Kelas menengah, penyumbang 81,5% konsumsi rumah tangga Indonesia, merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Saat ini, mereka sedang mengalami transformasi dalam mengelola keuangan mereka. Ketika penghasilan mereka semakin tergerus kenaikan biaya hidup, mereka mulai mengeksplorasi berbagai cara mendapatkan penghasilan tambahan.

Di samping itu, mereka kini juga semakin bijak dalam membelanjakan uang mereka. Namun terdapat sebuah paradoks, di mana ketika keuangan mereka tertekan dinamika ekonomi, kelas menengah justru beralih ke produk dan jasa yang lebih “mahal” sebagai strategi mereka beradaptasi.

Kelas menengah Indonesia kini sedang dalam mode bertahan. Jumlah mereka terus menyusut, dari 57,3 juta di 2019 ke 46,7 juta jiwa di 2025. Pada periode yang sama, jumlah penduduk yang tergolong aspiring middle class (AMC) meningkat pesat. Ini menunjukkan bahwa penyusutan jumlah kelas menengah terjadi akibat banyak dari mereka yang turun kelas menjadi AMC, bukan naik menjadi kelas atas.

Tingginya kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor utama yang menekan kelas menengah Indonesia. Riset Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) yang dirilis Katadata Insight Center (KIC) pada April lalu menunjukkan bahwa bagi sebagian besar kelas menengah, kebutuhan hidup sehari-hari dan cicilan sudah menghabiskan setengah penghasilan mereka. Bahkan, kebutuhan hidup yang dimaksud didominasi oleh belanja makanan dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Kini, kelas menengah tidak lagi memiliki ruang gerak finansial yang leluasa untuk berbelanja barang tahan lama dan jasa. Situasi semakin genting bagi kelas menengah, dengan riset yang sama menunjukkan bahwa 6 dari 10 kelas menengah pernah mengalami besar pasak daripada tiang di sepanjang 2025.

Dengan situasi keuangan yang sangat ketat, kelas menengah Indonesia kini harus lebih bijak dalam berbelanja, yang mendorong transformasi dalam pemilihan produk oleh kelas menengah. Mereka harus lebih berhati-hati dalam menggunakan setiap rupiah yang mereka dapatkan.

Namun keterbatasan uang tidak serta-merta membuat kelas menengah beralih ke produk dan jasa lebih murah. Riset KIMCI menunjukkan bahwa kini setengah kelas menengah lebih mengutamakan kualitas dan kegunaan dibandingkan harga dalam memilih produk.

Dalam situasi ini, terlihat kelas menengah justru mulai beralih ke produk premium yang seringkali lebih mahal. Meski sekilas tampak seperti sebuah paradoks, perubahan ini merupakan cara kelas menengah dalam berhemat.

Ketika uang mereka terbatas, membeli barang murah namun berkualitas rendah justru menjadi liabilitas bagi kelas menengah. Ketika barang tersebut rusak atau tidak sesuai harapan, mereka malah harus mengeluarkan uang lagi untuk menggantinya.

Sebaliknya, justru barang premium yang lebih tahan lama akan membantu kelas menengah berhemat, meski di awal mungkin mereka perlu membayar lebih mahal.

Perubahan preferensi kelas menengah menjadi value-driven tidak hanya terlihat dalam pemilihan produk konsumsi, tetapi juga pada pemilihan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Riset KIMCI juga menunjukkan kepercayaan kelas menengah terhadap sekolah dan rumah sakit pemerintah cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang sesuai harapan mereka, kelas menengah tidak keberatan membayar lebih dan beralih ke penyedia swasta. Kualitas dan manfaat kini menjadi kunci bagi kelas menengah dalam menentukan ke mana mereka akan mengeluarkan uang yang mereka peroleh dengan susah payah.

Pola konsumsi pada kelas menengah yang kini menjadi semakin value-driven dan berhati-hati ini menimbulkan risiko tersendiri bagi target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ketika kelas menengah kini memiliki produk berkualitas tinggi dan tahan lama, mereka tidak akan perlu terlalu sering berbelanja.

Dengan postur PDB Indonesia yang lebih dari setengahnya berasal dari konsumsi rumah tangga, kelas menengah yang tidak berbelanja banyak akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, situasi ini tidak sepenuhnya kesalahan kelas menengah. Mereka memang harus beradaptasi dan berhemat agar tidak turun menjadi AMC.

Melihat situasi kelas menengah ini, salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah berkolaborasi dengan dunia usaha. Terutama, dalam membantu kelas menengah tetap berbelanja.

Ketika harga tidak lagi menjadi pertimbangan utama, melainkan kualitas, produsen tidak lagi harus mengutamakan kompetisi dari sisi harga. Sebaliknya, mereka perlu memproduksi barang-barang tahan lama dan berkualitas untuk memaksimalkan akses ke segmen ini.

Transparansi dari nilai produk juga menjadi penting, karena ini merupakan salah satu cara kelas menengah dalam memilih produk. Selain itu, visibilitas produk oleh teknologi AI juga menjadi semakin penting. AI kini perlahan menggantikan mesin pencari (search engine) bagi kelas menengah dalam memperoleh informasi. Ini merupakan “etalase” baru bagi penjual. Produk yang terbaca dan direkomendasikan AI tentu akan mendapat keunggulan tersendiri.

Dari sisi regulasi dan tata kelola, pemerintah dapat membantu kelas menengah dengan mempermudah proses belanja ini. Kelas menengah yang terbantu dalam berbelanja akan lebih mudah mengeluarkan uang dibandingkan kelas menengah yang harus terus waspada dan melakukan banyak pertimbangan.

Mendorong ekosistem jual-beli yang lebih transparan akan membantu kelas menengah berbelanja, pemerintah juga perlu mengembalikan kepercayaan kelas menengah terhadap layanan publik, yang akan membantu kelas menengah mengurangi pengeluaran dan memiliki lebih banyak dana untuk berbelanja.

Pada akhirnya, kelas menengah yang lebih memiliki daya beli akan membantu menggerakkan ekonomi, mendukung upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Riset KIMCI merupakan salah satu riset unggulan Katadata Insight Center yang dirancang untuk membantu pemerintah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memahami kelas menengah, keresahan mereka, serta apa yang mereka butuhkan saat ini.

Sinergi antara kelas menengah, dunia usaha, dan kelas menengah akan menjadi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut ketangguhan sistem pangan sebagai fondasi untuk menciptakan kota yang tangguh.

Hal itu disampaikan Hanif dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 tahun 2026 yang digelar di Medan, Rabu (1/7/2026).

Hanif mengatakan ketahanan pangan perkotaan harus menjadi perhatian mengingat mayoritas masyarakat tinggal di perkotaan.

“Menurut data BPS, di tahun 2025 sebanyak 60% masyarakat tinggal di perkotaan. Urbanisasi yang terus meningkat membuat ketahanan pangan perkotaan tidak dapat lagi dipandang sebagai urusan pasokan semata,” kata Hanif.

Dia menjelaskan, kota memang tak selalu menjadi pusat produksi pangan. Namun, daerah ini adalah pusat konsumsi, pusat perdagangan, pusat logistik, dan pusat pengambilan keputusan ekonomi masyarakat.

Sistem pangan yang terintegrasi di sebut Hanif harus dimiliki wilayah perkotaan yang mencakup ketersediaan pasokan, kelancaran rantai distribusi, stabilitas harga, hingga kemampuan pemerintah kota dalam merespons gejolak secara cepat dan terkoordinasi.

“Kita belajar bahwa ketika terjadi bencana, gangguan iklim, kenaikan harga, atau hambatan distribusi, yang pertama kali dirasakan masyarakat adalah pangan. Kalau pasokan terganggu, harganya naik. Kalau harga naik, daya beli tertekan, dan bisa membuat stabilitas sosial dan ekonomi kota ikut terdampak,” jelas Hanif.

Hanif pun menekankan ketahanan pangan sebagai fondasi pelayanan publik, pengendalian inflasi, kesehatan masyarakat, dan ketahanan sosial. Menurut Hanif kota dengan sistem pangan dan logistik yang rapuh akan sulit menjadi kota yang tangguh.

Untuk membangun kota yang tangguh, lanjutnya, perlu pendekatan ekosistem di mana sistem pangan harus dihubungkan dengan 6 (enam) pilar yang saling terintegrasi.

Keenam pilar itu yakni tata kelola yang berbasis data yang terutama dibutuhkan untuk melakukan intervensi, rantai pasok yang kuat, serta kestabilan harga yang terpantau dan direspons secara cepat serta terkoordinasi terutama saat terjadi gejolak.

Selain itu, perlu pula dibangun pembiayaan sistem pangan yang kolaboratif baik dengan BUMN/ BUMD, pihak swasta maupun dunia usaha mengingat pemerintah pusat dan daerah tidak bisa menanggung seluruh kebutuhan sendiri. Apalagi di tengah kapasitas fiskal yang terbatas.

“Dalam situasi fiskal yang terbatas, pembiayaan ketahanan pangan kota harus disusun dengan prinsip kolaboratif dan bertahap di mana pemerintah pusat memberi arah kebijakan dan dukungan sesuai kewenangan, lalu pemerintah daerah memastikan perencanaan, penganggaran dan eksekusi, kemudian BUMD dan dunia usaha yang memperkuat sisi operasional, distribusi, investasi, dan hilirisasi,” tambahnya.

Hanif juga memasukkan soal pengelolaan sampah sebagai pilar yang terhubung dengan sistem pangan. Menurutnya, sampah makanan, sampah organik pasar, dan sisa konsumsi masyarakat perkotaan harus masuk dalam desain besar kota tangguh karena dapat diolah menjadi kompos, energi alternatif, maupun bahan baku ekonomi sirkular.

Adapun Rakernas APEKSI ke-18 tahun 2026 digelar mulai 28 Juni hingga 4 Juli mendatang dengan tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”. Rakernas ini akan menyusun rekomendasi, memperkuat kerja sama, dan mempercepat transformasi kota menuju kota yang tangguh, baik tangguh bencana, tangguh fiskal, tangguh perencanaan, tangguh sosial, hingga tangguh pangan.

Tahun ini, Kota Medan menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI ke-18. Sebanyak 96 perwakilan pemerintah kota dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda hadir di Medan untuk memperkuat sinergi antar pemerintah kota serta merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang tengah disusun Kementerian Kesehatan memunculkan beragam pandangan.

Selain diarahkan untuk memperkuat pengendalian konsumsi tembakau, rancangan aturan tersebut juga dinilai perlu mempertimbangkan dampak terhadap dunia usaha, ketenagakerjaan, serta kepastian hukum.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan standardisasi kemasan berpotensi mengubah pola persaingan di industri hasil tembakau karena kemasan merupakan salah satu identitas utama yang membedakan setiap merek di pasar.

Menurut dia, apabila seluruh produk menggunakan tampilan yang seragam, persaingan berpotensi bergeser ke aspek harga. Dalam kondisi konsumen Indonesia yang sensitif terhadap harga, situasi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar tidak mendorong pergeseran permintaan ke produk yang lebih murah, termasuk produk ilegal.

"Karakter konsumen Indonesia sangat peka terhadap harga [price-sensitive]. Jika harga produk legal tetap tinggi akibat beban cukai sementara tampilannya dibuat seragam dengan kualitas yang sulit dibedakan, konsumen cenderung tidak akan berhenti merokok, melainkan bermigrasi ke produk yang lebih murah atau bahkan produk ilegal," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (2/6/2026).

Dia juga mengingatkan bahwa pengalaman penerapan kebijakan serupa di negara lain perlu dilihat sesuai konteks masing-masing. Menurutnya, faktor seperti penegakan hukum, karakter pasar, dan daya beli masyarakat menjadi variabel yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Selain itu, Josua menilai kebijakan tersebut perlu memperhatikan dampaknya terhadap rantai pasok industri hasil tembakau yang melibatkan sektor manufaktur, percetakan kemasan, distribusi, perdagangan, hingga petani tembakau dan cengkeh. Dia menilai kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga investasi dan keberlangsungan usaha.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah melengkapi penyusunan aturan dengan kajian dampak regulasi yang komprehensif, memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal melalui sistem pelacakan digital, serta menyediakan masa transisi yang memadai bagi pelaku usaha.

Sementara itu, dari sisi hukum, Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai substansi rancangan aturan perlu dipastikan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Gugun, pengaturan mengenai standardisasi kemasan perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan potensi benturan norma dengan regulasi lain, termasuk yang mengatur mengenai hak atas merek dan identitas produk.

Dia juga berpandangan bahwa setiap kebijakan baru perlu mempertimbangkan aspek kepastian hukum serta dampaknya terhadap iklim investasi dan kegiatan usaha.

Beragam pandangan tersebut muncul di tengah proses penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan. Para pakar berharap pemerintah dapat menyempurnakan regulasi dengan mempertimbangkan secara seimbang tujuan perlindungan kesehatan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, serta kepastian hukum sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.

Adapun, tujuan RPMK yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tembakau dan elektrik untuk menekan prevalensi perokok anak dan remaja di Tanah Air itu mendapatkan dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan bahwa beban anggaran Indonesia untuk penanganan penyakit akibat faktor risiko rokok saat ini menempati posisi kedua terbesar di dunia.

Dia juga menggarisbawahi maraknya peredaran zat racikan rokok elektrik ilegal yang dinilai perlu mendapatkan penanganan serius.

Menurutnya, rokok elektrik saat ini banyak beredar tanpa peringatan kesehatan bergambar, sehingga selalu lolos dari larangan iklan. Dampaknya dinilai fatal bagi generasi muda, salah satunya tecermin dari kenaikan jumlah perokok anak dan remaja.

"Kenaikan perokok anak dan remaja pada 2013–2023 meroket secara absolut hingga 5,9 juta anak,” kata Jasra.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$24,81 miliar atau meningkat 22,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan impor terutama didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan penolong, seiring meningkatnya pembelian bahan bakar mineral hingga serealia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan bahwa kenaikan impor terjadi baik pada komoditas migas maupun nonmigas.

Pada Mei 2026, impor migas tercatat sebesar US$4,51 miliar atau meningkat 70,78% secara tahunan. Sementara itu, impor nonmigas mencapai US$20,30 miliar, naik 14,89% dibandingkan Mei 2025.

“Peningkatan impor secara tahunannya ini terutama didorong oleh peningkatan impor nonmigas dengan andil peningkatan impor nonmigas sebesar 12,95%,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Dari sisi penggunaan, seluruh kelompok barang impor mengalami pertumbuhan secara tahunan.

Ateng merinci, kenaikan impor menurut penggunaan terutama didorong oleh impor bahan baku/penolong yang meningkat 25,17% secara tahunan dengan andil pertumbuhan sebesar 17,41%. Selain itu, impor barang konsumsi naik 21,99%, sedangkan impor barang modal meningkat 12,70% dibandingkan Mei 2025.

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$111,33 miliar atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam periode tersebut, impor migas tercatat sebesar US$17,45 miliar atau naik 27,89%, sedangkan impor nonmigas mencapai US$93,88 miliar atau meningkat 13,16%.

Menurut Ateng, peningkatan impor secara kumulatif juga terjadi pada seluruh golongan penggunaan, dengan bahan baku dan penolong tetap menjadi penyumbang terbesar.

Nilai impor bahan baku dan penolong sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$79,40 miliar atau meningkat 14,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kelompok ini memberikan andil sebesar 10,35% terhadap kenaikan impor nasional.

Ateng menjelaskan, kenaikan impor bahan baku terutama dipicu oleh meningkatnya pembelian sejumlah komoditas utama.

“Terutama bahan bakar mineral yang kenaikan besar, garam, belerang, batu, dan semen atau HS 25serta juga serelia atau HS 10. Ini yang mendorong impor bahan baku penolong yang naik cukup besar tersebut,” ujarnya.

Jika ditinjau dari negara asal, impor nonmigas sepanjang Januari–Mei 2026 dari China meningkat dari US$33,12 miliar menjadi US$39,27 miliar.

Impor dari Australia juga naik dari US$3,42 miliar menjadi US$5,02 miliar, dari kawasan Asean meningkat dari US$13,36 miliar menjadi US$13,97 miliar, serta dari Uni Eropa naik dari US$4,53 miliarmenjadi US$6,19 miliar.

Sebaliknya, impor dari Jepang turun dari US$6,31 miliar menjadi US$5,17 miliar, sementara impor dari kelompok negara lainnya meningkat dari US$22,22 miliar menjadi US$24,26 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$24,81 miliar atau meningkat 22,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan impor terutama didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan penolong, seiring meningkatnya pembelian bahan bakar mineral hingga serealia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa kenaikan impor terjadi baik pada komoditas migas maupun nonmigas.

Pada Mei 2026, impor migas tercatat sebesar US$4,51 miliar atau meningkat 70,78% secara tahunan. Sementara itu, impor nonmigas mencapai US$20,30 miliar, naik 14,89% dibandingkan Mei 2025.

“Peningkatan impor secara tahunannya ini terutama didorong oleh peningkatan impor nonmigas dengan andil peningkatan impor nonmigas sebesar 12,95%,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Dari sisi penggunaan, seluruh kelompok barang impor mengalami pertumbuhan secara tahunan.

Ateng merinci, kenaikan impor menurut penggunaan terutama didorong oleh impor bahan baku/penolong yang meningkat 25,17% secara tahunan dengan andil pertumbuhan sebesar 17,41%. Selain itu, impor barang konsumsi naik 21,99%, sedangkan impor barang modal meningkat 12,70% dibandingkan Mei 2025.

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$111,33 miliar atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam periode tersebut, impor migas tercatat sebesar US$17,45 miliar atau naik 27,89%, sedangkan impor nonmigas mencapai US$93,88 miliar atau meningkat 13,16%.

Menurut Ateng, peningkatan impor secara kumulatif juga terjadi pada seluruh golongan penggunaan, dengan bahan baku dan penolong tetap menjadi penyumbang terbesar.

Nilai impor bahan baku dan penolong sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$79,40 miliar atau meningkat 14,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kelompok ini memberikan andil sebesar 10,35% terhadap kenaikan impor nasional.

Ateng menjelaskan, kenaikan impor bahan baku terutama dipicu oleh meningkatnya pembelian sejumlah komoditas utama.

“Terutama bahan bakar mineral yang kenaikan besar, garam, belerang, batu, dan semen atau HS 25serta juga serelia atau HS 10. Ini yang mendorong impor bahan baku penolong yang naik cukup besar tersebut,” ujarnya.

Jika ditinjau dari negara asal, impor nonmigas sepanjang Januari–Mei 2026 dari China meningkat dari US$33,12 miliar menjadi US$39,27 miliar.

Impor dari Australia juga naik dari US$3,42 miliar menjadi US$5,02 miliar, dari kawasan Asean meningkat dari US$13,36 miliar menjadi US$13,97 miliar, serta dari Uni Eropa naik dari US$4,53 miliarmenjadi US$6,19 miliar.

Sebaliknya, impor dari Jepang turun dari US$6,31 miliar menjadi US$5,17 miliar, sementara impor dari kelompok negara lainnya meningkat dari US$22,22 miliar menjadi US$24,26 miliar.

Bisnis.com, CIREBON - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Cirebon.

Data BPS menyebutkan, rasio pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi mencapai 3,42 pada 2025.

Kepala BPS Kabupaten Cirebon Januarto Wibowo mengatakan, tingginya rasio tersebut mencerminkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap pergerakan ekonomi daerah.

“Belanja rumah tangga masih menjadi penggerak utama ekonomi Kabupaten Cirebon. Sementara investasi terus tumbuh, porsinya belum mampu menyaingi besarnya konsumsi masyarakat,” ujar Januarto, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan data BPS, total pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp60,44 triliun pada 2024 menjadi Rp62,67 triliun pada 2025. Di sisi lain, nilai PMTB hanya naik dari Rp17,32 triliun menjadi Rp18,31 triliun.

Kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon masih bertumpu pada permintaan domestik. Konsumsi yang tetap kuat memang mampu menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, terutama ketika daya beli masyarakat masih terjaga.

Namun, struktur pertumbuhan seperti ini juga mengindikasikan investasi belum menjadi pengungkit utama peningkatan kapasitas produksi.

Menurut Januarto, investasi memiliki fungsi berbeda dengan konsumsi. Jika konsumsi mendorong perputaran ekonomi dalam jangka pendek, investasi berperan memperluas kapasitas produksi, meningkatkan produktivitas, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dalam jangka panjang.

Karena itu, peningkatan investasi menjadi faktor penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja masyarakat.

"Investasi menjadi modal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan karena berdampak pada kapasitas produksi di masa mendatang,” katanya.

Secara keseluruhan, perekonomian Kabupaten Cirebon pada 2025 masih mencatatkan pertumbuhan positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp67,20 triliun menjadi Rp73,96 triliun, atau tumbuh 10,05%.

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan tumbuh 6,23%, menandakan adanya ekspansi ekonomi secara riil.

Meski demikian, kata Januarto, struktur pertumbuhan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah. Dominasi konsumsi rumah tangga menunjukkan aktivitas ekonomi masih sangat bergantung pada daya beli masyarakat.

Apabila konsumsi melemah akibat penurunan pendapatan atau tekanan ekonomi, laju pertumbuhan berpotensi ikut melambat.

"Sebaliknya, penguatan investasi dinilai akan memperkokoh fondasi ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, ekspansi dunia usaha, dan pembukaan kesempatan kerja," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup MAP PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) memperkirakan momentum libur sekolah pada Juni 2026 menjadi salah satu pendorong kinerja pada kuartal II/2026.

Periode liburan ini dinilai menjadi katalis musiman yang mampu menjaga pertumbuhan penjualan, terutama karena berdekatan dengan musim belanja kebutuhan sekolah pada kuartal III/2026.

VP Investor Relations, Corporate Communications, and Sustainability MAP Group Ratih Darmawan Gianda mengatakan bahwa pada periode April, kinerja biasanya cenderung lebih lemah setelah momentum Lebaran berakhir.

Namun, kondisi tersebut mulai membaik pada Mei dan Juni seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas konsumsi keluarga.

Dia menyebut secara historis kontribusi kinerja pada kuartal II/2026 hampir setara dengan kuartal III/2026 . Jika kuartal III ditopang oleh momentum back to school pada Juli, maka kuartal II/2026 mendapat dukungan dari peningkatan aktivitas belanja selama Mei dan Juni, termasuk saat libur sekolah.

"Kami perkiraan pada Juni mulai mengalami peningkatan aktivitas. Secara kontribusi kuartalan, kuartal II hampir mirip dengan kuartal III karena ada faktor musiman [libur sekolah] yang cukup kuat," ujarnya dalam public expose yang dikutip, Senin (29/6/2026).

MAP menilai daya tahan kinerjanya turut ditopang oleh segmen pelanggan yang menjadi target utama perusahaan, yakni kelompok menengah hingga atas. Segmen ini dinilai relatif lebih resilien terhadap tekanan ekonomi dibandingkan kelompok konsumen lainnya.

Meski demikian, perseroan tetap mengakui bahwa ketidakpastian global dan domestik masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Mulai dari perkembangan geopolitik hingga dinamika ekonomi dalam negeri berpotensi memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.

"Konsumen yang kami sasar memang lebih resilien. Namun bukan berarti mereka sepenuhnya kebal terhadap berbagai tekanan ekonomi. Karena itu kami tetap berhati-hati dalam menyusun strategi bisnis," ujar manajemen.

Strategi tersebut dinilai menjadi salah satu alasan MAP tetap optimistis menjaga pertumbuhan kinerja sepanjang 2026 meski lingkungan bisnis masih dibayangi ketidakpastian.

Ekspansi Tetap Jalan, Tapi Lebih Selektif

Wakil Presiden Direktur MAPI, V.P. Sharma mengatakan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pihaknya memilih mempertahankan strategi ekspansi yang terukur.

Perseroan menargetkan pembukaan sekitar 550-600 gerai secara bruto sepanjang tahun ini dengan alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp2 triliun. Per kuartal I/2026, perseroan telah merealisasikan sebanyak 200 toko baru.

Dia menegaskan langkah tersebut bukan berarti perusahaan menahan ekspansi secara signifikan, melainkan menyesuaikan dengan peluang pasar yang tersedia.

MAP mengaku selalu melakukan studi kelayakan secara mendalam sebelum membuka gerai baru, termasuk mempertimbangkan demografi, lokasi, dan potensi pasar jangka panjang.

"Kami tidak ingin membuka lalu menutup toko. Karena itu setiap ekspansi selalu dilakukan dengan sangat hati-hati dan berbasis studi yang matang," kata manajemen.

Meski mencatat pertumbuhan laba yang cukup tinggi pada awal tahun, MAP memilih mempertahankan target pertumbuhan konservatif pada level high single digit sepanjang 2026.

Berdasarkan laporan keuangan per Maret 2026, MAPI membukukan pendapatan bersih sebesar Rp12,29 triliun, melonjak 32,03% dibandingkan Rp9,31 triliun pada periode sebelumnya.

Sejalan dengan itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp628,03 miliar, meningkat 32,98% dari posisi Rp472,26 miliar.

Perseroan menilai capaian kuartal I/2026 yang kuat turut dipengaruhi basis perbandingan yang lebih rendah pada tahun sebelumnya. Selain itu, peluncuran produk baru seperti iPhone 16 serta meningkatnya kontribusi segmen digital dan perbaikan kinerja bisnis makanan dan minuman turut menjadi pendorong utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan mulai mengubah strategi penyaluran kredit dengan lebih selektif membiayai sektor-sektor usaha yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan dan risiko yang lebih terukur.

Pergeseran tersebut tercermin dari melesatnya pertumbuhan kredit investasi yang jauh melampaui kredit konsumsi maupun kredit modal kerja.

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko mengatakan bank kini tidak lagi hanya mempertimbangkan besarnya kebutuhan pembiayaan, tetapi juga prospek usaha, kualitas risiko, serta kontribusi suatu sektor terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Pergeseran ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan mulai lebih banyak mengalir ke sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah,” kata Christiantoko dalam keterangan resminya, Minggu (28/06/2026).

Laporan NEXT Indonesia Center bertajuk Sektor Usaha Favorit Perbankan menunjukkan outstanding kredit bank umum terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Hingga April 2026, total kredit bank umum mencapai Rp8.755 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit yang disalurkan ke sektor ekonomi mencapai Rp6.454 triliun, sedangkan kredit konsumsi rumah tangga sebesar Rp2.301 triliun.

Menurut Christiantoko, peningkatan tersebut menunjukkan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan kuat di tengah dinamika perekonomian nasional.

Perubahan paling mencolok terlihat pada komposisi penggunaan kredit. Per April 2026, kredit investasi tumbuh 19,48% secara tahunan (year on year/YoY), jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit modal kerja sebesar 6,04% YoY maupun kredit konsumsi sebesar 6,13% YoY.

Dia menilai lonjakan kredit investasi mencerminkan semakin besarnya pembiayaan yang diarahkan untuk pembangunan aset produktif, ekspansi usaha, serta investasi jangka panjang.

“Ketika jenis kredit ini tumbuh paling cepat, berarti ada keyakinan bahwa aktivitas ekonomi masih memiliki ruang untuk berkembang,” ujarnya.

Dari sisi kualitas aset, kondisi kredit perbankan secara umum masih terjaga. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross tercatat sebesar 2,17% pada April 2026.

Namun, jika dilihat berdasarkan jenis penggunaan kredit, profil risikonya mulai menunjukkan perbedaan. Kredit investasi menjadi segmen dengan kualitas terbaik dengan NPL hanya 1,34%.

Sebaliknya, kredit modal kerja masih menjadi segmen dengan risiko tertinggi dengan NPL sebesar 2,64%. Sementara itu, NPL kredit konsumsi berada di level 2,40%, yang mengindikasikan masih adanya tekanan terhadap kemampuan bayar rumah tangga akibat beban cicilan, pelemahan daya beli, dan ketidakpastian pendapatan.

Konstruksi Pimpin Pertumbuhan Kredit

Berdasarkan analisis NEXT Indonesia Center, terdapat lima sektor usaha yang menjadi tujuan utama ekspansi kredit perbankan berdasarkan laju pertumbuhannya, yakni konstruksi, pengadaan listrik dan gas, aktivitas profesional dan perusahaan, real estat, serta aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Penilaian tersebut didasarkan pada pertumbuhan kredit tertinggi, bukan pada besarnya nilai outstanding kredit.

Sektor konstruksi mencatat pertumbuhan kredit tertinggi, yakni sebesar 45,54% secara tahunan pada April 2026. Menariknya, lonjakan pembiayaan tersebut diikuti penurunan NPL dari 2,64% pada April 2025 menjadi 1,99%.

“Pertumbuhan kredit yang tinggi akan jauh lebih berkualitas apabila diikuti penurunan risiko kredit. Itu berarti bank tidak hanya mengejar ekspansi, tetapi tetap menjaga prinsip kehati-hatian,” ungkapnya.

Di posisi berikutnya, sektor pengadaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan kredit sebesar 23,27% dengan NPL hanya 0,22%, menjadikannya sektor dengan risiko kredit paling rendah.

Karakter bisnis yang ditopang kontrak jangka panjang, permintaan yang stabil, serta perannya sebagai infrastruktur ekonomi dinilai membuat sektor tersebut semakin menarik bagi perbankan.

Sementara itu, kredit ke sektor aktivitas profesional dan perusahaan tumbuh 15,15%, disusul sektor real estat sebesar 14,12%, serta sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial sebesar 12,92% pada April 2026.

Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi dan insentif untuk masyarakat senilai Rp26,34 triliun pada semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan stimulus ekonomi tersebut diberikan di tengah tekanan geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah untuk terus mendorong tingkat konsumsi domestik dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

"Total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Berbagai stimulus pemerintah yang diberikan, mulai dari diskon transportasi; insentif bea impor LPG, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat; program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi; pelatihan vokasi bagi lulusan SMA/SMK dan pekerja terkena PHK; hingga bantuan pangan.

Lantas, apakah stimulus pemerintah dapat mendorong konsumsi?

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai stimulus yang diberikan pemerintah adalah langkah yang tepat (timely) dan penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tidak mengalami perlambatan (growth deceleration) pada paruh kedua tahun ini.

Shinta menyampaikan kuartal I 2026 menjadi periode dengan momentum pertumbuhan kuat dengan ditopang oleh berbagai faktor pendorong musiman (seasonal drivers).

"Seperti Tahun Baru, Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri yang memberikan multiplier effect cukup besar terhadap konsumsi domestik. Hasilnya, ekonomi Indonesia mampu tumbuh impresif sebesar 5,61 persen," ujar Shinta kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/6).

Karena itu, menurutnya, ketika pengaruh musiman mulai mereda pada semester II 2026, pemerintah memang perlu menghadirkan kebijakan penyeimbang (countercyclical policy) berupa stimulus agar permintaan domestik dan optimisme pelaku ekonomi tetap terjaga.

Shinta mengungkapkan dari sisi konsumsi, insentif seperti subsidi motor listrik, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) mobil listrik, diskon tiket pesawat, hingga stimulus terkait transportasi tentu diharapkan dapat membantu menjaga purchasing power masyarakat.

Selain itu, stimulus juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi, terutama pada sektor transportasi, pariwisata, ritel, hospitality, hingga industri pendukung lainnya.

"Konsumsi rumah tangga selama ini tetap menjadi backbone pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga menjaga demand menjadi sangat penting dalam situasi global yang masih penuh ketidakpastian," terangnya.

Sementara, di sisi produksi, APINDO mengapresiasi langkah pemerintah terkait keberlanjutan program magang nasional dan vokasi karena memang isu link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan struktural Indonesia.

"Upaya meningkatkan skill upgrading, reskilling, dan workforce adaptability menjadi penting agar tenaga kerja kita lebih siap menghadapi perubahan kebutuhan industri, termasuk transformasi digital dan transisi menuju green economy," kata Shinta.

Kemudian, Shinta juga menyoroti pemerintah yang juga menetapkan bea masuk nol persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia, bahan baku plastik, serta suku cadang pesawat.

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan biaya produksi, menjaga inflasi, membantu industri manufaktur, sekaligus meningkatkan daya saing industri perawatan pesawat (maintenance, repair, and overhaul/MRO).

Namun, APINDO mengingatkan alarm perlambatan di sektor riil. Salah satu indikator utamanya adalah PMI Manufaktur Mei 2026 yang mandek di level 50, setelah sempat terkontraksi ke level 49,1 pada April lalu dan menjadi terendah sejak Juli 2025.

Penurunan ini sejalan dengan terkoreksinya Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri (IKBM) menjadi 51,37 pada kuartal pertama tahun ini yang menandakan optimistis pelaku usaha di lapangan mulai mengendur.

"Artinya, secara headline pertumbuhan ekonomi memang masih terlihat cukup baik, tetapi di level lapangan mulai terlihat adanya pelemahan aktivitas riil dan penurunan optimisme industri. Karena itu, dunia usaha berharap stimulus ke depan juga semakin memperkuat sisi produksi dan competitiveness sektor riil," ujarnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan untuk menilai apakah benar stimulus sudah terasa, sebenarnya perlu dilihat dari indikator jangka pendek seperti mobilitas masyarakat, penjualan ritel, serta konsumsi rumah tangga.

Menurut dia, secara umum stimulus semacam ini biasanya mulai terasa, tetapi sifatnya cenderung parsial dan tidak merata. Misalnya, diskon transportasi dan tiket lebih cepat berdampak pada peningkatan mobilitas dan aktivitas sektor pariwisata, sementara bantuan sosial lebih langsung dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah.

"Jadi efeknya ada, tetapi belum tentu cukup kuat untuk mengangkat konsumsi secara agregat jika skalanya terbatas atau distribusinya belum optimal," kata Ronny.

Ronny menjelaskan stimulus pemerintah pada dasarnya memang dirancang untuk mendorong konsumsi. Kemudian, dalam banyak kasus bisa disebut efektif, terutama jika menyasar kelompok dengan kecenderungan belanja yang tinggi.

"Bantuan sosial, misalnya, hampir pasti akan langsung dibelanjakan karena menyasar kelompok yang memiliki kebutuhan konsumsi dasar," ungkap Ronny.

Sementara itu, insentif seperti diskon transportasi dan tiket pesawat bekerja melalui penurunan harga, sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi yang sebelumnya tertunda.

Namun, Ronny menekankan efektivitasnya tetap bergantung pada konteks yang lebih luas, seperti tingkat kepercayaan konsumen, kondisi pendapatan, dan ekspektasi ekonomi ke depan.

"Jika masyarakat masih cenderung menahan belanja karena ketidakpastian, maka dampak stimulus bisa menjadi lebih terbatas," jelasnya.

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) memutuskan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2025. Perseroan memilih menahan laba guna memperkuat permodalan dan mempercepat pengembangan bisnis digital di seluruh lini usaha.

"Tidak ada pembagian dividen perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Sisa keuntungan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana perseroan untuk memperkuat permodalan dan pengembangan usaha di seluruh lini bisnis,” kata Direktur MSIN Rudy Hidayat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Rudy mengatakan laba ditahan tersebut akan dialokasikan untuk mendukung peningkatan produksi konten original sebagai bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan platform digital perseroan. Selain itu, perusahaan juga menetapkan dana cadangan sebesar Rp1 miliar dari laba bersih untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menyetujui pembagian bonus yang sebelumnya telah dianggarkan perusahaan. Penentuan besaran bonus dan pelaksanaannya diserahkan kepada Direksi perseroan sesuai kebutuhan operasional dan kinerja perusahaan.

Rapat juga memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakan penggunaan laba perseroan dengan tetap mengacu pada ketentuan di bidang pasar modal. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga fleksibilitas pendanaan di tengah ekspansi bisnis digital yang terus berkembang.

Sepanjang tahun buku 2025, MSIN membukukan kinerja keuangan positif dengan pendapatan mencapai Rp3,8 triliun atau tumbuh 18% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang seluruh lini bisnis, terutama segmen konten, intellectual property (IP), dan advertising.

Sementara itu, laba bersih perseroan melonjak 140% menjadi Rp985 miliar didorong pertumbuhan bisnis di seluruh segmen usaha serta efisiensi biaya operasional. Perseroan juga mencatat EBITDA sebesar Rp1,04 triliun atau meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya.

MSIN menyatakan akan terus memperkuat ekosistem digital dan platform over-the-top (OTT) melalui pengembangan konten serta integrasi layanan digital untuk menjaga momentum pertumbuhan bisnis ke depan.

JAKARTA, iNews.id - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) memutuskan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham atas laba tahun buku 2025. Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).

Direktur MSIN, Rudy Hidayat menyampaikan perseroan telah mengusulkan penggunaan laba bersih tahun buku 2025 sesuai hasil pembahasan dalam rapat. Menurutnya, sisa laba bersih akan dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan perusahaan dalam memperkuat permodalan serta mempercepat pengembangan usaha.

"Tidak ada pembagian dividen perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Sisa keuntungan akan dibukakan sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana perseroan untuk memperkuat permodalan dan pengembangan usaha di seluruh lini bisnis," kata Rudy.

Dia menyatakan, keuntungan perseroan akan dialokasikan atau digunakan untuk meningkatkan produksi konten original. Hal ini menurutnya sangat penting untuk dilakukan guna mempercepat pertumbuhan platform digital.

Dalam usulannya, perseroan juga menetapkan Rp1 miliar dari laba bersih sebagai dana cadangan untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar perusahaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain itu, RUPST menyetujui pembagian bonus yang telah dianggarkan. Kewenangan untuk menentukan besaran bonus serta pelaksanaan pembagiannya diserahkan kepada Direksi Perseroan.

"Menetapkan pembagian bonus yang telah dianggarkan di mana kewenangan untuk menentukan mengenai besarannya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi perseroan," ucap Rudy.

RUPST juga memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakan penggunaan laba tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal.

"Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana tersebut di atas satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal," katanya.

Sepanjang tahun buku 2025, MSIN membukukan kinerja keuangan yang positif dengan pendapatan mencapai Rp3,8 triliun atau tumbuh 18 persen secara tahunan. Sementara itu, laba bersih perseroan melonjak 140 persen menjadi Rp985 miliar, didorong pertumbuhan bisnis di seluruh segmen usaha serta efisiensi biaya operasional.

Editor: Reza Fajri

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) membukukan pertumbuhan kinerja keuangan yang solid sepanjang 2025 dengan pendapatan mencapai Rp3,8 triliun atau naik 18% secara tahunan. Perseroan juga mencatat lonjakan laba bersih sebesar 140% menjadi Rp985 miliar seiring pertumbuhan bisnis di seluruh segmen usaha dan efisiensi biaya operasional.

"Ke depan, strategi pertumbuhan MSIN akan fokus pada empat pilar utama. Pertama, memperkuat posisi kepemimpinan perseroan sebagai perusahaan media digital terdepan di Asia Tenggara dengan terus meningkatkan kualitas konten, teknologi, dan basis pengguna," ujar Direktur Utama MSIN Angela Tanoesoedibjo dalam RUPST Tahun Buku 2025 di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, pertumbuhan pendapatan ditopang seluruh lini usaha perseroan. Segmen Konten, Intellectual Property (IP), dan Advertising menjadi penyumbang terbesar dengan pendapatan Rp2,1 triliun atau tumbuh 26%, didorong peningkatan layanan media buying agency serta monetisasi konten melalui bisnis multi-channel network (MCN).

Segmen Subscription turut mencatat pertumbuhan 18% menjadi Rp869 miliar seiring meningkatnya jumlah pelanggan berbayar pada platform Vision+. Sementara segmen Online Advertising tumbuh 2% menjadi Rp857 miliar.

Dari sisi profitabilitas, laba kotor perseroan meningkat 9% menjadi Rp1,1 triliun. Namun margin laba kotor turun menjadi 29% dari sebelumnya 31% akibat meningkatnya biaya akuisisi dan produksi konten sebagai bagian dari strategi ekspansi jadwal tayang dan penguatan platform digital.

Di sisi lain, EBITDA meningkat 33% menjadi Rp1,04 triliun dengan margin EBITDA naik dari 24% menjadi 27%. Perseroan menilai peningkatan tersebut ditopang efisiensi biaya operasional melalui optimalisasi sumber daya dan pengelolaan biaya yang lebih terarah.

Angela mengatakan perseroan juga akan memperluas kolaborasi strategis dengan mitra di rantai nilai media digital guna mempercepat monetisasi dan pertumbuhan usaha. Selain itu, MSIN akan mendorong ekspansi global melalui platform mikrodrama V+ Short yang menyasar pasar internasional dengan model distribusi digital yang scalable.

Sebagai bagian dari strategi memperkuat bisnis streaming, MSIN terus mengembangkan ekosistem over-the-top (OTT) melalui integrasi RCTI+ dan Vision+ ke dalam satu platform. Perseroan juga mempercepat implementasi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di seluruh operasional perusahaan guna meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis digital.