Bisnis.com, PALEMBANG— Kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp90 miliar yang menyeret sejumlah pegawai perbankan di Sumatra Selatan (Sumsel) tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mencoreng reputasi bank pelat merah.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel mengungkap dugaan fraud di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) wilayah Palembang yang melibatkan pegawai internal bank dan sejumlah pihak eksternal dalam pengajuan kredit menggunakan data serta dokumen debitur yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Pemimpin BRI Cabang Palembang A Rivai, Agus Herman Pribadi mengatakan perseroan telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberantas fraud.

"BRI merupakan pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut, baik dari sisi kerugian finansial maupun reputasi perusahaan. Sebagai bentuk komitmen perseroan dalam menerapkan zero tolerance to fraud, BRI telah melaporkan dugaan tindak pidana perbankan dimaksud kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Kasus tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan masih adanya risiko penyimpangan dalam proses penyaluran kredit di industri perbankan. Di tengah upaya mendorong pertumbuhan pembiayaan, lemahnya pengawasan dan pengendalian internal berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu hingga menimbulkan kerugian yang signifikan.

Dalam perkara ini, Polda Sumsel telah menetapkan 15 tersangka. Mereka diduga memiliki peran yang berbeda, mulai dari pengusul, perantara, hingga pihak yang terlibat dalam proses pencairan kredit bermasalah.

Agus menegaskan BRI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung upaya aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara tersebut.

"Kami menghormati [proses hukum], serta mengapresiasi pihak kepolisian dalam menindaklanjuti perkara tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, BRI akan terus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan operasional bisnis.

“Dalam operasional bisnis, BRI menerapkan zero tolerance to fraud serta menjunjung tinggi GCG (goodcorporategovernance) dan prudential banking,” katanya.

Bisnis.com, PALEMBANG - Guna menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan UMKM, PT Pusri Palembang yang merupakan anggotaholdingdari PT Pupuk Indonesia (Persero) laksanakan kegiatan Opening Ceremony Festival Kuliner Rumah BUMN Sumsel Tahun 2026 yang digabung dengan pelaksanaan Gathering Anggota Rumah BUMN Sumsel.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat ekosistem UMKM yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembukaan festival dilaksanakan di Teras Rumah BUMN Sumsel dan diresmikan oleh VP TJSL Pusri, Rahmawati serta dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Ilir Timur II, para stakeholder (24/6).

Festival Kuliner Rumah BUMN Sumsel 2026 menghadirkan sebanyak 20 tenant UMKM binaan Rumah BUMN Sumsel dan Pusri yang menyajikan beragam produk kuliner unggulan khas daerah. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 8 Juli 2026, setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB,sebagai wadah promosi sekaligus perluasan akses pasar bagi para pelaku UMKM binaan.

Selain menghadirkan ruang promosi produk, festival ini juga menjadi sarana peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai program pengembangan, di antaranya workshop peningkatan kompetensi,talkshowpenguatanmindsetbisnis, kompetisi kreatif dan produktif, serta cooking demo. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis yang adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Sebagai bentuk dukungan berkelanjutan, Pusri turut memfasilitasi penguatan aspek legalitas dan kualitas usaha UMKM melalui bantuan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Sertifikasi Halal, Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta pendampingan pengembangan branding dan kemasan produk agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.

Festival ini juga mengusung kampanyeeco-friendly productsebagai bagian dari implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui kampanye tersebut, Pusri mendorong para pelaku UMKM untuk mulai menerapkan praktik usaha yang lebih ramah lingkungan, mulai dari penggunaan kemasan hingga pengelolaan produk yang berorientasi pada keberlanjutan.

VP TJSL Pusri,Rahmawati, mengatakan bahwa penguatan UMKM merupakan salah satu fokus program TJSL perusahaan dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pusri meyakini bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan atau promosi, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas, penguatan legalitas usaha, pengembangan kualitas produk, serta perluasan akses pasar”,ujar Rahmawati.

Lebih lanjut, Rahmawati menambahkan bahwa sinergi antara BUMN, pemerintah, komunitas, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem UMKM yang sehat dan berkelanjutan.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi selama festival berlangsung, tetapi juga menjadi momentum bagi UMKM binaan untuk memperluas jejaring usaha, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat kepercayaan diri dalam memasuki pasar yang lebih kompetitif. Sejalan dengan komitmen Pusri terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(Sustainable Development Goals/SDGs), kami akan terus menghadirkan berbagai program pemberdayaan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat," tambahnya.

Melalui Festival Kuliner Rumah BUMN Sumsel 2026, Pusri berharap dapat terus memperkuat peran Rumah BUMN Sumsel sebagai pusat pembinaan dan pengembangan UMKM di Sumatera Selatan. Masyarakat juga diundang untuk mengunjungi Teras Rumah BUMN Sumsel selama pelaksanaan festival, menikmati berbagai sajian kuliner unggulan dari UMKM binaan, serta mendukung pertumbuhan usaha lokal agar semakin berkembang dan berdaya saing.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai menyiapkan langkah antisipatif menyusul informasi mengenai kemungkinan kembali berkurangnya Transfer Ke Daerah (TKD) pada 2027.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan alokasi transfer dari pemerintah pusat yang selama ini menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan daerah telah mengalami penurunan signifikan.

"Nah terkait itu, saya sudah meminta BPKAD dan Sekretaris Daerah untuk mencermati, memang dana transfer daerah kemarin cukup besar kita (Pemkot Palembang)," kata Ratu Dewa, Rabu (1/7/2026).

Selain memetakan dampak fiskal yang mungkin timbul, Pemkot Palembang juga menyiapkan usulan kepada pemerintah pusat agar kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Saya sudah minta konsepnya seperti apa, untuk kita usulkan ke Menteri Dalam Negeri. Karena kita ingin pembangunan, pemerintahan, dan masalah program kemasyarakatan butuh anggaran. Maka dari itu kita minta ada pertimbangan dari pemerintah pusat," jelas Dewa.

Dia menilai berkurangnya alokasi transfer berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program daerah. Meski demikian, pemerintah kota akan melakukan penyesuaian melalui efisiensi pada pos-pos belanja tertentu yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kalau ada pengaruh pasti ada pengaruh. Tetapi tinggal bagaimana kita menyiasatinya melalui efisiensi pada sektor dan nomenklatur tertentu sehingga tidak mengurangi pelayanan yang penting bagi masyarakat," ujarnya.

Dewa menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot Palembang tetap akan memfokuskan anggaran pada 3 sektor utama yang dinilai berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi kota.

"Bagi saya prioritasnya tetap sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perkotaan. Program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus tetap berjalan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kontraktor pertambangan Grup Bakrie, PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) melalui anak usahanya, PT DH Kontraktama Batubara (DHKB), mengantongi kontrak jasa pertambangan senilai sekitar US$1,3 miliar atau setara Rp22 triliun untuk proyek tambang batu bara di Pulau Laut, Kalimantan Selatan.

Director & Corporate Secretary DEWA Mukson Arif Rosyidi mengatakan DHKB telah menandatangani Surat Penunjukan dan Perintah Kerja (SPPK) dengan PT Sebuku Sejaka Coal (SSC) pada 29 Juni 2026. Melalui kesepakatan tersebut, DHKB ditunjuk sebagai kontraktor utama yang akan melaksanakan kegiatan operasional penambangan secara eksklusif di Area Tambang Pit SSC.

"DHKB dan SSC secara resmi menandatangani SPPK untuk pekerjaan jasa kontraktor utama di Area Tambang Pit SSC yang berlokasi di Pulau Laut, Kalimantan Selatan," kata Mukson dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Mukson menjelaskan, melalui kesepakatan tersebut DHKB akan menjadi kontraktor utama yang secara eksklusif melaksanakan operasional penambangan di Area Tambang Pit SSC.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi perencanaan tambang, pembukaan lahan, pengupasan, pemindahan dan penyimpanan tanah penutup, pengupasan lapisan penutup, penambangan batu bara, pemuatan dan pengangkutan batu bara, pemeliharaan jalan angkut, hingga layanan pendukung lainnya.

Proyek tersebut memiliki jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun atau hingga berakhirnya izin konsesi. Selama masa kontrak, DHKB diperkirakan menangani volume waste removal hingga 55 juta bcm per tahun serta produksi batu bara mencapai 5 juta ton per tahun.

Dengan kapasitas tersebut, nilai proyek diperkirakan mencapai US$1,3 miliar atau sekitar Rp22 triliun.

Mukson menambahkan penandatanganan SPPK tersebut akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan ke depan.

"Penandatanganan SPPK tersebut berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan ke depan," pungkasnya.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Badan Pusat Statistik (BPS) siap memetakan potensi besar ekonomi kreatif secara utuh melalui Sensus Ekonomi 2026, yang digelar pada 15 Juni-31 Agustus. Sebanyak 251 ribu petugas sensus akan melakukan pendataan usaha secara door to door di seluruh Indonesia.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengibaratkan sensus ekonomi sebagai rekam medis perekonomian Indonesia. Data lengkap dan akurat diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Amalia dalam kegiatan Pencanangan dan Ngisi Bareng (Ngibar) SE2026 bersama Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin (29/6), yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, serta Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.

"Ketika kita memiliki data yang lengkap dan akurat, maka kebijakan yang dihasilkan akan semakin tepat sasaran. Karena itu, kami mengajak seluruh pegiat usaha memberikan informasi yang benar. Tidak perlu khawatir, kerahasiaan data dijamin sesuai peraturan perundang-undangan," kata Amalia.

Pada 2025, BPS mencatat kontribusi sektor ekonomi kreatif mencapai 7,38 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan pertumbuhan 6,86 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen.

Pada tahun yang sama, ekonomi kreatif menyerap 27,40 juta tenaga kerja atau 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional. Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif terbesar, mencapai 6,24 juta orang.

Data BPS tersebut mencerminkan bahwa ekonomi kreatif saat ini telah berkembang menjadi salah satu sumber pertumbuhan perekonomian, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, dengan peran sebagai penggerak aktivitas ekonomi, termasuk kuliner, fesyen, musik, film, desain komunikasi visual, hingga pengembangan aplikasi digital.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyebutkan bahwa SE2026 akan menjadi dasar penting untuk memetakan persebaran dan potensi subsektor ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

"Dengan suksesnya sensus ekonomi nasional, data tentang ekonomi kreatif indonesia semakin jelas, sehingga kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, akademisi, penggiatnya, kemudian mungkin untuk akses pendanaan termasuk untuk mendapatkan kredit subsektor mana yang lagi sedang berkembang, subsektor mana yang musti diselamatkan, subsektor mana yang stagnan itu juga kita bisa lihat sama-sama," kata Riefky.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menilai SE2026 sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan data yang memetakan potensi ekonomi kreatif Indonesia secara lebih komprehensif, sehingga pemerintah dapat menyusun berbagai program lebih tepat sasaran.

"Sensus akan menjadikan kekuatan kita untuk mampu memetakan ekonomi kreatif secara lebih dalam. Sensus Ekonomi 2026 membantu kita melihat ekonomi kreatif lebih jelas dalam tiga dimensi. Yang pertama intervensi sektoral, yang kedua pemahaman geografis, dan yang ketiga memahami kebutuhan para pelaku," kata Muhaimin.

Amalia optimistis, manfaat SE2026 akan dapat dioptimalkan oleh pelaku usaha, karena menginformasikan posisi dan potensi usaha yang diharapkan mendorong pemahaman terhadap dinamika pasar dalam penyusunan strategi bisnis yang lebih adaptif dan berbasis data statistik.

"Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini," ujar Amalia.

Pada kesempatan yang sama, kegiatan pencanangan juga dirangkaikan dengan penyerahan Statistik Ekonomi Kreatif Tahun 2025. Sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS dalam mendukung pelaksanaan SE2026, acara dilanjutkan dengan sosialisasi sensus serta pengisian kuesioner secara simbolis oleh perwakilan asosiasi dari berbagai subsektor ekonomi kreatif.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (1/7/2026). Sejumlah saham seperti BBCA, INCO, hingga MBMA memimpin penguatan pada pembukaan perdagangan.
Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama BEI dengan Harian Bisnis Indonesia dibuka melemah 0,83% ke posisi 387,24. Dari 27 konstituen, sebanyak 16 saham menguat, 5 melemah, dan 6 stagnan.
Penguatan dialami oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang mengalami kenaikan 3,15% ke Rp5.725, diikuti PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang naik 2,91% ke Rp4.240, dan PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) naik 1,73% ke Rp470.
Penguatan juga dialami oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang naik 1,70% ke Rp2.390, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) menguat 1,54% ke Rp2.630, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) naik 1,52% ke Rp134, dan PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) menguat 1,41% ke Rp288.
Sebaliknya, pelemahan harga dialami oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) yang turun 4,71% ke Rp3.240, PT United Tractors Tbk. (UNTR) turun 2,93% ke Rp22.325, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) melemah 0,37% ke Rp6.775, dan PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) yang melemah 0,33% ke Rp1.520.
Laporan riset harian Mirae Asset Sekuritas menyebutkan bahwa kejatuhan IHSG sampai dengan paruh pertama hari ini utamanya disebabkan oleh minimnya katalis positif yang mampu menopang psikologis pasar domestik.
Kondisi tersebut memicu aksi jual masif yang membuat seluruh indeks sektoral bergerak melemah secara kompak. Sektor bahan baku menjadi indeks dengan penurunan terdalam, tertekan oleh kejatuhan saham-saham komoditas logam seperti AMMN yang ambles 5,45% dan saham EMAS yang merosot 8,97%.
Selain sektor komoditas, pelemahan indeks komposit juga diperberat oleh koreksi dalam pada sejumlah saham big caps yang selama ini menjadi penggerak indeks.
Di sisi lain, performa minor pasar modal dalam negeri bergerak kontras dengan bursa regional Asia yang cenderung bervariasi cenderung menguat. Indeks Kospi di Korea Selatan dan Nikkei di Jepang justru tampil perkasa dengan lonjakan masing-masing sebesar 3% dan 1,5% pada periode perdagangan yang sama.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan rencana penerapan beras satu harga di seluruh Indonesia tetap akan dilanjutkan.

Hanya saja, Rizal mengatakan pelaksanaannya masih menunggu penyesuaian margin fee Bulog sebesar 7 persen sebagai sumber pendanaan untuk skema subsidi silang.

"Pasti dong (skema beras satu harga dilanjut), kita kan memberikan pelayanan yang terbaik," kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan Bulog sebelumnya telah melaporkan rencana tersebut kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, skema itu baru bisa dijalankan apabila margin fee sebesar 7 persen mulai berlaku.

"Nanti kalau margin fee-nya turun 7 persen, insya Allah kita bisa perlakukan itu. Karena margin fee-nya belum berlaku nih," ujarnya.

Ia mengatakan belum bisa memastikan kapan wacana tersebut akan diterapkan karena bergantung pada waktu pemberlakuan margin fee tersebut.

[Gambas:Youtube]

"Tergantung margin fee-nya turunnya kapan. Nanti kalau misalnya margin fee-nya itu turun, nah nanti kan sudah ada keuntungan tuh, kita bisa subsidi silang untuk yang harga-harga yang jauh-jauh itu," kata Rizal.

Menurut Rizal, konsep yang disiapkan bukan penerapan harga berdasarkan zonasi, melainkan satu harga secara nasional seperti skema harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Enggak per zonasi. Satu harga kayak Pertamina, kayak Pertalite. Ya nanti kita diskusikan sama Pak Mentan (Amran)," ujarnya.

Sebelumnya, Rizal menjelaskan konsep beras satu harga hanya akan diterapkan untuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bukan beras premium yang diproduksi swasta.

Dalam skema tersebut, Bulog akan menjual beras SPHP kepada pengecer seharga Rp11 ribu per kilogram dari gudang Bulog, sementara pengecer menjualnya kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Margin fee sebesar 7 persen diharapkan menjadi sumber pendanaan agar Bulog dapat menjalankan subsidi silang sehingga harga beras SPHP dapat disamakan dari Sabang sampai Merauke.

Rencana tersebut sebelumnya juga telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Mentan Amran.

Saat itu, Rizal menyebut pelaksanaannya masih menunggu pemberlakuan margin fee agar Bulog memiliki ruang pendanaan untuk menjalankan subsidi silang.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga sebelumnya memastikan arah kebijakan beras satu harga tetap dipertahankan meski pemerintah baru saja menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras medium.

Penyesuaian tersebut disebut sebagai langkah jangka pendek, sementara pembahasan mengenai skema beras satu harga akan dilanjutkan bersama kementerian, lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar) RI menyepakati laporan panitia kerja (panja) dalam rangka pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Selain pendahuluan RAPBN 2027, Kemenkeu dan Banggar juga mengesahkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

“Dalam rapat kerja tersebut, Banggar DPR RI dan Pemerintah menyepakati laporan panja-panja Banggar yang telah membahas berbagai aspek dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dan RKP Tahun 2027,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Persetujuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang dilakukan melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah.

Turut hadir dalam rapat kerja tersebut jajaran Pemerintah, perwakilan Bank Indonesia, serta para anggota Badan Anggaran DPR RI.

Usai pengesahan laporan Panja, Ketua Banggar DPR RI secara resmi menyerahkan kepada pemerintah hasil kompilasi berbagai usulan yang telah dihimpun dan dibahas bersama komisi-komisi DPR RI, DPD RI, MPR RI, BPK, serta mitra kerja terkait.

Penyerahan tersebut dilakukan dalam forum rapat kerja sebagai bagian dari mekanisme formal pembahasan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Deni mengatakan rapat ini menandai selesainya tahapan pembahasan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dan RKP Tahun 2027 di Badan Anggaran DPR RI.

Selanjutnya, proses penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027 akan berlanjut sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Proses lanjutan itu termasuk penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah kepada DPR RI pada Agustus mendatang.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com — Pemerintah Kanada mengucurkan dana hibah sebesar 7 juta dolar Kanada atau sekitar Rp88 miliar untuk mendukung pengembangan proyek tambang molibdenum di Greenland, sebuah logam strategis yang banyak digunakan dalam industri kedirgantaraan, energi, dan pertahanan.

Perusahaan pengembang proyek, Greenland Resources, pada Senin (29/6/2026) menyatakan, dana tersebut diberikan melalui program Critical Minerals Research, Development and Demonstration milik Natural Resources Canada.

Dengan kurs yang digunakan Reuters, yakni 1 dolar AS setara 1,4194 dolar Kanada, nilai hibah tersebut setara dengan sekitar 4,93 juta dollar atau sekitar Rp88,29 miliar (asumsi kurs 17.910 per dolar AS).

Greenland Resources saat ini tengah mengembangkan tambang terbuka Malmbjerg di Greenland bagian timur yang memiliki cadangan molibdenum, mineral yang telah dikategorikan sebagai bahan baku kritis oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Perusahaan tersebut menyatakan Kanada menjadi negara anggota G7 pertama yang melakukan investasi langsung pada sektor pertambangan di Greenland.

Molibdenum merupakan logam berwarna putih keperakan yang digunakan untuk memperkuat baja sekaligus meningkatkan ketahanannya terhadap panas dan korosi. Material ini menjadi komponen penting dalam berbagai sektor strategis, mulai dari industri pertahanan hingga teknologi energi bersih.

Langkah Kanada dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran negara-negara Barat terhadap keamanan pasokan mineral kritis. China, yang menyumbang sekitar 40 persen produksi molibdenum global, pada awal 2025 memberlakukan pembatasan ekspor terhadap logam tersebut.

Kebijakan Beijing itu memicu kekhawatiran di negara-negara Barat mengenai ketergantungan pasokan bahan baku strategis dari China.

Minat negara-negara Barat terhadap Greenland juga meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyuarakan keinginannya untuk mengambil alih kendali atas wilayah Arktik tersebut.

Meski usulan tersebut ditolak pemerintah Denmark dan Greenland, isu itu mendorong perhatian internasional terhadap potensi sumber daya mineral yang melimpah di pulau tersebut.

Greenland sendiri diketahui memiliki cadangan mineral strategis yang besar. Namun, perkembangan industri pertambangannya selama ini berjalan lambat akibat hambatan birokrasi serta keterbatasan pendanaan.

Dukungan Kanada terhadap proyek Malmbjerg dinilai menjadi sinyal semakin ketatnya persaingan global dalam mengamankan pasokan mineral kritis yang dibutuhkan untuk industri pertahanan, transisi energi, dan teknologi masa depan.

Bisnis.com, PALEMBANG -- PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) Region III Palembang bakal memperkuat digitalisasi bisnis di enam provinsi yang tersebar di Pulau Sumatra.

Hal tersebut menyusul tuntasnya transformasi sistem Information and Technology (IT) sebagai fondasi percepatan bisnis dan penguatan layanan digital.

Region CEO Palembang Ari Yusnairy Muslim mengatakan transformasi teknologi telah selesai dilakukan di kantor pusat dan melibatkan seluruh jaringan BSI di wilayah termasuk Regional III Palembang, yang mencakup Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung.

"Transformasi tersebut untuk mendukung akselerasi digitalisasi industri keuangan dan pesatnya perkembangan bisnis perseroan. Transformasi itu juga mendapat dukungan strategis dari Danantara Indonesia," katanya saat Media Gathering Region III Palembang, Senin (29/6/2026).

Transformasi IT yang rampung pada pertengahan Mei 2026 melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi dan menjadi salah satu proyek teknologi terbesar yang pernah dijalankan BSI.

Dia menjelaskan seluruh proses migrasi data, upgrade core banking dari R10 ke R24, konversi sistem, hingga validasi dilakukan secara terkendali dengan pengawasan regulator dan dipantau secara langsung oleh Danantara untuk memastikan pelaksanaannya berjalan aman dan lancar.

Ari mengemukakan saat ini fungsi digital tersebut akan dioptimalkan untuk bisnis emas dan haji.

"BSI sangat fokus mengembangkan bisnis emas dan haji sejalan dengan dual licence yang dijalankan yakni sebagai bank syariah dan bank emas," katanya.

Untuk tabungan emas terdapat peningkatan 406,5% secara (YOY) dengan peningkatan number of account (NOA) mencapai 937%. Demikian juga dengan tabungan haji dan NOA tabungan haji yang tumbuh 18-19% (YOY).

Ari melanjutkan, kinerja BSI tercatat melampaui kinerja industri perbankan lain di wilayah Palembang per Maret 2026. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 23,9% (YOY), dan pembiayaan tumbuh 26% (YOY).

"Kinerja tersebut menunjukkan BSI Region III Palembang juga melaksanakan fungsi intermediasi dengan baik," katanya.

Pihaknya pun akan terus menambah market share lantaran potensi di wilayah region III dinilai masih cukup besar. Adapun salah satu strategi yang dilakukan perseroan dengan menyasar berbagai segmen, mulai dari komunitas muslim, UMKM hingga petani sektor andalan.

"Kami masuk ke komunitas melalui masjid dan majelis taklim bahkan kami juga melakukan literasi keuangan digital ke petani kelapa sawit," katanya.

Dia melanjutkan penetrasi bisnis dan digital yang telah dibangun dalam satu tahun terakhir terlihat dari kinerja keuangan BSI yang tetap solid. Hingga April 2026, BSI pusat membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp2,80 triliun atau tumbuh 17,79% secara tahunan, dengan total aset mencapai Rp452 triliun.

Adapun DPK tumbuh menjadi Rp382 triliun dan pembiayaan meningkat menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset yang tetap terjaga, mencerminkan fundamental yang semakin kuat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Senin (29/6/2026). Meskipun begitu, sejumlah emiten seperti ADRO, ICBP, hingga JPFA masih mampu menorehkan kinerja positif hingga perdagangan sore hari.

Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama BEI dengan Harian Bisnis Indonesia ditutup melemah 1,75% ke posisi 397,41. Dari 27 konstituen, sebanyak 6 saham menguat, 19 melemah, dan 2 saham stagnan.

Penguatan harga saham dipimpin oleh PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) yang naik 1,33% ke Rp2.280, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) naik 0,76% ke Rp1.980, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) naik 0,76% ke Rp6.650, dan PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) naik 0,65% ke Rp308.

Penguatan juga dialami oleh saham PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) yang naik 0,40% ke Rp500 dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) yang menguat 0,37% ke Rp2.720.

Sebaliknya, pelemahan kinerja dialami oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) yang turun 6,25% ke Rp1.425, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turun 4,05% ke Rp5.925, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) turun 2,82% ke Rp2.410, dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) turun 2,74% ke Rp1.420.

Pelemahan juga dialami oleh PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) yang turun 2,36% ke Rp1.240, PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) turun 1,98% ke Rp1.485, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) turun 1,90% ke Rp3.100, dan PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) turun 1,89% ke Rp1.040.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Brigita Kinari memprediksi pergerakan IHSG pekan ini masih berada dalam tren turun (downtrend) jangka menengah meski sempat mengalami rebound dari level terendah 5.318 hingga 6.377.

Dia menjelaskan, secara teknikal terlihat bahwa belum terbentuk break of structure di atas area swing high sebelumnya, serta posisi penutupan yang masih berada di bawah MA5, MA10, dan MA20. Di sisi lain, pelemahan histogram positif MACD dan Stochastic RSI yang mulai bergerak di area pivot mengindikasikan momentum penguatan mulai terbatas, sehingga IHSG berpeluang menguji area support 5.700–5.800 pada pekan ini.

"Selama support tersebut mampu dipertahankan, pergerakan indeks diperkirakan masih akan berkonsolidasi dalam kisaran 5.500–6.400," kata Brigita, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, konfirmasi pembalikan tren menjadi bullish baru akan terbentuk apabila IHSG mampu menutup perdagangan mingguan di atas level 6.452, sehingga setiap penguatan sebelum level tersebut tercapai masih dikategorikan sebagai relief rally.

Dari sisi sentimen pasar, dia melihat investor saat ini masih cenderung wait and see di tengah sentimen yang saling tarik menarik. Di satu sisi, perhatian investor akan tertuju pada rangkaian data makroekonomi utama semester pertama, mulai dari inflasi, neraca perdagangan, tingkat kepercayaan konsumen, hingga keputusan suku bunga acuan Bank Indonesia pada pertengahan Juli mendatang.

Di sisi lain, pemerintah mulai meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun melalui delapan program insentif guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua 2026.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat upaya konsolidasi fiskal melalui efisiensi anggaran, termasuk rencana pengurangan alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghematan subsidi energi, serta berbagai langkah reformasi kebijakan yang dinilai dapat memperbaiki persepsi terhadap kondisi fiskal Indonesia.

"Meski demikian, pelaku pasar masih akan mencermati efektivitas implementasi kebijakan tersebut serta menunggu penilaian lanjutan dari lembaga pemeringkat kredit, sehingga arah arus modal asing diperkirakan tetap menjadi faktor utama yang menentukan pergerakan pasar domestik," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memetakan sejumlah wilayah di Indonesia yang menjadi target penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Jeffri Huwae menjelaskan pemetaan beberapa daerah ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kesuksesan proyek percontohan penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang dilakukan di wilayah Gunung Botak, Maluku.

Jeffri menuturkan, beberapa daerah diketahui telah teridentifikasi memiliki aktivitas tambang ilegal, seperti Manado, Palu, Palembang, dan lainnya.

"Ada spot-spot yang sudah ditentukan. Kita kemungkinan bisa melakukan [penindakan] di Manado, di Palu, bisa kita lakukan di Kalimantan Timur, bisa juga kita lakukan di Palembang," kata Jeffri saat ditemui di Ambon, Maluku, dikutip Senin (29/6/2026).

Jeffri menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu mengevaluasi dampak dan efek kejut dari operasi penegakan hukum yang sedang berjalan di Gunung Botak. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas wilayah berikutnya.

Dia menuturkan pemerintah membuka kemungkinan memulai rangkaian penindakan dari kawasan timur Indonesia.

Meski demikian, pemilihan lokasi akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas PETI serta efektivitas langkah penindakan yang selama ini telah dilakukan oleh instansi lain.

Selain itu, pemerintah juga akan mengukur potensi dampak dari setiap operasi agar kebijakan penegakan hukum yang diterapkan mampu memberikan hasil yang signifikan.

"Spotnya kita akan melihat, tergantung dengan tingkat kerusakan dan juga apakah sudah dilakukan penindakan yang efektif oleh pihak lain. Kemudian kira-kira kalau kita dengan kebijakan penegakan hukum kita yang ada, spot yang kita tentukan itu memberikan dampak yang signifikan atau tidak," kata Jeffri.

Jeffri mengatakan, pendekatan penegakan hukum pertambangan ilegal yang selama ini mengandalkan pola penertiban konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi skala persoalan tambang ilegal yang terus meluas.

Menurutnya, keterbatasan personel dan banyaknya lokasi tambang ilegal membuat pendekatan berbasis peta jalan atau road map tidak efektif diterapkan.

"Dalam penindakan hukum terhadap ilegal mining ini Kami tidak menggunakan lagi metode-metode yang konservatif," ujar Jeffri.

Dia menjelaskan praktik pertambangan ilegal saat ini sudah mencapai ratusan lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan masa kerja efektif yang terbatas, pendekatan penertiban satu per satu dinilai tidak akan mampu menyelesaikan persoalan dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, Jeffri mengatakan, pihaknya menerapkan kebijakan penindakan hukum yang lebih fleksibel dengan memilih titik-titik strategis yang dinilai dapat memberikan dampak paling besar terhadap penurunan aktivitas tambang ilegal.

Menurutnya, fokus penindakan tidak lagi diarahkan kepada pelaku lapangan berskala kecil, melainkan kepada pihak yang menyediakan pendanaan bagi operasi tambang ilegal.