Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan maupun penyalahgunaan kepercayaan dalam pelaksanaannya.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (3/6/2026).

Di hadapan ribuan peserta yang terdiri atas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelola dapur MBG, dan para mitra program, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengganti sejumlah pihak yang sebelumnya diberi amanah dalam pelaksanaan program bukanlah keputusan yang mudah.

Kepala Negara menyebut bahwa ia teringat pesan almarhum ayahandanya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkannya untuk berpihak kepada rakyat ketika menghadapi keraguan dalam mengambil keputusan.

“Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung, atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” ujar Prabowo mengenang pesan sang ayah.

Presiden Ke-8 RI itu juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai adanya kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program.

Menurutnya, kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi.

“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya peran SPPI sebagai garda terdepan keberhasilan program MBG. Para lulusan SPPI, menurut Presiden, telah dipersiapkan secara khusus untuk memimpin dan mengelola dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia dengan mengedepankan nilai pengabdian, integritas, dan kecintaan terhadap tanah air.

“Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa, dan diberi tugas untuk memimpin dan memanage dapur-dapur tersebut,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa negara tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang mencoba menyalahgunakan amanah rakyat. Presiden bahkan menyatakan siap memperkuat kapasitas lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada, tidak ada pengecualian,” tegasnya.

Presiden Prabowo pun meminta seluruh kepala dapur dan SPPI untuk memperkuat pengawasan di lapangan serta tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut merupakan amanah besar yang harus dijaga bersama demi masa depan generasi Indonesia.

“Maka ini pekerjaan yang mulia bagi kita. Dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalau kalian tidak setia dan loyal, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan,” pungkas Prabowo.

Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke, Papua Selatan, dinilai memiliki peran krusial dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia.

Program ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung swasembada pangan, tetapi juga membuka akses dasar yang selama ini terbatas, serta menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan proyek food estate Merauke tetap berjalan dan menjadi salah satu pilar utama strategi swasembada pangan nasional. Ia menegaskan, pengembangan kawasan food estate, khususnya di Distrik Wanam, akan memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan infrastruktur wilayah.

Menurut Amran, kehadiran proyek tersebut akan mendorong pembangunan berbagai akses vital, mulai dari jalan, pelabuhan, hingga bandara.

"Oh itu pasti. Itu jalan dibangun, kemudian infrastruktur pelabuhan, bahkan bandara," ujar Amran di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, dikutip Selasa (3/2).

Dari sisi sosial dan ekonomi, proyek food estate di Papua Selatan juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Pemerintah telah menyalurkan ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang seluruhnya menjadi milik masyarakat lokal dan digunakan untuk mengelola lahan secara mandiri.

Selain itu, pemerintah membentuk Brigade Pangan yang seluruh anggotanya berasal dari masyarakat setempat. Skema ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

"Kami bentuk namanya Brigade Pangan. Brigade Pangan ini itu dari masyarakat setempat. Bayangkan saja kalau 300 alat, berarti itu ribuan orang," tutur Amran.

Swasembada Bukan Sekadar Slogan

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemerdekaan bangsa yang sejati.

"Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan sehingga pangan bisa dinikmati seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah syarat, itu pilar utama dari strategi yang saya jalankan sekarang," ujar Prabowo.

Prabowo juga menanggapi sikap skeptis sejumlah pihak terhadap program pemerintah. Ia menegaskan bahwa keraguan tersebut tidak akan menghambat langkahnya.

"Saya ajak saudara, ayo sama-sama sebagai patriot bangsa. Tapi kalau kau tidak mau ikut saya, saya tetap jalan terus karena saya bertekad Indonesia harus mampu mencapai kemerdekaan yang sejati," tegas Prabowo.

Sebagai informasi, pembangunan food estate di Merauke bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan bioenergi nasional.

Program ini mencakup kegiatan cetak sawah, pengembangan tebu, serta optimalisasi lahan. Proyek tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan pihak swasta, yakni Jhonlin Group.

Hingg kini, pembangunan food estate di Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, menunjukkan perkembangan signifikan. Meski demikian, sejumlah pihak masih melontarkan kritik, terutama terkait keterlibatan swasta dalam proyek strategis nasional tersebut.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum Jhonlin Group, Junaidi Tirtanata, menegaskan bahwa pihaknya menjalankan penugasan negara untuk mendukung proyek strategis nasional demi tercapainya swasembada pangan yang berkelanjutan. Ia menekankan proyek ini bukan semata kegiatan bisnis, tetapi wujud kepedulian pengusaha merah putih mendukung program utama Presiden Prabowo.

"Kami menjalankan penugasan dari negara dalam mendukung tercapainya swasembada pangan yang permanen. Kita tidak berhitung untung rugi. Proyek ini tidak mudah, karena medan yang berat dan cuaca yang ekstrim. Jadi tidak betul kita mengajukan tagihan sampai Rp7 triliun kepada negara seperti diberitakan sebuah media," ujarnya.

"Kita menyadari betul penggunaan APBN itu ada aturan mainnya. Kita dikesankan seolah-olah mengatur sana sini. Tidak mungkin itu. Sekali lagi kita akan tetap jalan menuntaskan proyek yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo ini," tambah Junaidi.

Ia juga membantah tudingan yang menyebut wilayah Wanam akan disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, informasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan rencana proyek.

"Tidak ada itu. Sejauh yang saya ketahui Wanam akan difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan bioenergi, mencakup cetak sawah, tebu, dan optimalisasi lahan," tutup Junaidi.

Adapun progres pembangunan terus berjalan. Infrastruktur jalan telah terbangun sepanjang 58,44 kilometer, dengan jalan yang telah diperkeras mencapai 11,53 kilometer.

Total luas area yang telah dibuka mencapai 9.781 hektare. Sementara itu, pembangunan pelabuhan beserta fasilitas pendukungnya kini telah memasuki tahap penyelesaian.

Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan genteng sebagai atap rumah di seluruh Indonesia. Ia menolak pemakaian atap seng yang dinilai mudah panas serta berkarat.

Kebijakan tersebut akan dijalankan melalui gerakan proyek 'gentengisasi' yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

"Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Gerakannya adalah gerakan proyek gentengisasi," kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2).

Prabowo menilai penggunaan seng tidak ideal bagi hunian masyarakat. Selain membuat suhu rumah lebih panas, seng juga mudah berkarat dan berdampak pada kenyamanan serta tampilan lingkungan.

"Saya lihat hampir semua kota, hampir semua desa kita, maaf ya, banyak seng. Ini panas untuk penghuni, juga berkarat," ujarnya.

Sang Kepala Negara menekankan pengembangan genteng nasional memungkinkan dilakukan karena bahan bakunya tersedia di dalam negeri dan industrinya relatif terjangkau.

"Pabrik-pabrik genteng itu tidak mahal. Genteng itu bahan bakunya dari tanah dan dengan dicampur dengan zat limbah lainnya bisa ringan dan kuat," kata Prabowo.

Ia mengungkapkan berdasarkan laporan para akademisi, limbah batu bara dapat dimanfaatkan sebagai campuran bahan baku genteng tanpa mengurangi kualitas.

"Saya dapat laporan dari profesor-profesor kita bahwa limbah batu bara itu dicampur dengan tanah menjadi bahan genteng yang baik," ujarnya.

Prabowo menegaskan pemerintah akan mendukung daerah sebelum dan sesudah program gentengisasi berjalan. Ia juga meminta kepala daerah berperan aktif memperindah wilayah masing-masing.

"Ini serius ya. Bupati, wali kota yang tidak mau kotanya indah, terserah. Bersama kita bikin kota indah, kecamatan indah, desa indah," katanya.

Selain aspek teknis dan ekonomi, Prabowo menyoroti dimensi identitas dan pariwisata. Ia menilai lingkungan dengan atap seng berkarat menciptakan citra negatif.

"Untuk apa seng berkarat? Karat itu lambang degenerasi. Saya berharap Indonesia tidak terlihat berkarat. Indonesia harus kuat, harus rakyat bahagia," ujar Prabowo.

Prabowo mengaitkan program 'gentengisasi' dengan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI yang menekankan aspek aman, sehat, resik, dan indah. Gerakan ini akan mendorong gotong royong lintas instansi dalam penataan lingkungan, termasuk kebersihan dan estetika permukiman.

"Dalam waktu dekat saya mau me-launching Gerakan Indonesia ASRI. Resik artinya bersih. Wujudnya, semua instansi harus memimpin gotong royong," kata Prabowo.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap penyebab Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih tertahan di zona merah pada perdagangan Senin (2/2).

Pejabat pengganti Ketua merangkap Wakil Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan penurunan indeks terjadi di beberapa negara regional, tidak hanya Indonesia. Misalnya, Indeks Harga Saham Komposit Korea (KOSPI) tercatat minus 5,4 persen.

"Kalau kita lihat di KOSPI Korea itu minusnya bahkan jauh lebih dalam 5 persen lebih ya 5,4 persen. Kemudian di Hongkong, kemudian India, Singapura dan Tiongkok juga secara regional melemah," ujar Friderica dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Senin (2/2).

Selain itu, menurut Friderica, penurunan IHSG terjadi karena investor melakukan rebalancing portofolio. Pasalnya, saham-saham yang turun merupakan saham yang selama ini harganya sudah tinggi.

"Dan kalau kita lihat hari ini saham-saham yang turun adalah saham-saham yang selama ini memang harganya sudah tinggi. Jadi kalau kita melihat investor melakukan rebalancing portfolio mereka," kata Friderica.

Di balik penurunan indeks yang terjadi, Friderica juga menyorot soal asing yang mulai mencatatkan net buy sebesar Rp654,9 miliar. Hal ini, menandakan pasar Indonesia masih menarik.

"Setelah 4 hari asing net sale pada hari ini, asing mencatatkan net buy sebesar Rp654,9 miliar. Jadi ini berita bagusnya bahwa ternyata foreign buy hari ini setelah 4 hari kemarin net sale dari foreign," ujarnya.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyorot asing yang sudah mulai kembali membeli saham-saham emiten Indonesia.

Menurut Airlangga, tekanan di pasar saham tidak sepenuhnya mencerminkan hilangnya kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia.

"Kita lihat terjadi net inflow asing. Net inflow asing berarti kepercayaan asing terhadap perbaikan itu ada," kata Airlangga secara terpisah di Sentul International Convention Center, Bogor.

Pada penutupan perdagangan sore ini, IHSG merosot 406,9 poin atau minus 4,88 persen ke level 7.922 dari perdagangan sebelumnya. Sebanyak 720 kebakaran, 58 saham menguat, dan 36 stagnan.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp29,17 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 50,39 miliar saham. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang kembali tertekan hingga ke bawah level 8.000 pada perdagangan hari ini, Senin (2/2).

Airlangga menyebut tekanan di pasar saham tidak sepenuhnya mencerminkan hilangnya kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia.

"Kita lihat terjadi net inflow asing. Net inflow asing berarti kepercayaan asing terhadap perbaikan itu ada," ujar Airlangga di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2).

Ia menjelaskan pelemahan indeks lebih dipengaruhi aksi jual pada saham-saham tertentu yang berpotensi terdampak kebijakan pasar modal, khususnya terkait likuiditas dan porsi saham publik.

Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh perilaku sebagian investor yang bereaksi cepat terhadap isu regulasi.

"Tetapi kami lihat saham-saham yang potensi tidak likuid, itu kalau di pasar modal kan investor-investor banyak yang ikut, yang kita sering sebut fear of missing out," ujarnya.

Airlangga mengatakan fenomena fear of missing out (FOMO) mendorong investor melepas saham-saham yang dinilai berisiko terdampak aturan baru, terutama emiten dengan batas minimal porsi saham publik (free float) rendah.

Saham-saham tersebut, lanjut dia, berpotensi terkena kewajiban peningkatan free float menjadi 15 persen.

"Nah, fear of missing out ini terjadi dari investor yang berpikir bahwa saham-saham yang sekarang mereka invest itu termasuk yang saham kita sebut saham olahan. Sehingga itu nanti akan terkena regulasi yang harus naik free float-nya ke 15 persen sehingga dengan demikian mereka melepas saat sekarang," ucapnya.

Meski demikian, Airlangga menilai tekanan tidak terjadi secara merata. Ia menyebut saham-saham dengan fundamental kuat masih menunjukkan pergerakan positif di tengah koreksi pasar.

"Tetapi kalau kita lihat saham-saham yang fundamentalnya bagus juga ada naik," katanya.

IHSG melorot tajam pada perdagangan Senin (2/2). Mengutip data RTI Infokom, IHSG sempat anjlok lebih dari 5 persen ke level 7.906 pada pukul 09.18 WIB, sebelum akhirnya ditutup di posisi 7.922 atau turun 406,9 poin atau minus 4,88 persen.

Tekanan terhadap IHSG terjadi setelah pekan lalu pasar modal Indonesia diguncang kebijakan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan sementara perlakuan indeks terhadap saham-saham Indonesia.

Kebijakan tersebut mencakup pembekuan kenaikan bobot saham, penghentian penambahan emiten baru, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks MSCI.

Dampaknya, IHSG sempat anjlok hingga 8 persen pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1), yang memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt).

Kondisi itu juga diikuti oleh pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman serta mundurnya sejumlah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

Di tengah tekanan tersebut, OJK memastikan BEI akan menerbitkan aturan baru terkait peningkatan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen.

Kebijakan ini akan berlaku bagi emiten baru maupun emiten yang telah tercatat, dengan mekanisme exit policy bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi ketentuan dalam jangka waktu tertentu.

Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia bisa menjadi produsen bahan bakar pesawat avtur terbesar di dunia.

"Pesawat terbang, avtur. Kita jadi produsen avtur bisa terbesar di dunia," tegas Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2).

Awalnya, Prabowo mengatakan salah satu produk yang dihasilkan dari kelapa sawit adalah biosolar. Apabila Indonesia memaksimalkan pengolahan dari kelapa sawit, Indonesia bisa terbebas dari ketergantungan luar.

"Yang lebih utama, dari kelapa sawit kita bisa bikin solar. Jadi kita nanti biodiesel, biosolar itu akan membuat kita bebas dari ketergantungan luar. Yang mau pakai bensin terus silakan, orang kaya bayar aja enggak apa-apa harga dunia. Tapi rakyat kita bisa hidup dengan solar," ujar Prabowo.

Kemudian, limbah minyak kelapa sawit bisa diolah menjadi salah satu bahan untuk produksi avtur. Tak ayal, ia pun melarang ekspor minyak jelantah.

"Limbahnya kelapa sawit, jelantah itu, bahan untuk avtur sehingga, maaf, bangsa-bangsa lain saya tutup. Saya larang ekspor limbah kelapa sawit, ekspor jelantah. Harus untuk kepentingan rakyat Indonesia dulu," ungkap Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa kelapa sawit bukan sekedar tanaman biasa, melainkan "Miracle Crop" atau tanaman ajaib yang menjadi komoditas sangat strategis bagi perekonomian global.

"Makanan, roti, harus pakai minyak kelapa sawit, dan sebagainya. Sabun, berapa miliar rakyat dunia harus mandi tiap hari, kecuali yang malas mandi. Kadang-kadang, pasukan komando mandinya sekali dua minggu, ini kalau di hutan enggak boleh mandi," jelasnya.

Tak ayal, setiap kepala negara yang ditemuinya mulai dari Timur Tengah hingga Eropa Timur selalu menitipkan pesan yang sama terkait pasokan sawit.

"Di mana-mana, tolong kelapa sawit, tolong kelapa sawit. Artinya, ini (kelapa sawit) merupakan komoditas sangat strategis," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengakui masih banyak elite Indonesia yang kurang dalam menjalankan tugasnya. Hal itu tercermin dari masih banyaknya masyarakat miskin. 

"Kita harus akui bahwa elite Indonesia masih kurang dalam tugasnya menjaga dan mengelola kekayaan bangsa Indonesia," ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Darah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2).

Pernyataan tersebut merujuk kepada elite di semua tingkat, seperti elite akademis yakni profesor, elite politik seperti pemimpin partai, elite tentara yakni polisi, hingga para elit judikatif.

"Ya, kemiskinan terlalu banyak, ini tidak bisa diterima karena kekayaan kita sangat-sangat banyak," jelas Presiden.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dan kekurangan. Prabowo juga mengungkapkan masih banyak yang terkadang takut, hingga tidak mau mengakui bahwa Indonesia miskin. 

Alhasil, muncul beragam istilah untuk mengategorikan seseorang dalam kemiskinan, salah satunya aspiring middle class. Artinya, seseorang yang baru akan masuk kategori kelas menengah, yang mana secara urutan masih di kategori masyarakat miskin. Ada juga istilah rentan miskin.

"BPS (Badan Pusat Statistik) pintar juga kalian cari istilah miskin karena tidak mau turunkan moral bangsa Indonesia," sindir Prabowo.

Melansir data BPS, persentase penduduk miskin Indonesia per Maret 2025 sebesar 8,47 persen. Angka tersebut menurun 0,10 persen poin terhadap September 2024 dan menurun 0,56 persen poin terhadap Maret 2024.

Adapun jumlah penduduk miskin per Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang, menurun 0,21 juta orang terhadap September 2024 dan menurun 1,37 juta orang terhadap Maret 2024.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 6,73 persen, naik dibandingkan September 2024 yang sebesar 6,66 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2025 sebesar 11,03 persen, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,34 persen.

Dibanding September 2024, jumlah penduduk miskin Maret 2025 perkotaan meningkat sebanyak 0,22 juta orang (dari 11,05 juta orang pada September 2024 menjadi 11,27 juta orang pada Maret 2025).

Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan justru menurun sebanyak 0,43 juta orang (dari 13,01 juta orang pada September 2024 menjadi 12,58 juta orang pada Maret 2025).

Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada para mantan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar bertanggung jawab atas pengelolaan aset negara di masa lalu.

Prabowo menyatakan para eks bos BUMN berpotensi dipanggil aparat penegak hukum seiring konsolidasi pengelolaan kekayaan negara melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

"Tadinya (BUMN) terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan, saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab, jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan," ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2).

Prabowo menjelaskan pemerintah telah membentuk dana sovereign wealth fund melalui BPI Danantara, untuk menyatukan seluruh kekuatan ekonomi milik negara dalam satu manajemen.

Konsolidasi tersebut dilakukan agar pengelolaan aset negara lebih transparan, terukur, dan dapat diawasi secara terpusat.

"Kita telah bentuk dana sovereign wealth fund, saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah US$1 triliun, lengkapnya adalah US$1.040 miliar asset under management," ujarnya.

Ia menilai sistem lama yang memecah pengelolaan aset ke ratusan hingga ribuan entitas justru membuka ruang pengelolaan yang tidak efektif.

Karena itu, Prabowo menegaskan tidak ada lagi toleransi bagi pihak-pihak yang dianggap lalai atau menyalahgunakan kewenangan saat memimpin BUMN.

Prabowo juga menanggapi anggapan yang meremehkan langkah pemerintahannya. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti ucapan dengan tindakan nyata.

"Kan mereka itu ngejek, 'Prabowo hanya bisa ngomong di podium aja'. Oh iya? Tunggu aja panggilan. Lo jangan nantang gue lo! Saya hanya takut sama rakyat dan Tuhan Yang Maha Besar. Dan kita semuanya harusnya itu," ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun.

Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari kelapa sawit, nikel, bauksit, tembaga, hingga perikanan dan energi, dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini.

Prabowo menegaskan hilirisasi menjadi fokus utama kebijakan industri nasional untuk memperkuat kemampuan ekonomi dalam negeri.

"Yang harus kita mulai dan pasangkan adalah hilirisasi. Hilirisasi tahun ini ada 18 proyek hilirisasi prioritas 2026," ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Darah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2).

Prabowo menyampaikan proyek-proyek tersebut mencakup antara lain industri smelter aluminium berbasis bauksit, stainless steel slab dari nikel, oleoresin, industri filet ikan tilapia, modul surya terintegrasi, serta gasifikasi batu bara untuk Dimethyl Ether (DME).

Selain itu, terdapat pengembangan industri copper rod, wire and tube, oleofood berbasis kelapa sawit, pengolahan rumput laut, hingga bioavtur dari minyak jelantah.

Di sektor mineral dan energi, pemerintah juga mendorong pembangunan industri aspal Buton, besi baja berbasis pasir besi, mangan sulfat, chemical grade alumina, serta chlor alkali plant. Prabowo menambahkan pemerintah juga akan membangun kilang minyak dan fasilitas oil storage tanks di dalam negeri.

"Kita akan bangun kilang minyak. Masa minyak kita kirim ke luar ke kilang minyak, habis itu kita impor lagi?" ujar Prabowo.

Selain sektor tambang dan energi, proyek hilirisasi juga menyasar industri berbasis sumber daya lokal lainnya, seperti nata de coco, medium chain triglycerides (MCT), dan tepung kelapa dari kelapa, industri fillet ikan, serta carrageenan dari rumput laut.

Sang Kepala Negara menilai diversifikasi sektor hilirisasi penting untuk memperluas basis industri nasional.

Prabowo menyebutkan keseluruhan proyek tersebut diproyeksikan menciptakan sekitar 276 ribu lapangan kerja berkualitas.

"18 proyek ini akan menciptakan 276 ribu lapangan kerja berkualitas dengan investasi Rp618 triliun. Tahun ini akan kita mulai," ujarnya.

Ia menekankan penguatan hilirisasi dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan pembiayaan dan investasi dalam negeri, termasuk melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, tanpa bergantung pada upaya mencari investasi ke luar negeri.

"Sekarang kita tidak ke luar negeri minta-minta investasi. Kita mengajak dan kita punya kemampuan sekarang," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 pada besok, Senin (2/2/2026).

Forum yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu bertempat di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Forum akan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk kepala daerah hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan forum tersebut akan dibuka langsung oleh Presiden Prabowo. Presiden juga akan memberikan arahan kepada para peserta Rakornas.

Prabowo juga akan menyampaikan catatan evaluasi kinerja pemerintah selama 2025. Prabowo juga akan memaparkan strategi dalam menyongsong kinerja 2026.

Kemendagri juga menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara, termasuk unsur TNI dan Polri, sebagai narasumber yang terbagi dalam beberapa sesi tematik. Setiap sesi akan membahas berbagai topik mulai dari sinergi kebijakan ekonomi dan energi, hingga kedaulatan pangan berkelanjutan.

Rakornas diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 4.487 peserta, terdiri atas unsur pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.

Benni menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan upaya Kemendagri dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Rakornas bertujuan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini terutama untuk mendukung implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.

“Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Benni dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa kepala daerah dan Forkopimda berperan penting dalam memastikan keberhasilan pencapaian target program prioritas Presiden. Kepala daerah dan Forkopimda merupakan motor utama penggerak penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di daerah.

Rakornas kemudian menjadi sarana untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta menyinergikan langkah kebijakan pusat dan daerah.