Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti sejumlah pimpinan yang selama ini dipercaya menjalankan tugas negara, termasuk di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Beberapa saat setelah pergantian tersebut, eks Kepala BGN Dadan Hindayana diketahui langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung.

"Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa menutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat," kata Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Kendati demikian, Prabowo enggan mengomentari lebih jauh pergantian tersebut karena pihak-pihak yang bersangkutan tengah menghadapi proses penyelidikan hukum.

"Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu, saya tidak boleh banyak berkomentar, nanti seolah saya memengaruhi," ujarnya.

Prabowo mengatakan keputusan tersebut tidak diambil dengan mudah. Ia mengaku teringat pesan ayahnya, almarhum ekonom senior Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkannya untuk mendahulukan kepentingan rakyat ketika menghadapi situasi sulit.

"Saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, 'Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu'," tuturnya.

Menurut Prabowo, keputusan mengganti pimpinan diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai dugaan kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Ia telah meminta klarifikasi dan pendalaman kepada sejumlah lembaga, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan dari pimpinan," kata Prabowo.

Presiden menekankan bahwa kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi, terlebih bagi lembaga yang mengelola program prioritas pemerintah.

"Dalam setiap organisasi, pengaruh pimpinan sangat, sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur," ujarnya.

Prabowo menegaskan program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan BGN merupakan program strategis yang menyangkut masa depan generasi Indonesia sekaligus menjadi instrumen pengentasan kemiskinan.

Dia mengatakan berbagai negara maju juga menerapkan program makan bagi anak sekolah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat perekonomian jangka panjang.

"Program ini [MBG] sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita," katanya.

Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Prabowo meyakini program tersebut akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian desa. Melalui jaringan dapur MBG, hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal dapat terserap secara berkelanjutan.

"Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup. Petani-petani akan meningkatkan penghasilan mereka. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak," ujarnya.

Presiden memperkirakan pada fase puncak pelaksanaan, program MBG akan menjangkau sekitar 83 juta hingga 85 juta penerima manfaat melalui sekitar 30.000 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, skala program tersebut berpotensi menciptakan sedikitnya 1,5 juta pekerjaan formal dan sekitar 1,5 juta lapangan kerja tambahan di sektor ekonomi pedesaan.

"Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta. 30.000 dapur berjalan dengan benar dan baik. Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. 3 juta lapangan kerja," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada para peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang telah direkrut dan dilatih untuk memimpin operasional dapur MBG di berbagai daerah.

Ia menilai para sarjana tersebut akan menjadi ujung tombak keberhasilan program karena berperan langsung dalam mengelola layanan pangan bergizi bagi masyarakat.

"Saudara-saudara adalah salah satu unsur utama dari keberhasilan program ini. Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa," kata Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengumumkan pergantian pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana.

Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026

Ketiga tersangka yang telat ditetapkan Kejagung, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta Lodewyk Pusung.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti sejumlah pimpinan yang selama ini dipercaya menjalankan tugas negara, termasuk di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, dia menegaskan keputusan tersebut diambil demi menjaga program strategis pemerintah tetap berjalan sesuai tujuan dan berpihak kepada rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

"Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat," kata Prabowo.

Kendati demikian, Presiden Ke-8 RI itu enggan mengomentari lebih jauh pergantian tersebut karena pihak-pihak yang bersangkutan tengah menghadapi proses penyelidikan hukum.

"Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya memengaruhi," ujarnya.

Prabowo mengatakan keputusan tersebut tidak diambil dengan mudah. Ia mengaku teringat pesan ayahnya, almarhum ekonom senior Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkannya untuk mendahulukan kepentingan rakyat ketika menghadapi situasi sulit.

"Saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, 'Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu'," tuturnya.

Menurut Prabowo, keputusan mengganti pimpinan diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai dugaan kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Ia telah meminta klarifikasi dan pendalaman kepada sejumlah lembaga, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan dari pimpinan," kata Prabowo.

Presiden menekankan bahwa kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi, terlebih bagi lembaga yang mengelola program prioritas pemerintah.

"Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat, sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur," ujarnya.

Prabowo menegaskan program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan BGN merupakan program strategis yang menyangkut masa depan generasi Indonesia sekaligus menjadi instrumen pengentasan kemiskinan.

Dia mengatakan berbagai negara maju juga menerapkan program makan bagi anak sekolah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat perekonomian jangka panjang.

"Program ini adalah sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita," katanya.

Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Prabowo meyakini program tersebut akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian desa. Melalui jaringan dapur MBG, hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal dapat terserap secara berkelanjutan.

"Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup. Petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak," ujarnya.

Presiden memperkirakan pada fase puncak pelaksanaan, program MBG akan menjangkau sekitar 83 juta hingga 85 juta penerima manfaat melalui sekitar 30.000 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, skala program tersebut berpotensi menciptakan sedikitnya 1,5 juta pekerjaan formal dan sekitar 1,5 juta lapangan kerja tambahan di sektor ekonomi pedesaan.

"Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta. 30.000 dapur berjalan dengan benar dan baik. Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. 3 juta lapangan kerja," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada para peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang telah direkrut dan dilatih untuk memimpin operasional dapur MBG di berbagai daerah.

Ia menilai para sarjana tersebut akan menjadi ujung tombak keberhasilan program karena berperan langsung dalam mengelola layanan pangan bergizi bagi masyarakat.

"Saudara-saudara adalah salah satu unsur utama dari keberhasilan program ini. Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa," kata Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengumumkan pergantian pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana.

Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026

Ketiga tersangka itu yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dan eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dinilai berpotensi membantu mengurangi risiko pemadaman listrik di wilayah pedesaan Indonesia.

Gagasan tersebut dipresentasikan oleh siswi SMA Pelita Harapan Karawaci, Elaine Wynette Wijaya, dalam Jakarta Scholars Symposium (JSS) 2026 di Soehanna Hall, Energy Building SCBD, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Mengutip riset bertajuk Blackout in Villages, Elaine menyoroti masih tingginya frekuensi pemadaman listrik di sejumlah daerah seperti Papua, Aceh, dan Lombok akibat tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur transmisi, hingga ketergantungan pada sistem microgrid.

Menurut dia, pemadaman listrik di wilayah desa tidak hanya berdampak pada penerangan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi, layanan kesehatan, hingga pendidikan masyarakat.

“Pemadaman listrik bukan hanya soal ketiadaan penerangan, tetapi telah menjadi krisis multidimensi yang menghambat produktivitas ekonomi, mengganggu layanan kesehatan dan pendidikan,” ujarnya dalam hasil riset, dikutip Kamis (28/5/2026).

Elaine menjelaskan penerapan AI berbasis machine learning, deep learning, dan reinforcement learning dapat membantu sistem kelistrikan mendeteksi gangguan jaringan lebih cepat, memprediksi pola konsumsi energi, serta mengatur distribusi daya secara otomatis.

Dalam penelitiannya, implementasi AI pada sistem kelistrikan pedesaan disebut berpotensi menurunkan frekuensi pemadaman hingga 15% serta memangkas biaya operasional hingga 25,6%.

Dia menilai teknologi AI juga dapat mempercepat proses pemulihan listrik saat terjadi gangguan jaringan, khususnya di wilayah terpencil dengan akses infrastruktur yang terbatas.

Berdasarkan data PT PLN tahun 2024 yang dikutip dalam riset tersebut, rata-rata frekuensi pemadaman listrik nasional mencapai 3,23 kali per pelanggan per tahun dengan durasi pemadaman sebesar 320,24 menit per pelanggan per tahun. Papua dan Biak menjadi wilayah dengan tingkat gangguan tertinggi, yakni mencapai 9,72 kali per pelanggan per tahun.

Elaine menilai kondisi geografis menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga stabilitas pasokan listrik di daerah terpencil. Di Papua, misalnya, banyak desa masih bergantung pada microgrid berbasis solar dan diesel yang rentan mengalami fluktuasi daya.

Sementara itu di Aceh, jalur transmisi jarak jauh dinilai rentan terdampak banjir dan badai sehingga proses identifikasi kerusakan jaringan sering memakan waktu lama. Adapun di Lombok, lonjakan konsumsi listrik sektor pariwisata disebut kerap memicu beban berlebih pada sistem kelistrikan berbasis pulau.

Melalui teknologi AI, sistem dapat membaca sensor jaringan secara real time untuk mendeteksi lokasi kerusakan secara presisi dan mengalihkan distribusi daya ke jalur alternatif secara otomatis.

“Kecerdasan buatan menawarkan harapan nyata untuk mengakhiri siklus pemadaman yang telah lama menjadi beban masyarakat desa,” jelas Elaine.

Selain membantu menjaga stabilitas pasokan listrik, implementasi AI pada sistem kelistrikan desa juga dinilai memberikan manfaat multidimensi.

Dari sisi ekonomi, teknologi tersebut berpotensi menekan kerugian produktivitas, mengurangi penutupan usaha akibat blackout, meningkatkan reliabilitas sektor pariwisata, hingga menghemat biaya bahan bakar dan meningkatkan efisiensi industri.

Di aspek sosial, sistem AI dinilai dapat meningkatkan keandalan layanan rumah sakit dan sekolah, memperkuat konektivitas internet, serta mempercepat respons darurat saat terjadi gangguan listrik.

Adapun dari sisi teknis, AI memungkinkan proses pemulihan pemadaman berlangsung lebih cepat, mendukung integrasi energi terbarukan, meningkatkan efisiensi grid, dan menekan kehilangan daya transmisi.

Sementara itu, dari sisi lingkungan, penggunaan AI dinilai dapat mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap generator diesel sehingga membantu menekan emisi karbon.

Meski demikian, Elaine mengingatkan implementasi AI di sektor kelistrikan pedesaan masih menghadapi sejumlah tantangan.

“Meskipun AI menawarkan solusi yang menjanjikan, kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan implementasinya. Keterbatasan infrastruktur, biaya tinggi, dan kekhawatiran keamanan siber adalah hambatan nyata yang harus diatasi,” ujarnya.

Dia menjelaskan salah satu tantangan utama adalah minimnya pengujian di dunia nyata serta keterbatasan dataset dari desa-desa terpencil. Selain itu, sistem AI dinilai masih beroperasi layaknya “black box” sehingga sulit dipahami masyarakat dalam proses pengambilan keputusan otomatis.

Risiko keamanan siber juga menjadi perhatian karena sistem smart breaker dan komunikasi digital berpotensi menjadi sasaran peretasan yang dapat mengganggu kontrol jaringan listrik.

Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur desa seperti pasokan listrik yang belum stabil, akses internet terbatas, hingga mahalnya sensor pintar dinilai menjadi hambatan dalam penerapan teknologi AI secara luas.

Karena itu, Elaine mendorong pengembangan sistem AI berdaya rendah dan berbiaya terjangkau agar lebih mudah diterapkan di wilayah pedesaan.

“Langkah selanjutnya adalah mengembangkan sistem AI bertenaga rendah yang terjangkau dan dapat dijelaskan keputusannya kepada masyarakat. Yang paling penting, kita perlu menguji sistem AI microgrid ini secara nyata di desa-desa Indonesia untuk membuktikan efektivitasnya di lapangan,” katanya.

Dia juga merekomendasikan pengembangan sensor pintar berbiaya rendah untuk pengumpulan data serta penerapan explainable AI agar masyarakat dapat memahami proses kerja sistem secara lebih transparan.

Bisnis.com, JAKARTA — Semesta Grey's Anatomy kembali meluas. ABC resmi mengembangkan spin-off terbaru dari franchise medis paling ikonik di televisi Amerika, kali ini dengan latar yang jauh berbeda dari rumah sakit megah Seattle yang selama ini menjadi rumah Meredith Grey.

Proyek baru ini akan membawa penonton ke pelosok West Texas, di mana sebuah rumah sakit pedesaan menjadi satu-satunya harapan bagi pasien yang hidup jauh dari fasilitas kesehatan modern.

Berbeda dari Grey's Anatomy induk yang identik dengan dunia bedah sibuk di kota besar, spin-off ini sengaja dirancang dengan nuansa lebih edgy dan terasa lebih berat secara emosional. Rumah sakit di West Texas yang menjadi latar cerita bukan sekadar tempat pengobatan biasa, melainkan digambarkan sebagai "harapan terakhir" bagi pasien yang tidak punya pilihan lain.

Jarak geografis dan keterbatasan akses kesehatan di daerah terpencil menjadi inti konflik yang menggerakkan cerita, sebuah realita yang sangat berbeda dari drama-drama medis yang biasa menampilkan rumah sakit canggih di pusat kota.

Pendekatan ini memberikan ruang bagi cerita yang lebih personal dan penuh tekanan, di mana setiap keputusan medis terasa jauh lebih berat karena tidak ada alternatif lain di sekitarnya.

Proyek ini dikembangkan langsung oleh dua nama besar di balik kesuksesan Grey's Anatomy selama ini. Shonda Rhimes, pencipta serial aslinya, dan Meg Marinis bertindak bersama sebagai co-creator, penulis sekaligus eksekutif produser. Keterlibatan keduanya menjadi sinyal kuat bahwa proyek ini bukan sekadar cabang sampingan, melainkan bagian serius dari perluasan semesta Grey's yang direncanakan secara matang.

Tak hanya itu, Ellen Pompeo yang selama bertahun-tahun memerankan Meredith Grey juga turut bergabung sebagai eksekutif produser. Sementara itu, Meg Marinis menegaskan bahwa meski membawa karakter dan cerita baru, proyek ini tetap akan menghadirkan heart, emotion, and connection yang selama ini menjadi ciri khas franchise tersebut.

Spin-off ini menjadi ekspansi besar berikutnya dari franchise Grey's Anatomy setelah dua pendahulunya yang cukup dikenal luas, yaitu Private Practice dan Station 19. Variety dan Deadline menempatkannya sebagai salah satu pickup terbesar ABC untuk musim 2026–2027, menandakan kepercayaan besar dari jaringan televisi tersebut terhadap potensi serial ini.

Namun hingga laporan ini diterbitkan, sejumlah detail penting masih belum diumumkan secara resmi, termasuk judul resmi serial, susunan pemeran, serta tanggal tayang perdana.

Menariknya, proyek ini adalah ambisinya untuk membangun identitas tersendiri sambil tetap berada dalam semesta yang sudah dicintai jutaan penonton selama lebih dari dua dekade.

West Texas bukan hanya sekadar latar baru, ia adalah karakter tersendiri yang akan membentuk tone, konflik, dan jiwa dari serial ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkap capaian krusial program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 19 Mei 2026 yang memperlihatkan dampak pengganda ekonomi riil signifikan di level pedesaan melalui perputaran uang harian mencapai Rp45 juta per dapur.

Langkah taktis ini dinilai mempercepat stimulasi ekonomi arus bawah sekaligus menjadi instrumen utama pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan nasional sejak resmi digulirkan pada awal tahun lalu.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap pencapaian masif program andalan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan nutrisi generasi muda, melainkan bertransformasi menjadi motor penggerak likuiditas keuangan di tingkat desa.

Data resmi Sekretariat Presiden menunjukkan setiap satuan unit dapur produksi mampu menghasilkan perputaran dana sebesar Rp900 juta per bulan.

Dalam skala jangka panjang, kontribusi ekonomi ini diproyeksikan menyentuh angka Rp10,8 miliar per dapur setiap tahunnya, sebuah angka penyerapan modal lokal yang belum pernah terjadi sebelumnya di sektor pangan daerah.

Kepala Negara memaparkan realisasi kumulatif sajian makanan yang telah didistribusikan sejak 6 Januari 2025 sukses menembus angka fantastis 8,3 miliar porsi. Akselerasi pemenuhan target program ini ditopang kuat oleh kesiapan infrastruktur logistik dan rantai pasok lokal yang semakin solid di berbagai wilayah Indonesia.

Hingga pertengahan Mei tahun ini, volume distribusi harian telah menyentuh 62.454.064 sajian. Pasokan makanan bergizi tersebut dialokasikan secara merata untuk memenuhi kebutuhan siswa di 374.175 sekolah penerima manfaat di seluruh nusantara. Untuk menjaga konsistensi kualitas dan ketepatan waktu distribusi, pemerintah telah mengaktifkan 28.913 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di bawah koordinasi langsung 28.390 mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemerintah sengaja merancang ekosistem program Makan Bergizi Gratis dengan konsep padat karya guna memastikan penyerapan lapangan kerja lokal berjalan optimal.

Saat ini, program ini tercatat berhasil menyerap sebanyak 1.278.262 tenaga kerja baru di tingkat operasional, mulai dari tenaga juru masak, pengemas, hingga armada pengantaran khusus.

Selain penyerapan tenaga kerja, rantai pasok komoditas pangan utama program ini didominasi oleh pelaku usaha lokal. Total entitas usaha yang terlibat sebagai pemasok resmi bahan baku pangan tercatat mencapai 140.289 unit usaha.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung utama dengan keterlibatan sebanyak 58.935 pelaku usaha.

Integrasi kelembagaan ekonomi desa juga diperkuat melalui pelibatan 13.144 unit Koperasi, 678 Unit Kemitraan Distribusi Mitra Pangan (KDMP), serta pemanfaatan jejaring badan usaha milik desa yang mencakup 1.381 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan 156 BUMDes Bersama (BUMDesma). Sementara itu, sisa kebutuhan pasokan komoditas lainnya dipenuhi oleh 65.995 pemasok kategori rekanan lain yang terverifikasi.

Melalui perputaran modal harian yang masif di sektor riil pedesaan ini, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dapat tercapai lebih cepat. Sinergi antara pemenuhan gizi nasional dan penguatan kapasitas fiskal desa menempatkan program Makan Bergizi Gratis sebagai jangkar strategis dalam peta jalan pembangunan ekonomi nasional jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Limbah pertanian yang selama ini kerap terbuang setelah masa panen berpotensi menjadi sumber listrik alternatif, menurut penelitian terbaru.

Penelitian di Kolombia itu menunjukkan sekam padi dan limbah kelapa sawit lebih efisien dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomassa dibanding limbah kopi.

Temuan tersebut dinilai membuka peluang penguatan elektrifikasi pedesaan di tengah masih terbatasnya akses energi di sejumlah wilayah berkembang.

Riset yang dilakukan tim teknik mesin Universitas Nasional Kolombia menemukan sekam padi dan cangkang inti sawit menghasilkan residu jauh lebih rendah dalam reaktor biomassa dibanding sekam kopi.

Dalam simulasi pembakaran bersuhu tinggi, limbah kopi membentuk gumpalan keras yang berpotensi menyumbat sistem, sedangkan sekam padi dan limbah sawit hanya meninggalkan endapan tipis.

Secara teknis, hasil tersebut penting karena salah satu tantangan utama pembangkit biomassa adalah penumpukan abu yang dapat menghambat aliran udara serta menurunkan efisiensi mesin. Jika residu lebih rendah, pembangkit dinilai dapat beroperasi lebih stabil dengan kebutuhan perawatan yang lebih kecil.

Teknologi yang diuji menggunakan metode fluidized-bed combustion, yakni sistem pembakaran dengan lapisan pasir panas yang terus bergerak. Teknologi ini banyak digunakan untuk mengubah limbah pertanian menjadi panas maupun listrik karena distribusi panas lebih merata.

Namun, sebagian biomassa memiliki kandungan mineral yang dapat meleleh pada suhu tinggi dan membentuk kerak di dalam reaktor. Kondisi itu berisiko menghentikan operasi pembangkit, sehingga karakteristik bahan baku menjadi faktor penting sebelum investasi dilakukan.

Sekam Padi dan Kelapa Sawit jadi Material Unggul

Dalam penelitian tersebut, sekam padi dan kelapa sawit dinilai unggul karena memiliki kandungan silika tinggi. Material itu lebih kompatibel dengan pasir silika di dalam reaktor sehingga mampu menekan pembentukan kerak.

Sebaliknya, limbah kopi mengandung kalium dan kalsium lebih tinggi yang berpotensi membentuk senyawa lengket selama proses pembakaran. Akibatnya, sistem pembangkit berisiko lebih sering berhenti untuk pembersihan dan pemeliharaan.

Secara ekonomi, temuan tersebut dinilai relevan bagi negara agraris dengan produksi padi dan sawit besar termasuk di Indonesia, di mana ketersediaan listrik belum merata. Pasokan sekam padi tersedia di sentra penggilingan, sementara limbah sawit terkonsentrasi di kawasan industri perkebunan.

Pemanfaatan limbah lokal menjadi listrik berpotensi mengurangi ketergantungan wilayah terpencil terhadap genset diesel yang mahal dan rawan terganggu pasokan bahan bakar. Model ini juga dapat menopang kebutuhan listrik fasilitas dasar seperti klinik, sekolah, hingga usaha mikro di pedesaan.

Meski demikian, pengembangan biomassa masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kualitas bahan baku yang tidak seragam, kadar air tinggi, kebutuhan operator terampil, hingga kebutuhan investasi awal yang relatif besar.

Selain itu, proyek biomassa juga perlu memastikan manfaat lingkungan tetap terjaga. Pembakaran tanpa sistem pengendali emisi berisiko menimbulkan polusi udara baru.

Karena itu, pembangkit biomassa skala kecil dinilai lebih efektif bila dikombinasikan dengan tenaga surya, baterai, atau jaringan mikro. Skema hibrida tersebut memungkinkan pasokan listrik lebih stabil dan tidak bergantung pada satu sumber energi saja.

Di tengah dorongan transisi energi global, limbah pertanian dinilai berpeluang naik kelas dari sisa produksi menjadi bagian penting sistem ketenagalistrikan masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,68% pada Februari 2026, turun tipis 0,08% poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa tren penurunan TPT tersebut terjadi secara merata di berbagai kelompok penduduk.

"Jika diperinci, penurunan TPT pada Februari 2026 dibandingkan dengan Februari 2025 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta terjadi baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan," kata Amalia dalam rilis berita resmi statistik, Selasa (5/5/2026).

Berdasarkan wilayah, tingkat pengangguran di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Pada Februari 2026, TPT perkotaan tercatat sebesar 5,60%, sedangkan pedesaan sebesar 3,20%.

Dari sisi jenis kelamin, TPT laki-laki juga tetap lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada Februari 2026, TPT laki-laki sebesar 4,88%, sementara perempuan sebesar 4,36%.

Secara tren, TPT menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dari 5,83% pada Februari 2022 menjadi 4,68% pada Februari 2026. Namun, jumlah pengangguran dalam dua tahun terakhir relatif stabil di kisaran 7,2 juta orang.

Per Februari 2026, Amalia menyampaikan angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran sebanyak 7,24 juta orang.

BPS mencatat jumlah orang yang menganggur ini mengalami penurunan sebesar 35.000 orang dibandingkan Februari 2025. Di sisi lain, jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 147,67 juta orang atau bertambah 1,9 juta orang secara tahunan.

Apabila diperinci, jumlah pekerja penuh tercatat sebanyak 98,59 juta orang atau bertambah 2,11 juta orang, sedangkan pekerja paruh waktu sebanyak 38,35 juta orang atau meningkat 0,73 juta orang.

Selain itu, BPS juga mencatat jumlah setengah pengangguran sebanyak 10,73 juta orang, menurun 940.000 orang secara tahunan pada periode yang sama.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kalimantan Timur diharapkan bisa jadi instrumen strategis penggerak ekonomi pedesaan sekaligus pencipta lapangan kerja baru. Saat ini, sebanyak 1.037 unit koperasi telah tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim sehingga diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kaltim, Ronny Suhendra menyatakan tujuan utama pembentukan koperasi-koperasi tersebut adalah untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

"Tujuan utamanya adalah menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sehingga usaha-usaha masyarakat bisa berkembang sesuai potensi daerah masing-masing," ujar Ronny saat menjadi narasumber dalam Dialog Publika TVRI Kaltim, Senin (27/4/2026).

Dengan kata lain, program ini dirancang agar desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek aktif yang turut merasakan dampak pertumbuhan ekonomi.

Ronny menjelaskan, setiap koperasi yang terbentuk didorong untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan sembako, hingga usaha mikro kecil lainnya.

Konsep ini, menurutnya, diharapkan mampu memperkuat rantai pasokan dan distribusi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

"Semua koperasi yang dibentuk sudah mendapatkan pembinaan dan pengetahuan tentang bagaimana memulai usaha serta mengelola koperasi dengan baik," katanya.

Adapun, dia menuturkan, kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi momentum strategis yang membuka peluang pasar baru bagi produk dan jasa masyarakat desa di Benua Etam.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejak digulirkan pertama kali pada Februari 2025, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu sorotan publik. Program ini dibilang cukup mentereng karena sasarannya menjangkau pelajar, ibu hamil, dan lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan gizinya.

Saat berpidato di Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) pada 22 Februari 2026 di Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 82,9 juta makanan per hari yang dapat diberikan negara kepada pelajar, ibu-ibu hamil dan menyusui, serta kalangan warga lanjut usia (lansia) pada tahun ini.

Program MBG diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. BGN dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Alokasi anggaran untuk mendukung Program MBG sangat besar. Dalam keterangan pers yang dirilis pada 30 Maret 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikelola BGN senilai Rp268 triliun.

Dari alokasi APBN tersebut, sebanyak 93% dari total alokasi APBN kepada BGN atau setara dengan Rp249 triliun, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mayoritas dari alokasi anggaran Bantuan Pemerintah di Program MBG, alokasinya untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Secara lebih rinci lagi, menurut Dadan sebanyak 70% dari Rp249 triliun dalam Program MBG, alokasinya digunakan membeli bahan baku yang pada akhirnya bergulir menggerakkan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan lain-lain.

Sementara itu, 20% lainnya dioptimalkan untuk operasional SPPG seperti biaya listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan.

Dalam catatan BGN, kata Dadan Program MBG sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dan mereka mendapatkan penghasilan antara Rp2,4 juta—Rp3,2 juta per bulan.

Setelah 1 tahun Program MBG berjalan, ada beragam cerita yang mewarnai. Dari sisi positif, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menemukan data yang menarik terkait dampak dari program tersebut.

Kemendikdasmen mencatat program MBG terbukti membuat jasmani siswa lebih sehat dan bersemangat. Sebagai ukurannya, tingkat kehadiran anak di sekolah meningkat.

“Jarang sekali anak yang sakit. Lebih semangat masuk sekolah,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, dalam konferensi pers 1 Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Gogot menjelaskan dari hasil studi bersama dengan LabSosio Universitas Indonesia (UI), diketahui bahwa siswa lebih bersemangat untuk bersekolah.

Bahkan, studi tersebut juga menemukan fakta bahwa MBG ini menjadi salah satu layanan yang paling diharapkan di sekolah, terutama di kalangan siswa dengan ekonomi rendah.

Gogot juga memaparkan hasil quick assessment pada 2025 terkait dampak dari pelaksanaan MBG. Dari sisi edukasi gizi, survei tersebut mencatat MBG membuat anak-anak lebih mengerti mengenai gizi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menyatakan Program MBG sangat menguntungkan para petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Perputaran uang dari program MBG ke para petani hingga peternak mencapai Rp 600 miliar per hari.

"Setiap ada aktivitas kegiatan MPG, sehari [perputaran uang] Rp1 triliun, itu Rp600 miliar di antaranya untuk pangan. Pangannya artinya apa? Ada perputaran uang di petani, di peternak, di pembudidaya ikan, dan lainnya Rp600 miliar [per hari]," katanya.

Dia menuturkan Program MBG menggerakkan ekonomi di pedesaan. Sebab, permintaan komoditas pertanian jadi meningkat.

Suwandi memaparkan, total kebutuhan beras untuk Program MBG mencapai 360.000 ton pada 2025, nilainya mencapai Rp5,16 triliun. Seiring dengan peningkatan jumlah SPPG, kebutuhan beras untuk program MBG tahun ini juga ikut naik menjadi 1,99 juta ton dengan nilai sekitar Rp30,6 triliun.

Belum lagi produk-produk pertanian lainnya. Misalnya telur ayam, kebutuhan untuk program MBG pada 2026 mencapai 1,37 juta ton dengan nilai Rp4,45 triliun. Lalu daging ayam yang kebutuhannya untuk MBG pada 2026 sebesar 990.000 ton senilai Rp41 triliun.

Permintaan sayuran untuk MBG pada 2026 sebesar 2,48 juta ton dengan nilai Rp9,92 triliun. Adapun kebutuhan buah-buahan untuk MBG pada 2026 mencapai 2,5 juta ton dengan nilai Rp22,5 triliun.

Persepsi Publik terhadap MBG

Anak-anak sedang mengonsumsi MBG/unicef

Program MBG yang telah berjalan selama 1 tahun, memperoleh respons positif dari publik. Hal itu tecermin dari survei persepsi publik yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dan Poltracking Indonesia.

Temuan Indikator Politik, sebanyak 72,8% responden yang terlibat dalam survei menyatakan kepuasaannya terhadap Program MBG. Kepuasan itu terdiri dari 12,2% responden yang sangat puas terhadap Program MBG dan 60,6% yang menyatakan cukup puas.

Adapun sebanyak 24,4% responden menyatakan ketidakpuasan dengan komposisi 19,9% responden yang kurang puas dan 4,5% responden tidak puas sama sekali.

Sementara itu, Poltracking Indonesia mencatat sebanyak 55% responden menyatakan kepuasan atas keberadaan Program MBG. Komposisinya 48,1% cukup puas dan 6,9% sangat puas. Sementara itu, sebanyak 35,8% responden menyatakan ketidakpuasan.

Temuan Indikator Politik Indonesia, jika dibedah berdasarkan segmen pekerjaan responden terhadap Program MBG, tingkat kepuasan mayoritas di atas 70%. Responden yang bekerja sebagai buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/pedagang kaki lima (PKL), pengangguran, dan pekerjaan tidak tetap lainnya dengan baseline responden terbesar sebanyak 27,2%, sebanyak 75,7% di antarannya puas dengan program prioritas makan bergizi gratis tersebut.

Pandangan serupa juga di kalangan responden ibu rumah tangga yang baseline respondennya sebanyak 27,1%. Mereka yang puas dengan Program MBG mencapai 71,7%. Warga dengan pekerjaan sebagai petani, peternak, nelayan dengan baseline 17%, sebanyak 73,1% respondennya menyatakan puas dengan Program MBG.

Kelompok pekerjaan yang tidak puas dengan Program MBG terbanyak bersumber dari kalangan wiraswasta dan pengusaha. Meski mayoritas puas dengan program tersebut, tetapi ketidakpuasannya mencapai lebih dari 25% atau tepatnya sebanyak 40,4%.

Kendati kepuasan publik terhadap Program MBG cukup tinggi, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan ketidakpercayaan publik terhadap praktik tata kelola anggaran Program MBG juga cukup besar.

Sebanyak 61,7% responden kurang mempercayai dalam tata kelola anggaran MBG tidak ada praktik korupsi. Komposisinya 45,6% responden kurang percaya dan 16,1% tidak percaya sama sekali bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran MBG.

Sebaliknya, sebanyak 33,8% masih percaya anggaran MBG tidak dikorupsi dengan sebaran 30,9% percaya dan 2,9% sangat percaya anggaran MBG bebas dari praktik korupsi.

‘Ini harus menjadi catatan kritis, ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi sejauh ini masih ditoleransi karena sifat program yang sangat populis. Program harus terus dievaluasi sehingga menjadi semakin baik. Jika tidak, dampak terhadap stabilitas politik bisa sangat besar,” bunyi salah satu kesimpulan hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Sementara itu, dalam Laporan Tahunan 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi berkomitmen mendukung dua program prioritas Presiden yang saat ini berjalan yakni MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dukungan tersebut berfokus pada penguatan implementasi, kolaborasi lintas sektor, serta tata kelola data yang transparan dan akuntabel.

Pada Program MBG, Stranas PK melakukan penguatan terhadap implementasi tata kelola MBG agar selaras dengan tujuan program sebagaimana mandat Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Jetour Sales Indonesia memperlihatkan kemampuan struktur SUV Jetour T2 melalui demonstrasi kekuatan bodi mobil tersebut pada acara Media Iftar di MGP Space, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Demonstrasi tersebut menunjukkan struktur T2 mampu menahan beban lebih dari 350 kilogram.

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia Moch Ranggy Radiansyah mengatakan, Jetour T2 dibangun dengan struktur Hardtop Cage Body Monocoque yang menggunakan sekitar 80 persen baja berkekuatan tinggi. Struktur tersebut dirancang untuk memberikan kekuatan dan stabilitas kendaraan.

Menurut dia, struktur kendaraan memiliki kemampuan static load hingga 300 kilogram serta torsion rigidity mencapai 31.000 Nm per derajat. Artinya, butuh gaya puntir sebesar 31.000 Newton meter (Nm) untuk membuat sasis terpelintir atau bergeser sejauh satu derajat. Angka tersebut menunjukkan tingkat kekakuan bodi yang dirancang untuk mendukung stabilitas kendaraan saat dikemudikan.

"Melalui demonstrasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa kekuatan tersebut bukan sekadar klaim, tetapi benar-benar menjadi fondasi keamanan dalam setiap perjalanan,” kata Ranggy.

Jetour T2 juga dilengkapi teknologi yang membantu meningkatkan visibilitas pengemudi. Salah satunya adalah fitur 540° Jetour Surround Vision yang menampilkan pandangan menyeluruh di sekitar kendaraan.

Sistem ini juga menghadirkan tampilan sasis transparan sehingga pengemudi dapat memantau kondisi area di sekitar bagian bawah kendaraan. Fitur tersebut membantu manuver kendaraan di ruang sempit atau kondisi jalan yang tidak rata.

Selain itu, kendaraan ini dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi jalan melalui fitur Flood Ready & Terrain Ready. Teknologi Wading Radar memungkinkan kendaraan mendeteksi kedalaman air secara real time.

Dengan sistem tersebut, kendaraan disebut mampu melintasi genangan air hingga kedalaman sekitar 70 cm. Jetour T2 juga memiliki ground clearance 220 milimeter yang membantu kendaraan melewati permukaan jalan yang tidak rata.

Untuk mendukung keselamatan berkendara, Jetour T2 dilengkapi ADAS Bosch Suite dengan radar generasi kelima dan kamera generasi ketiga. Sistem ini menghadirkan Level 2 Advanced Driver Assistance System yang membantu menjaga jarak aman dan stabilitas kendaraan.

Bisnis.com, PADANG ARO — Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, menyatakan capaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) daerah tersebut nyaris mencapai 100%. Hal itu meningkatkan upaya perbaikan akses layanan kesehatan di pedesaan.

Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan capaian tersebut merupakan komitmen pemerintah kabupaten dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Kini dengan adanya kondisi 99,07% itu, BPJS Kesehatan telah memberikan Penghargaan UHC Kategori Madya dari BPJS Kesehatan.

“Penghargaan ini menandakan pelayanan Kesehatan yang diberikan di Kabupaten Solok Selatan sudah memiliki standar terbaik, cepat, mudah, dan merata,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (28/1/2026).

Dia menyampaikan kendati di tengah gelombang efisiensi keuangan saat ini, program kesehatan di Solok Selatan tetap menjadi prioritas oleh pemerintah guna memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, cepat, mudah, dan merata.

Oleh karena itu, dengan adanya capaian tersebut, menjadi motivasi bagi masyarakat hingga di pedesaan, untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

“Jadi keuntungan kabupaten mendapatkan status UHC ini bagi masyarakat yakni jaminan akses layanan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkualitas tanpa kendala biaya bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya dengan adanya status UHC yang tersebut, dipastikan masyarakat Solok Selatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendapatkan perlindungan finansial agar warga tidak mengalami masalah keuangan karena biaya pengobatan.

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan akses fasilitas kesehatan dengan lebih mudah baik di Puskesmas dan rumah sakit. Lalu, keuntungan lainnya yang paling utama adalah aktivasi kepesertaan baru yang tidak perlu waktu tunggu, artinya saat membuat kepesertaan baru maka akan langsung aktif dan dapat digunakan saat itu juga.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan Pendewal menambahkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Solok Selatan mencapai 99,07%.

Dia bilang angka tersebut menunjukkan peningkatan yakni dari total 182.020 penduduk, terdapat 180.328 orang penduduk sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk tingkat keaktifan, dari total cakupan kepesertaan terdapat 93,33% atau 169.872 orang penduduk yang aktif.

“Capaian UHC tidak hanya berdampak pada meningkatnya akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kesejahteraan sosial,” sebutnya.

Dikatakannya kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut, khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.

“Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pun terus berupaya untuk mempermudah dan mengurangi biaya berobat bagi seluruh masyarakat,” ujar dia.

Pandewal bilang capaian tersebut juga turut menjadi bagian dari misi pemerintah dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2025—2029, di mana berbagai program kesehatan telah disiapkan untuk memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif.

Kendari (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai melakukan survei lapangan di tiga desa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), sebagai tahap awal realisasi usulan program elektrifikasi pedesaan periode 2026–2027.

Pengawas Energi Terbarukan (EBT) Dinas ESDM Provinsi Sultra Abdul Rohhim saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan bahwa ketiga lokasi yang menjadi sasaran survei awal tersebut adalah Desa Kogholifano dan Desa Labulawa di Kecamatan Pasir Putih, serta Desa Bakealu di Kecamatan Wakorumba Selatan.

"Tim dari kementerian telah turun langsung melakukan pengkajian di lapangan. Survei ini merupakan respons cepat pusat atas usulan daerah untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di pelosok," kata Abdul Rohhim.

Dia menyebutkan bahwa dalam survei yang berlangsung selama dua pekan tersebut, tim ahli memfokuskan kajian pada ketersediaan lahan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), pemetaan jumlah penduduk, hingga ketersediaan fasilitas umum.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ketiga desa tersebut sebelumnya telah memiliki infrastruktur PLTS, namun saat ini dalam kondisi tidak berfungsi. Oleh karena itu, pemerintah pusat berencana melakukan langkah pengelolaan ulang atau revitalisasi aset PLTS guna memastikan pasokan listrik warga kembali stabil.

"Kementerian mengkaji teknis infrastruktur penunjang dan tiang listrik yang ada. Fokusnya adalah bagaimana menghidupkan kembali sistem kelistrikan yang sudah ada agar lebih optimal," ujar Abdul Rohhim.

Ia menjelaskan bahwa tiga desa di Muna tersebut merupakan bagian dari 50 desa di Sulawesi Tenggara yang diusulkan oleh Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, kepada Menteri ESDM dalam pertemuan koordinasi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Meskipun survei dimulai dari Kabupaten Muna, Pemprov Sultra mencatat usulan tersebut mencakup sebaran desa di sembilan kabupaten lainnya, termasuk Konawe Selatan dengan 15 desa, Muna Barat 11 desa, hingga wilayah kepulauan seperti Wakatobi dan Buton Tengah.

Penentuan skala prioritas survei sepenuhnya berada di bawah otoritas Kementerian ESDM. Pemprov Sultra saat ini masih menunggu hasil kajian teknis lanjutan serta kepastian jadwal pembangunan fisik di lokasi-lokasi yang telah disurvei tersebut.

Untuk mendukung kelancaran program, Dinas ESDM Sultra juga terus bersinergi dengan PT PLN (Persero) agar program revitalisasi dari pemerintah pusat ini tidak tumpang tindih dengan proyek perluasan jaringan listrik yang tengah dijalankan pihak PLN.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026