Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah pesatnya transformasi digital, konektivitas internet yang stabil dan andal menjadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha. Menjawab kebutuhan tersebut, iForte menghadirkan iForte Sonic, layanan Semi-Dedicated Internet yang dirancang khusus untuk mendukung operasional UMKM, bisnis, sekolah, restoran, hingga SOHO (Small Office Home Office).

Berbeda dengan layanan internet broadband pada umumnya, iForte Sonic menawarkan konektivitas dengan rasio Committed Information Rate (CIR) 1:2. Melalui spesifikasi tersebut, iForte Sonic dirancang untuk membantu menjaga konsistensi performa koneksi, termasuk pada periode penggunaan jaringan yang tinggi, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas operasional bisnis yang membutuhkan akses internet yang lebih stabil.

"Kami memahami bahwa internet saat ini bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, melainkan fondasi penting bagi pertumbuhan bisnis. Melalui iForte Sonic, kami ingin menghadirkan solusi konektivitas yang andal, terjangkau, dan mampu mendukung pelaku usaha untuk terus berkembang di era digital," ujar Ignatius Krishnaya Santoso, Head of Corporate Branding iForte.

Dirancang khusus untuk kebutuhan bisnis yang terus berkembang, iForte Sonic dilengkapi dengan kuota tanpa batas (tanpa FUP) serta kecepatan upload dan download yang simetris. Fitu-fitur tersebut mendukung berbagai aktivitas digital, mulai dari transaksi online, penggunaan aplikasi berbasis cloud, pengelolaan operasional, hingga layanan pelanggan yang membutuhkan konektivitas yang konsisten.

Saat ini, iForte Sonic tersedia dalam beberapa pilihan paket, yaitu Sonic 90 dengan kecepatan hingga 90 Mbps, Sonic 180 dengan kecepatan hingga 180 Mbps, dan Sonic 280 dengan kecepatan hingga 280 Mbps. Beragam pilihan tersebut memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan usahanya.

Mengusung semangat #Let’sGrowWithSonic, iForte Sonic hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan internet, tetapi juga sebagai mitra pertumbuhan bisnis. Dengan konektivitas yang konsisten dan terpercaya, pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan bisnis, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan peluang baru di tengah persaingan yang semakin dinamis.

Kehadiran iForte Sonic merupakan bagian dari komitmen iForte dalam mendukung transformasi digital di Indonesia melalui penyediaan layanan konektivitas yang relevan dengan kebutuhan bisnis masa kini. Dengan akses internet yang sesuai dengan kebutuhan usaha, pelaku bisnis diharapkan dapat mengoptimalkan aktivitas operasional dan memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia di era digital.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat kredit macet pinjaman daring alias pinjol yang diukur dari tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) mencapai 4,62 persen pada April 2026.

Angka tersebut mendekati ambang batas 5 persen yang dianggap masih aman oleh regulator.

Selain risiko gagal bayar tinggi, nilai utang pinjol masyarakat juga tembus Rp102,07 triliun per April 2026. Besarnya utang pinjol warga memunculkan pertanyaan soal kesehatan bagi industri, serta ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan digital.

Sejumlah pengamat menilai angka kredit macet 4,62 persen tak bisa dianggap sepenuhnya aman, terlebih di tengah lonjakan utang pinjol masyarakat yang telah menembus Rp102,07 triliun.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan TWP90 4,62 persen memang masih terkendali secara regulasi, tetapi jaraknya yang sangat tipis dari ambang batas 5 persen perlu dibaca sebagai sinyal peringatan dini.

Menurutnya, kombinasi tingginya pertumbuhan utang pinjol, suku bunga yang masih tinggi, pelemahan rupiah, dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, membuat angka tersebut tidak layak dipandang sebagai kondisi yang sepenuhnya aman.

"Regulator perlu membaca angka itu sebagai alarm dini. Jika kualitas pembiayaan memburuk sedikit saja, industri pinjol dapat masuk zona merah," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/6).

Ia menambahkan angka agregat TWP90 berpotensi menutupi kondisi kelompok peminjam tertentu yang sudah menghadapi tekanan berat, terutama pekerja informal, rumah tangga berpenghasilan rendah, dan pelaku usaha mikro yang memanfaatkan pinjaman jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Syafruddin menilai risiko kenaikan kredit macet tidak hanya berdampak pada industri pinjol, tetapi juga dapat merambat ke konsumsi rumah tangga dan stabilitas sosial.

Ketika gagal bayar meningkat, penyelenggara pinjol cenderung memperketat penyaluran kredit dan memperkuat proses penagihan. Kondisi itu berisiko mendorong sebagian masyarakat mencari pinjaman baru untuk melunasi pinjaman lama.

"Pola ini menciptakan lingkaran utang yang merusak daya beli. Pada tingkat makro, konsumsi rumah tangga dapat melemah karena pendapatan habis untuk cicilan, denda, dan bunga," ujarnya.

Fenomena lonjakan utang pinjol yang telah melampaui Rp102 triliun juga menurutnya menunjukkan dua sisi berbeda. Di satu sisi, masyarakat semakin akrab dengan layanan keuangan digital dan membutuhkan akses kredit yang cepat.

Namun di sisi lain, pertumbuhan yang tinggi juga mengindikasikan banyak rumah tangga menghadapi tekanan likuiditas.

"Fenomena ini memberi sinyal bahwa pendapatan banyak rumah tangga belum cukup kuat menahan tekanan harga dan biaya hidup. Jika konsumsi ditopang oleh utang jangka pendek berbunga mahal, pertumbuhan belanja menjadi rapuh," katanya.

Syafruddin memperkirakan utang pinjol masih berpotensi tumbuh hingga akhir tahun, didorong tingginya kebutuhan uang masyarakat, akses kredit perbankan yang lebih selektif, serta kemudahan pencairan dana melalui platform digital.

Meski demikian, ia mengingatkan kualitas pertumbuhan pinjol akan menjadi faktor yang semakin penting ke depan.

"Pertumbuhan yang sehat harus berasal dari pinjaman produktif dan kemampuan bayar yang jelas, bukan dari konsumsi panik dan gali lubang tutup lubang," katanya.

Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning Budi Rahardjo menilai besarnya utang pinjol menunjukkan masyarakat semakin menyukai akses pembiayaan yang cepat dan mudah.

Menurutnya, pinjol mampu menghilangkan berbagai hambatan mengajukan kredit ke bank dan lembaga konvensional lain, seperti kewajiban menyediakan agunan, dokumen keuangan yang rumit, hingga proses survei.

"Meski biaya pinjol relatif lebih tinggi dibandingkan metode kredit lainnya, kemudahan akses dan effort untuk memperolehnya ternyata sudah mendapatkan tempat di masyarakat," ujar Budi.

Ia mengatakan penggunaan pinjol tidak selalu berkaitan dengan aktivitas ilegal seperti judi online. Dana pinjol digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari modal usaha, kebutuhan rumah tangga, pendidikan, pembelian barang elektronik, hingga kebutuhan darurat.

Namun, Budi mengingatkan masyarakat lebih berhati-hati sebelum mengambil pinjol mengingat bunganya relatif tinggi. Pinjol sebaiknya digunakan untuk tujuan produktif, seperti tambahan modal usaha yang sudah berjalan, bukan buat membiayai gaya hidup konsumtif.

Ia menyarankan porsi cicilan pinjaman konsumtif tidak melebihi 15 persen dari pendapatan bulanan. Sementara untuk pinjaman produktif, total cicilan sebaiknya dibatasi maksimal 35 persen dari pendapatan rutin.

"Disiplin membayar dan menghindari mengambil pinjaman baru sebelum pinjaman lama lunas menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak dalam pola gali lubang tutup lubang," katanya.

Budi juga menilai edukasi mengenai cara berutang yang sehat perlu diperkuat oleh regulator dan lembaga keuangan.

"Pemahaman cara berutang yang baik perlu disosialisasikan sekencang promosi penggunaan pinjol agar tingkat gagal bayar tidak meningkat dan iklim bisnis pinjol tetap sehat," pungkasnya.

Harga TBS kelapa sawit sudah naik, 80-85 persen, mungkin saat ini 90 persen sudah naik. Tetapi yang belum naik, tetap kita telusuri bersama Satgas

Padang, Sumatera Barat (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan sekitar 90 persen perusahaan kelapa sawit telah menaikkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani setelah pemerintah memperkuat pengawasan tata niaga.

“Harga TBS kelapa sawit sudah naik, 80-85 persen, mungkin saat ini 90 persen sudah naik. Tetapi yang belum naik, tetap kita telusuri bersama Satgas,” kata Amran dalam keterangan dikonfirmasi di Padang, Sumbar, Kamis.

Menurut dia, upaya pemerintah melindungi jutaan petani kelapa sawit mulai menunjukkan hasil nyata. Setelah serangkaian intervensi yang dilakukan Kementerian Pertanian didukung Satgas Pangan Polri, harga TBS kelapa sawit di berbagai daerah kini berangsur pulih dan kembali bergerak naik sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Intervensi itu dilakukan melalui rapat koordinasi dipimpin langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono.

Perbaikan harga tersebut terjadi setelah Kementerian Pertanian melakukan sedikitnya tiga kali pertemuan intensif dengan pelaku usaha, asosiasi dan perwakilan petani sawit guna memastikan harga TBS di tingkat petani kembali mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.

Langkah tersebut ditempuh menyusul anjloknya harga TBS beberapa waktu lalu yang dinilai tidak sejalan dengan kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia maupun penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat.

Amran mengatakan mayoritas perusahaan sawit kini telah melakukan penyesuaian harga pembelian TBS dari petani. Berdasarkan laporan harian Kementerian Pertanian, jumlah perusahaan yang belum menaikkan harga terus menurun signifikan.

Menurut dia, perkembangan tersebut menunjukkan langkah cepat pemerintah dalam mengawal harga sawit mulai membuahkan hasil. Sebelumnya, terdapat sekitar 270 perusahaan yang teridentifikasi belum menyesuaikan harga TBS sesuai kondisi pasar. Kini jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 130 perusahaan.

“Kemarin kan 270, sekarang ini tinggal 100 lebih ya, 130-an perusahaan. Jadi tinggal sedikit. Yang belum menaikkan tetap diperiksa. Nah, sinyalnya sudah naik, tapi kita monitor. Bukan saja naik lalu turun kembali, tidak. Kita monitor seluruh Indonesia,” ujarnya.

Mentan menegaskan pemerintah tidak akan berhenti hanya pada pemulihan harga. Pengawasan terus dilakukan agar kenaikan yang sudah dirasakan petani dapat berlangsung berkelanjutan dan tidak kembali mengalami penurunan yang tidak wajar.

Menurut dia, keberpihakan pemerintah terhadap petani merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan terus melakukan pengawalan terhadap tata niaga sawit agar berlangsung lebih sehat, transparan dan berkeadilan.

Langkah pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesejahteraan sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidup pada komoditas strategis tersebut. Pemerintah menilai petani harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat ketika harga CPO dunia meningkat dan pasar menunjukkan tren positif.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan ultimatum kepada ratusan perusahaan sawit yang belum menyesuaikan harga TBS. Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri bahkan melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga masih membeli TBS di bawah harga yang semestinya.

Hasilnya, pemulihan harga kini mulai dirasakan di berbagai sentra sawit nasional. Sejumlah daerah melaporkan harga TBS bergerak naik mendekati bahkan sesuai harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah. Kondisi ini memberikan angin segar bagi petani setelah sempat menghadapi tekanan harga yang cukup tajam.

Amran menegaskan pemerintah akan terus hadir sebagai wasit untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan pelaku usaha.

“Kita ingin ekosistem sawit yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Yang terpenting, petani tidak boleh dirugikan. Karena itu pengawasan akan terus dilakukan sampai harga benar-benar stabil dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh petani sawit Indonesia,” tegas Amran.

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang menyesuaikan harga dan pengawasan yang terus diperketat, pemerintah optimistis pemulihan harga TBS akan semakin merata di seluruh wilayah sentra sawit nasional, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani sebagai dasar kekuatan utama industri sawit Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan sebanyak 119 perlintasan sebidang prioritas telah ditutup, sementara 490 perlintasan liar terus ditangani guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

"Hingga 4 Juni 2026, KAI bersama berbagai pemangku kepentingan telah menutup 119 dari 172 perlintasan sebidang prioritas yang menjadi target penanganan nasional tahun ini," kata Bobby dalam pernyataan diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang menjadi salah satu fokus utama KAI.

Selain itu, KAI juga mempercepat penanganan 490 perlintasan liar serta memulai penguatan fasilitas keselamatan pada 1.148 lokasi aktif yang tersebar di seluruh wilayah operasi.

"Upaya tersebut kami lanjutkan melalui penanganan perlintasan liar dan penguatan fasilitas keselamatan di berbagai wilayah,” ujar Bobby.

Langkah tersebut berangkat dari kebutuhan untuk menekan risiko kecelakaan yang masih terjadi di perlintasan sebidang.

Data KAI menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga 4 Juni 2026 telah terjadi 119 kecelakaan di perlintasan sebidang yang mengakibatkan 97 korban, terdiri atas 43 korban meninggal dunia, 23 korban luka berat, dan 31 korban luka ringan.

Sebanyak 52 persen kejadian terjadi di perlintasan tanpa palang pintu, sementara perilaku menerobos saat kereta api akan melintas masih menjadi penyebab dominan dengan porsi mencapai 87 persen dari seluruh kejadian yang tercatat.

Menurut Bobby sebuah perlintasan sebidang mungkin hanya dilalui dalam beberapa detik. Namun di titik itulah keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan pengguna jalan bertemu dalam ruang yang sama.

Ketika disiplin berlalu lintas melemah atau fasilitas pengamanan belum memadai, risiko kecelakaan dapat muncul dalam waktu yang sangat singkat.

Karena itu, penanganan perlintasan sebidang menjadi salah satu pekerjaan yang terus dipercepat dalam pembangunan transportasi nasional. Upaya ini bertujuan mengurangi titik-titik risiko yang selama bertahun-tahun menjadi penyebab kecelakaan di jalur rel dan jalan raya.

Bobby mengaku pihaknya telah melaporkan upaya peningkatan keselamatan di jalur kereta api kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menambahkan program penutupan perlintasan dilakukan berdasarkan identifikasi dan kajian keselamatan yang komprehensif.

Setiap lokasi dievaluasi berdasarkan tingkat risiko, volume perjalanan kereta api, kondisi lingkungan, serta potensi dampaknya terhadap keselamatan masyarakat.

“Setiap perlintasan yang ditutup telah melalui proses evaluasi dan pertimbangan keselamatan. Fokus utama kami adalah mengurangi titik-titik risiko yang berpotensi menimbulkan kecelakaan," kata Anne.

Program penutupan perlintasan prioritas merupakan bagian dari upaya peningkatan keselamatan pada 1.810 perlintasan tidak terjaga yang tersebar di wilayah operasi KAI. Hingga 4 Juni 2026, sebanyak 119 dari 172 titik prioritas telah berhasil ditutup atau mencapai sekitar 69 persen dari target tahun ini.

Menurut Anne, capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi antara KAI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat kewilayahan, serta masyarakat dalam mendukung peningkatan keselamatan transportasi.

Setiap perlintasan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Karena itu, keselamatan perlintasan memerlukan dukungan infrastruktur, penegakan aturan, serta kepatuhan pengguna jalan agar risiko kecelakaan dapat terus ditekan.

Data KAI menunjukkan sepanjang 2022 hingga 2025 terjadi 1.244 kecelakaan di perlintasan sebidang. Sebanyak 913 kejadian atau 73 persen berlangsung di perlintasan tidak terjaga. Dalam periode yang sama tercatat 1.152 korban jiwa, terdiri atas 437 korban meninggal dunia, 294 korban luka berat, dan 421 korban luka ringan.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pengurangan titik risiko tetap menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan keselamatan transportasi nasional.

Selain penutupan perlintasan, KAI juga terus memperkuat upaya edukasi dan pencegahan. Sepanjang 2022 hingga 2025, KAI telah melaksanakan 6.259 kegiatan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang, menutup 1.024 perlintasan liar dan rawan, memasang 2.646 spanduk peringatan, serta menyelenggarakan 988 kegiatan edukasi di sekolah dan tempat ibadah yang berada di sekitar jalur kereta api.

Upaya tersebut dilakukan bersama pemerintah daerah, dinas perhubungan, aparat kewilayahan, komunitas pecinta kereta api, dan masyarakat setempat.

Ia menegaskan keselamatan merupakan investasi sosial yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Setiap perlintasan berisiko yang berhasil ditangani berarti ada potensi kecelakaan yang dapat dicegah.

"Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan saat melintas di perlintasan sebidang dan menjaga fasilitas keselamatan yang telah dibangun bersama,” tutup Anne.

KAI akan terus mempercepat penyelesaian 53 titik perlintasan prioritas yang masih dalam proses penanganan sehingga target penutupan 172 titik pada tahun 2026 dapat tercapai.

Sejalan dengan itu, penguatan fasilitas keselamatan di berbagai lokasi aktif terus dilaksanakan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sebanyak delapan penyelenggara pinjaman online (pinjol) saat ini berada dalam pengawasan khusus. Mayoritas kasus dipicu persoalan permodalan dan tingginya tingkat kredit bermasalah atau TWP90.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan setiap penyelenggara yang masuk pengawasan khusus terlebih dahulu diminta melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut meliputi pemenuhan kewajiban modal minimum dan perbaikan kualitas pembiayaan sebelum OJK mengambil tindakan lanjutan, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha.

“Setiap penyelenggara yang berada dalam pengawasan khusus akan diarahkan melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Agusman dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Secara industri, OJK mencatat masih terdapat 14 dari 94 penyelenggara pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar.

Menurut Agusman, kemampuan perusahaan dalam memenuhi ketentuan modal minimum dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kinerja usaha, prospek bisnis, strategi penambahan modal, masuknya investor baru, hingga aksi korporasi seperti merger.

Ia menambahkan, tata kelola perusahaan dan model bisnis yang sehat menjadi faktor penting dalam menarik minat investor untuk memperkuat permodalan.

Karena itu, OJK mendorong seluruh penyelenggara pinjol untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi guna meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat pelindungan konsumen.

Dari sisi kualitas pembiayaan, OJK mencatat terdapat 19 penyelenggara pinjol yang memiliki tingkat kredit bermasalah atau TWP90 di atas 5 persen per April 2026.

Agusman menjelaskan perubahan jumlah penyelenggara dengan TWP90 tinggi dipengaruhi kualitas pembiayaan dan kemampuan bayar peminjam (borrower).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat utang masyarakat Indonesia di layanan pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp102,07 triliun per April 2026.

Nilai tersebut tumbuh 26,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pertumbuhan pembiayaan pinjol masih berlanjut hingga April tahun ini.

"Sementara itu pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada April 2026 tumbuh 26,11 persen year on year dengan nominal sebesar Rp102,07 triliun rupiah," kata Agusman dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Meski terus bertumbuh, tingkat risiko kredit macet industri pinjol secara agregat masih tercatat di level 4,62 persen. Angka tersebut tercermin dari tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90.

Selain pinjol, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan atau multifinance mencapai Rp514,65 triliun pada April 2026.

Nilai tersebut tumbuh 2,08 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu terutama ditopang peningkatan pembiayaan modal kerja yang naik 10,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi kualitas pembiayaan, profil risiko industri multifinance dinilai masih terjaga. Rasio non-performing financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,89 persen dan NPF net sebesar 0,78 persen.

Sementara itu, gearing ratio atau rasio utang terhadap modal berada di level 2,14 kali, masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan sebesar 10 kali.

Di sisi lain, pembiayaan modal ventura mengalami kontraksi 0,87 persen secara tahunan menjadi Rp16,35 triliun pada April 2026.

OJK juga mencatat industri pergadaian membukukan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor pembiayaan lainnya. Penyaluran pembiayaan pergadaian mencapai Rp157,20 triliun pada April 2026 atau meningkat 56,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebagian besar pembiayaan tersebut berasal dari produk gadai yang nilainya mencapai Rp132,29 triliun atau setara 84,15 persen dari total pembiayaan industri pergadaian.

Di tengah pertumbuhan industri, OJK masih menemukan sejumlah pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan modal minimum. Agusman mengungkapkan terdapat delapan dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban modal inti minimum sebesar Rp100 miliar.

Selain itu, terdapat 14 dari 94 penyelenggara pinjol yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar.

Menurut Agusman, seluruh perusahaan tersebut telah menyampaikan rencana aksi kepada OJK untuk memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

"Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan atau merger," ujarnya.

Sepanjang Mei 2026, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku industri sektor pembiayaan, modal ventura, dan pinjol.

Sanksi diberikan kepada 49 perusahaan pembiayaan, 18 perusahaan modal ventura, dan 19 penyelenggara pinjol atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku maupun hasil pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan.

Di sisi pengembangan industri, OJK telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan buy now pay later (BNPL) bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagai aturan pelaksana dari POJK Nomor 32 Tahun 2025.

Selain itu, OJK juga tengah menyusun aturan baru mengenai Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP). Regulasi tersebut akan mengatur antara lain ruang lingkup pengawasan OJK, penilaian tingkat kesehatan perusahaan, hingga uji kemampuan dan kepatutan bagi calon direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.

[Gambas:Youtube]

Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah mulai menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah kenaikan harga energi global dan pelemahan rupiah, masyarakat diminta tak boros menggunakan energi agar subsidi tidak semakin membengkak.

Pakar Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), saat ini menjadi komoditas yang mahal.

Menurut dia, perang Iran dan penutupan Selat Hormuz telah mengganggu distribusi energi dunia.

"Perang di Iran dan penutupan Selat Hormuz membuat seperempat pasokan minyak dunia dan seperlima pasokan gas dunia tidak bisa lewat. Jadi ini cukup serius," kata Fabby kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/5).

Ia menjelaskan semua negara termasuk Indonesia saat ini menghadapi tekanan berlapis mulai dari kenaikan harga minyak dunia, pelemahan kurs, hingga konsumsi energi.

Khusus untuk Indonesia, konsumsi energi jadi perhatian karena ada BBM yang disubsidi yakni pertalite dan solar. Pemerintah harus menggunakan APBN sebagai penahan gejolak atau shock absorber agar masyarakat tidak langsung terdampak lonjakan harga energi.

"Yang dilakukan pemerintah sekarang menggunakan APBN sebagai shock absorber supaya masyarakat tidak menghadapi lonjakan harga yang bisa berdampak pada inflasi dan daya beli," ujarnya.

Fabby menuturkan harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) saat ini sudah jauh melampaui asumsi dasar APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Ia menyebut rata-rata ICP kini sekitar US$100 per barel sejak konflik Timur Tengah memanas.

Akibatnya anggaran untuk subsidi BBM melonjak tajam. Berdasarkan hitungan Kementerian ESDM, subsidi dan kompensasi energi bisa mencapai Rp380 triliun apabila ICP bertahan di level US$100 per barel hingga akhir tahun dan nilai tukar rupiah rata-rata berada di Rp16.900 per dolar AS.

"Kalau subsidi dan kompensasi meningkat, ada kekhawatiran defisit APBN akan melebar," katanya.

Ia mengingatkan lonjakan subsidi energi juga dapat memangkas ruang fiskal pemerintah untuk belanja lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, hingga transisi energi.

"Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, transisi energi itu bisa berkurang kalau subsidi terus naik," ujarnya.

Fabby menegaskan penghematan energi penting bukan hanya untuk menjaga APBN, tetapi juga membantu kelompok masyarakat rentan tetap terlindungi di tengah gejolak ekonomi global.

"Kalau kita tidak boros energi, subsidi bisa lebih terjaga dan APBN tidak jebol," tegasnya.

Selain itu, Fabby menilai konsumsi energi yang tidak terkendali juga dapat melemahkan ketahanan energi nasional. Pasalnya, Indonesia masih bergantung pada impor BBM dan LPG sehingga pelemahan rupiah otomatis membuat biaya impor energi semakin mahal.

"Kalau kita tidak berhemat, ketahanan energi kita melemah karena sumber BBM dan LPG kita masih impor," katanya.

Fabby mengkritik kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak pendek yang sebenarnya masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki.

"Sedikit-sedikit naik motor atau naik mobil hanya untuk jarak pendek. Ini konsumsi bahan bakarnya jadi tambah banyak," ujarnya.

Sebelumnya pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta juga warga untuk menggunakan kendaraan umum ketimbang kendaraan pribadi.

"Mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,"kata Airlangga.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai konsumsi energi masyarakat memang mengikuti kebutuhan masing-masing.

Namun, ia mengatakan masyarakat tetap dapat menekan konsumsi energi melalui pilihan moda transportasi dan sumber energi yang lebih efisien.

"Misalnya memakai transportasi publik lebih hemat dibandingkan transportasi pribadi," kata Esther.

Ia juga menilai penggunaan kendaraan listrik dapat menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi BBM berbasis fosil.

Karena itu, Esther mendorong perluasan dukungan terhadap energi terbarukan dan infrastruktur kendaraan listrik.

"Pemerintah bisa membantu menyediakan insentif bagi investor yang mau generate energi terbarukan supaya lebih banyak penyediaannya," katanya.

Selain itu, ia menilai pemerintah perlu memperbanyak fasilitas stasiun pengisian daya kendaraan listrik agar masyarakat semakin mudah beralih ke energi yang lebih hemat.

"Contohnya menyediakan stasiun charging area lebih banyak untuk mobil atau motor listrik," ujar Esther.

Sejumlah kebiasaan dinilai bisa membuat boros BBM. Bukan hanya hanya seringnya penggunaan kendaraan, namun perilaku berkendara juga bisa membuat boros BBM.

1. Mengemudi terlalu kencang atau pelan

Putaran mesin tinggi membuat boros bensin. Saat mobil melaju lebih kencang, mesin akan semakin berusaha membelah udara dan membuat sistem aerodinamika lebih tertekan.

Secara garis besar hal itu berarti butuh lebih banyak tenaga mesin, yang artinya membakar lebih banyak BBM, untuk membuat mobil tetap melaju mengatasi hambatan udara yang mendorongnya ke belakang.

Mengemudi terlalu pelan juga menyebabkan bensin terpakai lebih banyak. Saat kendaraan bergerak lebih lambat, transmisi otomatis cenderung turun ke gigi lebih rendah.

Hal itu menyebabkan mesin dengan sendirinya membakar bahan bakar lebih banyak dari yang seharusnya.

2. Servis rutin

Merawat mesin motor secara berkala dan rutin bisa membuat mesin tak boros mengonsumsi BBM. Sebab jika mesin terawat dengan baik, pemakaian bensin juga jadi irit seperti menjaga kebersihan filter udara, ganti oli sesuai waktu dan selalu mengecek busi dan dan seputar pengapian.

3. Tarik gas terlalu cepatMenginjak gas secara tiba-tiba atau terlalu cepat juga bisa menjadi penyebab bensin boros.

Ketika menginjak gas secara tiba-tiba, silinder di mesin akan dibanjiri bahan bakar dan membakarnya lebih banyak dari yang dibutuhkan.

Ini jadi penyebab banyak kendaraan terbaru yang dilengkapi fitur cruise control supaya bisa mengatur putaran mesin tetap stabil dan hemat BBM.

4. Sering ngerem

Menginjak rem berarti kehilangan kecepatan yang juga berarti membuang tenaga mesin. Sebagai contoh, ketika kendaraan melaju lebih cepat dari seharusnya, berarti mesin akan kehilangan lebih banyak tenaga ketika mengerem kendaraan.

Pola berkendara seperti ini, gas dalam lalu rem mendadak, membuat siklus penggunaan bahan bakar menjadi tidak efisien. Mesin dipaksa bekerja lebih keras berulang kali, yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi BBM secara signifikan.

5. Salah BBM

Menggunakan bahan bakar yang tidak tepat bisa menjadi penyebab BBM cepat boros. Misalnya kendaraan dengan spesifikasi oktan 95 tapi menggunakan bensin Ron 90.

Penggunaan bahan bakar tidak sesuai rasio kompresi bisa menyebabkan pembakaran tidak sempurna.

6. Ban kurang angin

Ban yang kurang angin juga menjadi salah satu penyebab utama konsumsi BBM membengkak.

Tekanan ban di bawah rekomendasi pabrikan meningkatkan hambatan gulir (rolling resistance), sehingga mesin harus bekerja lebih keras untuk menjaga laju kendaraan.

Karena itu, menjaga tekanan ban sesuai standar menjadi langkah sederhana namun efektif untuk menekan konsumsi BBM.

7. Beban terlalu berat

Kebiasaan lain yang bisa bikin boros BBM adalah membawa banyak barang di kabin secara berlebihan yang berarti mobil butuh banyak tenaga untuk bergerak.

Berlebihan barang bisa jadi banyak hal, misal mengangkut lebih banyak penumpang dari seharusnya, membawa muatan di roof rack atau sekadar malas menurunkan barang sehari-hari yang sebenarnya tidak terpakai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Volvo Cars resmi menghadirkan SUV listrik premium Volvo EX90 di Indonesia. Kehadiran model flagship, yang dibanderol Rp2,55 miliar on the road Jakarta, menjadi langkah baru Volvo dalam memperkuat pasar kendaraan listrik premium di Tanah Air.

Volvo Cars Indonesia menjadikan EX90 sebagai ujung tombak di segmen premium electric vehicle (EV). SUV listrik tujuh penumpang itu menyasar konsumen kelas atas yang menginginkan kendaraan ramah lingkungan dengan kenyamanan, performa, dan teknologi keselamatan tingkat tinggi.

Corporate Planning Assistant Manager Volvo Cars Indonesia Ilham Suryo Aldianto mengatakan peluncuran EX90 menjadi bagian dari perjalanan elektrifikasi Volvo di Indonesia. Setelah beberapa tahun memperkenalkan teknologi mild hybrid, Volvo kini mulai fokus menghadirkan battery electric vehicle (BEV) murni.

“Melalui EX90, Volvo Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang paling aman, paling cerdas, dan berkelanjutan di masa depan,” ujar Ilham saat peluncuran di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Volvo EX90 didatangkan secara completely built up (CBU) dari Malaysia dan dibangun menggunakan platform khusus kendaraan listrik generasi terbaru Volvo. Desainnya mengusung filosofi Skandinavia dengan garis bodi minimalis dan detail elegan seperti handle pintu flush, spion frameless, serta lampu LED khas Volvo.

Pada bagian interior, EX90 menawarkan konfigurasi tiga baris kursi untuk enam hingga tujuh penumpang. Kabinnya menggunakan material ramah lingkungan berbahan wol dan Nordico, dipadukan layar sentuh vertikal 14,5 inci dengan Google built-in, instrument cluster digital 9 inci, panoramic glass roof, ambient lighting, serta sistem audio premium Bowers & Wilkins dengan dukungan Dolby Atmos.

Dari sisi performa, EX90 dibekali baterai 111 kWh dengan jarak tempuh hingga 600 kilometer dalam sekali pengisian daya. Varian Twin Motor Performance menghasilkan tenaga 510 hp dan mampu berakselerasi dari 0-100 kilometer per jam dalam waktu 4,9 detik. Volvo juga menyematkan fitur pengisian cepat hingga 250 kW untuk menunjang mobilitas pengguna.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatoutstandingpembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol di industri multifinance per Maret 2026 ini mencapai Rp101,03 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu tumbuh 26,25%.

Jika dibandingkan secara bulanan ataumonth-to-month(MtM),outstandingpembiayaan naik sebesar 0,34% dari Rp100,69 triliun. Sementara itu,tingkat wanprestasi 90 hari(TWP90) secara agregat berada di posisi 4,52%.

Lebih lanjut, terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban ekuitas minimum saat ini, Agusman memaparkan bahwa terdapat 8 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar. Selain itu, 11 dari 94 penyelenggara pindar juga belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

“Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum antara lain melalui penambahan modal istor oleh pemegang saham existing mencariinvestor strategistdan atau merger,” jelas Agusman dalam konferensi pers daring RDKB OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dia juga menambahkan dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama April 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 66 perusahaan pembiayaan, 11 perusahaan modal ventura, dan 15 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Lebih lanjut,Agusman menyampaikan bahwa pada tanggal 2 April 2026, OJK juga telah menegakkan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran kepada akuntan publik Danang Rahmat Surono terkait audit laporan keuangan tahunan audited atau LKTA tahun 2024 PT. Dana Syariah Indonesia. Sanksi ini diberikan karena belum menerapkan 12 standar audit secara memadai sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf C POJK nomor 9 tahun 2023.

Meski mencatatkan pertumbuhan, risiko kredit di industri pindar diprediksi menghadapi tantangan besar pada tahun ini. Hal ini tercermin dari rasio TWP90 yang melonjak sehingga berpotensi mendorong risiko gagal bayar ke depan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, TWP90 naik karena beban bunga tinggi dan tekanan mental peminjam (borrower), terutama di sektor konsumtif yang masih dominan.

“Kualitas penyaluran jelek karena UMKM rentan dan persaingan antar-platform makin brutal dengan pinjamanonline[pinjol] ilegal yang tidak terbendung,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

Dengan itu, dia menekankan otoritas memiliki tugas atau PR untuk menangani akar masalah seperti data borrower yang buruk. Baginya, jika ini tidak diatasi dengan segera, maka industri bisa kolaps karena kasus gagal bayar menyeruak.

Oleh karena itu, dia mengingatkan para penyelenggara pindar harus fokus dan secara ketat melakukan penilaian kredit, memprioritaskan sektor produktif seperti UMKM, dan memitigasi risiko dengan asuransi serta monitoring dinamis.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani (AGN) menyampaikan bahwa peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5/2026) mendatang akan dihadiri sekitar 400.000 orang.

Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri giat tersebut seperti tahun sebelumnya. Dia juga menyebut hampir seluruh konfederasi buruh di Tanah Air akan mengerahkan massa.

“Akan dihadiri oleh 211.000 buruh dan juga akan dihadiri oleh elemen-elemen masyarakat lainnya. Jadi, perkiraan massa akan mencapai 400.000 buruh, seluruh massa akan berkumpul jam 7 pagi di Silang Monas, Jakarta,” kata Andi dalam konferensi pers Perayaan May Day 2026 bersama sejumlah konfederasi buruh di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, adanya perbedaan lokasi peringatan May Day oleh sebagian kelompok buruh tidak mengurangi substansi persatuan gerakan pekerja.

“Kalaupun ada kawan-kawan yang melaksanakan kegiatan lain di luar Monas, kami tetap menghormati dan menghargai sikap tersebut. Tetapi tentu tidak mengurangi hakikat persatuan dan kesatuan buruh,” ujarnya.

Andi lantas menyebut bahwa rangkaian acara peringatan Hari Buruh di Monas akan diawali dengan sambutan pimpinan sejumlah konfederasi buruh, sebelum Presiden menyampaikan pidato kenegaraan yang memuat agenda kebijakan ketenagakerjaan ke depan.

Terkait tuntutan pada tahun ini, pihaknya menyebut akan mendorong agar pemerintah meratifikasi sejumlah konvensi internasional. Salah satunya adalah Konvensi ILO 190 terkait penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, serta Konvensi 188 yang mengatur pekerjaan di sektor perikanan.

Menurut Andi Gani, ratifikasi konvensi pekerjaan di laut sektor perikanan berpotensi direalisasikan dalam waktu dekat oleh pemerintah Indonesia.

Buruh juga mendorong perwujudan regulasi bagi pengemudi ojek online (ojol) serta percepatan penyusunan undang-undang (UU) ketenagakerjaan baru, yang memiliki batas akhir pengesahan pada Oktober 2026 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menjelaskan bahwa buruh dan kalangan pengusaha turut membahas pasal-pasal yang dinilai belum optimal. Hasil pembahasan akan disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan.

“Kita akan kebut seluruh masukan dari konfederasi buruh bersama-sama pengusaha duduk bersama, mana pasal yang kurang mana pasal yang tidak ini kita akan sampaikan ke DPR, jadi kita akan kerja keras,” jelas Andi Gani.

Bisnis.com, SURABAYA – Kedaulatan mata uang rupiah di segenap wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) dihadapkan pada banyak hambatan. Maraknya penggunaan mata uang asing hingga terbatasnya penyediaan mata uang kartal layak edar menjadi persoalan serius yang harus dituntaskan negara.

Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut kembali menggelar program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026. Program tersebut bukan sekadar bertujuan untuk mendistribusikan uang, tetapi juga merupakan langkah dalam mempertahankan kedaulatan negara dari segi perekonomian.

Peluncuran (kick-off) ekspedisi ERB 2026 secara resmi ditandai dengan pelepasan Kapal Republik Indonesia (KRI) Makassar-590 di Koarmadal ll, Surabaya. Armada tersebut akan menjadi tulang punggung bank sentral dalam mendistribusikan Rupiah ke banyak daerah yang tidak mudah untuk dijangkau karena faktor geografis.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengakui bahwa mata uang asing kerap ditemukan pihaknya digunakan sebagai alat pembayaran maupun alat tukar di sejumlah wilayah 3T di penjuru Tanah Air. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa kedudukan rupiah sebagai simbol negara dijaga eksistensinya.

"Di sejumlah wilayah perbatasan, kerap ditemukan mata uang asing selain rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran. Tentu saja, hal itu bukan hanya sebatas persoalan ekonomi semata, tetapi juga berpotensi mengganggu kedaulatan mata uang nasional," beber Ricky, Jumat (24/4/2026).

Ia menyebut Bank Indonesia menghadapi banyak ujian dalam usaha untuk menyamaratakan distribusi rupiah di seluruh penjuru negeri dengan belasan ribu pulau yang tergabung dalam NKRI.

Ribuan pulau yang tersebar, khususnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang masih terkendala dari segi aksesibilitas, menjadi celah bagi peredaran mata uang asing yang dapat mengganggu eksistensi rupiah.

"Kami menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan, antara lain kondisi geografis negara kita yang terdiri atas ribuan pulau dan keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan seluruh wilayah tidak dapat dijangkau secara optimal, terkhususnya wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan 11 negara tetangga," ungkapnya.

Dalam program ini, Ricky menyebut sinergitas antara BI dengan TNI AL menjadi faktor krusial dalam menjaga kedaulatan rupiah. TNI AL menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan laut, sedangkan BI memastikan kedaulatan rupiah tetap terjaga di wilayah 3T sekalipun.

"Rupiah wajib dijaga, dihormati, dirawat, dan dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. BI dan TNI AL adalah saudara dengan garis tangan yang sama, yakni menjaga kedaulatan bangsa," tegasnya.

Sejak 2012 hingga 2025, ERB telah berhasil menjangkau 565 pulau melalui 110 kegiatan kas keliling. Pada tahun lalu, sebanyak 18 helatan ERB berhasil menjangkau 91 pulau, dengan total nilai penukaran uang mencapai Rp154,4 miliar.

Pada tahun 2026 ini, ekspedisi ERB akan diperluas baik dari jangkauan wilayah maupun dari program kegiatan. Frekuensi kegiatan ditingkatkan menjadi 19 provinsi dengan target 97 pulau 3T. Bahkan, terdapat empat provinsi yang akan menjalankan ekspedisi secara mandiri yang akan menjangkau sebanyak 18 pulau 3T.

Terkhusus di wilayah Provinsi Jawa Timur, ERB akan berlangsung pada 23-29 April 2026, dengan sasaran Bawean, Sapeken, Masalembu, Kangean, dan Sakala. Selain penukaran uang, terdapat kegiatan lainnya seperti edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga program bela negara oleh TNI AL.

"Bank Indonesia akan terus memperluas jangkauan pelayanan kas dan memperkuat literasi masyarakat tentang Rupiah hingga ke pelosok negeri melalui sinergi yang inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh mitra strategis," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah pertumbuhan pesat kredit pinjaman online alias pinjol, risiko gagal bayar mulai menjadi sorotan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatoutstandingpembiayaan pinjaman daring (pindar) per Februari 2026 mencapai Rp100,69 triliun atau tumbuh 25,75% (year on year/YoY). Namun, di sisi lain tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 industri mencapai 4,54%.

Menilik data periode Januari 2025 hingga Februari 2026, TWP90 sebesar 4,54% tercatat sebagai level tertinggi dalam setahun terakhir. Kenaikan ini mulai terlihat signifikan sejak November 2025 ketika TWP90 melonjak jadi 4,33% dari posisi Oktober 2025 yang masih berada di level 2,76%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menilai peningkatan pembiayaan bermasalah di industri pindar antara lain dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan bayar sebagian peminjam dana (borrower).

“Untuk menekan risiko tersebut, penyelenggara pindar didorong memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, termasuk peningkatan kualitas e KYC dancredit scoringagar penyaluran pembiayaan lebih selektif danprudentserta menjaga pelindungan konsumen,” katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK Maret 2026, Rabu (8/4/2026).

Adapun, per Februari 2026 terdapat 18 penyelenggaraan pindar dengan yang TWP90 di atas 5%. OJK, kata Agusman, telah mengenakan sanksi sesuai ketentuan dan meminta mereka untuk melakukan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pembiayaan.

Dia meneruskan, dari 18 penyelenggara pindar itu, didominasi oleh sektor produktif yang mencerminkan karakteristik usaha, khususnya UMKM yang antara lain bergantung pada arus kas dan kondisi pasar.

“Sehingga bukan semata-mata disebabkan keterbatasan data, mengingat penyelenggara telah memanfaatkan berbagai sumber data seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan [SLIK] danFintech Data Center[FDC],” jelasnya.

Di lain sisi, Agusman turut menyampaikan hingga kini masih ada 10 penyelenggara pindar yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Seluruh penyelenggara tersebut telah menyampaikanaction plankepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan ekuitas minimum.

“Antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/ataumerger,” ucapnya.

Ke depan, OJK mendorong agar penyelenggara pindar bisa menguatkan e-KYC, peningkatan kualitascredit scoring, dan penguatan permodalan. Hal ini supaya menjaga industri tetap sehat dan profil risiko terjaga serta pelindungan konsumen dapat dilakukan dengan baik.

Demand Tinggi, Risiko Mengintai

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi menilaioutstandingpembiayaan yang tumbuh mencapai 25,75% (YoY) menunjukkan demand dan penetrasi yang kuat. Namun, TWP90 di level 4,54% menandakan kualitas mulai tertekan.

Menurutnya, fase tersebut perlu diwaspadai karena saat ekspansi agresif membuat volume naik lebih cepat daripada pematangan manajemen risiko. Sebab itu, keseimbangan harus dijaga dengan pertumbuhan yang berkualitas, bukan sekadar cepat.

“Monitoringportofolio yang ketat agar tidak melewati ambang 5%, sebab meski secara rata-rata pasti banyak yang sudah di atas 5% dan tembus secara rata-rata ke 5% hanya menunggu waktu saja,” katanya kepadaBisnis, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan, beberapa faktor yang menyebabkan TWP90 melonjak signifikan tidak lepas dari ekspansi ke segmen borrower baru yang lebih berisiko, pelonggaran seleksi saat mengejar pertumbuhan, tekanan daya beli atau likuiditas nasabah, serta modelscoringyang belum sepenuhnya menangkap perubahan perilaku pasca-siklus ekonomi.

Selain itu, lanjutnya, kompetisi industri bisa mendorongunderpricingrisiko dan overlap pinjaman (multi-platformborrowing). Heru turut menyoroti bahwa pengawasan OJK kurang ketat dan kurang tegas terhadap pelanggaran, termasuk penggunaancredit scoringyang tidak maksimal karena ternyata semua bisa dikasih pinjaman tanpa perlu dilihat risiko apakah bisa kembalikan pinjaman atau tidak.

“Sebab itu, perusahaan perlu memperkuatcredit scoringberbasis data alternatif danbehavioral, memperketat limit awal, sertadynamic pricingsesuai risiko.Monitoring real-timedanearly warning systempenting untuk penagihan dini. Diversifikasi portofolio, pembatasan eksposur pada segmen berisiko tinggi, serta peningkatan kualitascollectionjuga krusial,” bebernya.

Lebih lanjut, Heru berpendapat dengan TWP90 yang mendekati batas 5% maka pertumbuhan industri pindar kemungkinan lebih moderat dan selektif. Jadi, industri tetap ekspansif, tetapi dengan mitigasi risiko yang lebih kuat seperti peningkatangovernance, kolaborasi data, dan pengawasan regulator.

“Jika disiplin dijaga, pertumbuhan tetap berlanjut tanpa melampauithresholdrisiko. Namun, saya termasuk yang pesimis dan angka 5% pasti terlampaui minimal bulan Juni mendatang,” tegasnya.

Sependapat, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpandangan ketika penyaluran pindar meningkat tajam, maka potensi gagal bayar juga meningkat.

“Ketika penyaluran jor-joran, dengan sistem yang ada harusnya bisa diminimalisasi. Namun, yang terjadi kadang sistemcredit scoring-nya tidak membaca kemampuan bayar yang valid. Akibatnya, ada penurunan kualitas dari penyaluran pembiayaan,” katanya kepadaBisnis, Rabu (8/4/2026).

Dirinya melihat bahwa kualitas penyaluran ke sektor produktif lebih buruk. Hal ini tidak lepas dari kondisi ekonomi yang lesu sehingga membuat permintaan (demand) barang menjadi kurang. Jika terus terjadi seperti ini, TWP90 dinilai bisa melewati angka 5%.

Sebab demikian, Huda merasa penyelenggara pindar perlu mengerem penyalurannya untuk sementara waktu. Terlebih, saat ini industri juga sedang terkena isu KPPU yang bisa membuat TWP90 meningkat pada Maret atau April 2026.

“Jika tidak direm, bisa membuatlenderkabur karena masalah kepercayaan ke platform pindar dalam hal mengurus kualitas penyaluran kredit. Jika pun ingin di-pushuntuk terus tumbuh di atas 20%, perlu ada pembenahan dalamcredit scoring,” tegasnya.

Credit Scoring Kunci Utama Jaga Kualitas Portofolio

Adapun, PT Amartha Mikro Fintek menegaskan bahwa pihaknya senantiasa menjaga kualitas pembiayaan kepada UMKM ultra-mikro yang dilayaninya melalui penerapan sistemcredit scoringberbasisartificial intelligence(AI).

“Yang dikembangkan berdasarkan pengalaman kami dalam menjalankan layanan ini di lebih dari 50.000 desa di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan,” tutur VP Public Relations Amartha Harumi Supit kepadaBisnis, Rabu (8/4/2026).

Harumi menjelaskan sistem tersebut dirancang sesuai dengan karakteristik dan perilaku pelaku usaha ultra-mikro di pedesaan, khususnya ibu-ibu pelaku usaha mikro yang masih menghadapi keterbatasan akses pendanaan.

“Sistemcredit scoringAmartha menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kualitas portofolio yang hingga saat ini tetap terjaga,” tegasnya.

Adapun,credit scoringyang dimaksudnya tersebut sudah didukung oleh penerapan mekanisme manajemen risiko serta pengendalian internal berlapis yang dikembangkan dengan mengacu pada standar perbankan.