Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menilai kebijakan tarif tambahan Amerika Serikat (AS) berpotensi menekan kinerja ekspor mebel nasional, terutama dalam jangka pendek. Namun, besaran dampak yang ditanggung industri akan sangat bergantung pada posisi tarif Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur menyebut, dalam jangka pendek, penerapan tarif tambahan dapat membuat importir di AS lebih berhati-hati dalam melakukan kontrak pembelian baru. Sejumlah pembeli diperkirakan memilih menunda pemesanan hingga terdapat kepastian mengenai arah kebijakan perdagangan Washington.

“Sebagian importir kemungkinan akan menunda pembelian sambil menunggu kepastian kebijakan, sehingga dapat memengaruhi arus pesanan pada semester II/2026," tuturnya kepada Bisnis, kemarin.

Adapun dalam jangka menengah, dampak kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh struktur tarif yang dikenakan terhadap Indonesia dibandingkan negara pemasok lainnya. Apabila tarif diterapkan secara relatif merata kepada seluruh negara pemasok utama, daya saing mebel Indonesia masih dapat dipertahankan.

Sebaliknya, jika Indonesia dikenai tarif yang lebih tinggi dibandingkan negara pesaing, risiko pengalihan pesanan (trade diversion) akan meningkat.

“Industri mebel merupakan industri padat karya dengan siklus pemesanan yang relatif panjang. Oleh karena itu, kepastian kebijakan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan besaran tarif itu sendiri,” jelas Sobur.

Di sisi lain, dia mengungkapkan pasar AS masih menjadi tujuan utama ekspor mebel Indonesia dengan kontribusi sekitar 50% hingga 55% terhadap total ekspor nasional. Kondisi ini membuat industri masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasar tersebut.

Kendati demikian, pelaku usaha mulai mempercepat diversifikasi pasar ke kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Australia, hingga sejumlah negara di Afrika. Peluang juga dinilai terbuka dari meningkatnya permintaan sektor hospitality di negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), India, Jepang, Korea Selatan, dan kawasan Asia Tenggara.

Kendati begitu, Sobur menilai bahwa diversifikasi pasar bukan proses yang dapat dilakukan secara instan. “Dibutuhkan investasi promosi, penyesuaian desain, sertifikasi, hingga pembangunan jaringan distribusi yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menilai produk mebel Indonesia masih rentan terhadap kebijakan perdagangan, baik berupa tarif tambahan maupun hambatan non-tarif, karena beberapa faktor. Pertama, tingginya konsentrasi ekspor ke pasar tertentu membuat setiap perubahan kebijakan langsung berdampak terhadap pelaku usaha.

Kedua, mayoritas eksportir Indonesia masih berperan sebagai original equipment manufacturer (OEM), sehingga memiliki daya tawar yang relatif terbatas dalam rantai pasok global.

Selain itu, berbagai persyaratan non-tarif seperti standar keberlanjutan, ketelusuran bahan baku, kepatuhan lingkungan, hingga isu ketenagakerjaan terus meningkat dan memerlukan biaya kepatuhan yang lebih besar. Industri juga masih menghadapi tantangan berupa tingginya biaya logistik, pembiayaan, dan biaya domestik dibandingkan sejumlah negara pesaing.

Dari sisi daya saing, Sobur mengatakan Indonesia memiliki keunggulan pada ketersediaan bahan baku tropis, keterampilan craftsmanship, serta kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Namun, Vietnam masih unggul dari sisi skala produksi, efisiensi rantai pasok, dan integrasi industri pendukung.

Sementara itu, China memiliki kapasitas produksi dan infrastruktur logistik yang lebih kuat, sedangkan Malaysia dinilai lebih agresif dalam memfasilitasi perdagangan.

"Apabila struktur tarif yang diterapkan AS menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tersebut, maka daya saing harga Indonesia akan tertekan," ucap Sobur.

Oleh karena itu, dia menilai strategi industri tidak dapat lagi hanya mengandalkan harga. Pelaku usaha perlu memperkuat diferensiasi desain, kualitas produk, aspek keberlanjutan, serta ketepatan pengiriman.

Untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif, Himki mencatat pelaku industri telah mempercepat diversifikasi pasar ekspor, meningkatkan proporsi produk bernilai tambah tinggi, memperkuat efisiensi operasional, memperluas kontrak jangka menengah dengan buyer strategis, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan ketelusuran.

Kemudian, pasar domestik dan proyek hospitality juga mulai dikembangkan sebagai penyeimbang pasar ekspor. Himki turut mendorong promosi dagang yang lebih agresif melalui pameran internasional dan misi dagang ke pasar-pasar nontradisional.

Sobur menambahkan pemerintah perlu menjadikan industri mebel dan kerajinan sebagai salah satu sektor prioritas dalam diplomasi perdagangan dengan AS mengingat karakteristiknya sebagai industri padat karya, berbasis sumber daya domestik, serta penyumbang devisa.

Dia berharap pemerintah dapat memperkuat posisi negosiasi agar produk mebel Indonesia memperoleh perlakuan tarif yang setara dengan negara pesaing. Pemerintah juga didorong mempercepat insentif fiskal dan restitusi bagi eksportir, memperluas akses pembiayaan ekspor berbunga kompetitif, meningkatkan anggaran promosi dagang, menyederhanakan regulasi ekspor, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian.

"Pada prinsipnya, industri mebel Indonesia tidak meminta perlindungan berlebihan, tetapi membutuhkan level playing field yang adil agar dapat bersaing secara sehat di pasar global,” tuturnya.

Tarif tambahan menurut Sobur, seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat transformasi industri menuju produk yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperluas basis pasar ekspor Indonesia ke berbagai kawasan dunia.

Diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya menetapkan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya.

Tarif berbasis Pasal 301 Trade Act 1974 tersebut direncanakan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026. Adapun saat ini, ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif global 10% berdasarkan Pasal 122 Trade Act AS, yang berlaku sejak Februari 2026.

Masalahnya, Indonesia masih menghadapi satu investigasi lagi yakni mengenai kapasitas berlebih (excess capacity). Dengan begitu, tarif yang diberikan ke Indonesia berpotensi bertambah karena menjadi subyek investigasi pasal berlapis.

AS berpotensi menambahkan tarif lagi setelah 24 Juli 2026 apabila Indonesia ditemukan melanggar terkait dengan kapasitas berlebih. Pemerintah memprakirakan tarif berlapis dari dua investigasi AS ini bisa mencapai 18%.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengganjar tarif impor baru terhadap sejumlah produk Indonesia berpotensi menekan kinerja ekspor produk manufaktur nasional. Tidak hanya mengurangi daya saing produk di pasar AS, kebijakan tersebut juga berisiko memengaruhi utilisasi pabrik, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.

Kekhawatiran itu muncul seiring rencana penerapan tarif tambahan berbasis Pasal 301 Trade Act 1974 yang akan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) telah menetapkan forced labor tariff sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya.

Pemerintah memperkirakan tarif untuk produk Indonesia dapat meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih (excesscapacity) selesai dilakukan. Saat ini, ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif global 10% berdasarkan Pasal 122 Trade Act AS yang berlaku sejak Februari 2026.

Di tengah ancaman tersebut, pemerintah berupaya mengamankan sejumlah produk ekspor unggulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pekan lalu mengatakan pemerintah telah mengajukan permohonan pengecualian tarif kepada USTR untuk 18 produk asal Indonesia.

"[Yang diajukan pengecualian] CPO, karet, kopi dan banyak lagi," ujarnya.

Bagi Indonesia, pasar AS memiliki arti penting. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan AS merupakan pasar nonmigas terbesar kedua bagi Indonesia.

Nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada Januari–Juni 2025 mencapai US$14,79 miliar atau sekitar 11,52% dari total ekspor nonmigas nasional. Produk yang diekspor juga didominasi sektor manufaktur, seperti mesin dan peralatan listrik, alas kaki, pakaian, serta aksesori.

“Tambahan tarif 10%–18% dapat menekan margin, volume pesanan,dan ekspansi produksi,” ujar Rizal ketika dihubungi, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, hasil negosiasi Indonesia dengan AS akan menjadi faktor penentu. Sebab, daya saing ekspor tidak hanya ditentukan oleh besaran tarif, melainkan juga posisi tarif Indonesia dibandingkan negara pesaing.

Apabila tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih tinggi dibandingkan Vietnam, India, atau Meksiko, pembeli di AS berpotensi mengalihkan pesanan ke negara-negara tersebut yang memiliki rantai pasok lebih terintegrasi, biaya logistik lebih efisien, dan kepastian regulasi yang lebih baik.

Dalam skenario tersebut, sejumlah sektor diperkirakan akan menghadapi tekanan paling besar, mulai dari tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, produk karet, elektronik tertentu, perikanan, hingga produk turunan sawit.

“Sektor-sektor ini padat tenaga kerja dan sensitif terhadap selisih harga, sehingga tekanan tarif bisa langsung berdampak pada ekspor, utilisasi pabrik, investasi baru, hingga penyerapan tenaga kerja,” tuturnya.

Rizal menilai pemerintah perlu bergerak di dua jalur sekaligus. Selain memperkuat diplomasi perdagangan untuk memperoleh pengecualian tarif, Indonesia juga harus memperbaiki fondasi daya saing industri.

Menurutnya, penguatan sistem traceability atau ketelusuran serta kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan lingkungan menjadi makin penting di tengah meningkatnya penggunaan instrumen nontarif dalam kebijakan perdagangan AS.

"Masalahnya bukan hanya tarif, tetapi kepatuhan terhadap standar ESG, forced labor due diligence, traceability, dan persepsi risiko overcapacity yang kini makin sering dipakai AS sebagai instrumen proteksi dagang," katanya.

Di sisi lain, Rizal mendorong percepatan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah, India, dan Asia Timur guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS.

Menurutnya, dalam jangka menengah Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan negosiasi tarif.

“Tetapi harus memperbaiki produktivitas industri, biaya logistik, kualitas tenaga kerja, dan kedalaman rantai pasok domestik agar manufaktur tidak terus rentan terhadap perubahan kebijakan dagang negara mitra," pungkasnya.

Industri Mebel Waspadai Penundaan Pesanan

Kekhawatiran serupa dirasakan pelaku industri mebel yang selama ini sangat bergantung pada pasar AS. Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur mengatakan penerapan tarif tambahan berpotensi membuat importir AS menunda kontrak pembelian baru sambil menunggu kepastian arah kebijakan perdagangan Washington.

“Sebagian importir kemungkinan akan menunda pembelian sambil menunggu kepastian kebijakan, sehingga dapat memengaruhi arus pesanan pada semester II/2026," tuturnya kepada Bisnis.

Dalam jangka menengah, menurut Sobur, dampak kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada posisi tarif Indonesia dibandingkan negara pemasok lainnya. Jika tarif diterapkan relatif merata, daya saing mebel Indonesia masih dapat dipertahankan. Namun, jika Indonesia dikenai tarif lebih tinggi, risiko pengalihan pesanan akan meningkat.

“Industri mebel merupakan industri padat karya dengan siklus pemesanan yang relatif panjang. Oleh karena itu, kepastian kebijakan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan besaran tarif itu sendiri,” jelas Sobur.

Saat ini, pasar AS menyumbang sekitar 50%–55% dari total ekspor mebel Indonesia. Tingginya ketergantungan tersebut membuat industri rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan utama.

Meski demikian, pelaku usaha mulai mempercepat diversifikasi pasar ke Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Australia, hingga Afrika. Permintaan dari sektor hospitality di kawasan Gulf Cooperation Council (GCC), India, Jepang, Korea Selatan, dan Asia Tenggara juga dinilai membuka peluang baru.

Namun, Sobur mengingatkan diversifikasi pasar bukan proses yang bisa dilakukan dalam waktu singkat.

“Dibutuhkan investasi promosi, penyesuaian desain, sertifikasi, hingga pembangunan jaringan distribusi yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit,” tegasnya.

Menurut Sobur, kerentanan industri mebel tidak hanya berasal dari tarif, tetapi juga tingginya konsentrasi ekspor ke pasar tertentu, posisi eksportir Indonesia yang masih didominasi model original equipment manufacturer (OEM), serta meningkatnya tuntutan standar keberlanjutan dan ketertelusuran bahan baku.

"Apabila struktur tarif yang diterapkan AS menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tersebut, maka daya saing harga Indonesia akan tertekan," ucap Sobur.

Karena itu, strategi industri tidak lagi bisa hanya mengandalkan harga. Diferensiasi desain, kualitas produk, aspek keberlanjutan, dan ketepatan pengiriman dinilai menjadi faktor yang semakin menentukan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pelaku industri pada dasarnya tidak hanya menginginkan tarif yang rendah, tetapi juga lebih kompetitif dibandingkan negara pesaing.

"Kalau tarifnya sama, persaingan akan terbuka," ujarnya.

Menurut Billie, Indonesia sebelumnya masih memiliki keunggulan tarif sekitar 1% dibandingkan sejumlah negara pesaing ketika tarif resiprokal AS berada di level 19%. Keunggulan tersebut dinilai membantu menjaga arus pesanan dari pembeli internasional.

Dia menilai Indonesia memiliki peluang memperoleh tarif yang lebih kompetitif karena kedua negara telah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) sejak 19 Februari 2026.

"Kami tentu berharap kepada pemerintah yang sudah punya ART dapat melakukan lobby dan upaya untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah dari negara pesaing,” tutur Billie.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri furnitur nasional mulai mengakselerasi transformasi digital seiring meningkatnya kebutuhan pelaku usaha untuk menjalankan operasional bisnis yang lebih efisien, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan pasar.

Pertumbuhan pasar furnitur yang terus berlanjut mendorong perusahaan-perusahaan di sektor tersebut untuk mengadopsi teknologi sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing usaha.

Di tengah ekspansi bisnis dan tingginya permintaan konsumen, pelaku industri furnitur dihadapkan pada tantangan operasional yang semakin kompleks. Mulai dari pengelolaan bahan baku, penyusunan rencana produksi, pengendalian persediaan, hingga pemenuhan pesanan pelanggan yang memerlukan koordinasi lebih optimal.

Kendati demikian, masih banyak perusahaan yang mengandalkan pencatatan manual maupun sistem yang belum terintegrasi antarfungsi bisnis. Kondisi ini dinilai berisiko menurunkan efisiensi operasional serta memperlambat proses pengambilan keputusan.

Founder & Chief Executive Officer (CEO) Labamu, Emmanuel van de Geer, mengatakan visibilitas dan kontrol terhadap operasional kini menjadi faktor krusial bagi perusahaan yang ingin mengembangkan skala usahanya. Karena itu, pemanfaatan teknologi dinilai semakin penting untuk menopang pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

"Industri furnitur Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, baik di pasar domestik maupun ekspor. Sehingga kami melihat semakin banyak pelaku usaha yang mulai memanfaatkan teknologi untuk membantu mengelola bisnis mereka dengan lebih baik," ujar Emmanuel di Jakarta, dikutip Kamis (11/6/2026).

Guna menjawab kebutuhan tersebut, Labamu menggandeng Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI). Kerja sama tersebut diwujudkan melalui pengembangan Labamu ERP for Manufacturing yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional industri furnitur di Tanah Air.

Solusi tersebut berupa sistem perencanaan sumber daya manufaktur yang memungkinkan perusahaan mengelola berbagai aktivitas bisnis melalui satu platform yang terintegrasi. Implementasi sistem digital itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses operasional.

Melalui platform tersebut, pelaku usaha dapat mengatur perencanaan produksi, mengelola persediaan bahan baku, memantau stok barang, hingga memproses pesanan pelanggan secara lebih sistematis. Berbagai aktivitas operasional lainnya juga dapat dipantau dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Emmanuel menekankan bahwa kehadiran teknologi seharusnya mampu menyederhanakan proses bisnis, bukan justru menambah kerumitan dalam operasional perusahaan. Dengan sistem yang lebih tertata, perusahaan diharapkan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat.

"Kami percaya teknologi seharusnya membantu pelaku usaha menyederhanakan proses bisnis, bukan menambah kerumitan. Dengan operasional yang lebih tertata dan visibilitas yang lebih baik, pelaku usaha dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan fokus pada pengembangan bisnis," jelas Emmanuel.

Melalui kampanye #GrowthSimplified, Labamu menegaskan komitmennya dalam membantu usaha kecil dan menengah (UKM) mengurangi kompleksitas operasional bisnis. Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha yang lebih efisien, berkelanjutan, serta memiliki daya saing yang semakin kuat.

Bisnis.com, SURABAYA – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyebut produk-produk furnitur dan olahan kayu lainnya asal Tanah Air dinilai kurang kompetitif ketika diperdagangkan di pasar global. Sebabnya, penguasaan teknologi pada proses produksi oleh para pelaku usaha maupun pengrajin domestik masih tergolong rendah.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menjelaskan, produk-produk mebel RI sebenarnya memiliki keunggulan dari segi keunikan dan spesifikasi desain bila dikomparasi dengan produk dari negara lain di berbagai pameran dunia seperti di Milan, Cologne, Carolina Utara, hingga Shanghai. Namun, keunikan tersebut belum ditopang dengan proses produksi yang efisien.

"Kami menyadari di balik produk yang kami tampilkan masih ada pekerjaan rumah besar sekali. Kalau di-compare dengan negara lain seperti misalnya Vietnam, Malaysia, apalagi Cina, barang-barang yang kita produksi itu dianggap relatif mahal, bisa selisih 30% lebih mahal. Salah satunya indikatornya karena teknologi," ungkap Sobur di Surabaya, Jumat (5/6/2026).

Ia menyebut, keunikan produk seharusnya tidak membuat harga jual menjadi tidak kompetitif. Berkaca pada industri barang mewah (branded) yang memproduksi parfum misalnya, Sobur menjelaskan margin keuntungan yang besar didapatkan karena nilai merek dan keunikan, tetapi proses produksinya tetap wajib dijalankan secara efisien melalui modernisasi mesin.

"Jadi, barang itu unik, tidak berarti harus menjadi mahal. Pengertiannya begitu. Kalaupun menjadi mahal, keuntungannya yang besar, tetapi proses produksinya harus efisien," sebutnya.

Ia pun memaparkan bagaimana Cina mampu mendominasi pasar mebel global karena adopsi teknologi manufaktur yang berjalan masif. Salah satu kawasan di Cina, yaitu Nankang, mampu mencatatkan output ekspor furnitur yang sangat besar berkat ekosistem teknologi yang baik.

"Teknologi yang dibawa oleh Cina yang menjadi dasar pertumbuhan ekspornya mereka yang terbesar di dunia saat ini output-nya itu mencapai sekitar ¥200 triliun atau sekitar US$250 miliar, sangat besar. Itu sudah berkali-kali kali lipat dari ekspor nasional kita. Nah, di sinilah pentingnya teknologi ini," tegasnya.

Meski begitu, Sobur mengakui adanya tantangan dalam upaya modernisasi industri furnitur nasional karena kesenjangan teknologi. Industri mebel Tanah Air saat ini dinilai belum siap menyerap teknologi tingkat tinggi yang diterapkan di negara maju sehingga adopsi teknologi harus disesuaikan dengan kapasitas industri lokal saat ini.

Lebih lanjut, di kawasan Asia Tenggara saja, Sobur mengakui bahwa Indonesia yang memiliki populasi hampir 300 juta jiwa juga masih kalah tertinggal dari Vietnam dalam hal nilai ekspor furnitur.

"Kita mau mengumumkan ke dunia bahwa kita juga menjadi produsen terbesar, paling tidak di kawasan Asia Tenggara. Namun, saat ini pasar dikuasai Vietnam. Rahasianya apa? Teknologi dan inovasi yang sangat kuat. Tidak mungkin memproduksi kursi dalam skala besar hanya mengandalkan pahat manual," tuturnya.

Sebagai langkah nyata membangun ekosistem manufaktur yang efisien, HIMKI pun berupaya aktif dengan menghadirkan pameran mesin-mesin pengolahan kayu dan furnitur global di dalam negeri, seperti Indonesia Forestry and Woodworking Machinery Expo (Indowood Expo) 2026. Menurut Sobur, Surabaya dipilih sebagai hub utama karena memiliki kekuatan untuk memfasilitasi kebutuhan teknologi para pelaku usaha.

"Surabaya memiliki kontur yang bagus sekali, dekat dengan pelabuhan, dan ekosistemnya terbangun dengan baik. Kalau kita membangun industri manufaktur di level global atau Asia, maka memang akhirnya kita akan melihat Surabaya ini paling penting," jelasnya.

Mengingat industri domestik belum mampu memproduksi mesin furnitur secara mandiri, HIMKI menekankan pentingnya keterbukaan terhadap impor teknologi mesin demi mengejar ketertinggalan produktivitas dari negara-negara lain.

"Karena mesin ini belum bisa kita produksi, kita harus tahu diri. Membuat furniturnya saja masih susah, apalagi bikin mesin furnitur. Mau tidak mau, kita masih harus memilih [impor teknologi] untuk saat ini," pungkasnya.

Pasar furnitur global diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong percepatan adopsi inovasi dan teknologi modern untuk memperkuat daya saing industri kerajinan, serta furnitur di tengah persaingan pasar global.

Dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menegaskan bahwa inovasi dan transformasi teknologi menjadi faktor penting bagi industri furnitur dan kerajinan untuk mempertahankan daya saing di pasar internasional.

"Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang kreatif, serta industri furnitur dan kerajinan yang produknya telah hadir di berbagai negara. Namun, untuk dapat bersaing secara global, kita perlu memperkuat produktivitas dan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi, serta pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi," ujar dia.

Menurut Sobur, keberhasilan industri furnitur dan kerajinan Indonesia ke depan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan kreativitas, tetapi juga kemampuan pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi manufaktur modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Adapun pihaknya pada hari ini membuka pameran Indonesia Forestry and Woodworking Machinery Expo (Indowood Expo) 2026 di Surabaya.

Pameran yang berlangsung hingga 6 Juni 2026 itu menjadi wadah strategis bagi pelaku industri kehutanan, mesin pengolahan kayu, furnitur, dan kerajinan untuk memperluas jaringan bisnis, mendorong investasi, serta mempercepat pemanfaatan teknologi manufaktur modern guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Andi Rizaldi menyampaikan bahwa industri furnitur dan pengolahan kayu merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan industri manufaktur nasional dan ekspor Indonesia.

Menurutnya, peluang pasar furnitur global yang terus berkembang harus direspons dengan peningkatan produktivitas dan percepatan adopsi teknologi.

"Pasar furnitur global diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar ekspor. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, industri perlu terus meningkatkan produktivitas, kualitas produk, efisiensi proses produksi, serta mempercepat adopsi teknologi dan inovasi manufaktur," ujar Andi.

Pada kesempatan yang sama, HIMKI juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Labamu sebagai bentuk komitmen memperkuat kolaborasi dan pengembangan ekosistem industri furnitur dan kerajinan nasional.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas pelaku industri melalui sinergi lintas sektor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menilai penguatan nilai tukar dolar terhadap rupiah bisa menguntungkan pengusaha di Tanah Air.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengakui bahwa menguatnya mata uang asing, khususnya dolar AS, sesungguhnya mendatangkan keuntungan bagi para pelaku usaha furnitur ataupun mebel yang tersebar di seluruh tanah air. Namun begitu, ia menegaskan bahwa keuntungan tersebut hanya dirasakan sesaat saja. Sebabnya, berbagai komponen pendukung produksi tetap diperoleh dan dibayar menggunakan dolar AS.

“Iya, tapi untungnya sesaat ya karena kita terima dalam bentuk dolar. Kita mengatakan kayak semacam windfall ya, tapi 'kan juga nanti belanja mesin juga pakai dolar. Logistik juga ada dolarnya. Belanja bahan finishing juga ada dolarnya,” ungkap Sobur di sela-sela Indonesia Forestry and Woodworking Machinery (Indowood) Expo di Grand City, Surabaya, Kamis (4/6/2026).

Sobur tidak menampik bahwa para pengusaha di bidang pengolahan industri kayu tersebut memang merasakan “durian runtuh” imbas dari menguatnya dolar AS terhadap rupiah.

Ia memaparkan bahwa bahan dasar produksi atau kayu yang digunakan oleh para anggota HIMKI untuk memproduksi berbagai produk mayoritas didominasi oleh komoditas lokal, di mana banderolnya lebih terjangkau dan mudah untuk diperoleh oleh para perajin.

“Tentu saja karena kandungan lokal ya, seperti ‘kan kayu ya, kemudian rotan ‘kan berasal dari dalam negeri dan proporsi itu lumayan besar di industri gitu ya. Jadi bisa dibilang 70% itu kandungan lokal kita ya. Jadi kalau dolar naik ya banyak uang berarti memang member HIMKI sekarang, tapi itu sementara. Ya, sementara karena yang diperlukan itu kan dolar stabil supaya membuat rencana lama, rencana jangka panjangnya itu bagus,” bebernya.

Dengan kondisi dolar AS yang menguat, Sobur mengatakan 2.500 anggota HIMKI saat ini berapi-api untuk memproduksi banyak produk untuk diperdagangkan ke luar negeri.

Dengan perolehan yang melonjak karena menguatnya mata uang asing itu, ia menyebut sejumlah pelaku usaha bahkan berani untuk berinvestasi dengan mendatangkan mesin-mesin produksi berteknologi mutakhir.

“Iya, sekarang kita bersemangat dengan dolar seperti ini kalau terus 24 jam kerja gitu terus ya. Makanya mesin-mesin kita datangkan semua untuk menopang outcome-nya besar. Kalau tanpa teknologi kan nilainya volume yang keluarnya kecil. Bayangin tuh, dengan teknologi ini kalau kita bisa bikin 10, bisa jadi 20, bisa jadi 30. Berarti apa? Volumenya naik, permintaannya tumbuh, dolar yang masuknya juga gede. Dari target kita US$6 miliar kan berarti dua kali lipat dari sekarang di waktu mungkin 4-5 tahun lah ke depan,” paparnya.

Walau pendapatan dan omzet usaha meningkat, HIMKI menegaskan bahwa mereka juga berharap adanya langkah-langkah nyata dan terukur yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya untuk menstabilkan nilai tukar mata uang Garuda terhadap mata uang asing, terlebih dolar AS.

Menurutnya, faktor-faktor penghambat yang menyebabkan dunia usaha yang digawangi oleh pemodal lokal maupun asing, sudah sepatutnya dapat dibereskan oleh regulator lewat berbagai kebijakan yang akomodatif bagi dunia investasi.

“Kalau buat teman-teman HIMKI mungkin dolar makin tinggi makin untung juga dia kayaknya tuh, tapi kita berharap pemerintah memang bisa menstabilkan ya dengan memastikan regulasi atau hambatan-hambatan di dalam dunia usaha itu menjadi hilang. Supaya ada kepercayaan publik yang kuat, termasuk dunia internasional, melihat Indonesia ini adalah peluang untuk membangun pertumbuhan. Jangan sampai outflow keluar mereka karena ribetnya aturan misalnya, ketidakpercayaan ya pergilah dibawalah duitnya. Akhirnya apa? Kebutuhan terhadap dolar meningkat karena dibawa keluar, jadi rupiahnya jatuh. Pasti begitu,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) meyakini Indonesia mampu memperkuat posisi sekaligus mengambil peluang ekonomi sektor kerajinan yang ada di pasar global melalui perpaduan kreativitas dan industrialisasi.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur dalam keterangan dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu, menyampaikan kekuatan industri ditopang oleh kawasan manufaktur yang berkembang, rantai pasok terintegrasi, pendidikan teknik yang mendukung industri, keberanian investasi teknologi, serta budaya kerja yang fokus pada efisiensi dan kualitas.

Menurut dia, Indonesia memiliki modal besar untuk memperkuat posisi di pasar global, mengingat sektor kerajinan domestik didukung kreativitas, seni, desain, dan kekayaan budaya.

Ia menyampaikan, Bandung dan berbagai kota kreatif di Indonesia diyakini memiliki banyak talenta kreatif, perajin unggul, serta desainer berbakat yang dapat menjadi kekuatan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, pihaknya pada Jumat (15/5) meninjau langsung kawasan industri furnitur dan woodworking machinery di Qingdao, Shandong, China, yang memperkuat penilaian bahwa Indonesia bisa memacu industri kerajinan nasional.

Dalam kunjungannya, Abdul Sobur mengikuti pameran furnitur dan mesin pengolahan kayu sekaligus melihat langsung proses produksi mesin woodworking premium, termasuk lini mesin finishing high gloss dan piano finish yang digunakan untuk produk-produk kelas dunia.

Ia menegaskan kreativitas tanpa industrialisasi akan sulit berkembang menjadi kekuatan ekonomi global. Sebaliknya, industrialisasi tanpa kreativitas hanya menghasilkan produk massal tanpa karakter.

Oleh karena itu, menurutnya, masa depan industri Indonesia terletak pada kemampuan mempertemukan kreativitas dengan disiplin industri dan teknologi modern.

HIMKI kata dia, optimistis terhadap prospek Indonesia, mengingat memiliki pasar besar, sumber daya alam, bonus demografi, kreativitas budaya, dan posisi geopolitik strategis yang dapat menjadi modal memperkuat industri nasional.

“Bila kreativitas Indonesia dipertemukan dengan keberanian industrialisasi dan konsistensi kebijakan, maka Indonesia tidak hanya bisa menjadi pasar dunia, tetapi juga menjadi salah satu pusat produksi kreatif dunia di masa depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan Indonesia menjadi hub produksi manufaktur furnitur global melalui penguatan hilirisasi kayu berkelanjutan serta peningkatan daya saing industri nasional.

Sektor ini juga menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan terhubung langsung dengan pasar global yang nilainya mencapai lebih dari 736,21 miliar dolar AS.

Kemenperin menilai dalam lima tahun ke depan, Indonesia diproyeksikan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga mampu memimpin dalam aspek desain dan keberlanjutan

Kinerja sektor ini bahkan mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,30 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen.

Untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat sektor ini, Kemenperin menjalankan program restrukturisasi mesin/peralatan industri pengolahan kayu. Hingga saat ini program tersebut telah memfasilitasi 35 perusahaan dengan total nilai reimbursement mencapai Rp26,1 miliar.

Program tersebut terbukti meningkatkan efisiensi produksi sebesar 10,70 persen, mutu produk sebesar 36,28 persen, serta produktivitas hingga 32,65 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengacara Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Stein Siahaan menuturkan laporan terhadap mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) tak diniatkan untuk menghukum JK. Pelaporan itu bertujuan menempatkan kegaduhan yang terjadi di media sosial ke dalam proses hukum.

"Bahwasanya kami di sini bukan mau menghukum Pak JK. Kami di sini hanya mau menempatkan kegaduhan yang sudah terjadi di media sosial didudukkan oleh proses hukum," ujar Stein dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (12/5/2026).

JK dilaporkan DPP GAMKI bersama lembaga Kristen dan organisasi kemasyarakatan lain ke Polda Metro Jaya. Pelaporan tersebut terkait pernyataan mati syahid yang disampaikan JK dalam sebuah ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) yang kemudian viral di media sosial.

Atas laporan tersebut, dia berharap semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan daripada kasus ini berkembang liar di media sosial. "Mari kita hormati proses hukum daripada kita nanti berpolemik di media sosial yang akan menyebabkan konflik horizontal lebih besar lagi. Kami menempatkannya pada proses hukum," kata Stein.

Jika dalam proses hukum JK dinyatakan tidak bersalah, maka hal tersebut menjadi penegasan bahwa JK memang tidak melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan.

"Apabila memang nanti dalam proses hukum dinyatakan Pak JK tidak bersalah ya sudah firm dia tidak bersalah," ucapnya.

JAKARTA - Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAM PMII) melaporkan Ketua Umum (Ketum) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Laporan tersebut disampaikan Koordinator Nasional JAM PMII melalui Hasan Basyri ke Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/5/2026).

JAM PMII dalam pengaduannya itu menyoroti laporan yang sebelumnya diajukan Sahat Martin Philip Sinurat terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) atas dugaan penistaan agama. Hasan Basyri menegaskan bahwa ceramah JK di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 membahas proses perdamaian konflik Poso dan Ambon, bukan bermuatan penghinaan terhadap agama tertentu.

Hasan yang juga ketua PKC PMII Sumatera Utara periode 2011-2013 ini mengatakan bahwa video ceramah yang beredar di media sosial telah dipotong dan disebarkan tanpa konteks utuh sehingga menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. “Video yang beredar tidak utuh dan telah menimbulkan persepsi yang berbeda di publik. Padahal substansi ceramah tersebut berbicara mengenai proses perdamaian konflik Poso dan Ambon,” ujar Hasan dalam keterangannya.

Menurut dia, pelaporan terhadap JK dilakukan tanpa verifikasi menyeluruh terhadap isi ceramah secara lengkap. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi memicu kegaduhan dan ketegangan antarumat beragama.

Dalam laporan ke Bareskrim, JAM PMII juga menyinggung dugaan pelanggaran sejumlah ketentuan hukum, mulai dari pasal penghasutan dalam KUHP, penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, hingga Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait ujaran kebencian dan isu SARA.

Hasan mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Dirinya pun berharap kepolisian dapat bertindak objektif dan profesional guna menjaga kondusivitas nasional serta keharmonisan antarumat beragama.

“Kami berharap aparat kepolisian dapat menelaah persoalan ini secara menyeluruh agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas,” ujarnya.

Pihaknya juga mengaku siap memberikan data dan fakta tambahan yang dianggap relevan guna mendukung proses klarifikasi maupun penyelidikan lebih lanjut. JAM PMII juga mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang publik, khususnya yang berkaitan dengan isu keagamaan dan keberagaman.

JAM PMII memandang bahwa penyebaran informasi yang tidak utuh berpotensi memecah belah persatuan masyarakat apabila tidak disikapi secara bijak dan proporsional.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong penerapan kebijakan insentif yang berbasis pada kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyampaikan langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan memperkuat daya saing industri nasional.

Menurut dia, insentif seharusnya diberikan berdasarkan kontribusi terhadap ekonomi nasional, termasuk peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, investasi teknologi, hingga penguatan devisa negara.

“Pandangan kami, insentif seharusnya berbasis kontribusi terhadap ekonomi nasional, bukan semata status perusahaan swasta atau negara,” katanya.

HIMKI menilai perusahaan yang mencatat kenaikan ekspor signifikan layak memperoleh insentif fiskal seperti yang diterapkan di China. Selain itu, industri dengan tingkat serapan tenaga kerja tinggi juga dinilai perlu mendapat dukungan karena berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja nasional.

Tak hanya itu, perusahaan yang berinvestasi pada mesin dan teknologi baru dinilai layak memperoleh tax allowance maupun pembiayaan murah. HIMKI juga mendorong adanya relaksasi bagi merger industri yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Di sisi lain, perusahaan maupun asosiasi yang membangun hub ekspor di luar negeri juga dianggap perlu memperoleh dukungan fiskal karena berpotensi meningkatkan devisa secara signifikan.

Abdul Sobur menegaskan, dunia usaha di Indonesia harus memiliki kesetaraan dan level playing field yang sehat agar target industrialisasi nasional dapat tercapai.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan Indonesia menjadi hub produksi manufaktur furnitur global melalui penguatan hilirisasi kayu berkelanjutan serta peningkatan daya saing industri nasional.

Sektor ini juga menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan terhubung langsung dengan pasar global yang nilainya mencapai lebih dari 736,21 miliar dolar AS.

Kemenperin menilai dalam lima tahun ke depan, Indonesia diproyeksikan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga mampu memimpin dalam aspek desain dan keberlanjutan

Kinerja sektor ini bahkan mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,30 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen.

Untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat sektor ini, Kemenperin menjalankan program restrukturisasi mesin/peralatan industri pengolahan kayu. Hingga saat ini program tersebut telah memfasilitasi 35 perusahaan dengan total nilai reimbursement mencapai Rp26,1 miliar.

Program tersebut terbukti meningkatkan efisiensi produksi sebesar 10,70 persen, mutu produk sebesar 36,28 persen, serta produktivitas hingga 32,65 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) buka suara merespons kunjungan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Jacklevyn Manuputty dan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt. Victor Tinambunan ke rumah Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu. Merespons beragam tanggapan dari publik terhadap pertemuan tersebut, GAMKI menghormati sikap yang diambil pimpinan PGI dan HKBP.

Menurut GAMKI, langkah dialog tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi yang konstruktif serta meredakan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Maka itu, semua pihak terkhusus umat Kristen diharapkan dapat menyikapinya dengan tenang dan bijak.

“GAMKI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat serta tidak melakukan serangan personal terhadap pihak mana pun. Ruang publik harus dijaga agar tetap sehat, rasional, fokus membahas substansi, dan tidak terjebak pada polarisasi,” kata Kuasa Hukum GAMKI Saddan Sitorus dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

GAMKI menegaskan pentingnya menghormati proses yang sedang berjalan, baik melalui jalur hukum ataupun pendekatan dialog, sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang harus dijunjung bersama. “Laporan yang dilakukan GAMKI bersama lembaga-lembaga lainnya bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Karena ucapan Bapak Jusuf Kalla bisa disalahartikan bukan saja oleh umat Kristen, tetapi juga agama lainnya. Hal ini yang ingin kita koreksi dan luruskan,” katanya.

GAMKI menyatakan, kalaupun ceramah Jusuf Kalla disampaikan dalam konteks konflik Poso dan Ambon, tidak bisa dijadikan bersifat umum untuk kalangan masyarakat Kristen di seluruh Indonesia bahkan dunia. Karena, kata dia, konflik Poso dan Ambon tidak mewakili keseluruhan fakta sosial di tengah pemeluk agama masing-masing.

GAMKI menilai pendekatan melalui jalur hukum ini sebagai bentuk antisipasi terjadinya polarisasi di masyarakat. Sebab, jika persoalan ini dibiarkan, maka akan menjadi kegaduhan yang berkepanjangan di ruang publik.

Karena itu, kata GAMKI, laporan puluhan organisasi ke kepolisian beberapa waktu lalu, sebagai antisipasi munculnya gaduh di masyarakat. “Kita tidak mau persoalan ini menjadi bahasan liar di media sosial dan ruang publik. Maka dari itu, kita fokus ke proses hukum yang mengedepankan kesetaraan, keadilan substantif, dan pemulihan,” jelasnya.

Kemudian, GAMKI mengingatkan bahwa perbedaan sikap tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyerang, melainkan menjadi ruang untuk memperkuat kedewasaan demokrasi dan semangat persatuan. GAMKI berharap seluruh pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, dan publik luas, dapat mengedepankan sikap bijak, menahan diri, serta berkontribusi dalam menciptakan suasana yang kondusif dan damai.

“Maka walaupun masih ada perbedaan pandangan terkait persoalan ini, GAMKI mengajak kita tetap menghormati para tokoh kita, Bapak Jusuf Kalla, Ketum PGI, Ephorus HKBP, dan para tokoh lainnya. Fokus kepada substansi persoalan, tidak menyerang personal dan hindari polarisasi di media sosial ataupun ruang publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tengah menjadi sorotan merupakan refleksi dan fakta peristiwa konflik komunal di Poso dan Ambon. Dia menegaskan tak ada niat menistakan agama sebagaimana yang difitnahkan terhadap dirinya.

Bahkan, JK mengumpulkan tokoh-tokoh perundingan perdamaian yang dikenal dalam Perjanjian Malino I dan II. Dalam pertemuan itu, para tokoh lintas agama bahkan bersepakat apa yang disampaikan JK.

"Ada Ketua Sinode, Pak Imam, Ustaz yang ada waktu itu di Poso menyatakan bahwa begini keadaannya, benar," ujar JK di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2026).

Karena itu, dia meminta masyarakat berhenti memfitnahnya atas tuduhan menistakan agama. JK juga menyinggung nama Ade Armando untuk berhenti berbicara tanpa mengetahui fakta sebenarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri furnitur nasional optimistis bisa tetap bertumbuh di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik, tekanan logistik, hingga dinamika perdagangan internasional.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, pasar furnitur dunia masih menyimpan potensi besar dengan nilai yang ditaksir mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat (AS).

“Outlook saya tetap optimistis, tetapi optimisme itu harus realistis. Permintaan dunia masih ada, meskipun pola belanja, kanal distribusi, dan preferensi konsumen berubah,” kata Sobur kepada Bisnis, Rabu (14/4/2026).

Menurutnya, ketidakpastian akibat geopolitik, kebijakan tarif, serta tekanan biaya logistik memang menjadi tantangan yang kini dihadapi industri. Namun, kondisi tersebut juga menciptakan ruang bagi Indonesia untuk mengambil peluang, terutama jika mampu beradaptasi dengan cepat.

Untuk mengoptimalkan peluang di tengah ketidakpastian global, HIMKI mendorong sejumlah langkah strategis. Pertama, memperkuat posisi industri furnitur sebagai sektor prioritas nasional berbasis nilai tambah.

Kedua, rantai pasok bahan baku sampai logistik harus dibuat lebih efisien. Sobur menjabarkan, pelaku industri sejak dahulu menghadapi persoalan ketersediaan, kualitas, kesinambungan pasokan, serta harga yang relatif tinggi.

“Dokumen strategis Kemenperin sendiri menyinggung persoalan bahan baku yang mahal dan langka, serta logistik antara lokasi bahan baku dan lokasi IKM yang masih menyulitkan,” jelasnya.

Biaya logistik yang tinggi dan kompleksitas distribusi akibat faktor geografis turut menjadi pekerjaan rumah.

Adapun, langkah ketiga yang perlu dilakukan yaitu mendorong peningkatan kapasitas produksi dan kualitas sumber daya manusia melalui modernisasi teknologi, penguatan desain, serta kemitraan antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar.

Keempat, memperluas akses pasar melalui pameran internasional, business matching, dan diplomasi dagang. Terakhir, Indonesia juga perlu memperkuat positioning sebagai produsen furnitur bernilai tinggi, bukan sekadar bersaing dari sisi harga, melainkan juga unggul dalam aspek legalitas, desain, karakter, dan keberlanjutan.

Sobur meyakini, dengan strategi yang tepat dan konsisten, industri furnitur nasional tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan global, tetapi juga berpeluang naik kelas sebagai pemain utama di pasar internasional.

“Bagi Indonesia, ini [ketegangan geopolitik] bisa menjadi peluang besar bila kita cepat berbenah,” sebut Sobur.

Sementara itu, dia juga berharap pemerintah berbenah dalam aspek regulasi. Pelaku usaha harus menghadapi banyak lapisan kepatuhan, mulai dari legalitas kayu, standar mutu, persyaratan negara tujuan, isu keberlanjutan, hingga dinamika tarif dan hambatan non-tarif di pasar ekspor.

Di satu sisi, regulasi penting untuk menjaga kredibilitas. Tetapi di sisi lain, bila prosesnya rumit dan mahal, pelaku kecil bisa tertekan.

“HIMKI memandang bahwa kebijakan harus menjadi alat penguat daya saing, bukan justru biaya tambahan yang melemahkan produsen,” tegasnya.