Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengelola jaringan Guardian dan IKEA, PT DFI Retail Nusantara Tbk. (HERO) menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnis sepanjang 2026.

Perseroan akan mempercepat ekspansi jaringan Guardian melalui skema lisensi dan waralaba, sekaligus memperkuat kanal digital IKEA di tengah tantangan daya beli dan ketidakpastian ekonomi.

President Director DFI Retail Nusantara Hadrianus Wahyu Trikusumo mengatakan belum dapat memberikan proyeksi kinerja keuangan secara rinci untuk sepanjang 2026.

Namun, perseroan memastikan realisasi bisnis hingga kuartal I/2026 serta pencapaian Guardian dan IKEA pada paruh pertama tahun ini masih berada di jalur yang sesuai dengan target internal.

"Full year kami belum bisa memberikan prediksi. Namun sejauh ini hasil kuartal I dan pencapaian Guardian maupun IKEA hingga Mei masih baik dan on track sesuai target yang telah kami tetapkan," ujarnya dalam Public Expose yang dikutip, Selasa (30/6/2026).

Hadrianus memaparkan untuk Guardian, perseroan tengah mempersiapkan ekspansi melalui model waralaba. Namun, karena proses sertifikasi waralaba masih berlangsung, perusahaan untuk sementara menggunakan skema lisensi bisnis sebagai langkah awal memperluas jaringan toko.

Selain melalui lisensi, HERO juga tetap melanjutkan pembukaan gerai Guardian milik sendiri dengan menyasar pusat-pusat perbelanjaan baru di lokasi strategis yang sesuai dengan kriteria perseroan.

Head of Finance Guardian Indonesia Melia Asmita mengatakan strategi pertumbuhan Guardian pada tahun ini berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan kepercayaan pelanggan.

Pihaknya berencana memperbanyak peluncuran produk kecantikan lokal dari pelaku UMKM. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pilihan produk sekaligus mendekatkan merek-merek lokal kepada konsumen.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan solusi kesehatan dan kecantikan yang semakin mudah dijangkau melalui ekosistem omnichannel yang kuat, produk-produk terpercaya, serta berbagai inisiatif yang mendukung gaya hidup sehat," jelasnya.

Sementara itu, strategi yang diterapkan perseroan untuk pertumbuhan kinerja IKEA berbeda.

Hadrianus memilih mengoptimalkan kanal digital dibandingkan membuka toko fisik baru. Dia menilai ukuran gerai IKEA yang besar membutuhkan investasi dan biaya operasional yang tinggi sehingga perusahaan lebih memprioritaskan peningkatan produktivitas toko yang telah beroperasi.

"Store IKEA ukurannya besar sehingga biaya operasionalnya juga besar. Karena itu kami fokus meningkatkan performa toko yang ada, sedangkan ekspansi lebih diarahkan ke kanal online," ujarnya.

Untuk lini bisnis IKEA, perusahaan telah menyiapkan tiga fokus utama pada semester II/2026.

Pertama, melanjutkan investasi pada infrastruktur dan peningkatan pengalaman pelanggan yang telah dimulai sejak tahun lalu.

Kedua, mengincar segmen konsumen dengan nilai transaksi tinggi. Di tengah tren pelemahan daya beli secara global, perusahaan melihat masih terdapat peluang dari pelanggan yang melakukan pembelian dalam nominal besar meski frekuensi transaksi cenderung menurun.

"Secara keseluruhan basket size memang mengalami penurunan. Namun masih ada pelanggan yang melakukan pembelian dengan nilai cukup tinggi dan itu akan menjadi target kami ke depan," katanya.

Ketiga, mempercepat pengembangan bisnis IKEA for Business, yakni divisi yang melayani kebutuhan pelanggan korporasi seperti apartemen, pengembang perumahan, hingga perkantoran.

Menurutnya permintaan dari segmen business to business (B2B) menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam dua tahun terakhir dan dinilai masih memiliki prospek yang menjanjikan.

"IKEA for Business menjadi salah satu area yang pertumbuhannya cukup baik. Ke depan kami akan terus mengembangkan segmen ini karena peluangnya masih sangat besar," ujarnya.

Menilik kinerja keuangan HERO pada kuartal I/2026, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1,4 triliun atau tumbuh 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,21 triliun. Sementara itu, per kuartal I/2026, HERO membukukan laba bersih senilai Rp87 miliar. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp27,1 miliar.

Meski demikian, HERO juga mengakui kondisi ekonomi saat ini masih memberikan tekanan terhadap industri ritel, terutama akibat kenaikan harga sejumlah bahan baku yang berdampak pada biaya operasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi Oracle saat ini tengah agresif berinvestasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan (AI). Namun di balik langkah besar tersebut, muncul kekhawatiran dari pelanggan terkait potensi kenaikan harga serta penurunan kualitas layanan.

Langkah besar Oracle terlihat dari pembangunan pusat data AI dalam skala besar untuk mendukung kebutuhan mitra dan pelanggan seperti OpenAI, xAI, Meta, Nvidia, hingga AMD. Bahkan, kerja sama dengan OpenAI disebut bernilai sekitar US$300 miliar atau sekitar Rp5,1 kuadriliun dalam lima tahun.

Menurut CTO dari House of Brick Technologies Nick Walter, kualitas dukungan Oracle dilaporkan mulai menurun. Walter menyebut respons menjadi lebih lambat dan bantuan teknis terasa kurang memadai.

“Lebih banyak tanggapan Dukungan Oracle yang jelas-jelas ditulis oleh AI,” kata Walter dikutip dari The Register, Selasa (14/4/2026).

Di sisi lain, House of Brick juga mencatat semakin banyak pelanggan yang kesulitan dalam proses perpanjangan kontrak, yang kini cenderung lebih mahal dan lebih ketat dibanding sebelumnya.

Pengurangan atau penghapusan diskon juga membuat biaya layanan, khususnya Oracle Cloud Infrastructure, menjadi lebih tinggi saat kontrak diperpanjang.

Tekanan biaya juga diperkuat dengan kebijakan lisensi Java. Menurut CEO Palisade Compliance Craig Guarente, Oracle kembali melakukan audit lisensi secara aktif. Sebelumnya, sejak 2023 Oracle mengubah model berlangganan Java dari berbasis pengguna atau perangkat menjadi berbasis jumlah karyawan.

Perubahan ini dinilai dapat meningkatkan biaya secara signifikan, bahkan hingga 2–5 kali lipat untuk penggunaan yang sama.

Selain itu, pelanggan juga melaporkan adanya dorongan penjualan yang lebih agresif serta audit lisensi yang kembali diperketat, sehingga menambah tekanan dalam hubungan bisnis dengan Oracle.

Di sisi pendanaan, Oracle diketahui telah mengumpulkan dana besar, termasuk penerbitan obligasi senilai US$18 miliar atau sekitar Rp306 triliun, untuk membiayai ekspansi infrastruktur AI. Perusahaan juga diperkirakan akan terus menambah pembiayaan melalui utang, yang memunculkan kekhawatiran terhadap arus kas dan keberlanjutan jangka panjang.

Selain itu, Penasihat dan konsultan Oracle dan SAP Eric Guyer menunjukan dalam sebuah unggahan di media sosial margin keuntungan dari layanan perangkat lunak Oracle jauh lebih tinggi dibanding bisnis pusat data.

Artinya, meskipun pelanggan membayar lebih mahal untuk dukungan, nilai yang mereka terima bisa saja menurun dari sisi inovasi maupun kualitas layanan.

Dengan berbagai perubahan ini, banyak pelanggan mulai mempertanyakan apakah fokus besar Oracle pada AI akan berdampak pada bisnis perangkat lunak tradisional mereka dalam jangka panjang. (Nur Amalina)

Bisnis.com, BANDUNG — Peluang pasar mainan anak di Indonesia dinilai masih terbuka lebar seiring meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya permainan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Kondisi tersebut dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha, termasuk PMB Toys, untuk memperluas pangsa pasar melalui produk mainan edukatif dan kreatif.

PMB Toys merupakan jenama mainan anak di bawah naungan PT Pangeran Maju Bahagia yang telah hadir di Indonesia sejak 2011.

Selama lebih dari 1 dekade, perusahaan ini fokus mengembangkan produk mainan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendukung proses belajar anak melalui aktivitas bermain.

General Manager PT Pangeran Maju Bahagia Handy Lie mengatakan potensi pasar mainan anak di Indonesia masih cukup besar, terutama untuk produk yang memiliki nilai edukasi.

Menurutnya, perubahan pola konsumsi keluarga dalam beberapa tahun terakhir membuat orang tua semakin selektif dalam memilih mainan bagi anak.

Produk yang mampu merangsang kreativitas, imajinasi, serta kemampuan motorik dinilai memiliki peluang pasar yang lebih besar.

"Permainan saat ini tidak hanya dilihat sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana belajar bagi anak. Karena itu, kami berupaya menghadirkan produk yang mampu memberikan pengalaman bermain sekaligus mendukung perkembangan anak," kata Handy Lie dalam keterangan resmi yang diperoleh Bisnis, Senin (13/4/2026).

Salah satu kategori produk yang dikembangkan PMB Toys adalah kendaraan mini untuk anak, seperti mobil-mobilan dan motor-motoran dengan berbagai ukuran dan tema.

Produk tersebut dirancang untuk membantu anak melatih koordinasi, motorik, hingga kemampuan bermain peran melalui aktivitas yang menyenangkan.

Untuk memperkuat daya saing di pasar, PMB Toys juga menghadirkan produk yang memiliki lisensi resmi dari sejumlah merek otomotif global, di antaranya Honda, Toyota, Mitsubishi Motors, Mitsubishi Fuso, serta Vespa.

Lisensi tersebut memungkinkan produk mainan memiliki desain yang menyerupai kendaraan asli dengan standar keamanan yang diakui secara internasional.

Di sisi distribusi, perusahaan juga memperluas jangkauan pasar melalui berbagai kanal penjualan, baik melalui jaringan toko distributor maupun platform digital. Strategi ini dilakukan untuk menjangkau konsumen yang semakin banyak berbelanja secara daring.

Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan konsumen. Melalui akun Instagram @pmbtoysofficial, PMB Toys memperkenalkan koleksi produk terbaru, informasi promosi, hingga rekomendasi mainan sesuai usia anak.

Handy Lie menuturkan bahwa kualitas dan keamanan tetap menjadi fokus utama perusahaan dalam mengembangkan produk. Setiap mainan dipilih dan dikembangkan dengan memperhatikan standar keamanan serta material yang sesuai untuk anak-anak.

Memasuki 2026, PMB Toys menargetkan pertumbuhan bisnis melalui inovasi produk serta perluasan pasar di Indonesia.

Dengan potensi pasar mainan anak yang masih besar dan meningkatnya kebutuhan produk edukatif, perusahaan optimistis dapat memperkuat posisinya di industri mainan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken oleh Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak berpengaruh secara langsung terhadap Peraturan Presiden no.32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang disebut Perpres Publisher Rights.

Nezar menjelaskan pada pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat beberapa hari lalu, pemerintah memang diminta untuk menahan inisiatif tentang bagi hasil, lisensi berita, dan pertukaran data antara platform digital dengan media.

Namun ketiga hal tersebut, lanjut Nezar, hakikatnya telah dilakukan jauh sebelum Perpres Publisher Rights muncul.

Nezar mengatakan adapun saat ini yang paling penting adalah payung hukum hubungan antara platform digital dengan media, atau Perpres Publisher Rights, sudah ada dan masih berlaku di Indonesia. Dia berharap platform dan media bisa mengikuti aturan yang berlaku tersebut.

“Ada banyak hal yang bisa kita atur di sana termasuk kerja sama platform [digital] dengan industri media dalam bentuk-bentuk yang lain. Pemerintah bersama dengan komunitas, bersama dengan dewan pers kita coba mendiskusikan sejumlah tata kelola lain yang bisa mendukung kelanjutan dari industri media kita,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyampaikan bahwa Indonesia telah menyetujui ketentuan yang tidak mewajibkan Perusahaan Platform Digital (PPD) asal Amerika Serikat (AS) untuk bekerja sama dengan perusahaan pers lokal pada kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan dalam ART, Indonesia hanya menyetujui permintaan AS untuk tidak mewajibkan PPD menjalin kerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, skema bagi hasil, maupun berbagi data agregat pengguna berita.

“Namun, kewajiban PPD untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap dimungkinkan melalui bentuk kerja sama lain yang disepakati sesuai amanat pasal 7 ayat (3) huruf d,” kata Haryo dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Haryo menambahkan, mekanisme voluntary agreement juga dapat menjadi salah satu opsi skema kerja sama antara PPD AS dan perusahaan pers nasional.

Sementara itu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengaku prihatin dengan perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang membebaskan Perusahaan Platform Digital (PPD) untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, skema bagi hasil, maupun berbagi data agregat pengguna berita.

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengatakan aturan itu membatasi kewenangan pemerintah Indonesia dalam mewajibkan platform digital asal AS membayar kompensasi atau lisensi kepada perusahaan pers nasional.

Wahyu mengatakan AMSI tetap berharap platform digital menjalin kemitraan lisensi dengan penerbit, mengingat kebutuhan platform terhadap konten yang berkualitas dan terpercaya.

“Dalam era kecerdasan buatan (AI), ketergantungan platform terhadap data dan konten jurnalistik yang kredibel justru semakin tinggi,” kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Oleh karena itu, lanjut Wahyu, perubahan dalam kerangka perjanjian dagang seharusnya tidak secara otomatis menghentikan kerja sama komersial antara platform dan penerbit. Namun, dia mengakui tanpa kerangka kebijakan yang kuat, posisi tawar penerbit Indonesia akan semakin lemah dalam negosiasi dengan perusahaan platform digital.

Wahyu menilai ketentuan tersebut juga menempatkan Pemerintah Indonesia dalam posisi sulit. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga hubungan dagang bilateral dan membuka peluang peningkatan nilai ekonomi dari sektor unggulan. Di sisi lain, kebijakan ini berisiko mengorbankan kepentingan industri pers nasional serta kedaulatan kebijakan digital.

Padahal, Indonesia sebelumnya telah mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas, yang bertujuan memastikan adanya kompensasi yang adil atas penggunaan konten jurnalistik oleh platform digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken oleh Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak berpengaruh secara langsung terhadap Peraturan Presiden no.32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang disebut Perpres Publisher Rights.

Nezar menjelaskan pada pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat beberapa hari lalu, pemerintah memang diminta untuk menahan inisiatif tentang bagi hasil, lisensi berita, dan pertukaran data antara platform digital dengan media.

Namun ketiga hal tersebut, lanjut Nezar, hakikatnya telah dilakukan jauh sebelum Perpres Publisher Rights muncul.

Nezar mengatakan adapun saat ini yang paling penting adalah payung hukum hubungan antara platform digital dengan media, atau Perpres Publisher Rights, sudah ada dan masih berlaku di Indonesia. Dia berharap platform dan media bisa mengikuti aturan yang berlaku tersebut.

“Ada banyak hal yang bisa kita atur di sana termasuk kerja sama platform [digital] dengan industri media dalam bentuk-bentuk yang lain. Pemerintah bersama dengan komunitas, bersama dengan dewan pers kita coba mendiskusikan sejumlah tata kelola lain yang bisa mendukung kelanjutan dari industri media kita,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyampaikan bahwa Indonesia telah menyetujui ketentuan yang tidak mewajibkan Perusahaan Platform Digital (PPD) asal Amerika Serikat (AS) untuk bekerja sama dengan perusahaan pers lokal pada kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan dalam ART, Indonesia hanya menyetujui permintaan AS untuk tidak mewajibkan PPD menjalin kerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, skema bagi hasil, maupun berbagi data agregat pengguna berita.

“Namun, kewajiban PPD untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap dimungkinkan melalui bentuk kerja sama lain yang disepakati sesuai amanat pasal 7 ayat (3) huruf d,” kata Haryo dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Haryo menambahkan, mekanisme voluntary agreement juga dapat menjadi salah satu opsi skema kerja sama antara PPD AS dan perusahaan pers nasional.

Sementara itu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengaku prihatin dengan perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang membebaskan Perusahaan Platform Digital (PPD) untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, skema bagi hasil, maupun berbagi data agregat pengguna berita.

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengatakan aturan itu membatasi kewenangan pemerintah Indonesia dalam mewajibkan platform digital asal AS membayar kompensasi atau lisensi kepada perusahaan pers nasional.

Wahyu mengatakan AMSI tetap berharap platform digital menjalin kemitraan lisensi dengan penerbit, mengingat kebutuhan platform terhadap konten yang berkualitas dan terpercaya.

“Dalam era kecerdasan buatan (AI), ketergantungan platform terhadap data dan konten jurnalistik yang kredibel justru semakin tinggi,” kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Oleh karena itu, lanjut Wahyu, perubahan dalam kerangka perjanjian dagang seharusnya tidak secara otomatis menghentikan kerja sama komersial antara platform dan penerbit. Namun, dia mengakui tanpa kerangka kebijakan yang kuat, posisi tawar penerbit Indonesia akan semakin lemah dalam negosiasi dengan perusahaan platform digital.

Wahyu menilai ketentuan tersebut juga menempatkan Pemerintah Indonesia dalam posisi sulit. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga hubungan dagang bilateral dan membuka peluang peningkatan nilai ekonomi dari sektor unggulan. Di sisi lain, kebijakan ini berisiko mengorbankan kepentingan industri pers nasional serta kedaulatan kebijakan digital.

Padahal, Indonesia sebelumnya telah mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas, yang bertujuan memastikan adanya kompensasi yang adil atas penggunaan konten jurnalistik oleh platform digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Strategic Partner Manager Google for Education, Ganis Samoedra Murharyono, mengungkapkan sumber keuntungan Google dalam pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Ganis menjelaskan bahwa keuntungan Google dalam program digitalisasi tersebut berasal dari penjualan lisensi Chrome Device Management (CDM).

Secara rinci, Google menjual lisensi CDM dengan harga sebesar US$38 per unit. Nilai tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah unit CDM yang dibeli dalam pengadaan.

“US$38 satu lisensi untuk satu unit. Kalau misalnya pengadaan totalnya 1,2 juta unit dikalikan US$38, itu keuntungan Google?” tanya jaksa dalam persidangan.

“Betul,” jawab Ganis.

Ganis juga membenarkan adanya potongan harga sebesar 20% yang diberikan Google kepada mitra yang membeli lisensi CDM.

“20 persen diskon partner. Artinya, misalnya prinsipal Acer, 20 persen dia dapat?” tanya jaksa.

“Acer atau tadi Binneka hanya membayar kepada kami 80 persen saja,” tutur Ganis.

Selain dari penjualan CDM, Ganis menyebut Google juga berpotensi memperoleh keuntungan melalui penjualan sertifikasi guru dalam program pendidikan Kemendikbudristek.

Menurut dia, sertifikasi guru dari Google memiliki beberapa tingkatan. Namun, tidak seluruh sertifikasi tersebut bersifat berbayar.

“Di Google sertifikasi guru ada tiga, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Itu ada yang berbayar,” ujar Ganis.

“Google dapat untung lagi?” cecar jaksa.

“Iya, kalau ada yang mengambil, betul,” jawabnya.

Dalam persidangan tersebut, tidak diungkapkan secara rinci besaran keuntungan yang diperoleh Google dari penjualan lisensi CDM maupun sertifikasi guru.

Adapun dalam dakwaan jaksa, kerugian negara dalam perkara pengadaan Chromebook disebut antara lain disebabkan oleh pembelian lisensi CDM senilai Rp621 miliar yang dinilai tidak memberikan manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim tidak diperbolehkan berbicara dalam serangkaian persidangan Chromebook ke awak media.

Pengacara Nadiem, Dodi S Abdulkadir menyampaikan bahwa kliennya itu dipersulit untuk berbicara, sehingga menitipkan surat kepada dirinya.

"Ya ini ada pesan dari Pak Nadiem. Ya karena dia dilarang untuk bicara, dipersulit untuk bicara maka Pak Nadiem membuat pernyataan tertulis yang akan saya bacakan," ujar Dodi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan surat yang dititipkan itu, Nadiem mengemukakan sejumlah bantahan terkait dengan kasus korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

Salah satunya, berkaitan dengan kerugian negara Rp809 miliar yang dituduhkan kepada Nadiem Makarim.

Menurut Nadiem, tudingan itu tidak masuk akal lantaran omset Google dari proyek pengadaan Chromebook saja mencapai Rp621 miliar.

Nah, berikut ini surat lengkap yang dititipkan Nadiem kepada pengacaranya usai sidang di PN Tipikor, Kamis (8/1/2026).

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Karena saya tidak diperbolehkan berbicara kepada media, saya terpaksa menulis surat ini untuk dibacakan pengacara saya.

Ijinkan saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada publik agar mereka juga bisa menilai kejanggalan dalam kasus saya.

Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp809 miliar, kalau omset Google, bukan keuntungan ya, kalau omzet Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp621 miliar. Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari keuntungan?

Apakah masuk akal memilih operating system yang lisensinya gratis, yaitu Chrome OS yang menghemat negara Rp1,2 triliun dibandingkan dengan Windows yang berbayar, dibilang merugikan keuangan negara? Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih operating system gratis menyebabkan harga laptop kemahalan?

Apakah masuk akal Rp621 miliar biaya lisensi Chrome device management, yaitu fitur aplikasi yang bisa mengontrol dan memonitor setiap laptop di setiap sekolah, dituduh "tidak berguna" dan menjadi kerugian negara? Apakah kita menginginkan anak-anak dan guru kita menonton pornografi, ketagihan gaming, atau bermain judi online? Apakah kita tidak menginginkan data penggunaan laptop per sekolah, hingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan?

Apakah masuk akal pengadaan laptop yang didampingi kejaksaan, diaudit oleh BPK dan diaudit dua kali oleh BPKP di tahun 2024, dan dinyatakan tidak ada kerugian, tidak ada pelanggaran, tiba-tiba dinyatakan menimbulkan kerugian Rp1,5 triliun oleh BPKP di 2025, setelah saya dijadikan tersangka?

Apakah masuk akal bahwa narasi berbulan-bulan bahwa Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah, tiba-tiba hilang dari dakwaan dan berubah menjadi Chromebook kemahalan? Kenapa bisa terjadi?

Apakah masuk akal narasi berbulan-bulan mengenai WA Grup Mas Menteriyang membahas pengadaan Chromebook sebelum menjadi Menteri tiba-tiba hilang dari dakwaan? Apakah karena tidak pernah ada?

Terima kasih. Semoga publik bisa semakin bijak dalam menilai asas keadilan di negeri tercinta kami.

Nadiem Makarim.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Life Assurance (Prudential Life) mengungkapkan sampai dengan kuartal III/2025, pihaknya didukung oleh lebih dari 75.000 mitra bisnis agency (tenaga pemasar) yang berlisensi.

Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen menilai peran agen itu sangat penting dalam mengedukasi calon nasabah.

“Produk asuransi masih perlu untuk dijelaskan, karena calon nasabah biasanya mau bertanya mengenai cara klaim maupun tentang manfaat produk asuransi,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Senin (29/12/2025).

Terkhusus untuk produk asuransi kesehatan, lanjutnya, biasanya para calon nasabah ingin tahu bedanya plan yang ditawarkan, apa yang ditanggung asuransi dan apa yang tidak ditanggung.

Sebab demikian, dia berujar penjualan produk asuransi Prudential Life semuanya masih dilakukan secara tatap muka melalui agen. Selain itu juga didistribusikan melalui rekanan bank dan ada juga yang melalui aplikasi digital.

Oleh karena itu, Karin menegaskan perusahaannya terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme para agen melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi yang wajib diikuti.

“Sehingga mereka akan menjadi garda terdepan dalam melakukan literasi asuransi kepada masyarakat,” tegasnya.

Di satu sisi, ucapnya, perusahaan juga memudahkan para agen melalui aplikasi yang bisa membuatkan ilustrasi yang personalized untuk masing-masing calon nasabah.

Lebih jauh, Karin membeberkan berdasarkan riset perusahaan, setelah generasi milenial dan generasi Z melakukan riset secara online, mereka tetap memilih untuk membeli asuransi melalui agen.

Sebagai informasi, sepanjang 2024 Prudential Indonesia memiliki 862 agen yang berkualifikasi Million Dollar Round Table (MDRT), yang merupakan asosiasi internasional bagi agen asuransi terbaik di dunia.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan jumlah agen asuransi yang tercatat dalam database mencapai 390.217 orang sejak Juni 2025—November 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut data tersebut dimulai sejak Juni 2025 karena saat itu registrasi agen asuransi telah wajib dilakukan.

“Jumlah agen yang tercatat dalam database agen di OJK adalah sebesar 390.217 orang, tumbuh sebesar 12 persen dari posisi Juni 2025,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB November 2025, Kamis (11/12/2025).

Ogi merinci agen yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sebanyak 233.998 orang. Jumlah itu meningkat dari Juni 2025 berturut-turut sebanyak 29.329 atau tumbuh 14%.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengelola gerai MR DIY PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY) menyambut momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan menyiapkan sejumlah program. Perseroan berharap dapat meraup lonjakan penjualan pada akhir tahun.

Direktur Utama MR DIY Indonesia Edwin Cheah mengatakan MR DIY Indonesia menyambut momen Nataru dengan optimisme. Dia menyebut pihaknya sudah menyiapkan program yang akan melengkapi penawaran produk perseroan.

"Sebagai salah satu season yang paling ditunggu, momen ini [Nataru] pastinya selalu dirayakan masyarakat secara umum," kata Edwin kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

MR DIY menurutnya siap menjawab kebutuhan pelanggan di momen musiman tersebut dengan mengandalkan portofolio lebih dari 18.000 produk dalam 10 kategori. Selain itu, terdapat penawaran harga yang seragam di seluruh Indonesia.

Fokus strategi MR DIY kemudian tertuju pada produk hemat, lengkap, dan dekat, serta pengalaman belanja yang mudah dan nyaman.

Menjelang momen Nataru, MR DIY menjalankan sejumlah program pemasaran dan penawaran khusus agar pelanggan makin hemat dalam memenuhi kebutuhan akhir tahun.

Beberapa di antara program pemasaran dan penawaran khusus tersebut meliputi promo akhir tahun, termasuk diskon hingga 51%, cashback, hingga penawaran Tebus Hemat.

Perseroan pun menyiapkan ragam dekorasi Natal serta produk-produk berlisensi yang diminati pelanggan, mulai dari One Piece, Disney Tsum Tsum, Disney Toy Story, Disney Zootopia, Tom & Jerry Gokko, hingga Banana-ya.

"Strategi ini merupakan bagian dari komitmen MR DIY Indonesia untuk terus meningkatkan kenyamanan, aksesibilitas, dan variasi produk yang dibutuhkan oleh seluruh keluarga Indonesia, terutama di musim liburan yang penuh kehangatan ini," kata Edwin.

Berdasarkan Laporan Keuangan, MDIY telah mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar Rp790,28 miliar per kuartal III/2025, meningkat 0,76% secara tahunan (year on year/YoY) dibanding laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp784,33 miliar.

MR DIY Indonesia per akhir kuartal III/2025 membukukan penjualan sebesar Rp5,77 triliun. Angka ini meningkat 17,27% YoY dibandingkan dengan penjualan selama periode yang sama di 2024 sebesar Rp4,92 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengelola gerai MR DIY, PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY) menyiapkan strategi guna meraup peluang lonjakan penjualan selama momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Direktur Utama MR DIY Indonesia Edwin Cheah mengatakan MR DIY Indonesia menyambut momen Nataru dengan optimisme.

"Sebagai salah satu season yang paling ditunggu, momen ini [Nataru] pastinya selalu dirayakan masyarakat secara umum," kata Edwin kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

MR DIY menurutnya siap menjawab kebutuhan pelanggan di momen musiman tersebut dengan mengandalkan portofolio lebih dari 18.000 produk dalam 10 kategori. Selain itu, terdapat penawaran harga yang seragam di seluruh Indonesia.

Fokus strategi MR DIY kemudian tertuju pada produk hemat, lengkap, dan dekat, serta pengalaman belanja yang mudah dan nyaman.

Menjelang momen Nataru, MR DIY menjalankan sejumlah program pemasaran dan penawaran khusus agar pelanggan makin hemat dalam memenuhi kebutuhan akhir tahun.

Beberapa di antara program pemasaran dan penawaran khusus tersebut meliputi promo akhir tahun, termasuk diskon hingga 51%, cashback, hingga penawaran Tebus Hemat.

Perseroan pun menyiapkan ragam dekorasi Natal serta produk-produk berlisensi yang diminati pelanggan, mulai dari One Piece, Disney Tsum Tsum, Disney Toy Story, Disney Zootopia, Tom & Jerry Gokko, hingga Banana-ya.

"Strategi ini merupakan bagian dari komitmen MR DIY Indonesia untuk terus meningkatkan kenyamanan, aksesibilitas, dan variasi produk yang dibutuhkan oleh seluruh keluarga Indonesia, terutama di musim liburan yang penuh kehangatan ini," kata Edwin.

Sementara itu, MDIY telah mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar Rp790,28 miliar per kuartal III/2025, meningkat 0,76% secara tahunan (year on year/YoY) dibanding laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp784,33 miliar.

MR DIY Indonesia per akhir kuartal III/2025 membukukan penjualan sebesar Rp5,77 triliun. Angka ini meningkat 17,27% YoY dibandingkan dengan penjualan selama periode yang sama di 2024 sebesar Rp4,92 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri kreatif Indonesia terus menunjukkan potensi luar biasa. Namun di tengah pertumbuhan pesat berbagai sektor seperti animasi, gim, komik, musik, dan desain. Hal ini mendorong kebutuhan akan wadah formal untuk mempertemukan para pemilik kekayaan intelektual dengan pelaku bisnis dan investor semakin mendesak. Menjawab tantangan tersebut, Komite Ekonomi Kreatif Jakarta bekerjasama dengan AIPI (Asosiasi Kreatif IP Indonesia) didukung penuh oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menghadirkan Jakarta IP Market (JIPM) 2025, yang akan berlangsung pada 18-19 November 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta.

Dengan mengusung tagline “License. Deal. Distribute.”, Jakarta IP Market akan menghadirkan 28 exhibitor dan 100 IP. Acara ini dirancang sebagai pasar bisnis terkurasi (B2B) yang mempertemukan pemegang hak cipta, merek, produsen, distributor, dan investor untuk membangun jejaring, menjalin kemitraan, serta menciptakan nilai ekonomi baru dari karya intelektual Indonesia. JIPM berangkat dari visi untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat bisnis kekayaan intelektual di Asia Tenggara. Acara ini menandai upaya konkret dalam membangun ekosistem yang profesional, transparan, dan berkelanjutan bagi pelaku industri kreatif nasional.

Mochtar Sarman selaku Chairman Jakarta IP Market menuturkan banyak kreator Indonesia memiliki IP yang kuat dan potensial, namun belum sepenuhnya memiliki akses terhadap pasar atau mitra komersial yang tepat. “Jakarta IP Market hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui forum ini, para peserta akan mendapatkan kesempatan melakukan pertemuan bisnis terjadwal, bertukar ide dengan praktisi global, dan memahami tren lisensi yang berkembang di berbagai negara.”

JIPM 2025 akan menampilkan serangkaian pembicara dan praktisi internasional dari berbagai sektor industri hiburan dan lisensi global. Di antaranya adalah Ikuko Kogiso (Creative Minds Japan), Allen Au Yeung (mantan Direktur Kreatif Disney), Anjan Baxi (Paramount Consumer Products), serta perwakilan dari SEGA Asia Pacific, Moonbug Entertainment, dan Crayola Asia Pacific.

Selain itu, JIPM juga menghadirkan tokoh-tokoh kreatif nasional seperti Angga Sasongko (Visinema), Shanty Harmayn (BASE Entertainment), Faza Meonk (Pionicon) dan Nurfadli Mursyid (Mindblowon Studio). Kolaborasi lintas generasi dan sektor ini diharapkan dapat memperlihatkan kekuatan nyata ekosistem kreatif Indonesia yang semakin matang dan berdaya saing.

Mochtar Sarman juga menambahkan, kehadiran para praktisi internasional ditujukan sebagai bagian dari upaya pihaknya menghadirkan jejaring global bagi para pelaku IP tanah air. “Kehadiran mereka akan memperkaya wawasan peserta dalam memahami tren lisensi global, strategi ekspansi IP lintas pasar, serta praktik terbaik dalam pengelolaan aset intelektual.”

Ricky Pesik selaku Ketua Dewan Pengawas Komite Ekonomi Kreatif Jakarta menuturkan bahwa selama dua hari penyelenggaraan, JIPM 2025 akan menghadirkan pengalaman yang terkurasi melalui sejumlah zona utama. “Area Exhibition Hall menjadi pusat perhatian, menampilkan ragam IP lokal dan internasional dari studio animasi, komikus, pengembang gim, hingga perusahaan lisensi yang membawa kekayaan kreativitas ke hadapan para pengunjung. Ini memungkinkan pemilik IP dan calon mitra lisensi melakukan pembahasan bisnis secara lebih mendalam.”

Pengunjung juga dapat memperluas wawasan mereka melalui sesi di Conference Stage, yang menghadirkan para ahli untuk membahas tren industri, perkembangan kebijakan, serta strategi pengelolaan dan pelisensian IP. Sebagai penutup, JIPM 2025 menghadirkan Networking Night, sebuah malam jejaring yang dirancang untuk menciptakan suasana lebih santai namun produktif, membuka peluang kolaborasi dan kesepakatan bisnis secara informal.

Membangun Masa Depan Industri Kreatif Indonesia

Jakarta IP Market tidak hanya menjadi acara industri, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang Komite Ekonomi Kreatif Jakarta untuk membangun ekosistem lisensi yang berdaya saing dan berorientasi ekspor. Dengan mempertemukan ide, kepemilikan, dan modal dalam satu ruang yang terorganisir, acara ini diharapkan mampu membuka jalan bagi peningkatan nilai ekonomi karya anak bangsa.

“Kami ingin memperlihatkan bahwa kekayaan intelektual bukan hanya tentang ide, tetapi juga tentang nilai ekonomi yang dapat tumbuh jika dikelola dengan tepat,” pungkas Ricky Pesik.

Dengan dukungan penuh dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta, asosiasi industri, dan sektor swasta, Jakarta IP Market diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global industri kreatif. Jakarta IP Market 2025 gratis dan terbuka untuk umum, daftarkan dirimu bit.ly/jipm2025.

Bandung, CNBC Indonesia - AirNav Indonesia mulai mengambil langkah strategis untuk menyetarakan kualitas navigasi penerbangan Indonesia dengan standar internasional. Salah satu upaya yang kini dipercepat adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program Pilot Private License (PPL) hingga penguatan fasilitas pelatihan seperti flight simulator.

Direktur Utama AirNav Indonesia, Avirianto Suratno menjelaskan, program PPL menjadi elemen kunci untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara pengatur lalu lintas udara dan pilot. Ia mencontohkan praktik di negara lain yang sudah lebih maju.

"Terkait program PPL (Pilot Private License) sebenarnya di sistem navigasi internasional, di Australia sudah, Air Traffic Control (ATC) mereka mensyaratkan untuk mendapatkan private pilot license, sehingga tidak terjadi satu miss antara sudut pandang air traffic control dengan pilot," ujar Avirianto dalam konferensi pers di Bandung, Rabu (12/11/2025).

Adapun AirNav mulai menerapkan langkah serupa pada tahun ini.

"Kita sudah memulai dari 2025 ini mengirim 6 orang, sampai akhir tahun 10 orang. Mudah-mudahan tiap tahun nanti bertambah, sehingga dengan nantinya kita diberikan ke professional untuk mengambil FIR (Flight Information Region) di Singapura, supaya SDM kita juga mumpuni," jelasnya.

Foto: Konferensi Pers mengenai Program AirNav Indonesia Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bandung, Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Konferensi Pers mengenai Program AirNav Indonesia Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bandung, Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Ia menekankan, penguatan kompetensi ini juga bertujuan menyiapkan SDM nasional ketika wilayah ruang udara tertentu diambil alih kembali oleh Indonesia.

"Apalagi yang akan atur pilot juga, sehingga nantinya Indonesia itu setara dunia," kata dia.

Selain peningkatan kemampuan individu, AirNav juga mendorong modernisasi fasilitas pelatihan. Avirianto menyebut flight simulator di Medan menjadi salah satu fokus yang sedang dikebut.

"Dan juga flight simulator di Medan kita sudah upayakan. Jadi nanti masing-masing cabang-cabang yang ada radarnya, ada simulator, supaya kita bisa melatih dalam kondisi normal, abnormal, dan emergency," jelasnya.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pengelolaan navigasi penerbangan Indonesia sekaligus meningkatkan keselamatan dan keandalan layanan di ruang udara nasional.