Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono merespons soal tuntutan aksi demo mahasiswa untuk mengevaluasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Menurut Ferry, program Kopdes Merah Putih bertujuan untuk menggerakkan ekonomi produktif sehingga mahasiswa perlu belajar tentang pemberian kesempatan supaya ekonomi masyarakat tetap produktif.

"Masa mahasiswa nggak setuju dengan itu? Yang nggak setuju apanya? Misalkan ada soal-soal pesimis, ini baru pertama kali kami dilakukan atas perintah Presiden membuat bangunan fisiknya, membuat badan hukumnya, kemudian operasionalisasinya. Memang enggak mudah mengoperasionalkan, tapi jangan pesimis," ungkap Ferry saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Ia mengungkapkan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih telah disesuaikan menjadi maksimal 40 ribu dari sebelumnya 80 ribu hingga akhir tahun. Adapun, hingga kini, progres pembangunan fisik telah mencapai 30 ribu-an.

"Kan memang dari proses pembangunan fisik yang sekarang sedang dilakukan, kami menilai paling maksimal 40 ribu di tahun ini," terang Ferry.

Dengan demikian, operasionalisasi Kopdes Merah Putih membutuhkan pendekatan kualitatif, yakni berdasarkan studi kelayakan (feasibility study), termasuk peninjauan profit seperti yang disampaikan oleh DPR.

Ia menegaskan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

"Koperasi Desa ini amanatnya Undang-Undang 45 Pasal 33 dengan seluruh ayat-ayatnya seperti tadi. Kalau mahasiswanya anti Pasal 33, mahasiswa dari negara mana itu?" pungkasnya.

Mahasiswa dari sejumlah badan eksekutif mahasiswa (BEM) di Jabodetabek membawa lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di kawasan jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (12/6).

Aksi semula direncanakan digelar di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Namun, polisi melakukan blokade dan melarang pemilihan tempat itu sebagai titik konsentrasi demo.

Pencegatan sempat dilakukan terhadap bus rombongan dengan mengalihkan mereka ke depan kompleks parlemen. Namun, mahasiswa yang tetap ngotot akhirnya melakukan long march.

Massa mahasiswa yang didominasi BEM se-UI dalam aksinya menyoroti sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian belakangan. Mulai dari pelemahan rupiah, APBN, kenaikan BBM, hingga MBG.

Berikut daftar lengkap tuntutan mahasiswa:

1. Stop pemborosan APBN

2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM

3. Hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

4. Hentikan militerisme di ranah sipil

5. Menuntut Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah dan fondasi perekonomian nasional telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari prinsip tersebut, pemerintah mendorong penguatan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.

Dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2026) di Gedung Pancasila, Jakarta, Prabowo menyinggung prinsip ekonomi yang dianut Indonesia. Dia menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia mengacu pada rancang bangun atau cetak biru yang telah dibentuk oleh para pendiri bangsa.

"Tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945," katanya.

Menurutnya, sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian, mengacu pada prinsip ekonomi tersebut, peran koperasi sangat penting.

"Karena itu koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan," ujar Prabowo.

Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) sendiri berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) dalam pasal tersebut berbunyi bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Lalu, pada ayat (3) dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sementara itu, ayat (4) berbunyi bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam beberapa kesempatan pidato lainnya, Presiden Prabowo memang kerap menyinggung peran koperasi. Dalam agenda peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei 2026, Prabowo menjelaskan bahwa koperasi mampu memperkuat ekonomi kerakyatan dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Presiden ke-8 RI itu juga kembali mengkritik konsep ekonomi neoliberal yang menurutnya hanya menguntungkan pemilik modal besar dan menyebabkan aliran keuntungan keluar dari Indonesia.

"Kalau kita pakai yang mereka katakan harus pasar bebas, neoliberal, pasar bebas, di mana modal besar yang akan berkuasa, uangnya rakyat akan tersedot, berangkat-berangkat-berangkat ujungnya ke luar negeri, uangnya kelebihannya tidak masuk ke kita," ujar Prabowo.

80.000 Kopdes untuk Menggerakkan Ekonomi Desa

Komitmen Prabowo terhadap pengembangan koperasi tercermin dari target pembentukan 80.000 unit Kopdes Merah Putih selama masa pemerintahannya. Kehadiran koperasi tersebut juga dirancang untuk menopang pengembangan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah pesisir Tanah Air.

Dikutip dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan koperasi memiliki keterkaitan erat dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan ekonomi sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Atas dasar itu, pemerintah menjadikan penguatan koperasi sebagai salah satu prioritas, termasuk melalui program Kopdes Merah Putih.

Ferry menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih sejatinya memiliki tiga fungsi.

Pertama, menjadi penyalur barang-barang yang diproduksi oleh BUMN maupun swasta. Dengan langkah ini, dia berharap masyarakat di desa dan kelurahan dapat menikmati barang dengan harga terjangkau tanpa perantara.

Kedua, bertindak sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat desa atau kelurahan.

“Contoh gabah kering panen, nanti yang beli koperasi desa kelurahan merah putih dan kemudian nanti berasnya itu akan butuh merek kolektif,” ujarnya.

Hal serupa juga berlaku untuk komoditas hortikultura, perikanan, hingga berbagai produk turunannya.

“Kalau koperasi desanya adalah penghasil ikan dan lain sebagainya atau produk-produk turunan dari hasil ikan itu juga membutuhkan merek-merek kolektif ini,” imbuhnya.

Ketiga, menghimpun dan memasarkan produk kerajinan, kuliner, serta usaha rumahan lainnya dari desa dan kelurahan yang selama ini belum terlindungi merek secara optimal.

Tantangan Mewujudkan Ekonomi Gotong Royong

Namun, di tengah ambisi memperkuat koperasi, kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume usaha koperasi mencapai Rp214 triliun atau setara 0,97% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp22.139 triliun pada 2024.

Dalam pernyataan yang dirilis Juli 2025, Ketua Dewan Pengawas Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) Said Abdullah mengatakan bahwa kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume usaha koperasi baru mencapai Rp214 triliun atau setara 0,97% dari PDB nasional sebesar Rp22.139 triliun pada 2024.

Said mengungkapkan kontribusi koperasi terhadap PDB masih kalah jauh dibandingkan negara-negara kapitalis. Padahal, sambungnya, koperasi merupakan perwujudan paling konkret dari perekonomian Pancasila sebagaimana diusung Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta.

Sebagai perbandingan, kontribusi koperasi terhadap PDB di Amerika Serikat mencapai 5%, di Jerman 6%, Belanda dan Prancis 18%, bahkan di Selandia Baru menembus 20%.

"Di negara-negara kapitalis kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasionalnya jauh lebih besar ketimbang di negara kita yang menganut Pancasila, yang kurang dari 1%," ujar Said dalam keterangannya.

Sementara itu, pengamat koperasi Rully Indrawan mengatakan bahwa tantangan lain bagi pemerintah dalam menggenjot peran koperasi adalah implementasi di lapangan. Dia mencontohkan, dalam pembentukan ribuan Kopdes Merah Putih, semestinya terdapat desain dan sistem yang tersentralisasi.

"Sistem yang tersentralisasi ini butuh model bisnis yang jelas. Butuh juga sinergi dengan berbagai stakeholder baik pusat maupun daerah," katanya kepada Bisnis pada Selasa (2/6/2026).

Selain itu, menurutnya, pengembangan koperasi memang perlu didorong oleh keberpihakan kebijakan. Namun, kebijakan yang dijalankan juga harus konsisten.

"Jadi, kalau kebijakan Pak Prabowo betul-betul bisa dijalankan, termasuk sinergi antar-kementerian, saya pikir koperasi akan berjalan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya implementasi Pasal 33 UUD 1945 merupakan bentuk ikhtiar bersama untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, menjelaskan Ekonomi Pancasila menempatkan negara, dunia usaha, koperasi, dan rakyat bersama-sama mewujudkan kemakmuran dengan memastikan yang kuat membantu yang lemah dan yang besar mengangkat yang kecil.

Di sisi lain, Menkeu menegaskan bahwa arahan Presiden mengenai birokrasi yang bersih, cepat, tertib, dan melayani menjadi panggilan bagi Kementerian Keuangan untuk terus memperkuat reformasi.

Selain itu juga untuk memperbaiki tata kelola, menyederhanakan proses, menjaga integritas, serta memastikan kebijakan negara benar-benar bekerja untuk rakyat.

Bendahara negara juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Setiap pegawai Kementerian Keuangan, kata dia, adalah penjaga wajah negara.

Pegawai Kementerian Keuangan harus melayani dengan baik untuk menunjukkan bahwa negara hadir dengan bermartabat.

Dia pun menggarisbawahi kepercayaan publik merupakan kehormatan yang harus dijaga oleh seluruh insan Kementerian Keuangan.

“Ketika kita menolak penyimpangan, negara hadir dengan integritas. Ketika kita mengawal APBN dengan cermat, negara hadir dengan tanggung jawab,” ujar Purbaya.

Dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Menkeu mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan, termasuk dalam mengelola keuangan negara.

Bagi Kementerian Keuangan, ujar Menkeu, Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan fiskal, pelayanan, pengawasan, dan setiap rupiah uang negara yang dikelola.

Ia pun menyerukan tiga komitmen utama yang harus terus dijaga oleh seluruh pegawai, yakni menjaga integritas, memperkuat pelayanan, dan merawat persatuan.

“Jaga integritas, perkuat pelayanan, dan rawat persatuan. Hilangkan ego sektoral. Perkuat gotong royong. Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis merupakan implementasi langsung dari amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari .

Qodari menyebut kebijakan tersebut merupakan langkah komprehensif pemerintah untuk menjaga kekayaan alam Indonesia sekaligus memastikan pemanfaatannya bagi kemakmuran rakyat, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

"Presiden menjaga sumber daya alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia sangat komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir," kata Qodari dalam keterangannya, dikutip Kamis (21/5/2026).

Di sektor hulu, pemerintah telah menjalankan penertiban dan penegakan hukum, termasuk melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang disebut telah mengambil alih kembali hampir 6 juta hektare lahan kebun sawit. Selain itu, nilai penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Agung telah mencapai sekitar Rp45 triliun.

Sementara di sektor hilir, pemerintah kini memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy. "Jadi, jualannya pun dijagain oleh Bapak Presiden," ucap Qodari.

Langkah itu diambil setelah Presiden menemukan adanya praktik misinvoicing, under-invoicing, under-accounting, transfer pricing, dan praktik lainnya yang dinilai merugikan bangsa Indonesia.

Menurut Qodari, seluruh kebijakan tersebut merupakan turunan langsung dari Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945. "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai tujuan kita berbangsa dan bernegara, yang pada hari ini sangat relevan adalah pertama melindungi segenap bangsa Indonesia karena ini adalah sumber daya alam Indonesia. Yang kedua untuk memajukan kesejahteraan umum, di mana kekayaan sumber daya alam harus dimaksimalkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia," ujar Qodari.

Qodari juga menegaskan Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar utama pengelolaan kekayaan alam nasional oleh negara.

"Adapun Pasal 33 yang langsung terkait adalah Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan seterusnya," ujar Qodari.

Presiden Prabowo Subianto mengetahui keterlibatan oknum pejabat pemerintah, termasuk TNI dan Polri yang melindungi bisnis ilegal hingga leluasa beroperasi dalam waktu lama.

Prabowo menyinggung hal tersebut dengan mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12).

"Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama, saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi," ujar Prabowo.

Awalnya, Prabowo menyinggung aksi nakal perusahaan yang merugikan Indonesia karena melakukan bisnis ilegal yang melanggar peraturan.

"Sebagai contoh terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, juga illegal mining, tambang-tambang ilegal terlalu banyak, terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI, Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia," singgungnya.

Dengan begitu, ia berharap Panglima TNI dan Kapolri menindak aparat yang melindungi bisnis ilegal dan kegiatan penyelundupan lainnya.

"Pelanggaran hukum ini harus kita hadapi dengan serius. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini," tegas Prabowo.

Dalam kesempatan sama, Prabowo juga menekankan dunia usaha tidak bisa mengatur negara meski pemerintah memang membutuhkan pengusaha untuk menggerakkan ekonomi.

"Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara," ujarnya.

Prabowo menilai perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, tetapi tetap berpedoman kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur sumber daya alam seperti bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Lalu, cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga dikuasai negara.

Karenanya, ia menekankan seluruh peraturan yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 harus direvisi.

"Jadi sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 33 ini, kita harus berani kita tinggalkan dan kita ubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945 Pasal 33," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya nasional benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

Dia meminta seluruh elemen bangsa, termasuk pejabat negara dan pengelola BUMN, untuk bahu-membahu mewujudkan kemakmuran bersama.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Kita ingin Indonesia incorporated, kita ingin semua, tetapi kita mohon dengan sangat bahwa semua warga negara Indonesia, semua bangsa Indonesia dari semua tingkatan bahu membahu mari kita meraih kemakmuran bersama. Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia. Rakyat masih banyak yang susah,” kata Prabowo.

Presiden secara khusus mengingatkan para pejabat pemerintah, terutama pimpinan BUMN dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), agar benar-benar menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga uang rakyat.

“Pejabat-pejabat pemerintah terutama BUMN, saya ingatkan benar-benar, dirut-dirut Himbara, kalau saudara tidak sadar bahwa saudara memang harus menjaga uang rakyat, untuk kepentingan rakyat, saudara lalai,” tegasnya.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah tegas dalam penertiban pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Hingga saat ini, pemerintah telah menguasai kembali sekitar 4 juta hektare lahan yang sebelumnya bermasalah secara perizinan.

“Pemerintah sudah 4 juta hektare sudah kita kuasai kembali, sudah kita cabut,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menyatakan sepanjang tahun ini tidak ada satu pun izin baru maupun perpanjangan izin yang dikeluarkan di sektor kehutanan, pertanahan, dan energi. Kebijakan tersebut mencakup izin HTI, HPH, maupun izin usaha pertambangan (IUP).

“Tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR dan Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satupun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang… dan juga Menteri ESDM tidak ada satu pun IUP atau sebagainya yang dikeluarkan,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, langkah tersebut diambil karena pemerintah tengah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh konsesi agar selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh ragu mencabut atau meninjau ulang izin yang tidak menguntungkan rakyat.

“Kita akan review, karena kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan Pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat kita tidak boleh ragu-ragu,” ujarnya.

Prabowo menekankan bahwa penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam harus benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dia juga memperingatkan pemegang konsesi yang menyalahgunakan izin dan membawa keuntungan ke luar negeri tanpa memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

“Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, mengambil keuntungan tetapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk tidak menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia menilai pemerintah akan lalai dan tidak pantas menjalankan pemerintahan apabila membiarkan praktik tersebut terus terjadi.

Menutup Sidang Kabinet Paripurna tahun ini, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan kepala lembaga atas profesionalisme yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Saya tutup sidang kabinet paripurna tahun ini, dengan mengucapkan sekali lagi kepada menteri, semua kepala badan, saya lihat cukup profesional saudara-saudara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan untuk mendukung penanganan bencana dan berbagai program prioritas pemerintah.

Kesiapan anggaran tersebut, menurut Prabowo, merupakan hasil dari kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sejak awal pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada,” ucapnya dalam forum itu.

Presiden Ke-8 Ri itu mengatakan, pemerintah berhasil menghemat ratusan triliun rupiah melalui kebijakan efisiensi, sekaligus menekan potensi kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurutnya, kebijakan tersebut sempat menuai kritik dan penolakan, meski efisiensi justru menjadi amanat konstitusi.

“Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” tuturnya.

Prabowo menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan.

Presiden menegaskan, dengan kondisi keuangan negara yang lebih sehat, pemerintah siap bekerja lebih keras dan memastikan seluruh program berjalan efektif demi kepentingan rakyat.

Dengan efisiensi tersebut, Presiden menyebut pemerintah kini memiliki ruang fiskal yang cukup kuat, termasuk pada penghujung tahun anggaran, untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak, salah satunya penanganan bencana di sejumlah daerah.

“Ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap. Terima kasih. Kita sudah siapkan,” pungkas Prabowo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia resmi menerima penghargaan Tokoh Penggerak Transisi Energi pada detikcom Awards 2025 sebagai bentuk apresiasi atas peran Bahlil dalam mendorong percepatan transisi energi sejak menjabat sebagai Menteri ESDM pada 2024.

Bahlil menyampaikan, penghargaan detikcom Awards 2025 ini merupakan hasil kolaborasi seluruh jajaran Kementerian ESDM.

"Saya ucapkan terima kasih kepada detik atas penghargaan ini. Sebenarnya yang berhak menerima ini adalah teman-teman dari Kementerian ESDM. Saya hanya mewakili saja. Saya ingin menyampaikan bahwa ini sekaligus motivasi dalam rangka implementasi pasal 33," ujar Bahlil.

Melalui penghargaan ini, Bahlil dinilai berperan penting dalam mendorong transformasi energi melalui kebijakan green energy, penguatan investasi Energi Baru Terbarukan (EBT), serta percepatan hilirisasi tambang.

Sebelumnya, Bahlil pun mendampingi Presiden Prabowo dalam peresmian 55 proyek EBT di 15 provinsi. Sebanyak 50 proyek siap beroperasi secara komersial, terdiri dari tiga PLTP berkapasitas 91,9 MW dan PLTS 27,8 MW. Sementara itu, lima PLTP lain masih dalam tahap pembangunan dengan kapasitas total 260 MW.

Untuk perluasan akses energi masyarakat, Bahlil menggagas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa tanpa listrik hingga kapasitas 100 GW. Program ini disertai inisiatif Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu.

Program BPBL menargetkan elektrifikasi 5.758 desa yang belum terjangkau jaringan PLN, mencakup pembangunan infrastruktur dan penyambungan listrik bagi sekitar 1,2 juta rumah tangga. Agenda tersebut berjalan sejalan dengan RUPTL PLN 2025-2034.

Kemudian, Bahlil juga mempercepat pemanfaatan EBT berbasis nabati melalui pengembangan biodiesel. Dalam hal ini, pemerintah akan meningkatkan komposisi biodiesel dari B40 menjadi B50 pada 2026. Sementara hingga September 2025, realisasi B40 mencapai 10,57 juta kiloliter, dengan nilai tambah CPO Rp14,7 triliun, penghematan devisa Rp93,43 triliun, penyerapan 1,3 juta tenaga kerja, dan penurunan emisi karbon hingga 28 juta ton.

Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting, menjelaskan bahwa penghargaan detikcom Awards diberikan kepada individu, lembaga, dan merek yang dinilai berkontribusi terhadap kemajuan bangsa sepanjang 2025.

"Malam ini, para penerima penghargaan telah menunjukkan satu hal, bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan hati dapat menjadi cahaya bagi banyak orang," pungkas Alfito.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah tengah menata ulang arah pembangunan ekonomi agar lebih berkeadilan dan berlandaskan amanat konstitusi.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Seminar Nasional “Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan” yang digelar INDEF pada Kamis (20/11).

Cak Imin menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah mandat konstitusional dan inti dari janji negara kepada seluruh warga. Ia merujuk langsung pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi pemikiran ekonomi nasional.

“Pertumbuhan harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu inti dari ekonomi konstitusi sebagaimana para pendiri bangsa merumuskannya,” ujarnya.

Ketum PKB itu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan pentingnya implementasi serius UUD Pasal 33 dan 34, bukan hanya sekadar menjadi rujukan umum.

Dia menceritakan bahwa dalam rapat kabinet, Presiden bahkan berkata bahwa semua menteri boleh “off” karena yang ditekankan hanyalah Pasal 33 UUD 1945.

“Saking seringnya, beliau [Prabowo] menyampaikan agar Pasal 33 betul-betul mengimplementasikan dalam sistem ekonomi nasional,” kata Cak Imin. Selain itu, beliau berkelakar saking seringnya pembahasan Pasal 33 di rapat koordinasi bersama Presiden.

“Bahkan ketika suatu hari ada rapat koordinasi, Pak Presiden menyampaikan semua menteri boleh off, karena yang saya omongkan lagi-lagi pasal 33, kalian nanti ‘eneg’ (bosan) katanya,” ucap Gus Imin yang disambut tertawa para hadirin.

Berbagai Jurus Pemerintah untuk Pemberdayaan Masyarakat

Dalam tiga bulan pertama, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bersama pemerintah telah menyusun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang menjadi basis intervensi kebijakan dan distribusi program, yang sebutnya sebagai “Game Changer”. DTSN diwajibkan menjadi satu-satunya basis data bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Sebagai game changer mengurai kemacetan struktural pemerataan pembangunan. Data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN berhasil kita susun sebagai data tunggal yang menjadikan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak boleh menggunakan data masing-masing yang berbeda selama puluhan tahun ini. DTSN memastikan negara bisa melihat dengan jelas kondisi ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Setelah membahas DTSN, Cak Imin menekankan bahwa UMKM dan ekonomi kreatif adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengembangkan Program Pasar 1001 Malam, yang memanfaatkan aset tidur milik pemerintah dan BUMN sebagai ruang untuk menaikkan kelas para pelaku UMKM.

“Pasar 1001 Malam ini menjadi salah satu pembuka saja untuk mendorong cara fikir baru pemerintahan agar meletakkan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi terdepan di dalam setiap kebijakannya, sehingga bisa melahirkan produk-produk yang berkualitas dan berstandar global,” tuturnya.

Program “Pasar 1001 Malam” ini mencakup pelatihan pemasaran, akses permodalan, bahan baku berkualitas, hingga akses ke pasar internasional. Hal-hal tersebut akan menjadi pola fikir pemerintah agar menaikkan kelas UMKM Indonesia.

Cak Imin turut menjelaskan Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi dengan 70 juta penduduk usia 15–34 tahun. Namun, masih terdapat 1,6 juta lulusan SMK yang menganggur dan tidak kuliah. Dia turut menyebutkan bahwa akar masalah terletak pada sistem vokasi yang tidak sepenuhnya membuka potensi generasi muda terhubung dengan kebutuhan pasar.

“Akar masalahnya adalah sistem pendidikan vokasi kita yang belum sepenuhnya membukakan potensi-potensi generasi muda tidak terhubung dan tidak menjadi link and match yang memadai bagi kebutuhan dunia industri dan kualitas kebutuhan standar global,” jelasnya.

Pemerintah kemudian merespons dengan reformasi vokasi nasional serta program SMK Go Global untuk membentuk talenta siap bersaing di pasar global, yang membuat ekosistem baru dari hulu ke hilir sistem pendidikan yang kelak menghasilkan talenta global.

Selain para murid, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, dan insentif khusus bagi industri agar transformasi ekonomi tidak justru meminggirkan pekerja dan meruntuhkan industri secara pelan-pelan.

Dia juga menegaskan bahwa arah kebijakan sosial pemerintah akan difokuskan pada kelompok yang benar-benar tidak mampu, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang tidak dapat bertahan tanpa dukungan negara.

"Sementara masyarakat yang masih produktif akan diarahkan pada akses kerja, pelatihan cepat, peluang usaha, dan peningkatan keterampilan," ucapnya.

Menurutnya, pelatihan cepat yang dibiayai APBN justru akan mengurangi beban bansos dalam jangka panjang karena peserta langsung terserap ke lapangan kerja. Di saat yang sama, pemerintah memastikan pekerja informal ikut terlindungi melalui perluasan sistem jaminan sosial.

Bansos yang terarah akan membawa Indonesia menjadi “enabling state” yakni negara yang membuat rakyatnya mampu berdiri kokoh dan mandiri, bukan negara yang sekadar memberi bantuan.

"Pesan Presiden Prabowo jelas, seluruh jajaran pemerintahan harus menyesuaikan arah menuju ekonomi konstitusi dan pemerataan," ujarnya.

(Stefanus Bintang Agni)