JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran ketika menerima laporan stok batu bara untuk memasok PLN habis di pertengahan tahun. Hal Ini membuat pemerintah mengambil langkah untuk melarang perusahaan tambang melakukan ekspor sebelum memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Bahlil menjelaskan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara sebesar 190 juta metrik ton. Adapun kebutuhan batubara PLN selama setahun sekitar 154 juta metrik ton.

Lebih jauh Bahlil menyebut yang sudah dikontak oleh PLN dari para perusahan tambang sekitar 141 juta metrik ton. Sehingga batu bara yang belum dikontrak hanya sekitar 13 juta metrik ton, alias masih tersisa cukup ruang seharusnya dibanding kapasitas produksi yang diberikan oleh pemerintah.

"Dari 154 juta kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan 6? Ini ilmu abuleke apalagi gitu loh. Aku jujur-jujur aja ini, berarti kan ada sesuatu," kata Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Bahlil Mengakui Pembangkit PLN Kekurangan Suplai Batu Bara Medium



Oleh sebab itu, Bahlil menegaskan pemerintah telah mengambil larangan ekspor batu bara, demi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Tujuannya agar tidak ada lagi pemadaman listrik yang sebelumnya sempat terjadi akibat kurangnya suplai batubara ke pembangkit.

"Nah karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak kepingin kejadian ini terulang lagi. Sekarang sudah jalan normal, dari beberapa yang harus ekspor keluar, kita tahan untuk kebutuhan dalam negeri," kata Bahlil.

Harga Batu Bara buat PLN Bakal Naik, Begini Penjelasan Bahlil



Bahlil mengatakan, ke depan pihaknya telah membentuk tim pengadaan energi primer. Tim gabungan ini beranggotakan perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Ditjen Minerba, BPKP, dan PT PLN (Persero).

Ia juga menjelaskan pembentukan tim ini untuk memastikan pasokan batubara ke pembangkit tidak terjadi hambatan. Sehingga bisa terus memproduksi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Pengadaannya harus transparan. Saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini (kekurangan batubara) setiap tahun muncul terus," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai perbaikan tata kelola ekspor batu bara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat mendongkrak pendapatan negara.

"Itu (perbaikan tata kelola ekspor melalui DSI) salah satu cara menaikkan pendapatan dari pajak yang selama ini ditipu-tipu oleh beberapa pengusaha yang bergerak di situ," ujar JK dalam Seminar Publik Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Menurut JK, mendongkrak pendapatan merupakan salah satu langkah untuk mengatasi gejolak ekonomi yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia.

JK menjelaskan bahwa gejolak ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat ditandai oleh sejumlah indikator, seperti nilai tukar rupiah yang melemah, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta meningkatnya kriminalitas.

Akar dari permasalahan tersebut, tutur dia, adalah defisit anggaran yang disebabkan oleh tidak seimbangnya antara pengeluaran dengan pendapatan negara.

"Jadi, untuk mengatasi itu, maka pengeluaran diturunkan dan ini (pendapatan) dinaikkan," ucap JK.

Ia juga menilai perbaikan tata kelola dari program makan bergizi gratis (MBG) sudah tepat untuk meringankan beban anggaran di tengah gejolak ekonomi.

Menurut JK, perbaikan tata kelola dari program MBG merupakan salah satu dari langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi beban fiskal.

Langkah-langkah lainnya, tutur JK, adalah mengurangi anggaran untuk koperasi, mengurangi subsidi, serta mengurangi anggaran alutsista.

Dengan mengurangi beban anggaran, JK meyakini pemerintah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, terutama memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.

"Krisis ekonomi itu berhubungan dengan fiskal. Fiskal itu uang, anggaran, dan sebagainya. Jadi, untuk mengatasi itu (krisis ekonomi), maka pengeluaran diturunkan. Pemasukan dinaikkan," kata JK.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI Jakarta, Rabu (20/5/2026), telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Kemudian, pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing sejumlah komoditas ekspor Indonesia dan telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme baru tersebut dalam tiga bulan pertama pelaksanaannya sebelum nantinya akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2027.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur pelaksanaan ekspor batu bara secara bertahap melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir.

Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kemendag Muhammad Rivai Abbas mengatakan semangat utama beleid tersebut adalah menjadikan ekspor komoditas strategis batu bara hanya dapat dilakukan melalui BUMN ekspor.

Namun, lanjutnya, dalam sosialisasi Permendag Ekspor Sumber Daya Alam secara daring di Jakarta, Selasa, implementasinya dilakukan secara bertahap melalui masa transisi hingga akhir 2026.

"Ekspor komoditas strategis batu bara hanya dapat dilakukan oleh government ekspor, itu semangat awalnya. Namun demikian, tentu dalam perjalanannya memang perlu ada penyesuaian, dalam hal ini transisi yang dilakukan secara bertahap," ujar Rivai.

Rivai menjelaskan masa transisi berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Selama periode tersebut, kegiatan ekspor masih dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha dan status eksportir terdaftar (ET) batu bara, namun diwajibkan menyampaikan laporan kepada BUMN ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Dalam masa transisi itu, seluruh proses ekspor tetap menggunakan dokumen ET batu bara dan laporan surveyor (LS) atas nama pelaku usaha yang telah beroperasi sebelumnya.

Selain itu, eksportir wajib menyampaikan dokumen ekspor, kontrak penjualan, dan data lain yang diperlukan kepada BUMN ekspor melalui sistem yang terintegrasi.

Adapun komoditas yang diatur dalam beleid tersebut mencakup delapan pos tarif, terdiri atas empat pos tarif turunan HS 2701, dua pos tarif turunan HS 2702, dan dua pos tarif turunan HS 2703.

Seluruhnya, tetap dikenakan ketentuan larangan dan pembatasan (lartas) berupa kewajiban ET dan LS.

"Dalam masa itu, dalam tiga bulan akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan atau implementasi tata kelola ekspor yang ada," katanya.

Mulai 1 Januari 2027, ekspor batu bara hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor yang ditunjuk pemerintah, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).

Pada tahap tersebut, seluruh proses ekspor mulai dari prakepabeanan, kepabeanan, hingga pascakepabeanan akan dilaksanakan oleh PT DSI.

Meski demikian, BUMN ekspor tetap diwajibkan memiliki ET batu bara dan laporan surveyor sebagai dokumen pelengkap kepabeanan.

Untuk memperoleh ET, DSI harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan atau izin pengangkutan dan penjualan (IPP), serta memenuhi sejumlah persyaratan administratif lainnya.

Permendag 15 Tahun 2026 juga mengatur sejumlah pengecualian terhadap kewajiban ET batu bara dan LS. Pengecualian tersebut berlaku untuk barang yang tidak ditujukan untuk kegiatan usaha, seperti keperluan penelitian dan pengembangan, barang contoh untuk pameran, serta barang re-ekspor yang tidak sesuai spesifikasi atau tidak habis terpakai.

Selain itu, pengecualian juga diberikan kepada pelaku usaha yang produknya bukan batu bara namun memiliki kode harmonized system (HS) yang sama dengan komoditas batu bara yang dibatasi ekspornya.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi pemegang ET batu bara yang izin usahanya telah berakhir tetapi masih memiliki stok hasil produksi saat izin tersebut masih berlaku.

Rivai menambahkan eksportir tetap memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi ekspor secara elektronik kepada Menteri Perdagangan, baik untuk ekspor yang terealisasi maupun yang tidak terealisasi.

Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan tersebut akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan perizinan ET batu bara yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Permendag 15 Tahun 2026 tetap berlaku hingga 31 Desember 2026 atau sesuai masa berlaku izin usaha apabila berakhir lebih cepat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI - ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyampaikan dukungan atas langkah Pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis. Diketahui BUMN ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi beroperasi mulai hari ini, 1 Juni 2026.

Pengoperasian PT DSI terbagi dalam dua fase, yakni pertama mulai 1 Juni sampai tutup tahun 2026, PT DSI memiliki fungsi pengawasan. Sementara fase 2, mulai 1 Januari 2027, perseroan mulai melakukan ekspor komoditas yang dibeli dari para perusahan yang sebelum melakukan ekspor secara mandiri.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengatakan, bahwa kebijakan penguatan tata kelola ekspor bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional.

"Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif Pemerintah," kata Shinta dalam pernyataan bersama, Senin (1/6/2026).

Danantara Janji Ajak Diskusi Pengusaha Tentukan Acuan Harga Komoditas yang Dibeli PT DSI



Meski mendukung kebijakan tersebut, pengusaha menilai pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Mengingat komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel, ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, serta profil pembeli internasional yang berbeda-beda.

"Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)," ungkapnya.

Selain itu dunia usaha meminta pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan maupun kontrak jangka panjang, termasuk terkait mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), serta berbagai skema perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA), perjanjian bilateral, dan ketentuan WTO.

Asosiasi juga mendorong pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis yang jelas dan transparan guna menghindari spekulasi negatif di pasar serta menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global.

Atasi Kebocoran Data Ekspor, Mahfud MD Dorong Penguatan PT DSI



Terkait peran DSI, para pelaku usaha berharap operasional perusahaan tersebut dijalankan secara transparan dan akuntabel tanpa menimbulkan biaya tambahan bagi dunia usaha. Mereka menilai peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas.

"Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional," tambah Shinta.

Di sisi lain, asosiasi menilai penanganan praktik under-invoicing dan transfer pricing harus dilakukan secara sistemik melalui pemanfaatan teknologi informasi modern. Mereka mengusulkan pembangunan platform ekspor terintegrasi berbasis closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir, terhubung dengan seluruh instansi terkait, serta mampu menjamin transparansi dan kerahasiaan data pelaku usaha.

"Kami mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan Pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha. Forum ini membahas rincian teknis secara komprehensif, meliputi cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, Service Level Agreement (SLA), penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh," tambah Shinta.

Selain itu, pemerintah dan DSI didorong untuk segera melakukan sosialisasi kepada pembeli dan importir internasional terkait kebijakan tata kelola ekspor yang baru. Asosiasi sektor menyatakan siap mendukung dan memfasilitasi proses sosialisasi tersebut.

"Apindo, IMA, APBI, FINI, dan GAPKI menegaskan tekad untuk mendukung Pemerintah melalui masukan teknis yang konstruktif, sosialisasi kebijakan kepada seluruh anggota, serta pengawalan masa transisi agar berjalan tertib dan tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional. Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," pungkas Shinta.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dapat memberikan dampak positif terhadap ekosistem pasar modal domestik, sehingga menguntungkan investor.

Ia menuturkan di Jakarta, Minggu, bahwa implementasi ekspor satu pintu melalui PT DSI nantinya akan menanamkan kedisiplinan terkait pelaporan hasil ekspor kepada para pelaku usaha.

Hal tersebut karena seluruh eksportir diwajibkan untuk melaporkan kegiatan ekspor mereka kepada DSI melalui platform Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai Kemenkeu).

Pelaporan tersebut bertujuan untuk menekan praktik under-invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi manipulasi harga komoditas yang selama ini memengaruhi pendataan pendapatan negara melalui bea dan pajak maupun pendapatan perusahaan ekspor itu sendiri.

Transparansi pendapatan perusahaan pun akan berdampak positif pada transparansi profitabilitas dan laba perusahaan.

“Untuk perusahaan, ya profitability (profitabilitas)-nya bisa naik cukup signifikan. Jadi itu berita positif ya ke pasar (modal) sebetulnya,” kata Purbaya.

Profitabilitas yang menguat diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perseroan hingga menambah nilai dividen tunai yang dibagikan, mengingat banyak perusahaan ekspor merupakan emiten yang sudah melakukan initial public offering (IPO) atau go public.

“Jadi, investor akan diuntungkan,” tegas Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada 20 Mei lalu mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, yang salah satunya terkait dengan aturan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Penugasan PT DSI yang menjadi BUMN khusus ekspor tersebut akan berjalan dalam dua tahap.

Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026. Pada tahap awal, DSI hanya berperan untuk mengawasi pelaporan terkait ekspor komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy (paduan besi). Peran DSI nantinya akan diperluas sesuai kebutuhan pemerintah dan kesiapan lembaga tersebut.

Pada tahap kedua yang akan dimulai per 1 Januari 2027, DSI akan menjadi perusahaan trader. Artinya, DSI akan membeli langsung dari eksportir dan menjualnya ke pasar internasional. Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan perusahaan pengekspor sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026.

Pelaporan tersebut nantinya akan dilakukan melalui platform Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelumnya, perusahaan ekspor hanya diwajibkan untuk melapor kepada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu melalui platform tersebut.

"Implementasi akan berlaku mulai besok, 1 Juni 2026, yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan, namun demikian, (ada) kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI," ujar Airlangga di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan implementasi mekanisme pelaporan baru pada tahap awal tersebut akan dimulai dengan tiga komoditas ekspor, yakni batu bara, ferroalloy (paduan besi), dan kelapa sawit.

Ia menuturkan ketiga komoditas tersebut dipilih karena merupakan salah satu penopang utama surplus neraca perdagangan Indonesia selama 71 bulan berturut-turut hingga Maret 2026.

Pada 2025, ketiga komoditas tersebut menyumbang nilai ekspor sebesar 66,13 miliar dolar AS atau setara 23,4 persen dari total ekspor nasional.

Capaian tersebut meliputi nilai ekspor batu bara 24,48 miliar dolar AS, kelapa sawit sebesar 24,42 miliar dolar AS, dan ferroalloy mencapai 16,49 miliar dolar AS.

Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme baru tersebut dalam tiga bulan pertama pelaksanaannya sebelum nantinya akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2027.

Ia berharap para pengusaha dan pelaku ekspor memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian dalam kurun waktu enam bulan sebagai masa transisi mekanisme pelaporan ekspor baru tersebut.

"Kebijakan ini diharapkan untuk menjaga kepastian usaha, arus barang, realisasi ekspor dan kontrak-kontrak yang telah berjalan ini tetap dihormati dan tentunya ini mengacu kepada kesepakatan antara eksportir dan mitra dagangnya," tuturnya.

Airlangga menyatakan pengaturan ekspor dan pelaporan terpusat satu pintu melalui DSI sebagai BUMN ekspor bertujuan untuk memperkuat pengawasan serta menjaga kualitas dan validitas data ekspor.

Hal tersebut terutama ditujukan untuk mencegah terjadinya praktik under-invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor.

"Pemerintah (berkomitmen untuk) terus menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar, terukur, dan tentunya iklim usaha tetap dijaga, serta tentu Indonesia meningkatkan trust ataupun kepercayaan kepada mitra dagang di berbagai negara," ucap Airlangga.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Sistem ini nggak akan bisa diancam oleh siapa saja. Jadi, mau tentara, mau polisi, mau siapa saja, tidak bisa memengaruhi sistem ini

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan kepada Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani agar memanfaatkan platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

“Saya sudah berbicara dengan (CEO Danantara) Pak Rosan tadi malam. Saya minta, saya dorong Pak Rosan untuk memanggil tim (DSI), nanti (kita) bicara (soal penggunaan Simbara),” ujar Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, platform tata niaga mineral tersebut kini sudah dimanfaatkan untuk pengelolaan lima komoditas, yakni batu bara, bauksit, nikel, timah dan tembaga.

Luhut menyatakan implementasi Simbara cukup efektif untuk mengatasi kebocoran penerimaan negara, bahkan mencapai 40 persen di sektor batu bara.

Luhut mengatakan perusahaan yang hendak mengekspor batu bara diwajibkan untuk melaporkan jumlah cadangan, volume ekspor, pembayaran pajak, hingga pembayaran royalti.

Seluruh persyaratan tersebut nantinya diverifikasi oleh sistem Simbara. Jika perusahaan terbukti tidak patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka platform tersebut secara otomatis memblokir pelaku usaha tersebut.

“(Sistem ini) nggak akan bisa diancam oleh siapa saja. Jadi, mau tentara, mau polisi, mau siapa saja, tidak bisa memengaruhi sistem ini. Dia (perusahaan pengekspor) harus mulai (pelaporan kembali) dari nol. Nah, itu yang harus kita awasi ramai-ramai,” kata Luhut.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan PT DSI kini sudah resmi menjadi BUMN.

Ia menyampaikan sudah menandatangani akta pengesahan DSI menjadi BUMN pada pagi ini.

“Hari ini sudah menjadi BUMN, karena kan prosesnya harus ada 1 persen saham milik negara dengan kuasa khusus. Hari ini sudah menjadi BUMN,” ujar Dony Oskaria ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Namun, mekanisme ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam, seperti batu bara, minyak kelapa sawi, dan paduan besi (ferro alloy) masih dalam proses penyusunan.

“Nanti rinciannya akan disampaikan. Sedang diproses,” ujar Dony.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kenaikan di pasar-pasar ini menegaskan bahwa basis ekspor Batam masih memiliki daya saing yang kuat, khususnya pada produk manufaktur yang berorientasi ekspor,

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau mencatat ekspor Batam ke Amerika Serikat naik 30,71 persen menjadi 860,32 juta dolar AS pada Januari-Februari 2026.

Ini membuat AS menjadi pasar terbesar bagi produk Batam pada awal tahun ini.

"Data awal 2026 menunjukkan pasar utama Batam masih tumbuh dan beberapa sektor industri tetap mencatat kinerja yang positif,” ujar Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Djemy Francis dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Rabu.

Dia mengatakan, hal tersebut saat menghadiri First Cut Steel Ceremony proyek Tangguh Ubadari Carbon Capture Utilization - MD4 (TUCC-MD4) di PT Wasco Engineering Indonesia, Batam.

Selain pasar AS, BP Batam mencatat Singapura yang berada di posisi kedua dengan nilai 704,47 juta dolar AS, naik 4,52 persen.

Sementara itu, India menempati posisi ketiga dengan nilai ekspor 344,67 juta dolar AS melonjak 410,23 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Data ini menunjukkan bahwa permintaan di sejumlah pasar utama Batam masih tumbuh kuat di awal 2026. Penguatan juga terlihat di sejumlah pasar lain.

Ekspor ke Tiongkok naik 49,63 persen menjadi 265,55 juta dolar AS, ke Jerman tumbuh 65,36 persen menjadi 44,90 juta dolar AS.

Ekspor mesin dan peralatan listrik naik 24,75 persen menjadi 1.561,44 juta dolar AS, minyak dan lemak hewan atau nabati tumbuh 44,77 persen menjadi 194,46 juta dolar AS, produk kimia naik 16,34 persen menjadi 167,74 juta dolar AS, dan perangkat optik meningkat 40,27 persen menjadi 54,30 juta dolar AS.

“Kenaikan di pasar-pasar ini menegaskan bahwa basis ekspor Batam masih memiliki daya saing yang kuat, khususnya pada produk manufaktur yang berorientasi ekspor,” kata dia.

Dari sisi komoditas, beberapa kelompok produk utama masih mencatat pertumbuhan solid, tambahnya.

Ia mengatakan, ekspor Batam pada Januari-Februari 2026 tercatat 3.107,47 juta dolar AS, turun 3,67 persen dibanding periode yang sama tahun 2025. Namun koreksi itu tidak terjadi secara merata.

Penurunan terutama berasal dari sektor kapal, kakao/coklat, dan produk besi-baja olahan, yang masing-masing turun tajam pada awal tahun ini.

Ekspor kapal turun dari 504,47 juta dolar AS menjadi 70,82 juta dolar AS, sementara kakao/coklat turun dari 151,12 juta dolar AS menjadi 59,89 juta dolar AS, dan produk besi-baja olahan menurun dari 251,28 juta dolar AS menjadi 177,38 juta dolar AS.

Secara kumulatif, penurunan tiga kelompok ini mencapai sekitar 598,78 juta dolar AS, jauh lebih besar daripada total koreksi bersih ekspor Batam yang sebesar 118,38 juta dolar AS.

Artinya, di luar tiga sektor tersebut, sejumlah sektor lain justru masih tumbuh dan menahan pelemahan ekspor secara keseluruhan.

“Fokus kami adalah menjaga momentum pada sektor-sektor yang sedang menguat, sambil memberi perhatian pada sektor-sektor yang sedang terkoreksi," ujar dia.

Menurut Fary, perkembangan ini menunjukkan bahwa pondasi ekspor Batam masih ditopang oleh pasar utama yang kuat dan sektor manufaktur yang tetap ekspansif.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa dalam rangka untuk lebih berhati-hati, kita setuju untuk meningkatkan pendapatan negara tapi juga kita harus hati-hati dalam pengenaan pajak ekspor

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih melakukan pembahasan teknis pengenaan pajak ekspor batu bara bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, seraya menekankan kehati-hatian guna menjaga harga dan keberlanjutan usaha.

“Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa dalam rangka untuk lebih berhati-hati, kita setuju untuk meningkatkan pendapatan negara tapi juga kita harus hati-hati dalam pengenaan pajak ekspor,” kata Bahlil saat dijumpai di kantor Kemenko Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini, termasuk per 1 April 2026, kebijakan tersebut belum diberlakukan karena Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan masih membahas teknisnya.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan secara hati-hati mengingat kualitas batu bara Indonesia tidak seragam, di mana batu bara kalori rendah mencapai 60-70 persen sehingga berisiko menimbulkan kebijakan yang kurang tepat.

Meski begitu, Bahlil tetap sepakat terhadap upaya untuk mencari sumber pendapatan negara, namun kebijakan harus dirumuskan secara cermat.

“Tapi saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari semakin tidak ada yang bisa menentukan,” kata dia.

Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Bahlil menegaskan belum ada perubahan namun pihaknya akan menerapkan relaksasi terukur.

Relaksasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan batu bara sebagai sumber energi utama nasional serta menjaga keseimbangan supply dan demand, di mana produksi dapat ditingkatkan saat harga membaik dan disesuaikan ketika harga menurun.

“Tujuannya apa? Kita harus memprioritaskan kepentingan domestik. Kita ingin PLN, pupuk, kemudian industri-industri dalam negeri, harus semua terpenuhi. Ini yang kami akan lakukan,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar (BK) batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

“Seharusnya kalau besok jadi (rapat), ya (berlaku) 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, kan masih mau saya rapatin dulu,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3).

Selain batu bara, Pemerintah juga sedang menggodok aturan untuk bea keluar khusus nikel.

Besaran bea keluar untuk komoditas batu bara dan nikel itu sebenarnya telah disetujui oleh Presiden. Namun, detail kebijakan tersebut akan dirapatkan kembali lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Purbaya menegaskan belum dapat mengungkapkan besaran pasti tarif bea keluar mengingat aspek teknis masih dalam tahap finalisasi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Saya tegaskan di sini benar bahwa semua produksi batu bara diutamakan untuk kepentingan kebutuhan nasional kita. Itu juga tentang semua, termasuk kelapa sawit

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta para pengusaha batu bara dan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) serta turunannya untuk menahan ekspor komoditas tersebut sebelum kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Saya tegaskan di sini benar bahwa semua produksi batu bara diutamakan untuk kepentingan kebutuhan nasional kita. Itu juga tentang semua, termasuk kelapa sawit," kata Presiden Prabowo saat memberi arahan kepada para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat,

Presiden Prabowo menekankan kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu pemerintah menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Kepala Negara pun mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tegas kepada pengusaha batu bara untuk tidak melakukan ekspor sebelum seluruh kebutuhan di dalam negeri terpenuhi.

"Jadi tadi benar itu ada peringatan Menteri ESDM, itu semua milik bangsa Indonesia, bukan milik pengusaha. Mereka boleh usaha, tapi kepemilikan adalah kepemilikan bangsa Indonesia. Semua kekayaan alam, yang ada itu adalah milik bangsa," kata Presiden Prabowo.

Pada kesempatan yang sama Menteri ESDM Bahlil menjelaskan pemerintah terus memastikan ketersediaan batu bara bagi kebutuhan domestik melalui kebijakan pengendalian ekspor dan penerapan kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO).

"Sekarang perusahaan-perusahaan batu bara, yang sudah memberikan RKAB, kita mewajibkan untuk DMO. Kalau tidak, Pak, kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi, maka tidak kita keluarkan izin ekspor. Jadi artinya apa, orientasi kita adalah kebutuhan domestik," kata Bahlil Lahadalia.

Bahlil menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan yang mengatur agar seluruh produksi batu bara nasional terlebih dahulu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Bahkan kami telah menyiapkan Kepmen bahwa seluruh produk batu bara yang kita hasilkan memenuhi kebutuhan negeri. Sisanya baru kita ekspor,” jelasnya.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan data terbaru mengenai performa ekspor komoditas unggulan Indonesia untuk periode November 2025. Dua komoditas utama nasional, yakni minyak kelapa sawit dan batu bara, tercatat mengalami penurunan volume pengiriman ke luar negeri jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year-on-year).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini merinci bahwa penurunan paling tajam terjadi pada komoditas sawit. "Jadi volume ekspor untuk sawit pada bulan November 2025 adalah sebesar 1,36 juta ton dengan perubahan secara year on year-nya itu turun sebesar 28,86 persen," papar Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (5/1/2026).

"Kemudian untuk volume ekspor batu bara pada bulan November 2025 adalah sebesar 34,17 juta ton dengan perubahan secara YOY turun sebesar 2,72 persen," imbuhnya.

67 Bulan Berturut-turut, Neraca Dagang RI Surplus USD2,66 Miliar per November 2025



Meskipun volume dua komoditas utama tersebut menyusut pada bulan November, secara keseluruhan nilai ekspor kumulatif Indonesia sepanjang tahun 2025 masih menunjukkan tren pertumbuhan positif. Untuk total nilai ekspor mencapai USD256,56 miliar, tumbuh 5,61% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ekspor non migas mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 7,07% dengan nilai mencapai USD244,75 miliar. Sedangkan ekspor migas mengalami tekanan dengan nilai USD11,81 miliar, atau terkoreksi 17,64%.

Khusus untuk bulan November 2025 saja, nilai ekspor tercatat sebesar USD22,52 miliar. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 6,60% jika dibandingkan dengan capaian November tahun 2024.

Kenaikan Pungutan Ekspor demi B50 Diingatkan Bisa Ancam Petani dan Ekosistem Sawit



Dari sisi wilayah tujuan, China tetap menjadi mitra dagang utama dengan nilai ekspor non-migas mencapai USD58,24 miliar, naik 6,42%. Peningkatan ekspor non-migas juga tercatat pada pasar Amerika Serikat, ASEAN, dan Uni Eropa, sementara pasar India mengalami penurunan.

Secara kumulatif (Januari–November 2025), terdapat kontradiksi performa nilai antara batu bara dan produk sawit. Seperti batu bara nilai ekspornya secara kumulatif turun 20,27%. Sedangkan CPO dan turunannya, meskipun volumenya turun di bulan November, secara kumulatif nilainya justru naik 19,15%, yang mengindikasikan adanya pengaruh penguatan harga rata-rata komoditas di pasar global.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi mendapat restu dari Komisi XI DPR untuk memungut bea keluar ekspor batu bara.

Restu ini merupakan bagian dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan antara Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR.

"Kebijakan bea keluar atas batu bara diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas basis penerimaan negara, serta mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi batu bara," kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat menyampaikan hasil kesimpulan rapat, Senin (17/11/2025).

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dalam rapat itu sebelumnya telah mengatakan bahwa pengenaan kembali bea keluar terhadap komoditas batu bara ini merujuk pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008.

Melalui PP itu, Kementerian Keuangan diberikan ruang untuk menerima usulan pengenaan bea keluar atas batu bara dan besaran tarifnya akan disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hingga saat ini, Febrio mengatakan, kebijakan bea keluar batu bara masih dalam proses pembahasan dengan kementerian atau lembaga (K/L) terkait, termasuk pembahasan tentang mekanisme pemeriksaan atau pengawasannya yang juga akan termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) selain besaran tarifnya.

"Kebijakan tentang BK Batu Bara ini masih dalam proses di pemerintah, nanti tentunya akan terus kami laporkan, dan mohon konsultasinya juga sebagaimana disampaikan pimpinan Komisi XI," kata Febrio.

Sebagaimana diketahui, tarif bea keluar batu bara ditiadakan sejak 2006. Terakhir kali bea keluar untuk komoditas ekspor batu bara ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/2005, dan tarifnya diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE-10/2006.

Pungutan atas batu bara dalam SE itu diberlakukan untuk pos tarif HS 2701.11.00.00 s.d. 2701.19.00.00 dengan tarif 5% dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 11 Oktober 2005.

Adapun untuk penerapan bea keluar batu bara ke depannya, Febrio belum bisa menjelaskan secara detail kapan akan diberlakukan dan seberapa besar tarifnya, karena masih dalam tahap proses pembahasan antar pemerintah maupun dengan Komisi XI DPR.

"Tergantung nanti kita pembahasannya seperti apa. Tapi dorongan dari Komisi XI kan tadi jelas ya agar segera diselesaikan," ujar Purbaya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pengenaan bea keluar untuk ekspor batu bara akan diberlakukan ketika komoditas emas hitam tersebut mengalami lonjakan harga. Sehingga kebijakan ini diharapkan tidak memberatkan para pelaku usaha di sektor tambang.

"Ketika harga batubara itu punya nilai keekonomian yang layak, jangan juga kita memberatkan pengusaha di saat harga batu bara masih sangat rendah. Tetapi kalau harga batu baranya sudah tinggi, untungnya banyak, boleh dong bagi dengan pemerintah," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (18/7/2025).

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]