Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi saham kepada 71 perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2025 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut.

Sebelumnya BEI telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150 juta namun hingga hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu, emiten yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan II.6.4 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, bursa melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke 91 sejak lampaunya batas waktu perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian atau tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi.

“Berdasarkan pemantauan kami, hingga tanggal 29 Juni 2026 terdapat 71 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2025 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut,” tulis BEI dalam pengumumannya Selasa (30/6/2026).

Atas dasar hal tersebut di atas, otoritas Bursa memutuskan untuk melakukan suspensi efek terhadap 16 perusahaan tercatat di pasar reguler dan tunai sejak sesi I tanggal 30 Juni 2026 dan tetap melakukan suspensi perdagangan efek untuk 55 perusahaan tercatat.

Berikut Daftar 71 Emiten yang Disuspensi BEI Akibat Belum Setor Laporan Keuangan:

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan relaksasi kartu kredit berupa batas minimum pembayaran dan nilai denda keterlambatan hingga 31 Desember 2026, sebagai upaya menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat kelas menengah.

Kebijakan pelonggaran yang diperpanjang mencakup batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan, serta ketentuan nilai denda keterlambatan maksimal 1% dari total tagihan atau tidak melebihi Rp100.000. Sedianya, kebijakan ini akan berakhir pada akhir bulan ini, yaitu 30 Juni 2026.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa perpanjangan relaksasi kartu kredit ini merupakan langkah antisipatif bank sentral dalam merespons tekanan daya beli masyarakat yang berisiko menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita tahu bahwa dengan adanya tekanan daya beli masyarakat, ini tentunya berdampak pada pertumbuhan. Kita melihat bahwa kita perlu mendukung pertumbuhan, karena kebijakan sistem pembayaran ini pro-growth, jadi ini perlu untuk kita lanjutkan," paparnya dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026, dikutip Minggu (21/6/2026).

Filianingsih mengungkapkan data otoritas moneter menunjukkan fasilitas kelonggaran ini terbukti dimanfaatkan secara optimal oleh nasabah seperti yang tercermin dari tren transaksi kartu kredit yang terus mencatatkan pertumbuhan positif, baik dari sisi volume maupun nominal.

Data BI mengungkapkan, volume transaksi kartu kredit tercatat mencapai 45,4 juta transaksi atau tumbuh 8,6% secara tahunan (year on year/YoY) hingga pertengahan Juni 2026. Sejalan, nominal transaksi juga mencatatkan kenaikan dua digit sebesar 13,4% YoY, menembus angka Rp42,9 triliun.

"Pelonggaran ini memang dimanfaatkan oleh masyarakat, utamanya untuk level menengah, digunakan sebagai buffer untuk melakukan consumption smoothing," jelasnya.

Lebih lanjut, Filianingsih berharap perpanjangan masa berlaku kebijakan ini dapat terus memfasilitasi kelancaran pembayaran nasabah kartu kredit, yang akhirnya akan memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan kredit secara agregat.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa denda terhadap sejumlah pihak sepanjang tahun berjalan hingga Mei 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, menerangkan pihaknya telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari denda senilai Rp85,04 miliar kepada 97 pihak.

Selain itu, OJK juga menjatuhkan 1 sanksi pencabutan izin, 1 sanksi pembatalan STTD, 6 sanksi pembekuan izin, 7 sanksi peringatan tertulis, hingga 9 perintah tertulis. Hal itu dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang PMDK.

”Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang PMDK, hingga Mei 2026 secara year to date, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar Rp85,04 miliar rupiah kepada 97 pihak,” kata Hasan dalam konferensi pers hasil RDKB OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain itu, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai mencapai Rp53,90 miliar kepada 232 pihak, 66 sanksi peringatan tertulis, dan 71 sanksi peringatan tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.

Dengan kata lain, sepanjang tahun berjalan 2026, OJK telah menjatuhkan denda senilai Rp138,94 miliar kepada setidaknya 329 pihak. Aksi ini diklaim menjadi upaya OJK menjaga penegakan hukum di bidang pasar modal.

Terlebih, OJK turut mencatat jumlah investor yang bertambah kendati kondisi pasar modal RI tengah dalam tekanan. Data OJK menyebut bahwa terdapat kenaikan 1,26 juta investor baru pada Mei 2026.

Dengan begitu, sepanjang tahun berjalan 2026, jumlah investor di pasar modal telah tumbuh 36,27% menjadi 27,75 juta investor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perjalanan KRL yang melintas di jalur Cikarang-Duri mengalami gangguan akibat kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Tadi saya datang dari jam 06.07 WIB, sudah ada kereta Kampung Bandan via Manggarai, tapi masih tertahan, belum jalan," kata salah satu penumpang bernama Lenyovia Witandari (25) di Stasiun Tambun, Jumat (5/6/2026).

Akibat gangguan tersebut, sejumlah perjalanan mengalami keterlambatan dan terjadi kepadatan penumpang di beberapa stasiun. "Informasi yang diumumkan, saya dengar KRL masih tertahan di Stasiun Bekasi sama Cakung, masinisnya juga tadi jelasin," ujar Leny.

Leny mengaku harus menunggu lebih lama dari biasanya akibat gangguan tersebut. Padahal, ia biasa berangkat pagi untuk tiba di kantornya di wilayah Jakarta Barat. "Masuk 08.30 WIB, cuman kan di sana pasti macet, makanya jalan pagi. Insya Allah, nggak telat, aman. Namanya insiden, kita tidak ada yang tahu," ucap Leny.

Penumpang lain, Nur (32 tahun), mengaku harus meminta izin terlebih dahulu kepada kantornya karena merasa akan tiba terlambat akibat KRL yang tertahan tersebut.

"Ini saya baru bisa jalan, KRL masih tertahan juga mau masuk ke Bekasi, sedangkan kantor di Jakarta Selatan, masuk jam 07.00 WIB. Jadi, saya izin dulu ada gangguan KRL, pasti datangnya jadi terlambat," ujar Nur.

Sementara itu, KAI Commuter menyampaikan KRL rute Tanah Abang-Duri mengalami keterlambatan akibat adanya kebakaran di permukiman warga dekat jalur rel.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terdapat kelambatan perjalanan Commuter Line di antara Stasiun Tanah Abang-Duri akibat adanya kebakaran di area permukiman warga yang berada di sekitar jalur rel," tulis keterangan KAI Commuter melalui akun X.

Proses pemadaman saat ini diketahui masih berlangsung. Operasional KRL di lokasi tersebut juga masih menunggu jalur dinyatakan aman untuk dilintasi.

"Saat ini, proses pemadaman masih berlangsung dan sedang ditangani oleh petugas terkait. Demi menjaga keselamatan bersama, operasional Commuter Line di lokasi tersebut untuk sementara menunggu hingga kondisi jalur dinyatakan aman dan dapat dilalui kembali," ujarnya.

Pengguna KRL diimbau mengikuti arahan petugas. "Kami mengimbau kepada para pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan. Pembaruan informasi diperbarui seiring perkembangan di lokasi," katanya.

Kereta rel listrik (KRL) jalur Duri-Tanah Abang mengalami keterlambatan perjalan karena kebakaran yang terjadi di lingkungan pemukiman jalur kereta tersebut, Jumat (5/6) pagi.

Berdasarkan unggahan akun media sosial Instagram KAI Commuter @CommuterLine, perusahaan mengumumkan permohonan maaf kepada pelanggan atas keterlambatan gangguan perjalanan di antara jalur Stasiun Duri-Tanah Abang.

"Mohon maaf atas keterlambatan perjalanan Commuter Line di antara Stasiun Duri-Tanah Abang pagi hari ini, akibat adanya kebakaran di area permukiman warga yang berada di sekitar jalur rel," unggah KAI Commuter, Jumat (5/6) pagi.

Adapun dalam unggahan di akun media sosial X, KAI Commuter menjelaskan bahwa saat ini proses pemadaman masih berlangsung dan sedang ditangani oleh petugas terkait.

Untuk menjaga keselamatan bersama, pihak KAI menyatakan operasional Commuter Line di lokasi tersebut untuk sementara masih menunggu hingga kondisi jalur dinyatakan aman dan dapat dilalui kembali.

"Kami mengimbau kepada para pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan," tulis akun tersebut.

Selanjutnya, pihak KAI meminta para pengguna untuk memantau pembaruan informasi yang diupdate seiring perkembangan di lokasi.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, SURABAYA — Sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh di stasiun-stasiun wilayah kerja KAI Daop 8 Surabaya masih tertunda hingga dibatalkan keberangkatannya menyusul kecelakaan yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026) malam.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menjelaskan gangguan tersebut berdampak pada pola operasi dan perputaran rangkaian kereta api, sehingga penyesuaian operasional mendesak dilakukan demi menjaga keselamatan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan akibat keterlambatan dan pembatalan sejumlah perjalanan KA pada hari ini. Kondisi ini merupakan dampak dari insiden operasional di Bekasi Timur,” ungkap Mahendro, Rabu (29/4/2026).

Mahendro menjelaskan bahwa saat ini petugas terkait di lapangan tengah berupaya meminimalisir dampak sistemik dengan melakukan percepatan pemulihan.

“Kami terus berupaya melakukan percepatan pemulihan operasional dengan tetap mengutamakan keselamatan perjalanan,” ungkapnya.

Akibat penyesuaian tersebut, sejumlah perjalanan resmi dibatalkan. Di antaranya KA Ambarawa Ekspres relasi Surabaya Pasarturi–Semarang Poncol, KA Jayakarta relasi Surabaya Gubeng–Pasar Senen, KA Majapahit relasi Malang–Pasar Senen, serta KA Arjuno Ekspres relasi Surabaya Gubeng-Malang PP.

Selain pembatalan, sejumlah kereta api seperti KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi–Gambir, KA Argo Anjasmoro relasi Surabaya Pasarturi–Gambir, KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Surabaya Gubeng–Pasar Senen, KA Matarmaja relasi Malang–Pasar Senen, dan KA Gajayana relasi Malang–Gambir juga mengalami keterlambatan jadwal keberangkatan.

Tak hanya itu, KA keberangkatan dari wilayah lain yang melintasi wilayah Daop 8 Surabaya juga akan mengalami keterlambatan pemberangkatan, seperti KA Pandalungan relasi Gambir-Surabaya Pasarturi–Surabaya Gubeng–Ketapang dan KA Blambangan Ekspres relasi Pasarsenen–Surabaya Pasarturi–Surabaya Gubeng–Jember.

Mahendro memastikan akan memenuhi segenap hak yang melekat pada penumpang, termasuk pengembalian bea tiket atau refund secara penuh bagi perjalanan yang dibatalkan.

Ia pun mengimbau kepada segenap pelanggan untuk terus memantau informasi terbaru melalui berbagai kanal resmi KAI. Bagi penumpang yang terdampak pembatalan, proses pengembalian bea 100% dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI maupun loket stasiun.

“KAI memahami bahwa kondisi ini berdampak pada rencana perjalanan pelanggan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik serta memastikan seluruh hak pelanggan terpenuhi,” tutup Mahendro.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 30 April 2026 tidak akan dikenai sanksi administratif.

Kebijakan ini tertuang dalam Pengumuman DJP Nomor PENG-28/PJ.09/2026, yang memberikan relaksasi berupa penghapusan denda dan bunga bagi wajib pajak yang melapor maupun membayar pajak setelah batas normal 31 Maret hingga akhir April 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, kebijakan ini diambil untuk memberi ruang bagi masyarakat di tengah masa transisi sistem administrasi perpajakan yang baru.

Direktorat Jenderal Pajak Lapor SPT di Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan pribadi.

“Diputuskan sampai 30 April, baik pelaporannya maupun pembayarannya,” ujar Bimo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Tak hanya membebaskan sanksi keterlambatan, DJP juga akan menghapus denda yang sudah telanjur diterbitkan melalui surat tagihan pajak secara jabatan.

Selain itu, keterlambatan pelaporan dalam periode relaksasi ini tidak akan memengaruhi status wajib pajak.

Kebijakan ini sekaligus merespons kendala teknis yang masih dihadapi dalam implementasi sistem Coretax, yang mulai digunakan pada 2026.

Bimo menjelaskan, sistem baru tersebut membuat proses pelaporan menjadi lebih kompleks karena setiap data wajib pajak harus diverifikasi dengan berbagai basis data lain.

“Sekarang setiap data harus direkonfirmasi dengan database pembanding, seperti data kependudukan dan perizinan usaha. Jadi memang lebih detail dan kompleks,” jelasnya.

Ia mengakui, sejumlah wajib pajak masih mengalami kendala seperti sistem yang lambat atau buffering. Namun, kondisi tersebut dinilai sebagai bagian dari proses adaptasi.

“Ini sistem baru, ibarat bayi baru lahir. Ada learning curve, baik dari pengguna maupun dari kami,” kata Bimo.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar laman Coretax Direktorat Jenderal Pajak. DJP Pajak. DJP Online. Cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP. Pelaporan SPT Tahunan di Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan pribadi. Batas lapor SPT Tahunan diperpanjang hingga 30 April 2026.

Untuk mengantisipasi lonjakan pelaporan, DJP telah meningkatkan kapasitas sistem hingga mampu menampung sekitar 390.000 SPT per hari.

Hingga 26 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT yang telah dilaporkan mencapai 9.131.427.

Mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 8.196.513, disusul nonkaryawan 924.443, serta badan usaha sekitar 190.000.

Di sisi lain, aktivasi akun Coretax juga terus meningkat dengan total 16.963.643 wajib pajak telah mengaktifkan akun, didominasi oleh wajib pajak orang pribadi.

Meski demikian, DJP mencatat masih ada sekitar 5 juta wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan SPT.

“Per kemarin sudah hampir 9,1 juta. Masih sekitar 5 juta yang kami tunggu,” ujarnya Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti.

Sebagai tambahan, DJP tetap membuka layanan di sejumlah daerah selama libur Lebaran, termasuk di wilayah Papua dan Maluku, guna membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan relaksasi ini, pemerintah berharap tingkat kepatuhan wajib pajak tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas pelaporan di tengah penyesuaian sistem baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memerintahkan 97 perusahaan pinjaman online alias pinjol menyerahkan jaminan bank sebesar 20% jika mengajukan keberatan atas putusan bersalah terkait menetapkan suku bunga 0,8% bersama-sama.

KPPU menyatakan sebanyak 97 perusahaan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

"Memerintahkan kepada Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 97 menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan ini jika mengajukan keberatan," kata Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi usai membacakan putusan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025.

Rhido juga memerintahkan seluruh Terlapor membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan jika terlambat membayar denda.

Terlapor yang mengajukan keberatan dapat menyerahkan berkas ke Pengadilan Niaga, paling lambat 14 hari setelah pembacaan putusan.

"Keberatan diajukan paling lambat 14 hari kalender setelah pembacaan putusan jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal penerimaan pemberitahuan putusan jika Terlapor tidak hadir," jelasnya.

Dia menyampaikan apabila Terlapor tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

Para Anggota Majelis Komisi telah memutuskan 97 perusahaan pinjol dikenakan sanksi pembayaran denda yang totalnya mencapai Rp755 miliar. Denda terbesar dijatuhkan kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) senilai Rp102 miliar.

Uang akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau para wajib pajak (WP) untuk menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sebelum mudik lebaran.

Sebelumnya, otoritas pajak memperkirakan penyampaian SPT secara efektif akan berlangsung hanya sampai sebelum mulai libur dan cuti bersama Lebaran pada 18 Maret 2026.

"Sampai dengan hari ini kami terus melakukan kegiatan edukasi dan membuka layanan baik di kantor maupun di luar kantor demi tercapainya target. Kami mengimbau agar para Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya sebelum mudik lebaran," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Adapun, sampai dengan 15 Maret 2026 pukul 00.00 WIB, DJP mencatat penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 yang sudah masuk sebanyak 8.125.023 SPT.

Otoritas pajak pun menargetkan tingkat pelaporan SPT mencapai total 15 juta SPT sampai dengan 31 Maret 2026 bagi WP orang pribadi (OP) serta 30 April 2026 untuk WP badan.

Di sisi lain, jumlah WP yang telah melakukan aktivasi akun pada sistem Coretax DJP tercatat sebanyak 16.354.088 Wajib Pajak.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, mengatakan bahwa sudah menyiapkan berbagai strategi guna memastikan pelaporan SPT mencapai target. Salah satunya terus mengingatkan WP terkait dengan kewajibannya.

"Kami remind melalui email blast, ada sekitar sampai 9 Maret, angka 8,65 juta email blast yang sudah kami sampaikan," terang Bimo di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Di sisi lain, Bimo turut mengaku belum melihat perlunya memperpanjang waktu pelaporan SPT.

"Sampai hari ini kami belum melihat adanya urgensi untuk relaksasi atau untuk sanksi keterlambatan pelaporan SPT tahunan. Kami akan terus melakukan evaluasi sampai mendekati Lebaran untuk mengetahui apakah itu memang perlu mengeluarkan kebijakan relaksasi," pungkas Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump batal menggunakan pesawat Air Force One untuk terbang langsung ke Davos setelah pesawat kepresidenan itu mengalami gangguan listrik ringan yang memaksa penerbangan berbalik arah, Selasa (20/1/2026) waktu setempat.

Berdasarkan laporan White House pool, Air Force One harus kembali ke Joint Base Andrews, Maryland, tak lama setelah lepas landas akibat ditemukannya masalah listrik minor.

Data pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat berputar arah di atas perairan dekat Long Island, New York, sebelum kembali menuju Washington, D.C.

Gedung Putih menyatakan Presiden Trump akan melanjutkan perjalanan ke Eropa menggunakan pesawat cadangan. Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan keputusan tersebut diambil sebagai langkah kehati-hatian.

“Setelah lepas landas, kru di AF1 mengidentifikasi ‘masalah listrik kecil’ dan demi kehati-hatian kami memutuskan untuk berbalik, mendarat di Joint Base Andrews, dan berganti pesawat,” ujar Leavitt sebagaimana dikutip dalam laporan press pool Gedung Putih, Rabu (21/1/2026).

Akibat insiden tersebut, kedatangan Trump di Zurich, tempat ia dijadwalkan bergabung dengan para pemimpin bisnis dan kepala negara dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, mengalami keterlambatan.

Pesawat yang saat ini digunakan sebagai Air Force One adalah Boeing VC-25, versi militer khusus dari Boeing 747. Armada tersebut rencananya akan digantikan pada 2028 oleh dua unit Boeing 747-8 yang telah dimodifikasi, dengan total biaya diperkirakan melampaui US$5 miliar.

Di tengah keterlambatan pengadaan pesawat baru, Trump sebelumnya sempat melontarkan ide untuk menggunakan pesawat Boeing 747-8 lain yang dihadiahkan oleh pemerintah Qatar sebagai Air Force One.

Pesawat mewah senilai sekitar US$400 juta itu telah diterima Departemen Pertahanan AS sebagai hadiah pada Mei 2025 dan disebut Trump akan tetap digunakannya.

Dalam laporan press pool yang sama, Leavitt sempat berseloroh kepada para wartawan bahwa pesawat Qatar tersebut terdengar jauh lebih baik menyusul gangguan teknis yang dialami Air Force One. Laporan itu juga menyebutkan lampu di kabin pers sempat padam sesaat setelah lepas landas, meski penyebabnya belum diketahui.

Isu ambisi Trump untuk mengambil alih Greenland menjadi salah satu topik hangat menjelang Forum Davos. Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk membeli wilayah semi-otonom yang berada di bawah pemerintahan Denmark tersebut, dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Sebelum keberangkatan, Trump mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia memiliki banyak pertemuan terkait Greenland yang dijadwalkan berlangsung di Davos.

“Saya pikir semuanya akan berjalan cukup baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Trump juga menyatakan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap Denmark serta sejumlah negara Eropa lainnya termasuk Swedia, Norwegia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia jika negara-negara tersebut tidak mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait Greenland.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengatakan bahwa perpanjangan kebijakan pembayaran minimum kartu kredit 5% dan pembatasan denda keterlambatan dapat berkontribusi pada meningkatnya transaksi konsumsi.

Kendati begitu, dampaknya lebih kuat sebagai penyangga kelancaran arus kas rumah tangga daripada sebagai pendorong konsumsi baru yang besar.

Josua menyampaikan, pembayaran minimum yang lebih ringan memberi ruang likuiditas jangka pendek, sehingga sebagian nasabah tidak perlu menahan belanja ketika pendapatan sedang tidak mulus.

“Pada saat yang sama pembatasan denda mengurangi kejutan biaya yang sering memicu tunggakan,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (21/12/2025).

Menurut Josua, bila porsi pembayaran minimum terlalu kecil, sebagian nasabah bisa menumpuk saldo bergulir lebih lama dan beban bunga meningkat. Pada akhirnya, lanjut dia, kondisi ini justru menekan daya beli pada bulan-bulan berikutnya.

Oleh karena itu, Josua menyebut bahwa dampak bersih terhadap konsumsi biasanya tidak otomatis besar dan sangat tergantung profil nasabah, kondisi pendapatan, serta kebijakan manajemen risiko bank.

Josua mengungkapkan, data transaksi kartu kredit pada kuartal III/2025 mencapai Rp118 triliun, didominasi oleh transaksi belanja. Kendati begitu, secara struktur sistem pembayaran, dorongan konsumsi harian kini lebih banyak tersalurkan lewat instrumen lain yang lebih masif, terutama uang elektronik dan pembayaran berbasis aplikasi.

“...sehingga pengaruh kebijakan kartu kredit ke konsumsi agregat cenderung terbatas dibandingkan gelombang digitalisasi yang lebih luas,” ujarnya.

Di sisi lain, Josua menilai tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang murah pada dasarnya efektif sebagai pengungkit adopsi transaksi nontunai, terutama untuk transaksi rutin yang sensitif terhadap biaya seperti transfer antarbank bernilai kecil–menengah, pembayaran tagihan, pembayaran pemasok, hingga penyaluran dana usaha harian.

“Mekanismenya sederhana, ketika biaya turun dan kepastian biaya meningkat, hambatan untuk bertransaksi ikut turun, frekuensi transaksi cenderung naik, dan pelaku usaha kecil lebih berani memindahkan arus kas dari tunai ke rekening,” tuturnya.

Adapun data transaksi SKN menunjukkan bahwa pada kuartal III/2025 volume transaksi SKN mencapai 36,87 juta dan nominal sekitar Rp1.295 triliun. Capaian itu, kata dia, meningkat baik dari sisi volume maupun nominal dari periode yang sama tahun lalu.

Namun, lanjut Josua, efektivitas tarif murah ini tetap punya batas yakni penguatan transaksi nontunai sehari-hari tidak hanya ditentukan biaya, tetapi juga kecepatan, kenyamanan di aplikasi, jangkauan penerima, dan kepastian layanan.

Untuk itu, kanal ritel yang semakin digemari masyarakat biasanya adalah yang memberi kemudahan transaksi cepat, mudah, dan murah sehingga memperluas transaksi harian serta inklusi keuangan.

“Dalam konteks ini, kanal ritel lain seperti BI-FAST juga menjadi pembanding penting karena biaya ke nasabah dibatasi dan volumenya sudah sangat besar,” pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) kembali memperpanjang kebijakan Kartu Kredit (KK), seiring dengan perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Dalam catatan Bisnis, kebijakan ini sejatinya berakhir pada 31 Desember 2025. Dalam RDG bulanan pada Juni 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan bahwa kebijakan tarif SKNBI dan kebijakan KK diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Terbaru, otoritas moneter kembali mengumumkan perpanjangan kedua kebijakan ini hingga 30 Juni 2026. Perpanjangan kebijakan ini meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

Selain itu, perpanjangan kebijakan tarif SKNBI meliputi tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) kembali memperpanjang kebijakan Kartu Kredit (KK) hingga 30 Juni 2026. Kebijakan ini dilakukan seiring dengan perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Langkah ini merupakan bagian dari arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Perpanjangan kebijakan Kartu Kredit (KK) dan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan 30 Juni 2026,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Perry menuturkan, perpanjangan kebijakan ini meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

Selain itu, perpanjangan kebijakan tarif SKNBI meliputi tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah.

Untuk diketahui, kebijakan perpanjangan ini sejatinya berakhir pada 31 Desember 2025. Dalam RDG bulanan pada Juni 2025, Perry mengumumkan bahwa kebijakan tarif SKNBI dan kebijakan KK diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Adapun perpanjangan kebijakan ini meliputi tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia kepada bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah.

Selain itu, kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.