Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, mengoperasikan sebanyak 28 hingga 30 armada kapal feri setiap hari untuk mempercepat penanganan kepadatan dan mengurai antrean kendaraan.

General Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Arief Eko Kurniansjah di Banyuwangi, Minggu, menyampaikan sebagai langkah percepatan layanan ASDP mengoperasikan 28 hingga 30 kapal setiap hari termasuk dukungan kapal pada Dermaga Bulusan, Dermaga LCM dan Dermaga Ponton guna meningkatkan kapasitas angkut.

"Seluruh sumber daya operasional di lapangan telah kami optimalkan untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang," kata dia.

Menurut Arief, pengaturan dermaga juga disesuaikan berdasarkan karakteristik kendaraan, dan untuk Kendaraan pribadi diprioritaskan melalui Dermaga MB I, MB II, MB III dan Dermaga Ponton.

Sedangkan kendaraan logistik besar atau angkutan barang, lanjut dia, dilayani melalui Dermaga MB IV dan Dermaga LCM, untuk meminimalkan benturan dan mempercepat proses bongkar muat.

"Selain itu, kami juga menerapkan pola tiba-bongkar-berangkat (TBB) untuk mempercepat siklus pelayaran. Bersama seluruh pemangku kepentingan kami juga melakukan pengaturan lalu lintas, pengelompokan kendaraan dan pemanfaatan kantong parkir Dermaga Bulusan agar antrean dapat terurai secara bertahap," kata Arief.

Sementara di sisi darat, kata Arief, ASDP bersama Satlantas Polresta Banyuwangi mengaktifkan kantong parkir Bulusan sebagai buffer zone yang mampu menampung sekitar 400 kendaraan logistik, truk golongan VI ke atas diarahkan memasuki area tersebut sebagai bagian dari delaying system hingga dermaga siap menerima muatan baru.

"Kendaraan kecil dan kendaraan pribadi dari arah selatan Banyuwangi dialihkan melalui jalan lingkar Pelabuhan Ketapang guna mengurangi kepadatan pada ruas arteri menuju pelabuhan," kata dia.

Arief menambahkan, ASDP juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan otoritas terkait untuk memantau perkembangan cuaca dan menyesuaikan pola operasi apabila diperlukan.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Peneliti Poshdem Universitas Andalas Feri Amsari mengomentari langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) yang telah memulai safari politiknya bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurutnya, langkah itu sah dilakukan Jokowi.

"Sah, cuma nggak tahu diri saja. Katanya mau istirahat, tetapi malah kemudian terjun ke dunia politik yang menurut saya harusnya sudah masuk ke fase berwibawa sebagai guru bangsa," kata Feri saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026)

Menurutnya, Jokowi tak lagi mengandalkan kekuatannya untuk keuntungan partai atau segelintir orang. Ia pun mempertanyakan kejujuran Jokowi yang ingin menjadi rakyat biasa.

"Dia menyatakan akan istirahat, akan pulang kampung menjadi warga negara biasa, ternyata kemudian menjadi mesin politik partai tertentu yaitu partai anaknya sendiri," kata Feri.

Feri menilai, tindakan Jokowi untuk bersafari boleh saja dilakukan, tetapi tak patut. "Ya, kalau boleh, tidak boleh tentu boleh. Patut tidak patut tentu tidak patut gitu ya. Kan orang harusnya jujur dengan perkataan kan sedari awal. Nah, perkataan Jokowi itu yang selalu berbeda-beda," ujar Feri.

Feri pun menilai, Jokowi terlalu dini memulai safari politik. Dari safari politik itu, ia menilai, Jokowi ingin menunjukkan perjuangan pada PSI.

"Dia butuh untuk partai ini dapat angka-angka yang layak untuk masuk parlemen sedari dini untuk maju. Sekaligus mau kasih tahu berbagai pihak bahwa dia masih bekerja, termasuk kepada Presiden Prabowo lah gitu ya," pungkasnya.

Diketahui, Jokowi memulai safari politiknya untuk PSI. Lampung menjadi tujuan pertama Jokowi. Ia tiba di Bandara Raden Inten II, Kota Bandar Lampung, Jumat (26/6/2026) siang.

Jokowi Ngaku Masih Orang Kampung

Jokowi mengakhiri rangkaian kegiatan di Lampung pada Minggu (28/6/2026), setelah menghadiri sejumlah agenda sejak Jumat. Pada hari terakhir itu, Jokowi menghadiri kegiatan silaturahmi di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Qodiri, Lampung Tengah.

Jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pengasuh ponpes, para santri, dan masyarakat karena telah menerima dengan baik ketika hadir di Ponpes Nurul Qodiri. "Saya pada siang hari ini, alhamdulillah bisa sampai di sini. Saya sangat berterima kasih kepada Kiai Imam Suhadi beserta seluruh pengurus pondok dan para santri yang telah menyambut saya dengan sangat baik," kata Jokowi dalam sambutannya, Minggu (28/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tetap sama seperti dahulu meski pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia pun mengaku ketika berada di Lampung seperti menjalani rutinitas seperti biasa.

"Aku masih seperti yang dulu, masih orang kampung, masih orang desa. Jadi kalau saya ke Lampung, ke Provinsi Lampung, saya ke sini ya memang dunia saya, lingkungan saya adalah seperti yang tadi saya sampaikan," ujarnya.

Menurutnya, banyak warga Lampung yang rutin datang ke kediamannya di Sumber, Solo. Oleh karenanya, kehadirannya di Ponpes Nurul Qodiri sekaligus untuk memenuhi kerinduan masyarakat Lampung yang ingin bertemu dengannya.

"Karena setiap minggu yang hadir ke rumah saya, di Kampung Sumber itu, yang dari Lampung itu banyak sekali. Banyak menyampaikan, 'Pak ini yang mau ikut banyak, Pak, tapi bisnya enggak muat.' Sehingga saya datang ke sini karena ada undangan dari beliau Pak Kiai," ucap dia.

Selain memenuhi undangan dari pengasuh pondok pesantren, kunjungan Jokowi juga sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Ia pun apresiasi seluruh masyarakat yang hadir dan menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama kunjungannya.

"Sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat Lampung, seluruh warga Lampung, baik yang ada di Lampung Tengah, yang ada di Mesuji, yang ada di Pesawaran, yang ada di Tulang Bawang dan kabupaten yang lain yang belum bisa saya kunjungi karena keterbatasan waktu yang ada," ucap Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) masih menawarkan diskon tiket kapal feri penyeberangan hingga 5 Juli 2026 dengan total target 1,2 juta penumpang.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, mengatakan masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menikmati tarif penyeberangan yang lebih ekonomis seiring dengan program stimulus diskon tarif penyeberangan.

"ASDP mencatat sebanyak 418.600 pengguna jasa telah memanfaatkan program tersebut atau mencapai 34,69% dari target 1,2 juta penerima manfaat," katanya dalam siaran pers, Jumat (26/6/2026).

Dia menuturkan hingga 25 Juni 2026, realisasi penyerapan subsidi tercatat mencapai sekitar Rp7 miliar dari total alokasi anggaran sebesar Rp26 miliar. Artinya, kesempatan untuk memperoleh manfaat program ini masih terbuka lebar karena kuota masih tersedia.

Melalui program ini, lanjutnya, pengguna jasa memperoleh diskon 100% tarif jasa kepelabuhanan, yang secara rata-rata setara dengan potongan sekitar 21,9% dari total tarif tiket penyeberangan.

Program berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sedangkan pemesanan tiket telah dibuka sejak 6 Juni 2026.

Heru memerinci stimulus tarif diterapkan di 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan strategis nasional, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

Program ini berlaku bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan Golongan II dan Golongan IVA, sehingga dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan antarpulau.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa sebagai lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia, Merak–Bakauheni menerapkan program diskon pada layanan Reguler maupun Express.

Pada layanan Reguler, tarif penumpang pejalan kaki menjadi sekitar Rp18.100, kendaraan Golongan II sebesar Rp46.400, dan kendaraan Golongan IVA sebesar Rp431.200. Sementara pada layanan Express, tarif penumpang menjadi sekitar Rp44.000, kendaraan Golongan II sebesar Rp83.616, dan kendaraan Golongan IVA sebesar Rp550.937.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS membuat struktur tarif angkutan penyeberangan makin tidak mencerminkan biaya operasional yang ditanggung operator.

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebut ketertinggalan tarif kini mencapai sekitar 83% dari kebutuhan biaya riil, sehingga mulai mengancam keberlanjutan usaha dan pemenuhan standar keselamatan pelayaran. Pelemahan rupiah membuat tekanan yang selama ini dihadapi operator kapal semakin dalam.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah berdampak langsung terhadap berbagai komponen biaya operasional yang bergantung pada mata uang asing. Pada saat bersamaan, harga minyak dunia juga masih bertahan tinggi di kisaran US$94 per barel.

"Kombinasi antara pelemahan rupiah dan tingginya harga minyak dunia membuat beban operasional kapal semakin meningkat," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Menurut Khoiri, kondisi tersebut terjadi ketika tarif angkutan penyeberangan belum mengalami penyesuaian, sehingga ruang usaha operator semakin tertekan. Kenaikan biaya paling terasa pada sektor perawatan armada yang sebagian besar masih bergantung pada komponen impor.

Dia merinci harga suku cadang kapal saat ini telah meningkat sekitar 30%-40%, biaya pelumas naik hingga 60%, sedangkan biaya pengedokan kapal meningkat sekitar 20% seiring kenaikan biaya galangan kapal.

"Dampak pelemahan rupiah paling terasa pada biaya perawatan kapal. Hampir seluruh komponen biaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan," katanya.

Gapasdap mencatat berdasarkan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang disusun bersama Kementerian Perhubungan, YLKI, ASDP, perusahaan asuransi, dan asosiasi pelayaran pada 2019, tarif yang berlaku saat ini sebenarnya sudah tertinggal sekitar 31,8% dari kebutuhan biaya operasional.

Namun, dengan kurs rupiah yang kini telah melampaui Rp18.000 per dolar AS dan berbagai komponen biaya yang terus meningkat, selisih antara tarif dan biaya operasional semakin melebar.

"Berdasarkan perhitungan Gapasdap, ketertinggalan tarif saat ini bahkan mencapai sekitar 83% dari kebutuhan biaya," ujar Khoiri.

Dia mengingatkan kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan keuangan operator, tetapi juga berpotensi memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan dan kenyamanan pelayaran sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menurutnya, keselamatan pelayaran membutuhkan investasi berkelanjutan untuk pemeliharaan armada, penggantian suku cadang, pengedokan, hingga pemenuhan berbagai standar operasional yang ditetapkan regulator.

"Keselamatan dan kenyamanan membutuhkan biaya yang memadai. Sulit bagi perusahaan untuk memenuhi seluruh standar keselamatan apabila struktur tarif yang berlaku masih tertinggal jauh dari kenaikan biaya operasional," katanya.

Karena itu, Gapasdap meminta pemerintah segera mengevaluasi tarif angkutan penyeberangan agar lebih mencerminkan kondisi biaya aktual di lapangan. Penyesuaian tarif dinilai penting bukan hanya untuk menjaga keberlangsungan usaha operator, tetapi juga memastikan kualitas layanan dan keselamatan transportasi penyeberangan nasional tetap terjaga.

Khoiri menegaskan tanpa langkah penyesuaian, tekanan terhadap industri penyeberangan berpotensi semakin besar di tengah ketidakpastian nilai tukar dan tingginya harga energi global.

"Pada akhirnya, kemampuan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat akan semakin tertekan," ujarnya.

Penerapan operasional 24 jam setiap akhir pekan merupakan upaya ASDP untuk memastikan akses transportasi yang semakin lancar dan mudah dijangkau masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyatakan pengoperasian penyeberangan lintasan Hunimua–Waipirit, Ambon, Maluku, selama 24 jam setiap akhir pekan dilakukan guna memperkuat konektivitas dan mobilitas masyarakat, serta mendukung distribusi logistik timur Indonesia.

"Sehingga ASDP resmi menghadirkan operasional penyeberangan 24 jam di lintasan Hunimua–Waipirit setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 1 Juni 2026," kata Heru dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan kebijakan itu dihadirkan untuk menjawab kebutuhan di daerah itu, yang mana mobilitas masyarakat di wilayah Timur Indonesia terus bergerak dinamis. Aktivitas perjalanan, distribusi logistik, hingga konektivitas antarwilayah kini menuntut layanan transportasi yang semakin adaptif dan andal.

Ia menekankan kebijakan itu menjadi langkah nyata ASDP dalam memastikan masyarakat dapat bepergian dengan lebih fleksibel, sekaligus menjaga kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi antarwilayah di Maluku dan sekitarnya.

"Dengan layanan yang beroperasi tanpa henti selama akhir pekan, masyarakat kini memiliki akses perjalanan yang lebih mudah, efisien, dan nyaman kapan pun dibutuhkan," ujarnya.

Heru juga menyampaikan penguatan layanan di lintasan Hunimua–Waipirit merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan konektivitas yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Penerapan operasional 24 jam setiap akhir pekan merupakan upaya ASDP untuk memastikan akses transportasi yang semakin lancar dan mudah dijangkau masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut Heru mengatakan pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan optimalisasi layanan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan.

Sebelumnya, layanan 24 jam di lintasan Hunimua–Waipirit Ambon, telah diterapkan pada sejumlah periode dengan trafik tinggi terutama angkutan pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Lebaran, Hari Paskah, dan Idul Adha.

"Kebijakan tersebut terbukti mampu mengurai antrean kendaraan dan penumpang di pelabuhan sekaligus menjaga kelancaran arus penyeberangan selama momentum tersebut," jelasnya.

Untuk mendukung operasional, tambah Heru, ASDP menyiagakan enam armada di lintasan Hunimua–Waipirit, termasuk empat kapal milik ASDP yakni KMP Erana, KMP Inelika, KMP Rokatenda, dan KMP Terubuk.

"Kesiapan armada tersebut diharapkan mampu menjaga keandalan jadwal pelayaran serta mendukung mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik secara optimal," katanya.

Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Hunimua Syamsuddin Tanassy menambahkan peningkatan layanan juga diperkuat melalui penerapan sistem tiket digital Ferizy yang membantu pengaturan arus penumpang dan kendaraan menjadi lebih tertata dan efisien.

Melalui Ferizy, pengguna jasa dapat melakukan reservasi dan pembelian tiket secara daring sebelum tiba di pelabuhan sehingga perjalanan menjadi lebih terencana dan antrean dapat diminimalkan.

"Kami mengimbau masyarakat membeli tiket lebih awal melalui trip.ferizy.com serta memastikan data penumpang dan kendaraan diisi lengkap dan benar demi kelancaran perjalanan bersama,” ujarnya.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, lintasan Hunimua–Waipirit telah melayani 163.444 penumpang dan 136.398 kendaraan. Tingginya volume layanan tersebut menegaskan peran strategis lintasan ini sebagai penghubung vital mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Timur Indonesia.

Sebagai operator penyeberangan nasional, ASDP terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang andal, modern, dan berkelanjutan guna memperkuat konektivitas nasional serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga prajurit TNI sekaligus terdakwa kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, M Ilham Pradipta, divonis 1 hingga 13 tahun penjara.

Ketiga terdakwa adalah Serka Mochammad Nasir (terdakwa I), Kopda Feri Herianto (terdakwa II), dan Serka Frengky (terdakwa III). Amar putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dalam amar putusan, terdakwa I dijatuhi hukuman paling berat, yakni 13 tahun penjara. Vonis tersebut lebih tinggi 1 tahun dari tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara.

“Pidana pokok penjara selama 13 (tiga belas) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” kata Fredy.

Majelis hakim menyatakan Serka Nasir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Namun, ia terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider, yakni pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.

Majelis hakim menilai perbuatan Serka Nasir memenuhi unsur Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Sementara itu, terdakwa II dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 10 tahun. Baik terdakwa I maupun II juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

Adapun terdakwa III dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, jauh di bawah tuntutan 4 tahun. Frengky tidak dikenakan pidana tambahan pemecatan maupun restitusi karena dinilai hanya berperan berada di dalam mobil sambil bermain gim.

Majelis hakim menyatakan terdakwa II dan III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 333 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 451 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Para terdakwa juga dibebankan biaya perkara masing-masing: terdakwa I sebesar Rp15.000, terdakwa II sebesar Rp10.000, dan terdakwa III sebesar Rp15.000.

JAKARTA - Pengamat sekaligus akademisi Feri Amsari dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya yang mengkritik swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Feri dinilai merupakan berita bohong atau hoaks.

Ada dua laporan terhadap Feri, salah satunya dibuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara. Menindaklanjuti laporan tersebut, Polda Metro Jaya memeriksa pihak LBH Tani Nusantara, pada Kamis, 23 April 2026.

"Terkait laporan kami kemarin jadi ini dapat surat panggilan untuk di-BAP sebagai pelapor, LBH Tani Nusantara," ujar Ketua Umum LBH Tani Nusantara, Minta Ito Simamora, Jumat (24/4/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut, Minta dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyelidik. Pertanyaan ini kurang-lebih sekitar 20-an. "Pertanyaannya seputar siapa yang dilapor, di mana kejadian perkaranya," ucapnya.

Tak ada bukti baru yang disertakan pihaknya dalam pemeriksaan tersebut. Lebih lanjut, LBH Tani Nusantara berharap, proses pemeriksaan ini terus berjalan. Sebab, hukum haruslah ditegakkan. "Harapan kami agar ini berlanjut ke tahap berikutnya, untuk diverifikasi dengan data yang dimiliki Feri Amsari dengan data yang kami punya," tuturnya.

Lihat video: Feri Amsari: Senjata Terhebat KPK Dilumpuhkan, DPR & Presiden Terdahulu Terlibat!



Bidang Advokasi, Litigasi dan Hubungan Antar Lembaga LBH Tani Nusantara, Jeffri Mangapul Simanjuntak, menambahkan narasi yang dibuat Feri Amsari bukan sebatas kritik kepada pemerintah. Tapi pernyataan yang melukai hati para petani.

"Namun ini kan desakan para petani. Di mana pemerintah sudah bekerja keras, ada pemberian subsidi pupuk yang sudah berlimpah, beras swasembada pangan, itu kan sudah ada di lapangan dan nyata dirasakan oleh para petani. Desakan ini disampaikan kepada kami di LBH Tani Nusantara," ujarnya.

Jeffri menepis pelaporan ini merupakan wujud sikap kritis terhadap pemerintah yang dikriminalisasi. Apa yang LBH Tani Nusantara lakukan, kata Jeffri, justru melindungi Feri dari aksi main hakim sendiri dari pihak-pihak yang kecewa dengan pernyataan pria itu.

"Ini jangan jadi simpang siur di tengah masyarakat. Bahwa laporan ini kami lakukan karena kami ingin menghindar ada upaya-upaya di luar hukum," kata dia.

Jeffri berharap agar Feri Amsari berhenti menebar hoaks dan membuat keresahan di masyarakat. "Kalau memang ada data itu gamblang dibuka di media, jangan membuat kerusuhan, kericuhan. Nanti siapa yang mau bertanggung jawab kalau ada demo di luar itu. Kita lihat di rumah Pak Saiful Mujani ada demo. Hati-hati, jangan menyinggung perasaan masyarakat, jangan menyinggung perasaan petani," imbuh Jeffri.

Pemerintah, menurutnya sudah bekerja keras demi rakyat. LBH Tani Nusantara sudah melihat hal itu secara langsung di lapangan. Jeffri pun menegaskan bahwa pihaknya tak antikritik. Namun, jangan sampai sikap kritis yang disampaikan menyinggung perasaan orang lain.

"Kami menghargai kebebasan berpendapat, kami menghargai kritik dari siapa pun, termasuk kepada pemerintah. Tapi janganlah menyinggung perasaan petani dan pedagang. Saat ini kondisi geopolitik sedang mengkhawatirkan. Orang di negara-negara lain pangan, energi semua sudah kritis. Jangan ditambahkan masalah lagi di negara kita," lanjut Jeffri.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyatakan, unsur yang paling penting dalam negara demokrasi adalah kebebasan. Hal itu dia sampaikan merespons dipolisikannya Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara.

"Di dalam konteks negara demokrasi itu kan yang paling ‘dewanya’ itu kan freedom, kebebasan. Karena freedom itu—kebebasan berekspresi, berpendapat— freedom of speech, freedom of expression itu menjadi tulang punggung, backbone di dalam konteks negara demokrasi," kata Pangi dalam program Interupsi iNewsTV, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan kebebasan berekspresi mulai menurun sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal itu dengan terbitnya UU ITE.

"Yang namanya Undang-Undang ITE digunakan sebagai alat untuk pembungkaman terhadap lawan-lawan politik," tegas Pangi.

Sebelumnya, Ketua Umum LBH Tani Nusantara, Itho Simamora mengatakan, laporan terhadap Feri lantaran sudah menyinggung masyarakat.

"Karena dia sudah menyinggung perasaan rakyat, yang mengatakan bahwa pemerintah bohong atas swasembada pangan itu," kata Itho dalam program Interupsi bertajuk 'Akademisi Dilaporkan, Ada Kriminalisasi?' di iNews TV, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, masyarakat sudah merasakan dampak-dampak positif kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, dia menilai apa yang disampaikan Feri bukanlah kritik.

"Ini bukan lagi kritik, tapi penghasutan, pembohongan publik, dan hoaks," ujar Itho.

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani buka suara terkait maraknya pengamat dan aktivis yang dilaporkan ke pihak kepolisian akibat kritik yang dilontarkan. Menurutnya, hukum wajib dijalankan dengan prinsip keadilan yang setinggi-tingginya.

Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesantunan dalam menyampaikan aspirasi atau kritik kepada pihak lain. "Hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya. Namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik untuk bisa dilakukan secara santun," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Puan menekankan pentingnya sikap saling menghormati antara pemberi kritik dan pihak yang dikritik. Ia menilai, sebuah kritik akan diterima dengan baik apabila disampaikan dengan cara yang konstruktif dan beretika.

"Jadi memang saling menghormati, saling menghargai, harus dilakukan dalam dua posisi, artinya yang memberi kritik juga harus memberikan kritiknya itu secara baik, yang diberi kritiknya juga akan tentu saja akan menerima kalau kritikannya itu memang adalah satu hal yang dilakukan dalam artian kritik membangun," ujarnya.

Puan mengajak semua pihak untuk kembali mengedepankan nilai-nilai sopan santun agar iklim demokrasi di Indonesia tetap kondusif. "Jadi kita harus tetap mengedepankan saling menghargailah, saling menghormati," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mengatakan kritik atau pendapat yang disampaikan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun konstitusional dan tidak bisa dipidana. Sebaliknya, Pigai mengatakan bahwa pernyataan Saiful Mujani tidak serta merta dijamin konstitusi.

"Maka kalau (pendapat) Feri Amsari dan Ubedilah Badrun adalah hak asasi manusia karena (merupakan) penilaian terhadap kebijakan pemerintah, maka (pernyataan) Saiful Mujani tidak serta merta dijamin konstitusi," ujar Natalius Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Senin (20/4/2026).

Pigai lantas menyinggung Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Kata Pigai, kovenan itu menegaskan bahwa pendapat ad hominem serta pernyataan yang mengganggu stabilitas nasional yang berujung pada makar justru tidak diperbolehkan.

"Ada banyak ahli mengatakan pendapat Saiful Mujani itu dijamin HAM, enggak. Pendapatmu yang menghasut yang menyebabkan ujungnya adalah makar dalam Sirakusa Prinsipil tentang pembatasan HAM, Sirakusa Prinsipil tentang pembatasan HAM itu hak asasi manusia dibatasi ketika pendapat tersebut mengancam instabilitas nasional," ungkap Pigai.

"Jadi ketika Anda mengganggu instabilitas, (hak pendapat) bisa dibatasi," sambungnya.

Oleh karenanya, menurut Pigai, adanya pelaporan terhadap Saiful Mujani perlu dihormati. Pigai menerangkan bahwa pernyataan Saiful Mujani pada akhirnya perlu diuji di pengadilan untuk membuktikan ada tidaknya dugaan pelanggaran hukum.

"Maka kalau (Saiful Mujani) dilaporkan, pengujiannya ke peradilan itu boleh. Nanti peradilanlah yang memutuskan bahwa pendapatnya itu sesuai apa tidak. Bertentangan dengan HAM, hukum, dan bertentangan dengan hukum. Jadi Saiful Mujani itu adalah pengujian apakah pendapat itu sesuai dengan koridor hukum atau tidak," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bachtiar Utomo merespons polemik yang berkembang, termasuk kritik dari pakar hukum tata negara Feri Amsari tentang swasembada pangan. Bachtiar menegaskan, berbagai kritik yang meragukan capaian swasembada beras tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

Bachtiar mengungkapkan, kunjungan langsung Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ke sejumlah gudang Perum Bulog menjadi bukti konkret kondisi pangan nasional. "Pemerintah tidak bekerja berdasarkan asumsi. Fakta di lapangan menunjukkan cadangan beras pemerintah dalam kondisi sangat kuat. Gudang-gudang terisi optimal dan distribusi terpantau dengan baik," kata Bachtiar, dikutip Senin (20/4/2026).

Dia menekankan, hasil pantauan langsung memperlihatkan stok beras nasional berada pada level tinggi, bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah. Kondisi ini mencerminkan kesiapan negara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Selain itu, Bachtiar menyoroti peningkatan produksi nasional yang signifikan. Dalam satu tahun terakhir, produksi beras mengalami lonjakan yang cukup besar, didorong oleh perluasan area tanam, perbaikan infrastruktur irigasi, serta kebijakan yang lebih berpihak kepada petani.

"Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Produksi meningkat nyata, panen bertambah, dan petani merasakan langsung dampaknya," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa kombinasi antara stok yang melimpah dan produksi yang terus meningkat menjadi indikator kuat bahwa Indonesia berada di jalur yang benar menuju swasembada beras.

"Kalau stok penuh dan produksi naik, maka arah swasembada itu bukan lagi wacana, tetapi proses yang sedang berjalan dan semakin mendekati target," kata Bachtiar.

Terkait kritik yang dilontarkan Feri Amsari, Bachtiar menilai pernyataan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menimbulkan kegaduhan di kalangan petani. "Pernyataan yang tidak berbasis data lapangan justru memicu keresahan. Banyak petani merasa apa yang mereka capai hari ini seolah diabaikan. Ini yang kemudian memunculkan protes," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa petani adalah pihak yang paling memahami kondisi riil produksi. Oleh karena itu, suara dan pengalaman mereka harus menjadi rujukan utama dalam menilai capaian sektor pangan nasional.

HKTI, lanjut Bachtiar, akan terus mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, termasuk memastikan sinergi antara produksi di tingkat petani dan pengelolaan cadangan nasional berjalan optimal. "Yang kita butuhkan sekarang adalah menjaga momentum, bukan membangun narasi yang tidak sesuai kenyataan. Fakta sudah jelas: stok kuat, panen meningkat, dan swasembada semakin nyata," pungkasnya.

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Feri Amsari dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara ke Polda Metro Jaya . Ia dilaporkan seusai kritikannya terkait swasembada pangan pemerintah.

Laporan terhadap Feri teregister dengan nomor LP/B/2692/IV/2026/SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 17 April 2026. Feri Amsari dilaporkan terkait Pasal 264 KUHP tentang tindak pidana penyebaran berita bohong.

"Hari ini kami LBH Tani Nusantara melaporkan Bapak Feri Amsari atas dugaan tindak pidana pasal penyebaran hoaks dan penghasutan," kata Tim Advokasi LBH Tani Nusantara, Itho Simamora, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, pernyataan Feri Amsari yang dipersoalkan yakni kritikan yang menyebut pemerintah berbohong terkait swasembada pangan. Ia menilai pernyataan Feri itu menghasut dan memicu perpecahan.

"Pernyataan Feri Amsari itu menghasut tentang dan dapat menyebabkan memicu perpecahan di antara para petani dan pedagang di seluruh Indonesia. Karena pernyataan swasembada pangan itu, pernyataan bahwa pemerintah menyatakan bohong dan itu memicu keresahan masyarakat," ujarnya.



LBH Tani Nusantara melaporkan Feri Amsari ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pasal penyebaran hoaks dan penghasutan. Foto/Riyan Rizki Roshali

Ia menegaskan, pernyataan Feri itu keliru dan meresahkan. Sebab, kata dia, pihaknya mendapatkan data dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut RI surplus beras.

"Pernyataan Feri Amsari sebenarnya tidak ada impornya, dan faktanya data dari Kementerian Pertanian kita punya fakta itu berdasarkan tahun 2025 sampai 2026. Dan masalah swasembada pangan itu kita juga ada bukti surplus beras dari Kementerian Pertanian. Jadi di saat Feri Amsari bilang tidak swasembada, itu sangat meresahkan para petani," ucapnya.

Di tempat yang sama, Tim Advokasi LBH Tani Nusantara lainnya, Dedi menyatakan pihaknya merasa terganggu dengan statement Feri Amsari. "Kami berharap memang saudara Feri Amsari bisa membuktikan apa yang dia nyatakan. Bahwa kami menggunakan data-data dari BPS, kemudian kami mendapat informasi dari Kementan, saya pikir data itu cukup valid. Dengan statement-statement yang diberikan oleh Feri Amsari, ini akan menimbulkan kegaduhan," tuturnya.

Dedi menambahkan, pihaknya melampirkan sejumlah barang bukti, termasuk data digital yang berisikan pernyataan Feri terkait swasembada pangan.

iNews Media Group telah menghubungi Feri Amsari untuk dimintai tanggapannya terkait pelaporan tersebut. Namun, hingga berita ini dimuat belum ada tanggapan dari Feri Amsari.