Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyatakan komitmen untuk menjalankan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang mempertahankan 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan masifnya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri maupun perumahan.

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman mengatakan aturan yang ada di Kementerian ATR/BPN ini telah dibahas bersama pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar, dimana Pemprov Sumbar telah menyampaikan ke Pemkab/Pemkot agar sama-sama serius untuk menjaga lahan sawah yang produktif.

“Aturan dari pemerintah pusat itu kami sambut baik, terlebih persoalan alih fungsi lahan sawah di Sumbar tidak dapat dipungkiri juga turut terjadi. Makanya, Pemprov Sumbar meminta ke pemerintah daerah agar komitmen dalam hal ini,” katanya, Rabu (10/6/2026).

Dia menjelaskan saat ini total lahan baku sawah di Sumbar diperkirakan 188.521 hektare, artinya dari total lahan baku sawah itu 87% nya atau sekitar 164 ribu hektare lebih itu, wajib dijaga dan tidak boleh di alih fungsikan. Sedangkan sisanya bukan berarti dibiarkan beralih fungsi, tapi lebih kepada ada pertimbangan tertentu boleh atau tidak dialih fungsikan.

“Jadi bukan luas lahan sawah di masing-masing daerah itu 87% nya wajib di pertahankan. Tapi secara keseluruhan di Sumbar nya,” tegas dia.

Afniwirman menjelaskan di Sumbar tidak semua daerah yang memiliki hamparan sawah, seperti halnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang saat ini tidak memiliki lahan sawah. Namun untuk di Mentawai saat ini, tengah diupayakan pembukaan lahan sawah baru di tahun 2026 ini yang luas diperkirakan 150 hektare.

Adapun kabupaten dan kota yang memiliki lahan sawah yang luas di Sumbar tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan, Tanah Datar, Solok, Kota Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Padang, Padang Panjang, serta daerah lainnya.

“Nah, kenapa soal kewajiban mempertahankan lahan sawah baku itu tidak dihitung dari kabupaten dan kota, karena tidak semua daerah di Sumbar punya lahan sawah. Jika pun ada, seperti di Padang mempunyai pertimbangan di beberapa titik yang dilakukan alih fungsi lahan jadi kawasan pemukiman sering terus bertambahnya jumlah penduduk,” jelasnya.

Menurutnya Sumbar yang sebagai daerah penghasil beras premium terbaik di Indonesia, tentu berkomitmen untuk menjaga lahan sawah yang produktif. Bahkan, saat ini Kementerian Pertanian telah mengalokasikan untuk Sumbar membuka lahan sawah baru seluas 800 hektare di tahun 2026.

“Pembukaan lahan sawah baru ini, kami bekerjasama dengan Universitas Andalas sebagai pihak yang melakukan kajian kelayakan lahan yang memiliki potensi ditanami padi,” sebutnya.

Dari sejumlah daerah, lanjut Afniwirman, konsen kajian pembukaan lahan sawah baru ini lebih kepada di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengingat masyarakat di sana mempunyai kawasan tanaman sagu yang harus dijaga. Sedangkan di daerah lain, lahan yang ditargetkan itu, bisa dialiri air melalui pembangunan irigasi, serta lahan rawa yang dibiarkan tidur.

“Jadi dengan adanya upaya pembukaan lahan sawah baru, dan mematuhi aturan dari Kementerian ATR/BPN itu, Pemprov Sumbar akan menjalankannya sebaik mungkin, sehingga Sumbar bisa menjadi bagian dari mewujudkan Indonesia swasembada beras,” tutupnya.

Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk mempertahankan minimal 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) untuk dimasukkan ke dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Kementerian ATR/BPN menyampaikan kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan masifnya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri maupun perumahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan sejumlah masalah pendataan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) antara data yang dimiliki pemerintah dengan kondisi di lapangan.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, mengatakan pihaknya menemukan alih fungsi lahan sawah semakin meningkat sehingga dapat mengancam ketahanan pangan.

“Dari data existing yang ditemukan, alih fungsi lahan sawah dirasakan semakin meningkat, telah mengancam ketahanan pangan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, sehingga perlu pengendalian alih fungsi lahan sawah," katanya saat rapat bersama Komisi II DPR, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Tahun 2024, target lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) nasional mencapai 7,38 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 87% ditargetkan masuk dalam kawasan perlindungan lahan pertanian. Adapun jika daerah dapat melindungi 87% lahan pertanian maka akan mendapatkan insentif fiskal maupun non-fiskal.

Dia menyebut, di Bandung ditemukan selisih antara target LP2B dengan kondisi di lapangan. Dari target LP2B sekitar 24.223 hektare, masih terdapat kekurangan sekitar 355 hektare setelah dilakukan pencocokan data dan kondisi lahan di lapangan.

Kemudian di Karanganyar, Kemendagri menemukan LSD berada di lahan yang tidak diperuntukkan untuk kawasan tanaman pangan. Dia menyebut, LSD berada di kawasan cagar alam geologi, cagar alam budaya, kawasan hortikultura, hingga hutan produksi.

Tak hanya itu, Kemendagri juga menemukan pengurangan lahan sawah dilindungi karena beberapa faktor di antaranya keberadaan hak guna bangunan (HGB), perizinan berusaha maupun nonberusaha, hingga program strategis daerah dan nasional.

"Artinya beberapa terjadi tumpang tindih ketidaksesuaian antara LSD dengan rencana tata ruang di Kabupaten Karanganyar," ucapnya.

Temuan lainnya berada di Denpasar di mana data LSD tidak sesuai dengan RT/RW sebesar 570,3 hektare. Dia menjelaskan adanya ketidaksesuaian LSD terhadap penggunaan lahan existing sebesar 1,22 hektare dari 1,03 hektare.

Dia mengatakan, ada sejumlah daerah yang telah mengetahui perbedaan existing dengan lapangan namun belum melaporkan atau melakukan verifikasi lapangan.

Cheka menuturkan pihaknya mendorong pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian ATR/BPN serta memperkuat verifikasi lapangan untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian data perlindungan lahan pertanian.

"Pemerintah Daerah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan LSD dengan rencana pembangunan daerah maupun pengembangan kawasan strategis di wilayahnya agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan perlindungan lahan pangan dengan prioritas pembangunan daerah," terangnya

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada ruang yang perlu dikorbankan, seperti lahan pertanian produktif di Kabupaten Tabanan

Tabanan (ANTARA) - Gemerlap pariwisata di Pulau Dewata semakin hari semakin banyak mendatangkan dampak. Dari pertumbuhan ekonomi yang semakin menguat sampai fakta bahwa sarana pendukungnya semakin meningkat sehingga ada yang perlu dikorbankan.

Pada sisi pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali memotret sepanjang 2025 pertumbuhan ekonomi di angka 5,82 persen dengan lapangan usaha kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai tulang punggungnya.

Peluang dari sektor tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan akan sarana pariwisata, mulai dari akomodasi baik hotel, vila, penginapan; tempat makan atau kuliner; hingga usaha jasa.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada ruang yang perlu dikorbankan, seperti lahan pertanian produktif di Kabupaten Tabanan, lumbung padinya Bali yang belakangan makin diincar untuk pembangunan.

Para petani yang masih aktif panen tiga kali setahun mulai dihadapkan dengan derasnya alih fungsi lahan. Hanya kepastian penyerapan gabah dan kepedulian terhadap masa depan yang masih jadi pertimbangan mereka bertahan.

Setia bertani

I Gusti Made Sugiarta merupakan petani dari Desa Timpag, Tabanan, yang terus aktif mengelola lahan pertaniannya.

“Saya masih ke sawah setiap hari. Saya juga bantu garap sawah milik saudara, paling tidak sekarang sudah ada kepastian gabah saya dibeli Bulog,” kata Sugiarta saat ditemui di Tabanan.

Dia tak ingat sejak tahun berapa ia menjual gabah kering panen ke Bulog. Yang pasti ia memilih setia daripada menjual ke produsen beras lain atau tengkulak yang tidak jelas.

Alasannya, karena tekanan harga yang berubah-ubah, sejumlah petani kerap dihutangi dalam waktu lama, bahkan banyak yang uangnya dilarikan.

Dengan skema mengumpulkan gabah kering ke pembeli gabah terpercaya yang menjual ke Bulog Bali, petani mendapat kepastian harga Rp6.500 per kilogram dan sudah pasti dibeli sepanjang tahun.

Selain kepastian hasil pertaniannya laku, Sugiarta juga bisa memastikan anak cucunya tetap dapat berkelanjutan menikmati dan mengelola hasil pertanian. Itulah yang membuat dia bertahan sebagai petani di tengah iming-iming investor pariwisata.

Sri Astuti, pembeli gabah petani di Tabanan ikut menceritakan penuturan petani di desa lain yaitu Desa Cemagi.

Di desa yang tak jauh dari kawasan pariwisata Canggu itu para petani bahkan ditawari harga hampir Rp1 milyar untuk 100 meter persegi sawahnya oleh investor.

Sebelum ia membeli gabah di desa tersebut, banyak petani sudah menjual subaknya, lantaran produsen beras swasta membeli gabah mereka dengan harga di bawah Rp6.000 atau dalam satu hektare terkadang mereka hanya mendapat Rp25 juta.

Namun ketika ia masuk dengan harga yang stabil dan bantuan edukasi dari Bulog mengenai pentingnya menjaga ketahanan pangan untuk masa depan, pertanian berhasil dijaga. Petani pun tersenyum dengan harga lebih dari Rp40 juta untuk setiap 6-7 ton gabahnya.

Pemimpin Wilayah Bulog Bali Muhamad Anwar mempertegas bahwa kepastian tersebut tidak hanya untuk petani yang sedang di ambang tekanan alih fungsi lahan.

Setiap saat sepanjang waktu mereka bersedia menyerap hasil pertanian warga Bali agar petani sejahtera, sebab kerap kali tengkulak memaksa membeli dengan harga kira-kira yang dihitung dari luas panen bukan volume hasil panen.

Sementara ketika ditimbang, kualitas pertanian Bali yang bagus mendatangkan kuantitas yang juga besar. Jika petani terus ditekan oleh tengkulak maka mereka hanya akan semakin kehilangan posisi tawar.

Bulog membuktikan kehadiran itu lewat serapan gabah dari tahun ke tahun, seperti 2025 dari target 3.066 ton (setara beras) mereka mampu menyerap 2.913 ton. Sedangkan tahun 2026 ini pemerintah menaikkan target menjadi 3.786 ton dan serapan hingga Mei saja sudah mencapai 4.594 ton atau 121 persen dari target.

Dengan serapan optimal ini maka Bulog memiliki ketersediaan cadangan beras yang cukup untuk Bali. Saat ini gudang Bulog di Provinsi Bali menampung sekitar 13 ribu ton beras atau cukup untuk tiga bulan ke depan.

Penyeimbang regulasi

Selain memberi kepastian petani dan stok cadangan pangan pemerintah selalu ada, hari ini peran Bulog di Bali lebih dari itu.

Maraknya alih fungsi lahan yang menjadi isu paling seksi setelah sampah mengungkap peran-peran yang sering luput, seperti Bulog dalam menjaga semangat bertani untuk mendukung jalannya regulasi.

Pemprov Bali meresmikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nomine. Aturan ini melarang keras alih fungsi sawah produktif menjadi bangunan komersial.

Ketika petani hanya dilarang menjual asetnya maka kedaulatan pangan untuk masa depan hanya angan-angan. Namun ketika mereka juga dipastikan mendapat untung dari menjaga lahan maka cita-cita dari regulasi tersebut berpeluang terwujud.

Selain aktif menjadi penyeimbang antara aturan pemerintah daerah dengan kebutuhan petani, posisi Bulog juga bisa menjadi refleksi atas catatan pemerintah pusat seperti Kementerian ATR/BPN yang memotret turunnya luas lahan baku sawah di Bali.

Pada tahun 2019 luas lahan baku sawah di Bali 70.996 hektare. Tahun 2024 menyusut menjadi 64.474 hektare. Tentu saja ini turut mempengaruhi turunnya produksi padi dan beras.

Merawat masa depan

Bagi Bulog Bali, membeli gabah kering petani artinya bukan hanya untuk kepentingan panen satu hari, tapi berkelanjutan dan menjaga perputaran ekonomi di daerah.

Mengapa demikian, sebab gabah yang mereka serap selanjutnya diproses di Pulau Jawa dan kembali ke Pulau Bali sebagai cadangan beras pemerintah; satu sisi berperan sebagai penyangga, di sisi lain keluar menjadi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Beras SPHP yang kemudian di jual dengan harga Rp62.500 per 5 kg hadir sebagai opsi ketika harga beras premium mencekik masyarakat, sekaligus hadir pada pasar murah ketika Bulog harus mengintervensi harga.

Kebutuhan masyarakat Bali akan beras SPHP tercermin dari tingginya permintaan, rata-rata tiap bulan Bulog Bali menyalurkan 800 ton beras dengan permohonan terbanyak di Buleleng dan Tabanan.

Untuk menjangkau masyarakat lebih dalam, bahkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih turut disasar, dan saat ini sekitar 21 koperasi di kabupaten/kota sudah menjadi penyalur.

Ini menunjukkan kebutuhan terhadap beras murah namun berkualitas di tataran masyarakat sangat tinggi, sehingga penting untuk menjaga ketersediaan stok melalui serapan di petani.

Jika bercermin dari beratnya beban petani di lapangan, termasuk membayar penggarap karena rendahnya minat generasi muda bertani dan beban modal produksi lainnya, evaluasi terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) GKP diperlukan di waktu mendatang.

Dengan begitu maka pertanian sebagai hulu bisa tetap bertahan di tengah pusaran alih fungsi lahan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan, dan ketersediaan beras aman di masa depan.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat menghentikan penerbitan izin pembangunan tempat wisata dan perumahan di kawasan hutan serta perkebunan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan risiko longsor, banjir, dan bencana alam lainnya akibat alih fungsi lahan.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG tentang Pelaksanaan Teknis Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam surat edaran yang diterima pada Minggu (10/5/2026), Gubernur Dedi meminta pemerintah daerah lebih aktif mengawasi alih fungsi lahan serta mengembalikan fungsi kawasan konservasi, khususnya hutan dan perkebunan.

“Memperhatikan perkembangan terakhir kejadian bencana longsor, banjir dan bencana lainnya di Jawa Barat, agar Saudara proaktif dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pengembalian fungsi-fungsi konservasi, khususnya kawasan hutan dan perkebunan,” tulis surat edaran tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota.

Dalam surat edaran itu, terdapat tiga poin utama yang diminta segera dilaksanakan pemerintah daerah.

Pertama, pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan kawasan hutan dan perkebunan bersama berbagai pihak guna mencegah terjadinya alih fungsi lahan.

Kedua, pemerintah daerah diminta menghentikan penerbitan izin pembangunan sektor pariwisata, seperti kafe, rumah makan, hotel, dan perumahan di kawasan hutan maupun perkebunan yang berpotensi mengurangi tutupan lahan konservasi serta meningkatkan risiko bencana.

“Menghentikan penerbitan izin pembangunan kegiatan pariwisata (cafe, rumah makan, hotel dan lain-lain) dan perumahan di kawasan hutan dan perkebunan yang berdampak pada pengurangan tutupan lahan konservasi, serta risiko longsor, banjir dan bencana lainnya,” demikian isi surat edaran tersebut.

Ketiga, pemerintah daerah diminta mengevaluasi seluruh izin pembangunan yang telah diterbitkan di kawasan hutan dan perkebunan.

Evaluasi dilakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi lahan konservasi sekaligus meminimalkan risiko longsor, banjir, dan bencana lainnya.

“Melaksanakan evaluasi atas perizinan pembangunan kegiatan pariwisata (cafe, rumah makan, hotel dan lain-lain) dan perumahan di kawasan hutan dan perkebunan yang sudah diterbitkan, untuk kemudian dilakukan pengembalian tutupan lahan konservasi, serta melakukan mitigasi risiko longsor, banjir dan bencana lainnya,” tulis surat tersebut.

Selain itu, pihaknya juga meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat melaporkan perkembangan penanganan alih fungsi lahan di wilayah masing-masing kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Agar Saudara melaporkan perkembangan penanganan alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan, kerusakan tata ruang di wilayah Bogor tidak hanya memicu banjir dan longsor di daerah setempat, tetapi juga berdampak hingga wilayah hilir seperti Jakarta.

Dedi Mulyadi mengatakan, perubahan fungsi lahan secara masif di kawasan resapan air dan perbukitan menjadi faktor utama meningkatnya frekuensi bencana di Bogor dalam beberapa tahun terakhir.

"Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Banyak banjir dan longsor itu disebabkan perubahan tata ruang," kata Dedi Mulyadi, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, lahan hijau yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air dan penahan longsor kini banyak dialihfungsikan, termasuk menjadi kawasan permukiman. Perubahan tersebut terjadi dalam skala luas sejak kebijakan tata ruang sebelumnya.

Dampaknya tidak hanya dirasakan di Bogor, tetapi merambat ke wilayah lain di hilir. "Bogor itu bukan hanya untuk masyarakat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Karawang, hingga Jakarta," tegasnya.

KDM, panggilan akrabnya, juga secara khusus menyoroti kawasan Sukamakmur yang dinilai mengalami perubahan signifikan.

Perbukitan di wilayah tersebut banyak berubah menjadi perumahan, sehingga memperbesar risiko longsor dan meluapnya aliran sungai yang berdampak hingga ke dataran rendah.

Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah berupaya mengembalikan fungsi tata ruang di Bogor agar keseimbangan lingkungan dapat dipulihkan.

"Kami berusaha mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung, aliran sungai, dan danau tetap terjaga, sehingga bencana tidak datang setiap waktu," katanya.

Ia menegaskan, pemulihan tata ruang menjadi kunci untuk melindungi kawasan aglomerasi yang lebih luas, termasuk Jakarta, dari ancaman banjir berulang.

Karena itu, KDM mengajak seluruh pihak untuk menghentikan eksploitasi ruang yang mengabaikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.

"Kalau ingin Bogor, Bekasi, Karawang sampai Jakarta terbebas dari bencana, mari kita jaga Bogor agar tidak hanya menjadi pusat eksploitasi, tetapi tetap mempertahankan keasrian alamnya," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat mitigasi bencana dan penataan infrastruktur air melalui proyek normalisasi Sungai Winongo.

Langkah ini diambil guna mengembalikan fungsi hidrologis sungai yang sempat terhambat akibat sedimentasi parah dan alih fungsi lahan di area bantaran secara ilegal.

Proyek ini sendiri merupakan hasil kolaborasi teknis antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, memimpin langsung dimulainya normalisasi di kawasan Bendung Tanjung Patangpuluhan, Wirobrajan, pada Jumat (24/4/2026).

“Normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai agar bisa berjalan optimal, baik sebagai saluran air maupun sebagai bagian dari ekosistem kota,” ujarnya di sela kegiatan pengerukan.

Hasto menggarisbawahi bahwa efektivitas aliran air kini menjadi prioritas utama di tengah tantangan cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan tinjauan di lapangan, Sungai Winongo telah lama tidak mendapatkan penanganan fisik secara menyeluruh sehingga memicu pendangkalan hebat.

Kondisi ini diperparah dengan temuan banyaknya bangunan liar di sisi timur sungai yang digunakan untuk kandang ternak hingga lokasi pembuangan sampah yang merusak estetika dan kesehatan lingkungan.

Hasto menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak dibenarkan karena secara teknis menghambat debit air dan meningkatkan risiko banjir luapan yang membahayakan warga.

“Kita lihat sendiri kondisi Sungai Winongo, khususnya di sisi timur, dipenuhi kandang ayam, kandang burung, bahkan dimanfaatkan untuk bank sampah,” tegasnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyebut proyek itu menjadi bagian dari mitigasi risiko longsor di sepanjang bantaran. Pembersihan sedimen diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tampung sungai secara signifikan sebelum memasuki puncak musim penghujan untuk memastikan keamanan pemukiman di sekitar aliran.

“Harapan kami, setelah normalisasi ini, Sungai Winongo bisa berfungsi optimal, tidak terjadi banjir, dan tidak terjadi longsor,” tambah Hasto.

Selain pengerukan, pemerintah daerah telah menyusun skema pemasangan trash barrier sebagai langkah jangka panjang untuk pengelolaan limbah padat secara terintegrasi di aliran sungai tersebut.

Teknologi penyaring sampah ini diproyeksikan dapat menekan biaya operasional pembersihan di area hilir sungai secara permanen.

Setelah normalisasi selesai, target berikutnya adalah pemasangan trash barrier supaya sampah yang hanyut bisa tertahan dan lebih mudah ditangani.

Dari sisi teknis, Kepala BBWS Serayu Opak Maryadi Utama menjelaskan bahwa operasional di lapangan melibatkan alat berat untuk percepatan pengerukan sedimen dasar sungai. Dua unit ekskavator telah dikerahkan ke titik-titik krusial guna membuka alur sungai yang tersumbat oleh material sedimentasi dan sampah domestik yang menumpuk.

“Normalisasi di Sungai Winongo ini dilakukan dengan pengerukan sedimen menggunakan dua alat berat yakni ekskavator. Tujuannya untuk membuka aliran sungai agar lebih lancar hingga ke hilir,” jelas Maryadi.

Lebih lanjut, pihaknya optimis bahwa kelancaran arus merupakan variabel kunci dalam pengendalian banjir di kawasan padat penduduk seperti Wirobrajan.

Menurut Maryadi, normalisasi ini juga berfungsi untuk menjaga kestabilan tebing sungai dari gerusan arus bawah yang berpotensi memicu erosi lahan.

“Kalau arus sungai lancar, maka air tidak akan meluap. Ini yang menjadi tujuan utama dari normalisasi,” pungkasnya.

Selain intervensi fisik, pemerintah menyisipkan aspek pelestarian lingkungan dengan melepas ribuan bibit ikan ke aliran sungai yang telah dibersihkan. Upaya ini ditujukan untuk memulihkan keanekaragaman hayati lokal sekaligus menciptakan potensi daya tarik wisata berbasis lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Hasto juga memberikan instruksi khusus kepada aparat wilayah untuk memperketat pengawasan pasca-proyek agar hasil normalisasi tetap terjaga. Sosialisasi kepada warga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif agar tidak kembali mendirikan bangunan liar di area terlarang demi keberlanjutan fungsi sungai dan keselamatan bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Target program prioritas swasembada pangan dan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru usai sempat terjebak dalam dilema agraria. Keterbatasan ruang menjadi tantangan nyata di tengah target ambisius dua program tersebut.

Di satu sisi, pemerintah tengah memperketat kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) guna menjaga produktivitas lahan pangan agar tidak tergerus tren alih fungsi. Namun, pada saat yang sama proteksi ini juga menghambat ekspansi lahan untuk program 3 Juta Rumah yang juga membutuhkan area masif.

Asal tahu saja, implementasi Lahan Sawah Dilindungi saat ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Beleid tersebut menjadi benteng bagi kawasan pertanian dari praktik alihfungsi menjadi area permukiman maupun kawasan industri

Melalui aturan ini, pemerintah berniat mengunci 87% dari total 7,34 juta hektare lahan baku sawah (LBS) secara nasional. Lahan tersebut kini berstatus Lahan Sawah yang Dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun.

Langkah proteksionisme ini semula hanya menyasar 8 provinsi kunci, termasuk seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Akan tetapi, urgensi pangan mendorong pemerintah memperluas jangkauan kebijakan ini hingga ke 12 provinsi.

Targetnya kian ambisius, di mana Kementerian ATR/BPN membidik penetapan LSD di 17 provinsi pada Juni 2026 mendatang. Hal ini dilakukan demi menjaga lumbung pangan nasional tetap produktif secara berkelanjutan hingga target Swasembada Pangan terwujud.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan harga mati untuk menjaga kedaulatan pangan.

“Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat kepastian hukum dalam perlindungan lahan sawah, serta menekan laju alih fungsi lahan secara lebih terkendali sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional," ujar Nusron di Kompleks Parlemen RI, beberapa waktu lalu.

Akan tetapi dalam perkembangannya, kebijakan tersebut menciptakan problematika baru. Di mana, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) melaporkan adanya kendala perizinan yang menghambat pengembangan lahan perumahan seluas 6.200 hektare (ha).

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 16 Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI yang mengeluhkan mandeknya proses perizinan. Di mana, nilai investasi proyek yang tertahan di atas lahan ribuan hektare tersebut diestimasi menembus angka Rp34 triliun.

“Tentu itu membuat program Asta Cita Presiden terhambat. Apalagi Jawa Barat sebagai penyangga Jakarta, di mana Jakarta sendiri tidak ada rumah FLPP [subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan],” ujar Bambang kepada Bisnis.

Sejalan dengan hal itu, REI berharap polemik perizinan di wilayah ini dapat segera tuntas pada awal tahun agar target pasokan rumah tetap berada pada jalurnya.

REI turut menekankan bahwa penyelesaian hambatan administratif ini mendesak dilakukan guna memastikan investasi senilai Rp34 triliun tersebut dapat segera bergulir.

"Tentu awal tahun ini harus segera diselesaikan penghentian perizinan agar target 3 juta rumah tetap bisa tercapai," ujarnya.

Babak Baru Politik Agraria

Menghadapi minimnya ketersediaan lahan akibat kebijakan LSD, pemerintah mulai mencanangkan sejumlah strategi baru. Di mana, pembangunan hunian akan dijalankan secara lebih efisien dan intensif melalui pengembangan hunian vertikal.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah mencanangkan pembangunan 10 kota baru sebagai solusi. Strategi ini dirancang untuk memecah kebuntuan backlog perumahan di wilayah dengan kebutuhan hunian yang sangat tinggi.

Pembangunan kota baru tersebut akan menyasar titik-titik strategis seperti Tangerang, Bogor, dan Batang. Selain itu, wilayah Deli Serdang hingga Kubu Raya juga masuk dalam radar pengembangan pusat pertumbuhan baru.

“Kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru tersebut,” ujar Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN,Kamis (16/4/2026) Sore.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan sejumlah lokasi potensial lainnya juga terdapat di wilayah Jawa Timur. Di mana, lokasi-lokasi tersebut sedang ditelaah secara teknis agar dapat segera dieksekusi tanpa menabrak penguncian pada area zona hijau sawah.

Dia menambahkan, guna mempercepat realisasi, pemerintah akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga. Tim ini bertugas melakukan survei lapangan secara mendalam untuk memastikan kelayakan lokasi calon kota baru tersebut.

Selain pembangunan kota baru, kementerian PKP juga melirik aset-aset negara yang selama ini tidak produktif atau menganggur. Lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta menjadi salah satu target utama untuk hunian vertikal.

Pemanfaatan aset di pusat kota dianggap sangat krusial bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini bertujuan agar rakyat kecil memiliki akses tempat tinggal yang layak di tengah keterbatasan lahan perkotaan yang akut.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN menunjukkan kesanggupannya dalam mendukung penyediaan lahan hunian. Sejumlah lahan potensial telah diidentifikasi untuk menopang ambisi besar Program 3 Juta Rumah.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengeklaim pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 37.709 hektare. Lahan ini diproyeksikan menjadi tulang punggung utama bagi pembangunan hunian vertikal dan kota satelit.

Luasan tersebut disaring dari total 129.764 hektare lahan yang sebelumnya teridentifikasi masuk dalam data awal pemerintah. Namun, hanya sekitar 37.709 hektare yang dinilai benar-benar siap dan layak untuk segera dimanfaatkan.

“Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," ujar Nusron dalam Rakor bersama Kementerian PKP.

Untuk pengembangan kota satelit baru, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan standar kebutuhan lahan yang spesifik. Setiap lokasi setidaknya membutuhkan lahan minimal berkisar antara 30 hingga 120 hektare per titik.

Jika pengembangan kawasan hunian direncanakan secara lebih masif, kebutuhan lahan per titik bisa mencapai 100 hektare atau lebih. Skala luas ini diperlukan untuk memastikan fasilitas penunjang kota dapat terbangun dengan lengkap dan mandiri.

Dengan alokasi lahan yang telah dipetakan, kolaborasi antara sektor pangan dan papan diharapkan segera menemukan titik temu. Transformasi ke arah hunian vertikal menjadi kunci agar swasembada pangan dan perumahan rakyat bisa berjalan beriringan.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai banjir yang terus berulang di Kabupaten Bandung disebabkan oleh tata ruang wilayah yang tidak pernah berubah.

Dedi Mulyadi mengatakan pembenahan tata ruang menjadi langkah utama yang harus dilakukan jika pemerintah Kabupaten Bandung serius ingin mengakhiri persoalan banjir di wilayahnya.

"Pertama, tata ruang Kabupaten Bandung harus berubah," kata Dedi Mulyadi, di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).

Pihaknya juga menekankan pentingnya normalisasi sungai sebagai langkah teknis yang harus segera dilakukan untuk mengembalikan kapasitas aliran air. "Yang kedua, sungai-sungainya harus segera dinormalisasi," katanya.

Kondisi hulu sungai yang dinilai mengalami kerusakan sehingga perlu direhabilitasi menjadi kawasan hijau guna menahan laju air. "Yang ketiga, hulu sungainya harus direhabilitasi menjadi lahan hijau,” ucapnya.

Terakhir soal alih fungsi lahan yang terus terjadi turut memperparah kondisi banjir, terutama perubahan sawah menjadi kawasan permukiman dan bangunan. "Yang keempat, perubahan lahan jangan terus terjadi. Sawah terus dibikin bangunan, perumahan, segala macam," katanya.

Dedi mengingatkan, tanpa langkah-langkah tersebut, penanganan banjir hanya akan bersifat sementara dan tidak pernah tuntas. "Kalau tidak dilakukan, itu [penanganan banjir] tidak bersifat jangka panjang, tidak akan pernah beres," katanya.

Pihaknya juga menegaskan perlunya penataan kawasan bantaran sungai dengan merelokasi permukiman warga yang berada di area tersebut.

"Rumah-rumah di bantaran sungai harus dialihkan. Tidak boleh lagi rumah di bantaran sungai," katanya.

Bisnis.com, MATARAM – Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih banyak belum bersertifikat resmi sehingga berpotensi disalahgunakan atau diakui pihak lain.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan total lebih dari 1.400 aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB, saat ini baru sekitar 20% yang telah memiliki sertifikat resmi.

"Ke depan, melalui sensus aset yang telah kami lakukan, kami akan mempercepat proses sertifikasi sebagai dasar penguatan nilai ekuitas pemerintah daerah. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam rangka mendukung berbagai skema pembiayaan pembangunan ke depan," jelas Iqbal dikutip dari keterangan pers, Senin (13/4/2026).

Iqbal menyebut tata ruang merupakan instrumen krusial yang menjadi titik tolak bagi berbagai kebijakan di bidang investasi, pembangunan, dan sosial.

"Saat ini, pemerintah pusat telah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam penyesuaian tata ruang yang belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, termasuk pengembangan industri terkait," ujar Iqbal.

Menyikapi kekhawatiran terkait terhambatnya pembangunan akibat belum sinkronnya tata ruang antara provinsi dan kabupaten/kota, Pemprov NTB telah mengambil langkah proaktif. Pemerintah provinsi secara terbuka telah mengundang para investor untuk berdiskusi dan menyampaikan kebutuhan mereka, termasuk memetakan kemungkinan revisi tata ruang yang perlu diakomodasi dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi para pelaku usaha.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam arahannya menyampaikan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian pihaknya, yakni persoalan pertanahan, tata ruang, serta alih fungsi lahan.

“Kami fokus pada tiga hal. Pertama isu pertanahan, kedua tata ruang secara umum, dan ketiga terkait alih fungsi lahan yang harus dikendalikan,” ujar Nusron.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara akselerasi pembangunan dan perlindungan lahan, khususnya dalam mendukung visi ketahanan pangan nasional. Pengendalian alih fungsi lahan, menurutnya, adalah kunci mutlak agar kebijakan strategis dapat berjalan selaras tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup serta produktivitas sektor pertanian.

Pertemuan strategis ini diharapkan menjadi langkah maju dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, guna mengurai berbagai tantangan agraria dan tata ruang secara komprehensif demi kemajuan daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penetapan luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 17 provinsi rampung pada Juni 2026. Langkah ini diambil guna memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah yang kian masif di berbagai wilayah Indonesia.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menyatakan proses penyusunan peta luasan tersebut akan dikejar sepanjang kuartal II/2026. Pemerintah berupaya memastikan instrumen pengendalian lahan ini tersedia tepat waktu sebagai acuan pemanfaatan ruang nasional.

“Harapannya triwulan kedua sudah bisa kami selesaikan sehingga bisa mendapatkan peta luasan LSD dari 17 provinsi yang baru ini, diharapkan pada tanggal 15 Juni 2026,” ujar Ossy dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Sebelumnya, kementerian ATR/BPN telah menyiapkan penetapan LSD di 12 provinsi awal dengan usulan luasan mencapai 2.739.650,36 hektare (Ha). Di mana, wilayah tersebut mencakup Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Saat ini, status LSD di 12 provinsi tersebut telah memasuki tahap finalisasi untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN. Data hasil overlay berbagai peta tematik ini akan menjadi benteng hukum dalam menjaga ketahanan pangan nasional di daerah-daerah tersebut.

“Tentunya akan kami lakukan semaksimal mungkin, mulai dari verifikasi data LBS dengan citra satelit, lalu dikoreksi dengan kementerian terkait dan diklarifikasi ke pemerintah daerah,” lanjut Ossy.

Nantinya, proses verifikasi hingga sinkronisasi data lintas sektor ditargetkan selesai secara bertahap hingga akhir Mei 2026. Akurasi data menjadi prioritas utama agar peta LSD yang dihasilkan bersifat final dan tidak menimbulkan sengketa pemanfaatan lahan di kemudian hari.

Kementerian ATR/BPN juga tengah melakukan cleansing data dengan mengintegrasikan peta hak atas tanah, peta kawasan hutan, hingga Rencana Tata Ruang (RTR). Integrasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antara lahan lindung dengan kawasan budidaya lainnya.

“Data-data ini nanti akan kita butuhkan dalam rangka meng-cleansing data awal yang telah kita miliki agar mendapatkan data yang lebih akurat lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendukung penuh akselerasi ini mengingat total luasan yang dibidik di 17 provinsi mencapai 7,44 juta hektare. Kolaborasi antar-lembaga, mulai dari Badan Informasi Geospasial hingga Kementerian Pertanian, menjadi kunci penyelesaian target ini.

"Minta dukungannya agar ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita tetapkan waktunya. Mudah-mudahan pertengahan Juni ini bisa diselesaikan,” pungkas Zulkifli Hasan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan sampai akhir Maret 2026, pemerintah telah menetapkan 6,5 juta hektare (ha) lahan sawah dilindungi. Hal itu menekankan bahwa lahan tidak boleh dialihfungsikan lagi.

Menteri yang akrab disapa Zulhas mengatakan, sejak Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dirilis, pemerintah langsung membentuk tim terpadu untuk mempercepat pengendalian alih fungsi sawah.

"Rapat minggu lalu, lahan sawah dilindungi, 8 provisi sudah. Yang 8 provisi itu luasnya 3.836.944 hektare sudah ditetapkan oleh ATR," ujar Zulhas sapaan akrabnya usai Rakor di Kantornya, Senin (30/3).

Kemudian, pada tahap kedua, pemerintah berhasil menetapkan 2,7 juta hektare lahan di 12 provinsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi. Dengan demikian, hingga akhir Maret, total tanah yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Sawah Dilindungi seluas 6,5 juta ha.

"Di 12 provisi akan diselesaikan akhir Maret, ini sudah tanggal 30, 31 itu besok tinggal 1 hari. Yang 12 provisi sudah selesai antara yang Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel, Bumpulu, Lampung, Bangka Belitung Riau, Kalbar, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan yang jumlahnya 2.739.640,69 hektare," jelasnya.

Zulhas menyebutkan Lahan Sawah Dilindungi di 12 provinsi terbaru ini sudah dipetakan dan tinggal penetapan dari Kementerian ATR yang diharapkan besok bisa diselesaikan.

"Semua sudah selesai tinggal penetapan oleh ATR, mudah-mudahan besok sudah bisa ditetapkan, tapi semuanya sudah selesai nah itu Maret. Jadi selesai di 12 provisi, di Q1 akhir Maret," terangnya.

Selanjutnya, pemerintah tinggal melakukan penetapan Lahan Sawah Dilindungi di 17 provinsi. Ditargetkan bisa diselesaikan hingga akhir Juni 2026.

"Sesuai dengan jadwal, mudah-mudahan 15 Juni, Q2 seluruh lahan sawah dilindungi akan selesai," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Alih Fungsi Lahan untuk Mendukung Ketahanan Pangan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas ATR/BPN dalam melaksanakan pengendalian HGU, HGB, dan alih fungsi lahan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Anggota III BPK Akhsanul Khaq kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pemilihan topik pemeriksaan dari periode 2020 hingga Triwulan III Tahun 2025 itu di antaranya untuk memberikan informasi yang valid dan relevan dalam mendukung pemeriksaan tematik ketahanan pangan sebagai bagian Asta Cita kedua Presiden Republik Indonesia.

Fokus dari pemeriksaan itu, lanjutnya, yakni pada swasembada pangan, berkontribusi dalam mewujudkan satu data Indonesia di bidang pertanahan dan ruang yang memungkinkan integrasi data antar berbagai instansi, lalu memastikan proses pengendalian HGU dan HGB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian juga memastikan proses penetapan lahan sawah dilindungi telah memperhatikan hak atas tanah yang sesuai pola ruang/rencana tata ruang wilayah, serta usulan tanah terindikasi terlantar dan penetapan tanah terlantar telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Topik ini dipilih untuk mendukung pemeriksaan tematik ketahanan pangan serta memperkuat integrasi data pertanahan dalam kerangka Satu Data Indonesia," kata Akhsanul.

Pada kesempatan yang sama, BPK juga melaksanakan entry meeting pemeriksaan laporan keuangan (LK) Kementerian ATR/BPN Tahun 2025. Kegiatan itu, menurut dia, merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan kementerian/lembaga.

Pemeriksaan atas LK bertujuan untuk memberikan opini dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

"Lingkup pemeriksaan meliputi akun Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan," ujar Akhsanul.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026