Setiap kali saya menawarkan proyek berdampak publik, baik itu soal membangun jaringan listrik, sekolah, atau klinik, kepada teman-teman dekat saya, pertanyaan pertama yang muncul hampir selalu sama: “Ada duitnya, enggak?”

Bagi teman-teman yang bekerja di sektor publik atau non-profit, pernyataan seperti ini menimbulkan rasa tidak nyaman. Seakan-akan, hal yang ingin diminta adalah uang. Padahal, pernyataan tersebut adalah sebuah sinyal: seberapa disiplin kita dalam membangun sesuatu yang benar-benar berkelanjutan.

Bagi pembuat kebijakan dan juga rekan-rekan yang bergerak di bidang pembangunan, bahasa soal kemitraan publik-swasta adalah jargon yang sering kali digaungkan. Akan tetapi, the devils are in the details. Seringkali proyek-proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha) tidak bisa berjalan karena kendala-kendala model bisnis dan pembagian pendapatan.

Alhasil, pertanyaan “duitnya mana?” akan terus hadir dan membuat inisiator proyek-proyek publik perlu untuk lebih memutar otak dan cara agar bisa mendorong terwujudnya proyek tersebut.

Tekanan untuk membuat pendanaan proyek-proyek publik yang lebih kreatif juga semakin meningkat. Dengan semakin menipisnya sumber pendanaan di berbagai sisi. Kebutuhan pendanaan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDG) melonjak jauh lebih cepat daripada ketersediaan dana yang ada.

Terhitung bahwa pendanaan untuk mendorong SDG kini menembus US$4 triliun, naik 60% sejak 2015. Bantuan pembangunan resmi, yang dulu jadi tumpuan, terlalu kecil untuk menambal jurang itu. Di Asia, alirannya bahkan diperkirakan menyusut hingga seperempat akibat pergeseran prioritas dari negara-negara donor.

Di Indonesia sendiri, terjadi banyak penyesuaian anggaran yang cukup signifikan. Sejak awal 2025, pemerintah melakukan refocusing belanja secara signifikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, untuk melakukan penghematan hingga Rp256,1 triliun dan untuk 2026 anggaran semakin difokuskan untuk program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Alhasil, ruang-ruang untuk melakukan pembiayaan pembangunan di sektor lain bisa menjadi lebih sempit dan tentu memberi sinyal kepada para pendana tentang prioritas pembangunan yang ingin dilakukan oleh Indonesia.

Tentunya, pembangunan tidak akan pernah berhenti. Jalan tetap perlu dibangun, pelabuhan tetap harus beroperasi, klinik harus selalu tersedia, dan lampu jalan perlu menerangi jalan-jalan desa.

Mengandalkan APBN dan hibah-hibah kecil bukan pilihan yang realistis sehingga kita perlu pendekatan yang lebih perlu cara yang lebih kreatif untuk menggerakkan modal, termasuk modal swasta, ke arah yang lebih tepat.

Di sinilah letak persoalannya. Kemitraan publik-swasta sering didorong sebagai jawaban. Namun, seperti semua kemitraan, ia menuntut proses panjang: penyamaan visi, kepercayaan, dan perencanaan matang. Dan kembali ke pertanyaan tadi “mana duitnya?”

Proyek publik kerap kalah karena nilainya tidak pernah benar-benar dihitung. Terkesan menjual niat baik semata, dan harus bersaing dengan instrumen investasi lain yang tampak lebih menarik.

Salah satu jawaban atas kebuntuan itu adalah memperluas cara kita mengukur nilai dan dampak dari proyek-proyek publik. Social Return on Investment (SROI) menambahkan satu dimensi yang sering luput dari kalkulasi ROI biasa: dampak sosial yang dikuantifikasi dalam satuan rupiah.

Ambil contoh klinik. Selain pendapatan yang dihasilkan, ada nyawa yang terselamatkan dan penyakit yang tersembuhkan. SROI berusaha menerjemahkan hal-hal itu ke dalam nilai yang bisa dibandingkan, ditimbang, dan diperdebatkan di meja yang sama tempat keputusan investasi diambil. Ia adalah jembatan bahasa penghubung antara lembaga publik dan lembaga keuangan swasta.

Mengukur dampak tentu bukan hal baru. Pemerintah dan lembaga pembangunan sudah lama memakai berbagai kerangka untuk menimbang kelayakan proyek. Yang membuat SROI berbeda adalah dari mana ia memandang: bukan terutama dari efisiensi anggaran negara, melainkan dari sisi warga penerima manfaat seperti: waktu yang mereka hemat ketika proyek publik tersebut operasional, biaya transportasi yang tidak lagi mereka tanggung, kepastian yang mereka peroleh.

Ia diterapkan pada sesuatu yang selama ini paling jarang dihitung dampaknya: infrastruktur lunak seperti platform digital. Kita terbiasa menghitung nilai jalan tol atau pelabuhan, tetapi nyaris tidak pernah menghitung berapa nilai sosial dari sebuah sistem yang memangkas proses pendaftaran bantuan dari berbulan-bulan menjadi hitungan jam.

Indonesia mulai menguji pendekatan ini pada salah satu proyek transformasi digitalnya: digitalisasi bantuan sosial. Lewat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), pemerintah ingin tahu, dengan angka, bukan asumsi, mengenai seberapa besar manfaat yang sebenarnya dihasilkan investasi platform digital di sektor publik. AMANA Solutions dipercaya merancang metodologi pengukurannya, dengan pilot di Banyuwangi.

Hasilnya jujur, dan justru di situ letak nilainya. Pada skenario paling optimal, setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan Rp1,35 nilai sosial. Tetapi angka itu tidak berlaku universal. Pada skenario biaya investasi yang terlalu tinggi, SROI-nya turun di bawah titik impas, serendah Rp0,32.

Pesannya bukan “digitalisasi selalu menguntungkan,” melainkan sesuatu yang jauh lebih berguna bagi pengambil keputusan: kelayakan bergantung pada efisiensi implementasi dan seberapa besar kita menghargai waktu warga yang terselamatkan. Dengan kata lain, SROI tidak hanya memberi tahu apakah sebuah proyek layak, tetapi dalam kondisi seperti apa ia menjadi layak dan itulah informasi yang benar-benar dibutuhkan sebelum modal digelontorkan untuk proyek-proyek publik.

SROI bukan jawaban tunggal. Seperti diingatkan ekonom Universitas Gadjah Mada Elan Satriawan dalam diskusi peluncuran studi ini, SROI mampu menangkap dampak kebijakan sosial. Namun, ia bukan silver bullet. Ekspansi yang terlalu cepat tanpa memperbaiki keterbatasan metodologinya justru berisiko memperbesar kesalahan. Pengakuan atas batas inilah yang membedakan alat analisis yang berguna dari janji yang muluk.

Kebutuhan akan kejelasan semacam ini bukan kekhawatiran teoretis. Dalam diskusi yang sama, Firlie Ganinduto dari Badan Ekosistem Digital KADIN menegaskan bahwa peran swasta akan krusial, terutama dalam mengoperasikan dan memelihara sistem. Hal ini bisa terjadi juga dengan satu prasyarat: “Ini investasi jangka panjang. Dunia usaha butuh kepastian aturan main.”

Permintaan itu masuk akal, dan justru di sinilah peran SROI menjadi lebih besar daripada sekadar laporan akhir proyek. Bagi modal yang mencari dampak sekaligus imbal hasil, angka SROI berfungsi sebagai sinyal awal: ia menunjukkan proyek mana yang punya fondasi manfaat cukup kuat untuk kemudian distrukturkan agar layak secara komersial.

Entah itu bisa lewat skema blended financing, performance based disbursement, outcome-based instruments (misalnya social impact bond) atau instrumen lain. SROI tidak menjanjikan keuntungan finansial; ia menyaring dan memberi arah, menunjukkan di mana modal paling mungkin menghasilkan nilai ganda.

Pendekatan yang menggabungkan antara profit dan dampak juga menyasar pasar investasi berdampak atau impact investing. Pada laporan Global Impact Investment Network “Sizing the Impact Investing Market 2024” saat ini pasar impact investing mencapai US$1,57 triliun, tumbuh 21% per tahun sejak 2019 (GIIN, 2024).

Yang menarik, 94% investor berdampak melaporkan bahwa kinerja finansial maupun kinerja dampak mereka memenuhi atau melampaui ekspektasi. Ini adalah bukti bahwa cuan dan manfaat tidak harus saling meniadakan.

Persoalannya terletak pada distribusi, alokasi, dan fokus: hanya sekitar seperempat dari modal itu mengalir ke pasar berkembang, tempat kebutuhannya justru paling besar, dan Asia Tenggara baru menyerap sekitar 3% dari totalnya. Ini menandakan bahwa ketersediaan dana tersebut ternyata belum dimanfaatkan maksimal karena terlalu sedikit proyek dampak publik yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami investor.

Inilah inti yang ingin saya sampaikan. Di masa ketika setiap rupiah diperebutkan, kemampuan membandingkan nilai, bukan sekadar biaya bisa menjadi penentu. SROI hanyalah satu alat. Yang lebih penting adalah kemauan dan kapasitas untuk membangun disiplin baru dalam alokasi sumber daya: yang tepat sasaran, terukur dampak finansial dan sosialnya, dan kolaboratif antara negara dan modal swasta.

Pergeseran cara pandang ini sedang terjadi di banyak tempat sekaligus. Pertanyaan yang sama—bagaimana mengarahkan modal, publik maupun swasta, ke tempat yang menghasilkan nilai bersama dan bukan sekadar imbal hasil—kini menjadi agenda lintas sektor di seluruh Asia.

Beberapa waktu lalu, saya hadir di acara Asia Grassroots Forum yang diselenggarakan oleh Amartha. Forum tahunan ini menjadi ajang mempertemukan pembuat kebijakan, investor, lembaga keuangan, dan praktisi akar rumput atas kesadaran yang sama: kemajuan yang inklusif tidak datang dari modal yang melimpah semata, tetapi dari modal yang diselaraskan.

Di ruang seperti inilah peran yang kami bangun di AMANA menemukan tempatnya. Dimulai dengan mengukur dampak, dan menggunakan hasil pengukuran tersebut untuk membantu menggerakkan dan menyelaraskan sumber daya bagi proyek-proyek publik yang berdampak. Menerjemahkan dampak ke dalam bahasa yang bisa dipahami semua pihak adalah prasyarat agar penyelarasan itu mungkin terjadi.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukanlah mengenai uang semata. Persoalannya adalah modal sering kali tidak sampai ke tempat yang paling membutuhkannya, karena kita belum punya bahasa bersama untuk menilai apa yang benar-benar berharga.

Menyamakan visi, persepsi, dan bahasa lebih dulu sehingga kita bisa mengeksekusi dengan baik. Hanya dengan begitu kita bisa menavigasi masa yang tidak biasa seperti sekarang, dan memastikan pembangunan tetap berjalan ketika semua orang lain memilih menunggu.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkap ada 138 pemerintah daerah (pemda) yang terdampak pelayanannya karena kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ia mengatakan Kemendagri telah memetakan daerah-daerah yang standar pelayanan minimalnya terganggu setelah penyesuaian TKD dilakukan.

"Kita data ada 138 daerah yang standar pelayanan minimalnya terdampak karena TKD disesuaikan," kata Bima dalam acara dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia mengatakan Kemendagri kini memasukkan 138 daerah tersebut ke dalam program coaching clinic sesuai tingkat daruratnya.

"Itu kita masukin coaching clinic, jadi kita lihat yang mana yang darurat dulu," ujarnya.

Selain melakukan pendampingan, Kemendagri juga membantu kepala daerah agar bisa mengakses kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan program prioritas di wilayah masing-masing. Menurut Bima, respons kepala daerah menghadapi penyesuaian TKD pun beragam.

"Banyak kepala daerah berkeluh, tapi enggak sedikit kepala daerah yang memilih untuk berpeluh, kerja keras," ujarnya.

Ia menyebut sejumlah kepala daerah justru mampu mengkapitalisasi program strategis nasional untuk menyiasati ini. Bima mengatakan daerah yang berhasil biasanya mampu membangun ekosistem pembiayaan alternatif di luar TKD dari pemerintah pusat.

"Kepala daerah yang terampil membangun ekosistem, maka angka-angkanya akan baik," ujar Bima.

Menurut dia, sejumlah skema pembiayaan alternatif kini mulai banyak dimanfaatkan pemerintah daerah, mulai dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) hingga pinjaman daerah.

Ia mencontohkan sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai menunjukkan hasil positif lewat skema tersebut.

Selain itu, beberapa daerah di Sumatra juga mencatat kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) setelah membenahi pengelolaan aset dan pajak daerah.

"Sekarang kami lagi memantau beberapa dari Sumatra itu PAD-nya naik karena melakukan hal-hal yang sebetulnya dasar (seperti) aset ditata lagi, pajak dibenahi lagi," ujarnya.

Bima menegaskan pengurangan TKD bukan berarti program pembangunan daerah otomatis berhenti.

"Jadi enggak bisa kita lihat transfernya dari pusat dikurangin selesai. Ada cara lain supaya program itu bisa langsung sampai," ujarnya.

Otoritas membeberkan nasib IKN setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan ibu kota negara saat ini masih berada di Provinsi DKI Jakarta.

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai dengan rencana.

Troy mengatakan keputusan tersebut sama sekali tidak membatalkan IKN sebagai ibu kota negara, melainkan justru menguatkan koridor hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

Ia menjelaskan sesuai ketentuan undang-undang, penetapan resmi perpindahan ibu kota dilakukan melalui Keputusan Presiden yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia.

"Fakta hari ini adalah IKN terus berproses dan terus dibangun," ujar Troy dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5).

Troy menegaskan pembangunan Nusantara terus berjalan termasuk melalui tiga skema pendanaan, yakni APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.

"Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun," tegasnya.

Menurut Troy, IKN tidak hanya dibangun sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan wilayah-wilayah sekitar di Kalimantan Timur.

"Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru yang inovatif. Tujuan daripada Ibu Kota Nusantara adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia," jelasnya.

Troy menjelaskan pembangunan Nusantara saat ini tidak hanya berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saja, tetapi juga diarahkan melalui sembilan wilayah perencanaan.

Di dalamnya mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan.

"Arah ini sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya di Kalimantan Timur," pungkasnya.

Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menyampaikan arah besar transformasi dan peran strategis BUMN, sebagai bagian dari komitmen untuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dony mengatakan bahwa seluruh insan BUMN merupakan bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab menjalankan sekaligus mengomunikasikan kebijakan negara.

“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Di tengah segelintir sentimen negatif ke pemerintah, Dony mengatakan BUMN harus berada di garis depan untuk memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif.

Ia menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah memiliki dasar berpikir yang jelas dan tujuan jangka panjang bagi bangsa.

“Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah,” ujar Dony.

Ia menyampaikan keyakinannya terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan transformasi ekonomi nasional.

Menurutnya, tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat, mengingat komitmen dan pengabdian yang telah ditunjukkan.

“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony.

Dony menjelaskan, berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini bertujuan mendorong transformasi dari pertumbuhan ekonomi semu menuju pertumbuhan yang fundamental dan merata.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.

“Kalau kita paham dasar berfikirnya, why itu dilakukan, kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujar Dony.

Dony kembali menegaskan bahwa BUMN harus berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Hal ini agar kebijakan ekonomi yang dijalankan dapat dipahami secara utuh sebagai upaya nyata untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Dony.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa sebanyak 15,8 juta badan usaha sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyebut data kepemilikan NIB ini merupakan sepanjang periode 2021 sampai dengan April 2026.

Menurutnya, terdapat lonjakan jumlah NIB khususnya sejak implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Dari Oktober 2025 sampai dengan 8 April 2026 selama lima bulan terjadi lonjakan menjadi 1,8 juta NIB, hanya dalam jangka waktu lima bulan," terangnya pada rapat bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rosan menyebut PP No.28/2025 ini memberikan kepastian dari segi perizinan. Dengan prinsip fiktif positif, permohonan izin berusaha kepada badan/pejabat pemerintahan dianggap dikabulkan secara hukum apabila tidak direspons dalam jangka waktu 20 hari.

Sejak implementasi regulasi itu, pria yang juga CEO Danantara Indonesia itu menyebut pihaknya sudah mengeluarkan 258 izin secara fiktif positif.

Alhasil, Rosan menyebut dari kurun waktu Oktober 2025 sampai dengan 8 April 2026, lonjakan mendorong kepemilikan NIB menjadi total 15,8 juta.

Dari hal tersebut, Rosan pun mengeklaim hal ini turut menunjukkan keinginan menjalankan usaha dan berinvestasi masih ada.

"Walaupun mungkin banyak pihak menyampaikan, banyak pengamat menyampaikan, wah ini mereduksi dari keinginan berusaha tetapi angka-angka kami tidak menyatakan seperti itu. Angka-angka kami justru, dan ini real angka-angka yang kami capture dan ini semua datanya lengkap dari nama, perusahaan, alamat, bidang usaha dan yang lain-lainnya," pungkasnya.

Adapun penerapan PP No.18/2025 ini berlaku pada sistem Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang turut diintegrasikan dengan pangkalan data 18 kementerian/lembaga lainnya.

Dengan demikian, kementerian/lembaga yang turut terlibat dalam penerbitan izin berusaha harus menerapkan service level agreement yang sama.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menegur jajaran direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mengenai transparansi perencanaan produksi nasional hingga ketimpangan harga gas bumi bagi industri pupuk.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara tersebut dalam kunjungan kerja di Cikampek, Jawa Barat, Kamis.

Sementara itu, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Rivqy menegur direksi Pupuk Indonesia mengenai pengembangan Pupuk Kujang yang dinilai masih abu-abu.

Oleh sebab itu, dia mendesak manajemen perusahaan untuk memaparkan detail perencanaan, lini masa, hingga strategi efisiensi secara transparan kepada parlemen.

"Tolong informasikan kepada kami secara detail. Selama ini kami di DPR sering kali hanya diberi informasi 'kulit-kulitnya' saja, sementara perencanaan detailnya jarang sekali sampai ke kami," kata dia.

Selain itu, dia mempertanyakan progres persiapan proyek pupuk di Papua yang ditargetkan rampung pada 2031.

Ia pun meminta kerangka kerja yang jelas agar proyek strategis nasional tersebut tidak sekadar menjadi wacana jangka panjang tanpa progres yang terukur.

Tak hanya itu, dia mengatakan ada isu lain yang lebih krusial, yakni harga gas bumi tertentu.

Walaupun pemerintah telah menetapkan plafon harga maksimal sebesar 6,5 dolar Amerika Serikat per million metric british thermal units atau MMBTU, dia mengatakan realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas harga yang mencolok antarprovinsi.

"Sebenarnya berapa harga keekonomian gas yang bisa diserap oleh Pupuk Indonesia? Saya sangat menyayangkan, sesama BUMN jangan 'main curang-curangan' (mencari keuntungan sendiri secara tidak sehat). Tolong ini dijelaskan jujur," ujarnya.

Menurut dia, transparansi harga sangat penting agar DPR RI dapat mengusulkan formula harga keekonomian yang adil.

"Tujuannya jelas, harga gas tidak memberatkan industri pupuk demi ketahanan pangan nasional, dan di sisi lain juga tidak merugikan pihak penyedia gas," katanya.

Adapun dia memandang persoalan tersebut menjadi catatan penting bagi Komisi VI DPR RI untuk terus mengawal agar sinergi antar-BUMN benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan petani, bukan sekadar kompetisi profit internal antarperusahaan negara.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Proses ini mencakup evaluasi kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, penguatan sistem tata kelola serta manajemen risiko yang terintegrasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sebagai manajemen dan pemegang mandat atas portofolio Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan langkah penguatan tata kelola dan penataan fundamental perusahaan secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari proses transisi dan konsolidasi manajemen, Danantara melalui entitas holding operasionalnya, PT Danantara Asset Management (DAM), melakukan pengkajian secara menyeluruh dan terstruktur terhadap perusahaan-perusahaan BUMN.

“Proses ini mencakup evaluasi kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, penguatan sistem tata kelola serta manajemen risiko yang terintegrasi, guna memastikan standar pengelolaan yang semakin solid dan selaras dengan praktik terbaik,” ujar Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Rohan menjelaskan, langkah penguatan sebelumnya telah dimulai pada kelompok perusahaan BUMN Karya dan kini diperluas secara bertahap ke sektor-sektor lainnya dalam portofolio BUMN.

Fokus utama dari inisiatif adalah normalisasi dan peningkatan kualitas aset, penyelarasan pencatatan agar laporan keuangan semakin akurat, wajar, dan terkini sesuai standar akuntansi yang berlaku dan praktik pelaporan keuangan yang diakui secara luas, serta memastikan praktik pengelolaan yang transparan dan prudent.

Selain itu, Danantara juga menekankan penguatan fundamental keuangan yang berbasis pada kualitas laba (earnings quality) dan arus kas operasional (operating cash flow) yang kuat, peningkatan EBITDA yang berkelanjutan, disiplin belanja modal (capital expenditure discipline), serta struktur permodalan yang sehat dan terjaga.

“Perhatian diarahkan pada optimalisasi Return On Assets (ROA), perbaikan margin operasional, penguatan kapasitas pemenuhan kewajiban finansial, serta pengelolaan likuiditas yang konservatif dan terukur,” ujar Rohan.

Pendekatan ini memastikan bahwa kinerja perusahaan tidak hanya tercermin dalam pertumbuhan nominal, tetapi dalam kemampuan menghasilkan arus kas yang konsisten, menjaga solvabilitas, meningkatkan Return On Equity (ROE), serta memperkuat kapasitas pembagian dividen secara berkelanjutan bagi negara sebagai pemegang saham.

"Governance reset ini merupakan bagian dari komitmen manajemen baru dalam memastikan pengelolaan BUMN berorientasi pada nilai ekonomi riil dan keberlanjutan jangka panjang," ujar Rohan.

Sebagai manajemen baru dan pemegang mandat pengelolaan aset negara, Ia menyebut Danantara berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, serta disiplin tata kelola di seluruh portofolio.

“Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel,” ujar Rohan.

Rohan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ke depan tidak semata pada besarnya angka di neraca, melainkan pada kualitas kinerja yang nyata.

“Ke depan, ukuran keberhasilan bukan hanya pada besarnya angka di neraca, tetapi pada kualitas laba, kekuatan arus kas, dan kemampuan perusahaan menciptakan nilai ekonomi secara nyata,” ujar Rohan.

Ia melanjutkan, fokus Danantara adalah membangun fundamental yang menghasilkan uang riil dan dividen berkelanjutan bagi negara.

“Pertumbuhan yang sehat harus berbasis pada produktivitas dan kinerja operasional, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara benar-benar terukur dan berkelanjutan,” ujar Rohan.

Melalui fondasi keuangan yang semakin solid dan disiplin manajemen yang kuat, menurut Rohan, perusahaan akan lebih fokus pada efisiensi, peningkatan margin operasional, serta penciptaan nilai riil bagi pemegang saham, yaitu negara.

Danantara menegaskan bahwa proses ini dilakukan secara sistematis dan bertahap, dengan tetap menjaga stabilitas operasional dan kesinambungan bisnis di seluruh portofolio, sebagai bagian dari transformasi institusional jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU — Tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II masih menjadi perhatian serius. Dari berbagai segmen peserta, peserta mandiri tercatat sebagai kelompok penunggak terbesar.

Deputi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II, Octovianus Ramba, mengungkapkan peserta mandiri mendominasi tunggakan dengan jumlah 358.778 peserta dan total piutang mencapai Rp289 miliar.

"Penunggak terbesar masih dari segmen peserta mandiri, yakni sebanyak 358.778 peserta dengan total tunggakan Rp289 miliar," ujar Octovianus, Kamis (26/2/2026).

Selain peserta mandiri, tunggakan juga tercatat dari segmen badan usaha. Sebanyak 64.919 peserta dari kelompok ini belum menyelesaikan kewajiban iurannya dengan total piutang senilai Rp43 miliar.

Sementara itu, dari segmen pekerja penyelenggara negara atau tenaga honorer, tunggakan tercatat sebanyak 29.365 peserta dengan total nilai Rp22 miliar.

Octovianus juga menyoroti tunggakan dari segmen iuran pemerintah daerah yang nilainya cukup signifikan, yakni mencapai Rp198,75 miliar.

"Dengan demikian, akumulasi tunggakan dari seluruh segmen tersebut membentuk piutang iuran JKN dalam jumlah besar yang perlu segera diselesaikan guna menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi peserta," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas bertujuan mewujudkan tata kelola badan usaha secara baik.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan beleid yang diundangkan pada 17 Desember 2025 itu untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia, termasuk sektor perumahan.

“Regulasi terkait pendaftaran perusahaan dengan terbitnya Permenkum 49/2025 ini bertujuan agar tata kelola badan usaha di seluruh Indonesia berlangsung semakin baik,” kata Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas dalam keterangan resmi, Minggu (15/2/2026).

Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), di Kantor Kementerian Hukum RI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Supratman menjelaskan, Permenkum 49/2025 pengganti Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 21 Tahun 2021 itu bertujuan melindungi masyarakat, utamanya para pemegang saham pada badan usaha yang ada di Indonesia.

Menurutnya, kasus sengketa badan usaha di Indonesia cukup marak terjadi. Namun, sengketa pada badan usaha di sektor perumahan mungkin tidak banyak.

“Di sektor pengelolaan sumber daya alam serta di bidang usaha perkebunan, banyak terjadi praktik pencaplokan perusahaan. Untuk itulah, maka kami menerbitkan Permenkum 49/2025 untuk melindungi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership/BO),” tegas Supratman.

Secara substansial, ada empat hal baru diatur oleh Permenkum 49/2025, yang sebelumnya tidak tertuang dalam Permenkumham 21/2021.

Pertama, badan usaha melalui notaris harus melaporkan data BO untuk tujuan transparansi serta keterbukaan informasi publik. Publik dapat mengakses data pemilik manfaat badan usaha yang tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Kedua, Permenkum 49/2025 mewajibkan adanya mekanisme pelaporan atas setiap adanya perubahan pada perseroan. Poin ketiga adalah adanya perubahan skema pencatatan di SABH.

Keempat adalah ketentuan pelaporan tahunan secara rutin yang harus disampaikan ke sistem tersebut.

“Terkait terbitnya Permenkum 49/2025 ini, mulai tahun ini, setiap badan usaha akan diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyampaikan Laporan Tahunan melalui SABH,” ucapnya.

Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota REI Adri Istambul Lingga Gayo berharap Kementerian Hukum RI secepatnya melakukan sosialisasi Permenkum 49/2025 kepada anggota REI.

“Kami tidak ingin ketidakpahaman anggota REI malah berpotensi menghambat aktivitas usaha pengembangan perumahan. Sebab setiap aturan perundang-undangan dan ketentuan turunannya yang sudah terbit, maka akan mengikat secara hukum, baik itu sudah diketahui maupun belum dipahami oleh masyarakat,” tukas Adri.

Adri melanjutkan, REI akan menggelar sosialisasi peraturan terkait administrasi baru badan usaha tersebut pada Rabu, (18/2/2026) yang diikuti secara daring oleh perusahaan Anggota REI yang tersebar di 38 wilayah seluruh Indonesia.

“Kami ingin berkolaborasi dan bermitra strategis dengan Kementerian Hukum dalam menjalankan fungsi memberikan pendampingan hukum, perlindungan profesi, serta membela hak-hak Anggota REI yang menghadapi sengketa, tuntutan hukum, atau masalah administratif dalam berusaha,” ucapnya.

Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota juga bertugas melakukan kajian dan mengedukasi anggota terkait hukum serta peraturan perundang-undangan di sektor industri realestat. Badan ini juga bertugas menyalurkan aspirasi baik secara litigasi dan non litigasi.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI, Widodo, menyampaikan, pihaknya telah melakukan verifikasi dan notifikasi sebagai upaya penertiban dan transparansi tata kelola badan usaha.

Awalnya memang merepotkan dan banyak protes dari pemilik manfaat. Namun, akhirnya pemilik perusahaan menyampaikan apresiasinya karena mendapat perlindungan dalam kepemilikan saham pada badan usaha.

Pemilik usaha bisa melakukan pengecekan silang (cross check) terhadap proses pelaporan rutin yang dilakukan oleh notaris yang telah ditunjuk pihak perseroan.

“Pemegang akun perusahaan bisa mengecek dan melakukan sinkronisasi data, termasuk data tentang perpajakan karena SABH mirroring (terhubung) dengan data di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyampaikan badan usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan memperoleh wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara.

Hal itu sebagaimana Peraturan Menteri UMKM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas.

Adapun, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa badan usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan memperoleh WIUP mineral logam dan batubara dengan cara pemberian prioritas sepanjang memenuhi ketentuan.

“Melalui peraturan ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil dan menengah lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sektor pertambangan,” kata Bagus dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (24/1/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan serta memperluas pemerataan kesempatan berusaha bagi UKM lokal

Bagus menjelaskan, verifikasi badan usaha kecil dan menengah merupakan proses pemeriksaan dokumen administrasi untuk memastikan perusahaan tersebut berstatus sebagai usaha kecil dan menengah, serta memiliki pemegang saham yang berasal dari daerah tempat WIUP prioritas dibuka oleh pemerintah.

Berdasarkan Permen UMKM Nomor 4 Tahun 2025, setiap UKM yang mengajukan WIUP prioritas wajib menjalani verifikasi administratif oleh Kementerian UMKM. Proses ini menjadi syarat utama sebelum verifikasi teknis oleh Kementerian ESDM dan merupakan bagian dari sistem perizinan nasional Online Single Submission (OSS).

Secara terperinci, kriteria utama yang dinilai meliputi legalitas badan usaha, yakni UKM harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), serta kelengkapan dokumen administratif seperti akta pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), laporan keuangan yang telah diaudit minimal satu tahun terakhir, struktur kepengurusan, serta status badan usaha yang sah dan dapat diverifikasi.

“Kriteria administratif harus dipenuhi sebelum pengajuan WIUP dengan mekanisme pemberian prioritas. Kriteria tersebut menjadi dasar verifikasi badan usaha sekaligus prasyarat untuk dapat diproses lebih lanjut,” jelasnya.

Bagus menambahkan, UKM cukup memenuhi salah satu kriteria, baik modal usaha maupun penjualan tahunan, yang dibuktikan melalui laporan keuangan.

Selanjutnya, UKM dapat mengajukan permohonan melalui OSS serta memantau status verifikasi dan izin secara daring. Sementara itu, hasil verifikasi Kementerian UMKM menjadi salah satu bagian dalam proses persetujuan WIUP prioritas.

“Apabila UKM belum memenuhi persyaratan, permohonan WIUP prioritas tidak dapat diproses. UKM akan diminta melengkapi atau memperbaiki dokumen sebelum mengajukan kembali,” terangnya

Dia berharap, terbitnya Permen UMKM Nomor 4 Tahun 2025 dapat mempertegas komitmen pemerintah dalam membuka peluang bagi UKM di sektor pertambangan sekaligus memastikan tata kelola usaha yang tertib, transparan, dan berkeadilan.

Mengacu Permen UMKM Nomor 4 Tahun 2025, berikut kriteria administratif yang harus dipenuhi UKM untuk dapat mengelola usaha tambang:

1. Badan usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.
2. Badan usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai Rp10 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar hingga Rp50 miliar.
3. Telah menjalankan operasional perusahaan paling sedikit satu tahun terakhir.
4. Memiliki unit yang melaksanakan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility).
5. Menyampaikan surat kesanggupan untuk menjalankan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil.
6. Menjalankan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil paling lambat tiga tahun sejak memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) prioritas.

Persoalan pada hampir semua BUMN, bukan karena karyawan, pelakunya adalah pimpinan BUMN,

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Dony Oskaria menyoroti terkait dengan proses transformasi PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) atau SIG.

“Tidak ada yang abadi, kecuali perubahan itu sendiri,” ujar Dony dalam Retret Terintegrasi SIG Group 2026 sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Melalui proses transformasi, Dony menilai Semen Indonesia dapat menghasilkan kinerja yang semakin baik di masa mendatang.

Ia menilai permasalahan dalam tubuh perusahaan BUMN, terdapat kecenderungan berasal dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM).

“Persoalan pada hampir semua BUMN, bukan karena karyawan, pelakunya adalah pimpinan BUMN,” ujar Dony.

Seiring dengan itu, Ia mewanti-wanti bahwa Semen Indonesia harus berjalan sesuai dengan norma dan etika yang benar, salah satunya tidak perlu mempercantik (memoles) laporan keuangan (LK) perusahaan.

Selain itu, menurutnya, pemimpin harus mengetahui ke mana arah perusahaan akan dibawa. “CEO harus punya dan tahu perusahaan akan dibawa kemana,” ujar Dony.

Kemudian, lanjutnya, pemimpin perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan mampu menyampaikan secara baik kepada para bawahan.

“Karena itu seorang Dirut (direktur utama) mesti mampu mengkomunikasikan visinya,” ujar Dony.

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama Semen Indonesia Indrieffouny Indra memastikan akan mencatat setiap arahan dari COO Danantara tersebut, dan akan melaksanakannya ketika menjalankan tugasnya sehari-hari.

“Apalagi, menjaga pasar saat ini sangat penting,” ujar Indra.

Semen Indonesia mencatatkan volume penjualan mencapai 27,46 juta ton dengan pendapatan senilai Rp25,30 triliun per kuartal III-2025,

Pada periode tersebut, perseroan membukukan laba bersih senilai Rp114,84 miliar, sementara EBITDA tercatat senilai Rp3,28 triliun.

Tahun buku 2024, Semen Indonesia menetapkan dividen tunai senilai Rp648,75 miliar atau dengan dividen payout rasio (DPR) sebesar 90,13 persen dari total laba bersih senilai Rp719.76 miliar tahun buku 2024.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) akan terus melanjutkan upaya restrukturisasi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya melakukan penguatan terhadap infrastruktur teknologi milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Untuk Himbara, dengan teknologi kita akan meningkatkan supaya lebih cepat, lebih baik, lebih transparan dalam pengambilan keputusannya, mereka dalam hal-hal memberikan pinjaman kepada para nasabahnya,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam acara bertajuk "Semangat Awal Tahun 2026" di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan, pihaknya akan lebih memperkuat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) untuk lebih fokus melayani segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan retail, yang mana penguatan teknologi menjadi hal yang utama.

“Misalnya seperti BRI, kita harus fokus lebih ke UMKM, retail. Nah kita perkuat di situnya. Karena kalau seperti BRI, ya tentunya teknologi menjadi hal yang sangat utama, karena mereka men-serve begitu banyak, puluhan juta bahkan ratusan juta para nasabahnya,” ujar Rosan.

Seiring Himbara saat ini di bawah naungan Danantara, Ia mengimbau semua Himbara perlu untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan perusahaan BUMN lainnya maupun dengan perusahaan swasta.

“Karena semua sekarang di bawah Himbara, mereka ya harus berkolaborasi, harus bersinergi dengan tidak hanya dengan BUMN, tapi yang paling penting bisa dengan sektor swasta dan sektor lainnya,” ujar Rosan.

Ia memastikan bahwa Danantara akan terus mengimplementasikan praktik Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik di setiap lapisan perusahaan BUMN.

“Kami menekankan sekali bagaimana tata kelola perusahaan yang baik yang benar, corporate governance, kemudian transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Itu menjadi pedoman kita yang kita ingin terapkan ke bawah secara penuh,” ujar Rosan.

Melalui dokumen Danantara Economic Outlook 2026, Danantara menyebutkan bahwa reformasi perusahaan-perusahaan BUMN besar akan menjadi agenda selanjutnya yang akan dijalankan mulai tahun 2026.

Danantara menyebut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), semuanya berada di posisi tepat untuk pemulihan pendapatan seiring biaya dana yang menurun dan pertumbuhan pinjaman yang membaik.

Sementara itu, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dinilai berada di posisi yang tepat untuk siap memberikan nilai kepada para pemegang saham dengan memanfaatkan aset yang lebih tinggi.

Sebelumnya, Danantara telah memperoleh kredibilitas pasar sampai batas tertentu, dari upaya pemulihan yang tengah berlangsung di PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), serta PT Timah Tbk (TINS).

Presiden RI Prabowo Subianto secara eksplisit menetapkan tujuan untuk mengurangi jumlah BUMN dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 200, yang perlu dipahami sebagai program multi-tahun, bukan kalender tindakan korporasi satu tahun.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026