Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) menyebut kekurangan pasokan minyak global akibat penutupan Selat Hormuz yang dipicu perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran merupakan yang terbesar dibandingkan dengan saat konflik-konflik sebelumnya.

Pada laporan Commodity Markets Outlook April 2026, Bank Dunia menyebut Selat Hormuz adalah jalur utama perdagangan energi dan komoditas lain seperti pupuk, bahan kimia untuk industri seperti helium dan sulfur, serta pasokan aluminium.

Sebelum perang meletus pada akhir Februari, atau serangan gabungan AS-Israel ke Iran, hampir 35% kapal tanker untuk minyak mentah dan minyak olahan serta 20% kapal LNG melintasi Selat Hormuz. Bank Dunia pada 2023 sudah memprakirakan penghalangan lalu lintas di selat itu akan berisiko parah kepada ketersediaan pasokan komoditas.

"Pengurangan pasokan minyak global pada Maret 2026-diestimasikan 10 juta barel per hari-merupakan guncangan pasokan minyak terbesar yang pernah tercatat," dikutip dari laporan Bank Dunia itu, Rabu (29/4/2026).

Dari data yang dilampirkan Bank Dunia, guncangan pasokan minyak akibat penutupan Selat Hormuz merupakan yang terbesar sepanjang sejarah.

Disrupsi pasokan minyak dunia ini lebih besar dari yang terjadi akibat revolusi Iran yaitu hampir 6 juta barel per hari maupun yang terkini yaitu perang Irak di 2003 lalu kurang dari 2 juta barel per hari.

Kenaikan harga minyak sejak perang dimulai akhir Februari 2026 lalu sangat tinggi. Harga minyak jenis Brent pada akhir Februari masih US$72 per barel dan naik hingga ke US$118 per barel pada akhir Maret.

Harga minyak sempat mengalami moderasi pada paruh pertama April ketika pengumuman gencatan senjata dan penurunan angka kekerasan di kawasan. Akan tetapi, level harga minyak masih bertengger di sekitar US$90 per barel atau lebih tinggi dari posisi awal tahun.

Bank Dunia melihat selama dua bulan belakangan terjadi persaingan intens antara pembeli global guna mengamankan pasokan LNG. Hal ini dipicu oleh penurunan ekspor yang cukup dalam dari Timur Tengah. Harga dasar LNG di Asia naik 94% sepanjang Maret, sedangkan gas alam di Eropa mencapai 59%.

Adapun pada pertengahan April 2026, harga untuk kontrak berjangka minyak jangka pendek jauh melebihi harga untuk pengiriman di akhir 2026. Ini dinilai menyiratkan ekspektasi pasar bahwa ekspor energi Timur Tengah kemungkinan akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang.

"Meskipun demikian, tingkat keparahan akhir dari guncangan saat ini akan ditentukan oleh dua faktor utama: tingkat kerusakan jangka panjang terhadap kapasitas produksi komoditas di Timur Tengah, dan jangka waktu serta luasnya pemulihan volume pengiriman melalui Selat Hormuz," pungkas Bank Dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum perlu menyusun APBN Perubahan (APBN-P) berdasarkan perkembangan terkini sejumlah asumsi ekonomi makro seperti harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Untuk diketahui, APBN 2026 disusun dengan asumsi dasar makro di antaranya harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) US$70 per barel dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Setidaknya dua asumsi dasar makro itu sudah mengalami deviasi akibat dampak perang AS-Israel dan Iran. Harga minyak sempat menyentuh level US$100 per barel, sedangkan rupiah sempat terdepresiasi ke level hampir Rp17.300 per dolar AS.

Namun demikian, Purbaya mengatakan bahwa APBN-P belum diperlukan karena deviasi ini masih masuk ke dalam simulasi penghitungan APBN. Sebab, skenario terburuk pemerintah di antaranya yakni harga minyak menyentuh level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

"Yang disimulasikan sudah worst case skenario kan. Defisitnya enggak terlalu tinggi. Masih segitu," jelasnya kepada wartawan di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Meski demikian, Purbaya tidak menutup sepenuhnya peluang untuk mengubah APBN yang diketok tahun lalu itu. Saat ini, dia menilai perubahan yang dipicu faktor global belum cukup untuk memicu penyusunan APBN-P.

"Kalau memburuk sekali ya kami nanti bikin APBN-P. Tetapi sekarang belum cukup untuk men-trigger itu. Jadi masih aman," katanya.

Mengenai pelemahan nilai tukar, Purbaya enggan berkomentar lebih lanjut. Dia menilai itu sudah masuk dalam ranah Bank Indonesia (BI). Menurutnya, depresiasi rupiah tidak menandakan pemburukan kondisi ekonomi domestik.

"Coba Anda tanya ke bank sentral kenapa seperti itu. Mungkin saya bukan ahlinya di sini. Tetapi yang jelas adalah fondasi ekonomi kita tidak berubah. Bahkan akan [tumbuh] semakin cepat," paparnya.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan APBN 2026, harga minyak memiliki sensitivitas tertinggi terhadap APBN. Setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel, belanja APBN bertambah Rp10,3 triliun dan defisit melebar Rp6,8 triliun.

Dari sisi nilai tukar, belanja dan defisit APBN bakal masing-masing membengkak Rp6,1 triliun dan Rp800 miliar setiap kenaikan Rp100 per dolar AS.

Pada APBN tahun ini, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun dan belanja Rp3.842,7 triliun. Dengan demikian defisit dirancang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Australia membuka peluang perubahan rezim pajak sektor migas di tengah lonjakan harga energi akibat perang AS-Israel vs Iran, yang memicu potensi windfall besar bagi eksportir LNG dan memanaskan perdebatan fiskal di dalam negeri.

Senat Australia menyetujui pembentukan komite khusus untuk mengkaji perlakuan pajak bagi perusahaan minyak dan gas. Langkah ini didukung Partai Buruh yang berkuasa, menyusul dorongan dari Partai Hijau.

Komite tersebut akan dipimpin Senator Steph Hodgins-May, yang sebelumnya mengusulkan pajak minimal 25% atas ekspor gas. Skema ini diperkirakan dapat menghasilkan penerimaan hingga 17 miliar dolar Australia atau sekitar US$11,6 miliar per tahun.

Perdebatan pajak sumber daya di Australia kian menguat seiring lonjakan harga global akibat perang di Asia Barat. Kondisi ini mendorong laba produsen energi meningkat tajam, memicu desakan dari politisi dan kelompok masyarakat untuk menerapkan pajak tambahan, termasuk windfall tax.

Pemimpin Partai Hijau Larissa Waters menilai perusahaan gas memperoleh keuntungan besar di tengah tekanan biaya hidup masyarakat.

“Penyelidikan ini akan menempatkan perusahaan gas besar yang menghindari pajak di bawah pengawasan, membongkar alasan mereka, dan mendorong pajak yang lebih adil dalam anggaran mendatang,” ujarnya, dilansir dari Bloomberg pada Rabu (1/4/2026).

Dukungan pemerintah terhadap penyelidikan tersebut dinilai membuka peluang reformasi pajak yang lebih luas. Analis gas dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis, Josh Runciman, menyebut langkah ini sebagai sinyal kuat.

"Ini menunjukkan reformasi pajak menjadi kemungkinan nyata, terutama karena kebutuhan memperbaiki anggaran dan kuatnya dukungan publik untuk pajak lebih tinggi pada ekspor LNG," ujar Josh.

Hasil penyelidikan dijadwalkan rampung awal Mei 2026, hanya beberapa hari sebelum pemerintah mengumumkan anggaran tahunan.

Di sisi lain, pelaku industri memperingatkan risiko terhadap investasi. Chair Shell Australia Cecile Wake menilai usulan pajak 25% akan melemahkan daya tarik investasi sektor gas.

"Solusi sederhana seperti pajak ekspor LNG 25% akan merusak fundamental investasi untuk pasokan gas baru, baik untuk ekspor maupun domestik," ujar Wake.

Chief Executive Officer Santos Kevin Gallagher juga menekankan pentingnya kepastian kebijakan. Menurutnya, tanpa kepastian fiskal dan regulasi, modal akan beralih ke negara lain seperti Amerika Serikat dan Kanada yang agresif meningkatkan pangsa ekspor LNG.

Kekhawatiran juga datang dari mitra dagang utama. Pemerintah Jepang dan perusahaan energi di negara tersebut menyampaikan kehati-hatian terhadap rencana pajak baru. Jepang mengandalkan Australia untuk sekitar 40% pasokan LNG, sehingga perubahan kebijakan dinilai berisiko mengganggu stabilitas pasokan.

Sementara itu, laporan media nasional menyebut kantor perdana menteri telah meminta pemodelan opsi pajak baru untuk sektor gas dan batu bara, termasuk reformasi Petroleum Resources Rent Tax.

Langkah ini menegaskan tekanan fiskal dan politik yang dihadapi pemerintah Australia, di tengah kebutuhan menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan daya saing investasi sektor energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Konflik bersenjata antara Amerika Serikat-Israel vs Iran tidak hanya berdampak pada stabilitas geopolitik dan ekonomi global, tetapi juga memicu lonjakan emisi gas rumah kaca dengan jumlah yang cukup signifikan.

Analisis terbaru dari Climate and Community Institute menunjukkan, dalam dua minggu pertama konflik pada 28 Februari hingga 14 Maret 2026, total emisi yang dihasilkan mencapai sekitar 5,6 juta ton karbon dioksida (CO₂) dan gas rumah kaca lainnya.

Jumlah tersebut dinilai sangat besar. Bahkan, jika emisi berlangsung dalam satu tahun penuh dengan laju yang sama, totalnya setara dengan gabungan emisi tahunan dari 84 negara dengan tingkat emisi terendah di dunia.

Dalam periode dua minggu saja, emisi dari konflik ini juga melampaui emisi tahunan Islandia yang tercatat sekitar 4,7 juta ton CO₂ pada 2024. “Setiap serangan rudal adalah pembayaran awal untuk planet yang lebih panas dan tidak stabil,” ujar Direktur riset di Climate and Community Institute Patrick Bigger, dikutip dari Live Science, Jumat (27/3/2026).

Berdasarkan analisis tersebut, sumber emisi terbesar berasal dari penghancuran infrastruktur sipil, termasuk rumah, sekolah, dan fasilitas publik. Proses pembersihan puing serta rekonstruksi pascaperang diperkirakan menghasilkan sekitar 2,7 juta ton CO₂, setara dengan emisi tahunan Maladewa.

Selain itu, pemboman fasilitas energi seperti kilang dan penyimpanan minyak di kawasan Teluk turut menyumbang emisi besar. Diperkirakan sebanyak 2,5 juta hingga 5,9 juta barel minyak terbakar dalam periode tersebut, menghasilkan sekitar 2,1 juta ton emisi, mendekati emisi tahunan Malta.

Sumber emisi berikutnya berasal dari penggunaan bahan bakar dalam operasi militer, termasuk pengerahan jet tempur dan kapal perang. Aktivitas ini menghasilkan sekitar 583.000 ton emisi, setara dengan emisi tahunan Greenland.

Peneliti dari Lancaster University Fred Otu-Larbi mengatakan, emisi berpotensi meningkat seiring eskalasi konflik, terutama dengan intensitas serangan terhadap fasilitas energi. “Tidak ada yang benar-benar tahu berapa biaya lingkungannya,” imbuhnya,

Selain emisi langsung, konflik juga memicu dampak jangka panjang. Kehilangan peralatan militer yang kemudian harus diproduksi ulang menyumbang sekitar 190.000 ton emisi tambahan. Sementara itu, penggunaan ribuan rudal dan drone turut menyumbang puluhan ribu ton emisi lainnya.

Para peneliti menilai, dampak lanjutan dari perang berpotensi lebih besar dibandingkan emisi selama konflik berlangsung. Blokade Iran di Selat Hormuz, misalnya, dapat memicu ketidakstabilan pasokan energi global.

Kondisi tersebut berisiko mendorong negara-negara meningkatkan eksplorasi bahan bakar fosil demi menjaga ketahanan energi. Secara historis, setiap guncangan energi global kerap diikuti lonjakan investasi pada infrastruktur energi berbasis karbon, termasuk terminal gas alam cair (LNG) dan proyek pengeboran baru.

“Perang ini berisiko menanamkan ketergantungan karbon untuk generasi berikutnya,” tambah Bigger.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa Indonesia belum akan mengikuti langkah Malaysia untuk memangkas kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM) imbas perang di Timur Tengah.

Hal tersebut disampaikan Bahlil usai bertemu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi Rosan Roeslani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (27/3/2026).

“Sampai dengan sekarang kita belum ada opsi untuk membatasi [BBM] subsidi. Artinya belum ada kenaikan [harga] untuk subsidi. Masih tetap sama,” kata Bahlil.

Ketika ditanya bagaimana langkah pemerintah apabila situasi perang di Timur Tengah ini berkepanjangan, Bahlil menyebut bahwa pihaknya akan memperhitungkan lebih lanjut.

Menurutnya, dinamika konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran berlangsung cepat, bahkan bisa berlarut hingga jangka waktu minggu maupun bulan.

Bahlil menyebut bahwa pemerintah akan berhati-hati dalam mengambil kebijakan, khususnya dengan mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan masyarakat Tanah Air.

“Ini cepat sekali dinamikanya. Bisa per minggu, bisa per bulan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana memastikan bahwa stok untuk BBM semuanya bisa clear,” ujar politikus Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan pemangkasan kuota subsidi BBM di Malaysia imbas harga minyak global yang meningkat seiring dengan perang Iran dengan AS-Israel.

Anwar menjelaskan kini beban subsidi BBM jenis RON 95 dan solar secara bulanan di Malaysia naik menjadi 4 miliar ringgit sejak eskalasi konflik di Timur Tengah.

Dengan demikian, Anwar mengumumkan beberapa langkah penting. Harga RON95 tetap 1,99 ringgit per liter, tetapi dengan penyesuaian kuota BBM dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan.

Kebijakan penyesuaian itu efektif 1 April 2025. Anwar menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian kuota BBM bersifat sementara.

"Langkah sementara ini memastikan bahwa mayoritas penduduk tetap dilindungi, pasokan tetap stabil dan negara-negara tetap bertahan dalam ketidakpastian global," kata Anwar dalam unggahan di akun Instagram @anwaribrahim_my, Kamis (26/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Malaysia berencana memangkas kuota bulanan BBM bersubsidi RON95 dalam program Budi95 setelah harga bahan bakar non-subsidi kembali melonjak di tengah perang Iran yang belum mereda.

Sumber yang dikutip dari The Edge pada Kamis (26/3/2026) mengatakan, kuota subsidi yang saat ini mencapai 300 liter per bulan akan dikurangi menjadi 200 liter.

Pengumuman kebijakan itu diperkirakan dilakukan paling cepat pada pekan ini, sementara kuota baru untuk bahan bakar bersubsidi yang dipatok 1,99 ringgit per liter diperkirakan mulai berlaku pada April 2026.

Dengan perubahan tersebut, konsumen yang melampaui batas 200 liter per bulan akan dikenakan harga pasar yang bersifat mengambang. Harga tersebut diperkirakan melonjak 60 sen per liter menjadi 3,87 ringgit pada periode Kamis (26/3/2026) hingga 1 April, dari sebelumnya 3,27 ringgit per liter.

Harga RON95 non-subsidi telah dinaikkan dua kali sejak 11 Maret 2026 dengan kenaikan kumulatif mencapai 1,20 ringgit atau sekitar 44,94% dari sebelumnya 2,67 ringgit per liter.

Pada Kamis (26/3/2026), harga ritel RON97 dan solar di Semenanjung Malaysia juga diperkirakan mencatat kenaikan tajam selama tiga pekan berturut-turut. Harga RON97 diproyeksikan melonjak menjadi 5,15 ringgit per liter—naik total 1,90 ringgit atau 58,46% sejak 11 Maret ketika masih berada di level 3,25 ringgit.

Sementara itu, harga solar di Semenanjung Malaysia akan meningkat menjadi 5,52 ringgit per liter, atau naik 2,40 ringgit setara 76,92% dibandingkan dengan posisi 3,12 ringgit pada periode yang sama.

Pengetatan kuota ini dinilai sebagai langkah fiskal yang diperlukan karena Kementerian Keuangan Malaysia menghadapi lonjakan beban subsidi.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya memperingatkan bahwa tagihan subsidi energi dapat mencapai 24 miliar ringgit tahun ini apabila harga minyak dunia bertahan di atas US$110 per barel.

Adapun, harga minyak mentah Brent yang sempat melonjak mendekati US$120 per barel pada 9 Maret telah turun ke kisaran US$94,49 per barel. Meski demikian, level tersebut masih sekitar 33% lebih tinggi dibandingkan posisi US$70,84 pada 26 Februari, sebelum perang pecah.

Bisnis.com, JAKARTA - Internet disebut akan lumpuh imbas perang AS-Israel vs Iran. Namun bukan internet di seluruh dunia.

Dilansir dari Iran International, negara yang internetnya akan terganggu adalah Iran sendiri.

Laporan menyebut bahwa Iran telah memberlakukan pembatasan baru pada akses internet dengan semakin membatasi koneksi VPN dan dilaporkan menargetkan pengguna Starlink.

Hal ini akan membuat semakin sedikit orang yang dapat mengakses jaringan global.

Sebagaimana diketahui, tujuh belas hari setelah pecahnya perang, konektivitas di negara itu telah turun hingga sekitar satu persen dari tingkat normal.

Situasi tersebut menyebabkan sebagian besar orang tidak dapat mengakses internet global.

Laporan menyebut jika beberapa pengguna berhasil mengakses secara terbatas menggunakan konfigurasi VPN khusus.

Akan tetapi banyak yang mengatakan bahwa opsi tersebut sebagian besar sudah tidak berfungsi lagi sejak hari Minggu.

Ketika ditanya dalam sebuah wawancara dengan CBS mengapa ia dapat melakukan panggilan Zoom sementara warga biasa tidak dapat mengakses internet, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengatakan bahwa ia memiliki akses karena ia adalah "suara rakyat Iran" dan harus membela hak-hak mereka.

Komentar tersebut menuai kritik dari warga Iran yang masih mampu terhubung secara singkat.

“Rakyat Iran sendiri tidaklah bisu, dan orang ini bukanlah suara mereka,” tulis seorang pengguna.

“Bukalah internet agar Anda dapat mendengar suara sebenarnya dari rakyat di dalam negeri," tulis yang lain.

Bahkan di antara sedikit orang yang masih bisa terhubung, internet hampir tidak dapat digunakan.

Pengguna mengatakan gambar dan video di media sosial sering gagal dimuat, dan dalam banyak kasus, fitur inti platform telah berhenti berfungsi.

“Pesan langsung praktis tidak terbuka, dan sebutan (mention) menghilang dengan cepat jika saya mencoba membalasnya,” kata seorang pengguna.

Laporan itu juga menyebut bahwa pada saat yang sama, peringatan telah menyebar luas secara online yang mendesak pemilik perangkat internet satelit Starlink untuk mematikannya.

Menurut unggahan yang beredar di media sosial, pasukan keamanan Iran mungkin secara aktif mencari perangkat Starlink dan menahan para penggunanya, dengan beberapa klaim penangkapan di kota-kota termasuk Teheran dan Kermanshah.

Peringatan tersebut menyebutkan bahwa kendaraan patroli yang dilengkapi dengan pemindai sinyal digunakan untuk mendeteksi emisi radio dari peralatan Starlink dan menentukan lokasinya.

Bisnis.com, MEDAN - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) menyebut kondisi geopolitik global terkini seperti perang di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran akan berpengaruh terhadap perekonomian Sumut.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Iman Gunadi mengatakan perang dapat membuat kinerja ekspor Sumut tertekan lantaran Selat Hormuz yang merupakan jalur kapal utama yang membawa komoditas dari Sumut ke Eropa ditutup. Sumut sendiri dikenal dengan ekspor pertanian dan perkebunan terbesar seperti CPO, kopi, dan karet.

"Biasanya kapal dari Belawan yang membawa komoditas kita bisa sampai ke Eropa dalam waktu 25 hari. Namun karena Selat Hormuz ditutup dan Terusan Suez juga terkendala, jalurnya harus memutar dulu ke Afrika Selatan yang menambah waktu perjalanan sekitar 11-15 hari," kata Iman dalam panel diskusi 'North Sumatra Economic Xceleration Talk' (NEXT) di Medan, Kamis (12/3/2026) petang.

Iman menjelaskan dampak jangka panjang dari tensi global, di mana bertambahnya waktu tempuh akan berdampak pada kenaikan biaya ekspor. Hal ini turut mengerek harga komoditas seperti minyak dunia yang pada akhirnya akan memengaruhi laju inflasi global.

Iman mengatakan laju inflasi global diperkirakan cukup tinggi di tahun 2026 sehingga akan ada potensi peningkatan suku bunga untuk meredamnya.

Dia menyebut Sumut perlu mewaspadai tekanan geopolitik global yang dapat membuat disrupsi dalam rantai pasok akibat harga komoditas yang naik maupun kenaikan biaya kargo. Apalagi, belum ada titik terang kapan perang akan berakhir.

"Kita perlu berjaga-jaga agar dampak yang ditimbulkan dari ketegangan geopolitik global ini menjadi minimal atau dapat diminimalkan di Sumatra Utara," jelasnya.

Adapun, KPw BI Sumut memprakirakan ekonomi Sumut pada tahun 2026 akan tumbuh pada rentang 4,9% (YoY) sampai 5,7% (YoY).

Beberapa faktor yang disebut dapat jadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sumut antara lain meningkatnya permintaan CPO, potensi menguatnya harga komoditas utama seperti CPO, percepatan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, serta potensi peningkatan investasi di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di Sumut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan gangguan jalur pelayaran telah memicu lonjakan biaya logistik akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)—Israel dengan Iran.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah berdampak pada kenaikan biaya logistik pengiriman barang.

Kendati demikian, Budi menyebut permintaan dari kawasan tersebut relatif tidak mengalami penurunan. Hal itu sebagaimana informasi yang diterima Kemendag dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI).

“Dia [GPEI] menyampaikan kalau memang ada beberapa pengaruh terutama untuk yang ke Timur Tengah, tetapi sebenarnya permintaan dari Timur Tengah itu tidak turun,” kata Budi saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Selain itu, Budi juga memastikan berbagai komoditas Indonesia tetap diekspor ke negara-negara Timur Tengah meskipun biaya logistik mengalami kenaikan.

“Dia [eksportir] tetap ekspor. Cuma permintaan dari Timur Tengah sebenarnya nggak berubah. Tapi kendalanya memang ada sedikit kenaikan,” tuturnya.

Dalam catatanBisnis, GPEI mengakui gangguan pada jalur pelayaran serta lonjakan biaya logistik membuat pengiriman barang ke kawasan Timur Tengah menjadi lebih mahal dan membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama.

Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro mengatakan para eksportir yang memiliki pasar tujuan Timur Tengah sudah merasakan dampak dari konflik yang berlangsung di kawasan tersebut.

“Pastinya untuk yang ke Timur Tengah sudah merasakan dampaknya karena beberapa pelayaran juga membatalkan dan tidak menerima kargo untuk ke sana. Dan pastinya juga ada surcharge, war surcharge itu sampai US$2.000-3.000 per kontainer. Dan juga waktunya semakin panjang, ini pastinya juga terdampak,” ujar Toto kepadaBisnis, Selasa (10/3/2026).

Di samping lonjakan biaya tambahan akibat risiko perang, lanjut dia, eksportir juga menghadapi sejumlah kendala lain yang semakin menekan aktivitas perdagangan ke luar negeri.

“Yang jelas permintaan pasar, biaya logistik yang terus meningkat dan waktu pengiriman,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Toto juga mengakui konflik tersebut turut memengaruhi permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor di kawasan Timur Tengah. Beberapa negara bahkan mulai menahan pembelian karena kondisi domestik mereka yang tidak stabil.

Ke depan, GPEI menilai apabila konflik berlangsung lebih lama, dampaknya terhadap kinerja ekspor Indonesia akan semakin besar. Karena itu, dia berharap pemerintah dapat memperkuat pasar domestik untuk menyerap produk yang terdampak penurunan ekspor.

“Yang kami harapkan adalah pemerintah bisa membuat peluang pasar dalam negeri lebih besar, ekonomi dalam negeri lebih bertumbuh, sehingga daya beli kuat. Dan dengan lapangan pasar dalam negeri yang lebih terbuka, maka produk itu juga bisa dilempar ke dalam negeri untuk mengatasi ekspor yang terganggu,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) atau Tugu Insurance menyampaikan ada sejumlah pengajuan klaim asuransi perjalanan imbas perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran, yang menyebabkan penundaan jadwal sejumlah penerbangan.

Direktur Pemasaran Asuransi Tugu Insurance Ery Widiyatmoko menyebut jumlah pengajuan klaim tersebut masih relatif kecil.

“Menyikapi kondisi tersebut, perusahaan memastikan bahwa setiap klaim yang diajukan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam polis,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).

Ery menegaskan bahwa pada umumnya polis asuransi perjalanan memuat klausul pengecualian terhadap risiko yang disebabkan oleh perang, konflik bersenjata, atau intervensi internasional yang melibatkan penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan.

Risiko tersebut, lanjutnya, dikategorikan sebagai risiko katastropik dengan potensi kerugian yang sangat besar, bersifat sistemik, dan berada di luar kendali industri asuransi.

“Selain itu, dinamika geopolitik dan kebijakan otoritas penerbangan dalam menutup wilayah udara merupakan ranah kebijakan negara yang tidak dapat diasuransikan dalam skema perlindungan standar,” tegasnya.

Akan tetapi, dia menekankan Tugu Insurance akan tetap memantau perkembangan situasi secara cermat dan memastikan operasional, termasuk kecukupan permodalan dan reasuransi, guna mengantisipasi potensi peningkatan klaim yang masih berada dalam cakupan polis.

“Kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemegang polis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Ery.

Lebih jauh, Ery menyebut secara keseluruhan pendapatan kontribusi premi asuransi perjalanan, yang dikenal dengan nama t travella, sepanjang 2025 meningkat hingga 100% (year on year/YoY).

Dia menambahkan, hingga akhir Februari 2026, kontribusi premi asuransi perjalanan itu juga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, yakni tumbuh lebih dari 100% YoY.

“Berdasarkan data klaim yang sudah masuk sampai Februari 2026, klaim ratio asuransi perjalanan hanya sekitar 6% dari kontribusi premi yang sudah tercatat perusahaan,” sebutnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Prof. Jiang memprediksi konflik Iran melawan Amerika Serikat–Israel berpotensi menjadi perang berkepanjangan yang dapat mengguncang sistem ekonomi global, memicu krisis energi, dan bahkan membuka kemungkinan eskalasi menuju konflik berskala dunia.

Konflik tersebut tidak hanya melibatkan aspek militer, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor agama, geopolitik, energi, ekonomi, serta rivalitas kekuatan besar dunia.

“Saya harap semua orang telah menikmati liburan yang menyenangkan dan selamat datang kembali ke akhir dunia. Amerika Serikat dan Israel telah mulai menyerang Iran, dan saat ini kita sudah memasuki hari keempat perang ini,” kata Prof. Jiang, dikutip dari kanal Youtube-nya Predictive History, Selasa (10/3/2026).

Jiang Xueqin atau dikenal Prof. Jiang merupakan pendidik, penulis, dan analis geopolitik kelahiran Guangdong, Tiongkok. Dia merupakan alumni Yale University, Amerika Serikat, dengan gelar sarjana (BA), serta memiliki kewarganegaraan Kanada.

Prof. Jiang memiliki pengalaman di berbagai bidang, mulai dari jurnalisme, pembuatan film dokumenter, termasuk pernah bekerja dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat ini dia berbasis di Beijing dan mengajar di Moonshot Academy sejak 2022.

Prof. Jiang dikenal luas melalui analisis geopolitik dan prediksi global yang dia sampaikan di kanal YouTube Predictive History.

Perkembangan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa waktu terakhir kembali menempatkan Timur Tengah di titik kritis, memicu kekhawatiran dunia akan eskalasi perang yang berpotensi meluas ke kawasan lain.

Serangan Awal dan Kematian Ali Khamenei

Prof. Jiang menjelaskan konflik bermula dari operasi militer yang disebut decapitation strike, yakni serangan yang bertujuan melumpuhkan kepemimpinan musuh.

Dalam serangan yang terjadi di Teheran tersebut, Amerika Serikat dan Israel menargetkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Pihak Amerika dan Israel mengklaim memiliki intelijen akurat mengenai lokasi Khamenei sehingga melancarkan serangan udara untuk menghancurkan target.

Pada awalnya Iran membantah kabar kematian Khamenei. Kemudian media pemerintah Iran mengakui bahwa pemimpin tersebut meninggal dalam serangan tersebut.

Menurut Prof. Jiang, Iran kemudian membingkai kematian tersebut sebagai martyrdom (kematian syahid). Dia menjelaskan bahwa dalam tradisi Syiah, konsep syahid memiliki makna religius yang sangat kuat karena sejarah panjang kelompok Syiah yang sering mengalami penindasan.

Karena itu, kematian pemimpin mereka dapat menjadi simbol perjuangan masyarakat Iran untuk melawan musuh secara total. Bagi masyarakat Iran, perang tersebut tidak lagi sekadar konflik geopolitik, melainkan berubah menjadi perang religius yang menuntut pembalasan.

Selat Hormuz dan Ancaman Krisis Energi Dunia

Prof. Jiang menilai Selat Hormuz sebagai salah satu faktor paling krusial dalam konflik ini. Selat sempit dengan lebar sekitar 33 kilometer tersebut merupakan jalur utama distribusi energi dunia. Sekitar 20% minyak global melewati jalur ini setiap hari menuju berbagai negara di Asia.

Beberapa negara sangat bergantung pada pasokan minyak dari kawasan ini, antara lain India sekitar 60% kebutuhan minyak berasal dari kawasan Teluk, Tiongkok sekitar 40%, dan Jepang sekitar 75%.

Menurut Prof. Jiang, Iran telah menutup jalur tersebut sebagai bagian dari strategi perang ekonominya. Jika Selat Hormuz tetap tertutup dalam waktu lama, dunia diperkirakan akan menghadapi krisis energi serius yang dapat memicu resesi global.

Dia juga menjelaskan bahwa kawasan GCC merupakan pusat dari sistem petrodollar, yaitu sistem perdagangan minyak global yang menggunakan dolar AS sebagai mata uang utama. Jika sistem tersebut runtuh, dampaknya dapat sangat besar terhadap stabilitas ekonomi Amerika Serikat.

Strategi Perang Asimetris Iran

Prof. Jiang menilai konflik ini merupakan contoh klasik dari asymmetric warfare (perang asimetris). Iran menggunakan strategi militer yang sangat berbeda dari Amerika Serikat.

Salah satu senjata utama Iran adalah drone Shahed yang relatif murah dengan harga sekitar US$35.000 hingga US$50.000 per unit. Drone tersebut dapat diproduksi secara massal dan mudah disembunyikan di berbagai lokasi.

Menurut Prof. Jiang, Iran diperkirakan mampu memproduksi sekitar 500 drone per hari dan memiliki stok hingga 80.000 unit. Drone tersebut dapat digunakan untuk menyerang berbagai target strategis, seperti pangkalan militer, ladang minyak, instalasi energi, dan pabrik desalinasi air.

Sebaliknya, Amerika Serikat menggunakan sistem pertahanan seperti THAAD yang sangat mahal. Satu rudal THAAD dapat berharga sekitar US$1 juta, sehingga biaya pertahanan menjadi jauh lebih besar dibandingkan biaya serangan.

Krisis Air: Kelemahan Besar Iran

Meski memiliki beberapa keunggulan strategis, Iran juga memiliki kelemahan serius yaitu krisis air. Menurut Prof. Jiang, Iran mengalami kekeringan yang cukup parah selama beberapa dekade terakhir.

Salah satu contoh paling nyata adalah menyusutnya Danau Urmia, yang dulunya merupakan salah satu danau terbesar di dunia. Penurunan volume air di danau tersebut menunjukkan tekanan lingkungan yang sangat besar terhadap Iran.

Karena itu, Prof. Jiang menilai Amerika Serikat dan Israel kemungkinan akan menargetkan infrastruktur air Iran, seperti bendungan, waduk, jaringan distribusi air, dan pembangkit listrik.

Strategi tersebut bertujuan membuat Iran tidak layak dihuni sehingga memicu krisis kemanusiaan dan tekanan politik internal.

Risiko Perang Dunia

Prof. Jiang menilai konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berpotensi menarik keterlibatan negara-negara besar lain.

Beberapa negara Eropa kemungkinan akan berpihak kepada Amerika Serikat karena bergantung pada energi dari kawasan Teluk.

Di sisi lain, Rusia kemungkinan akan mendukung Iran karena tidak ingin Iran jatuh ke tangan blok Barat. Tiongkok saat ini berada dalam posisi lebih netral, meskipun tetap memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas pasokan energi global.

Jika kekuatan-kekuatan besar dunia mulai terlibat secara langsung, konflik tersebut dapat berkembang menjadi perang global yang lebih luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR mempercepat proses seleksi Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke hari ini, Rabu (11/3/2026) lantaran tingginya gejolak pasar keuangan akibat perang AS-Israel vs Iran. Sosok pimpinan OJK sangat krusial untuk memperkuat kualitas kelembagaan.

Apabila merujuk pada Pengumuman No.PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026, seharusnya 10 Maret 2026 baru dilaksanakan asesmen secara fisik (luring) bagi 20 peserta yang lolos tahapan seleksi administratif. Namun, hari ini Komisi XI DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 Calon Anggota Dewan Komisioner OJK.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa perintah untuk melaksanakan fit and proper test itu sudah diberikan secara resmi oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pidato pembukaan masa sidang pada Selasa (10/3/2026).

"Rapat pimpinan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan dan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu akan dilakukan fit and proper mulai dari pagi sampai malam," ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Politisi Partai Golkar itu juga memastikan bahwa nantinya hasil akan langsung diputuskan dan diumumkan setelah fit and proper test selesai.

"Nanti setelah fit and proper selesai itu sesuai tradisi kami tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kami akan langsung ambil keputusannya," ucapnya.

Misbakhun menilai proses tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru. Proses yang sama juga dilakukan oleh Komisi XI DPR saat menyeleksi lembaga lain pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, percepatan proses seleksi calon bos OJK lantaran terjadinya gejolak di pasar keuangan akibat perang.

"Kan gini, dipercepat karena kan keadaan goncang, gejolak perang memengaruhi pasar, memengaruhi harga minyak, sehingga memerlukan lebih cepat lagi orang-orang definitif di OJK. Gitu aja, tetapi tesnya tercapai juga kemarin," ujar Purbaya yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi (Pansel) OJK, Selasa (10/3/2026).

Purbaya menyebut tahapan-tahapan di tingkat pansel sudah terlaksana. Dia membantah apabila adanya anggapan bahwa pemerintah sudah memiliki calon sendiri sehingga proses seleksi berjalan begitu cepat.

"Nanti kan masih bertingkat kan? Dari Presiden ke sana [DPR]. Jadi enggak ada calon itu, kecuali jika anda bisa pengaruhi Presiden sama DPR. Itu kan berat," tuturnya.

Kriteria Ideal Pemimpin OJK saat Situasi Ekonomi Penuh Tekanan

Misbakhun menjabarkan kisi-kisi kandidat yang akan dicari DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Hal itu dia sampaikan menjawab pertanyaan soal harapan pasar akan pimpinan otoritas yang pro market untuk menggantikan jajaran petinggi OJK yang mundur beberapa waktu lalu saat pasar mengalami guncangan.

Menurutnya, ada batasan sampai mana seorang pemimpin dinilai sebagai orang yang pro market. Apalagi, jabatan yang akan dipilih adalah sebagai regulator pasar modal sehingga mereka harus tetap mempertimbangkan sisi risiko pasar.

"Karena yang kita pilih itu adalah regulator. Tentunya ada batasan di mana pasar itu bisa kita absorb. Karena kalau kita terlalu pro-market, risikonya siapa yang akan meng-absorb? Karena regulator juga harus memperhatikan faktor risiko," ujar Misbakhun dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Misbakhun menilai, sosok DK OJK yang bisa menyeimbangkan antara kebijakan pro market dan kehati-hatian melakukan mitigasi risiko pasar adalah pemimpin yang dicari DPR.

"Di situ lah yang kita cari, orang pro pasar tapi dia juga tahu pada batas mana pasar itu diikuti, pada tingkatan tertentu kepentingan negara diikuti di mananya. Nah, itu yang paling utama. Kita cari orang yang memahami konsep regulator pada level komisioner. Itu yang kita cari," ujarnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai bahwa pucuk pimpinan OJK nantinya harus mampu memperkuat kualitas kelembagaan otoritas, karena dalam kondisi penuh tantangan ini kredibilitas pemimpin menjadi aspek vital.

"Intinya, penekanan utama seleksi ini seharusnya bukan sekadar mencari sosok individu, melainkan figur yang memiliki visi konkret untuk mentransformasi OJK secara menyeluruh," ujar Dipo kepada Bisnis, Selasa (11/3/2026).

Sejalan dengan pandangan lembaga internasional seperti Moody’s, Dipo menilai bahwa persoalan mendasar bukan terletak pada kapasitas personal masing-masing kandidat, melainkan pada penguatan kualitas institusi OJK dan predictability kebijakan.

"Pansel harus menguji bukan sekadar rekam jejak karier, tapi program konkret: Bagaimana calon akan memperkuat kualitas kelembagaan OJK? Bagaimana enforcement akan ditegakkan tanpa tebang pilih? Pergantian orang tanpa agenda transformasi kelembagaan hanya akan mengulang masalah yang sama," ujar Dipo.

Jadwal Fit and Proper Test Anggota Dewan Komisioner OJK, Rabu (11/3/2026)

Berdasarkan jadwal yang diterima, uji kelayakan dimulai pukul 10.00 WIB dengan kandidat pertama Friderica Widyasari Dewi. Setelah itu, sesi dilanjutkan secara bergiliran dengan durasi masing-masing sekitar 30 menit untuk setiap calon.

Jadwal tes uji kelayakan anggota DK OJK sesi pagi:

• 10.00—10.30 Friderica Widyasari Dewi
• 10.30—11.00 Agus Sugiarto
• 11.00—11.30 Hernawan Bekti Sasongko
• 11.30—12.00 Ary Zulfikar
• 12.00—12.30 Hasan Fawzi

Jadwal tes uji kelayakan anggota DK OJK sesi siang:

• 13.30—14.00 Darmansyah
• 14.00—14.30 Dicky Kartikoyono
• 14.30—15.00 Danu Febrianto
• 15.00—15.30 Adi Budiarso
• 15.30—16.00 Anton Daryono

(Akbar Maulana al Ishaqi)