Danantara Indonesia buka suara terkait info yang beredar di media sosial mengenai kabar rencana investasi di studio film asal Amerika Serikat (AS), A24.

Danantara disinyalir berinvestasi pada sejumlah proyek yang berkaitan dengan A24, sebagaimana ramai diperbincangkan di media sosial beberapa waktu terakhir.

Menanggapi hal itu, Tim Komunikasi Danantara menyatakan pihaknya tetap berpegang pada mandat utama perusahaan dalam menjalankan investasi.

"Danantara Indonesia berpegang teguh terhadap mandatnya untuk menghadirkan imbal hasil yang optimal serta memastikan setiap investasi membawa nilai strategis bagi pembangunan keberlanjutan Indonesia," demikian pernyataan resmi Danantara, Rabu (25/3).

Meski demikian, Danantara belum memberikan rincian lebih lanjut terkait kabar investasi tersebut.

Perusahaan menegaskan setiap keputusan investasi tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga dampak jangka panjang bagi perekonomian nasional.

"Meski kami belum dapat menyampaikan rincian lebih lanjut saat ini, setiap keputusan investasi yang diambil selalu mempertimbangkan tidak hanya aspek finansial, tetapi juga mendorong transfer pengetahuan, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan ekonomi nasional," lanjut pernyataan itu.

[Gambas:Instagram]

Danantara juga menekankan komitmennya terhadap transparansi dan tata kelola dalam setiap aktivitas investasi.

Menurutnya, seluruh peluang investasi harus melalui proses uji tuntas atau due diligence secara menyeluruh guna memastikan kesesuaian dengan kepentingan jangka panjang Indonesia.

"Setiap peluang investasi yang kami lakukan harus melewati proses uji tuntas yang menyeluruh agar sejalan dengan kepentingan jangka panjang Indonesia," pungkas Danantara dalam keterangan tersebut.

Semangat Bhinneka Tunggal Ika tercermin dalam kolaborasi dunia usaha lintas sektor dan daerah. Keberagaman justru memperkuat kerja sama dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendukung visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Arahan Presiden untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha. APINDO siap mengambil peran aktif dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penciptaan lapangan kerja membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha," ujar Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Shinta menambahkan, APINDO siap berkolaborasi untuk mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja di seluruh Indonesia.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha sesuai dengan semangat Indonesia Incorporated yang digaungkan APINDO dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi peran dunia usaha yang terus menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai nilai fundamental dalam membangun iklim usaha yang sehat dan kolaboratif.

Keberagaman dinilai sebagai kekuatan strategis yang mampu mendorong inovasi, produktivitas, serta persatuan dalam menghadapi tantangan global.

“Semangat Bhinneka Tunggal Ika tercermin dalam kolaborasi dunia usaha lintas sektor dan daerah. Keberagaman justru memperkuat kerja sama dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Shinta.

Presiden Prabowo berdiskusi dengan para pengusaha dan perwakilan asosiasi mengenai arah dan prospek dunia usaha ke depan, serta meminta agar APINDO secara rutin memberikan masukan dan data riil dari lapangan kepada pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman.

Presiden mengapresiasi kontribusi dunia usaha yang selama ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di sektor-sektor tersebut.

Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo juga meminta APINDO untuk memberikan masukan dan rekomendasi konkret terkait upaya mengatasi tantangan ketersediaan bahan baku bagi industri manufaktur, sebagai salah satu sektor strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan ketahanan ekonomi nasional.

Selain itu, Presiden dan APINDO juga memiliki pandangan yang sejalan mengenai upaya peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak tanpa membebani pelaku usaha yang telah patuh.

Sementara itu, APINDO berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap berbagai isu dan regulasi ketenagakerjaan, agar tetap menciptakan kepastian hukum dan investasi.

Dunia usaha juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tidak hanya berfokus pada aspek pengupahan, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat mendorong iklim investasi yang sehat, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kredibilitas kebijakan negara sangat vital bagi upaya pembukaan lapangan kerja di Indonesia.

Esther, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (4/2/2026) malam, menilai kredibilitas yang dicerminkan melalui pembuatan kebijakan (policy making) oleh pemerintah dapat memengaruhi sentimen dari investor dan calon investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kredibilitas negara itu dicerminkan dari policy making. Jika decision-nya tidak dijalankan dengan baik, nanti investor bisa bertanya-tanya, apakah (investasinya) aman atau tidak di Indonesia," kata Esther.

"Itu nanti berpengaruh ke investasi yang masuk, penciptaan lapangan pekerjaan, dan seterusnya," ujarnya menambahkan.

Mengutip riset dari Mandiri Institute, konsumsi masyarakat pulih di akhir 2025, tapi pemulihannya tidak merata. Pola konsumsi antarkelas mengarah pada k-shaped pattern, di mana kelompok atas makin kuat, sementara kelompok menengah makin terbatas.

Secara struktural, pola ini terjadi dan menguat pascapandemi. Keterbatasan konsumsi kelompok menengah terutama bersumber dari menurunnya kualitas pekerjaan, yang kemudian berimplikasi pada semakin terbatasnya pendapatan.

Hingga akhir 2025, tren incoming fund kelompok menengah belum membaik. Jika ini berlanjut, diprakirakan pola ini masih akan terjadi di 2026.

Jika berkaca dari tren pasar kerja tahun 2025, Esther memperkirakan tahun ini pun tidak banyak berubah menyusul dinamika geopolitik dunia hingga kondisi fundamental ekonomi di dalam dan luar negeri.

Lebih lanjut, ia menilai perluasan lapangan kerja bisa didorong pula melalui industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.

Namun, dalam hal ini, Esther mengatakan bahwa pemerintah dapat ikut andil seperti melalui pemberian insentif khusus yang langsung berdampak kepada industri dan tenaga kerja di dalamnya.

"Kalau misalnya (pemerintah) mau bantu industri tekstil, bisa beri insentif atau subsidi, misalnya subsidi bahan baku, harga bahan baku, subsidi transportasi dan logistik untuk mengurangi biaya logistik dan transportasi, seperti itu," kata Esther.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kisah terjadinya peristiwa agung Isra Mikrajmembuat bumi merasa bangga pada langit. Bagaimana penjelasan tentang kebanggan bumi ini? Simak ulasannya berikut ini.

Kisah ini diceritakan dalam Kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Laits As-Samarqandi (wafat 373 H). Dikisahkan bahwa bumiberkata kepada langit: "Wahai langit, aku lebih baik darimu karena Allah menghiasku dengan berbagai negara, beberapa laut, sungai-sungai, tanam-anaman, beberapa gunung dan lain-lain". Langit pun berkata: "Hai bumi, aku juga lebih elok dari kamu karena matahari, bulan, bintang-bintang, beberapa falah, buruj, 'Arasy, Kursi dan surga ada padaku".

Bumi tak mau kalah seraya berkata: "Hai langit, di tempatku ada rumah yang dikunjungi dan tempat bertawaf para Nabi, para utusan dan arwah para wali dan kaum shalihin (orang-orang saleh)".

Bumi berkata lagi: "Hai langit, sesungguhnya pemimpin para Nabi dan Rasul bahkan kekasih Allah dan seutama-utamanya wujud dan manusia paling sempurna tinggal di tempatku. Dan dia menjalankan syariatnya juga di tempatku".

Mendengar itu langit tidak dapat berkata apa-apa. Langit mendiamkan diri dan kemudian menghadap Allah Ta'ala dan berkata: "Ya Allah, Engkau telah mengabulkan permintaan orang yang tertimpa bahaya, apabila mereka berdoa kepada Engkau. Aku tidak dapat menjawab pertanyaan bumi . Karena itu aku meminta kepada-Mu supaya Nabi Muhammad SAW Engkau naikkan ke padaku (langit) sehingga aku menjadi mulia dengan kebagusannya dan berbangga atasnya".

Kemudian Allah Ta'ala mengabulkan permintaan langit. Allah memberi wahyu kepada Malaikat Jibril 'alaihissalam pada malam tanggal 27 Rajab. "Janganlah engkau ( Jibril ) bertasbih pada malam ini dan engkau Izrail jangan mencabut nyawa pada malam ini".

Jibril bertanya: "Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?"

Allah Ta'ala berfirman: "Tidak, wahai Jibril . Tetapi pergilah engkau ke Surga dan ambillah Buraq dan kemudian temui Nabi Muhammad SAW dengan Buraq itu". Kemudian Jibril pergi dan dia melihat 40.000 Buraq sedang bersenang-senang di taman Surga dan di wajah masing-masing terdapat nama Muhammad .

Di antara 40.000 Buraq itu, Jibril melihat seekor Buraq yang sedang menangis bercucuran air matanya. Jibril menghampiri Buraq itu lalu bertanya: "Mengapa engkau menangis ya Buraq?"

Buraq itu berkata: "Ya Jibril , sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan".

Jibril berkata: "Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu". Kemudian Jibril memakaikan pelana dan kekang kepada Buraq itu dan membawanya kepada Nabi Muhammad SAW . Buraq yang diceritakan inilah yang membawa Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra' dan Mikraj . Masya Allah Tabarakallah.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjalin kolaborasi strategis dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) guna membangun ekosistem UMKM yang tangguh dan berkelanjutan dalam skala nasional melalui penandatanganan Nota Kesepahaman.

Pada Nota Kesepahaman yang disepakati di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADKASI itu, Kementerian UMKM dan ADKASI sepakat untuk memperkuat dukungan kelembagaan dan kebijakan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh daerah.

Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim mewakili Menteri UMKM di Jakarta, Senin (15/12), menyampaikan apresiasi kepada ADKASI atas komitmen dan dukungannya dalam memperkuat pengembangan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

"Mewakili Menteri UMKM, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ADKASI atas komitmennya untuk bersama-sama membangun ekosistem UMKM yang tangguh dan berdaya saing," ujar Arif.

Saat itu, Arif juga mengajak seluruh anggota ADKASI untuk bergerak bersama untuk memperkuat UMKM sebagai fondasi ekonomi bangsa. Ia optimistis, dukungan DPRD kabupaten akan mendorong kebijakan UMKM yang lebih progresif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika zaman, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan persaingan global.

"Saya yakin, dengan dukungan ADKASI, kita dapat menghadirkan kebijakan UMKM yang lebih berpihak kepada pengusaha UMKM dan relevan dengan kebutuhan di lapangan," ujarnya.

Ia menegaskan, kerja sama ini tidak boleh berhenti pada tataran formalitas, melainkan harus menjadi komitmen bersama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan.

"Peran DPRD kabupaten sangat strategis, tidak hanya dalam fungsi legislasi dan penganggaran, tetapi juga dalam memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya pengusaha UMKM," kata Arif.

Saat ini, lanjut Arif, UMKM mendominasi skala usaha di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja serta pemerataan ekonomi. Ia juga mengakui bahwa tantangan yang dihadapi pengusaha UMKM tidak ringan.

"Oleh karena itu, pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten," ujarnya.

Dalam konteks ini, Arif menilai kolaborasi dengan ADKASI bersifat sangat strategis, mengingat pengusaha UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang tersebar di penjuru Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI membahas penerapan bea keluar ekspor emas sebesar 15 persen mulai tahun depan.

Hal ini bermula ketika Purbaya tiba-tiba batuk saat menjelaskan alasan penerapan bea keluar emas. Padahal, sebelumnya tak ada pungutan tersebut untuk ekspor emas.

"Kebijakan bea keluar emas diterapkan dengan prinsip bahwa tarif produk hulu lebih tinggi dari produk hilir (tiba-tiba batuk dan minum). Mungkin produsen emas mengutuk saya dari jauh nih mau narikin bea nih," ujar Purbaya sambil tertawa, Senin (8/12).

Purbaya mengatakan kebijakan kepabeanan dilakukan demi menunjang efektivitas pengawasan ekspor emas. Di mana, emas dengan kadar di bawah 99 persen tak boleh diekspor.

"Pengawasan ekspor emas diperkuat melalui ketentuan yang melarang ekspor produk emas dengan kadar di bawah 99 persen (batuk lagi). Doanya kuat juga mereka," lanjutnya.

Dalam hal ini, Purbaya menjelaskan ada dua alasan menarik bea keluar emas. Pertama, untuk menjamin pasokan emas bagi penciptaan nilai tambah dan pendalaman sektor keuangan (bullion bank).

Kedua, penerapan bea keluar atas ekspor emas turut serta mendukung optimalisasi pengawasan ekspor, tata kelola yang baik untuk ekosistem emas Indonesia dan memperkuat ruang fiskal APBN melalui peningkatan penerimaan negara.

"Oleh karena itu diperlukan instrumen fiskal berupa bea keluar untuk mendukung ketersediaan supply emas di Indonesia," tegas Purbaya.

Beijing (ANTARA) - Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) China menyatakan pemerintah pusat mengalokasikan 35,5 miliar yuan atau sekitar 5 miliar dolar AS pada 2025 untuk program bantuan kerja yang diharapkan dapat menciptakan lebih dari 1,1 juta lapangan kerja bagi populasi berpenghasilan rendah.

NDRC, selaku badan perencana ekonomi tertinggi di China, menyampaikan bahwa program-program yang berorientasi pada area pedesaan dan pembangunan terpadu perkotaan-pedesaan tersebut telah secara khusus diimplementasikan dalam proyek infrastruktur skala kecil dan menengah, seperti pengerasan jalan dan gang desa, pengerukan fasilitas irigasi dan drainase, serta pembangunan kolam penampungan air.

Selain menggenjot pendapatan dan peluang kerja lokal, program itu juga meningkatkan infrastruktur dan menstimulasi pertumbuhan investasi di daerah-daerah setempat, imbuh NDRC.

Pemerintah pusat menargetkan untuk mengimplementasikan lebih dari 7.000 program bantuan kerja pada tahun ini. Dalam menerapkan program-program tersebut, pelatihan akan disediakan untuk memperkuat keterampilan kerja bagi para pekerja.

Program bantuan kerja mengacu pada kebijakan pendukung di mana pemerintah berinvestasi dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur, dan mereka yang bekerja di proyek-proyek tersebut menerima remunerasi, sehingga program ini menggantikan bantuan langsung.

Selain dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, NDRC menuturkan bahwa pihaknya juga mendorong otoritas daerah untuk mempromosikan pendekatan bantuan kerja dalam proyek-proyek penting lainnya. Upaya-upaya tersebut secara bersama-sama diharapkan dapat menciptakan hingga 4 juta lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2025.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2025

Pupuk Indonesia mematangkan rencana pembangunan pabrik soda ash sebagai bagian strategi memperkuat struktur industri pupuk dan kimia nasional. Proyek ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendukung agenda keberlanjutan melalui pemanfaatan CO₂ dari proses industri.

Soda ash merupakan bahan dasar yang digunakan berbagai sektor, seperti kaca, keramik, deterjen, tekstil, pulp, dan kertas. Selama ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta ton soda ash per tahun dari beberapa negara. Ketergantungan tersebut membuat industri dalam negeri rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global.

Pupuk Indonesia menilai, pembangunan pabrik soda ash dapat memastikan ketersediaan bahan baku secara lebih stabil. Pada industri pupuk, soda ash digunakan dalam proses produksi ZA dan pemurnian gas. Kehadiran pabrik di dalam negeri diproyeksikan membantu menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi produksi.

Proyek pabrik soda ash juga terkait dengan agenda dekarbonisasi. Proses produksi soda ash memungkinkan pemanfaatan CO₂ yang dihasilkan industri, sehingga sebagian emisi dapat diolah kembali menjadi bahan baku. Langkah ini sekaligus mendukung penurunan emisi sekaligus memaksimalkan penggunaan sumber daya.

Pabrik soda ash dirancang dengan teknologi yang mengutamakan efisiensi energi, daur ulang air, serta pengurangan limbah. Sistem digital dan otomatisasi diterapkan untuk memantau proses produksi secara lebih akurat.

Dampak ekonominya mencakup penghematan devisa dan penciptaan lapangan kerja. Industri hilir seperti kaca, keramik, deterjen, pulp, dan kimia dasar diharapkan memperoleh pasokan yang lebih terjangkau dan stabil sehingga meningkatkan daya saing.

Selain soda ash, pabrik ini juga akan memproduksi amonium klorida hingga 300.000 ton per tahun. Produk tersebut merupakan bahan baku pupuk yang selama ini masih diimpor, dengan potensi penghematan nilai impor sekitar Rp 250 miliar per tahun.

Melalui pembangunan pabrik soda ash, Pupuk Indonesia menargetkan penguatan hilirisasi industri kimia, peningkatan efisiensi, dan pengurangan ketergantungan impor. Pabrik soda ash menjadi bagian dari upaya Pupuk Indonesia memperkuat industri nasional, sambil mendorong proses produksi yang lebih berkelanjutan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan fokus pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan si kaya dan miskin melalui penciptaan tenaga kerja.

Febrio mengatakan bahwa pemerintah akan berusaha meningkatkan lapangan kerja lebih banyak tahun depan. Paling utama adalah tenaga kerja formal.

"Yang paling langsung (kebijakan meningkatkan kesejahteraan) adalah penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau kita tadi lihat data ketenagakerjaan yang keluar itu trendnya agak flat. Tapi kita berharap nanti tahun depan kita akan create lebih banyak," ujarnya dalam acara Evening Up CNBC Indonesia pada Rabu (5/11/2025).

Ia mengungkapkan bahwa dalam satu tahun lapangan kerja tercipta hingga 3,7 juta lapangan kerja. Namun, yang menjadi sorotan adalah tenaga kerja formal hanya sebanyak 40% dan sisanya informal.

"Satu tahun kalau total kita itu menciptakan sekitar 3,6 sampai 3,7 juta lapangan kerja baru. Cuma yang menjadi catatan adalah ini 40% doang yang formal. Kita pingin yang formalnya lebih banyak," ujarnya.

Sehingga ini menjadi PR untuk meningkatkan ciptaan lapangan kerja terutama yang formal sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerataan.

"Ini menjadi PR untuk terutama mulai tahun depan nanti kita harus create more job sehingga masyarakat punya banyak penghasilan lebih meningkat. Ini akan meningkatkan pemerataan tadi," katanya.

Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari total jumlah penduduk bekerja per Agustus 2025 yang sebanyak 146,54 juta orang, porsi pekerja formal sebesar 42,20% atau sekitar 61,85 juta orang. Naik dari catatan per Agustus 2024 yang porsinya 42,05%.

Sementara untuk pekerja informal, yang didefinisikan BPS sebagai orang yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar, proporsinya menjadi sebesar 57,80% atau setara 84,58 juta orang.

Risiko dari terlalu banyak tenaga kerja informal atau gig pun tidak main-main. Banyak pekerja gig tidak terdaftar dalam sistem jaminan sosial nasional, dan sebagian besar tidak memiliki perlindungan saat mengalami kecelakaan kerja atau kehilangan penghasilan karena faktor eksternal.

Selain itu, tenaga kerja informal juga sulit mendapatkan stabilitas pendapatan, hingga akses keuangan seperti perolehan dana pinjaman dari lembaga jasa keuangan formal, seperti bank.

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal tiga 2025 adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pasalnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% di kuartal tiga 2025 mampu menciptakan lapangan kerja serta mendorong sektor pertanian.

"Kita sangat spesifik melihat pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya demi pertumbuhan ekonominya, tetapi bagaimana dia menciptakan lapangan pekerjaan," katanya di acara Evening Up CNBC Indonesia pada Rabu (5/11/2025).

Febrio menjelaskan bahwa dalam tiga kuartal terakhir, sektor pertanian mampu tumbuh rata-rata 5,5%. Ia mengatakan bahwa pencapaian ini tidak pernah terjadi sebelumnya.

"Kalau kita lihat bahkan 2-3 tahun sebelumnya, jarang sekali kita punya pertumbuhan sektor pertanian itu di atas 1,5%. Jadi sangat lemah sektor pertanian kita. Tetapi tahun ini di kuartal 1, 2, 3 sekarang rata-ratanya kalau nggak salah sekitar 5,5% pertumbuhan sektor pertanian.

Foto: Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic) Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic)

Sektor pertanian menurutnya adalah sektor yang sangat penting sebagai salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya adalah sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40 juta jiwa dan pemerintah memiliki peran penting untuk mensejahterahkan petani dan keluarganya.

"40 juta masyarakat kita itu kerja di sektor pertanian. Jadi selain kita memang membutuhkan ketahanan pangan,produksi beras, ini 15% tumbuhnya year on year. Ini juga belum pernah terjadi sebelumnya, stok kita 4 juta. Tetapi ini langsung kesejahteraan dari 40 juta petani yang bekerja secara langsung, belum lagi kalau keluarganya," ujarnya.

Foto: Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic) Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic)

"Nah ini yang selalu kita perhatikan pertumbuhan ekonomi bagus, tapi ke depan kita harus dorong lagi pertumbuhan ekonominya lebih cepat lagi," sambung Febrio.

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan untuk mempermudah masyarakat Indonesia mencari penghasilan tinggi hingga makmur secara bersama-sama.

Kata Purbaya, cara ini dilakukan dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi ke level potensialnya yang tak pernah tercapai dalam satu dekade terakhir, yakni di atas 6%. Dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi itu, maka penciptaan lapangan kerja formal akan terjadi besar-besaran membuat orang makin mudah dapat uang.

"Jadi anda enggak usah takut kita tumbuh terlalu cepat sekarang, justru kita harus tumbuh lebih cepat supaya kita semua bisa kaya bersama," papar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, seperti dikutip Rabu (29/10/2025).

"Nanti kan ke depan gampang cari duit lagi, kira-kira gitu. Jadi ini kan mendorong semuanya. Kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah membuat semuanya orang senang, sekaligus menaikkan pendapatan pajak saya, memperbaiki juga tax ratio saya," tegasnya.

Purbaya menuturkan, target inilah yang membuat Presiden Prabowo Subianto selalu berambisi mendorong ekonomi RI tumbuh cepat. Sebagaimana diketahui, Prabowo kerap menyampaikan cita-citanya untuk membuat perekonomian Indonesia bisa tumbuh cepat di level 8%, dari yang selama satu dekade terakhir stagnan di kisaran 5%.

Purbaya menjelaskan ambisi itu disebabkan karena laju pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia sebetulnya jauh di atas 5%, karena laju pertumbuhan selama ini terbukti tak mampu menciptakan lapangan kerja formal yang memakmurkan rakyatnya.

Selain itu, tekanan inflasi yang terjadi selama ini juga bukan disebabkan ekonomi yang tumbuh cepat, hingga membuat pendapatan rakyat tinggi dan mengerek permintaan. Melainkan lebih disebabkan biaya ekonominya yang masih tinggi atau cost pull inflation.

"Demand pull inflation tidak akan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi anda di bawah laju pertumbuhan potensialnya, Indonesia berapa? kalau kata orang-orang 5%, kalau saya enggak," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025)

"Itu enggak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang masuk usia kerja tiap tahun dan sekarang 5% kenapa penganggurannya turun? karena pekerjanya informal kan, desain ekonomi enggak seperti itu," tegasnya.

Oleh sebab itu, Purbaya menekankan, pemerintah saat ini betul-betul fokus menggerakkan seluruh instrumen perekonomian, baik fiskal, moneter, dan sektor swasta untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Tujuannya, supaya penciptaan lapangan kerja berkualitas atau formal betul-betul terjadi, sehingga pendapatan masyarakat yang bisa meningkatkan daya belinya terjadi.

"Kita enggak mau warga negara Indonesia kerja di informal. Kalau bisa semua kaya di sektor formal, jadi kita harus ciptakan pertumbuhan yang cepat," tegas Purbaya.

Untuk saat ini, Purbaya mengatakan, hitung-hitungan potential growth Indonesia sebetulnya di kisaran 6,7% untuk bisa menyerap tenaga kerja secara lebih efektif ke sektor-sektor formal, bukan lagi informal.

"Harus tumbuh di situ 6,7% minimal untuk menyerap tenaga kerja yang masuk usia kerja di sektor formal. Jadi saya bukan bicara tenaga kerja yang kurang terjamin masa depan kita ngomong yang sektor formal yang terjamin masa depannya kaya gitu," kata Purbaya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengingatkan masih memiliki target penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada tahun ini senilai Rp 300,48 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk penciptaan lapangan kerja bagi 12 juta orang.

Hingga 17 Oktober 2025, realisasi KUR itu telah senilai Rp 217,20 triliun atau 76,86% dari target, menjangkau 3,69 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah 2,28%, jauh lebih rendah dari non-performing loan (NPL) Kredit UMKM secara nasional di level 4,55%.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan total KUR yang disalurkan itu terdiri dari alokasi untuk program KUR itu sendiri sebesar Rp 282,57 triliun, Kredit Alsintan Rp 199,42 miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp 754 miliar, dan Kredit Program Perumahan Rp 17,16 triliun.

"Ini kita harapkan bisa meningkatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat kita di satu sisi, tapi kemudian juga bisa mendorong pertumbuhan maupun tadi penciptaan lapangan kerja," ucap Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025)

Ferry juga menjelaskan, efek dari penyaluran KUR bagi para pengusaha atau masyarakat sebetulnya selama ini banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan catatan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN kata dia setiap satu debitur KUR meyerap setidaknya 3 orang pekerja.

"Jadi kalau kita lihat historical-nya, rata-rata KUR itu debiturnya sekitar 4 juta debitur per tahun. Jadi dengan demikian kita harapkan ada paling tidak 12 juta serapan tenaga kerja yang bisa kita lakukan," paparnya.

Sebagai informasi tambahan, dalam sembilan bulan pertama 2025, Pemerintah baru menyalurkan KUR kepada 2,34 juta debitur baru.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]