Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai sistem administrasi perpajakan Coretax masih perlu dibenahi agar mampu mendongkrak penerimaan negara dan meningkatkan rasio pajak Indonesia.

Menurut pria yang juga menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan ini, perbaikan Coretax harus berjalan beriringan dengan digitalisasi sistem perpajakan nasional.

"Coretax itu diperbaiki. Dengan sistem penerimaan itu diperbaiki, sistem perpajakan digitalized, maka penerimaan negara pasti akan meningkat," ujar Luhut dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Ia mengutip proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan rasio pajak Indonesia berpotensi meningkat signifikan apabila digitalisasi perpajakan melalui Coretax berjalan optimal.

"Menurut World Bank, bukan menurut saya, itu tax ratio kita kan sekarang 9 persen. Itu akan bisa naik 2,5 sampai 3 persen. Jadi kalau gitu tax ratio kita akan ada di angka 11 persen-12 persen. Ini dampaknya sangat besar," ujar Luhut.

Digitalisasi pemerintahan yang didukung kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diklaim berpotensi meningkatkan efisiensi fiskal sekaligus memperbaiki kualitas belanja negara.

Ia menyebut teknologi tersebut dapat membantu pemerintah menghemat anggaran pada berbagai program prioritas.

"Digital public infrastructure AI sebagai mesin program prioritas dan fiskal nasional. Anda bisa lihat berapa yang akan kita bisa hemat. Ini baru menurut saya satu area. Kalau kita lebih detail melihat ini lagi akan besar sekali," ujar Luhut.

Salah satu contoh yang disorot adalah penyaluran bantuan sosial yang dinilai dapat menjadi lebih tepat sasaran melalui sistem digital terintegrasi.

"Misalnya, Perlinsos (perlindungan sosial) Digital ini kita bisa hemat nanti penyaluran dari bansos ini banyak sekali," ujar Luhut.

Selain itu, ia menilai digitalisasi juga akan memperkuat pengawasan terhadap realisasi investasi nasional melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Menurut dia, penggunaan data yang lebih akurat akan membuat proses pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih baik.

"OSS ini yang Rp13.000 triliun ditargetkan oleh Kementerian Investasi, kita akan bisa monitor dengan baik ini angka. Jadi Presiden tidak bisa dilaporin lagi angka-angka yang tidak benar, sehingga proses pengambilan keputusan di kantor Presiden, basisnya juga akan data," ujar Luhut.

Ia meyakini penerapan sistem digital yang terintegrasi akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih maju dibandingkan banyak negara lain.

"Jadi akan membawa Indonesia menjadi satu jenjang yang lebih tinggi daripada banyak negara lain," ujar Luhut.

Ia juga menyoroti potensi peningkatan kepatuhan pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi sistem perpajakan.

Menurut dia, pemanfaatan teknologi akan memudahkan pemerintah memantau aktivitas usaha, sehingga celah penghindaran pajak dapat ditekan.

Ia mencontohkan praktik sebagian pelaku usaha yang menyesuaikan omzet agar tetap berada di bawah batas tertentu demi menghindari kewajiban pajak.

"Mungkin Rp40 juta, mungkin Rp50 juta. Dia tidak bisa lari lagi dari Rp5 miliar itu turun ke Rp4,9 miliar, sehingga dia tidak perlu bayar pajak. Dia harus bayar pajak karena dia sudah bisa dimonitor," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempercepat layanan perizinan perdagangan luar negeri dengan menetapkan waktu penyelesaian maksimal lima hari kerja. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola impor yang ditempuh pemerintah untuk memperkuat iklim usaha dan meningkatkan daya saing perdagangan nasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan seluruh layanan perizinan perdagangan luar negeri kini dilakukan secara daring melalui Sistem Single Submission (SSm) yang terintegrasi secara elektronik. Menurut dia, digitalisasi menjadi langkah penting untuk memangkas hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.

“Pemerintah terus melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan perdagangan luar negeri untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi,” kata Budi saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Budi menjelaskan, reformasi tersebut tidak hanya bertujuan mempercepat layanan, tetapi juga memperkuat pengendalian impor dan perlindungan konsumen di tengah dinamika perdagangan global. Pemerintah menilai efisiensi layanan perizinan dapat meningkatkan kepastian berusaha sekaligus mendukung masuknya investasi.

“Langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan nasional sekaligus memperkuat iklim investasi dan daya saing perdagangan Indonesia,” kata, Budi.

Dalam tata kelola impor, pemerintah membagi barang ke dalam tiga kategori, yakni barang yang dilarang impor, barang yang diatur impornya, dan barang yang dapat diimpor sesuai ketentuan umum. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Importir juga diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API). Selain itu, barang impor pada prinsipnya harus berada dalam kondisi baru sebelum masuk ke pasar domestik.

“Untuk komoditas tertentu, importir juga wajib memiliki perizinan berusaha di bidang impor serta melengkapi verifikasi teknis oleh surveyor independen. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian barang dengan ketentuan yang berlaku,” ujar, Budi.

Meski proses perizinan dipercepat, pemerintah menegaskan pengawasan impor tetap diperketat melalui integrasi sistem perizinan dan pengawasan berbasis elektronik. Kemendag menilai penyederhanaan birokrasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, Kemendag terus memperkuat perlindungan industri nasional melalui instrumen tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Menurut Budi, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif menggunakan instrumen tersebut untuk mengantisipasi lonjakan impor yang berpotensi mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri.

“Hal ini menunjukkan Indonesia aktif menggunakan instrumen perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang dapat mengganggu keberlangsungan industri nasional,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemendag meningkatkan pengawasan barang beredar dan produk pangan olahan bersama kementerian serta lembaga terkait. Pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan pangan, kesesuaian informasi produk, serta kepatuhan terhadap standar nasional.

Produk yang menjadi fokus pengawasan antara lain gula kristal putih, tepung terigu, minyak goreng, air minum dalam kemasan, kopi instan, dan ikan kaleng yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Pengawasan juga mencakup pelabelan, ukuran, takaran, timbangan, serta ketentuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Kemendag turut memperkuat pengawasan terhadap produk fortifikasi seperti tepung terigu, minyak goreng sawit, dan garam konsumsi beryodium. Bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kemendag juga tengah menyusun nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan produk halal di pasar.

Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mendukung langkah penguatan regulasi perdagangan yang dilakukan Kemendag. Ia menilai kebijakan pengendalian impor dan perlindungan industri nasional sudah berada di jalur yang tepat, meski implementasi dan pengawasannya perlu terus diperkuat.

Komisi VI DPR RI juga meminta Kemendag meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan olahan, memperkuat tata kelola perdagangan pangan, serta memperketat pengawasan pasar ritel modern melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat di pasar domestik.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perizinan yang berbelit-belit masih menjadi salah satu persoalan klasik yang berpotensi menghambat ekspansi perekonomian Indonesia.

Pemerintah memang telah melakukan serangkaian relaksasi kebijakan untuk mengurai masalah perizinan, termasuk deregulasi mulai dari implementasi Online Single Submission hingga Undang-undang Cipta Kerja, namun hasilnya belum optimal untuk mengeluarkan RI dari stagnasi pertumbuhan di angka 5%.

Sekadar catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa investasi yang direpresentasikan dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menjadi salah satu penopang pertumbuhan PDB.

Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhannya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 lalu misalnya, laju pertumbuhan PMTB tercatat sebesar 3,8%. Sementara itu, laju pertumbuhan PMTB pada 2025 mengalami kenaikan yang cukup eksponensial di kisaran angka 5,09%.

Namun demikian, pertumbuhan tersebut tidak serta merta menaikkan peran PMTB dalam struktur PDB. Tren selama 5 tahun terakhir justru menunjukkan kalau kontribusi PMTB ke PDB mengalami penurunan. Pada 2021 misalnya, kontribusi PMTB masih mencapai 30,79%, akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya terus menurun ke level 29% dan pada tahun 2025 turun ke angka 28,77% terhadap PDB.

Kondisi yang dihadapi Indonesia ini berbanding terbalik dengan Vietnam, yang rapor ekonominya mampu menembus angka 8,05%. Investasi menjadi pendorong utama laju ekonomi Vietnam yang cukup impresif tersebut.

Isu Klasik di Perizinan

Adapun, pemerintah mengakui bahwa rumitnya birokrasi pelayanan perizinan menjadi hambatan struktural yang membuat iklim investasi di Indonesia tertinggal dibandingkan Vietnam.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa Vietnam saat ini menjadi parameter sekaligus pesaing utama Indonesia dalam memperebutkan aliran modal asing di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Vietnam yang bisa menembus 8% pada 2025 tak lepas dari kontribusi investasi yang signifikan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertahan di kisaran 5%.

Todotua menyoroti bahwa salah satu pembeda utama antara Indonesia dan Vietnam terletak pada siklus investasi. Di Vietnam, sambungnya, siklus investasi praktis hanya sebatas pada masa konstruksi fisik; sementara di Indonesia, rentang waktu dari komitmen hingga eksekusi bisa sangat memakan waktu.

"Di negara kita, memang to be honest, siklus investasi ini masih relatif mungkin 4 tahunan 5 tahunan. Di situ salah satunya ada kontribusi dari pelayanan perizinan yang membuat realisasi investasi tidak bisa tereksekusi secara cepat," ujarnya dalam Sosialisasi Penyesuaian PP 28/2025 di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Pertumbuhan dan Kontribusi PMTB ke PDB 2021-2025

Sumber:Badan Pusat Statistik

Lambatnya pelayanan perizinan ini terlihat jelas dalam data sistem Online Single Submission (OSS). Todotua mencatat bahwa pada awal dirinya bertugas di Kementerian, terdapat tumpukan investasi yang belum terealisasi (unrealized investment) dengan nilai fantastis, yaitu mencapai hampir Rp1.500 triliun.

Perusahaan-perusahaan tersebut sejatinya telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), terdaftar dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan memiliki komitmen investasi yang jelas. Kendati demikian, laporan realisasinya nihil lantaran tidak dapat dieksekusi di lapangan akibat terhalang masalah izin.

"Kementerian Investasi dan Hilirisasi sangat benar-benar memahami betul bahwa ini adalah konteks yang sangat penting untuk kita benahi. Ini bukan hal yang tabu untuk kita bicarakan, tetapi kita berpikiran bagaimana kita bisa memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan ini," tegas Todotua.

Masalah Egosektoral

Di sisi lain, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengakui bahwa masalah perizinan kerap terkait ketidaksinkronan ketentuan antar kementerian/lembaga (K/L).

Febrio mencontohkan, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP kerap menemukan tidak berjalannya komitmen waktu penyelesaian atau Service Level Agreement (SLA) di berbagai K/L. Oleh sebab itu, Satgas P2SP melakukan rapat dengan K/L untuk menyelesaikan masalah tersebut, bahkan disidangkan secara terbuka.

"Banyak yang misalnya katanya SLA-nya sekian hari, ternyata belum terjadi. Nah lalu kita cek kenapa belum terjadi, K/L-nya datang dan menjelaskan masalahnya," ungkapnya usai sidang terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Lebih lanjut, mantan Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM FEB UI itu menjelaskan bahwa masalah perizinan yang dikeluhkan sangat bervariasi, mulai dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hingga perizinan usaha spesifik lainnya. Sektor yang melapor pun bervariasi, mulai dari sektor tekstil, apotek, hingga kendala impor bahan baku untuk pembangunan pabrik.

Pemerintah, sambungnya, sengaja membawa masalah ini ke sidang terbuka secara transparan untuk memaksa K/L bersinergi dan bekerja lebih cepat. Menurutnya, upaya 'buka-bukaan' ini mulai membuahkan hasil, yang terlihat dari sekitar 89 aduan yang masuk, setengahnya sudah berhasil dicarikan jalan keluar oleh tim teknis yang melibatkan 26 K/L.

Febrio juga menjelaskan bahwa penyelesaian aduan secara terbuka ini diharapkan menciptakan efek domino. Tidak hanya merampungkan kasus yang dilaporkan, tetapi juga mempercepat proses perizinan di tempat lain dan menyuntikkan sentimen positif ke pasar bahwa pemerintah serius membenahi iklim investasi.

Dia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi tiga mesin pertumbuhan ekonomi yang tengah dipacu pemerintah. Pertama, akselerasi belanja fiskal yang harus bergerak cepat. Kedua, menjaga likuiditas sektor keuangan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia.

Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo Anne Susanto berharap pemerintah segera membenahi perizinan di lintas kementerian dan lembaga supaya Indonesia bisa bersaing dalam menggaet investasi. "Harapannya dengan pembenahan di berbagai kementerian, bertahap kita meningkatkan ease doing of business."

Bisnis.com, JAKARTA - Di Indonesia ada beberapa legalitas dan izin usaha yang wajib dimiliki. Beberapa legalitas dan izin tersebut adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, HAKI, dan legalitas lain, tergantung dari setiap jenis usahanya masing-masing.

Bagi Anda yang ingin terjun menjadi pebisnis UMKM di Indonesia harus memiliki izin usaha tersebut agar bisnis Anda tidak mengalami masalah.

Dilansir dari laman UMKM.go.id, berikut surat izin usaha yang harus dimiliki pebisnis

1. NIB

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang digunakan baik oleh usaha perorangan, badan hukum, maupun badan usaha. NIB terdiri dari 13 digit angka acak yang diterbitkan oleh pemerintah. Selain sebagai identitas, NIB juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Hak Akses Kepabeanan. Kamu bisa mengurus NIB lewat Online Single Submission (OSS).

2. Sertifikat Halal

Sertifikat halal penting dimiliki karena merupakan jaminan bagi konsumen bahwa produk yang kamu jajakan telah memenuhi standar kehalalan, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, sesuai dengan syariah Islam.

3. HAKI

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat penting bagi UMKM yang memiliki merek dagang, desain, atau inovasi produk. Pendaftaran HAKI bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan dan mencegah pihak lain menggunakan merek atau karya tanpa izin.

4. PIRT

PIRT adalah singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga. Izin ini wajib dimiliki UMKM yang memproduksi pangan dalam skala rumah tangga. Izin ini menunjukkan bahwa produk panganmu telah lolos uji kelayakan dan aman untuk dikonsumsi.

5. Izin BPOM

Buat Teman UMKM yang memproduksi obat, kosmetik, dan berbisnis makanan minuman di luar skala rumah tangga, maka wajib memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin ini diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi aman dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

6. Izin Lingkungan

Izin lingkungan wajib dimiliki oleh UMKM yang menjalankan bisnis di sektor usaha yang punya dampak pada lingkungan, seperti industri manufaktur atau pengolahan. Izin ini dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Izin lingkungan ini bisa berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), tergantung pada skala dan dampak usaha yang dijalankan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan 14,6 juta perusahaan resmi terdaftar di Indonesia per 3 Desember 2025. Mayoritas dari yang terdaftar adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Data itu mengacu pada pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Kita laporkan juga bahwa perusahaan yang tercatat di kami melalui NIB itu memang sudah 14,6 juta, yang tercatat di kami. Walaupun, sebagian besar itu adalah UMKM," jelas Rosan usai bertemu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

"Kalau perusahaan besarnya itu kurang lebih per 3 Desember (2025) ini adalah lebih dari 91 ribu usaha besar," sambung Rosan.

Pada saat yang sama, Rosan menjelaskan pertemuan dengan Airlangga menjadi momen untuk melaporkan rencana penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Ia menyebut ada bidang-bidang usaha yang belum terdata KBLI.

Menteri Rosan mengatakan KBLI memang perlu update setiap lima tahun sekali. Ia menjelaskan penyempurnaan terakhir dilakukan pada 2020 lalu.

"Itu (KBLI) nanti akan kita tanamkan dalam sistem OSS (Online Single Submission) kita. Dan ini akan dipergunakan untuk keperluan Sensus Ekonomi di 2026. Jadi, lebih ter-capture secara baik dan benar," tegasnya.

Nantinya, penyempurnaan KBLI tersebut juga akan disosialisasikan kepada dunia usaha dan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut kementeriannya telah menerbitkan 153 izin usaha setelah dua bulan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Untuk diketahui, PP tersebut mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha ke dalam sistem di bawah BKPM yakni Online Single Submission (OSS) secara otomatis.

Aturan baru itu juga memungkinkan sistem perizinan berusaha secara fiktif positif, karena BKPM bisa langsung menerbitkan izin usaha secara langsung kendati molor di kementerian/lembaga (K/L) lain sehingga melampaui service level agreement.

Rosan mengatakan, setelah dua bulan penerapan PP No.28/2025, kementeriannya telah menerbitkan total 153 izin secara langsung setelah molor akibat K/L lain.

"Dalam waktu dua bulan dari kebijakan ini, kami, saya sudah mengeluarkan kebijakan 153 izin karena kementerian lain lama atau lambat. Otomatis saya keluarkan izinnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28/2025 ini," ujarnya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Rosan menjelaskan, PP tersebut mengatur integrasi seluruh sistem perizinan berusaha ke OSS di bawah BKPM. Alurnya, setiap izin usaha yang masuk ke OSS akan diteruskan terlebih dahulu ke K/L lain yang mengurus aspek lain misalnya terkait dengan tata ruang dan lain-lain.

Apabila jangka waktu pengurusan izin usaha di suatu K/L melampaui service level agreement, alias molor dari ketentuan berlaku, maka Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berwenang untuk secara otomatis mengeluarkan izin usaha itu.

"Ini lebih memberikan kepastian, lebih memberikan transparansi dan keterbukaan bahwa proses di kami ini jelas, cepat, tetapi juga terukur dan terstruktur," terangnya.

Ke depan, mantan Ketua Umum Kadin itu juga menargetkan agar sistem perizinan untuk rencana detil tata ruang (RDTR) oleh pemerintah daerah (pemda) bisa segera diintegrasikan ke OSS. Dia menyebut pihaknya meminta hampir 600 dari total 700 RDTR yang dicanangkan, bisa diintegrasikan ke OSS.

Namun demikian, integrasi ini tidak tanpa tantangan. Rosan mengakui bahwa hal ini mengakibatkan sistem OSS menjadi lama karena sudah mulai terhubung dengan sistem K/L lain secara otomatis.

"Kami harus akui dan ini sekarang kami terus sempurnakan. Budget-nya juga sudah diturunkan untuk segera bisa ditingkatkan, karena kalau tidak sistem kami pun akan down. Karena tiba-tiba mendapatkan link begitu banyak dari 18 kementerian," pungkasnya.

IDXChannel – Kementerian Investasi danHilirisasi/BKPM mencatat pertumbuhan signifikan jumlah pelaku usaha baru dalam satu tahun terakhir.

Berdasarkan data sistem Online Single Submission (OSS), jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) meningkat dari sekitar 10,6 juta menjadi 14 juta, atau bertambah sekitar 3 juta pelaku usaha baru.

Wakil Menteri Investasi danHilirisasi/Wakil Kepala BKPMTodotuaPasaribu menyampaikan, lonjakan tersebut menandakan semakin kuatnya dinamika ekonomi nasional dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perizinan terintegrasi.

"Ini angka yang sangat signifikan. Artinya memang negara kita, Indonesia, iklim berusahanya atau ekonominya masih tumbuh," ujarnya dalam siaran pers, Senin (10/11/2025).

MenurutTodotua, kenaikan jumlah NIB menjadi bukti nyata dari keberhasilan pemerintah memperbaiki kemudahan berusaha.

Sistem OSS yang terus dikembangkan, ujarnya, telah mempercepat proses perizinan dan mendorong lebih banyak pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mendaftar secara resmi.

Ia menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem investasi yang cepat, terukur, dan efisien.

Reformasi kebijakan perizinan yang dilakukan disebut tidak hanya untuk mempermudah pengajuan usaha baru, tetapi juga untuk memperkuat transparansi serta kepastian hukum bagi dunia usaha.

Dalam kesempatan yang sama,Todotuajuga menyinggung peran regulasi baru yang mempercepat penerbitan izin, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Service Level Agreement (SLA).

Regulasi ini menetapkan batas waktu penerbitan berbagai izin usaha agar pelaku usaha tidak lagi menunggu terlalu lama.

“Melalui PP 28 Tahun 2025, pemerintah ingin memberikan kepastian waktu bagi pelaku usaha dalam pengurusan perizinan. Ada sekitar 132 jenis izin yang sekarang berlaku dengan mekanisme fiktif positif,” kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup resmi menyerahkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) ke Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan dokumen yang berisi rencana penurunan emisi karbon Indonesia hingga 2035 ini lebih ambisius dari Enhanced NDC.

“Kami pekan lalu, tepatnya pada 17 Oktober 2025, telah mensubmisi Second NDC atau NDC 3.0 yang merupakan suatu komitmen nasional kepada global dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca,” kata Hanif dalam A Multi-Stakeholder Dialogue: Plastic, Climate and Biodiversity Nexus Forum di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Hanif mengemukakan bahwa target iklim dalam Second NDC ini telah sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Dubai Climate Pact tentang Global Stocktake Agreement. Dalam kesepakatan tersebut, negara-negara dalam UNFCCC sepakat untuk memperbarui rencana iklim 5 tahunan.

Second NDC sendiri memuat rencana iklim untuk periode 2031–2035, memperbarui dokumen sebelumnya Enhanced NDC untuk periode 2026–2030.

Hanif memastikan Second NDC lebih ambisius daripada Enhanced NDC. Dia mengemukakan dalam skenario rendah karbon yang sejalan dengan target 1,5 derajat Celsius Perjanjian Paris (LCCP) yang rendah (LCCP_L), emisi karbon pada 2030 diperkirakan mencapai 1,34 juta Gg CO2e dan 1,49 juta Gg CO2e pada skenario tinggi (LCCP_H).

Emisi tersebut diperkirakan 8–17,5% lebih rendah daripada Enhanced NDC. Dokumen iklim sebelumnya mengestimasi emisi pada 2030 dalam skenario bersyarat dengan dukungan internasional mencapai 1,63 juta Gg CO2e.

“Second NDC lebih ambisius dibandingkan dengan Enhanced NDC, meski angkanya dalam skenario high emission mencapai 1,49 juta Gg CO2e, di atas baseline 2019 1,14 juta Gg CO2e,” sambungnya.

Oleh karena itu, Hanif mengemukakan upaya untuk mencapai target penurunan emisi pada 2060 memerlukan langkah akselerasi dan upaya keras bersama.

Mengutip dokumen Second NDC yang telah diserahkan Indonesia dan tercatat dalam registri UNFCCC, tingkat emisi Indonesia diestimasi dengan mengacu pada tiga skenario. Dalam skenario pertama dengan mengacu pada kebijakan saat ini (current policy scenario/CPOS), pertumbuhan ekonomi diasumsikan mencapai 6% pada 2030 dan 6,7% pada 2035. Adapun tingkat emisi pada masing-masing tahun tersebut mencapai 1,78 juta Gg CO2e.

Adapun dalam skenario kedua yakni LCCP_L, pertumbuhan ekonomi memiliki asumsi yang serupa dengan CPOS. Namun proyeksi emisi ini didukung dengan peningkatan aksi mitigasi melalui pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas. Sehingga emisi yang dihasilkan diperkirakan mencapai 1,34 juta Gg CO2e pada 2030 dan 1,2 juta Gg CO2e pada 2035.

Terakhir melalui skenario emisi tinggi atau LCCP_H di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 8% seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029, tingkat emisi pada 2030 diperkirakan mencapai 1,49 juta ton CO2e pada 2035 dan 1,25 juta Gg CO2e.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, telah memberlakukan proses perizinan usaha fiktif positif per 5 Oktober 2025.

Proses perizinan dengan mekanisme fiktif positif ini dilakukan jika suatu permohonan perizinan tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu oleh kementerian atau lembaga terkait, maka dianggap disetujui secara hukum dan langsung diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM.

"Sejak 5 Oktober 2025 kami telah terapkan fiktif positif, yaitu di mana perizinan menyangkut kementerian atau badan lain bisa dikeluarkan kementerian kami sesuai service level agreement (SLA) yang disepakati," ucap Rosan saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

"Jadi tidak ada lagi keterlambatan dari apa yang sudah dijanjikan kepada investor," tegas Rosan.

Mekanisme perizinan berusaha fiktif positif ini didasari dari dasar hukum yang telah terbit, yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Pasal 175 Ayat (7) dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan landasan hukum itu, Rosan mengatakan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menerbitkan sebanyak 132 izin usaha yang dikeluarkan dengan sistem fiktif positif melalui sistem One Single Submission atau OSS.

"Konsekuensi dari integrasi yang kita keluarkan ini beri dampak positif tapi kita harus tingkatkan daya saing kita juga, tidak hanya dari SDA tapi juga teknologi, alat yang terus kita perbaki, dan ke depannya lebih baik dalam memberi pelayanan yang benar dan cepat serta mengikuti perundang-undangan yang ada," tutur Rosan.