Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Bali mencapai 3,27% (yoy) atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,71 pada Juni 2025 menjadi 113,30 pada Juni 2026.

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan inflasi tahunan (yoy) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh meningkatnya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 4,03%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,28% kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,43%.

Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,40%, kelompok kesehatan sebesar 1,54%, kelompok transportasi sebesar 5,87%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,56%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,43%, kelompok pendidikan sebesar 3,09%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,97%.

Pada Juni 2026, seluruh kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,28%, kelompok pakaiandan alas kaki sebesar 0,06%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,33%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06%, kelompok kesehatan sebesar 0,04%, kelompok transportasi sebesar 0,63%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01%, kelompok pendidikan sebesar 0,21%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,29%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,28%.

"Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi padaJuni 2026 antara lain bensin, bawang merah, cabai rawit, beras, emas perhiasan, minyak goreng, sigaret putih mesin (SPM), pemeliharaan, biaya Sekolah Menengah Atas (SMA), sewa rumah, angkutan udara, cabai merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, kue basah, tarif air minum PAM, pepes, tarif parkir, dan nasi dengan lauk." Jelas Hendrayana, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain tomat, sawi hijau, daging babi, buncis, kacang panjang, sabun cair/cuci piring, ketimun, pembalut wanita, sabun detergen bubuk, buku tulis bergaris, bawang bombay, kelapa, labu siam/jipang, celana pendek pria, sandal karet wanita, pakcoy/pokcoy/bokcoy, dan ayam hidup.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi (mtm) pada Juni 2026 antara lain bensin, bawang merah, bawang putih, canang sari, wortel, buncis, daging babi, beras, pisang, minyak goreng, kangkung, Sigaret Putih Mesin (SPM), sewa rumah, mie kering instan, tongkol diawetkan, dan telepon seluler.

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain daging ayam ras, sawi hijau, cabai rawit, angkutan udara, telur ayam ras, sandal karet wanita, pasta gigi, jagung manis, nangka muda, dan ayam hidup.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) membidik segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penetrasi ekosistem digital.

Business Regulatory and Digital Asset Partnership Division Head NOBU Herdiani Sunarto menilai penggunaan pembayaran non tunai dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus mendukung penguatan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif.

Dia melanjutkan bahwa upaya percepatan digitalisasi transaksi di pasar rakyat sudah mulai direalisasikan di sejumlah pasar, salah satunya di Pasar Sukawati, Bali.

“Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan sistem pembayaran digital di kalangan pelaku usaha mikro dan pedagang pasar tradisional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Lebih jauh, strategi tersebut dilakukan perseroan dengan menyediakan perangkat Soundbox QRING atau QRIS Berdering secara cuma-cuma bagi para pedagang. Perangkat ini memungkinkan pedagang memperoleh notifikasi suara secara langsung setiap kali menerima pembayaran melalui QRIS.

Selain penyediaan perangkat, NOBU juga menerapkan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0% selama periode program berlangsung. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempermudah pedagang menerima pembayaran digital tanpa dikenakan biaya transaksi.

“Kami mendorong digitalisasi transaksi di pasar rakyat terus didorong melalui kolaborasi antara sektor perbankan, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia,” tuturnya.

Menurut Herdiani, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro di tengah berkembangnya ekonomi digital.

“Ke depan, kami akan melanjutkan dukungannya terhadap berbagai program digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan akses layanan keuangan melalui pengembangan solusi pembayaran digital serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya.

Adapun, bank yang sebagian kepemilikannya berada di tangan Hanwha Life Insurance Co., Ltd. tersebut membukukan laba sebesar Rp153,95 miliar pada kuartal I/2026, meningkat 39,82% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari raihan Rp110,10 miliar pada kuartal I/2025.

Bisnis.com, DENPASAR — Pelaku pariwisata di Bali mengeluhkan rumitnya pengurusan izin usaha akomodasi akibat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Provinsi Bali Perry Markus menjelaskan pengurusan izin hotel sangat rumit dan mahal.

Kerumitan tersebut terjadi karena pelaku usaha tidak cukup mengurus perizinan di satu birokrasi, melainkan harus mengurus izin ke pemerintah pusat sekaligus memenuhi berbagai ketentuan pemerintah daerah.

Pertama, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar sesuai KBLI Perhotelan melalui OSS yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Selanjutnya, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, pelaku usaha harus mengurus Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), AMDAL/UKL-UPL, dan izin lain yang menjadi kewenangan provinsi.

Kemudian, di pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha juga harus mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), hingga izin lingkungan.

Rumit dan mahalnya proses perizinan membuat pelaku pariwisata enggan mengurus izin karena proses tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri dan harus menggunakan jasa konsultan dengan biaya yang tidak murah. PHRI menyebut kondisi tersebut terutama memberatkan pemilik hotel lokal yang memiliki keterbatasan modal, terlebih sebagian hotel kecil masih belum pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-19.

"Selain rumit, pengurusan izin juga mahal. Mengurus PBG dan SLF saja butuh dana miliaran, jadi orang tidak mau mengurus izin," jelas Perry, dikutip Rabu (1/7/2026).

PHRI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi perizinan hotel melalui integrasi sistem OSS dengan Amdalnet dan sistem perizinan di daerah.

Selain itu, organisasi tersebut juga meminta adanya kepastian waktu dan biaya perizinan yang terjangkau bagi seluruh pelaku usaha, serta pengawasan yang adil bagi semua pihak. Perry menambahkan kemudahan perizinan juga sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan.

"Kemudahan perizinan yang pasti, cepat, dan transparan akan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing pariwisata Bali," jelas Perry.

PHRI juga meminta pemerintah melakukan penataan dan pengendalian pembangunan akomodasi melalui penerapan carrying capacity dan zonasi pariwisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan pasar dan persaingan usaha yang sehat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan model perencanaan tata ruang laut (MSP) berbasis masyarakat adat di Desa Intaran, Denpasar, Bali, sebagai upaya memperkuat pengelolaan kawasan pesisir sekaligus menjaga nilai budaya masyarakat setempat.

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Permana Yudiarso mengatakan pengembangan model tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, pengelola kawasan, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Pengembangan model MSP ini akan memperkuat peran masyarakat adat sebagai penggerak utama pengelolaan kawasan pesisir dan laut, yang didukung oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya," kata Permana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Menurut Permana, model tata ruang laut tersebut dirancang agar masyarakat adat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir.

Keterlibatan masyarakat adat mencakup pengelolaan usaha milik desa adat di sektor riil, jasa, dan layanan umum, termasuk pengelolaan kawasan pesisir untuk kegiatan wisata selam, snorkeling, hingga memancing.

Ia menegaskan pengembangan tata ruang laut berbasis masyarakat adat tetap didukung data dan kajian teknis sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.

Menurut dia, kawasan pesisir Desa Adat Intaran memiliki keterkaitan yang kuat antara aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan sehingga memerlukan pengelolaan yang terpadu.

Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan ruang laut diharapkan dapat berjalan selaras dengan perlindungan ekosistem pesisir, penguatan ekonomi masyarakat, keberlanjutan sektor pariwisata, serta pelestarian nilai budaya Bali.

Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali I Made Supartha mengatakan pengembangan model tersebut juga mengintegrasikan filosofi Tri Hita Karana sebagai landasan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.

Sementara itu, Bendesa Adat Intaran Agung Alit Kencana menyambut baik inisiatif tersebut. Menurut dia, keterlibatan aktif masyarakat adat penting agar arah pengembangan kawasan pesisir tetap selaras dengan identitas dan kebutuhan masyarakat lokal.

Ia mengatakan hingga kini masih ditemukan praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang merusak sehingga upaya pelestarian kawasan laut perlu terus diperkuat.

"Desa Adat Intaran punya hubungan sangat erat dengan kawasan pesisir dan laut. Jadi, pengembangan MSP ini dapat menjadi ruang bersama untuk menjaga lingkungan, memperkuat budaya, serta membuka manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat," katanya.

Adapun pengenalan model pengembangan MSP berbasis masyarakat adat dibahas dalam forum yang melibatkan KKP, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, DPRD Provinsi Bali, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, PT Pengelola Mertasari Bersama, masyarakat Desa Adat Intaran, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah bakal mengembangkan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) untuk menambah kapasitas listrik di Bali yang terus tumbuh seiring dengan meningkatnya investasi dan pariwisata Bali.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan proyek pembangkit arus laut sejalan dengan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Dewa Indra menyebut bahwa proyek energi baru terbarukan (EBT) laut dapat menjadi salah satu sumber energi alternatif di Bali yang mendukung penerapan Bali mandiri energi.

“Di sisi energi, salah satu kebijakan strategis pemerintah adalah Bali Mandiri Energi. Bahkan, Bapak Gubernur selalu mendukung penggunaan EBT, termasuk penggunaan kendaraan listrik dan pemanfaatan PLTS atap untuk instansi pemerintah, swasta, dan usaha pariwisata,” jelas Dewa Indra, Rabu (1/7/2026).

Walaupun demikian, ia juga menekankan bahwa studi pembangunan pembangkit harus mempertimbangkan aspek lain, seperti lingkungan, pariwisata, pelayaran, dan perikanan. Oleh karena itu, penting untuk memperoleh masukan dan saran dari masyarakat, tokoh adat, serta pelaku pariwisata sebelum proyek tersebut dijalankan.

“Kehadiran masyarakat Nusa Penida diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pra-studi ini, mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu sektor lain sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat maksimal,” ungkapnya.

Sementara itu R. Dwi Susanto, Senior Research Scientist di University of Maryland, menjelaskan bahwa berdasarkan studi USAID-SINAR dan EBTKE-ESDM, terdapat 32 selat di Indonesia yang berpotensi dikembangkan sebagai PLTAL, salah satunya adalah Nusa Penida.

Bisnis.com, DENPASAR - Bank Indonesia mencatat investasiBali masih terpusat di tiga Kabupaten dan Kota yakni Badung, Denpasar dan Gianyar (Sarbagia).

Kadiv BI Asesmen & Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah/Provinsi Bali Yusuf Wicaksono menjelaskan daerah Sarbagia menjadi pusat pariwisata Bali dan investasi Bali. Hal ini menyebabkan Sarbagia memiliki kinerja ekonomi yang lebih tinggi.

"Ini menjadi tantangan bersama. Kemudian kalau tergantung sama pariwisata, kejadian seperti pandemi potensi berulang," jelas Yusuf dikutip Rabu (1/7/2026).

Yusuf menjelaskan penguatan rantai pasok produk lokal, linkage antara petani, perumda, dan industri pariwisata menjadi hal yang sangat penting untuk tetap menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga pangan, implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) No 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.

Selain itu, Bank Indonesia mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Pekerja di sektor ekonomi kreatif didominasi oleh pekerja informal termasuk pada platform digital, tidak memiliki fixed cashflow sebagai dasar asesmen risiko pemberian kredit

"fasilitasi linkage perbankan ke platform digital (Youtube, Tiktok, Instagram, Gamers) dengan fasilitasi pemerintah agar perbankan dapat mengakses digital cashflow dan menilai risiko pembiayaan pekerja sektor ekraf," jelas Yusuf.

BI juga mendorong penguatan kinerja investasi di luar daerah Sarbagita dan selain sektor pariwisata, termasuk hilirisasi dengan memanfaatkan komoditas unggulan Bali seperti kopi, kakao. Penguatan kinerja jasa keuangan dengan penunjukkan Bali sebagai KEK Finansial. Penunjukkan Bali sebagai KEK Finansial berpotensi meningkatkan lapangan pekerjaan dan investasi, serta peningkatan Business dan Leisure (Bleissure)

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat realisasi investasi asing di Bali mencapai Rp25,6 triliun, paling besar berada di Kabupaten Badung mencapai Rp16 triliun, Kota Denpasar Rp3,6 triliun, dan Gianyar Rp2,9 triliun. Hal ini menggambarkan dominasi tiga kabupaten tersebut sesuai dengan catatan BI.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi investasi kumulatif kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata mencapai Rp45 triliun hingga kuartal I/2026, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Reza Fahlevi mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan bahwa KEK pariwisata terus didorong sebagai instrumen utama pemerintah dalam menarik investasi sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Hingga tahun 2026 triwulan pertama, realisasi investasi kumulatif KEK pariwisata mencapai Rp45 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang," kata Reza dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat delapan KEK yang memiliki kegiatan utama di bidang pariwisata, yakni KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), KEK Kura-Kura Bali, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Sanur di Bali, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Lido di Jawa Barat, KEK Likupang di Sulawesi Utara, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Selain itu, terdapat empat KEK yang juga mengembangkan sektor pariwisata, yakni KEK Nongsa di Kepulauan Riau, KEK Singhasari di Jawa Timur, KEK Morotai di Maluku Utara, serta KEK Industropolis Batang di Jawa Tengah.

Terdapat pula Badan Otorita Pariwisata (BOP) di tiga wilayah yakni Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur, serta Badan Otorita Labuan Bajo Flores.

Menurut Reza, pengembangan KEK menjadi bagian dari implementasi kebijakan pemerintah untuk memperkuat destinasi pariwisata prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Undang-Undang Kepariwisataan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Reza menjelaskan bahwa orientasi pengembangan KEK saat ini yaitu instrumen percepatan pembangunan kawasan melalui pemberian berbagai insentif dan kemudahan berusaha berbasis kawasan.

Pihaknya memperkuat dukungan terhadap pengembangan KEK melalui peningkatan daya saing destinasi di kawasan penyangga, fasilitasi investasi, promosi, pengembangan sumber daya manusia, hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan nasional maupun internasional.

Menurutnya, pemerintah aktif melakukan pendampingan kepada pengelola KEK untuk menyelesaikan berbagai hambatan investasi melalui pertemuan langsung dengan pengelola kawasan.

"Pendekatan seperti ini sebenarnya bagian dari upaya kami debottlenecking, yaitu memastikan hambatan yang dihadapi investor dan pengelola kawasan dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya," kata Reza.

Bisnis.com, DENPASAR — Maraknya akomodasi ilegal di Bali menyebabkan tingkat hunian hotel di Bali stagnan bahkan turun walaupun kunjungan wisatawan mancanegara naik.

Ketua Bali Villa Association (BVA) Ismoyo S. Soemarlan menjelaskan jumlah villa ilegal di Bali sekitar 30% - 40% dari total villa yang ada. Kemudian maraknya kos elite yang disewakan ke wisatawan asing dengan harga murah berkisar Rp4 juta - Rp5 juta per bulan.

Menurut Data Dinas Pariwisata Bali, jumlah akomodasi mencapai 17.543, paling banyak villa yang jumlahnya mencapai 7.610 unit, kemudian pondok wisata atau homestay 5.594 unit, hotel melati 2.221 unit, hotel bintang 1.694 unit, apartemen 424 unit.

"Ada juga wisatawan asing dia senang tinggal di Bali kemudian bangun rumah yang seindah villa, dia tempati hanya satu bulan kemudian dia kembali ke negaranya dan rumah tersebut dia sewakan ke wisatawan asing, hal seperti ini yang merugikan Bali," kata Ismoyo dikutip Rabu (1/7/2/2026).

Keberadaan villa ilegal menurut Ismoyo menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak adil bagi villa yang sudah berizin resmi, karena tidak perlu membayar pajak. Kemudian akomodasi ilegal bisa menjual dengan lebih murah. Kerugian lainnya bisa menurunkan standar standar industri secara keseluruhan dan menurunkan citra pariwisata Bali.

Bagi daerah, masifnya akomodasi ilegal menghilangkan potensi pajak mulai dari PB1, Pajak Hotel dan Restoran (PHR) hingga Pajak Penghasilan (Pph). "Devisa juga bocor ke pemilik asing via nomine, keamanan wisatawan di Bali juga tidak terjamin," jelas Ismoyo.

Penertiban villa dan akomodasi ilegal lainnya di Bali tidak mudah, menurut Ismoyo tumpang tindih regulasi dan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten menjadi kendala utama. Kemudian jumlah petugas dan property yang diawasi masih tidak seimbang.

Platform digital seperti Online Travel Agent (OTA) dan Airbnb sulit diatur secara lokal, modus dengan system nomine kadang sulit dibuktikan dengan hukum, selain itu penertiban yang dilakukan pemerintah masih bersifat sporadis atau tidak konsisten.

Untuk mengatasi akomodasi ilegal, Bali Villa Association mengusulkan adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang standar villa di Bali, kemudian integrasi data villa dibawah Pemprov, pengawasan terpadu berbasis dan dan bila diperlukan adanya insentif agar pemilik mau mengurus izin, terutama villa kecil yang dimiliki oleh warga lokal. Menurut Ismoyo jika izin dipermudah, villa tersebut akan menjadi legal, pemerintah bisa mungut pajak, daripada dipersulit mereka akan tetap ilegal.

Yusuf Wicaksono, Kepala Divisi Asesmen & Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah Kpw BI Bali menjelaskan keberadaan akomodasi ilegal menjadi salah satu masalah utama pariwisata Bali. "Akomodasi ilegal menimbulkan lost ekonomi Bali selain masalah kemacetan dan waktu tempuh yang menjadi masalah pariwisata Bali," jelas Yusuf.

BALI - Bea Cukai Ngurah Rai dan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Bali gagalkan peredaran 937 narkotika sintetis jenis mephedrone. Ratusan narkoba tersebut diduga akan diedarkan di wilayah Bali.

Plh Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Iwan Kurniawan menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara pihaknya dan kepolisian dalam menghadapi ancaman peredaran gelap narkotika.

"Kolaborasi menjadi kunci dalam mendeteksi dan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang memanfaatkan jalur transportasi internasional. Sinergi ini akan terus kami perkuat untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika," ujar Iwan, Rabu (1/7/2026).

Iwan menjelaskan pemusnahan barang bukti dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan sekaligus memastikan seluruh proses penanganan perkara berlangsung secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud komitmen aparat dalam menjaga integritas proses penegakan hukum.

Melalui kerja sama antara Bea Cukai dan Polda Bali, upaya pemberantasan narkotika diharapkan semakin efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku, memperkuat pengawasan terhadap jalur masuk barang dari luar negeri, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman peredaran gelap narkotika.

Lihat video: Polda Bali Tangkap 1 dari 9 Geng Rusia Perampok WN Ukraina di Bali



Hadir dalam konferensi pers Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Heri Purwanto, serta Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Iwan Kurniawan.

Setelah konferensi pers, barang bukti hasil pengungkapan perkara langsung dimusnahkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan.

Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perdagangan Bali pada Januari - Mei 2026 surplus US$176,22 juta.

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan jika dibandingkan dengan posisi Januari-Mei 2025 (ctoc) yang tercatat surplus US$187,74 juta, sumbangan surplus neraca perdagangan Bali pada Januari-Mei 2026 (ctoc) tercatat turun sebesar US$11,52 juta.

Nilai ekspor barang Provinsi Bali ke luar negeri periode Januari-Mei 2026 tercatat sebesar US$236,55 juta atau turun 2,55% dibandingkan periode Januari-Mei 2025 yang tercatat US$242,73 juta. "Amerika Serikat tercatat sebagai pangsa ekspor terbesar dengan share 29,24% dari total nilai kumulatif ekspor. Penurunan nilai ekspor kumulatif terdalam tercatat pada ekspor tujuan Jerman yakni sebesar 13,62%," jelas Hendrayana, Rabu (1/7/2026).

Jika dilihat dari jenis komoditas ekspor, produk Ikan, krustasea, dan moluska tercatat menjadi komoditas dengan nilai ekspor tertinggi pada periode Januari-Mei 2026 dengan share 26,27% dari total nilai kumulatif ekspor. Penurunan nilai ekspor kumulatif terdalam tercatat pada ekspor produk buah-buahan dengan penurunan sebesar 21,02%.

Jika diukur dari nilainya, porsi ekspor Bali ke luar negeri pada periode Januari-Mei 2026 didominasi oleh ekspor produk industri pengolahan sebesar 84,87% dari total keseluruhan ekspor. Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, nilai ekspor sektor industri pengolahan turun sebesar 3,52%. Nilai ekspor produk pertanian pada periode Januari-Mei 2026 tercatat naik sebesar 3,74%, sementara nilai ekspor produk pertambangan turun sebesar 44,68% dibandingkan capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan pelabuhan muat, pengiriman barang ekspor Bali pada Januari-Mei 2026 sebagian besar dilakukan melalui pelabuhan di luar Bali, yakni sebesar 55,28%. Pengiriman barang ekspor melalui pelabuhan di Jawa Timur tercatat sebesar 52,20%, DKI Jakarta tercatat sebesar 2,88%, Jawa Tengah sebesar 0,20%, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 0,01%. Sementara pengiriman barang ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Bali tercatat sebesar 44,72%.

Sementara itu, nilai impor barang kumulatif Bali dari luar negeri periode Januari-Mei 2026 tercatat sebesar US$60,32 juta atau naik sebesar 9,70% dibandingkan Januari-Mei 2025 yang tercatat US$54,99 juta.

"China menjadi asal impor dengan nilai terbesar yang tercatat memiliki share 19,40% dari total nilai impor kumulatif. Impor dari Hongkong tercatat sebagai asal impor dengan kenaikan tertinggi hingga 139,25%," jelas Hendrayana.

Jika dilihat dari jenis komoditas impor, produk mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya tercatat menjadi komoditas dengan nilai impor tertinggi pada periode Januari-Mei 2026 dengan share 18,40% dari total nilai kumulatif impor. Kenaikan nilai impor kumulatif tertinggi tercatat pada impor produk tembakau dan rokok dengan kenaikan sebesar 73,42%.

Denpasar (ANTARA) -

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali memetakan klaster wisata yang dapat digarap optimal dengan menyesuaikan potensi wilayah guna mendukung pemerataan ekonomi di Bali bagian utara, timur dan barat.

“Terjadi over capacity untuk wilayah Bali bagian selatan,” kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Yusuf Wicaksono di Denpasar, Bali, Rabu.

Pemetaan tersebut menjadi bagian dari diversifikasi dan produk wisata, sebagaimana di Kabupaten Jembrana atau Bali Barat potensial untuk lebih mengembangkan pariwisata maritim atau yang berbasis pelestarian ekosistem laut.

Kemudian di Bali Utara atau di Kabupaten Buleleng mengembangkan wisata kebugaran dan wisata agro spiritual serta wisata berbasis warisan budaya dan kuliner di Kabupaten Klungkung-Bangli.

Ia menilai pentingnya diversifikasi pasar pariwisata di Bali mengingat sejumlah titik pariwisata di Bali Selatan semakin padat di antaranya di Uluwatu, Pandawa, Mertasari yang dinilai telah melebihi kapasitasnya, sehingga memberi dampak terhadap lingkungan, infrastruktur dan kenyamanan wisata.

Untuk itu, ia mendorong penegakan aturan tata ruang, izin pembangunan dan pengendalian daya dukung lingkungan secara tegas dengan kolaborasi dengan mengintegrasikan peran pemerintah daerah, desa adat, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat.

Meski begitu, dalam upaya pemerataan pariwisata tersebut masih diwarnai sejumlah tantangan infrastruktur dan konektivitas antardaerah yaitu pentingnya percepatan pembangunan koridor pariwisata timur-barat-utara, dan proyek transportasi publik (MRT) Denpasar-Klungkung-Bangli-Singaraja.

Kemudian revitalisasi Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, Padangbai di Kabupaten Karangasem, dan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng.

Selama ini, sektor pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian di Bali sekaligus rentan terhadap gangguan eksternal seperti kesehatan dan krisis geopolitik global.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat pariwisata berperan 66 persen terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali berdasarkan data pada 2024.

Adapun Provinsi Bali berkontribusi besar terhadap devisa nasional, dengan menyumbangkan Rp176 triliun atau 55 persen devisa dari total realisasi secara nasional mencapai Rp319,9 triliun.

Pada 2025, sebanyak 7,05 juta orang wisatawan mancanegara berkunjung di Bali atau naik dibandingkan 2024 sebesar 6,33 juta orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 47,38 poin atau 0,84 persen ke level 5.690 pada penutupan perdagangan sesi I, Rabu siang (1/7).

Mengutip RTI Business, IHSG sempat dibuka melemah di level 5.640. Sepanjang sesi I, indeks terpantau fluktuatif hingga menyentuh level tertinggi 5.728 dan level terendah 5.607.

Sebanyak 362 saham menguat, 249 melemah, dan 165 bergerak stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.009,051 triliun.

Volume perdagangan mencapai 10,78 miliar saham dengan nilai transaksi Rp5,87 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 891.379 kali.

Investor asing masih membukukan jual bersih sebesar Rp1,04 triliun di seluruh pasar. Di pasar reguler, investor asing mencatat jual bersih Rp1,21 triliun, sedangkan di pasar negosiasi dan tunai masih terjadi beli bersih Rp162,55 miliar.

Berdasarkan volume perdagangan sebanyak 22,7 miliar saham, investor domestik mendominasi dengan porsi 72,59 persen atau sekitar 16,3 miliar saham. Sementara, investor asing berkontribusi 27,41 persen atau sekitar 6,4 miliar saham.

Dari sisi nilai transaksi sebesar Rp15,3 triliun, investor asing membukukan pembelian Rp7,3 triliun dan penjualan Rp8,3 triliun. Sementara investor domestik mencatat pembelian Rp8,1 triliun dan penjualan Rp7,0 triliun.

Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1.623.526 kali transaksi. Investor domestik mendominasi dengan porsi 76,59 persen atau sekitar 1,24 juta kali transaksi, sedangkan investor asing berkontribusi 23,41 persen atau sekitar 760 ribu kali transaksi.