Garut (ANTARA) - Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskannak) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyebutkan produk pakan komplit fermentatif hasil riset Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dikembangkan di Kecamatan Leles, Garut, dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pakan hijauan ternak saat musim kemarau.

"Pakan komplit fermentatif untuk ternak ruminansia yang sedang dikembangkan, dan diuji oleh IPB, merupakan salah satu alternatif solusi ketersediaan pakan ternak ruminansia bernutrisi seimbang disepanjang tahun, khususnya pada musim kemarau," kata Kepala Diskannak Garut, Dyah Savitri di Garut, Rabu.

Ia menuturkan, tim riset IPB saat ini sedang melakukan riset pengabdian dengan mengembangkan pakan ternak hijauan yang bernilai ekonomis di Unit Pakan Mandiri Leles Lestari, Kecamatan Leles, Garut dengan bahan baku yang mudah didapat di lingkungan sekitar.

Adanya inovasi pakan ternak itu, kata dia, dapat menjadi alternatif ketika kondisi musim kemarau yang seringkali sumber pakan hijauan atau rumput di lapangan sudah mengering atau sulit didapat oleh peternak.

"Ini juga bisa menjadi salah satu pemberian pakan yang baik dan mudah-mudahan ini bisa terjangkau untuk semua kalangan peternak," katanya.

Ia menyampaikan, saat ini sejumlah peternak di Garut masih melakukan kegiatan pengadaan pakannya secara tradisional yakni mencari rumput kemudian diangkut ke tempat peternakannya dan disajikan untuk ternaknya.

Cara tradisional itu, kata dia, tentunya ada batasan apalagi saat musim kemarau yang biasanya rumput akan sulit dicari, dan juga banyak yang kering sehingga peternak akan kesulitan memenuhi kebutuhan pakan ternaknya.

"Saat ini 'kan peternak sebagian besar masih melaksanakan pengadaan pakan itu dengan cara tradisional, meskipun dinas terus mengadakan edukasi dan sosialisasi untuk cara-cara pengawetan pakan hijauan yang ringkas," katanya.

Selama ini, menurut dia, pihaknya juga telah memberikan pelatihan untuk pembuatan silase dimana beberapa daerah seperti Kecamatan Bayongbong, dan Cikajang sudah menerapkan pembuatan pakan silase itu.

Diskannak Garut, lanjut dia, terus berupaya mengedukasi peternak terkait cara pengawetan pakan ternak, kemudian mensosialisasikan terkait inovasi pengolahan pakan salah satunya yang sedang dikembangkan oleh IPB.

"Sekarang sedang diujicobakan, mudah-mudahan hasilnya baik dan akhirnya juga bisa kita sebar luas," katanya.

Sebelumnya, tim riset dari IPB melibatkan masyarakat peternak, dan juga pelaku usaha yang bergerak di bidang pakan, kemudian pemerintah daerah melakukan langkah inovasi memproduksi pakan ternak alternatif dari sumber daya lokal seperti dedak, bungkil, dan suplemen yang diproduksi dari bahan baku daerah.

Pakan tersebut diberi nama pakan komplit fermentatif yang sudah diriset sejak 2019 itu juga bisa memanfaatkan berbagai limbah pertanian seperti jagung, sorgum, dan jerami.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

ISLAMABAD - Pakistan menyerang target yang diklaim sebagai tempat persembunyian kelompok bersenjata di tiga provinsi Afghanistan semalam dan memanggil utusan Kabul pada Senin pagi, setelah serangan terhadap pangkalan Sindh Rangers di Karachi pada akhir pekan menewaskan tiga personel paramiliter dan melukai empat lainnya.

Menteri Informasi Attaullah Tarar mengumumkan pada tanggal X bahwa pasukan keamanan telah melakukan serangan di provinsi Paktia, Paktika, dan Kunar, dan mengklaim 25 pejuang tewas. Operasi darat terpisah di Bajaur di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan barat laut, pada Minggu malam menewaskan beberapa anggota Jamaat-ul-Ahrar (JuA), termasuk seorang komandan senior, kata Tarar, menambahkan bahwa sejumlah besar senjata dan amunisi juga dihancurkan.

2 Negara Muslim Ini Saling Serang, Ini 7 Alasan Konflik Itu Tak Mudah Diselesaikan

1. Pakistan Perang Melawan Sel Pejuang Taliban

JuA, yang mengaku bertanggung jawab atas serangan Karachi, adalah faksi dari Tehreek-e-Taliban (Taliban Pakistan, atau TTP), sebuah kelompok di balik banyak pemboman dan pembunuhan paling mematikan yang diderita Pakistan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, mengkonfirmasi bahwa kuasa usaha Afghanistan — diplomat tertinggi negara itu di Pakistan — mengeluarkan demarche, sebuah protes diplomatik formal. Duta Besar Pakistan di Kabul menyampaikan demarche terpisah kepada Kementerian Luar Negeri Afghanistan pada hari yang sama.

“Tanah Afghanistan dan warga negara Afghanistan terus digunakan untuk mengatur serangan teroris di dalam Pakistan,” kata Andrabi.

Namun, Taliban Afghanistan—yang berbeda dari TTP dan yang berkuasa di Kabul—tetap bersikeras bahwa serangan Pakistan menyebabkan korban sipil. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, memposting gambar anak-anak yang terluka dan menuduh Pakistan menyerang daerah pemukiman, mengklaim puluhan warga sipil telah tewas.

Klaim kedua belah pihak tidak dapat diverifikasi secara independen, namun serangan Karachi, serangan Pakistan di tanah Afghanistan, dan perang narasi sesuai dengan pola yang kini semakin menjadi ciri khas hubungan Islamabad-Kabul.

2. Pemboman dan Pembunuhan di Pakistan Terus Berlanjut

Pakistan telah berulang kali menggunakan kombinasi serangan militer, deportasi, dan diplomasi untuk mencoba menghancurkan kelompok-kelompok bersenjata yang dituduhnya menyerang wilayahnya. Tetapi pemboman dan pembunuhan di dalam Pakistan terus berlanjut—memicu seruan yang semakin tajam dari sebagian analis bahwa sudah saatnya Islamabad mengevaluasi kembali strateginya.

Aksi mogok dan protes diplomatik Pakistan dilakukan sebagai tanggapan atas serangan pada 27 Juni terhadap kompleks Sindh Rangers di lingkungan Gulistan-i-Jauhar, Karachi. JuA mengaku bertanggung jawab.

Tiga personel Rangers tewas dalam serangan itu, sementara tiga penyerang tewas dalam baku tembak balasan. Satu penyerang ditangkap hidup-hidup.

Sumber keamanan Pakistan mengidentifikasi pria yang ditangkap sebagai Usman Ali, warga negara Afghanistan dari Jalalabad di provinsi Nangarhar. Menurut para penyelidik, ia mengatakan kepada pihak berwenang bahwa tim penyerang telah memasuki Pakistan tujuh hari sebelum serangan itu.

Karachi belum pernah menyaksikan serangan sebesar ini sejak Februari 2023, ketika para pejuang TTP menyerbu Kantor Polisi Karachi di Shahrah-e-Faisal, menewaskan empat orang.

Menurut Dewan Keamanan PBB, JuA berbasis di Nangarhar, provinsi Afghanistan yang ibu kotanya adalah Jalalabad, kota yang sama dengan tempat asal pelaku penyerangan yang ditangkap menurut otoritas Pakistan.

3. Faksi yang Mencari Relevansi

Hubungan JuA dengan TTP telah lama bergejolak.

TTP, yang dibentuk pada tahun 2007, memiliki Jamaat-ul-Ahrar (JuA) melancarkan kampanye bersenjata berkelanjutan melawan negara Pakistan dan tetap menjadi jaringan payung militan dominan, yang menurut Islamabad sebagian besar beroperasi dari wilayah Afghanistan. JuA memisahkan diri dari kelompok tersebut pada tahun 2014, bergabung kembali pada tahun 2020 dan, pada awal tahun 2025, kembali berada dalam kondisi semi-independen.

Ketika TTP mengumumkan penunjukan kepemimpinan baru pada Februari 2025, JuA tidak menerima posisi penting, meskipun tidak ada perpecahan formal yang diumumkan.

4. Ada Persaingan di Antara Kelompok Bersenjata

Ihsanullah Tipu Maseed, seorang ahli tentang kelompok bersenjata non-negara di wilayah Afghanistan-Pakistan, mengatakan serangan Karachi mencerminkan kebutuhan JuA untuk menunjukkan relevansi yang berkelanjutan.

“Jamaat-ul-Ahrar telah menggunakan serangan ini untuk mengirim pesan bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk melakukan serangan skala besar di dalam Pakistan,” katanya kepada Al Jazeera. “Selalu ada persaingan internal di antara organisasi militan untuk membuktikan kemampuan mereka kepada pendukung dan calon rekrutan. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka dapat mengerahkan banyak penyerang untuk menargetkan instalasi keamanan strategis utama, secara independen dari TTP.”

Secara historis, JuA termasuk di antara faksi paling garis keras dalam jaringan TTP.

Kelompok ini mengaku bertanggung jawab atas pemboman Paskah 2016 di Taman Gulshan-e-Iqbal Lahore, yang menewaskan lebih dari 70 orang. Pemboman bunuh diri November 2025 di kompleks pengadilan distrik Islamabad, yang menewaskan 12 orang, juga dikaitkan dengan kelompok ini.

“Ini tidak terbatas pada Karachi,” kata Maseed. “Ini bisa terjadi di Punjab. Ini bisa terjadi di pusat kota besar mana pun.”

5. Serangan Pakistan Tak Akan Memberikan Solusi

Respons Pakistan mengikuti pola yang sekarang sudah familiar. Serangan besar terjadi. Serangan udara di perbatasan Afghanistan menyusul dalam beberapa jam. Islamabad mengeluarkan peringatan. Kabul mengutuk korban sipil. Siklus berulang.

Besarnya tantangan keamanan itu sendiri tidak perlu diragukan.

Menurut Pak Institute for Peace Studies, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Islamabad, serangan di Pakistan meningkat 34 persen pada tahun 2025, dengan 699 insiden tercatat di seluruh negeri. Setidaknya 1.034 orang tewas dan 1.366 lainnya terluka.

Lebih dari 95 persen serangan terkonsentrasi di provinsi Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan.

Sejak Februari tahun ini, Pakistan telah melakukan Operasi Ghazab Lil Haq, sebuah kampanye militer berkelanjutan yang melibatkan serangan udara, baku tembak artileri, dan operasi darat di seluruh Afghanistan timur.

Pada saat yang sama, Islamabad telah mendeportasi hampir satu juta warga negara Afghanistan sejak September 2023 dan melakukan beberapa putaran pembicaraan gencatan senjata dengan pemerintah Taliban di Kabul, termasuk negosiasi yang diadakan di Urumqi pada awal April.

Meskipun beberapa pembicaraan tersebut menghasilkan jeda sementara dalam kekerasan, tidak satu pun yang menghasilkan penyelesaian yang langgeng.

Maseed mengatakan siklus yang berulang tersebut mencerminkan kelemahan yang lebih dalam dalam pendekatan kontra-terorisme Pakistan secara lebih luas.

“Kelemahan mendasar yang saya lihat dalam strategi kontra-terorisme Pakistan adalah kurangnya pendekatan yang konsisten dan ketergantungan yang berlebihan pada penggunaan kekuatan, sementara kelemahan tata kelola dibiarkan tanpa penanganan,” katanya.

Menurut analis yang berbasis di Islamabad tersebut, serangan lintas batas Pakistan “sebagian besar bersifat reaktif”.

“Saya tidak melihat strategi holistik yang mendasarinya. Setelah setiap serangan, akun media sosial mendorong serangan terhadap Afghanistan. Tampaknya, alih-alih mengembangkan strategi kontra-terorisme yang koheren, para pembuat keputusan menyerah pada tekanan tersebut, dan melakukan serangan hanya untuk terlihat melakukan sesuatu,” tambahnya.

6. Memenangkan Pertempuran, Kehilangan Narasi

Pakistan telah mengejar tekanan militer dan keterlibatan diplomatik secara bersamaan. Tetapi para analis mempertanyakan apakah kedua pendekatan tersebut didasarkan pada asumsi yang tepat.

Ibraheem Bahiss, seorang analis Afghanistan di International Crisis Group, menggambarkan sikap Pakistan sebagai tekanan maksimum yang dibangun di atas premis yang belum terbukti.

“Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa penindakan Taliban akan menghasilkan pengurangan kekerasan di dalam Pakistan,” katanya kepada Al Jazeera. “Apakah premis itu benar, valid, dan tepat, benar-benar masih bisa diperdebatkan.”

Bahiss membedakan antara Taliban Afghanistan yang menolak bertindak melawan TTP dan dukungan langsung terhadap serangan di dalam Pakistan.

“Meskipun ada bukti bahwa warga Afghanistan beroperasi di dalam barisan TTP, hal itu sendiri tidak merupakan bukti konklusif bahwa otoritas Afghanistan mengarahkan atau mendukung operasi tersebut,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kecenderungan Pakistan untuk mengaitkan setiap serangan besar dengan Afghanistan “menurut saya lebih didorong oleh motif politik daripada berdasarkan bukti”.

Laporan independen, termasuk dari tokoh-tokoh PBB, PBB mencatat korban sipil Afghanistan akibat serangan udara Pakistan. PBB mencatat setidaknya 372 kematian dan 397 luka-luka warga sipil Afghanistan hanya dalam tiga bulan pertama tahun 2026. Ini termasuk puluhan orang yang tewas dalam serangan rudal Pakistan yang menghantam fasilitas rehabilitasi narkoba di Kabul pada bulan Maret.

7. Tidak Ada Pemerintahan di Afghanistan

Sami Yousafzai, seorang jurnalis dan ahli urusan Afghanistan, mengatakan bahwa jumlah korban sipil tersebut mengubah opini publik di dalam Afghanistan.

“Banyak warga Afghanistan sekarang percaya bahwa serangan Pakistan mengubah percakapan seputar rezim Taliban,” katanya kepada Al Jazeera. “Bahkan warga Afghanistan yang kritis terhadap kebijakan Taliban – misalnya, tentang pendidikan perempuan – sekarang mengatakan: Kesampingkan itu, mari kita bicara tentang agresi Pakistan. Pakistan pada dasarnya memberikan narasi kepada Taliban, dan Taliban memanfaatkannya dengan sangat efektif.”

Yousafzai mengatakan serangan tersebut juga memperkuat narasi sejarah yang lebih luas.

“Tidak ada pemerintah Afghanistan dalam 40 tahun terakhir yang mengklaim telah membom Pakistan atau menyerang wilayah Pakistan sebagai tanggapan atas insiden lintas batas,” katanya. “Serangan udara Pakistan memperkuat narasi bahwa Pakistan adalah agresor, dan itu adalah masalah jangka panjang yang serius bagi Islamabad.”

Bahiss memperingatkan bahwa lintasan saat ini tidak dapat berlanjut tanpa batas.

“Kita tidak bisa terus seperti ini selama satu atau dua tahun lagi. Ini memicu sentimen publik di kedua belah pihak, menyebabkan gangguan perdagangan yang serius. Kedua belah pihak harus bernegosiasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemikiran yang lebih segar dan pendekatan baru yang tulus, karena apa yang sedang dicoba saat ini jelas tidak berhasil,” katanya.

JAKARTA - Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dinilai menjadi rujukan penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Perkara ini menjadi ukuran nyata sejauh mana prinsip negara hukum (rechtstaat) dan kualitas pembuktian dalam perkara korupsi besar benar-benar dijalankan.

Guru Besar Ilmu Hukum Prof. Dr. Suparji Achmad, S.H., M.H., menegaskan bahwa perkara ini memberikan pesan kuat bahwa hukum tidak tebang pilih terhadap status jabatan seseorang. "Negara hukum tidak mengenal kekebalan jabatan; setiap penyelenggara negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law)," ujar Suparji, Selasa (30/6/2026).

Dia berpendapat, pemidanaan dalam kasus ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang manifestatif terhadap supremasi hukum, sepanjang proses pembuktian objektif di pengadilan mampu menyimpulkan adanya penyalahgunaan kewenangan secara sadar.

Suparji menjelaskan, ukuran utama dari sebuah putusan adalah apakah seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diperiksa di persidangan. Adapun perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim merupakan hal yang wajar dalam sistem peradilan.

Ia menilai, keberhasilan menggolkan konstruksi hukum yang objektif hingga vonis dijatuhkan bakal berdampak langsung pada muruah institusi penegak hukum di mata masyarakat.

"Apabila putusan dibangun di atas pembuktian yang kuat, argumentasi hukum yang rasional, serta independensi hakim yang terjaga, maka putusan tersebut akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan," jelasnya.

Lebih lanjut, Suparji memandang perkara ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar penghukuman individu. Kasus ini harus dijadikan momentum evaluasi total terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama di sektor pendidikan yang mengelola anggaran besar.

"Penegakan hukum yang ideal bukan hanya menghasilkan pidana, tetapi juga mendorong lahirnya sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi," pungkasnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengibaratkan pengelolaan ekonomi nasional seperti sebuah tim sepak bola yang membutuhkan kerja sama dan koordinasi antarpemain agar mampu menghasilkan strategi terbaik.

Prasetyo mengatakan koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci dalam menyusun kebijakan ekonomi, mulai dari aspek makro hingga penyelesaian persoalan di sektor riil.

"Hari ini sebagaimana biasanya para penanggung jawab perekonomian berkoordinasi dan hari ini cukup lengkap karena juga ikut dihadiri oleh teman-teman dari DEN yang memberikan pandangan maupun saran-saran," ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (29/6).

Menurut dia, momentum penyelenggaraan Piala Dunia menjadi gambaran bagaimana seluruh pihak harus bekerja sebagai satu tim dalam mengelola perekonomian nasional.

"Karena ini kebetulan juga sedang berlangsung Piala Dunia, ibarat tim sepak bola mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi," jelasnya.

Ia menjelaskan setiap kementerian dan lembaga saling memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan, mulai dari kebijakan makroekonomi, fiskal, hingga penanganan persoalan yang dihadapi dunia usaha.

[Gambas:Youtube]

"Semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor riil yang kita hadapi di lapangan," katanya.

Prasetyo mencontohkan salah satu isu yang dibahas dalam koordinasi tersebut ialah pemenuhan kebutuhan gas bagi industri yang dinilai penting untuk menjaga aktivitas sektor manufaktur.

Ia berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terus diperkuat agar berbagai kebijakan yang diambil mampu menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencermati potensi dampak implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) terhadap industri asuransi.

Namun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan kebutuhan perlindungan terhadap risiko pengangkutan, perdagangan, dan aktivitas ekspor-impor pada prinsipnya tetap akan ada.

Sebab demikian, untuk ke depannya Ogi mengatakan OJK terus mendorong industri asuransi untuk memperkuat manajemen risiko dan kualitas underwriting.

“Serta melakukan diversifikasi portofolio agar dapat menangkap peluang bisnis sekaligus menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Sementara itu, secara data per April 2026 OJK mencatat lini usaha pengangkutan (marine cargo) pada industri asuransi dan reasuransi tercatat sebesar Rp2,85 triliun dengan nilai klaim sebesar Rp580 miliar.

“Secara umum, kinerja lini usaha ini masih relatif stabil, didukung oleh aktivitas perdagangan dan distribusi barang yang tetap berjalan,” sebut Ogi.

Perlu diketahui, Pemerintah telah resmi membentuk BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor yakni PT Danantara Sumber Daya Alam (DSI). BUMN itu akan mulai bekerja pada Juni 2026 untuk tahap awal.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan pada Juni 2026, PT DSI akan mulai beroperasi tahap awal dengan hanya melakukan pencatatan transaksi. Kemudian, dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 3 bulan hingga akhir tahun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa badan ini akan mengelola ekspor komoditas CPO, batu bara dan paduan besi. Selanjutnya, pemerintah menargetkan mekanisme ini berlaku untuk seluruh komoditas SDA strategis.

Adapun, PT DSI dipastikan hanya menjadi instrumen pengawas untuk mencegah transfer pricing dan under invoicing serta menjaga nilai komoditas strategis alih-alih memicu risiko monopoli yang dapat merusak harga.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menepis kekhawatiran mengenai risiko monopoli terhadap kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Adapun, kontrak yang telah disepakati oleh pelaku usaha sebelumnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memperpanjang masa tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk rumah tapak dan rumah susun hingga 40 tahun. Keputusan tersebut disetujui Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki hunian layak sekaligus menekan backlog perumahan nasional.

Kebijakan ini mempertahankan bunga rumah subsidi tapak sebesar 5% dan rumah susun subsidi sebesar 6%, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah meyakini kombinasi bunga tetap dan tenor lebih panjang akan memperbesar daya serap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditargetkan mencapai 350.000 unit sepanjang 2026.

Di sisi lain, pelonggaran tenor hingga empat dekade memunculkan pertanyaan mengenai efektivitasnya terhadap daya beli masyarakat, keberlanjutan pembiayaan, hingga risiko perbankan dalam jangka panjang. Kalangan pengembang dan perbankan menyambut positif langkah tersebut, tetapi menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi lintas lembaga agar implementasinya berjalan optimal.

Apa yang Diputuskan Pemerintah?

Komite Tapera resmi menyetujui tenor KPR subsidi hingga 40 tahun bagi rumah tapak maupun rumah susun subsidi. Kebijakan tersebut dijalankan untuk meningkatkan akses MBR terhadap hunian yang layak sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa bunga rumah subsidi tapak tetap dipertahankan sebesar 5%, sedangkan rumah susun subsidi sebesar 6%.

Mengapa Tenor 40 Tahun Dinilai Penting?

Pemerintah menilai besaran cicilan rumah subsidi selama ini masih menjadi hambatan utama bagi kelompok buruh, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal yang pendapatannya terbatas.

Rumah subsidi seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun saat ini memiliki cicilan sekitar Rp1,05 juta per bulan. Dengan tenor 40 tahun, cicilan tersebut diperkirakan turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan.

Penurunan beban angsuran itu diharapkan memperluas kelompok masyarakat yang memenuhi syarat pembiayaan perbankan, terutama bagi mereka yang selama ini terkendala ketentuan maksimal cicilan sepertiga dari pendapatan bulanan.

Bagaimana Hitung-hitungan Cicilan KPR Subsidi?

Gambaran cicilan yang disampaikan pemerintah dan pelaku industri menunjukkan penurunan yang cukup signifikan:

• Tenor 10 tahun: sekitar Rp1,7 juta per bulan.
• Tenor 20 tahun: sekitar Rp1 juta hingga Rp1,1 juta per bulan.
• Tenor 30 tahun: sekitar Rp1,1 juta untuk pinjaman sekitar Rp200 juta.
• Tenor 40 tahun: berkisar Rp773.000 hingga Rp900.000 per bulan, tergantung besaran pokok pinjaman.

Pemerintah menilai penurunan cicilan tersebut dapat membuka akses kepemilikan rumah bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan Rp2,3 juta hingga Rp2,5 juta per bulan.

Apa Dampaknya terhadap Program 3 Juta Rumah?

Kebijakan ini diproyeksikan menjadi instrumen penting untuk menopang target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah sepanjang 2026.

Pemerintah dan pengembang berharap peningkatan keterjangkauan pembiayaan dapat mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang masuk dalam daftar program strategis nasional.

Kalangan REI juga menilai perpanjangan tenor akan meningkatkan daya serap kuota rumah subsidi yang tahun ini diperbesar pemerintah.

Bagaimana Respons Pengembang?

Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) menyambut positif kebijakan tersebut.

Menurut REI, tenor yang lebih panjang akan memperluas basis konsumen rumah subsidi karena cicilan menjadi lebih ringan. Pengembang meyakini masyarakat pada kelompok desil bawah yang sebelumnya sulit mengakses kredit perbankan kini memiliki peluang lebih besar untuk membeli rumah pertama.

REI juga menilai kebijakan ini dapat membantu mengurangi risiko kredit bermasalah karena beban angsuran bulanan menjadi lebih rendah dan lebih sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.

Namun, asosiasi pengembang menegaskan perlunya harmonisasi aturan pertanahan, regulasi perbankan, dan ketentuan otoritas keuangan agar implementasi tenor panjang dapat berjalan efektif.

Apa Kata Perbankan?

Kalangan perbankan menilai tenor 40 tahun merupakan alternatif pembiayaan, bukan kewajiban bagi seluruh debitur.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak otomatis meningkatkan risiko pembiayaan karena masyarakat tetap dapat memilih tenor sesuai kebutuhan masing-masing.

Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan banyak nasabah KPR melunasi pinjaman lebih cepat dibandingkan jangka waktu perjanjian awal.

Apakah Tenor 40 Tahun Bersifat Wajib?

Pemerintah menegaskan bahwa skema tersebut bersifat opsional.

Masyarakat tetap dapat memilih tenor 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun sesuai profil pendapatan dan kemampuan finansial masing-masing.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas tanpa membebani masyarakat maupun industri pembiayaan.

Apa yang Perlu Dicermati Selanjutnya?

Implementasi KPR subsidi 40 tahun masih memerlukan sinkronisasi berbagai aturan yang melibatkan Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, OJK, Kementerian Ketenagakerjaan, BP Tapera, industri perbankan, dan asosiasi pengembang.

Selain itu, efektivitas kebijakan akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas akses pekerjaan formal, dan memastikan pasokan rumah subsidi tetap tersedia dalam jumlah memadai.

Fakta Penting

• Komite Tapera resmi menyetujui tenor KPR subsidi hingga 40 tahun.
• Bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, sedangkan rumah susun subsidi 6%.
• Cicilan rumah subsidi Rp166 juta diperkirakan turun dari Rp1,05 juta menjadi sekitar Rp773.000 per bulan.
• Target penyaluran FLPP pada 2026 mencapai 350.000 unit rumah.
• Kebijakan tenor 40 tahun bersifat opsional dan dapat disesuaikan dengan kemampuan debitur.
• Pengembang dan perbankan mendukung kebijakan tersebut, tetapi meminta sinkronisasi lintas lembaga untuk implementasinya.

Daftar Artikel Sumber

Ulasan selengkapnya dapat disimak pada artikel-artikel berikut:

1. Resmi! Tenor KPR Rumah Subsidi & Rusun Diperpanjang Sampai 40 Tahun.
2. Hitung-hitungan Cicilan KPR Rumah Subsidi Tenor 40 Tahun.
3. Tenor KPR Subsidi Bisa Sampai 40 Tahun, Pengembang Bilang Begini.
4. Menanti Taji Cicilan Rumah Subsidi hingga 40 Tahun ke Daya Beli.
5. Ada Skema Cicilan KPR 40 Tahun, REI: Risiko Gagal Bayar Kecil.
6. Prabowo Minta Tenor Cicilan KPR 40 Tahun untuk Pekerja Swasta.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan hasil reportase tim redaksi Bisnis Indonesia yang dirangkum dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial. Seluruh fakta, angka, dan kutipan merujuk pada artikel sumber yang digunakan dalam penyusunan briefing ini.

Kita menghadirkan sumber serat lain yang tidak harus diproduksi melalui rumput

Garut, Jabar (ANTARA) - Tim riset IPB University melakukan riset pengabdian dengan mengembangkan pakan ternak hijauan yang bernilai ekonomis di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, karena hanya memanfaatkan bahan baku yang mudah didapat di lingkungan.

"Hasil riset itu sekarang dikembangkan dengan memanfaatkan biomassa atau bahan-bahan yang dilupakan, dibuang tidak manfaat, jadi manfaat pakan komplit, ada serat, proteinnya," kata Guru Besar Fakultas Peternakan IPB, Luki Abdullah saat kegiatan pengenalan produk pakan di Unit Pakan Mandiri Leles Lestari, Kecamatan Leles, Garut, Jumat.

Ia menuturkan tim riset dari IPB melibatkan masyarakat peternak dan pelaku usaha yang bergerak di bidang pakan, kemudian pemerintah daerah melakukan langkah inovasi memproduksi pakan ternak alternatif yang lebih murah, mudah digunakan dan tetap berkualitas.

Selama ini, kata dia, sektor bisnis peternakan seringkali dihadapkan dengan persoalan ketersediaan pakan hijauan yang dinilai memiliki nilai pakan berkualitas, sementara ketersediaannya terbatas, untuk itu perlu dilakukan inovasi untuk menyediakan pakan hijauan dari bahan baku di lingkungan sekitar.

Ia mengatakan tim peneliti sejak tahun 2019 mencari sumber serat alternatif yang tidak bergantung pada rumput sebagai bahan utama pakan hijauan, di antaranya memanfaatkan bahan baku yang 80 persen dari sumber daya lokal seperti dedak, bungkil dan suplemen yang diproduksi dari bahan baku daerah.

"Kita menghadirkan sumber serat lain yang tidak harus diproduksi melalui rumput, nah, kita memadankan sumber gizinya apa di sana, serat, sumber itulah yang sekarang kita kembangkan terus-menerus, sampai hari ini kita terus bisa menghasilkan," kata Luki.

Ia mengatakan inovasi pakan tersebut diberi nama pakan komplit fermentasi yang juga memanfaatkan berbagai limbah pertanian seperti jagung, sorgum dan jerami.

Serat dari tanaman jagung, kata dia, memiliki tingkat kecernaan yang lebih baik dibandingkan rumput maupun jerami padi, penilaian itu terbukti setelah melewati tahap penelitian dan pengembangan yang kini sudah dapat digunakan serta diuji coba oleh peternak di Garut.

"Sudah diproduksi, sudah digunakan, sudah dimanfaatkan, sudah juga diujicobakan," katanya.

Pendiri Unit Pakan Mandiri Leles Lestari, Yosep Purnama mengatakan inovasi pakan ternak yang saat ini sedang dikembangkan mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu murah, praktis dan berkualitas.

Dengan adanya inovasi itu, kata dia, peternak tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pakan karena bisa memanfaatkan bahan baku dari lingkungan sekitarnya yang bisa memangkas biaya pakan, dan juga menghasilkan ternak yang lebih baik karena terpenuhi nutrisi dan proteinnya.

"Sehingga dapat membantu peternak meningkatkan efisiensi usaha tanpa mengurangi kualitas nutrisi ternak," katanya.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Dyah Savitri menyampaikan dukungannya terhadap inovasi tersebut karena akan membantu peternak untuk memenuhi kebutuhan pakan hijauan yang dibutuhkan ternaknya, salah satunya komoditas domba.

"Kami terus mendukung akademisi dan komunitas peternak, semoga riset ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif untuk kemajuan komoditas domba Garut," katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) menyambut rencana pemerintah mengimplementasikan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi tembus hingga 40 tahun.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Eka Jaya menjelaskan bahwa aturan tersebut diyakini bakal mendorong laju penyerapan rumah subsidi. Sehingga mendorong realisasi program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi intinya gini, dengan perpanjangan 40 tahun itu kan otomatis membuat saluran konsumen itu makin besar, makin banyak,” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (26/6/2026).

Bambang memberikan gambaran, dengan perpanjangan tenor ini besaran cicilan rumah dapat ditekan hingga Rp900.000 per bulan. Sehingga, masyarakat desil rendah dapat ikut mengakses penyerapan rumah subsidi FLPP.

Sebagai gambaran, tambah Bambang, saat ini masyarakat yang meminjam pokok sekitar Rp200 juta dengan tenor selama 20 tahun setiap bulannya dibebankan biaya angsuran sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,4 juta.

“Kalau untuk 30 tahun, itu sekitar Rp1,1 juta nah kalau KPR hingga 40 tahun, itu bisa sekitar Rp900.000-an per bulannya angsurannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun.

Upaya tersebut diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa skema perpanjangan tenor ini dijalankan dalam rangka mengeksekusi direktif Presiden Prabowo Subianto.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (24/6/2026) sore.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun telah disetujui Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Lantas, bagaimana gambaran cicilan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan masa tenor pembiayaan hingga 40 tahun?

Seperti diketahui, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Dengan perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

"Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Adapun, pelonggaran masa tenor KPR rumah subsidi hingga 40 tahun itu diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan MBR dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah ataubacklognasional.

Maruarar mengatakan Komite Tapera telah menyetujui perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (24/6/2026).

Pemerintah juga meyakini kebijakan tersebut akan mendukung target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah sepanjang 2026. Peningkatan akses pembiayaan itu sekaligus diharapkan mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional.

Implementasi penyaluran rumah subsidi FLPP dilakukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di bawah pengawasan Komite Tapera.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun.

Upaya tersebut diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa skema perpanjangan tenor ini dijalankan dalam rangka mengeksekusi direktif Presiden Prabowo Subianto.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (24/6/2026) sore.

Melalui bauran stimulus pelonggaran tenor dan stabilitas bunga tersebut, pemerintah optimistis dapat mengamankan target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah pada tahun ini.

Proyeksi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang masuk dalam daftar program strategis nasional.

Untuk diketahui sebelumnya, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi FLPP untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Akan tetapi, lewat perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

"Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Ara.

Sebagai informasi, implementasi penyaluran rumah subsidi FLPP dilaksanakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Badan ini diawasi langsung oleh Komite Tapera yang diketuai oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, Komite Tapera juga diduduki oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa selaku anggota, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebagai anggota, Ketua DK OJK Frederica Widyasari Dewi sebagai anggota, dan Eko Djoeli Heripoerwanto sebagai anggota dari kalangan profesional.

IDXChannel- PT Bukalapak.com (BUKA) melakukan transformasi strategis yang bertujuan untuk memprioritaskan pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang.

Sejak awal 2025, BUKA secara resmi telah menghentikan penjualan produk fisik melalui aplikasi dan situs web. Perusahaan kini berkonsentrasi pada empat segmen bisnis utama di antaranya Mitra Bukalapak, Gaming, Investasi, dan Ritel.

“Transformasi ini mencerminkan upaya manajemen untuk memastikan bahwa setiap segmen bisnis tetap relevan dengan dinamika pasar yang terus berkembang, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih kuat” ujarnya Corporate Secretary BUKA Cut Fika Lutfi dikutip Rabu (24/6/2026).

Hasil awal dari transformasi strategis ini terlihat dari kinerja keuangan perusahaan. Secara tahunan (year-on-year/YoY), pertumbuhan pendapatan menunjukkan performa yang kuat.

Sepanjang tahun 2025, BUKA membukukan pendapatan sebesar Rp6,5 triliun, yang merepresentasikan kenaikan sekitar 46 persen YoY dari Rp4,5 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan yang kuat ini menunjukkan bahwa semua lini bisnis utama perusahaan semakin berkontribusi terhadap kinerja keseluruhan perusahaan, sekaligus mendukung transformasi menuju profitabilitas yang berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, aspek penting lainnya adalah BUKA berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat pada awal tahun 2026, di mana pendapatan meningkat sebesar 63 persen, YoY dari Rp1,5 triliun di kuartal pertama 2025 menjadi Rp2,4 triliun di kuartal pertama 2026.

BUKA juga berhasil mencapai milestone Adjusted EBITDA positif sebesar Rp4 miliar pada kuartal I-2026, dari posisi negatif Rp20 miliar pada kuartal I-2025, didorong oleh penguatan top-line serta optimalisasi operasional yang berkelanjutan.

Langkah strategis perusahaan kini bertumpu pada akselerasi empat lini bisnis utama yang saling bersinergi. Pertama, melalui platform Online-to-Offline (O2O) Mitra Bukalapak, perusahaan berkomitmen memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya warung tradisional dan agen perorangan, lewat solusi B2B2C yang mentransformasi toko konvensional menjadi peritel modern terintegrasi.

Sebagai pusat layanan digital lokal, Mitra Bukalapak memanfaatkan pendekatan distribusi multi-channel untuk menghadirkan variasi produk virtual seperti pulsa, paket data, token listrik, hingga voucher game.

Segmen bisnis Gaming, yang beroperasi di bawah Multi Realm Games (MRG), menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan BUKA. MRG berfungsi sebagai entitas holding yang mengintegrasikan ekosistem gaming BUKA, termasuk Lapakgaming, dan itemku. Platform-platform ini menyediakan layanan top-up instan, voucher digital, dan marketplace C2C aman yang didukung oleh sistem escrow, menumbuhkan kepercayaan di dalam komunitas gaming.

"MRG terus memperkuat kehadirannya di pasar global, regional, dan domestik melalui konsolidasi dan kolaborasi strategis," ujar dia. Di bidang Investasi, BUKA menghadirkan BMoney, platform investasi berizin OJK yang fokus mendorong inklusi keuangan lewat akses instrumen yang terjangkau, seperti reksa dana, saham, obligasi, dan emas yang kini telah sukses mengelola AUM sebesar Rp6 triliun, menjangkau lebih dari 1 juta pengguna, serta mencatatkan profitabilitas yang konsisten.

Melengkapi portofolio tersebut, segmen bisnis Ritel terus menunjukkan tren positif dengan berfokus pada produk fashion dan gaya hidup yang mengedepankan kreativitas serta keberlanjutan.

Melalui kemitraan strategis dengan merek-merek internasional seperti ADLV, National Geographic, dan LifeWork, serta pengembangan in-house brands yang solid, BUKA optimistis dapat memaksimalkan potensi segmen Ritel agar memberikan kontribusi yang semakin besar kepada kinerja keseluruhan perusahaan.

Melalui model bisnis yang lebih fokus ini, BUKA terus memaksimalkan potensi dari setiap segmen bisnisnya sembari memperkuat fundamental perusahaan agar menjadi lebih tangguh dan kompetitif di era digital.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) memilih untuk memfokuskan lini operasionalnya pada akselerasi empat pilar bisnis utama setelah menghentikan penjualan produk fisik secara langsung sejak 2025.

Langkah transformasi itu mencakup fokus dan optimalisasi penuh pada segmen Mitra Bukalapak, ekosistem gaming, platform investasi, serta lini ritel.

Corporate Secretary Bukalapak Cut Fika Lutfi menyampaikan bahwa sejak awal tahun 2025, perseroan secara resmi menghentikan penjualan produk fisik langsung melalui aplikasi dan situs web mereka.

Kalibrasi ulang model bisnis ini mencerminkan upaya manajemen untuk memastikan setiap lini bisnis tetap relevan dengan dinamika pasar.

“Transformasi ini dilakukan sekaligus untuk memastikan setiap lini bisnis tetap relevan dengan pasar dan memberikan dampak ekonomi yang lebih kuat,” ujar Fika dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Di tengah proses transisi tersebut, perseroan melaporkan adanya pertumbuhan pada pos pendapatan tahunan yang membukukan angka Rp6,5 triliun pada 2025. Momentum dari model bisnis baru ini kemudian berlanjut hingga kuartal I/2026, dengan perseroan mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp2,4 triliun.

Akselerasi pada pos pendapatan tersebut turut mendorong capaian kinerja operasional perseroan pada periode tiga bulan pertama tahun ini. Perseroan sukses mencetak Adjusted EBITDA positif sebesar Rp4 miliar pada kuartal I/2026, berbalik dari posisi kuartal I/2025 yang minus Rp20 miliar.

Saat ini, strategi pertumbuhan berkelanjutan perseroan bertumpu pada akselerasi empat lini bisnis utama yang kini bergerak saling bersinergi.

Pilar pertama adalah segmen Online-to-Offline (O2O) Mitra Bukalapak yang fokus pada pemberdayaan warung tradisional lewat solusi distribusi produk virtual.

Pilar kedua adalah segmen bisnis Gaming di bawah Multi Realm Games (MRG) yang menaungi Lapakgaming dan kini menjadi kontributor pendapatan terbesar bagi BUKA. Sementara itu, pilar ketiga segmen investasi melalui BMoney yang telah mengelola dana kelolaan senilai Rp6 triliun dari 1 juta pengguna.

Terakhir, pada pilar keempat di segmen ritel, BUKA mengandalkan kemitraan eksklusif bersama merek gaya hidup internasional seperti ADLV dan National Geographic guna memperkuat pendapatan perseroan.

______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.