiap tahunnya menjadi batas akhir pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) Badan.

Namun demikian, otoritas pajak tahun ini memutuskan untuk memperpanjang periode pelaporan SPT PPh Badan sampai dengan 31 Mei 2026. Berkat hal tersebut, setoran pajak yang masuk pada Mei 2026 mencapai Rp188,10 triliun atau melesat hingga 22,1% (yoy) dari Mei 2025 Rp126,39 triliun.

Bimo menyampaikan, penerimaan pajak bersifat sentral terhadap APBN guna mendanai berbagai kebutuhan program pemerintah. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sampai akhir bulan lalu sudah menyerap anggaran Rp88,15 triliun, ketahanan pangan Rp66,6 triliun, serta subsidi dan kompensasi Rp203,7 triliun.

Belanja subsidi dan kompensasi ini merupakan pos belanja dengan pertumbuhan paling tinggi secara tahunan, setidaknya berdasarkan data yang disampaikan pemerintah. Realisasi senilai Rp203,7 triliun ini meningkat 208,2% dibandingkan akhir Mei 2025.

Hal ini tidak lepas dari keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, di tengah kenaikan harga minyak dunia. Belum lagi, otoritas fiskal telah mengubah pola pembayaran kompensasi ke BUMN dari setiap kuartalan menjadi setiap bulan.

"Pertumbuhan penerimaan pajak juga Insyaallah bisa mampu membuat negara merespons terhadap volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global yang akhirnya meningkatkan realisasi dari subsidi energi," terang Bimo.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai sistem administrasi perpajakan Coretax masih perlu dibenahi agar mampu mendongkrak penerimaan negara dan meningkatkan rasio pajak Indonesia.

Menurut pria yang juga menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan ini, perbaikan Coretax harus berjalan beriringan dengan digitalisasi sistem perpajakan nasional.

"Coretax itu diperbaiki. Dengan sistem penerimaan itu diperbaiki, sistem perpajakan digitalized, maka penerimaan negara pasti akan meningkat," ujar Luhut dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Ia mengutip proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan rasio pajak Indonesia berpotensi meningkat signifikan apabila digitalisasi perpajakan melalui Coretax berjalan optimal.

"Menurut World Bank, bukan menurut saya, itu tax ratio kita kan sekarang 9 persen. Itu akan bisa naik 2,5 sampai 3 persen. Jadi kalau gitu tax ratio kita akan ada di angka 11 persen-12 persen. Ini dampaknya sangat besar," ujar Luhut.

Digitalisasi pemerintahan yang didukung kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diklaim berpotensi meningkatkan efisiensi fiskal sekaligus memperbaiki kualitas belanja negara.

Ia menyebut teknologi tersebut dapat membantu pemerintah menghemat anggaran pada berbagai program prioritas.

"Digital public infrastructure AI sebagai mesin program prioritas dan fiskal nasional. Anda bisa lihat berapa yang akan kita bisa hemat. Ini baru menurut saya satu area. Kalau kita lebih detail melihat ini lagi akan besar sekali," ujar Luhut.

Salah satu contoh yang disorot adalah penyaluran bantuan sosial yang dinilai dapat menjadi lebih tepat sasaran melalui sistem digital terintegrasi.

"Misalnya, Perlinsos (perlindungan sosial) Digital ini kita bisa hemat nanti penyaluran dari bansos ini banyak sekali," ujar Luhut.

Selain itu, ia menilai digitalisasi juga akan memperkuat pengawasan terhadap realisasi investasi nasional melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Menurut dia, penggunaan data yang lebih akurat akan membuat proses pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih baik.

"OSS ini yang Rp13.000 triliun ditargetkan oleh Kementerian Investasi, kita akan bisa monitor dengan baik ini angka. Jadi Presiden tidak bisa dilaporin lagi angka-angka yang tidak benar, sehingga proses pengambilan keputusan di kantor Presiden, basisnya juga akan data," ujar Luhut.

Ia meyakini penerapan sistem digital yang terintegrasi akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih maju dibandingkan banyak negara lain.

"Jadi akan membawa Indonesia menjadi satu jenjang yang lebih tinggi daripada banyak negara lain," ujar Luhut.

Ia juga menyoroti potensi peningkatan kepatuhan pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi sistem perpajakan.

Menurut dia, pemanfaatan teknologi akan memudahkan pemerintah memantau aktivitas usaha, sehingga celah penghindaran pajak dapat ditekan.

Ia mencontohkan praktik sebagian pelaku usaha yang menyesuaikan omzet agar tetap berada di bawah batas tertentu demi menghindari kewajiban pajak.

"Mungkin Rp40 juta, mungkin Rp50 juta. Dia tidak bisa lari lagi dari Rp5 miliar itu turun ke Rp4,9 miliar, sehingga dia tidak perlu bayar pajak. Dia harus bayar pajak karena dia sudah bisa dimonitor," ujarnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal semakin mudah memburu wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilannya dengan benar melalui sistem Coretax. Misalnya, melalui konsumsi listrik rumah tangga dengan jumlah pajak yang dibayarkan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan Coretax memungkinkan otoritas pajak melakukan pengujian kewajaran secara lebih komprehensif karena terhubung dengan berbagai basis data pemerintah secara real time.

Melalui sistem Coretax, DJP dapat mencocokkan data konsumsi listrik, kepemilikan usaha, hingga identitas wajib pajak untuk melihat apakah pembayaran pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan profil ekonominya.

"Termasuk juga pengujian-pengujian kewajaran daripada laporan perpajakan menggunakan data-data konsumsi, data konsumsi listrik misalnya," ujar Bimo dalam Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) yang disiarkan secara daring, Kamis (18/6).

"Apakah benar ketika konsumsi listriknya sampai katakanlah 10 ribu watt, ternyata yang bersangkutan yang memiliki rumah, perpajakannya hanya membayar pajak misalnya Rp10 juta per tahun," imbuhnya.

Menurutnya, hal tersebut bisa terdeteksi berkat integrasi data pada sistem Coretax, sehingga memungkinkan untuk menjadikan data konsumsi listrik sebagai salah satu tolok ukur untuk menilai kewajaran pelaporan pajak seseorang.

"Nah, ini kan sebagai benchmark untuk mengukur kewajaran," tegasnya.

Bimo menjelaskan Coretax dirancang sebagai sistem terpadu yang menghubungkan layanan, proses bisnis, pengelolaan data, hingga manajemen kepatuhan perpajakan dalam satu platform. Ini adalah bentuk komitmen DJP untuk menghadirkan layanan perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan bagi wajib pajak.

Tak hanya mengintegrasikan data internal Kementerian Keuangan, Coretax juga terhubung dengan berbagai sistem milik instansi lain. Beberapa di antaranya adalah sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Indonesia National Single Window (INSW), sistem lelang, sistem perbendaharaan negara, hingga layanan pengaduan (whistleblowing system).

Ke depan, konektivitas Coretax juga akan diperluas dengan sistem Online Single Submission (OSS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peruri, Administrasi Hukum Umum (AHU), serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Menurut Bimo, integrasi data tersebut memungkinkan DJP memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi wajib pajak sehingga pengawasan kepatuhan dapat dilakukan secara lebih akurat.

"Nah, tentu ini tidak bisa lepas dari inisiatif bersama, sinergi kerja sama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbagai instansi, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Seiring dengan naiknya target penerimaan negara 2027, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan mengintensifkan penerimaan pajak dari sejumlah sektor yang selama ini masih sulit disentuh otoritas. Namun, keinginan ini dibayangi oleh rendahnya potensi penerimaan dan tingginya overhead cost.

Untuk diketahui, DPR dan pemerintah telah menyetujui rentang target penerimaan negara pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027. Rentang target yang awalnya diajukan Presiden Prabowo Subianto di DPR Mei 2026 lalu, yakni 11,82% sampai 12,40% disepakati naik ke 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB.

Artinya, baik pihak eksekutif dan legislatif menyepakati untuk mengejar target minimal penerimaan negara 0,19% lebih tinggi tahun depan. Hal ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk mengejar target defisit 1,80% sampai 2,40% terhadap PDB.

Adapun pajak tetap menjadi tulang punggung penerimaan negara. Kontribusinya ke penerimaan negara secara keseluruhan bisa mencapai lebih dari 70%.

Pada 2027, DJP mengatakan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi tetap dilakukan dengan dibekali Coretax. Beberapa sektor yang bakal lebih intensif untuk digali potensi penerimaan pajaknya meliputi shadow economy maupun underground economy, serta ekonomi digital.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat merespons berbagai pertanyaan dari anggota Komisi XI DPR, pada rapat dengar pendapat (RDP), Senin (15/6/2026). Sejalan dengan pengajuan pagu indikatif anggaran DJP Rp5,4 triliun, tertinggi di seluruh unit Kemenkeu, otoritas pajak diminta DPR untuk lebih mengintensifkan pengejaran pajak terhadap sektor-sektor ekonomi tersebut.

Khususnya ihwal ekonomi digital, anggota Komisi XI DPR Harris Turino menyoroti bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional yang banyak bergerak di ekonomi digital berkelit dari kewajiban pajak dengan rezim permanent establishment alias bentuk usaha tetap (BUT).

Masalahnya, rezim dimaksud sudah tak lagi relevan dengan kehadiran kelompok perusahaan big tech seperti Google, Instagram, YouTube, Netflix, Spotify dan masih banyak lagi. Perusahaan bermarkas di Amerika Serikat (AS) ini beraktivitas dan meraup keuntungan dari masyarakat Indonesia tanpa harus hadir secara fisik di Tanah Air.

Akan tetapi, otoritas sampai saat ini belum bisa memungut pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan-perusahaan teknologi ini.

"Di banyak negara sudah menerapkan pajak atas perusahaan-perusahaan ini seperti di Prancis, Italia, Inggris, bahkan Turki juga sudah menerapkan pajak. Jangan sampai bahwa kita hanya memajaki perusahaan-perusahaan dalam negeri saja. Sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak punya keberanian untuk mendobrak keadilan pajak," ujar politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu dalam forum tersebut.

Bimo pun mengamini keresahan mitra kerjanya dari cabang kekuaan legislatif ini. Untuk itu, menurutnya PR ke depan otoritas pajak adalah untuk mengejar penerimaan pajak dari sederet raksasa teknologi tersebut.

Saat ini, dia mengakui otoritas baru memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias PPN PMSE dari perusahaan-perusahaan big tech. Dengan demikian, beban pajak baru dipikul oleh konsumen alih-alih produsen (perusahaan).

Berdasarkan data DJP sampai kuartal I/2026, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital keseluruhan mencapai Rp50,51 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun yang dipungut melalui 262 pelaku PMSE.

Amazon, Google, Spotify, TikTok, Walt Disney, Meta, Microsoft, Alibaba dan lain-lain termasuk dalam pemungut PPN PMSE. Ke depan, dengan rezim pajak minimum global (GMT) yang kini sudah berlaku, Bimo menyebut bakal mengintensifkan penerimaan PPh dari perusahaan-perusahaan ini.

Perusahaan-perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi tahunan melebihi 750 juta euro akan bisa dipajaki oleh yurisdiksi tempat mereka beroperasi, seperti Indonesia, dengan tarif efektif minimal 15%.

"Kami akan intensifkan mulai 2026 ke 2027, hak pemajakan global minimum tax. Nah, yang mana masih menjadi PR kami adalah bagaimana seperti kasus Google yang pada saat itu ditetapkan BUT-nya di dalam tax treaty, juga bisa diperkuat bahwa kami bisa menetapkan BUT berdasarkan faktor produksi yang ada di Indonesia," terang Bimo.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara ini juga menjamin bahwa sederet pemain global di sektor ekonomi digital sudah mulai terpantau oleh otoritas pajak. Dengan demikian, dia menyebut negara tidak akan kehilangan potensi pemungutan PPh dari perusahaan-perusahaan ini.

"Pemain-pemain global di bidang digital economy juga sudah tercatat sebagai wajib pajak di KPP Badora [Kantor Pelayanan ajak Badan dan Orang Asing], di KPP PMA [Penanaman Modal Asing] kami, jadi tidak serta-merta kami kehilangan potensi PPh-nya," terangnya.

Wajib Pajak Baru

Di sisi lain, Bimo turut memastikan pihaknya juga bakal fokus untuk menggali potensi penerimaan pajak dari underground economy dan shadow economy.

Menurutnya, sistem Coretax yang sudah lebih optimal turut mendorong penambahan WP baru. Integrasi data WP dengan pihak ketiga mendorong ekstensifikasi sehingga mendorong penambahan sekitar 50.000 WP baru. Di luar itu, terdapat penambahan sebanyak 24.672 WP sampai dengan 12 Juni 2026 yang bersumber dari reaktivasi WP dormant atau nonefektif.

Sampai dengan 12 Juni 2026 pula, Bimo mencatat ada penambahan 1,84 juta WP secara sukarela atau voluntary.

Terkait dengan reaktivasi WP yang sebelumnya dormant, Bimo menyebut hal ini merupakan langkah intensifikasi penerimaan pajak. Akan tetapi, langkah pengawasan yang dilakukan seirama dengan pengumpulan data basis pajak baru sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya ekstensifikasi.

"Tambahan wajib pajak baru 2026 ini menjadi basis yang baik untuk 2027," paparnya.

Bimo lalu menyebut ada tambahan penerimaan sekitar total Rp23,5 triliun dari perluasan basis pajak berdasarkan data hingga 31 Mei 2026. Perinciannya, Rp912,9 miliar dari WP baru, Rp1,96 triliun dari pengusaha kena pajak (PKP) baru, serta Rp20,63 triliun dari reaktivasi WP yang sebelumnya dormant.

Meski demikian, Kepala Riset Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai ada dua hal lain yang lebih menentukan keberhasilan DJP dalam mendorong ekstensifikasi daripada Coretax semata. Pertama, pengoperasian Coretax tanpa adanya data pihak ketiga yang mencukupi dinilai tidak akan mampu mendorong ekstensifikasi.

"Ibarat mobil tanpa bahan bakar. Kalau tidak ada bahan bakarnya, mobil tersebut tidak akan jalan," terangnya kepada Bisnis.

Kedua, masalah basis pajak. Fajry menilai upaya menggenjot ekstensifikasi akan menjadi percuma ketika pendapatan masyarakat masih rendah. Hal ini pun turut memicu rendahnya tax ratio Indonesia, yang terakhir bertengger hanya di 9,31% terhadap PDB pada 2025.

Dari tren tax ratio yang melandai, penambahan signifikan jumlah WP tidak dibarengi dengan tambahan penerimaan. Tren ini terlihat sejak 2016, ketika dilakukannya reformasi perpajakan. Kemudian, selepas periode kenaikan harga komoditas pada 2022, tax ratio juga kian menurun.

"Ekstensifikasi sebetulnya sudah digalakkan ketika Tax Amnesty 2016-2017, namun realitanya? Penambahan WP baru tidak bisa mengerek tax ratio atau penerimaan pajak kita," ujarnya.

Mengenai dua fokus DJP pada 2027, Fajry menilai keduanya menghadapi tantangan yang berbeda. Untuk penerapan pajak minimum global, tantangannya dinilai minim karena cakupannya sangat terbatas.

Berdasarkan data DJP sebelumnya, ada sekitar 46 grup perusahaan multinasional yang memenuhi syarat kewajiban pelaporan GMT ke Indonesia berdasarkan laporan country-by-country 2021-2024. Otoritas pun mengakui potensinya juga tidak besar, yakni hanya total Rp4,49 triliun dari mekanisme Income Inclusion Rule (IIR) dan Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT).

Di sisi lain, terkait dengan shadow economy atau underground economy, Fajry menilai keinginan ini sampai sekarang terbatas hanya wacana. Padahal, ini sudah masuk ke dalam janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di kala Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Contohnya, belum ada informasi mengenai jumlah WP sektor tambang dan perkebunan ilegal yang sudah masuk ke dalam sistem pajak maupun hasil penerimaannya. Hal yang dilakukan pemerintah justru masih 'berburu di kebun binatang' dengan menyebarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) maupun menahan restitusi.

"Sektor tambang ataupun perkebunan ilegal pasti akan sulit karena pasti punya beking dan sulit secara geografis. Selama sektor ini belum ditertibkan secara hukum maka sulit untuk digarap oleh DJP," tuturnya.

Tantangan terbesar yang bakal dihadapi pemerintah dalam menggarap shadow maupun underground economy, lanjut Fajry, adalah tingginya biaya administrasi. Bentuknya dapat berupa biaya kepatuhan dari sisi WP maupun biaya administrasi bagi DJP.

Sebab mayoritas pelaku ekonomi 'informal' ini adalah pelaku usaha kecil dan mikro. Dia memprakirakan pemajakan sektor tersebut bakal sulit tanpa disertai terobosan administrasi.

Hal ini kendati DJP menyebut ongkos pemungutan pajak (cost of tax collection) Indonesia sebesar 0,84% pada 2026. Rasio anggaran terhadap penerimaan pajak ini mengalami tren penurunan dari 2021, dan masih lebih rendah dari China, Filipina dan India pada kisaran 0,9% sampai 1,9%.

"Nyatanya, 'overhead cost' tersebut lebih besar dibandingkan pajak yang dibayarkan atau penerimaan yang didapatkan. Banyak pelaku UMKM komplain ke saya, bahwa biaya mereka untuk comply jauh lebih besar dari pajak yang mereka bayarkan. Inilah kenapa sektor ini disebut sebagai sektor yang 'hard-to-tax' (HTT). Dari sudut kebijakan publik memang tidak ideal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut sudah ada penambahan sekitar 50.000 wajib pajak (WP) berkat Coretax.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).

"Kami sudah sampaikan bahwa, Coretax itu dan juga kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, basis pajak yang ter-create baru, betul-betul baru, itu sudah menambah sekitar 50.000-an sekian," tuturnya di hadapan Komisi Keuangan DPR.

Menurut Bimo, kemampuan Coretax semakin stabil secara infrastruktur dan kualitas layanan dalam memproses dokumen hak maupun kewajiban WP seperti penerbitan faktur hingga bukti potong.

"Saat ini dapat kami laporkan, Coretax sudah memiliki fitur prepopulated yang bisa mengidentifikasi dan menggabungkan semua data transaksi wajib pajak sehingga proses deteksi dan pengawasan bisa semakin efektif unfuk mengamankan penerimaan negara," ujarnya.

Bimo menyebut penambahan basis pajak baru ini akan memberikan dukungan kepada DJP dalam mengejar target penerimaan yang lebih tinggi pada 2027.

Dari segi nilainya, perluasan basis pajak hingga 31 Mei 2026 sudah mencapai Rp912,9 miliar untuk WP baru, Rp1,96 triliun untuk pengusaha kena pajak (PKP) baru, serta reaktivasi WP yang sebelumnya dormant atau inefektif yaitu Rp20,63 triliun.

Secara terperinci, jumlah WP dormant yang sudah direaktivasi sampai dengan 12 Juni 2026 mencapai 24.672 WP.

Adapun realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Mei 2026 lalu mencapai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% (yoy) dari Rp683,3 triliun. Nilainya juga meningkat sekitar Rp188,1 triliun dari April 2026.

Untuk tahun depan, DPR dan pemerintah telah menargetkan target penerimaan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada rentang 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB. Batas bawah ini lebih tinggi dari yang ditetapkan sebelumnya yaitu 11,82% terhadap PDB.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan sistem Coretax kini telah dilengkapi fitur pre-populated yang mampu mengidentifikasi dan menggabungkan seluruh data transaksi wajib pajak. Kehadiran fitur tersebut dinilai meningkatkan efektivitas proses deteksi dan pengawasan untuk mengamankan penerimaan negara.

"Saat ini dapat kami laporkan cortex sudah memiliki fitur pre-populated yang bisa mengidentifikasi dan menggabungkan semua data transaksi wajib-pajak sehingga proses deteksi dan pengawasan bisa semakin efektif," kata Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, di DPR, Senin (15/6/2026).

Peningkatan efektivitas tersebut tercermin dari kenaikan nilai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang berstatus kurang bayar. Hingga periode yang sama tahun ini, nilainya mencapai Rp9,09 triliun, atau tumbuh sekitar 80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk kelompok wajib pajak orang pribadi non-karyawan, DJP mencatat nilai SPT kurang bayar sebesar Rp3,1 triliun, melonjak sekitar 970% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, nilai SPT Tahunan PPh Badan yang berstatus kurang bayar tercatat tumbuh 54% menjadi Rp68,1 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi perluasan basis pajak, hingga 31 Mei 2026 DJP membukukan tambahan penerimaan sebesar Rp912,9 miliar dari wajib pajak baru, Rp1,96 triliun dari pengusaha kena pajak (PKP) baru, serta Rp20,63 triliun dari wajib pajak yang sebelumnya berstatus dorman atau tidak efektif.

"Sehingga total penambahan wajib pajak baru 2026 sampai dengan 12 Juni tahun 2026 di angka yang dorman dan non-aktif, non-efektif itu Rp28,257 wajib pajak," pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax dikhawatirkan semakin memberi tekanan terhadap APBN. Dengan kombinasi prakiraan shortfall penerimaan pajak, risiko pelebaran defisit fiskal semakin mengintai.

Tekanan fiskal pemerintah akibat kenaikan harga Pertamax sejak Rabu (10/6/2026) muncul dari jalur 'downtrading' konsumen. Usai harga Pertamax naik dari Rp12.300 ke Rp16.250 per liter, konsumen atau pemilik kendaraan diprakirakan beralih ke Pertalite yang notabenenya BBM bersubsidi.

Peningkatan penggunaan BBM bersubsidi bisa membuat kantong keuangan pemerintah jebol. Sampai dengan 31 Mei 2026, belanja subsidi dan kompensasi saja sudah mencapai Rp203,7 triliun atau meroket 208,2% (yoy). Alokasi terbesar adalah untuk belanja subsidi dan kompensasi energi.

Lonjakan belanja itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga minyak dan tren depresiasi rupiah. Keputusan pemerintah untuk membayarkan kompensasi ke Pertamina maupun PLN dari per kuartalan ke per bulan turut meningkatkan belanja kompensasi.

Risiko pembengkakan belanja ini dikhawatirkan berpotensi memperlebar defisit APBN, yang ditargetkan tahun ini sebesar Rp689,1 triliun (2,68% terhadap PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun tak menyangkal adanya risiko peralihan konsumen dari Pertama ke Pertalite meski tidak secara keseluruhan. Dia juga mengaku belum menghitung dampak peralihan konsumen ini ke APBN, khususnya ke subsidi dan kompensasi energi.

"Kan harusnya enggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax," terangnya usai rapat kerja (raker) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Masalahnya, tekanan terhadap APBN tidak hanya masuk dari jalur belanja saja melainkan juga penerimaan. Sampai dengan akhir Mei, kinerja penerimaan, khususnya pajak, memang mencatatkan tren pertumbuhan dua digit selama lima bulan berturut-turut. Hasilnya, penerimaan pajak sudah terkumpul hingga Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% (yoy) sampai akhir bulan lalu.

Pertumbuhan setoran pajak Mei 2026 lebih tinggi dari bulan sebelumnya, usai sempat terjadinya perlambatan dari Maret ke April. Performa penerimaan semakin mengkilap di atas kertas usai pos kepabeanan dan cukai serta PNBP juga kembali tumbuh positif.

Akan tetapi, pada konferensi pers APBN KiTa pekan lalu, hitung-Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memprakirakan penerimaan pajak sepanjang tahun ini akan tumbuh 20,5% (yoy) berdasarkan hitungan-hitungan prognosis sampai tahun berjalan.

Hasil perhitungan ini secara tidak langsung memproyeksikan penerimaan pajak 2026 berisiko tak mencapai target. Sebab, untuk mencapat target APBN Rp2.357,7 triliun, otoritas harus membukukan pertumbuhan penerimaan sebesar 22,9% (yoy) dari realisasi akhir 2025 Rp1.917,6 triliun.

Apabila pertumbuhan sepanjang tahun benar-benar hanya sampai 20,5% saja, maka penerimaan pajak 2026 diestimasikan naik ke Rp2.310 triliun dari posisi akhir 2025 Rp1.917,6 triliun. Untuk itu, shortfall penerimaan pajak diestimasikan bisa sekitar Rp47 triliun meski terjadi pertumbuhan pesat sepanjang tahun.

Namun demikian, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti mengatakan hitung-hitungan ini bukan berarti otoritas sudah merencanakan adanya shortfall. Dia memastikan fiskus bakal mencari potensi lain yang dapat meningkatkan penerimaan sebelum akhir tahun.

"Hal tersebut bisa dilakukan dengan memperluas basis pajak atau mencari data dari pihak ketiga yang dapat dijadikan materi pengujian kepatuhan material pelaporan Wajib Pajak," terang Inge kepada Bisnis, Kamis (11/6/2026).

Inge menilai bahwa otoritas masih memiliki waktu sekitar tujuh bulan untuk memastikan hitung-hitungan mereka ini justru 'meleset'. Katalis dari performa pajak ini bisa datang dari perbaikan kondisi ekonomi maupun kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA).

"DJP masih ada waktu untuk memperluas basis pajak dan mencari data tambahan. Kami masih semangat mengejar target 100%," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto turut menyampaikan bahwa otoritas kini mengandalkan Coretax. Sistem inti administrasi perpajakan yang menelan biaya Rp1,3 triliun ini diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pekerjaan DJP. Dari pengawasan, pemeriksaan, audit hingga proses hukum keberatan atau banding.

"Semua kertas kerjanya akan ada di Coretax. Saya juga sudah sering bicara, itu juga untuk mencegah conflict of interest," jelasnya usai konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Menurut Bimo, digitalisasi sistem perpajakan serta integrasi maupun adanya data pembanding turut mendongkrak penerimaan pajak. Misalnya, sekitar 20% dari tambahan penerimaan pajak Mei 2026 lalu berasal dari wajib pajak (WP) berstatus dormant inactive.

Apalagi, adanya Coretax bisa semakin meningkatkan pengawasan terhadap WP korporasi atau badan dengan omzet yang sebenarnya sudah melampaui ambang batas Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar.

"Terus alhamdulillah juga Coretax yang tersampaikan itu ada 5.500 wajib pajak baru korporasi. Jadi kepatuhannya naik. Kenapa dia jadi wajib pajak baru korporasi? Ya pasti dia di atas threshold UMKM," ungkapnya.

Kerja 'Peras Keringat'

Menururt Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, opsi untuk mempertahankan konsistensi pertumbuhan di level Mei 2026 yaitu 22,1% adalah pekerjaan yang sangat berat.

Apalagi, lanjutnya, tantangan lain yang bakal dihadapi pemerintah adalah fluktuasi harga komoditas global pada kuartal berikutnya. Untuk itu, tantangan bagi DJP dalam mengamankan target penerimaan bakal semakin berat.

Prianto memandang bahwa peralihan konsumsi BBM masyarakat dari Pertamax ke Pertalite tidak hanya akan membebani belanja fiskal. Sebab, konsekuensinya bakal dihadapi DJP yang harus menambal beban subsidi energi ini dengan penerimaan pajak. Semua ini harus dilakukan tanpa memperlebar defisit yang sudah menyentuh 2,93% terhadap PDB tahun lalu.

"Sebagai akibatnya, DJP akan dipaksa 'memeras keringat' lebih banyak lagi untuk mencari penerimaan tambahan demi menopang belanja subsidi tersebut," terang Prianto kepada Bisnis, Kamis (11/6/2026).

Di sisi lain, perpindahan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite dapat mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat. Sinyal adanya pengetatan dompet masyarakat karena daya beli ini bisa menjadi paradoks bagi DJP.

"Di saat daya beli masyarakat atau margin keuntungan korporasi sedang tertekan, DJP justru dituntut untuk memungut pajak dengan target yang meroket," kata Prianto.

Dengan situasi demikian, pria yang juga pengajar di Universitas Indonesia (UI) tersebut menilai hanya ada dua hal yang bisa dilakukan DJP untuk mengamankan target tinggi tahun ini. Yaitu, pengetatan penegakan hukum (pemeriksaan dan penagihan) serta optimalisasi implementasi Coretax.

Pemeriksaan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2021–2025. Sementara itu, penagihan pajak dilakukan atas utang pajak yang sudah inkrah dan tidak ada sengketa lagi. Dua-duanya diprakirakan tidak mudah dilakukan.

"Dengan demikian, bisa ditarik benang merah bahwa DJP sedang menjalani proses maraton karena melawan target yang eksponensial. Kombinasi antara target yang terlalu tajam dan potensi bengkaknya anggaran akibat pergeseran konsumsi subsidi energi menjadikan bayang-bayang shortfall cukup beralasan di penghujung tahun nanti," tutupnya.

Adapun ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Dipo Satria Ramli pun memandang bahwa ruang fiskal pemerintah sejatinya sempit. Meski defisit APBN Mei mengecil dari Maret 2026, nilainya meningkat dari posisi Mei 2025.

Untuk diketahui, defisit APBN Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun (0,70% terhadap PDB). Nilainya mengecil dari akhir kuartal I/2026 yaitu Rp240,1 triliun (0,93% terhadap PDB). Namun, pertumbuhannya meroket sebesar 763,2% (yoy) dibandingkan defisit Mei 2025 Rp20,9 triliun.

Oleh sebab itu, Dipo menilai manuver fiskal pemerintah ke depan harus benar-benar berdampak ke perekonomian. Apalagi, pemerintah telah memberi sinyal akan adanya stimulus untuk mengimbangi kenaikan harga Pertamax.

"Wacana stimulus dari pemerintah adalah langkah positif, namun harus dipastikan nilainya benar-benar sepadan dengan beban biaya hidup yang bertambah, bukan sekadar kebijakan seremonial," ujarnya kepada Bisnis.

Tidak hanya itu, stimulus yang direncanakan pemerintah ini harus berdampak masif kepada dompet masyarakat. Bentuknya, terang Dipo, tidak bisa sekadar insentif pajak sektoral yang terlalu kecil atau terbatas cakupannya.

"Karena ruang fiskal yang sempit, khawatirnya stimulus tidak sebanding dengan kenaikan BBM nonsubsidi 30%. Masyarakat kelas menengah sudah tergerus dari rupiah yang melemah, inflasi harga barang impor, serta suku bunga yang naik," pungkasnya.