KEK Galang Batang menjadi penggerak ekonomi daerah dan nasional, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja

Tanjungpinang (ANTARA) - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang beroperasi sejak tahun 2018 hingga triwulan I 2026 telah menyerap 5.000 tenaga kerja yang didominasi warga lokal.

"KEK Galang Batang menjadi penggerak ekonomi daerah dan nasional, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja," kata Kepala Administrator KEK Galang Batang Vita Budhi Sulistyo di Bintan, Selasa.

KEK Galang Batang ditargetkan mampu menyerap hingga 20 ribu tenaga kerja selama beberapa tahun ke depan, seiring adanya perluasan investasi di kawasan industri pengolahan alumina tersebut.

Kehadiran kawasan ekonomi khusus ini juga berperan penting menurunkan angka pengangguran di Bintan secara signifikan, yaitu dari 8,21 persen pada 2021, menjadi 4,53 persen pada 2024.

Selain itu, kata Budhi, KEK Galang Batang terus menunjukkan pertumbuhan investasi signifikan sepanjang tahun 2025, yang mencapai sekitar Rp15,6 triliun. Kawasan ini menjadi penyumbang investasi terbesar di wilayah Bintan.

Sementara pada triwulan I 2026, sambungnya, realisasi investasi di kawasan tersebut kembali bertambah sekitar Rp4,08 triliun.

"Dari total realisasi investasi Bintan triwulan I 2026 sebesar Rp5,8 triliun, sekitar 71 persen berasal dari kontribusi KEK Galang Batang," ujar dia.

Menurut Budhi saat ini terdapat 26 perusahaan yang beroperasi di KEK Galang Batang. Mayoritas merupakan perusahaan dengan skema Penanaman Modal Asing (PMA) yang didominasi investor asal Tiongkok, dengan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) sebagai perusahaan penggerak utama.

Ia menjelaskan PT BAI tengah fokus membangun dan menyelesaikan Smelter Grade Alumina (SGA) tahap II, yang ditargetkan meningkatkan kapasitas produksi hingga sekitar 4 juta ton per tahun.

Selain proyek SGA, lanjutnya, sejumlah investasi baru pun tengah dipersiapkan, antara lain pembangunan industri kaustik soda, fasilitas smelter, serta pembangkit listrik untuk mendukung kawasan industri.

"PT BAI masih berfokus pada proses pemurnian bauksit menjadi SGA, sedangkan pembangunan fasilitas smelter akan dilakukan pada tahap berikutnya, menggunakan bahan baku bauksit yang dipasok dari Kalimantan Barat," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri Hasfarizal Handra menyebutkan KEK Galang Batang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya, karena sebagian pasokan kebutuhan logistik karyawan perusahaan itu dipasok dari UMKM lokal.

Ia mengutarakan KEK Galang Batang termasuk dalam 14 KEK yang ada di Kepri, sehingga menjadikan provinsi ini sebagai kawasan ekonomi khusus terbanyak di Indonesia. Beberapa contoh KEK lainnya di Kepri, yaitu KEK Batam Aero Technic dan KEK Nongsa Digital Park di Kota Batam.

​Keberadaan KEK di Kepri mempermudah para pelaku usaha dalam berinvestasi, karena menawarkan efisiensi birokrasi yang efektif dan efisien. Pelaku usaha dapat menyelesaikan seluruh proses administrasi dan perizinan usaha secara langsung melalui administrator KEK yang dibentuk oleh Dewan Nasional KEK.

​"Administrator KEK siap memfasilitasi pelaku usaha atau investor, misalnya terkait perizinan, tanpa perlu repot-repot mengurus ke dinas terkait atau pemerintah pusat," kata Hasfarizal.

Pewarta: Ogen
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bontang, Kaltim (ANTARA) - Di tengah deru industri yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian, Kota Bontang, Kalimantan Timur, kini mulai melangkah menuju babak baru yang lebih berwarna.

Tak ingin terus bergantung pada sektor pengolahan yang telah mapan, Pemerintah Kota Bontang membuka lembaran baru pembangunan dengan menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang menjanjikan dan berkelanjutan.

Langkah ini juga menjadi bagian dari kesiapan Bontang sebagai kawasan penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diproyeksikan akan memunculkan kebutuhan besar terhadap akomodasi berkualitas serta destinasi wisata berkelas.

Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkot Bontang memperkenalkan konsep Villa Bontang Kuala, sebuah resor eksklusif yang dibangun di atas perairan, memadukan pesona alam pesisir dengan fasilitas bertaraf internasional.

Proyek ini bukan sekadar pembangunan tempat menginap. Lebih dari itu, Villa Bontang Kuala merupakan upaya mengemas kekayaan alam dan budaya pesisir menjadi produk wisata yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Sasaran utamanya adalah para ekspatriat, tenaga ahli, pelaku bisnis, serta wisatawan kelas menengah atas yang diperkirakan akan terus berdatangan seiring perkembangan IKN.

Bontang Kuala bukan nama asing bagi pencinta wisata bahari di Kalimantan Timur. Kawasan ini telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi paling unik dan memesona di wilayah pesisir.

Berbeda dengan kawasan pantai pada umumnya, hampir seluruh permukiman dan aktivitas masyarakat di Bontang Kuala berdiri di atas air, ditopang oleh tiang-tiang kayu ulin yang terkenal kuat dan tahan terhadap perubahan zaman. Jalur-jalur penghubung antarbangunan pun terbuat dari kayu ulin yang membentang di atas perairan tenang, berpadu harmonis dengan hamparan hutan mangrove di sekelilingnya.

Berjalan menyusuri jembatan kayu tersebut menghadirkan pengalaman yang berbeda. Saat matahari terbit, permukaan laut memantulkan cahaya keemasan yang berkilauan. Ketika senja tiba, langit berubah menjadi kanvas warna-warni yang memantul indah di atas air. Debur ombak yang lembut dan semilir angin laut menciptakan suasana tenang yang sulit ditemukan di tempat lain.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Bontang hingga Juni 2026, saat ini terdapat sekitar 45 unit vila dan penginapan tradisional yang beroperasi di kawasan Bontang Kuala.

Tingkat hunian rata-rata penginapan tersebut berkisar antara 45 hingga 55 persen per tahun. Pada musim puncak kunjungan, yakni Juni hingga Agustus serta Desember hingga Januari, tingkat hunian dapat meningkat hingga 75–85 persen. Sebaliknya, pada periode sepi seperti Februari hingga Maret, okupansi turun menjadi sekitar 30–38 persen.

Secara keseluruhan, kawasan ini dikunjungi sekitar 28.000 hingga 32.000 wisatawan setiap tahun, termasuk pengunjung yang datang hanya untuk menikmati suasana tanpa menginap.

Angka tersebut menunjukkan bahwa Bontang Kuala memiliki daya tarik yang kuat. Namun, potensi tersebut masih terbuka lebar untuk dikembangkan, terutama melalui peningkatan kualitas layanan dan fasilitas guna menjangkau segmen wisatawan dengan daya beli lebih tinggi.

Menuju Destinasi Premium

Konsep Villa Bontang Kuala dirancang secara hati-hati agar tidak mengubah karakter asli kawasan. Sebaliknya, proyek ini bertujuan memperkuat identitas Bontang Kuala sebagai destinasi wisata bahari yang autentik sekaligus nyaman bagi wisatawan modern.

Setiap unit vila dirancang menghadap langsung ke bentang alam terbuka, menawarkan panorama laut dan hutan mangrove tanpa halangan. Selain menyediakan akomodasi yang nyaman dan eksklusif, kawasan resor juga akan dilengkapi sentra kuliner yang menyajikan hidangan laut khas pesisir, ruang pertemuan, serta area pameran budaya yang memperkenalkan kearifan lokal kepada para tamu.

"Kami tidak ingin mengubah identitas asli kawasan ini. Justru investasi vila ini bertujuan mengemas pesona penginapan di atas air dan budaya bahari menjadi paket pariwisata premium yang memiliki daya saing," ujar Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur.

Gagasan pembangunan vila terapung ini lahir dari perhitungan yang matang. Sebagai salah satu daerah penyangga IKN, Bontang memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial yang akan tumbuh di sekitar ibu kota baru.

Pembangunan IKN diperkirakan mendatangkan ribuan tenaga ahli, pelaku usaha, investor, hingga ekspatriat dari berbagai negara. Selain membutuhkan tempat tinggal sementara, mereka juga memerlukan lokasi beristirahat, berwisata, atau mengadakan pertemuan bisnis dalam suasana yang berbeda dari kawasan perkotaan.

Setelah beroperasi penuh pada periode 2027–2028, tingkat hunian Villa Bontang Kuala ditargetkan mencapai 65–75 persen per tahun. Pada musim puncak, angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga 85–92 persen, dengan sekitar 35–40 persen tamu berasal dari lingkungan IKN dan kalangan ekspatriat.

Jumlah kunjungan wisatawan secara keseluruhan juga diperkirakan meningkat menjadi 50.000 hingga 60.000 orang pada tahun pertama operasional penuh.

Optimisme tersebut turut didukung oleh peningkatan konektivitas kawasan. Rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bontang dengan IKN dan berbagai kota utama di Kalimantan Timur diperkirakan mampu memangkas waktu tempuh menjadi sekitar 1,5 hingga 2 jam.

Dengan akses yang semakin mudah, Bontang berpotensi menjadi destinasi akhir pekan favorit bagi para penghuni dan pekerja di IKN.

Kemudahan berinvestasi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkot Bontang menyiapkan berbagai kemudahan investasi guna menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan kondusif.

Fasilitas yang ditawarkan mencakup sistem perizinan terpadu melalui Online Single Submission (OSS), kepastian hukum terkait pemanfaatan lahan, hingga berbagai skema insentif daerah yang dirancang untuk mendukung investasi jangka panjang.

Salah satu syarat utama yang ditekankan adalah komitmen investor dalam menyerap tenaga kerja lokal sebanyak mungkin. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dinikmati pelaku usaha, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

DPMPTSP Bontang juga memastikan proses perizinan berlangsung secara transparan dan memberikan pendampingan pada setiap tahapan pembangunan agar investasi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang merata.

Lebih dari sekadar bisnis, proyek ini diharapkan menjadi jembatan yang mempertemukan budaya lokal dengan dunia internasional. Para tamu tidak hanya menikmati fasilitas penginapan, tetapi juga berkesempatan mengenal kehidupan masyarakat pesisir, mencicipi kuliner khas, serta memahami tradisi yang telah diwariskan turun-temurun.

Efek domino

Kehadiran resor eksklusif ini diperkirakan akan menciptakan dampak ekonomi berantai yang signifikan bagi masyarakat Bontang.

Meningkatnya jumlah wisatawan akan mendorong permintaan terhadap berbagai produk lokal, mulai dari hasil perikanan, sayur-mayur, buah-buahan, hingga kerajinan tangan. Kondisi ini membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM setempat.

Lapangan kerja baru juga akan tercipta, baik sebagai tenaga kebersihan, pelayan, koki, pemandu wisata, maupun pengelola operasional. Kesempatan ini memberi alternatif pekerjaan yang layak bagi masyarakat tanpa harus meninggalkan daerah asal mereka.

Di sisi lain, keberadaan fasilitas wisata premium turut mendorong peningkatan kualitas infrastruktur umum, seperti akses jalan, penerangan, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Bagi wisatawan yang telah lama mengenal Bontang Kuala, hadirnya vila terapung menawarkan pengalaman baru tanpa menghilangkan daya tarik utama kawasan.

Keindahan laut, kesejukan angin pesisir, dan rimbunnya hutan mangrove tetap menjadi magnet utama, kini dilengkapi fasilitas yang memungkinkan pengunjung menikmati suasana lebih lama dan lebih nyaman.

Villa Bontang Kuala menjadi contoh bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan berdampingan. Dengan mengusung konsep ramah lingkungan, proyek ini dirancang untuk meminimalkan gangguan terhadap ekosistem laut dan hutan mangrove.

Material yang digunakan dipilih dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, sementara sistem pengelolaan limbah disiapkan agar tidak mencemari lingkungan perairan.

Bagi investor, proyek ini menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan sekaligus memiliki nilai sosial dan lingkungan. Bagi wisatawan, ia menghadirkan pengalaman menginap yang eksklusif di tengah keindahan alam. Bagi masyarakat Bontang, proyek ini menjadi pintu baru penggerak ekonomi daerah.

Seiring tumbuh dan berkembangnya Ibu Kota Nusantara, Bontang Kuala tampaknya siap memainkan perannya. Di atas hamparan laut yang tenang dan di bawah langit pesisir yang luas, vila-vila terapung itu bukan sekadar bangunan wisata, tapi menjadi simbol optimisme, yang menghubungkan kekayaan budaya masa lalu dengan peluang besar masa depan.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Disnakertrans bersama DPMPTSP siap memfasilitasi komunikasi dengan industri dalam program ini

Serang (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mendukung pengembangan proyek percontohan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 'link and match' atau selaras dengan industri yang digagas Gubernur Banten Andra Soni dengan Yayasan SMK Mitra Industri MM20100.

"Disnakertrans bersama DPMPTSP siap memfasilitasi komunikasi dengan industri dalam program ini," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi di Serang, Kamis.

Ia mengatakan program tersebut saat ini masih dalam proses penetapan lokasi. Kemudian, pendirian yayasan, pengurusan perijinan dan persyaratan lainnya.

"Mudah-mudahan tahun ajaran baru nanti bisa berjalan," kata Septo.

Ia berharap proyek percontohan SMK 'link and match' ini bisa berhasil sehingga nantinya bisa dikembangkan di kawasan industri lainnya yang ada di Banten, tidak hanya direncanakan dibangun di kawasan industri modern Cikande Kabupaten Serang dan Sawah Luhur Kota Serang.

"Kami berharap nantinya menjadi percontohan dan bisa dikembangkan di daerah lainnya," kata Septo.

Sebelumnya Gubernur Banten Andra Soni bersama Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 segera menggagas pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja.

Ada dua SMK yang akan dijadikan pilot project atau proyek percontohan rencananya dibangun di dua Kawasan industri yaitu di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang dan di Kawasan Industri Sawah Luhur, Kota Serang.

Saat ini, Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 sedang melakukan tahapan feasibility study (FS) di kedua kawasan itu. Pertimbangannya berdasarkan lokasi dan topografi, jumlah anak usia sekolah, jumlah SMK di wilayah sekitar, sampai pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar.

Andra Soni bertekad untuk merealisasikan pendidikan vokasi yang terintegrasi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja (link and match) yang sudah lama dicita-citakan.

Pendidikan vokasi menjadi salah satu upaya untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul serta menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten.

“Bagaimana lulusan SMK itu harus benar-benar siap kerja,” kata Andra Soni saat menerima kunjungan para pengurus Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 bersama jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Banten di Gedung Negara Kota Serang, Kamis (14/5).

Dengan pengalaman yang sudah dilakukan oleh yayasan tersebut di beberapa daerah, Andra Soni yakin pola yang sudah dikembangkan dapat diterapkan di Provinsi Banten. Apalagi Banten dianugerahi lokasi geografis yang strategis, dekat dengan ibu kota dan menjadi daerah lintasan antara Pulau Jawa-Sumatra.

Apalagi, saat ini ada sekitar 8.924 industri yang beroperasi di Provinsi Banten mulai dari industri kecil sampai besar. Dengan mengoptimalkan pola pendidikan vokasi bersama Yayasan SMK Mitra Industri, ia berharap ke depan lulusan SMK dapat terserap sebagai tenaga kerja yang andal dan profesional.

Sementara, Ketua Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 Darwoto mengatakan program unggulan dari SMK Mitra Industri adalah pendidikan karakter. Pendidikan ini mengajarkan bagaimana peserta didik bisa beradaptasi dengan dunia Industri dengan dibekali berbagai kemampuan dan pengetahuan serta pelatihan-pelatihan yang sudah berbasis industri.

“Kami siap berkolaborasi dengan Pemprov Banten dalam menyiapkan SDM yang unggul,” katanya.

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukannya, kedua lokasi yang akan dijadikan percontohan SMK vokasi itu masih terbuka, namun berada dalam kondisi persaingan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah siswa SMA dan SMK yang lebih besar dibandingkan lulusan SMP, sehingga terjadi kompetisi dalam memperoleh peserta didik.

Selain itu, SMK yang berada di sekitar Kawasan itu menurutnya juga belum sepenuhnya mendukung kebutuhan industri. Misalnya di kedua kawasan industri masih didominasi oleh SMK dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ). Padahal 25 industri modern Cikande itu metal works (pekerjaan terkait logam) dan industri manufaktur di Kawasan Industri Kasemen.

“Untuk itu, sebaiknya jurusan yang dibuka di SMK itu lebih kepada kebutuhan tenaga kerja di industri, seperti manajemen logistik, teknis pengelasan, teknis mekatronika dan teknis pemesinan,” katanya.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ini juga akan melalui proses kurasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), untuk memastikan perusahaan yang ditampilkan benar-benar siap menjalin kerja sama internasional,

Makassar (ANTARA) - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar Mario Said menyebut, pihaknya tengah fokus pada penyusunan dan kurasi profil potensi investasi Kota Makassar yang akan ditawarkan pada Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026.

Termasuk profil perusahaan-perusahaan lokal yang bakal dipromosikan kepada investor asing pada giat yang dijadwalkan berlangsung 23–25 Juni 2026 di Kota Makassar.

"Ini juga akan melalui proses kurasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), untuk memastikan perusahaan yang ditampilkan benar-benar siap menjalin kerja sama internasional," jelasnya di Makassar, Rabu.

Termasuk menyiapkan profil potensi daerah dan profil pelaku usaha, baik UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan perusahaan swasta.

Mario menjelaskan bahwa seluruh persiapan tengah berjalan secara intensif mengacu pada arahan dan koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Insya Allah kegiatan akan dilaksanakan di Hotel Indra Makassar, dengan menggunakan dua ruangan utama, yakni Ruang Macora I dan Macora II," tambah dia.

Selain itu, Pemkot Makassar juga tengah memfinalisasi daftar undangan yang akan menghadiri forum tersebut.

Koordinasi dilakukan lintas sektor, termasuk dengan Sekretaris Daerah serta Kemenlu, guna memastikan keterlibatan negara-negara potensial.

Dijelaskan, dalam pelaksanaannya, IGS 2026 akan menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan utama, mulai dari seremoni pembukaan hingga forum business matching (B-to-B) antara pelaku usaha dengan perwakilan negara peserta.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, antara pelaku usaha lokal dengan negara-negara peserta.

"Harapannya, terjadi koneksi langsung yang bisa berlanjut pada kerja sama konkret," ungkapnya.

Forum ini secara khusus menyasar negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta negara sahabat.

Tercatat, sebanyak 31 negara anggota OKI dan 18 negara sahabat direncanakan akan diundang dalam kegiatan tersebut.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bontang, Kaltim (ANTARA) - Iklim investasi di Kota Bontang, Kalimantan Timur makin menarik bagi investor ditandai dengan capaian yang melampaui target, tercatat sebesar 123,23 persen pada 2025, yakni dari target awal yang dipatok senilai Rp2,5 triliun, berhasil terealisasi sebesar Rp3,08 triliun.

"Tidak hanya itu, capaian ini juga mencerminkan adanya pertumbuhan signifikan sebesar 13,66 persen dibanding realisasi investasi tahun 2024," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Muhammad Aspian Nur, di Bontang, Rabu.

Realisasi investasi 2025 yang melampaui target ini, lanjut ia, juga menunjukkan bahwa Kota Bontang semakin dipercaya oleh investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dari total realisasi tersebut investasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai sebesar Rp3,02 triliun. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp54,11 miliar.

Capaian investasi ini bersumber dari 323 proyek yang direalisasikan oleh 81 pelaku usaha besar, sehingga hal ini menunjukkan aktivitas investasi yang cukup dinamis serta adanya keberlanjutan proyek-proyek strategis di daerah.

"Untuk PMA, terdapat dua sektor utama yang mendominasi realisasi investasi 2025, yaitu perumahan, kemudian kawasan industri dan perkantoran. Kedua sektor ini menjadi indikator bahwa Bontang tidak hanya berkembang sebagai kota industri, tetapi juga mulai menunjukkan daya tarik pada sektor jasa dan 'hospitality'," ujarnya.

Sementara pada PMDN, struktur investasi didominasi oleh sektor industri pengolahan, khususnya Industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi dengan andil mencapai 85,96 persen.

Disusul sektor perdagangan dan reparasi (5,18 persen), Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin (3,16 persen), usaha jasa lainnya (2,32 persen), hotel dan restoran (1,12 persen).

“Dominasi sektor industri kimia mempertegas karakteristik Bontang sebagai kawasan industri strategis di Kaltim, didukung oleh keberadaan industri besar dan ekosistem pendukungnya," kata Aspian Nur.

Sementara sebaran investasi per kecamatan di Bontang adalah untuk Kecamatan Bontang Utara Rp1,17 triliun atau 98,94 persen, Bontang Barat Rp9,36 miliar atau 0,79 persen, dan Kecamatan Bontang Selatan Rp3,2 miliar atau dengan andil 0,27 persen.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Dokter Konsultan Asuransi Kesehatan Indonesia (PERDOKJASI) mengatakan terdapat 13 penyedia jasa asuransi yang menjalin kolaborasi dengan Dewan Penasihat Medis (DPM) PERDOKJASI untuk berkonsultasi terkait sengketa klaim medis.

Direktur Eksekutif DPM PERDOKJASI Dian Budiani menuturkan, dewan medis tersebut efektif berbadan hukum sejak 1 Maret 2026.

“Nah, sejak itu baru bisa berprogres dengan menandatangani (nota) kerja sama dengan 13 perusahaan asuransi tersebut,” kata Dian Budiani saat ditemui usai Konferensi Pers dan Diskusi Media bertajuk “Biaya Melonjak, Klaim Ditolak: Keputusan Medis Harus Tegak” di Grha Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jakarta, Kamis (16/4).

Ia menyebutkan, sejumlah penyedia jasa asuransi yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihaknya antara lain Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life), Manulife Indonesia, Allianz Life Indonesia, Allianz Syariah, hingga Sun Life Indonesia.

Ia mengatakan masing-masing perusahaan asuransi diwajibkan untuk menyampaikan laporan terkait sengketa klaim setiap bulannya.

Meskipun DPM dapat memberikan opini maupun feedback bagi setiap sengketa klaim yang dikonsultasikan, namun keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut tetap berada di tangan masing-masing penyedia jasa asuransi.

Dian menuturkan, dewan penasihat medis hanya berkewajiban untuk memfasilitasi konsultasi antara dokter spesialis maupun pakar medis lainnya dengan penyedia jasa asuransi yang mengajukan permohonan konsultasi.

Ia mengatakan, para ahli medis tersebut nantinya harus memberikan opini atas sengketa klaim yang dikonsultasikan dalam 5 hari.

“Tapi, untuk keputusan (opini DPM) itu kemudian dipakai oleh perusahaan asuransi atau tidak atau mau nanya (ahli medis) yang lain lagi itu sepenuhnya tergantung perusahaan asuransi. Jadi, standardnya (waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan sengketa klaim) yang nentuin perusahaan asuransinya,” kata Dian Budiani.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat PERDOKJASI Wawan Mulyawan menyampaikan bahwa tidak semua sengketa klaim asuransi akan dikonsultasikan kepada DPM PERDOKJASI.

Ia mengatakan setiap perusahaan asuransi akan memilah kasus apa yang sekiranya dapat mereka selesaikan secara internal dan hanya mengonsultasikan sengketa yang kompleks dan menuntut perhatian segera (urgent).

“DPM PERDOKJASI sebagai jembatan dengan profesi yang ada, nanti kami akan lihat ini kira-kira perhimpunan mana atau spesialis mana yang diperlukan untuk memberikan nasihat medis ke mereka (penyedia jasa asuransi tersebut),” kata Wawan Mulyawan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Palembang (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (DPMPTSP Sumsel) mencatat realisasi investasi di wilayah itu sepanjang tahun 2025 mencapai Rp62,67 triliun.

Kepala DPMPTSP Sumsel Lusapta Yudha Kurnia di Palembang, Selasa, mengatakan sepanjang tahun 2025, realisasi investasi di Sumsel mencapai Rp62,67 triliun, dengan rincian penanaman modal asing (PMA) senilai Rp15,47 triliun, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp47,19 triliun, serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 61.529 orang.

Terdapat lima negara penyumbang terbesar terhadap realisasi investasi di Sumsel, yaitu Singapura Rp10,27 triliun, China Rp1,88 triliun, Jepang Rp1,18 triliun, Malaysia Rp700 miliar, dan Inggris Rp509 miliar.

Sebaran lokasi investasi PMA berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, Palembang, Banyuasin, dan Musi Rawas. Adapun investasi PMDN tersebar di Kota Palembang, Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, dan Ogan Ilir.

Capaian tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 sebesar Rp42,5 triliun atau mencapai 147,46 persen. Namun demikian, realisasi investasi tersebut masih berada di bawah target nasional tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp78,85 triliun atau sekitar 79,48 persen dari target tersebut.

Secara tahunan, realisasi investasi di Sumsel juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024 realisasi investasi tercatat sebesar Rp70,92 triliun, sedangkan pada 2025 sebesar Rp62,67 triliun atau turun sekitar Rp8 triliun.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melandainya optimalisasi investasi PMA, terutama karena proyek besar seperti PT OKI Pulp & Paper telah mencatatkan nilai investasi yang signifikan pada tahun sebelumnya.

“Meskipun belum mencapai target nasional sebesar Rp78,85 triliun, capaian ini tetap menunjukkan performa yang melampaui rencana daerah,” katanya.

Pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai sektor industri di kabupaten dan kota melalui peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha, fasilitasi investasi, serta penyesuaian regulasi.

Saat ini pemerintah juga tengah menghadapi masa transisi regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menuju Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada pengaturan tata ruang di masing-masing wilayah.

Maka dari itu, DPMPTSP Sumsel melakukan sosialisasi serta pembinaan pengendalian agar kendala yang dihadapi investor dapat segera teridentifikasi dan mendapatkan solusi secara responsif.

Selain itu, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Selain melakukan workshop di kabupaten dan kota melalui layanan jemput bola, kami juga akan melakukan sosialisasi keliling atau roadshow terkait pembinaan PP Nomor 28 Tahun 2025 sebagai langkah proaktif dalam pengawasan dan pembinaan bagi para pelaku usaha,” kata Lusapta.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada PT Indo Pureco Pratama Tbk dan pihak-pihak terkait kasus PT Tianrong Chemical Industry Tbk dengan total denda mencapai miliaran rupiah. Sanksi dijatuhkan atas berbagai pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal, mulai dari penyajian laporan keuangan, penawaran umum perdana saham, hingga pengungkapan pengendali.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, mengatakan penetapan sanksi tersebut merupakan bagian dari komitmen otoritas dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal.
“Pengenaan sanksi administratif dan perintah tertulis ini merupakan langkah tegas OJK untuk menjaga integritas pasar modal serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat,” ujar Ismail dalam keterangan resmi OJK, Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Sanksi IPPE

Dalam kasus PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE), OJK mengenakan denda sebesar Rp4,63 miliar kepada perseroan atas kesalahan penyajian saldo aset dan pengakuan mutasi aset dalam laporan keuangan tahunan 2021–2023. Kesalahan tersebut terkait penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan sebagaimana disyaratkan standar akuntansi.

Selain itu, dua anggota direksi IPPE periode 2021–2023, yakni Syahmenan dan Kemas Najiburrahman Awali, dikenai denda Rp840 juta secara tanggung renteng. OJK menilai keduanya bertanggung jawab atas ketidaksesuaian pengakuan aset dalam laporan keuangan perseroan.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada auditor dan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan IPPE. Ben Ardi dan Rizki Damir Mustika masing-masing dikenai denda Rp265 juta, sementara KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan didenda Rp525 juta karena tidak menerapkan standar audit dan pengendalian mutu sesuai ketentuan.

Ismail menegaskan, OJK tidak hanya menindak emiten, tetapi juga profesi penunjang pasar modal. “Penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap akuntan publik dan pihak lain yang tidak menjalankan standar profesional sebagaimana diatur dalam peraturan,” katanya.

Terkait penawaran umum perdana saham IPPE, OJK menjatuhkan denda Rp3,4 miliar kepada PT KGI Sekuritas Indonesia serta membekukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun. Sanksi diberikan karena pelanggaran ketentuan customer due diligence serta penjatahan saham kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi.

Direktur Utama PT KGI Sekuritas Indonesia, Antony, turut dikenai denda Rp650 juta dan larangan beraktivitas di pasar modal selama 18 bulan. OJK menilai yang bersangkutan tidak menjalankan pengurusan perusahaan efek secara hati-hati dan bertanggung jawab.

Menurut Ismail, pelanggaran dalam proses penawaran umum perdana merupakan perhatian serius otoritas. “OJK memastikan setiap tahapan IPO dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan agar kepercayaan investor tetap terjaga,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE), pihak-pihak terkait kasus PT Tianrong Chemical Industry Tbk. yang sebelumnya bernama PT Tridomain Performance Materials Tbk (TDPM), serta sejumlah pihak lainnya atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

OJK juga memberikan denda miliaran terhadap kasus-kasus ini. Otoritas menyampaikan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen OJK untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

Dalam kasus IPPE, OJK mengenakan denda sebesar Rp4,625 miliar kepada IPPE terkait kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2021, 2022, dan 2023.

Pelanggaran tersebut mencakup pengakuan saldo aset berupa uang muka bangunan pabrik dan mesin yang berasal dari dana hasil IPO serta pengakuan mutasi aset yang tidak sesuai dengan ketentuan standar akuntansi dan tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan.

Selain itu, IPPE juga tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan Informasi atau Fakta Material kepada OJK serta tidak melakukan pengumuman atas pemberhentian kegiatan operasional sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Dua mantan direksi IPPE periode 2021–2023, Syahmenan dan Kemas Najiburrahman Awali dikenai denda sebesar Rp840 juta secara tanggung renteng karena bertanggung jawab atas ketidaksesuaian pengakuan aset dalam laporan keuangan tersebut.

Dari sisi auditor, dua akuntan publik yaitu Ben Ardi dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukminto dan Rekan, serta Rizki Damir Mustika dari KAP yang sama masing-masing dikenai denda Rp265 juta, karena tidak menerapkan standar profesional akuntan publik dalam audit LKT 2021–2023. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit juga dijatuhi denda Rp525 juta atas pelanggaran standar pengendalian mutu.

Terkait proses penawaran umum perdana saham (IPO) IPPE, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT KGI Sekuritas Indonesia berupa denda Rp3,4 miliar dan pembekuan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun.

Sanksi diberikan karena pelanggaran ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, termasuk ketidaksesuaian prosedur customer due diligence (CDD) terhadap sejumlah investor yaitu Elwill Wahyuni, Irma Novianti, Rachmawati, dan Bonaventura Jarum, karena profil kemampuan keuangan keempat investor tersebut tidak sesuai dengan jumlah pesanan atas IPO IPPE. Elwill Wahyuni, Irma Novianti, dan Bonaventura Jarum merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan pegawai KGI Sekuritas.

Direktur Utama KGI Sekuritas, Antony juga dikenai denda Rp650 juta dan larangan melakukan kegiatan di pasar modal selama 18 bulan.

Kasus TDPM

Dalam kasus TDPM, OJK mengenakan berbagai sanksi terkait penyajian laporan keuangan, transaksi afiliasi dan transaksi material, pengungkapan pengendali, serta kewajiban penyelenggaraan RUPS.

Dalam hal laporan keuangan, sejumlah direksi TDPM periode 2020 yaitu Harjono, Lim Hock Soon, dan Bambang Heru Purwanto dikenai denda secara tanggung renteng Rp435 juta atas kesalahan penyajian LKT 2020, termasuk pengakuan pinjaman pihak berelasi dan penambahan aset tetap yang tidak didukung bukti memadai.

Dua auditor publik juga dikenai denda masing-masing Rp40 juta atas pelanggaran standar audit. Kedua auditor tersebut adalah Roy Tamara dari KAP Tjahjadi & Tamara, serta Abror dari KAP Drs Abror.

Direksi periode 2022 yaitu Stepanus Ardhanova dan Anton Hatono turut dikenai sanksi karena tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan entitas anak dalam laporan keuangan tengah tahunan 2021.

Dalam hal transaksi afiliasi dan transaksi material, beberapa direksi TDPM yaitu Harjono dijatuhi denda Rp625 juta karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai direktur dengan kehati-hatian sehingga menyebabkan TDPM melanggar POJK 17/2020.

Anton Hartono didenda Rp250 juta karena menyebabkan TDPM melanggar POJK 42/2020, dan Stepanus Ardhanova dijatuhi denda Rp500 juta karena menyebabkan TDPM melanggar POJK 42/2020.

Pada aspek pengungkapan pengendali, pengendali individu TDPM Hadiran Sridjaja dikenai denda Rp1,63 miliar serta larangan beraktivitas di sektor pasar modal selama lima tahun sejak 27 Februari 2026 karena menyembunyikan informasi beneficial owner.

Hadiran merupakan beneficial owner dari Xing Wang International Limited, dan menyebabkan TDPM mengungkapkan informasi yang tidak lengkap dan tidak sesuai terkait beneficial owner TDPM.

Komisaris TDPM Khalim Mustofa dan Rauf Purnama dikenai denda masing-masing Rp125 juta karena laporan tahunan TDPM 2021 dan 2022 tidak memuat pengungkapan pengendali TDPM sampai ke pemilik individu.

Direksi TDPM Stepanus Ardhanova dan Anton Hartono juga dikenai denda Rp315 juta atas hal yang sama.

Selain itu, dua direksi TDPM periode 2024–2025 yaitu Anton Hartono dan Floribertus Widie Kastyanto dikenai denda tanggung renteng Rp1,5 miliar karena tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2023 dan 2024.

Total denda administratif yang dikenakan atas pelanggaran terkait TDPM mencapai Rp6,21 miliar.

OJK menegaskan pengenaan sanksi-sanksi ini merupakan langkah tegas OJK dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia.

“Selanjutnya, OJK akan senantiasa melakukan penegakan hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor Pasar Modal agar Pasar Modal Indonesia dapat berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, serta berintegritas,” ujar OJK.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi denda total Rp 6,21 miliar atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal terkait PT Tianrong Chemical Industry Tbk, dahulu PT Tridomain Performance Materials Tbk, TDPM. Sanksi dijatuhkan kepada direksi, komisaris, auditor, hingga pihak pengendali perusahaan.

OJK memberikan sanksi denda Rp 435 juta kepada direksi TDPM periode 2020, yakni Harjono alias Paulus Harjono, Lim Hock Soon, dan Bambang Heru Purwanto secara tanggung renteng. Ketiganya dinilai bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan TDPM 2020.

Kesalahan itu meliputi penerimaan pinjaman pihak berelasi US$ 33,35 juta dalam laporan arus kas yang tidak dapat diyakini kebenarannya; tidak diungkapkannya transaksi non-kas dari penerimaan pinjaman pihak berelasi US$ 24,36 juta’ serta penambahan aset tetap US$ 85 juta yang tidak didukung bukti transaksi memadai. Selain itu, laporan keuangan tahunan TDPM 2020 tidak ditandatangani oleh direktur utama Harjono.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada auditor perusahaan. Akuntan publik Roy Tamara dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjadi & Tamara didenda Rp 40 juta karena tidak menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam audit laporan keuangan TDPM per 30 September 2020.

Audit tersebut mengandung salah saji material atas pengakuan penambahan aset tetap berupa mesin senilai US$ 60 juta milik anak usaha TDPM, PT Eternal Buana Chemical Industri (EBCI) dan PT Eterindo Nusa Graha (ENG).

Akuntan publik Abror dari KAP Drs. Abror juga dikenai denda Rp 40 juta karena pelanggaran serupa dalam audit laporan keuangan tahunan TDPM 2020. Audit ini mengandung salah saji material terkait pengakuan penambahan aset tetap berupa mesin senilai US$ 85 juta milik EBCI dan ENG.

Selanjutnya, OJK mengenakan sanksi denda Rp 625 juta secara tanggung renteng kepada direksi TDPM periode 2022, yakni Stepanus Ardhanova dan Anton Hartono. Keduanya menandatangani Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2021, namun dinilai tidak mengonsolidasikan laporan keuangan EBCI dan ENG.

Direktur utama Harjono juga dikenai denda Rp 625 juta karena tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab secara hati-hati. Kelalaian ini menyebabkan perusahaan tidak memenuhi ketentuan terkait dilusi setelah masuknya Eber Road Limited dan PT Asta Askara Sentosa pada EBCI dan ENG, sehingga laporan keuangan kedua entitas tidak lagi dikonsolidasikan oleh TDPM.

Anton Hartono turut didenda Rp 250 juta karena tidak melaksanakan prosedur transaksi afiliasi terkait Perjanjian Pengalihan Utang tertanggal 28 Juni 2023 dari PT Tridomain Chemicals kepada TDPM.

Sementara itu, Stepanus Ardhanova dikenai denda Rp 500 juta karena pelanggaran serupa. Perusahaan tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi dan transaksi material atas perubahan fasilitas pinjaman TDPM menjadi US$ 10 juta serta jaminan berupa hak penagihan atas piutang usaha di PT Tridomain Chemicals sebesar US$ 48,47 juta.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada Hadiran Sridjaja selaku pengendali individu TDPM berupa denda Rp 1,63 miliar dan larangan beraktivitas di sektor pasar modal selama lima tahun sejak 27 Februari 2026.

Ia terbukti menyembunyikan informasi bahwa dirinya merupakan beneficial owner Xing Wang International Limited, sehingga TDPM mengungkapkan informasi yang tidak lengkap terkait pemilik manfaat perusahaan.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris TDPM Khalim Mustofa dan Rauf Purnama masing-masing didenda Rp 125 juta karena laporan tahunan perusahaan periode 2021 dan 2022 tidak memuat pengungkapan pengendali hingga pemilik individu. Pelanggaran yang sama juga berujung pada sanksi denda Rp 315 juta secara tanggung renteng bagi direksi Stepanus Ardhanova dan Anton Hartono.

OJK turut menjatuhkan sanksi Rp 1,5 miliar kepada direksi TDPM periode 2024–2025, yakni Anton Hartono dan Floribertus Widie Kastyanto, karena tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2023 dan 2024, padahal direksi wajib menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

OJK menyatakan pengenaan sanksi ini merupakan langkah tegas penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor pasar modal guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia.

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mencatat 442 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah menjual LPG hingga minyak tanah.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan hingga 1 Februari 2026, terdapat 2.592 KDMP yang telah teregistrasi dalam sistem. Dari jumlah tersebut sebanyak 442 menjual LPG dan juga minyak tanah.

"Ini terdapat 442 KDMP yang sudah menjual LPG dengan 429 KDMP menjadi outlet LPG, dan 13 KDMP menjadi outlet pangkalan minyak tanah, karena lokasinya memang belum konversi minyak tanah," ujar Mars Ega dalam Rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (11/2).

Pertamina, sambung Mars Ega, terus berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan kementerian lainnya untuk memverifikasi para pemohon KDMP yang mengajukan sebagai outlet LPG ini. Pasalnya, KDMP yang mendaftar mencapai 5.689.

Tak hanya itu, Mars Ega menekankan penjualan LPG dan minyak tanah melalui KDPM akan tetap sesuai aturan yakni wajib menggunakan tanda pengenal atau KTP.

"Tentunya sesuai dengan ketentuan di mana setiap transaksi di KDMP ini tetap akan melakukan pencatatan KTP menggunakan sistem MAP yang ada di Pertamina," tegasnya.

Pemerintah memang tengah menyusun aturan baru pendistribusian LPG, terutama subsidi. Tujuannya agar semua harga di seluruh Indonesia merata.

Saat ini, harga LPG 3 kg jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah masih banyak ditemukan. Selain itu, banyak pula orang menengah ke atas yang menggunakan padahal sasarannya adalah kelompok tak mampu atau miskin.

IDXChannel- PT Dairi Prima Mineral terus mendukung ekonomi masyarakat dengan menjalankan program pengembangan sektor pertanian yang menyasar lebih dari 120 petani dari enam desa di Kecamatan Silima Pungga-Pungga.

Adapun kegiatan ini meliputi pelatihan budidaya tanaman seperti kakao, durian, dan kopi, serta pemberian bantuan bibit kepada peserta pelatihan.

Selain itu, DPM juga mendukung program pemerintah daerah dengan menyalurkan 10.000 bibit pohon kemiri kepada Pemerintah Kabupaten Dairi. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian.

"Di bidang infrastruktur, PT DPM bersama masyarakat dan pemerintah desa melakukan berbagai kegiatan, antara lain perbaikan jalan utama desa di sekitar wilayah tambang, renovasi posyandu, serta perbaikan lampu penerangan jalan," tutur Chief Legal and External Relations Officer PT Dairi Prima Mineral, Radianto Arifin dalam keterangan pers Senin (2/2/2026).

(FOTO:Dok DPM)

Melalui rangkaian program tersebut, Dairi Prima Mineral menegaskan komitmennya untuk tumbuh bersama masyarakat serta berkontribusi aktif dalam peningkatan kualitas hidup, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar operasional perusahaan.

Tidak hanya berfokus pada wilayah sekitar tambang, Dairi Prima juga turut hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara dan Aceh.

Bantuan yang disalurkan meliputi berbagai kebutuhan dasar seperti perlengkapan kebersihan diri, pakaian, perlengkapan bayi, dan obat-obatan. Selain bantuan logistik, perusahaan juga menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp100 juta untuk mendukung proses pemulihan pascabencana.

Di sektor pendidikan, kontribusi DPM diwujudkan melalui penguatan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran. Salah satu program unggulan adalah beasiswa luar negeri yang telah mengantarkan 12 putra-putri terbaik Dairi, untuk menyelesaikan studi di Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce (GDPIC), China.

Selain itu, di tingkat lokal, perusahaan juga mendorong peningkatan literasi anak melalui pengembangan Taman Baca Sekolah, guna menumbuhkan minat baca serta memperluas kesempatan belajar sejak usia dini.

Aspek kesehatan masyarakat juga menjadi salah satu fokus utama program PPM DPM. Perusahaan melaksanakan kegiatan bantuan kesehatan bagi masyarakat di enam desa/kelurahan di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi.

Bantuan yang diberikan meliputi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan lansia, serta pemeriksaan kesehatan. Program ini menjangkau sekitar 1.200 penerima manfaat, terdiri dari balita dan lansia di wilayah lingkar tambang.

(kunthi fahmar sandy)