Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengelola lingkungan PT Solusi Environment Asia Tbk. (SOFA) resmi masuk ke proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang digagas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Melalui anak usahanya, PT Ananta Energi Asia (AEA), perseroan telah menandatangani akta jual beli saham dengan Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. beserta afiliasinya untuk menjadi pemegang saham pada dua perusahaan konsorsium yang mengembangkan proyek PSEL Denpasar Raya dan Bogor Raya.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan pada Selasa (9/6/2026), AEA akan memiliki porsi kepemilikan sebesar 10% pada masing-masing perusahaan konsorsium tersebut.

Direktur Utama SOFA Denny Rizal mengatakan keterlibatan perseroan sebagai mitra lokal dalam konsorsium proyek PSEL bersama Zhejiang Weiming dalam proyek tersebut merupakan bentuk realisasi komitmen untuk melakukan diversifikasi bisnis ke sektor energi baru terbarukan.

"[Masuknya AEA] merupakan bentuk realisasi dari upaya dan komitmen perseroan untuk melakukan diversifikasi bisnis di bidang energi baru terbarukan," ujar Denny dalam keterbukaan informasi, Selasa (9/6/2026).

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari persetujuan PT Danantara Investment Management (DIM) pada Mei 2026 yang menyetujui penambahan AEA sebagai mitra lokal dalam konsorsium proyek PSEL yang dipimpin Zhejiang Weiming untuk pengembangan fasilitas di Denpasar Raya dan Bogor Raya.

Saat ini, perseroan masih menunggu persetujuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum terkait perubahan komposisi pemegang saham pada masing-masing perusahaan konsorsium.

Adapun Zhejiang Weiming sebelumnya telah ditetapkan Danantara sebagai mitra pengembangan untuk dua dari empat proyek PSEL tahap pertama, yakni Denpasar Raya dan Bogor Raya.

Sesuai ketentuan yang ditetapkan Danantara, operator internasional diwajibkan menggandeng entitas lokal Indonesia guna mendorong transfer teknologi dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan setempat.

Zhejiang Weiming merupakan salah satu perusahaan pengelola sampah menjadi energi terbesar di China. Pada 2025, total produksi listrik yang dihasilkan dari operasi pengolahan sampah perusahaan tersebut mencapai 4,62 miliar kilowatt hour (kWh).

Keterlibatan SOFA dalam proyek tersebut sekaligus menandai kelanjutan transformasi bisnis perseroan. Emiten yang sebelumnya bernama Boston Furniture Industries itu telah mengubah nama menjadi Solusi Environment Asia dan mulai memperluas fokus usahanya ke sektor energi dan lingkungan.

Sebelumnya, SOFA juga sempat mengikuti tender proyek waste-to-energy Danantara melalui konsorsium yang dibentuk bersama Hunan Construction Engineering Group Co. dari China dan Kintan Usahasama Sdn. Bhd. dari Malaysia.

Kini, melalui kepemilikan 10% saham pada dua perusahaan konsorsium PSEL Denpasar Raya dan Bogor Raya, perseroan resmi menjadi bagian dari proyek strategis nasional di sektor pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Bisnis.com, JAKARTA — Ancaman super El Niño diperkirakan memperbesar tekanan ekonomi Asia di tengah gangguan pasokan energi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Risiko kekeringan, penurunan produksi pangan, hingga krisis listrik dinilai meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Badan Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization (WMO) sebelumnya memperingatkan fenomena El Niño berpotensi berkembang pada periode Mei hingga Juli 2026 dengan intensitas kuat.

Sejumlah ilmuwan menilai pola yang mulai terbentuk memiliki kemiripan dengan super El Niño 1997/1998 yang pernah memicu kekeringan ekstrem dan kebakaran hutan besar di Asia Tenggara.

Ilmuwan iklim Universitas Monash Australia Peter van Rensch mengatakan anomali suhu bawah laut saat ini menunjukkan pola yang menyerupai peristiwa El Niño besar pada akhir 1990-an.

“Ini sedikit mirip dengan apa yang kita lihat pada peristiwa 1997/1998,” ujarnya, dikutip dari The Straits Times, Kamis (7/5/2026).

Meski masih menyisakan ketidakpastian, fenomena tersebut dipandang sebagai ancaman serius bagi kawasan Asia yang kini sudah menghadapi tekanan harga energi dan gangguan rantai pasok global.

Indonesia termasuk negara yang dinilai paling rentan. El Niño berpotensi menggeser pola hujan dari wilayah Indonesia ke Samudra Pasifik sehingga meningkatkan risiko kekeringan panjang dan kebakaran hutan maupun lahan gambut.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah mengidentifikasi sejumlah kawasan gambut rawan terbakar dan memperingatkan potensi curah hujan terendah dalam tiga dekade terakhir.

Di sisi lain, tekanan iklim muncul bersamaan dengan terganggunya distribusi energi global akibat konflik Timur Tengah. Gangguan di jalur Selat Hormuz setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak akhir Februari ikut memengaruhi pasokan minyak, gas, pupuk, dan bahan baku industri.

Spesialis keuangan energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis Haneea Isaad menilai cuaca panas akibat El Niño akan mendorong konsumsi listrik ketika pasokan energi justru berada dalam tekanan.

“Pasokan yang terbatas akan menyebabkan penjatahan bahan bakar lebih lanjut, manajemen sisi permintaan, dan pengurangan aktivitas ekonomi,” kata Isaad.

Sektor pangan juga menghadapi tekanan besar. Kekeringan dan suhu panas diperkirakan menekan hasil pertanian di tengah kenaikan biaya pupuk dan bahan bakar akibat konflik geopolitik.

BMI, unit riset Fitch Solutions, menilai kenaikan biaya produksi dapat mendorong petani mengurangi penggunaan pupuk sehingga produktivitas panen ikut melemah.

Kondisi tersebut berpotensi memperbesar inflasi pangan dan meningkatkan kerawanan pangan, terutama di negara-negara importir pangan dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim.

Selain kekeringan, El Niño juga berpotensi memicu curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah Asia yang dapat mengganggu panen padi dan meningkatkan risiko banjir.

Para analis menilai situasi ini menunjukkan pentingnya diversifikasi energi dan percepatan pengembangan energi terbarukan agar sistem energi lebih tahan terhadap cuaca ekstrem maupun gangguan geopolitik global.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER) kembali mendapat kontrak pengiriman batu bara ke Vietnam. Segmen batu bara tersebut, tercatat menjadi core bisnis perseroan, di mana sepanjang kuartal pertama 2026 kontribusinya mencapai 75% dari total pendapatan bersih.

Direktur Utama SGER Welly Thomas, mengatakan pihaknya telah meraih kontrak jumbo senilai US$154,68 juta, atau setara Rp2,68 triliun (kurs Rp17.300 per dolar AS). Kontrak pasokan batu bara tersebut untuk mendukung operasi komersial Pembangkit Listrik Tenaga Panas Song Hau 1 di Vietnam untuk periode 2026 hingga 2027.

"Kontrak ini menandakan kembalinya SGER secara kuat ke Vietnam, salah satu pasar energi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara," kata Welly dalam rilis resmi, Senin (4/5/2026).

Welly menilai raihan kontrak jumbo tersebut menjadi kesuksesan perseroan di tengah kondisi pasar komoditas yang kompleks. Sebelum Vietnam, SGER juga telah meraih kontrak batu bara di pasar negara-negara Asia lainnya seperti Filipina dan Bangladesh.

Melansir laporan keuangan triwulan pertama 2026 yang tidak diaudit, SGER meraup pendapatan bersih sebesar Rp2,50 triliun atau meningkat 1,6% secara year on year (YoY). Sebesar 75% atau Rp1,87 triliun pendapatan perseroan didapatkan dari segmen batu bara, kemudian kontribusi kedua dengan pangsa 18% didapat dari kokas minyak bumi senilai Rp450,87 miliar.

Selain itu, ada pula segmen nikel yang menyumbang pendapatan Rp147,10 miliar, pasir dan kapur Rp25,61 miliar, solar senilai Rp2,15 miliar, serta produk kelapa sawit yang berkontribusi sebesar Rp1,50 miliar.

"Dengan adanya kontrak batu bara ke Vietnam ini akan meningkatkan pendapatan SGER sekaligus menjadi bukti bahwa pasar batu bara masih terbuka luas, terutama di negara-negara Asia. Ke depan, SGER akan terus mencari peluang pasar batu bara di negara-negara Asia lainnya," tandasnya.

Menilik lantai bursa, saham SGER pada perdagangan Senin (4/5/2026) ditutup menguat 3,72% ke Rp390. Level harga tersebut mencerminkan koreksi 6,70% secara year to date (YtD), sejalan dengan kondisi pasar di mana indeks harga saham gabungan (IHSG) sejak awal tahun telah jatuh 19,37% ke 6.971.

Berbicara peluang emiten komoditas, Tim Riset Ajaib Sekuritas melihat outlook komoditas dalam jangka panjang cukup menjanjikan, sejalan dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang menyedot belanja modal secara global hingga US$300-US$400 miliar per tahun pada 2025-2026.

"Kebutuhan listrik data center akan meningkat pesat, mendorong investasi jaringan listrik global hingga lebih dari US$20 triliun sampai 2050, serta meningkatkan permintaan komoditas seperti tembaga dan uranium," tulis riset tersebut.

Khusus untuk batu bara, analis melihat pasar Asia masih cukup menjanjikan meskipun secara bersamaan wacana transisi energi bersih terus digaungkan. Saat ini, harga batu bara Newcastle kontrak Mei 2026 berada di posisi US$134 per ton, menunjukkan tren menguat sejalan dengan kebijakan India yang mempertahankan peran batu bara sebagai sumber listrik utama. Selain itu, China juga masih bergantung pada batu bara, dengan puncak permintaan yang diperkirakan terjadi pada 2030.

"Permintaan domestik diperkirakan stabil di kisaran 200–230 juta ton, dengan evaluasi kebijakan DMO untuk menjaga ketahanan pasokan. Kombinasi pasokan yang disiplin dan permintaan stabil membuat Indonesia tetap strategis dalam pasar batu bara Asia," tulis sekuritas.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia bersama Jepang dan negara-negara mitra Asia Zero Emission Community (AZEC) menggelar AZEC Plus Online Summit Meeting untuk merespons ancaman krisis energi akibat konflik di Timur Tengah pada Rabu (15/4/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan secara daring itu dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae. Hasil pertemuan tersebut yaitu peluncuran assistance package plan alias rencana paket bantuan.

Poin yang paling disorot dalam inisiatif ini adalah kesepakatan transformasi kerangka kerja sama menjadi AZEC 2.0 yang dibarengi dengan peluncuran paket pembiayaan jumbo senilai 1,5 triliun yen atau setara sekitar Rp166,32 triliun (kurs Rp110,88 per 1 yen).

Disebutkan, kesepakatan tersebut dirancang untuk mengamankan rantai pasok minyak mentah dan produk energi, hingga penguatan struktur ketahanan energi kawasan dalam jangka menengah dan panjang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Jepang dalam memitigasi ketidakpastian pasokan energi global.

Airlangga mengaku bahwa kerja sama dalam AZEC harus terus dikawal dengan berlandaskan pada prinsip One Goal, Various Pathways guna mengoptimalkan keunggulan ekonomi yang unik di setiap negara anggota.

Dia memaparkan, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi gangguan pasokan di Teluk Persia, khususnya di jalur vital Selat Hormuz.

"Langkah nyata Indonesia mencakup rencana implementasi program biodiesel B50 pada pertengahan 2026 dan penyelesaian roadmap PLTS Atap 100GW tahun ini sebagai pilar utama peningkatan ketahanan energi nasional," papar Airlangga dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, pertemuan kali ini melanjutkan momentum KTT ke-3 AZEC di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025, yang mana Indonesia dan Jepang telah mengamankan 21 MoU kerja sama baru di sektor energi terbarukan, dekarbonisasi, serta penguatan rantai pasok.

Hingga saat ini, Airlangga mengaku bahwa AZEC juga mengurai hambatan berbagai proyek strategis nasional, seperti PLTP Muara Laboh serta keberhasilan penyelesaian penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) untuk PLTSa Legok Nangka.

Selain negara mitra inti AZEC, Jepang turut menggandeng Bangladesh, Timor-Leste, India, Korea Selatan, dan Sri Lanka, serta lembaga internasional seperti International Energy Agency (IEA) dan Asian Development Bank (ADB).

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara di Asia meluncurkan sejumlah kebijakan darurat di tengah krisis energi akibat perang antara Amerika Serikat (AS)–Israel dan Iran. Ada yang menetapkan kondisi darurat energi hingga memberlakukan ganjil-genap maupun keringanan pajak bahan bakar minyak (BBM).

Krisis ini tidak lepas dari jalur logistik minyak yang terganggu di Selat Hormuz. Iran membatasi sejumlah negara yang dinilai terlibat dalam perang ini utamanya AS, Israel dan sekutunya. Akibatnya, belum lama ini beberapa negara di Asia pun meluncurkan respons darurat.

Contoh teranyar yakni Filipina. Negara sejawat Indonesia di Asia Tenggara itu menetapkan kondisi darurat nasional (national emergency). Keputusan ini diambil oleh Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. untuk merespons disrupsi pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta sektor energi negara tersebut.

Keputusan itu berdasarkan Executive Order (EO) 110 yang ditandatangani, Selasa (24/3/2026). Eskalasi ketegangan di Timur Tengah dinyatakan sebagai faktor kunci yang mengancam produksi dan distribusi minyak. Akibatnya, Filipina sebagai net importir produk minyak terdampak.

Dalam instruksi presiden itu, Bongbong Marcos menekankan perlunya mendeklarasikan darurat energi nasional agar instansi pemerintahan melalui Departemen Energi dan lainnya menerapkan langkah-langkah mitigasi yang terkoordinasi.

"Sebagai net importir produk minyak bumi, Filipina tetap sangat bergantung terhadap sumber daya pasokan minyak dari luar dan karena itulah rentan terhadap disrupsi atas produksi dan transportasi minyak global, sehingga bisa memengaruhi ketersediaan dan pengiriman minyak tepat waktu yang diperlukan guna mempertahankan kebutuhan energi domestik," bunyi instruksi presiden itu, dilansir dari Philippine News Agency, Rabu (25/3/2026).

Langkah 'darurat' juga diambil oleh Korea Selatan. Dilansir dari Yonhap News Agency, Rabu (25/3/2026), Perdana Menteri Kim Min-seok mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua tim darurat ekonomi untuk menangani krisis di Timur Tengah.

Kim menjelaskan, pemerintah bakal membentuk situation room di Istana Kepresidenan Korea Selatan, atau Cheong Wa Dae. Sementara itu, dia akan memimpin langsung tim khusus terkait dengan penanganan dampak ekonomi dari perang yang diawali oleh serangan AS-Israel ke Iran itu.

"Ini adalah waktunya untuk meningkatkan sistem respons pemerintah berupa pencegahan dasar guna bersiap menghadapi situasi berkepanjangan, termasuk skenario terburuk," ujar Kim dilansir Yonhap News Agency, Rabu (25/3/2026).

Ganjil Genap hingga Potong Pajak BBM

Sejumlah negara lain di Asia yang merupakan importir minyak pun menerapkan berbagai macam cara untuk menghadapi situasi genting. Dilansir Myanmar International Television, Pelaksana Tugas Presiden Myanmar, yakni Kepala Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengumumkan pemerintahannya akan menerapkan kebijakan untuk mengurangi konsumsi BBM.

Pada rapat yang diselenggarakan Selasa (24/3/2026), Jenderal Min mengumumkan telah menerapkan sistem plat ganjil-genap untuk penggunaan kendaraan maupun pengisian bahan bakar. Sistem pengisian BBM di negara tersebut juga diwajibkan menggunakan kode QR.

Di sisi lain, pengurangan konsumsi BBM juga ditempuh melalui pemberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi instansi pemerintahan setiap Rabu.

Sementara itu, Kementerian Keuangan Vietnam sedang mengusulkan untuk memotong pajak perlindungan lingkungan BBM (kecuali ethanol) dari 2.000 Vietnam Dong ke 1.000 Vietnam Dong per liter. Sementara itu, pajak untuk BBM diesel juga dipangkas dari 1.000 Vietnam Dong ke 500 Vietnam Dong per liter.

Pengurangan pajak lingkungan juga menyasar bahan bakar pesawat yakni dari 1.500 Vietnam Dong ke 1.000 Vietnam Dong.

Dilansir dari situs pemberitaan pemerintah Vietnam, keringanan pajak itu akan efektif berlaku sampai dengan 30 Juni 2026 apabila disetujui oleh parlemen. Untuk diketahui, saat ini pajak lingkungan di negara tersebut mulai dari 6,7% dari harga BBM.

Adapun di Indonesia, pemerintah tengah menggodok kebijakan WFH sehari dalam sepekan guna menghemat BBM. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa kebijakan itu sudah dibahas dalam rapat koordinasi virtual lintas kementerian dan lembaga, Selasa (24/3/2026), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rapat tersebut membahas terkait rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi. Hal ini seiring dengan gejolak geopolitik perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel yang membuat harga minyak dunia melonjak.

"Kami sudah sepakat kemarin, rapat, itu dihadiri sejumlah menteri, Menko Ekonomi, Menko PMK. Ada sejumlah skenario, termasuk juga WFH satu hari per Minggu. Harinya pun disepakati," kata Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).

Eskalasi Perang AS-Israel vs Iran

Sebagaimana diketahui, harga minyak dunia melonjak usai jalur logistik Selat Hormuz menjadi target pembatasan oleh Iran usai serangan AS-Israel Februari 2026 lalu. Simultan dengan saling tembak misil antarnegara, Iran pun membatasi secara ketat salah satu jalur perdagangan dunia itu khususnya bagi AS, Israel dan sekutu-sekutunya.

Belum lama ini, Iran bahkan mengatakan bakal menutup total Selat Hormuz apabila AS nekat menyerang pembangkit listrik. Pihaknya juga mengatakan akan melancarkan serangan balasan terhadap infrastruktur energi dan air regional.

"Jika ancaman dari Amerika Serikat mengenai pembangkit listrik Iran dilakukan. Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya dan tidak akan dibuka kembali sampai pembangkit listrik kami yang hancur dibangun kembali," kata komando operasional militer Khatam Al-Anbiya dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh televisi pemerintah, dikutip pada Senin (23/3).

Di sisi lain, organisasi pakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO pun membentuk koalisi internasional yang melibatkan 22 negara untuk memastikan kembali terbukanya jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Dilansir dari Fox News, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengungkapkan bahwa aliansi tersebut tengah mengoordinasikan upaya multilateral guna menjamin kebebasan navigasi di kawasan tersebut.

Rutte menjelaskan bahwa mayoritas anggota koalisi merupakan negara NATO. Namun, inisiatif ini juga melibatkan sejumlah mitra strategis seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.

Keterlibatan negara-negara tersebut mencerminkan besarnya kepentingan global terhadap kelancaran distribusi energi melalui Selat Hormuz, terutama bagi negara-negara pengimpor minyak utama di Asia.

Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Samudra Hindia. Sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati rute ini sehingga setiap gangguan langsung memicu volatilitas harga energi di pasar global.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Negara-negara Asia mulai beralih kembali ke batu bara sebagai respons atas terganggunya pasokan minyak dan gas akibat perang di Iran, yang menghambat pengiriman energi global melalui Selat Hormuz, jalur vital bagi sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas dunia.

Ketergantungan tinggi kawasan ini pada impor energi, khususnya gas alam cair (LNG), membuat banyak negara rentan terhadap gangguan pasokan. LNG selama ini dipromosikan sebagai bahan bakar transisi yang lebih bersih dibanding batu bara dan minyak. Namun, konflik geopolitik terbaru memaksa sejumlah negara untuk kembali mengandalkan batu bara guna menjaga ketahanan energi.

India, misalnya, meningkatkan produksi batu bara untuk memenuhi lonjakan permintaan listrik selama musim panas. Korea Selatan (Korsel) mencabut pembatasan penggunaan listrik berbasis batu bara ketika pasokan LNG terbatas.

Sementara itu, Indonesia memilih memprioritaskan penggunaan batu bara domestik, dan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, serta Vietnam mempercepat operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Langkah-langkah ini dinilai sebagai solusi jangka pendek untuk menutup kekurangan energi.

Namun, para pakar memperingatkan peningkatan penggunaan batu bara dapat memperburuk polusi udara di kota-kota besar, memperlambat transisi menuju energi terbarukan, serta meningkatkan emisi gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Menurut mereka batu bara adalah solusi darurat, tetapi energi terbarukan tetap menjadi jawaban jangka panjang.

"Krisis seperti ini menjadi peringatan nyata,” kata Julia Skorupska dari Powering Past Coal Alliance, Selasa (24/3/2026).

Batu bara memang menjadi bagian penting dalam strategi energi darurat di Asia. Ketersediaannya yang melimpah di kawasan menjadikannya cadangan utama ketika pasokan gas terganggu atau energi terbarukan belum mampu memenuhi kebutuhan.

Pakar energi dari Duke University Sandeep Pai menyebut batu bara sebagai “penyangga” dalam situasi krisis. Cina, sebagai konsumen dan produsen batu bara terbesar dunia, telah meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara ke tingkat tertinggi sejak 2021 demi memperkuat keamanan energi. Meski demikian, negara tersebut juga terus memperluas kapasitas energi bersihnya untuk mengimbangi kebutuhan.

India, yang merupakan konsumen batu bara terbesar kedua, diperkirakan akan semakin bergantung pada batu bara untuk memenuhi puncak permintaan listrik yang dapat mencapai 270 gigawatt. Negara itu memiliki cadangan batu bara untuk sekitar tiga bulan ke depan, dengan sebagian stok dialokasikan untuk usaha kecil.

Di tengah krisis, pengiriman energi tetap berlangsung, meski terbatas. Dua pengiriman gas minyak cair (LPG) India dengan total lebih dari 92.700 ton dilaporkan berhasil melewati Selat Hormuz. Namun, pasokan tersebut kemungkinan akan diprioritaskan untuk sektor industri seperti produksi pupuk, bukan pembangkit listrik.

Pendukung batu bara menilai peran bahan bakar ini masih krusial. Michelle Manook dari FutureCoal mengatakan tanpa batu bara, dampak kekurangan energi akan jauh lebih parah. Ia menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi untuk menghadapi krisis di masa depan.

Namun, para peneliti iklim mengingatkan ketergantungan berulang pada batu bara justru dapat memperkuat kerentanan jangka panjang. Pauline Heinrichs dari King’s College London mencontohkan bagaimana Cina meningkatkan penggunaan batu bara saat kekeringan mengurangi kapasitas pembangkit listrik tenaga air, langkah yang justru memperburuk emisi dan memperkuat siklus krisis.

Indonesia, sebagai eksportir batu bara terbesar di dunia, turut memperparah tekanan pasar dengan memprioritaskan pasokan domestik. Menurut analis energi dari Energy Shift Institute Putra Adhiguna, kebijakan ini berpotensi memperketat pasokan regional dan mendorong kenaikan harga global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ungkapkan permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah produksi batu bara Tanah Air. Hal itu dilakukan untuk memitigasi risiko kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan komoditas lain imbas perang di Timur Tengah.

Permintaan tersebut secara tidak langsung mendorong pemerintah untuk melakukan pembaharuan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang mineral dan batu bara 2026.

"Maka tadi Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batubara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB," kata Airlangga saat ditemui di Istana Negara, Kamis (19/3)

Dia menjelaskan, terkait dengan adanya tambahan atau kenaikan harga komoditas, maka pemerintah juga akan menghitung dampak turunannya terhadap batu bara.

"Batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, sehingga nanti batu bara besarnya nanti dikaji oleh tim," ujarnya.

Adapun permintaan Prabowo untuk menaikkan volume produksi batu bara ke depan diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan pemerintah. "Harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit, itu juga akan ada pendapatan pemerintah yang ikut meningkat," tambah Airlangga.

Tak hanya batu bara, Prabowo juga mendorong konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi pembangkit listrik tenaga solar. Ini menyusul kondisi harga minyak mentah dunia yang sudah tembus US$100 per barel.

"Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung. Tadi Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang PLTD tersebut," ungkapnya.

Melalui upaya-upaya efisiensi tersebut, pemerintah berharap bisa menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.

Di sisi lain, sejumlah negara-negara Asia dilaporkan mulai beralih ke batu bara untuk menjaga pasokan energi dan menekan biaya di tengah terganggunya pengiriman gas alam cair (LNG) akibat konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Melansir Reuters, Kamis (19/3) memberitakan perusahaan utilitas di Asia meningkatkan penggunaan pembangkit listrik berbasis batu bara seiring melonjaknya harga LNG dan terhambatnya distribusi melalui Selat Hormuz.

Harga LNG spot di Asia bahkan dilaporkan melonjak dua kali lipat ke level tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini dipicu hampir terhentinya pengiriman melalui Selat Hormuz, serta penghentian ekspor oleh Qatar sebagai eksportir LNG terbesar kedua di dunia.

Sejumlah negara di Asia Selatan, seperti Bangladesh hingga Pakistan, mulai meningkatkan produksi listrik berbasis batu bara untuk mengatasi krisis pasokan.

Bangladesh tercatat meningkatkan pembangkit listrik berbahan batu bara serta impor listrik berbasis batu bara sepanjang Maret, menurut data pemerintah setempat.

Sedangkan Pakistan berencana meningkatkan penggunaan sumber energi domestik, termasuk batu bara lokal, guna mengurangi ketergantungan pada LNG yang harganya semakin mahal dan tidak stabil.

"Dengan berkurangnya pembangkit berbasis LNG, pembangkit berbahan batu bara domestik dapat meningkatkan produksi, terutama di luar jam puncak," kata Menteri Energi Pakistan Awais Leghari.

Bisnis.com, JAKARTA – Wood Mackenzie memperkirakan industri energi di Asia Pasifik berkembang pesat seiring dengan meningkatnya instalasi pusat data dan pergeseran kebijakan energi yang membentuk lanskap ketenagalistrikan di kawasan pada 2026.

Laporan Wood Mackenzie berjudul "Lima Tren yang Perlu Diperhatikan di Sektor Energi dan Energi Terbarukan Asia Pasifik" menyoroti tren utama yang membentuk pasar tahun ini.

Asia Pasifik menjadi penyumbang 85% dari pertumbuhan permintaan energi global tahun ini, dengan peningkatan kapasitas hingga 790 TWh. Faktor pendorong pada tahun ini akan berpusat ke arah pematangan pasar, perubahan regulasi, dan munculnya hambatan rantai pasokan dalam pembangkitan konvensional.

“Pusat data bukan lagi sekadar beban khusus; mereka adalah pendorong utama permintaan transformasional di seluruh Asia Pasifik,” kata Yanqi Cao, Analis Senior, Riset Tenaga Listrik Asia Pasifik, Wood Mackenzie.

Menurutnya, Jepang sebagai salah satu pasar energi yang besar di Asia Pasifik, berpotensi mengalami peningkatan permintaan. Hal ini sekaligus mengubah tren permintaan energi Jepang yang dalam satu dekade ke belakang mengalami penurunan permintaan

Wood Mackenzie memperkirakan demand energi di Asia Pasifik juga akan menjawab kebutuhan pusat data di kawasan.

Persaingan global untuk kapasitas AI dan pusat data secara fundamental mengubah pola permintaan listrik. Meskipun AS dan Eropa diproyeksikan masing-masing akan mewakili 9% dan 5% dari pertumbuhan permintaan global pada 2026, dibandingkan dengan rata-rata 5% dan 1% selama dekade terakhir, Asia Pasifik tetap menjadi pemain utama global.

Menurut Wood Mackenzie, kawasan ini diperkirakan akan menyumbang 85% dari 920 TWh tambahan daya yang dibutuhkan secara global tahun ini. China, pasar listrik terbesar di dunia, terus berkembang dengan skala dua kali lipat dari AS, Eropa, dan seluruh kawasan Asia Pasifik lainnya jika digabungkan.

Di luar China, pertumbuhan kawasan ini didorong oleh India dan Asia Tenggara, yang diperkirakan akan menyumbang masing-masing 50% dan 25% dari pertumbuhan permintaan regional yang tersisa.

Selain itu, Wood Mackenzie memperkirakan tahun ini juga menjadi titik pengendalian pertumbuhan energi terbarukan. Sebelumnya, China diperkirakan akan menurunkan instalasi tenaga surya dan angin untuk pertama kalinya dalam satu dekade, turun menjadi 318 GW pada tahun 2026.

Mekanisme penetapan harga listrik yang baru memaksa pengembang untuk menghadapi paparan pasar spot yang lebih besar, sehingga mengurangi investasi jangka pendek.

Adapun untuk India, yang sempat mencatat rekor pada 2025, aktivitas tender telah melambat karena pasar merasionalisasi proyek yang dilanda kemacetan transmisi. Pada 2026 akan menjadi tahun 'kualitas diatas kuantitas', dengan tender baru yang semakin mewajibkan penyimpanan dan kewajiban fleksibilitas jaringan.

Bisnis.com, JAKARTA — Morgan Stanley dalam sebuah laporan menyatakan pemerintah dan perusahaan Asia kemungkinan akan menginvestasikan US$5,5 triliun selama lima tahun ke depan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada impor, setelah ketegangan geopolitik mengungkap kerapuhan pasokan energi lintas batas.

Bagi investor, lonjakan pengeluaran ini dapat membuka peluang hingga US$9 triliun di seluruh rantai nilai energi, termasuk pembangkit listrik, jaringan listrik, penyimpanan energi, penyulingan bahan bakar, pupuk, pembuatan kapal, dan peralatan industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kecelakaan kerja di tambang batu baraChina di Shanxi mendorong negara itu untuk beralih ke impor. Sementara itu, Jepang dan Korea Selatan tengah mengisi ulang cadangan untuk memperkuat ketahanan energi di dalam negeri, membuka peluang bagi Indonesia untuk menggenjot pengapalan ke tiga negara tersebut.

Pada Juni, pasar impor batu bara termal melalui laut di Asia meningkat, karena China menaikkan pembelian untuk mengimbangi produksi domestik yang lemah, sementara Jepang dan Korea Selatan berupaya mencapai kemandirian energi di tengah tantangan geopolitik di pasar energi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Perang yang makin memanas dan guncangan terhadap pasar minyak dan gas, memberikan dorongan paling signifikan bagi batu bara dalam beberapa tahun terakhir.

Krisis pasokan gas kedua dalam waktu lebih dari empat tahun, mendorong negara-negara di Eropa dan Asia untuk kembali menggunakan batu bara, yang dianggap sebagai alternatif yang mudah didapat.