Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat penanganan kejahatan digital bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan menyatukan sistem pelaporan.

Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Komdigi dan Polri guna memangkas alur koordinasi serta mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pihaknya mencatat kenaikan penipuan digital yang cukup tinggi.

“Kami juga menerima banyak keluhan mengenai pemerasan berbasis seksual (sextortion) hingga judi online, yang masih menjadi PR. Mudah-mudahan dengan MoU ini, kami bisa menekan kasus-kasus tersebut dalam satu tahun ke depan,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta, pada Senin (13/04/2026).

Meutya menekankan perubahan utama terletak pada alur kerja. Proses yang sebelumnya membutuhkan surat-menyurat antar-lembaga akan disederhanakan menjadi sistem yang lebih terintegrasi, sehingga respons terhadap laporan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, kedua lembaga juga akan menyederhanakan layanan pengaduan.

Saat ini, masyarakat mengenal beberapa kanal aduan, di antaranya melalui nomor telepon 110 dan 112. Ke depan, sistem command center akan diintegrasikan agar laporan dapat masuk melalui satu pintu dan segera ditindaklanjuti.

“Kami ingin 110 dan 112 digabungkan karena pada prinsipnya command center harus lebih efisien dan masyarakat yang ingin melakukan pelaporan bisa diterima lebih cepat,” kata Meutya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesepakatan ini membuka ruang bagi penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi di lapangan. Dia menambahkan maraknya penipuan online, judi online, dan berbagai bentuk scam perlu direspons dengan langkah yang lebih optimal.

“Kami ingin mencegah munculnya korban baru dan memastikan setiap laporan bisa ditindak lebih cepat,” katanya.

Dia menjelaskan kerja sama ini juga mencakup edukasi publik, pengamanan Pusat Data Nasional (PDN), serta penyusunan mekanisme bersama dalam penanganan tindak pidana di ruang siber agar dapat berjalan tanpa hambatan teknis. Kesepakatan ini diarahkan untuk memangkas waktu penanganan, menyatukan alur kerja, dan memastikan setiap laporan kejahatan digital dapat direspons lebih cepat sehingga risiko korban dapat ditekan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyediakan layanan call center SAPA 129 sebagai sarana pengaduan bagi masyarakat yang mengalami atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat segera melaporkan kasus kekerasan untuk mendapatkan perlindungan serta penanganan yang tepat bagi korban.

Senior Advisor United Nations Population Fund (UNFPA), Verania Andria, mengatakan layanan call center menjadi salah satu akses penting bagi korban untuk mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan.

Menurutnya, korban atau masyarakat tidak perlu ragu untuk melapor karena layanan ini disediakan untuk memberikan respons cepat serta membantu korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

“Jika mengalami kekerasan atau mengetahui ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, masyarakat dapat menghubungi 129 sebagai call center pengaduan,” ujarnya dalam diskusi Forum Perempuan, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026).

Verania menjelaskan kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data menunjukkan satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Kekerasan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Bentuknya tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan mental, simbolik, hingga kekerasan seksual.

Namun dalam banyak kasus, korban sering kali tidak berani melapor karena merasa takut atau malu. Ada juga korban yang tidak mengetahui tempat untuk mengadukan kejadian yang dialaminya.

Karena itu layanan seperti SAPA 129 menjadi penting sebagai pintu awal bagi korban untuk mencari bantuan. Melalui layanan ini, korban dapat melaporkan kejadian kekerasan dan mendapatkan arahan penanganan yang sesuai.

Verania juga mengajak masyarakat untuk membantu menyebarkan informasi mengenai layanan pengaduan tersebut. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan call center ini, semakin besar peluang korban mendapatkan perlindungan.

Selain itu, UNFPA bersama KemenPPPA serta berbagai mitra lainnya juga mengembangkan program Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan (PIHAK).

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, program ini juga memastikan korban memiliki akses yang lebih mudah untuk melaporkan kasus yang dialami.

Verania menegaskan perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran keluarga, masyarakat, dan berbagai organisasi juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan.

“Perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah tanggung jawab kita bersama, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga berbagai organisasi,” katanya.

Senior Advisor UNFPA menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengalami atau mengetahui kasus kekerasan. Dengan melaporkan melalui SAPA 129, korban dapat segera mendapatkan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan.

Sebagian dari pengaduan itu merupakan konsultasi dan pengaduan terkait adanya penipuan dan kejahatan di bidang keuangan

Cirebon (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat, melayani sebanyak 1.976 konsultasi dan pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2025, yang mayoritas terkait dengan layanan di bidang keuangan.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib dalam keterangannya di Cirebon, Minggu, mengatakan dari total layanan tersebut, sebanyak 343 konsultasi dan pengaduan berkaitan langsung dengan dugaan penipuan dan kejahatan keuangan.

“Sebagian dari pengaduan itu merupakan konsultasi dan pengaduan terkait adanya penipuan dan kejahatan di bidang keuangan,” katanya.

Ia memastikan pada 2026, kegiatan edukasi terkait industri jasa keuangan terus digencarkan hingga menyasar ke seluruh segmen masyarakat di Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).

Menurut dia, momentum liburan dan pergantian tahun baru kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan berbagai modus penipuan.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan instan.

“OJK Cirebon mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi, termasuk data perbankan serta transaksi keuangan digital,” ujarnya.

Ia mengatakan masyarakat diminta tidak membagikan nomor rekening, PIN, kode OTP, kata sandi, maupun informasi sensitif lainnya kepada pihak lain dengan alasan apa pun.

Agus menyampaikan OJK Cirebon mencermati berbagai modus penipuan yang marak terjadi, seperti investasi bodong dan money game dengan iming-iming keuntungan tidak wajar.

Modus lain yang ditemukan, kata dia, berupa tantangan berhadiah dan program reward fiktif, social engineering yang menyamar sebagai petugas lembaga resmi, serta penipuan belanja daring dan toko fiktif.

Selain itu, ia menuturkan terdapat penipuan hadiah dan undian palsu, penawaran kerja palsu yang meminta biaya pendaftaran, hingga penggunaan QRIS palsu di tempat umum.

“Kami pun mengingatkan adanya love scam melalui media sosial dan aplikasi perpesanan, serta phising melalui tautan, email, atau pesan singkat yang menyerupai institusi resmi,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya penerapan prinsip 2L, yakni legal dan logis, sebelum menerima tawaran investasi atau melakukan transaksi keuangan.

Masyarakat, lanjut dia, diminta memastikan produk dan pelaku usaha keuangan terdaftar dan diawasi OJK, serta tawaran keuntungan bersifat masuk akal serta tidak menjanjikan hasil pasti dalam waktu singkat.

“Kami mengajak masyarakat, segera melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan atau kejahatan keuangan melalui kanal resmi OJK,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan kanal pengaduan bagi pengusaha yang mengalami hambatan usaha. Kanal ini merupakan pengembangan dari Satuan Tugas Percepatan dan Program Strategis Pemerintah (P2SP).

“Pemerintah melalui Satgas P2SP telah membangun kanal debottlenecking atau yang akan menampung menindaklanjuti serta menyelesaikan kendala hambatan dari pelaku usaha yang bisa merespons secara cepat, terkoordinasi dan akuntabel,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa (16/12).

Dia menjelaskan, kanal ini bisa diakses selama 24 jam oleh para pelaku usaha. Jika ingin mengadukan berbagai kendala, pengusaha dapat mengaksesnya melalui lapor.satgas2sp.go.id.

Menurut dia, segala aduan akan langsung ditindaklanjuti oleh Satgas di tingkat kementerian dan lembaga teknis di dalam forum rutin yang akan digelar setiap pekan.

Dengan sistem berbasis website yang terhubung melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) itu, menurut dia, pelaku usaha pun dapat memantau progres pengaduan secara real time melalui portal yang telah disiapkan.

Adapun Satgas P2SP terdiri dari tiga kelompok kerja atau pokja. Pokja I untuk mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah.

Pokja II bertugas untuk mempercepat implementaspi program serta penyelesaian berbagai kendala atau debottlenecking. Sedangkan pokja III berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaknsaan program sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum. Kanal yang disediakan menjadi pengembangan dari pelaksanaan tugas pokja II.

Airlangga menilai, hal ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap komitmen pemerintah.

Kepercayaan Dunia Usaha dan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan adanya kanal ini, setiap laporan pengaduan akan ditangani melalui mekanisme yang terintegrasi, mulai dari verifikasi, analisa, hingga tindak lanjut lintas kementerian dan lembaga.

“Kami ingin memastikan setiap pelaku usaha memiliki saluran resmi untuk menyampaikan kendala, sekaligus mendapatkan solusi cepat dari pemerintah,” kata Airlangga.

Airlangga berharap kepercayaan dunia usaha dan investor semakin meningkat. Dengan begitu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Mulai minggu depan, kami akan buka pengaduan khusus untuk para pelaku bisnis yang mulai mengalami gangguan bisnis di seluruh Indonesia. Mereka mulai bisa mengadu minggu depan, minggu depannya lagi akan kami mulai sidangkan satu per satu,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan membuka pusat layanan pengaduan untuk pelaku usaha yang mengalami kendala pada pekan depan.

Inisiatif itu bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih ramah investasi sehingga dapat menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.

“Mulai minggu depan, kami akan buka pengaduan khusus untuk para pelaku bisnis yang mulai mengalami gangguan bisnis di seluruh Indonesia. Mereka mulai bisa mengadu minggu depan, minggu depannya lagi akan kami mulai sidangkan satu per satu,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Purbaya melanjutkan, sistem birokrasi dalam iklim usaha memang memperlihatkan proses yang lancar. Namun, berdasarkan laporan yang ia terima, masih banyak kendala di lapangan yang menghambat masuknya arus investasi ke dalam negeri.

Maka dari itu, pusat layanan pengaduan bisnis nantinya diharapkan dapat mengatasi persoalan krusial yang dialami oleh para pelaku bisnis.

“Nanti juga ada Pokja III, kalau ada peraturannya. Kalau di Pokja II yang dibuat bottlenecking tadi, ada masalah peraturan yang ditemukan, nanti peraturannya dilempar ke Pokja III. Pokja III akan memperbaiki peraturannya dan kami lihat terus dari Pokja II implementasi perbaikannya,” jelas Purbaya.

Selain itu, kinerja fiskal dan daya beli masyarakat juga perlu dijaga agar tetap bisa mempertahankan optimisme investor kepada perekonomian Indonesia.

“Saya pikir setiap Senin atau Selasa saya akan sidang, kami mungkin (menangani) 7-8 kasus setiap hari, nanti kami bereskan,” tambahnya.

Bendahara negara optimistis strategi itu dapat mengatasi masalah dengan efisien, dengan catatan pemantauannya dilakukan secara optimal.

Dia membidik hasil dari upaya perbaikan iklim usaha dapat terlihat dalam setahun ke depan.

“Dalam keadaan seperti itu, baru kita bisa melihat atau mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” tutur dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Layanan pengaduan Lapor Pak Purbaya telah resmi dibuka sejak minggu lalu, 15 Oktober 2025. Layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan layanan perpajakan dan bea cukai dibuka via WhatsApp dengan nomor 082240406600.

Setelah beroperasi selama seminggu lebih, layanan ternyata kebanjiran laporan mengenai layanan pajak dan bea cukai. Tercatat, sebanyak 28.390 aduan sudah terverifikasi. Dari jumlah tersebut, ternyata ada pula masukan dan pertanyaan serta lainnya.

"Sebanyak 28.390 sudah diverifikasi. 14.025 aduan, 722 masukan, 353 pertanyaan dan 432 lain-lain," kata Purbaya kepada pewarta dalam media briefing, Jumat (24/10/2025).

Dalam kesempatan ini, Purbaya menuturkan bahwa masyarakat yang menjadi pelapor akan dimintai konfirmasi oleh pihaknya. Adapun, dia menyebutkan nomor kontak yang melakukan konfirmasi ke pelapor harus clear.

"Nomor kontak yang akan melakukan konfirmasi ke pelapor harus clear 08159966662. Kita akan melakukan konfirmasi pakai nomor ini," tegas Purbaya.

Selain nomor ini, pelapor diminta harus berhati-hati. Purbaya pun menambahkan pihaknya hanya akan menggunakan nomor tunggal ini.

"Jadi selain nomor ini jangan diangkat jadi kalau melakukan laporan ke saya dan kami hanya melakukan konfirmasi dengan nomor tunggal ini," ujarnya.

Lapor Pak Purbaya adalah kanal khusus bagi masyarakat untuk pengaduan bagi masyarakat terkait dengan layanan perpajakan dan bea cukai.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengaktifkan layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan layanan perpajakan dan bea cukai. Layanan pengaduan via WhatsApp ini dinamakan Lapor Pak Purbaya.

Setelah dua hari aktif, Purbaya telah menerima berbagai laporan. Laporan ini dibacakan langsung oleh Purbaya.

Salah satunya ada whistleblower yang melaporkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sering nongkrong di gerai coffee shop, Starbucks. Tidak disebutkan lokasinya Starbucks tersebut dan identitas pegawai tersebut. Namun, pengadu mengatakan pegawai Bea Cukai ini kerap nongkrong sambil mengenakan seragam tiap harinya.

Pegawai ini juga kerap membicarakan usahanya, terkait dengan pengiriman mobil.

"Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks buka laptop tiap hari yang dibicarakan bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana jualnya mohon ditindak. Saya wiraswasta risih lihatnya ngomong berisik tiap hari pakai baju Bea Cukai," kata Purbaya kepada jurnalis di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (17/10/2025).

Purbaya pun langsung merespons laporan ini. Dia geram dan mengatakan akan menindak pegawai Bea Cukai ini.

"Ini akan kami tindak ya," kata Purbaya menjawab aduan ini.

Dia memperingkatkan agar pegawai Kementerian Keuangan tidak nongkrong di Starbucks. Jika ada pegawai jajarannya yang masih melakukan hal ini, Purbaya tidak segan memecat mereka.

"Bilang ke mereka nongkrong jangan di Starbucks..mereka masih gak peduli dianggapnya saya main main bilang hari Senin kalau ada yang begini lagi akan saya pecat, saya persulit. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengaktifkan layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan layanan perpajakan dan bea cukai. Layanan pengaduan via WhatsApp ini dinamakan Lapor Pak Purbaya.

Setelah dua hari aktif, Purbaya telah menerima berbagai laporan. Laporan ini dibacakan langsung oleh Purbaya.

Salah satunya ada whistleblower yang melaporkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sering nongkrong di gerai coffee shop, Starbucks. Tidak disebutkan lokasinya Starbucks tersebut dan identitas pegawai tersebut. Namun, pengadu mengatakan pegawai Bea Cukai ini kerap nongkrong sambil mengenakan seragam tiap harinya.

Pegawai ini juga kerap membicarakan usahanya, terkait dengan pengiriman mobil.

"Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks buka laptop tiap hari yang dibicarakan bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana jualnya mohon ditindak. Saya wiraswasta risih lihatnya ngomong berisik tiap hari pakai baju Bea Cukai," kata Purbaya kepada jurnalis di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (17/10/2025).

Purbaya pun langsung merespons laporan ini. Dia geram dan mengatakan akan menindak pegawai Bea Cukai ini.

"Ini akan kami tindak ya," kata Purbaya menjawab aduan ini.

Dia memperingkatkan agar pegawai Kementerian Keuangan tidak nongkrong di Starbucks. Jika ada pegawai jajarannya yang masih melakukan hal ini, Purbaya tidak segan memecat mereka.

"Bilang ke mereka nongkrong jangan di Starbucks..mereka masih gak peduli dianggapnya saya main main bilang hari Senin kalau ada yang begini lagi akan saya pecat, saya persulit. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merealisasikan janjinya untuk membuka layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan layanan perpajakan dan bea cukai.

Layanan pengaduan via WhatsApp ini dinamakan Lapor Pak Purbaya. Menurut Purbaya, masyarakat dapat melaporkan ke nomor WhatsApp 082240406600.

"Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak dan bea cukai," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu (15/10/2025).

Purbaya mengatakan sudah ada administrator yang standby untuk menerima pengaduan tersebut. Nantinya, tiap pengaduan akan dikumpulkan dan setiap beberapa hari akan disortir untuk ditindaklanjuti.

"Kita follow up, kita lihat apa sih masalahnya. Kalau petugasnya yang salah kita sikat petugasnya, kalau yang lapor yang salah kita hajar yang lapornya," tegas Purbaya.

Dia menegaskan layanan ini sudah dimulai hari ini, 15 Oktober 2025.

Pembentukan bilik pengaduan ini sudah direncanakan sejak seminggu dirinya dilantik. Tujuannya pembentukan ini adalah untuk mencegah tingkah laku pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengarah pada pemerasan.

Foto: Menkeu Purbaya buat Lapor Pak Purbaya buat laporan pajak, Rabu (15/10/2025). (Istimewa) Menkeu Purbaya buat Lapor Pak Purbaya buat laporan pajak, Rabu (15/10/2025). (Istimewa)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka layanan pengaduan bagi pengusaha-pengusaha terkait dengan biaya-biaya pelayanan pelabuhan. Hal ini ditegaskannya saat mengunjungi Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Purbaya mengatakan kanal layanan pengaduan ini terbuka langsung ke dirinya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengetahui langsung laporan pelayanan logistik di pelabuhan.

"Laporan itu susah Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi saya akan ini, buka channel langsung ke Menteri. Jadi mereka bisa ngadu ke situ," katanya.

Sementara itu, untuk pengaduan terkait dengan bea cukai dan pajak, ada dua nomor handphone yang bisa diakses melalui WhatsApp. Sayang, dia belum membeberkan nomor akses pengaduan langsung tersebut. Dia menuturkan nomor pengaduan langsung tersebut akan diluncurkan esok.

Adapun, layanan pengaduan ini adalah program yang telah dipaparkannya saat awal dilantik. Dia berjanji akan membuka bilik khusus pelaporan akan disediakan agar masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan terkait dugaan pemerasan maupun praktik menyimpang lainnya.