Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor kopi dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi dengan IPB University dalam program One Village One CEO (OVOC) guna mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul di tingkat pedesaan.

​Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat menerima audiensi mahasiswa IPB University peserta Program OVOC di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat, Rabu.

"Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyampaikan apresiasi kepada IPB University yang telah memilih daerah ini sebagai lokasi pembelajaran pengembangan ekosistem bisnis desa berbasis kopi. Ini momentum strategis untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing," kata Parosil.

Parosil menjelaskan bahwa Program OVOC sangat relevan diterapkan di Lampung Barat karena hampir seluruh pekon (desa) memiliki potensi besar di sektor perkebunan kopi.

Program ini dirancang untuk membentuk SDM yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan di tingkat desa.

Ia menjelaskan, melalui program tersebut, mahasiswa dibekali pengetahuan mulai dari praktik budidaya yang baik (good agricultural practices), pengolahan pascapanen, pengembangan produk bernilai tambah, strategi pemasaran, hingga penguatan kelembagaan petani dan UMKM.

"Kita ingin setiap pekon memiliki generasi yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, mengelola potensi kopi secara profesional, serta mampu menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan," ujarnya.

Berdasarkan data, Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu sentra utama penghasil kopi robusta di Indonesia dengan luas areal perkebunan mencapai lebih dari 54 ribu hektare dan produksi sekitar 63 ribu ton per tahun. Sektor ini menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 36 ribu kepala keluarga atau sekitar 70 persen rumah tangga petani di wilayah tersebut.

​Kopi Robusta Lampung Barat ditanam pada ketinggian 600 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan kondisi tanah vulkanik yang subur, sehingga menghasilkan karakter cita rasa khas yang kompetitif di pasar nasional maupun internasional.

​

Pewarta: Agus Wira Sukarta
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - IPB University bersiap mengimplementasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru . Implementasi RPL ditargetkan mulai berjalan pada semester genap tahun akademik 2026/2027.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof Deni Noviana, mengatakan penyelenggaraan RPL di IPB University telah memiliki landasan regulasi, organisasi pengelola di tingkat insitusi dan program studi (prodi), serta pedoman pelaksanaan.

Salah satu tahap persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan calon asesor yang akan melakukan penilaian terhadap peserta yang mendaftar melalui jalur RPL.

"Setelah seluruh perangkat dan tim penilai terbentuk, kami menargetkan implementasi RPL dapat dimulai pada semester genap tahun akademik 2026/2027," katanya, melalui siaran pers, Rabu (1/6/2026).

Prof Deni menjelaskan, RPL akan menjadi salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru untuk program sarjana (S1) maupun pascasarjana, kecuali program profesi dokter dan beberapa program profesi lainnya. Melalui mekanisme ini, pengalaman kerja maupun hasil belajar yang telah dimiliki peserta dapat diakui sebagai capaian pembelajaran setelah melalui proses asesmen.

Menurutnya, RPL merupakan kebijakan strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, terutama bagi profesional, praktisi, aparatur sipil negara (ASN), maupun individu yang telah memperoleh kompetensi melalui pengalaman kerja, pelatihan, sertifikasi, dan pembelajaran nonformal.

Secara nasional, pengakuan hasil belajar melalui RPL dapat mencapai maksimal 70 persen dari total beban studi. Meski memperoleh pengakuan atas sebagian capaian pembelajaran, mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL tetap mengikuti proses perkuliahan reguler bersama mahasiswa lainnya hingga menyelesaikan seluruh persyaratan akademik.

"RPL bukan jalan pintas untuk memperoleh gelar. RPL merupakan mekanisme akademik yang mengakui kompetensi melalui proses asesmen yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, perluasan akses harus berjalan seiring dengan penjaminan mutu," tegasnya.

Melalui pelaksanaan RPL, IPB University berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa mengabaikan standar mutu akademik, sekaligus memperkuat posisi IPB sebagai salah satu perguruan tinggi rujukan nasional dalam penyelenggaraan RPL.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bercerita dirinya kerap kali mendatangi kampus untuk bertanya dengan deretan profesor. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Prabowo adalah terkait pengembangan gandum hingga kelapa sawit di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo Subianto saat memberikan taklimat di acara Sarasehan Kebangsaan 2.600 Rektor/Dekan/Dosen PTN dan PTS Seluruh Indonesia pada Jumat (26/6/2026) di Jakarta Convention Center.

Prabowo bercerita bahwa dirinya beberapa kali mendatangi kampus, dan bertanya kepada orang-orang yang pintar.

"Saya tanya profesor-profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus impor gandum? Kenapa?," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo pun bertanya kepada profesor-profesor teesebut terkait dengan pengembangan kelapa sawit di Indonesia serta pengembangan kendaraan.

"Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektar di Malaysia lebih produktif dari kita? Kenapa di Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri?," ujarnya.

Dia pun menjelaskan kerap bertanya kepada para profesor soal Indonesia yang tidak punya pabrik motor dengan 100% buatan anak bangsa.

Akan tetapi, kini dirinya berbahagia sekaligus berterima kasih sebab, Indonesia kini punya produk mobil sendiri yang 100% buatan Indonesia.

"Saya ada satu kepuasan mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan saya bisa pulang dengan mobil buatan indonesia," katanya.

Presiden Prabowo sendiri menggunakan mobil taktis Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan kepresidenannya dalam acara pelantikannya sebagai Presiden RI.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa PKB memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memikirkan masa depan Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Cak Imin atau Gus Muhaimin, PKB sebagai partai yang lahir dari rahim NU berkepentingan agar organisasi tersebut tetap sehat, kuat, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan pesantren, bangsa, dan negara.

"PKB ini selain berada di eksekutif dan legislatif, sebagai anak NU juga punya tanggung jawab memikirkan NU. Kalau tidak ikut memikirkan dimarahi, ikut memikirkan dianggap campur tangan. Kan repot kalau begitu," ujar Gus Muhaimin saat menghadiri Sholawat Kebangsaan dan Pentas Budaya di Banyumas, Kamis (25/6/2026) malam.

Ia menegaskan, keberadaan NU yang sehat dan produktif merupakan kepentingan nasional. Sebab, organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas bangsa.

"NU harus sehat. Kalau NU tidak sehat, yang rugi negara. Kalau NU tidak sehat, yang rugi pemerintah. Karena kalau NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya sehat, mereka bisa membantu pemerintah menyukseskan pembangunan," tuturnya.

Menurut dia, semakin kuat dan produktif peran NU, semakin ringan pula beban pemerintah dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan nasional. “Kalau NU kuat, NU produktif, maka akan meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa perhatian PKB terhadap NU merupakan bentuk intervensi terhadap organisasi tersebut. Menurutnya, kepedulian PKB lahir dari rasa tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga besar NU sekaligus sebagai ikhtiar menjaga peran strategis NU bagi masa depan Indonesia.

"Saya kalau mengkritik NU suka ada yang marah, dibilang PKB ikut-ikut. Tidak, kita tidak ikut-ikut, tapi kita bertanggung jawab. Kita ikut memikirkan masa depan NU bukan hanya karena kita anaknya NU, tetapi karena bangsa ini membutuhkan NU yang semakin berperan. Semakin NU berperan dengan baik, semakin besar peluang bangsa ini meraih kemajuan," pungkasnya.

Kita menghadirkan sumber serat lain yang tidak harus diproduksi melalui rumput

Garut, Jabar (ANTARA) - Tim riset IPB University melakukan riset pengabdian dengan mengembangkan pakan ternak hijauan yang bernilai ekonomis di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, karena hanya memanfaatkan bahan baku yang mudah didapat di lingkungan.

"Hasil riset itu sekarang dikembangkan dengan memanfaatkan biomassa atau bahan-bahan yang dilupakan, dibuang tidak manfaat, jadi manfaat pakan komplit, ada serat, proteinnya," kata Guru Besar Fakultas Peternakan IPB, Luki Abdullah saat kegiatan pengenalan produk pakan di Unit Pakan Mandiri Leles Lestari, Kecamatan Leles, Garut, Jumat.

Ia menuturkan tim riset dari IPB melibatkan masyarakat peternak dan pelaku usaha yang bergerak di bidang pakan, kemudian pemerintah daerah melakukan langkah inovasi memproduksi pakan ternak alternatif yang lebih murah, mudah digunakan dan tetap berkualitas.

Selama ini, kata dia, sektor bisnis peternakan seringkali dihadapkan dengan persoalan ketersediaan pakan hijauan yang dinilai memiliki nilai pakan berkualitas, sementara ketersediaannya terbatas, untuk itu perlu dilakukan inovasi untuk menyediakan pakan hijauan dari bahan baku di lingkungan sekitar.

Ia mengatakan tim peneliti sejak tahun 2019 mencari sumber serat alternatif yang tidak bergantung pada rumput sebagai bahan utama pakan hijauan, di antaranya memanfaatkan bahan baku yang 80 persen dari sumber daya lokal seperti dedak, bungkil dan suplemen yang diproduksi dari bahan baku daerah.

"Kita menghadirkan sumber serat lain yang tidak harus diproduksi melalui rumput, nah, kita memadankan sumber gizinya apa di sana, serat, sumber itulah yang sekarang kita kembangkan terus-menerus, sampai hari ini kita terus bisa menghasilkan," kata Luki.

Ia mengatakan inovasi pakan tersebut diberi nama pakan komplit fermentasi yang juga memanfaatkan berbagai limbah pertanian seperti jagung, sorgum dan jerami.

Serat dari tanaman jagung, kata dia, memiliki tingkat kecernaan yang lebih baik dibandingkan rumput maupun jerami padi, penilaian itu terbukti setelah melewati tahap penelitian dan pengembangan yang kini sudah dapat digunakan serta diuji coba oleh peternak di Garut.

"Sudah diproduksi, sudah digunakan, sudah dimanfaatkan, sudah juga diujicobakan," katanya.

Pendiri Unit Pakan Mandiri Leles Lestari, Yosep Purnama mengatakan inovasi pakan ternak yang saat ini sedang dikembangkan mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu murah, praktis dan berkualitas.

Dengan adanya inovasi itu, kata dia, peternak tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pakan karena bisa memanfaatkan bahan baku dari lingkungan sekitarnya yang bisa memangkas biaya pakan, dan juga menghasilkan ternak yang lebih baik karena terpenuhi nutrisi dan proteinnya.

"Sehingga dapat membantu peternak meningkatkan efisiensi usaha tanpa mengurangi kualitas nutrisi ternak," katanya.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Dyah Savitri menyampaikan dukungannya terhadap inovasi tersebut karena akan membantu peternak untuk memenuhi kebutuhan pakan hijauan yang dibutuhkan ternaknya, salah satunya komoditas domba.

"Kami terus mendukung akademisi dan komunitas peternak, semoga riset ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif untuk kemajuan komoditas domba Garut," katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University kembali menyelenggarakan Strategic Talk Series 2 dengan tema “Marketomics: Beyond Market Economics” pada Rabu (24/6/2026) di Ruang Equilibrium FEM IPB. Strategic Talk Series merupakan bagian dari rangkaian kegiatas Dies Natalis FEM IPB University yang pada kesempatan kali ini, Departemen Manajemen bertindak sebagai host peyelenggaraan.

Kegiatan ini menghadirkan Ir Budi Purwanto, ME sebagai narasumber utama, dengan pembahas Prof Dr Ir Dedi Budiman Hakim, MEc, Prof Dr Ir Yusman Syaukat, MEc, Dr Ir Suharno, MA Dev, dan Dr Ranti Wiliasih, SP, MSi.

Dalam paparannya, Budi Purwanto menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap cara ilmu ekonomi dan manajemen membaca pasar modern. Menurutnya, ekonomi pasar konvensional selama ini terlalu berfokus pada indikator seperti harga, pertumbuhan, inflasi, dan efisiensi, sementara aspek yang lebih mendasar seperti penciptaan nilai, keberlanjutan, kualitas kelembagaan, dan sinkronisasi antar pasar belum cukup diperhatikan.

Karena itu, ia memperkenalkan konsep “Marketomics” sebagai pendekatan baru untuk memahami pasar sebagai suatu ekosistem yang saling terhubung. Pendekatan ini tidak hanya melihat pasar modal, tetapi juga keterkaitan antara pasar tenaga kerja, pasar produk, dan pasar keuangan dalam menciptakan nilai ekonomi jangka panjang.

Menurut Budi, indikator ekonomi selama ini sering kali diperlakukan sebagai representasi penuh dari kondisi kesejahteraan masyarakat, padahal indikator tersebut hanyalah alat pelacak. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi misalnya, belum tentu menggambarkan pengalaman nyata kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk membaca kesehatan ekonomi secara utuh.

Dalam forum tersebut, Budi juga menjelaskan bahwa Marketomics terinspirasi dari pendekatan genomik atau omics dalam ilmu hayati, yaitu membaca sistem secara menyeluruh dan saling terhubung. Dengan pendekatan tersebut, ekonomi dan manajemen tidak lagi dipandang sebagai proses linear sederhana, tetapi sebagai ekosistem kompleks yang melibatkan berbagai dimensi seperti produksi, pemasaran, akuntansi, kelembagaan, perilaku, hingga legitimasi sosial. Ia menegaskan bahwa fokus utama Marketomics bukan semata-mata efisiensi dan pembentukan harga, melainkan bagaimana nilai ekonomi diciptakan, didistribusikan, dipertahankan, dan diterima secara sosial. Karena itu, pendekatan ini menekankan pentingnya diagnosis risiko, kualitas pasar, keberlanjutan sistem, dan keseimbangan antar sektor ekonomi.

Hanya sekitar 45 kilometer dari Tugu Monas Jakarta terdapat hamparan kebun kelapa sawit seluas ratusan hektare. Lokasinya berada di Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Seiring pesatnya pembangunan perumahan dan industri di wilayah tersebut, jalan yang membelah perkebunan itu bahkan menjadi jalur alternatif menuju sejumlah kawasan perumahan di belakangnya.

Bagi orang yang baru melintas, pemandangan tersebut sering memunculkan pertanyaan: mengapa ada kebun sawit begitu luas di dekat Jakarta, dan siapa pemiliknya?

Sejarah kebun tersebut berkaitan dengan proyek agribisnis keluarga Presiden ke-2 Soeharto. Beberapa dokumentasi lama yang mengutip data Departemen Pertanian menyebut kawasan tersebut merupakan bagian dari Mekarsari Oil Palm Research Center, pusat pembibitan dan penelitian kelapa sawit dengan luas sekitar 300 hektare.

Merujuk pada citra satelit Google Earth, perkebunan masih dalam satu kawasan dengan Taman Buah Mekarsari. Kawasan yang digagas oleh Siti Hartinah atau Ibu Tien Soeharto itu dibangun pada 1990, lalu diresmikan pada 1995.

Sejak awal, Taman Buah Mekarsari memang tidak hanya dirancang sebagai tempat wisata. Pengelola mengembangkannya sebagai pusat pelestarian plasma nutfah buah-buahan tropis, penelitian budidaya tanaman, pemuliaan varietas unggul, serta pengembangan bibit untuk petani dan masyarakat.

Dari aktivitas penelitian dan pembibitan tersebut, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas yang turut dikembangkan. Dalam sebuah tulisan di situs Mekarsari yang diunggah pada 2018, terdapat informasi mengenai benih kelapa sawit yang diproduksi oleh PT Sasaran Ehsan Mekarsari (SEM) dan cara pemesanannya.

Saat ini, kepemilikan dan pengelolaan Taman Buah Mekarsari lekat dengan nama Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamiek Soeharto, putri bungsu Soeharto.

Media lokal yang mengangkat soal pengelolaan “jalan sawit” sempat mengutip pernyataan camat setempat tentang kepemilikan tanah terkait jalan ini. Terdapat bidang-bidang tanah yang disebut dimiliki Yayasan Purnabakti Pertiwi yang lekat dengan keluarga Cendana.

Bukan Satu-satunya Kebun Sawit

Kebun sawit di Desa Mampir bukan satu-satunya hamparan sawit yang dapat ditemukan di kawasan Cileungsi dan sekitarnya.

Sekitar 15 kilometer dari lokasi tersebut, terdapat Kebun Pendidikan dan Penelitian Kelapa Sawit (KPPS) Jonggol yang dikelola Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Kebun seluas 50 hektare ini berfungsi sebagai laboratorium lapangan bagi mahasiswa dan peneliti untuk mempelajari budidaya kelapa sawit dari hulu hingga hilir.

Pada 2023, IPB didukung pendanaan dari BUMN perkebunan PT Perkebunan Nusantara III meresmikan Laboratorium Riset Pengolahan Kelapa Sawit Mini di kawasan tersebut. Fasilitas ini dirancang menyerupai pabrik kelapa sawit skala industri, tetapi dengan kapasitas yang jauh lebih kecil untuk kebutuhan pendidikan dan penelitian.

Saat peresmian, Ketua Tim Laboratorium Riset Pengolahan Kelapa Sawit Mini IPB, Sudrajat, mengatakan fasilitas tersebut memiliki alur produksi yang lengkap dan mengikuti standar industri.

“Untuk selanjutnya kami mengundang kepada alumni untuk membangun lagi pabrik minyak beserta turunan dari industri sawit yang sudah dikelola di laboratorium ini,” ujarnya saat peresmian.

Merujuk pada publikasi di situs IPB, unit pengolahan mini yang tersedia saat ini mampu mengolah hingga dua ton tandan buah segar (TBS) per jam. Menurut IPB, ini merupakan unit pengolahan kelapa sawit pertama di dunia yang dimiliki oleh sebuah universitas.

KEDIRI - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Aceh mendukung hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur pada 20-22 Juni. Salah satu poin krusial yang disoroti yakni rekomendasi penyesuaian Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU yang mengacu pada aturan larangan rangkap jabatan bagi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh Tgk H Nuruzzahri atau Waled Nu menuturkan bahwa usulan perubahan Perkum ini merupakan langkah progresif dan realistis untuk masa depan organisasi. Fokus utama rekomendasi ini adalah usulan penghapusan frasa "Menteri" dari ketentuan Pasal 51 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) NU terkait.

Selama ini, Pasal 51 ayat (5) secara eksplisit menjabarkan bahwa: “Yang dimaksud dengan jabatan politik dalam anggaran rumah tangga ini adalah jabatan presiden, wakil presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.”

Menurut Waled Nu, batasan mengenai jabatan politik tersebut perlu ditinjau ulang secara yuridis dan konseptual pada forum tertinggi organisasi nanti. "Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (5) tersebut, Ketua Umum PBNU dilarang keras merangkap posisi-posisi tersebut karena dikategorikan sebagai jabatan politik," ujar Waled Nu dalam keterangannya di Kediri, Senin (22/6/2026).

"Namun, kita harus melihat secara jernih bahwa jabatan menteri adalah posisi yang tidak melalui proses election atau pemilihan umum. Jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang mekanismenya melalui appointment atau penunjukan langsung. Oleh karena itu, posisi menteri dinilai tidak bisa disamakan atau dikategorikan sebagai pejabat politik praktis seperti anggota DPR atau kepala daerah," sambungnya.

Melalui dinamika pembahasan di Komisi Organisasi Munas dan Konbes NU 2026, forum akhirnya menyepakati rekomendasi strategis untuk mengeluarkan posisi menteri dari ruang lingkup pasal tersebut. PWNU Aceh menilai langkah ini akan memberikan ruang bagi kader-kader terbaik NU, termasuk ketua umum, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur birokrasi pemerintahan tanpa harus terganjal kepengurusan organisasi, sejauh itu merupakan mandat penunjukan dari kepala negara.

Keputusan akomodatif dari Munas dan Konbes NU 2026 ini secara resmi telah masuk ke dalam poin rekomendasi organisasi. Poin usulan penghapusan frasa "Menteri" pada ketentuan larangan rangkap jabatan ini nantinya akan dibawa ke dalam forum Muktamar NU mendatang untuk dibahas lebih lanjut dan disahkan secara konstitusional menjadi Ad/Art perubahan.

PWNU Aceh berharap seluruh pengurus wilayah dan cabang se-Indonesia dapat menyamakan persepsi demi kemaslahatan jam'iyah Nahdlatul Ulama yang lebih luas pada muktamar mendatang.

SULTENG - Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi kekuatan M6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Selasa (16/6/2026) bertambah menjadi tiga orang. Hal tersebut berdasarkan hasil pendataan terbaru hingga Kamis (18/6/2026) pukul 13.51 WIB.

"Selain itu, tercatat 17 orang mengalami luka berat dan 91 orang luka ringan, sementara 2.109 kepala keluarga atau 6.412 jiwa terdampak akibat bencana tersebut," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan hasil asesmen lapangan, Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang mengalami dampak paling signifikan.

"Tiga korban meninggal dunia masing-masing berada di Desa Ampera, Kecamatan Palolo, serta Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilalaki, dan satu korban lainnya yang telah terkonfirmasi dalam pendataan terbaru," ujar Aam sapaan Abdul Muhari.

Aam mengatakan selain korban jiwa, gempa mengakibatkan kerusakan pada sedikitnya 1.652 unit rumah, yang terdiri dari 1.472 rumah rusak ringan, 111 rumah rusak sedang, dan 69 rumah rusak berat.

"Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum dan sosial, meliputi 42 rumah ibadah, delapan gedung perkantoran termasuk Kantor Bupati Sigi dan Bapperinda, 13 bangunan sekolah, dua rumah adat, serta delapan jaringan air bersih," paparnya.

Diketahui, gempa bumi tektonik bermagnitudo 6,7 terjadi pada Selasa (16/6/2026) pukul 11.27 WITA dengan pusat gempa berada di darat sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu, tepatnya di Kabupaten Parigi Moutong, pada kedalaman 10 kilometer. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Hingga Kamis (18/6), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat telah terjadi 703 kali gempa susulan, dengan magnitudo terbesar mencapai 5,2 dan terkecil 1,3. Sebanyak 25 gempa susulan dilaporkan masih dirasakan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sigi telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari sejak tanggal kejadian dan menunjuk Wakil Bupati Sigi sebagai Komandan Satuan Tugas Penanganan Darurat. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah memproses penetapan status tanggap darurat tingkat provinsi.

Dalam mendukung penanganan darurat, BNPB terus melakukan pendampingan kepada BPBD Kabupaten Sigi serta menyalurkan bantuan logistik berupa tiga unit tenda pengungsi, 50 unit tenda keluarga, 150 paket sembako, 150 lembar matras, 150 lembar selimut, dan 100 unit kasur lipat.

Selain itu, personel TNI dan Polri turut membantu pembersihan puing bangunan, distribusi logistik, serta dukungan operasional di lapangan. Pemerintah daerah bersama BPBD dan berbagai pihak juga terus melakukan pendataan by name by address untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara tepat sasaran.

Aam mengatakan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan penanganan darurat, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, segera bertolak ke lokasi terdampak gempa di Kabupaten Sigi pada Jumat (19/6).

"Kehadiran Kepala BNPB di lokasi bertujuan untuk memastikan penanganan darurat serta koordinasi lintas instansi berjalan optimal dan efektif, melihat langsung kondisi masyarakat terdampak, serta mengidentifikasi berbagai kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Reaksi Cepat BNPB dipimpin oleh 2 orang pejabat Es2 dari Kedeputian Tanggap Darurat sudah lebih dahulu berada di lokasi dengan membawa logistik awal untuk mendukung masyarakat terdampak.

Kebutuhan mendesak saat ini meliputi tambahan tenda pengungsi dan tenda keluarga, air bersih, selimut, matras, penerangan darurat, layanan kesehatan, serta dukungan pembersihan puing bangunan.

"BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG, pemerintah daerah, dan BPBD. Warga juga diminta tidak memasuki bangunan yang mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman oleh petugas berwenang mengingat aktivitas gempa susulan masih terjadi," pungkasnya.

BANDUNG - Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Agustus 2026, sejumlah calon Ketua umum PBNU gencar melakukan silaturahmi untuk mendapat kepercayaan dari PWNU-PCNU se-Indonesia dan PCI NU di luar negeri. Mereka juga berusaha memenuhi syarat administrasi yang ditentukan ART maupun Perkum NU.

Di dalam ART-NU, Bab XIII, Pasal 39 disebutkan syarat menjadi PBNU harus berpengalaman dalam struktur NU, dan sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama. Begitu juga dalam Perkum No. 3 Tahun 2025 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama.

Atas dasar itui, beberapa kandidat calon ketua umum PBNU, terlihat mengikuti Pendidikan Menengah Kepemimpinan (PMKNU) di Cirebon Raya, 13-17 Mei 2026. Di antaranya, KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Imam Jazuli, dan KH Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) yang mengikuti PMKNU.

Sedangkan Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib, dikenal Gus Salam terlihat mengikuti PMKNU Soloraya, 10-14 Juni 2026, bertempat di UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di antara peserta lain, ada Rektorat UIN RM Said, Prof Toto Suharto dan Abdullah Faishol. Dan, KH Khomsun Nur Arif, Ketua PCNU Surakarta.

“Keikutsertaan Gus Salam dalam PMKNU Soloraya, menjadikan suasana pendidikan selama 5 hari tambah hidup dan bersemangat, baik didalam kelas, diskusi kelompok maupun saat rehat,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung Syaifuloh Yusuf, Kamis (18/6/2026).

“Ia sangat akrab dengan peserta lainnya dan pandai menciptakan kehangatan kelas pendidikan dengan gaya humor dan celetukannya yang khas dan bikin geer, tertawa lepas para peserta PMKNU lainnya,” sambungnya.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



Syaifuloh Yusuf menyebut peserta PMKNU Soloraya yang lulus dengan syahadah No. 02260614143020003. Syaifuloh Yusuf menyebut, sejak awal pendidikan dimulai Gus Salam telah ditunjuk secara aklamasi oleh 83 peserta PMKNU sebagai ketua kelas. Setelah itu, Gus Salam menjadi peserta aktif di setiap sesi kegiatan dan disiplin datang sesuai waktu yang ditentukan.

“Gus Salam mengikuti semua sesi kegiatan, termasuk olah fisik setelah Salat Subuh. Gus Salam juga dikenal humble, tidak menampilkan sosok cucu pendiri NU. Cenderung seperti kebanyakan peserta yang lain. Ia menjadi ketua kelas pendidikan, memberi teladan datang tepat waktu sebelum dimulai. Dan ia open minded, bersikap terbuka dan tidak sungkan mimpin yel-yel dan menyanyikan mars kader PMKNU,” ucapnya.

Bagi Syaifuloh Yusuf, figur Gus Salam sangat tepat dan layak menjadi Ketua Umum PBNU, mendatang. Karena, Gus Salam telah memberi teladan yang baik dengan kedisiplinan dan tanggung jawab selama mnegikuti PMKNU. Bahkan, menjadi inspirasi bagi pengurus NU dengan sikap humble, terbuka dan penuh inspirasi.

“Bahkan, pada sambutan kelulusannya, Gus Salam sempat bernadzar kalau dipercaya dan ditakdirkan menjadi Ketua Umum PBNU, akan mengajak semua peserta, instruktur dan tim assistensi PMKNU untuk study tour ke PP Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung,” ungkapnya.

PP Al-Ittifaq telah menjadi pesantren agribis percontohan di lingkungan NU. Tidak sebatas pesantren pada umumnya yang mengajarkan paham-paham keagamaan berbasis kitab kuning, tapi juga mengajarkan kemandirian kepada santri di bidang pertanian dan perdagangan. Bahkan, Al-Ittifaq membangun kemitraan agribis dengan 9 kelompok tani di beberapa kabupaten sekitar.

“Gus Salam ingin meneladankan pentingnya saling belajar untuk maju dan saling menguatkan kemandirian ekonomi, baik dilingkungan pesantren, jam’iyyah NU, santri dan para alumni serta kemandirian ekonomi umat,” ucapnya.

BANDUNG - Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Agustus 2026, sejumlah calon Ketua umum PBNU gencar melakukan silaturahmi untuk mendapat kepercayaan dari PWNU-PCNU se-Indonesia dan PCI NU di luar negeri. Mereka juga berusaha memenuhi syarat administrasi yang ditentukan ART maupun Perkum NU.

Di dalam ART-NU, Bab XIII, Pasal 39 disebutkan syarat menjadi PBNU harus berpengalaman dalam struktur NU, dan sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama. Begitu juga dalam Perkum No. 3 Tahun 2025 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama.

Atas dasar itui, beberapa kandidat calon ketua umum PBNU, terlihat mengikuti Pendidikan Menengah Kepemimpinan (PMKNU) di Cirebon Raya, 13-17 Mei 2026. Di antaranya, KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Imam Jazuli, dan KH Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) yang mengikuti PMKNU.

Sedangkan Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib, dikenal Gus Salam terlihat mengikuti PMKNU Soloraya, 10-14 Juni 2026, bertempat di UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di antara peserta lain, ada Rektorat UIN RM Said, Prof Toto Suharto dan Abdullah Faishol. Dan, KH Khomsun Nur Arif, Ketua PCNU Surakarta.

“Keikutsertaan Gus Salam dalam PMKNU Soloraya, menjadikan suasana pendidikan selama 5 hari tambah hidup dan bersemangat, baik didalam kelas, diskusi kelompok maupun saat rehat,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung Syaifuloh Yusuf, Kamis (18/6/2026).

“Ia sangat akrab dengan peserta lainnya dan pandai menciptakan kehangatan kelas pendidikan dengan gaya humor dan celetukannya yang khas dan bikin geer, tertawa lepas para peserta PMKNU lainnya,” sambungnya.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



Syaifuloh Yusuf menyebut peserta PMKNU Soloraya yang lulus dengan syahadah No. 02260614143020003. Syaifuloh Yusuf menyebut, sejak awal pendidikan dimulai Gus Salam telah ditunjuk secara aklamasi oleh 83 peserta PMKNU sebagai ketua kelas. Setelah itu, Gus Salam menjadi peserta aktif di setiap sesi kegiatan dan disiplin datang sesuai waktu yang ditentukan.

“Gus Salam mengikuti semua sesi kegiatan, termasuk olah fisik setelah Salat Subuh. Gus Salam juga dikenal humble, tidak menampilkan sosok cucu pendiri NU. Cenderung seperti kebanyakan peserta yang lain. Ia menjadi ketua kelas pendidikan, memberi teladan datang tepat waktu sebelum dimulai. Dan ia open minded, bersikap terbuka dan tidak sungkan mimpin yel-yel dan menyanyikan mars kader PMKNU,” ucapnya.

Bagi Syaifuloh Yusuf, figur Gus Salam sangat tepat dan layak menjadi Ketua Umum PBNU, mendatang. Karena, Gus Salam telah memberi teladan yang baik dengan kedisiplinan dan tanggung jawab selama mnegikuti PMKNU. Bahkan, menjadi inspirasi bagi pengurus NU dengan sikap humble, terbuka dan penuh inspirasi.

“Bahkan, pada sambutan kelulusannya, Gus Salam sempat bernadzar kalau dipercaya dan ditakdirkan menjadi Ketua Umum PBNU, akan mengajak semua peserta, instruktur dan tim assistensi PMKNU untuk study tour ke PP Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung,” ungkapnya.

PP Al-Ittifaq telah menjadi pesantren agribis percontohan di lingkungan NU. Tidak sebatas pesantren pada umumnya yang mengajarkan paham-paham keagamaan berbasis kitab kuning, tapi juga mengajarkan kemandirian kepada santri di bidang pertanian dan perdagangan. Bahkan, Al-Ittifaq membangun kemitraan agribis dengan 9 kelompok tani di beberapa kabupaten sekitar.

“Gus Salam ingin meneladankan pentingnya saling belajar untuk maju dan saling menguatkan kemandirian ekonomi, baik dilingkungan pesantren, jam’iyyah NU, santri dan para alumni serta kemandirian ekonomi umat,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyoroti penumpukan ribuan kontainer yang telah mengantongi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) di Pelabuhan Tanjung Priok. Meski demikian, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memastikan aktivitas logistik dan pelayanan peti kemas masih berjalan normal.

Pelindo menyatakan peningkatan arus barang yang terjadi sepanjang tahun ini masih dapat ditangani melalui berbagai langkah operasional yang dijalankan bersama operator terminal dan instansi terkait.

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Yandri Trisaputra mengatakan volume peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok terus meningkat.

Hingga April 2026, arus peti kemas tercatat mencapai sekitar 1,85 juta TEUs atau tumbuh 10% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan 1,68 juta TEUs pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut Yandri, peningkatan volume tersebut belum berdampak signifikan terhadap tingkat kepadatan terminal maupun pelayanan kapal. Pelindo mencatat tingkat keterisian lapangan penumpukan atau Yard Occupancy Ratio (YOR) rata-rata masih berada di bawah ambang batas kepadatan.

"Di tengah peningkatan volume tersebut, operasional terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok secara umum tetap berjalan lancar dan terkendali. Hal ini tercermin dari tingkat kepadatan terminal atau Yard Occupancy Ratio (YOR) rata-rata bulanan yang berada di bawah 60%," ujar Yandri kepada Bisnis, dikutip Selasa (17/6/2026).

Dia menjelaskan terminal peti kemas umumnya mulai dikategorikan padat ketika YOR mencapai 70%. Dengan demikian, kondisi saat ini masih dinilai aman untuk mendukung aktivitas bongkar muat dan distribusi barang.

Yandri mengatakan keberadaan peti kemas yang masih berada di lapangan penumpukan setelah memperoleh SPPB terus dipantau agar tidak mengganggu kapasitas terminal. Untuk itu, Pelindo melakukan sejumlah penyesuaian operasional guna menjaga kelancaran arus logistik.

Langkah tersebut antara lain melalui optimalisasi kapasitas lapangan penumpukan, percepatan pelayanan peti kemas ekspor, serta pelaksanaan Pemindahan Lapangan Penumpukan (PLP) ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Lini II.

"Dengan kondisi dan upaya tersebut, kegiatan bongkar muat kapal, penumpukan, maupun pelayanan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok terus berjalan normal dan lancar," katanya.

Terkait sorotan terhadap sekitar 10.000 kontainer yang masih berada di pelabuhan meski telah memperoleh SPPB, Pelindo mengaku terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat arus keluar barang.

Sebagai operator pelabuhan, Pelindo berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok, operator terminal, hingga pelaku usaha guna menjaga kelancaran distribusi logistik.

Menurut Yandri, salah satu langkah yang ditempuh ialah mendukung percepatan pelaksanaan PLP terhadap peti kemas yang telah memperoleh persetujuan pengeluaran barang melalui koordinasi dengan Bea Cukai dan pengelola TPS Lini II.

Selain itu, Pelindo juga berkomunikasi dengan pemilik barang maupun perwakilannya agar segera menarik peti kemas dari terminal sehingga tidak menambah beban kapasitas lapangan penumpukan.

Untuk mendukung proses tersebut, Pelindo menyiapkan berbagai fasilitas operasional yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan pelayanan kepabeanan, mulai dari area pemeriksaan, lokasi penumpukan, peralatan bongkar muat, hingga pengaturan operasional terminal.

Yandri menilai dukungan tersebut penting agar proses pelayanan barang dapat berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas logistik lainnya di pelabuhan.

Ke depan, Pelindo akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kinerja pelayanan pelabuhan di tengah pertumbuhan volume peti kemas yang terus meningkat.

"Pelindo akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran arus barang, menjaga kinerja pelayanan pelabuhan, serta mendukung kelancaran rantai pasok nasional," pungkas Yandri.