REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keamanan aset kripto tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kesadaran pengguna dalam menjaga informasi pribadi dan mengenali berbagai bentuk penipuan digital. Indodax mendorong peningkatan literasi keamanan digital agar pengguna dapat bertransaksi dengan lebih aman dan percaya diri.

Chief Information Security Officer (CISO) Indodax Ledy mengatakan, pola ancaman di ekosistem aset kripto telah bergeser. Jika sebelumnya pelaku lebih banyak berupaya menembus sistem keamanan platform, kini mereka cenderung memanfaatkan rekayasa sosial untuk memengaruhi pengguna.

"Banyak orang masih menganggap ancaman terbesar berasal dari peretasan sistem pada exchange. Padahal, dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan, pelaku justru memperoleh akses karena korban secara tidak sadar memberikan informasi penting atau mengklik tautan berbahaya yang menyerupai layanan resmi," kata Ledy dalam siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Laporan NordStellar mencatat pembahasan layanan Deepfake-as-a-Service (DFaaS) di forum dark web meningkat sekitar 39 persen sepanjang Januari-Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kewaspadaan pengguna seiring berkembangnya teknologi digital.

Selain itu, perkembangan AI voice cloning memungkinkan pembuatan tiruan suara yang semakin menyerupai pemilik aslinya. Karena itu, pengguna diimbau membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai permintaan yang berkaitan dengan akun maupun aset digital.

Ledy mengatakan, pelaku juga mulai memanfaatkan iklan palsu di media sosial, manipulasi hasil pencarian internet, hingga menyamar sebagai layanan pelanggan melalui aplikasi pesan instan.

"Di Indodax sendiri kami tidak memiliki nomor WhatsApp Customer Support resmi. Seluruh layanan hanya dapat diakses melalui nomor telepon, email, maupun kanal resmi perusahaan. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri melakukan verifikasi bahkan riset mandiri (DYOR) dalam mencerna informasi sebelum mengambil keputusan," ujar Ledy.

Menurut Ledy, teknologi keamanan perlu diimbangi dengan kebiasaan pengguna yang baik, seperti menjaga kerahasiaan data pribadi, melakukan verifikasi informasi, serta tidak terburu-buru mengambil keputusan.

"Platform dapat menyediakan berbagai sistem lapisan keamanan. Namun pada akhirnya, setiap keputusan tetap berada di tangan pengguna. Karena itu, kami selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu melakukan verifikasi sebelum memberikan informasi ataupun mengambil keputusan terkait aset digital," kata Ledy.

Indodax menilai edukasi mengenai social engineering, phishing, deepfake, hingga penyalahgunaan identitas digital perlu terus diperkuat agar masyarakat semakin siap menghadapi perkembangan teknologi dan dapat memanfaatkan aset kripto secara lebih aman.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan atau klarifikasi mengenai video viral yang beredar terkait program baru pemberian dana hibah.

Melalui akun resmi Instagram @ppid.kemenkeu, Kemenkeu menyebutkan saat ini terdapat video mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan program baru bantuan dana hibah dari pemerintah resmi dibuka.

Tak hanya itu, dalam video tersebut juga mengajak pengguna media sosial TikTok untuk mendaftar melalui akun yang menyebarkan video. "[Video tersebut] merupakan video hoaks deep fake," demikian penjelasan Kemenkeu pada Senin (29/6/2026).

Sebagai informasi, deep fake adalah jenis media sintetis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence (AI). Deep fake dibuat menggunakan teknik deep learning dan generative adversarial networks (GANs). Teknologi ini bekerja dengan menganalisis dan mempelajari data dalam jumlah besar.

Hasil dari teknologi tersebut menciptakan rekayasa visual atau audio yang menyerupai peristiwa nyata, tetapi sebenarnya artifisial.

Dalam unggahan @ppid.kemenkeu, terlihat tangkapan layar dari video hoaks deep fake yang disebarkan oleh akun TikTok WA 0853-8551-5066 menampilkan wajah Menkeu Purbaya. Terdapat label "HOAKS" yang diberikan Kemenkeu pada tangkapan layar video tersebut.

Selain itu, disertai dengan naskah "Program baru dari pemerintah sudah resmi terbuka. Untuk pengguna TikTok silakan daftar melalui akun ini. Tulis nama dan asal darimana. Nanti Napetui kami data berkas anda. Ayo mendaftar sekarang!".

Kemenkeu pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan video hoaks deep fake mengenai program baru bantuan dana hibah dan ajakan mendaftar.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tegas Kemenkeu.

Saat ini, cukup banyak video hoaks deep fake yang menggunakan wajah Menkeu Purbaya beredar di tengah masyarakat. Sebelumnya, Kemenkeu juga telah mengingatkan masyarakat akan beredarnya video hoaks terkait pencarian 700 orang penerima bantuan dan pernyataan Purbaya yang akan membongkar kerugian perusahaan BUMN, seperti PLN, Garuda Indonesia, hingga Pertamina.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat kembali diminta untuk waspada dengan video yang menampilkan sosok Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Kali ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan video hoaks deep fake mengenai Menkeu Purbaya yang mengimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah.

Dalam akun Instagram @ppid.kemenkeu yang diunggah pada Kamis (25/6/2026), Kemenkeu menegaskan video tersebut merupakan video hoaks deep fake.

"[Video tersebut] merupakan video hoaks deep fake, "demikian penjelasan Kemenkeu.

Pada unggahan tersebut, ditampilkan tangkapan layar video yang menampilkan Menkeu Purbaya dan diberi label 'Hoaks' oleh Kemenkeu. Video tersebut beredar melalui media sosial TikTok dengan akun WA 0853-8551-5066.

Saat Bisnis mengakses pada Jumat (26/6/2026) pagi, video hoaks deep fake tersebut masih ada dengan diberi caption "wawancara langsung dengan bapak Purbaya yudi Sadewa selaku menteri keuangan Indonesia membahas program bantuan dana hibah yang telah resmi dibuka".

Video ini diunggah pada 2 hari lalu dan telah mendapatkan 11 likes, 6 komentar, dan 6 kali dibagikan oleh para warganet.

Sebagai informasi, deep fake adalah jenis media sintetis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence (AI). Deep fake dibuat menggunakan teknik deep learning dan generative adversarial networks (GANs).

Teknologi ini bekerja dengan menganalisis dan mempelajari data dalam jumlah besar. Hasil dari teknologi tersebut menciptakan rekayasa visual atau audio yang menyerupai peristiwa nyata, tetapi sebenarnya artifisial.

Kemenkeu kembali mengingatkan warga untuk terus berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap video yang beredar terkait Menkeu Purbaya dan ajakan mendaftar bantuan.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tegas Kemenkeu.

Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya penipuan digital yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan teknologi deepfake mendorong regulator dan pelaku industri memperkuat literasi keamanan siber. Kelompok usia produktif dinilai menjadi sasaran utama kejahatan digital karena tingginya aktivitas transaksi secara daring.

Dalam Festival Aman Digital 2026 yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Sekretariat Satgas PASTI Daniel Apriandi mengatakan pelaku penipuan kini semakin banyak menggunakan modus phishing dan social engineering yang diperkuat teknologi AI.

"Kelompok usia 25–49 tahun adalah yang paling produktif sekaligus paling banyak disasar penipu karena mereka paling aktif bertransaksi secara digital. Scam dengan modus phishing dan social engineering terus meningkat, diperparah dengan penggunaan AI dan deepfake yang kini mampu meniru wajah, suara, dan bahasa tubuh korban secara sempurna," ujarnya dalam keterangan, Jumat (26/6/2026).

Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Satryo Suryantoro mengatakan peningkatan literasi keamanan siber tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi pemerintah, regulator, pelaku industri, dunia pendidikan, komunitas, hingga masyarakat untuk membangun budaya keamanan digital.

Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) yang diwakili PINTU turut berpartisipasi dalam forum tersebut. Anggota Departemen Advokasi Strategis ABI Deny Giovanno mengatakan pihaknya terus mendorong edukasi keamanan digital, salah satunya melalui Bulan Literasi Kripto yang digelar bersama OJK sejak 2023.

"Berbagai inisiatif program literasi dan edukasi yang kami galakkan merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kritisisme masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk penipuan di era digital," ujarnya.

Menurut Deny, peningkatan pemahaman masyarakat menjadi fondasi penting agar pemanfaatan teknologi blockchain dan aset kripto dapat dilakukan secara aman, bijak, dan bertanggung jawab di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memberikan penjelasan atau klarifikasi terkait video yang beredar dan menampilkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam siaran pers yang dirilis pada Rabu (24/6/2026), Kemenkeu menyatakan terdapat video beredar di media sosial yang menampilkan figur Menkeu. Dalam video itu disebutkan figur Purbaya menyatakan akan membongkar kerugian perusahaan BUMN, seperti PLN, Garuda Indonesia, hingga Pertamina.

"Maka dengan ini kami sampaikan bahwa video tersebut merupakan video hoaks deep fake," tegas Kemenkeu.

Sebagai informasi, deep fake adalah jenis media sintetis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence (AI). Deep fake dibuat menggunakan teknik deep learning dan generative adversarial networks (GANs). Teknologi ini bekerja dengan menganalisis dan mempelajari data dalam jumlah besar.

Hasil dari teknologi tersebut menciptakan rekayasa visual atau audio yang menyerupai peristiwa nyata, tetapi sebenarnya artifisial.

Terkait video hoaks yang beredar tersebut, Kemenkeu pun mengimbau agar masyarakat waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan.

Adapun, sebelumnya Kemenkeu juga menemukan sejumlah video deep fake mengenai bendahara negara, seperti hoaks Menkeu mencari 700 orang penerima bantuan dan Menkeu meminta data warga untuk diberi bantuan.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan," tutup Kemenkeu.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai video hoaks yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Melalui akun Instagram @ppid.kemenkeu, pihak Kemenkeu menyatakan terdapat video yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kemenkeu yang telah disahkan negara.

"[Ini] merupakan video hoaks deep fake," demikian penjelasan dari Kemenkeu pada Jumat (19/6/2026).

Adapun, dalam postingan di akun Instagram @ppid.kemenkeu, Kemenkeu memberikan label hoaks pada tangkapan layar yang menampilkan wajah Menkeu Purbaya.

Tangkapan layar tersebut diambil dari akun TikTok 081990421650 yang menyertakan caption "jangan berkecil hati semua berhak mendapatkan dana bantuan ini."

Saat diakses Bisnis pada pukul 19.33 WIB, unggahan tersebut masih ada dan telah mendapatkan 91 like, 63 komentar, dan dibagikan oleh 27 pengguna.

Beberapa akun terpantau memberikan tanggapan dengan menanyakan syarat dan cara pendaftaran untuk mendapatkan bantuan, seperti akun @Saw***. "Saya mau daftar pak, mau bantuannya," tulis akun tersebut.

Kemenkeu pun meminta masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu Purbaya. "Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tegas Kemenkeu.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria menyoroti meningkatnya risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), terutama untuk penipuan digital dan pembuatan konten deepfake yang makin sulit dibedakan dari kondisi nyata.

Nezar mengatakan perkembangan AI berlangsung sangat cepat. Teknologi tersebut bahkan telah bergerak dari generative AI menuju agentic AI dan diperkirakan akan memasuki fase physical AI hingga quantum AI dalam beberapa tahun mendatang.

Menurutnya, kemajuan AI membawa manfaat bagi berbagai sektor. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan tantangan baru, khususnya terkait keamanan dan etika.

“Kita juga melihat bagaimana AI digunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk berbagai bentuk penipuan atau scam. Kerugian yang dicatat oleh OJK pada tahun ini sekitar Rp9 triliun, dan banyak di antaranya yang menggunakan deepfake,” ujarnya dalam Indonesia Ethical AI Summit, Rabu (17/6/2026).

Nezar menjelaskan deepfake menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan AI yang makin marak. Teknologi ini memungkinkan manipulasi suara, gambar, hingga video seseorang sehingga tampak meyakinkan.

Menurutnya, kemampuan AI menghasilkan konten sintetis yang menyerupai kondisi nyata telah melahirkan fenomena yang dikenal sebagai synthetic reality atau realitas sintetis.

“Sekarang suara kita bisa ditiru, gambar wajah kita juga bisa dihidupkan, dan dikonfigurasi dalam bentuk deepfake video yang dihasilkan oleh AI dengan kualitas yang sangat mulus yang disebut synthetic reality,” katanya.

Dia menilai masyarakat yang belum memahami perkembangan AI secara memadai menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai modus penipuan berbasis teknologi tersebut. Kondisi ini membuat pelaku kejahatan siber dapat membangun skenario penipuan yang lebih meyakinkan dibandingkan metode konvensional.

Karena itu, Nezar menekankan pengembangan dan adopsi AI perlu disertai penerapan prinsip etika yang kuat. Menurutnya, aspek transparansi, akuntabilitas, dan keamanan harus menjadi bagian dari proses pengembangan teknologi sejak tahap awal atau ethics by design.

“Jadi apa yang kita sebut sebagai transparency, accountability, safety, itu harus ada di dalam implementasi, di dalam pengembangan suatu produk AI,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan pembahasan etika AI tidak boleh berhenti pada tataran konsep. Pengembang teknologi, regulator, dan pengguna perlu memastikan prinsip-prinsip tersebut diterapkan agar risiko penyalahgunaan AI, termasuk deepfake dan penipuan digital, dapat ditekan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) mengalokasikan investasi yang berfokus pada penguatan cyber security dan sistem monitoring transaksi real time dalam mendukung transformasi digital.

Kendati tidak memerinci nilai investasi yang telah digelontorkan, perseroan memastikan fokus utama pengembangan infrastruktur digital berada pada aspek keamanan dan perlindungan data nasabah.

Direktur Kepatuhan Compliance, Legal, dan Sekretaris Perusahaan Maybank Indonesia Yessika Effendi mengatakan bahwa transformasi digital yang dilakukan oleh perseroan tidak hanya mengedepankan solusi layanan perbankan kepada nasabah, tetapi juga membangun ekosistem yang dapat memegang prinsip-prinsip dari sisi keamanan, kepatuhan, hingga perlindungan data nasabah.

“Investasi kami berfokus di cyber security dan monitoring system. Kami memastikan data protection framework berjalan dengan baik, termasuk transaction monitoring yang semakin proaktif dan real time dengan memanfaatkan data analytics dan AI, data analytics dan AI,” ujarnya, Minggu (7/6/2026).

Dia menambahkan, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi momentum penting bagi industri perbankan untuk meningkatkan governance dalam pengelolaan data nasabah dan transaksi digital.

“Dengan adanya UU PDP ini, bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi bagaimana kami membangun tata kelola yang lebih baik dalam mengelola data pribadi nasabah, menjaga akses data, hingga memastikan pengelolaan consent management berjalan optimal.”

Perseroan mengaku telah melakukan berbagai persiapan bahkan sebelum regulasi tersebut resmi diterapkan. Salah satunya dengan membentuk tim khusus yang fokus menangani implementasi perlindungan data pribadi di seluruh lini operasional perusahaan.

Tim tersebut bertugas menelaah detail kebutuhan regulasi, memperkuat tata kelola internal, sekaligus memastikan infrastruktur digital yang dimiliki mampu menjaga keamanan data nasabah secara menyeluruh.

Dia juga menjabarkan sejumlah langkah perlindungan data nasabah melalui penguatan tata kelola, sistem keamanan digital, hingga edukasi literasi keuangan secara rutin di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber dan maraknya modus penipuan digital berbasis AI hingga deepfake.

Menurut dia, penggunaan teknologi AI tidak hanya digunakan untuk meningkatkan layanan digital, tetapi juga mendeteksi potensi fraud secara lebih cepat dan akurat. Langkah ini dinilai penting mengingat modus kejahatan digital terus berkembang, mulai dari phishing, impersonasi, hingga social engineering yang memanfaatkan aspek psikologis korban.

Yessica mengungkapkan bahwa salah satu modus yang paling sering terjadi saat ini adalah penipuan melalui telepon atau tautan palsu yang dibuat menyerupai kanal resmi bank. Pelaku biasanya menciptakan situasi panik agar korban secara tidak sadar memberikan data pribadi atau mengklik tautan tertentu.

“Pelaku sekarang sangat meyakinkan. Bahkan nomor telepon atau logo yang digunakan bisa menyerupai call center resmi bank. Karena itu nasabah harus selalu melakukan verifikasi melalui channel resmi,” terangnya.

Perseroan menegaskan bahwa pihak bank tidak pernah meminta data pribadi nasabah melalui sambungan telepon, WhatsApp, maupun tautan tidak resmi. Seluruh proses verifikasi data hanya dilakukan melalui kanal resmi bank atau secara langsung di kantor cabang.

Selain memperkuat sistem keamanan internal, Maybank juga aktif memberikan edukasi kepada nasabah dan masyarakat terkait modus-modus penipuan digital. Edukasi tersebut dilakukan secara rutin melalui media sosial, website, hingga berbagai kanal komunikasi perusahaan.

“Literasi dan edukasi menjadi sangat penting karena fraud sekarang tidak hanya menyasar nasabah bank, tetapi juga masyarakat luas dengan memanfaatkan kebocoran data pribadi,” katanya.

Maybank Tergabung dalam Indonesia Anti Scam Centre

Di sisi lain, Maybank juga telah tergabung dalam Indonesia Anti Scam Centre (IASC) yang terkoordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan. Melalui sistem tersebut, proses pelaporan transaksi fraud dapat dilakukan lebih cepat sehingga aliran dana hasil kejahatan bisa segera ditelusuri dan diblokir.

“Karena transaksi digital sangat cepat, maka laporan juga harus cepat dilakukan agar dana tidak langsung berpindah atau hilang,” jelasnya.

Maybank menilai tantangan perlindungan data ke depan akan semakin kompleks, terutama dengan perkembangan AI dan teknologi deepfake yang terus meningkat. Untuk itu, perusahaan memastikan sistem cyber security akan terus diperbarui secara berkala melalui penetration test, vulnerability testing, dan audit keamanan rutin sesuai standar regulator dan praktik terbaik industri.

Tak hanya itu, perusahaan juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan data biometrik nasabah yang dinilai sangat sensitif. Pengamanan dilakukan melalui sistem enkripsi, pembatasan akses berlapis, serta monitoring ketat terhadap penggunaan data.

“Cyber security itu harus ongoing. Teknologi berkembang, maka sistem perlindungan juga harus terus diperbarui,” tuturnya.

Adapun berdasarkan kinerja keuangan konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2025, Bank Maybank membukukan Laba Sebelum Pajak (PBT) sebesar Rp2,22 triliun, meningkat 38,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba Setelah Pajak dan Kepentingan Nonpengendali (PATAMI) naik 48,5% menjadi Rp1,66 triliun, didukung oleh biaya provisi yang terus menurun dan pengelolaan biaya yang lebih baik.

Pendapatan Bunga Bersih (NII) meningkat 1,6% YoY, didukung penerapan risk based pricing yang disiplin, serta bergesernya komposisi funding ke pendanaan yang lebih efisien. Marjin Bunga Bersih (NIM) tercatat sebesar 4,3% pada 2025. Pendapatan Nonbunga (NOII) juga tumbuh 8,1%, terutama ditopang oleh pendapatan Global Markets yang membaik menjadi sebesar Rp441 miliar, serta pendapatan yang dikontribusikan dari asset recovery dan wealth management. Dengan demikian, Bank mencatat Gross Operating Income/GOI sebesar Rp9,55 triliun, naik 3,1% YoY.

Beban overhead terkendali dengan peningkatan hanya sebesar 2,4% dibandingkan 8,5% tahun sebelumnya. Hal ini tercapai berkat upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan biaya operasional Bank. Rasio efisiensi operasional (BOPO) tercatat sebesar 86,3%.

Sementara itu, Laba Operasional Sebelum Provisi (PPOP) tumbuh 4,8% YoY menjadi Rp3,10 triliun. Beban pencadangan turun 28,7% dibandingkan tahun sebelumnya, sehubungan dengan pengelolaan kredit yang prudent serta impairment charges yang lebih rendah pada tahun 2025.

Sepanjang 2025, perseroan mengimplementasikan strategi transformasi tiga tahun M25+ Bank, yang berfokus pada penguatan fundamental bisnis, peningkatan kapabilitas organisasi, serta pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui lima pilar bisnis yang dijalankan secara terintegrasi, strategi M25+ telah memperkuat struktur operasional dan model bisnis Bank, serta membangun landasan yang lebih solid untuk menjaga ketahanan dan mendukung penciptaan nilai jangka panjang.

BERLIN - Deepfake semakin canggih, menimbulkan kekhawatiran di Eropa tentang risiko penipuan, manipulasi informasi, dan pelanggaran privasi yang semakin tidak terkendali.

Deepfake – sebuah teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan gambar,video, dan audio palsu guna meniru orang sungguhan – muncul sebagai ancaman sistemik di Eropa, yang menyebabkan konsekuensi serius bagi keamanan digital, privasi, dan ketertiban sosial.

Menurut lembaga pemantauan dan organisasi penelitian di Eropa, deepfake menciptakan "dampak ganda" yang mengkhawatirkan: mengikis kepercayaan publik terhadap informasi sekaligus memperluas ruang lingkup pelanggaran pribadi.

Yang membuat teknologi ini sangat berbahaya adalah kemampuannya untuk secara langsung mengeksploitasi refleks alami manusia—mempercayai apa yang mereka lihat dan dengar—sehingga garis antara kebenaran dan kebohongan semakin kabur.

Data pemantauan menunjukkan tingkat penyebaran yang mengkhawatirkan untuk fenomena ini. Dari lebih dari 2.000 kasus pengecekan fakta yang tercatat di Eropa tahun ini, hampir sepertiganya melibatkan konten yang dimanipulasi oleh AI.

Survei yang dilakukan oleh Organisasi untuk Kerja SamaEkonomidan Pembangunan (OECD) di 21 negara juga menunjukkan bahwa orang hanya secara akurat mengidentifikasi informasi yang benar dalam sekitar 60% kasus – sebuah kesenjangan yang signifikan dalam kemampuan mereka untuk membedakan informasi di lingkungan digital.

Berbeda dengan berita palsu biasa—yang dapat dideteksi dengan membandingkan sumber atau konteks—deepfake secara langsung menipu indra manusia karena kecanggihannya yang semakin meningkat.

Menurut kelompok riset Info-Tech, ini adalah generasi baru serangan siber yang mampu melewati banyak langkah keamanan tradisional dengan "menyusup" ke dalam kesadaran manusia, bukan sistem teknis.

Para ahli memperingatkan bahwa risiko kehilangan data, penipuan keuangan, manipulasipolitik, dan kerusakan reputasi organisasi meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.

Selain risiko keamanan informasi, deepfake juga disalahgunakan secara serius dalam pelecehan seksual. Sebuah laporan PBB menunjukkan bahwa sebagian besar konten deepfake daring bersifat pornografi, dengan sekitar 98% video deepfake diidentifikasi sebagai pornografi tanpa persetujuan – dan hampir semuanya menargetkan perempuan.

Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) melaporkan bahwa setidaknya 1,2 juta anak muda telah menjadi korban pembuatan gambar palsu yang berisi konten seksual eksplisit dalam setahun terakhir.

Di beberapa negara Eropa, penelitian menunjukkan bahwa hampir seperempat dari responden telah terpapar "deepnude"—gambar telanjang palsu yang beredar di platform seperti Instagram, Snapchat, atau X.

Yang lebih mengkhawatirkan, lebih dari 60% dari mereka yang pernah menggunakan alat ini mengakui telah mencoba membuat konten serupa, yang mencerminkan tren normalisasi perilaku berbahaya di lingkungan digital.

Di Belgia – sebuah negara yang dianggap mencerminkan tren umum di Eropa – sekitar 13% remaja yang disurvei melaporkan telah menerima konten "deepnude". Studi oleh Vrije University Brussel (VUB) juga mencatat penyebaran terbuka deepfake seksual di grup media sosial dan platform pesan.

Yang perlu diperhatikan, seorang anggota keluarga kerajaan Belgia pernah menjadi sasaran gambar deepfake yang dihasilkan oleh AI, sementara di Eropa, banyak anggota parlemen dan pejabat juga telah angkat bicara tentang penggunaan gambar mereka tanpa izin – menunjukkan bahwa deepfake tidak lagi terbatas pada korban anonim tetapi telah meluas hingga mencakup tokoh-tokoh berpengaruh.

Menanggapi situasi ini, banyak negara Eropa telah mengambil tindakan hukum. Di tingkat Uni Eropa (UE), Undang-Undang AI mewajibkan transparansi dan pelabelan konten yang dihasilkan AI, dan melarang penggunaan AI untuk membuat konten seksual tanpa persetujuan atau mengeksploitasi gambar anak-anak.

Undang-Undang Layanan Digital (DSA) juga memperkuat akuntabilitas platform, dengan sanksi yang dapat mencapai hingga 6% dari pendapatan global untuk pelanggaran.

Namun, para ahli menekankan bahwa tantangan terbesar terletak pada kesenjangan antara kecepatan perkembangan teknologi dan kemampuan hukum untuk beradaptasi. Hukum pada dasarnya bersifat reaktif, sementara deepfake dapat menyebar dan menimbulkan konsekuensi sebelum tindakan intervensi dapat diterapkan.

Dalam konteks ini, banyak ahli menyerukan agar Eropa beralih dari pendekatan pasif ke pendekatan proaktif, dengan menggabungkan kerangka hukum yang lebih baik, peningkatan akuntabilitas platform teknologi, pengembangan alat untuk mengidentifikasi konten palsu, dan peningkatan pendidikan literasi digital bagi warga negara.

Menurut para ahli, deepfake bukan hanya masalah teknologi tetapi juga tantangan sistemik, yang mencerminkan kegagalan tata kelola digital global – di mana pertanyaannya bukan hanya bagaimana mengendalikan teknologi, tetapi juga apakah masyarakat dapat mempertahankan kepercayaan terhadap informasi di era di mana "apa yang tampak nyata belum tentu benar."

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan teknologi verifikasi wajah atau liveness detection kini bukan lagi sekadar fitur tambahan bagi industri jasa keuangan, melainkan kebutuhan operasional utama di tengah meningkatnya ancaman penipuan berbasis kecerdasan buatan alias AI dan deepfake.

Peringatan tersebut muncul setelah tercatat sekitar 274 ribu laporan penipuan keuangan dengan total kerugian masyarakat melampaui Rp 6 triliun sepanjang akhir 2024 hingga 2025. Sebagian besar kasus disebut memanfaatkan teknologi deepfakeuntuk menembus sistem onboarding digital perbankan dan layanan keuangan.

“OJK sangat memahami bahwa infrastruktur digital yang selama ini mendorong kemajuan signifikan inklusi keuangan di Indonesia kini menjadi sasaran penipuan berbasis AI yang semakin canggih,” kata Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Indah Iramadhini dalam acara Expert Lab dan Professional Gathering, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (12/5).

Karena itu, Indah mengatakan kerangka pengawasan OJK terus berkembang. Ia mengharapkan lembaga jasa keuangan menerapkan autentikasi berlapis, verifikasi liveness yang kuat, serta deteksi anomali secara real-time sebagai kebutuhan operasional utama, bukan sekadar fitur tambahan opsional.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan para pelaku industri dalam menyusun panduan regulasi yang ketat namun tetap praktis, sehingga inovasi dapat terus berjalan sambil menjaga integritas sistem keuangan Indonesia,” ujarnya.

Pesatnya pertumbuhan pembukaan rekening dan layanan finansial secara digital telah memperluas permukaan serangan siber. Modus deepfake kini digunakan untuk memalsukan identitas melalui video, audio, maupun gambar sintetis yang dibuat AI agar menyerupai individu asli secara meyakinkan.

Kondisi tersebut membuat sistem keamanan berbasis aturan konvensional dinilai tidak lagi cukup untuk mendeteksi ancaman baru. Risiko terbesar kini dihadapi sektor perbankan, fintech, perusahaan pembiayaan, hingga platform pembayaran digital yang mengandalkan proses onboarding jarak jauh.

Empat Langkah Atasi Ancaman Deepfake

Dalam forum yang digelar Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftech bersama ADVANCE.AI itu, regulator dan pelaku industri membahas empat langkah utama menghadapi ancaman deepfake.

Pertama, penguatan regulasi terkait tata kelola AI di sektor jasa keuangan. OJK memaparkan arah kebijakan layanan keuangan berbasis AI, menekankan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, sekaligus mengonfirmasi bahwa panduan tata kelola AI yang lebih konkret sedang dalam pengembangan dengan ancaman deepfake sebagai salah satu prioritas utama.

Kedua, teknologi deteksi yang sudah siap pakai. ADVANCE.AI memaparkan tren terbaru penipuan deepfake di Asia Tenggara sekaligus menampilkan solusi verifikasi identitas yang telah terbukti efektif dalam implementasi end-to-end onboarding di berbagai pasar regional.

Ketiga, ekosistem sebagai kunci. Pentingnya koordinasi lintas ekosistem antara regulator, asosiasi industri, penyedia teknologi, dan lembaga keuangan.

Keempat yaitu bukti dari lapangan. Perwakilan industri perbankan membagikan studi kasus implementasi nyata teknologi pencegahan penipuan, termasuk dampak terukur terhadap operasional dan praktik terbaik yang dapat langsung diadaptasi.

Sekretaris Jenderal Aftech Firlie Ganinduto menilai strategi mitigasi terhadap ancaman AI generatif tidak bisa disamaratakan. Hal ini karena setiap institusi memiliki tingkat kematangan teknologi dan profil risiko berbeda.

“Kami meyakini kolaborasi antara asosiasi, regulator, penyedia solusi teknologi, dan seluruh pemangku kepentingan industri menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inovatif namun tetap tangguh terhadap ancaman siber,” kata Firlie.

Sementara itu, Government Relations Director ADVANCE.AI Indonesia Entin Rostini mengungkapkan pola serangan deepfake di Indonesia kini mulai menyerupai tren global. Menurutnya, teknologi untuk mendeteksi dan mencegah serangan deepfake sebenarnya sudah tersedia, namun tantangan terbesar terletak pada implementasi dalam skala besar dan integrasi ke seluruh proses onboarding serta pemantauan transaksi.

“Pelaku penipuan bergerak dan beradaptasi lebih cepat dari perkiraan banyak institusi,” ujar Entin.

Modus penipuan digital di Indonesia dinilai semakin canggih seiring berkembangnya teknologi kecerdasan buatan atau AI. Pelaku kini tidak hanya memanfaatkan pencurian data atau rekayasa sosial, tetapi juga menggunakan deepfake, GPS palsu, hingga perangkat virtual untuk menembus sistem verifikasi identitas digital.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan tingginya paparan masyarakat terhadap aksi penipuan digital menjadi sinyal bahwa ancaman siber terus berkembang.

“Sebanyak 65% masyarakat Indonesia menerima upaya scam setidaknya sekali dalam seminggu, baik melalui email, SMS, WhatsApp, panggilan telepon, maupun media sosial. Angka sebesar ini tidak mungkin ditangani oleh satu pihak saja,” kata Edwin dalam acara peluncuran kampanye Beyond Livenes di Jakarta, Rabu (6/5).

Edwin menyatakan saat ini dibutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, mencakup kebijakan yang kuat, peran aktif berbagai institusi, serta dukungan teknologi yang mumpuni. Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan regulasi, membangun kerangka kelembagaan, dan melakukan pengawasan.

Namun perlindungan yang efektif hanya dapat terwujud melalui sinergi seluruh ekosistem. “Ini salah satunya pemain di keamanan identitas digital seperti VIDA,” ujar Edwin.

Ragam Teknik Penipuan Digital

Perusahaan identitas digital dan fraud prevention di Indonesia, VIDA meluncurkan ID FraudShield. Ini merupakan teknologi terpadu pertama yang menggabungkan verifikasi biometrik dengan analisis perangkat dan deteksi fraud secara real time dalam satu integrasi.

Ancaman fraud digital saat ini juga dinilai telah bergeser. Jika sebelumnya verifikasi biometrik dan liveness detection dianggap cukup untuk mencegah penyalahgunaan identitas, kini pelaku mulai menyerang sisi lain dari sistem keamanan digital.

Peluncuran teknologi ini diluncurkan dilatarbelakangi oleh sebuah realitas baru di industri keuangan. Metode seperti injection attack memungkinkan pelaku menyisipkan gambar palsu langsung ke dalam sistem verifikasi. Selain itu, pelaku juga menggunakan emulator farm untuk menjalankan ribuan identitas dan perangkat tiruan agar lolos dari deteksi sistem.

Tak hanya itu, teknik GPS spoofing juga mulai digunakan untuk memalsukan lokasi pengguna sehingga aktivitas mencurigakan terlihat seolah berasal dari lokasi yang valid.

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur mengatakan satu lapisan verifikasi kini tidak lagi cukup untuk menghadapi pola serangan fraud terbaru. “Untuk menangani metode penipuan ini, satu lapisan verifikasi saja tidak lagi cukup. Ada tiga faktor yang harus diverifikasi secara bersamaan yakni orangnya, identitasnya, dan perangkat yang digunakan,” kata Niki.

Menurutnya, banyak kasus penipuan digital saat ini berhasil melewati pemeriksaan liveness karena perusahaan belum memiliki visibilitas yang cukup terhadap risiko di level perangkat dan perilaku pengguna.

Karena itu, industri keuangan mulai membutuhkan pendekatan pertahanan berlapis, mulai dari verifikasi biometrik, analisis perangkat, pemantauan perilaku pengguna, hingga deteksi jaringan dan lokasi secara real time.

Kondisi tersebut dinilai semakin penting mengingat sektor yang paling rentan disasar fraud digital mencakup perbankan, multifinance, pinjaman daring, asuransi, hingga platform pembayaran digital.

Niki mengatakan ID FraudShield dapat menjadi solusi bagi perusahaan. Khususnya dalam mengkalkulasikan kembali risiko penipuan dan penangananya.

“Kami membangun solusi ini karena melihat sendiri bagaimana penipuan bisa lolos dari liveness tanpa terdeteksi. Di saat yang sama, banyak perusahaan sebenarnya kurang memiliki visibilitas untuk mengenali risiko tersebut. Lewat teknologi ini, kami ingin membantu industri mendeteksi fraud yang sebelumnya tidak terlihat,” ujar Niki.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa 65% masyarakat Indonesia menerima percobaan penipuan digital (digital scam) setidaknya sekali dalam sepekan. Penipuan digital ini dilancarkan melalui berbagai kanal seperti SMS, email, WhatsApp, panggilan telepon, hingga direct message (DM) di media sosial.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan digital scam mencakup segala bentuk penipuan yang memanfaatkan infrastruktur digital, khususnya yang berkaitan dengan transfer data dan uang.

Dia menuturkan penipuan dapat terjadi melalui berbagai perangkat dan platform, mulai dari telepon seluler hingga email, yang pada akhirnya bertujuan untuk memindahkan dana korban secara ilegal.

“65% orang Indonesia menerima upaya scam setidaknya sekali seminggu melalui SMS email, WhatsApp hingga panggilan telepon atau lewat medsos DM,” kata Edwin dalam Peluncuran Beyond Liveness VIDA di Jakarta pada Rabu (6/5/2025).

Menurut Edwin, salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah penipuan yang mengatasnamakan institusi perbankan. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan data pribadi korban untuk meningkatkan kredibilitas dan meyakinkan target.

Dia juga menyoroti modus penipuan kini semakin canggih seiring pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), termasuk penggunaan deepfake yang mampu meniru identitas secara meyakinkan. Perkembangan ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Sebagai respons, pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait AI, khususnya untuk mengatur penggunaan teknologi berisiko tinggi agar tidak disalahgunakan.

Edwin menambahkan, sektor perbankan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap penyalahgunaan AI, mengingat teknologi tersebut telah digunakan secara luas dalam berbagai proses bisnis, dari awal hingga akhir layanan.

Di sisi lain, dia menegaskan risiko terbesar dari pemanfaatan AI di Indonesia adalah kebocoran data (data breach). Risiko ini dinilai dapat memperburuk kesenjangan literasi digital di masyarakat.

Untuk itu, implementasi AI membutuhkan kesiapan tata kelola yang komprehensif, mencakup kebijakan, kelembagaan, serta dukungan teknologi yang memadai agar potensi risiko dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, Edwin menekankan perlindungan data dan mitigasi risiko AI tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Peran aktif industri dan masyarakat sebagai pengguna juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.

Dia juga mengungkapkan tingkat adopsi digital trust di Indonesia masih relatif rendah, yakni baru sekitar 9% dari potensi yang ada. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran serta kesiapan kebijakan.

Menurutnya, kesadaran terhadap pentingnya keamanan digital sering kali baru muncul setelah terjadi insiden, sehingga diperlukan dorongan agar masyarakat dan institusi lebih proaktif dalam berinvestasi pada perlindungan data.

“Kita tidak merasa itu penting sebagai investasi ketika kita belum merasakan kehilangan,” katanya.

Edwin menambahkan, penguatan ekosistem digital juga sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia serta kesiapan dalam menghadapi risiko dari proses adopsi teknologi.

Dia menyambut baik berbagai inisiatif yang mendorong peningkatan keamanan digital, karena dinilai dapat membantu menekan angka penipuan sekaligus menjaga perputaran ekonomi di dalam negeri. Selain itu, dia mengingatkan aliran dana dari kejahatan digital kerap melintasi batas negara, sehingga upaya penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara.

“Kita tidak tahu, jadi upaya kolaboratif diperlukan untuk memerangi penipuan digital,” katanya.

Pelaku industri juga mulai menghadirkan solusi untuk memperkuat verifikasi identitas dan menekan risiko fraud. Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, memperkenalkan solusi know your customer (KYC) berbasis percakapan tanpa kode bertajuk Verify Now.

Solusi ini memungkinkan proses verifikasi identitas dilakukan secara cepat melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp. Menurut Niki, Verify Now dirancang untuk menyesuaikan dengan karakteristik bisnis di Indonesia yang banyak mengandalkan tenaga penjualan di lapangan.

“Verify Now adalah perjalanan identitas digital yang disampaikan melalui WhatsApp atau aplikasi berbasis obrolan apa pun. Ini memungkinkan pelanggan memverifikasi identitas mereka langsung dari ponsel mereka dalam waktu kurang dari 60 detik,” ujarnya.

Dia menjelaskan proses verifikasi dilakukan dalam beberapa tahap sederhana, mulai dari pengaturan alur melalui dasbor, pengiriman tautan oleh agen, hingga pelanggan melakukan pemindaian KTP dan verifikasi liveness.

Niki menilai solusi ini dapat menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam proses verifikasi konvensional, khususnya di sektor asuransi dan layanan keuangan. Dalam praktiknya, proses verifikasi sering kali memakan waktu lama karena harus dilakukan secara manual dan berulang.

Lebih lanjut, dia menyoroti potensi pemanfaatan Verify Now dalam berbagai skenario lain, seperti registrasi kartu SIM, pemulihan akun, hingga pendaftaran layanan keuangan digital yang rentan terhadap pengambilalihan akun.

“Cukup kirim tautan, verifikasi identitas, dan Anda dapat menerbitkan kartu SIM kepada orang yang tepat,” katanya.

Selain itu, solusi ini juga dinilai relevan untuk memenuhi kebutuhan regulasi, termasuk proses welcome call di industri asuransi yang selama ini dilakukan secara manual oleh agen.

Dia menambahkan Verify Now menjadi salah satu solusi tanpa kode (no-code) yang memungkinkan implementasi dilakukan tanpa proses pengembangan teknis yang kompleks.

Saat ini, VIDA masih melakukan peluncuran terbatas (limited release) untuk memastikan kesiapan sistem, termasuk dalam aspek pengaturan pencegahan.