Perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani pada Februari 2026 membawa angin segar bagi perdagangan nasional. Penurunan tarif resiprokal menjadi 19% dan pembebasan tarif untuk berbagai produk unggulan Indonesia seperti CPO, kopi, kakao, tekstil, dan produk ekspor lainnya merupakan capaian diplomasi ekonomi yang patut diapresiasi.

Namun di balik manfaat ekonomi tersebut, terdapat satu isu yang memerlukan perhatian serius, yakni ketentuan Pasal 2.9 ART yang secara tekstual dapat ditafsirkan memberikan pembebasan sertifikasi halal dan pelabelan halal bagi produk manufaktur asal Amerika Serikat, termasuk kosmetik dan alat kesehatan. Interpretasi inilah yang kemudian memunculkan diskursus mengenai kemungkinan terjadinya disharmoni dengan sistem Jaminan Produk Halal yang berlaku di Indonesia.

Pertanyaan tersebut semakin relevan karena mulai Oktober 2026 Indonesia memasuki fase penting implementasi wajib halal untuk berbagai produk nonpangan seperti kosmetik, suplemen kesehatan, obat tertentu, produk kimiawi, hingga alat kesehatan sesuai Pasal 161 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Bahkan, Kepolisian Republik Indonesia secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi wajib halal Oktober 2026 karena dipandang sebagai instrumen perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

Dalam konteks inilah diperlukan jalan tengah yang tidak menempatkan perdagangan internasional dan perlindungan konsumen sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan.

Harmonisasi Komitmen Internasional dan Kedaulatan Regulasi

Perdebatan mengenai ART sering kali terjebak pada dikotomi sederhana: apakah Indonesia harus memilih antara menjaga hubungan dagang dengan Amerika Serikat atau mempertahankan regulasi halal nasional.

Padahal, persoalannya tidak sesederhana itu.

Secara hukum, kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar kebijakan administratif. Kewajiban tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian dijabarkan melalui PP Nomor 42 Tahun 2024. Negara memiliki kewajiban memberikan kepastian informasi kepada konsumen mengenai status halal suatu produk yang beredar di pasar. Sistem ini dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas penyelenggara jaminan produk halal.

Di sisi lain, Indonesia juga berkepentingan menjaga kredibilitasnya sebagai negara yang menghormati komitmen perdagangan internasional. Mengabaikan ART dapat menimbulkan risiko diplomatik dan ekonomi yang tidak kecil.

Karena itu, pendekatan yang tepat bukanlah memilih salah satu, melainkan melakukan harmonisasi antara keduanya. Prinsip yang harus dijaga adalah bahwa fasilitasi perdagangan tidak boleh menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi.

Perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini implementasi teknis ART masih memerlukan harmonisasi lebih lanjut dengan regulasi nasional. Oleh karena itu, diskursus mengenai sertifikasi halal produk asal Amerika Serikat tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan antara perdagangan internasional dan perlindungan konsumen, melainkan sebagai upaya mencari titik temu yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, melindungi hak konsumen, dan menjaga kredibilitas Indonesia dalam menjalankan komitmen internasional.

Mendorong Mutual Recognition, Bukan Pembebasan Total

Jalan tengah yang paling realistis adalah memperkuat mekanisme Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau pengakuan timbal balik lembaga sertifikasi halal.

Dalam skema ini, Indonesia tidak perlu mewajibkan sertifikasi ulang terhadap produk Amerika Serikat yang telah memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang diakui oleh BPJPH. Sebaliknya, produk tersebut cukup melalui proses registrasi dan verifikasi administratif yang lebih sederhana.

Sebagai contoh, apabila BPJPH mengakui lembaga sertifikasi halal tertentu di Amerika Serikat, maka produk yang telah memperoleh sertifikat halal dari lembaga tersebut tidak perlu menjalani proses sertifikasi ulang di Indonesia. Produk cukup melalui proses registrasi dan pengakuan sehingga tetap tercatat dalam sistem pengawasan halal nasional.

Pendekatan ini memberikan beberapa keuntungan sekaligus.

Pertama, komitmen Indonesia dalam ART tetap dihormati karena hambatan administratif dapat dikurangi secara signifikan. Kedua, kewajiban halal nasional tetap terjaga karena standar halal tidak dihapuskan. Ketiga, pelaku usaha Amerika Serikat memperoleh kepastian dan kemudahan akses pasar. Keempat, konsumen Indonesia tetap memperoleh perlindungan karena produk yang beredar tetap berada dalam sistem pengawasan halal nasional.

Dengan kata lain, yang perlu dihapus bukanlah standar halal, melainkan birokrasi yang berlebihan.

Pendekatan ini juga lebih sejalan dengan perkembangan tata kelola halal global yang semakin mengarah pada pengakuan lintas negara daripada pengulangan proses sertifikasi.

Menjaga Persaingan Usaha yang Adil dan Perlindungan Konsumen

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah dampak terhadap iklim usaha nasional.

Apabila Pasal 2.9 ART diterapkan secara literal sehingga produk kosmetik dan alat kesehatan asal Amerika Serikat benar-benar dibebaskan dari kewajiban sertifikasi halal, sementara produk dalam negeri tetap diwajibkan memenuhi ketentuan tersebut, maka berpotensi muncul persepsi ketimpangan regulasi di kalangan pelaku usaha nasional.

Pelaku usaha nasional harus menanggung biaya kepatuhan, audit halal, pengawasan, serta kewajiban pelabelan. Sebaliknya, produk impor dapat dipersepsikan memperoleh perlakuan yang lebih ringan apabila implementasi kebijakan tidak diatur secara hati-hati.

Situasi seperti ini berpotensi menciptakan regulatory asymmetry yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Lebih jauh lagi, konsumen dapat kehilangan kepastian informasi mengenai status halal suatu produk. Padahal inti dari sistem jaminan produk halal bukan semata-mata persoalan agama, melainkan juga hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar sebelum mengambil keputusan pembelian.

Karena itu, kebijakan implementasi ART harus memastikan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif antara produk impor dan produk domestik. Prinsip level playing field harus tetap menjadi fondasi dalam membangun iklim usaha yang sehat.

Pemerintah dapat mengombinasikan pengakuan sertifikat halal luar negeri dengan penguatan pengawasan pasar (market surveillance), digitalisasi verifikasi sertifikat halal, dan percepatan layanan sertifikasi bagi pelaku usaha nasional. Dengan cara ini, efisiensi perdagangan dapat tercapai tanpa mengurangi perlindungan konsumen.

Menjadikan Halal sebagai Instrumen Daya Saing

Perdebatan mengenai sertifikasi halal sering kali dipandang sebagai hambatan perdagangan. Pandangan ini perlu diluruskan.

Dalam banyak negara, standar halal justru berkembang menjadi instrumen peningkatan daya saing produk. Sertifikasi halal memberikan jaminan kualitas, keamanan, keterlacakan bahan baku, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat industri halal dunia. Oleh karena itu, kebijakan halal seharusnya tidak diposisikan sebagai penghalang perdagangan, melainkan sebagai competitive advantage yang dapat meningkatkan nilai tambah produk nasional.

Jalan tengah yang diperlukan bukanlah menghapus kewajiban halal, melainkan membangun sistem pengakuan internasional yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, Indonesia tetap memperoleh manfaat ekonomi dari ART, menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta tetap memenuhi kewajiban konstitusional dalam melindungi konsumen.

Pada akhirnya, keberhasilan suatu perjanjian perdagangan tidak hanya diukur dari peningkatan ekspor atau penurunan tarif. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen, keadilan usaha, dan kedaulatan regulasi nasional. Itulah jalan tengah yang perlu ditempuh Indonesia dalam menghadapi dinamika sertifikasi halal produk Amerika Serikat.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian yang dihadapi dunia usaha di Indonesia kini berpotensi meningkat usai Amerika Serikat (AS) diprakirakan mengganjar Indonesia dengan tarif baru sampai 18%. Meski sudah menandatangani perjanjian bilateral, RI nyatanya tak luput dari investigasi berlapis rezim kabinet Presiden Donald Trump.

Sebenarnya, Indonesia bukan satu-satunya negara yang disasar AS. Kebijakan tarif baru ini pun sebenarnya adalah upaya Presiden Trump untuk mengakali putusan Mahkamah Agung (Supreme Court) yang membatalkan kebijakannya pada 2025 lalu.

Pada awal tahun ini, Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif impor yang diterapkan Trump ke negara-negara mitra dagangnya. Kebijakan itu berlandaskan Undang-Undang Darurat Ekonomi Utama (IEEPA) 1977, yang mana Indonesia sebelumnya mendapatkan tarif 19%.

Penolakan dari lembaga yudikatif ini pun tak membuat Trump berhenti begitu saja. Dia mencari berbagai legitimasi hukum lain untuk kembali mengganjar negara-negara mitranya dengan bea masuk tambahan. Usai putusan itu saja, dia langsung mengenakan tarif global secara sama rata sebesar 10% berdasarkan UU Perdagangan AS 1974.

Dengan UU yang sama, Trump sampai dengan saat ini melancarkan berbagai investigasi atas tudingan pelanggaran perdagangan terhadap berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu sasarannya meski sudah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Dalam hal ini, Indonesia masuk ke sejumlah negara yang menghadapi investigasi berlapis. Dengan demikian, tarifnya pun bisa bertambah apabila ditemukan melanggar pasal 301 UU Perdagangan AS 1974 terkait dengan kerja paksa (forced labor) dan kapasitas berlebih (excess capacity).

Untuk tudingan kerja paksa, terdapat total 60 negara yang ditemukan melanggar pasal tersebut. Indonesia, Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko dan Pakistan dituding gagal menerapkan larangan impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa.

Akibatnya, Indonesia dan lima negara itu mendapatkan tarif sebesar 10%. Akan tetapi, tarif ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan 54 negara lain (di antaranya China hingga India) yang mendapatkan tarif 12,5%.

Kemenko Perekonomian menyatakan bahwa tarif kerja paksa 10% ini bakal mulai berlaku 24 Juli 2026. Tarif kerja paksa ini akan menggantikan tarif global 10% yang sesuai UU lokal habis masa berlakunya.

"Saat ini, Indonesia dikenai tarif sementara sebesar 10% yang bersifat temporer dan akan berakhir pada 24 Juli 2026. Setelah masa berlaku tarif sementara tersebut berakhir, struktur tarif akan disusun secara bertahap," jelas Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, Jumat (5/6/2026).

Menurut Susi, sapaannya, tarif yang lebih rendah dari 54 negara lainnya itu menunjukkan komitmen Indonesia terhadap isu kerja paksa. Pemerintah Indonesia disebut telah menempuh seluruh tahapan yang disyaratkan secara konsisten dan kooperatif.

Tahapan itu meliputi penyampaian tanggapan tertulis, partisipasi dalam dengar pendapat publik, kehadiran pada serangkaian konsultasi, serta penyerahan seluruh pembaruan informasi yang diminta oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

"Keterlibatan aktif ini menjadi dasar bagi pertimbangan yang lebih baik atas posisi Indonesia," ujar Susi.

Masalahnya, Indonesia masih menghadapi satu investigasi lagi yakni mengenai ekses berlebih. Dengan begitu, tarif yang diberikan ke Indonesia berpotensi bertambah karena menjadi subyek investigasi pasal berlapis.

Susi menyebut AS berpotensi menambahkan tarif lagi setelah 24 Juli 2026 apabila Indonesia ditemukan melanggar terkait dengan kapasitas berlebih. Pemerintah memprakirakan tarif berlapis dari dua investigasi AS ini bisa mencapai 18%.

"Melalui mekanisme penumpukan (stacking) komponen-komponen tersebut–disertai dengan pengecualian (exclusions) atas sejumlah produk yang telah disepakati–tarif final untuk Indonesia diproyeksikan akan berada pada tingkat 18%. Angka ini merupakan target yang ingin dicapai pada akhir proses, sekaligus memastikan kejelasan dan kesinambungan dalam penerapannya," terang Susi.

Namun demikian, Susi menyebut bahwa besaran final tarif akan masih sangat bergantung pada proses penyelesaian proses hukum dan administrasi di Negara Paman Sam itu. Indonesia dan negara-negara subyek dari investigasi ini pun diberikan kesempatan untuk memberikan komentar tambahan (comment period) serta untuk didengar pendapatnya sebelum implementasi penuh tarif ini.

"Dengan demikian, angka 18% merupakan proyeksi akhir yang masih tunduk pada penyelesaian proses resmi," jelas mantan pejabat Bea Cukai ini.

Mengenai pengecualian, pemerintah AS disebut berkomitmen untuk mengecualikan sejumlah produk dari tarif 18% ini. Apalagi, Indonesia dan AS telah menandatangani Agreement in Reciprocal Trade (ART) pada awal tahun. Komoditas asli ditanam di Indonesia hingga sejumlah produk manufaktur seperti tekstil dikecualikan dari tarif 19% yang sebelumnya disepakati.

Menurut Susi, proses penyelidikan pasal 301 ini merupakan bagian dari kerangka kerja sama perdagangan bilateral lebih luas antara kedua negara. Dampak positif yang didapatkan Indonesia salah satunya adalah dukungan untuk proses aksesi menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Sejumlah komitmen yang telah disepakati dinilai turut mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)," terangnya.

Harapan Dunia Usaha

Ketidakpastian yang dialami dunia usaha menjadi semakin tinggi. Pada periode awal pengumuman tarif AS, atau Liberation Day awal 2025 lalu, Indonesia awalnya dikenai tarif 32%.

Usai proses panjang negosiasi, AS setuju untuk menurunkan tarif sampai 19%. Dalam dokumen ART yang ditandatangani Presiden Trump dan Presiden Prabowo Subianto, ada berbagai komoditas asli Indonesia dan sejumlah produk manufaktur seperti tekstil yang mendapatkan pengecualian.

Sebaliknya, Indonesia membebaskan tarif impor untuk AS sampai 0% bagi sebagian besar produk. Indonesia juga diwajibkan membeli berbagai produk manufaktur hingga pertanian AS.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyayangkan adanya investigasi terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia. Kendati memahami kepentingan AS, dunia usaha memandang bahwa kondisi tersebut menciptakan ketidakstabilan ekosistem perdagangan kedua negara.

Investigasi dan tarif baru juga dinilai berlawanan dengan ruh ART yang sudah diteken awal tahun ini. Shinta pun tidak menampik investigasi berlapis dapat memberikan tekanan tambahan kepada pelaku usaha nasional. Sebab, pelaku usaha kini menghadapi tarif yang berubah-ubah, padahal sudah sempat berharap adanya kepastian dari tarif 19% sebelumnya.

"Dengan adanya investigasi ini (beserta potensi pengenaan tarif tambahannya), harapan terhadap stabilitas dan peningkatan daya saing tersebut menjadi uncertain lagi," ujarnya kepada Bisnis.

Dunia usaha juga disebut belum mengetahui seperti apa dampak dari investigasi kerja paksa maupun ekses berlebih ini terhadap daya saing produk ekspor Indonesia. Tidak hanya itu, tidak ada jaminan Indonesia akan bebas dari investigasi-investigasi lain dari pemerintahan Trump guna menjustifikasi tarif sesuai besaran tarif resirokal sebelumnya.

Dari dua investigasi ini saja, terang Shinta, sudah berpotensi menggerus daya saing ekspor nasional terutama apabila Indonesia ditemukan melanggar kedua pasal itu.

Yang lebih disayangkan, tarif berbasis investigasi ini tidak sama seperti tarif resiprokal yang berlaku ke semua negara mitra dagang AS. Tarif kerja paksa maupun ekses berlebih ini tidak menyentuh seluruh negara, sehingga tidak semua mengalami penurunan daya saing.

Contohnya, Filipina yang merupakan salah satu kompetitor Indonesia sebagai eksportir manufaktur ke AS hanya diinvestigasi terkait denga kerja paksa.

"Sehingga hampir bisa dipastikan Indonesia yang diinvestigasi pada dua kasus akan memiliki penurunan daya saing ekspor yang lebih besar di pasar AS daripada Filipina, khususnya di sektor manufaktur," jelasnya.

Meski demikian, perempuan yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menyatakan fokus untuk membantu pemerintah dalam menghadapi investigasi-investigasi tersebut.

Sejalan dengan itu, dia memandang perlunya strategi untuk mendongkrak daya saing dan kinerja ekspor, khususnya dari sisi efisiensi beban-beban produksi dan diversifikasi ekspor.

"Tentu saja strategi ini hanya bisa dilakukan dengan kerja sama pemerintah. Karena itu, kami mohon agar pemerintah juga mendukung penciptaan iklim usaha/investasi yang semakin cost-efficient, menciptakan certainty dan confidence bagi pelaku usaha," pungkasnya.

Kepastian Hukum dan Neraca Dagang

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai aspek yang perlu lebih diperhatikan bukan ukuran besaran tarif. Sebab, kemungkinan tarif ini menjadi lapisan tambahan di atas struktur tarif yang sudah ada.

Yusuf memaparkan bahwa tarif kerja paksa alias Pasal 301 umumnya diterapkan sebagai bea tambahan yang menumpuk di atas tarif most favored nation (MFN). Apabila pendekatan yang digunakan terhadap Indonesia mengikuti pola yang selama ini diterapkan pada China, maka tarif kerja paksa tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi lapisan baru di atas tarif yang telah berlaku.

"Karena itu, simulasi dampak terhadap margin keuntungan, harga jual, dan kemampuan meneruskan kenaikan biaya kepada pembeli menjadi jauh lebih penting daripada sekadar melihat besaran tarif nominal," ujarnya kepada Bisnis.

Kepastian hukum di AS juga membuat situasi semakin kompleks. Indonesia telah menandatangani ART yang memfinalkan tarif 19%, namun landasan hukumnya, yakni IEEPA justru dibatalkan penggunaanya oleh Mahkamah Agung AS.

Risiko bagi eksportir pun meningkat karena adanya kemungkinan akumulasi dari beberapa rezim tarif yang berjalan bersamaan. Untuk itu, nilai strategis dari pengecualian tarif menjadi semakin besar. Komoditas yang memperoleh pembebasan akan memiliki keunggulan biaya yang semakin kuat dibandingkan produk yang terkena tarif berlapis.

Dari sisi neraca dagang, Yusuf memprakirakan dampaknya bakal tetap moderat. Sebab, sejumlah komoditas utama diprakirakan memperoleh pengecualian.

"Namun bagi pelaku usaha, tekanan terhadap margin, ketidakpastian hukum, dan potensi kenaikan tarif efektif menjadi tantangan yang jauh lebih signifikan. Dalam kondisi seperti ini, strategi yang paling rasional adalah memetakan eksposur tarif secara menyeluruh, memanfaatkan setiap skema pengecualian yang tersedia, memperkuat kepatuhan rantai pasok, dan mengantisipasi risiko melalui penyesuaian kontrak serta diversifikasi pasar ekspor," jelasnya.

Senada, IRRD Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Myrdal Gunarto juga memprakirakan neraca dagang Indonesia dengan AS masih akan solid. Pada 2025 lalu saja, surplus neraca dagang Indonesia dan AS justru meningkat ke US$21,1 miliar atau meningkat 24,1% (YoY).

"Apalagi ya kalau kami lihat dari barang-barang yang dikirim mayoritas adalah barang-barang manufaktur hasil olahan dari perusahaan-perusahaan Amerika yang menanamkan modalnya di Indonesia," terangnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak memuat perjanjian mengenai transfer data kependudukan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa sektor digital memang menjadi salah satu aspek dalam dokumen tersebut, yakni pada Pasal 3.2 bagiandigital trade.

Namun alih-alih transfer data kependudukan, klausul tersebut berisi permintaan agar Indonesia memberikan penjelasan mengenai mekanisme transfer data pribadi ke luar wilayah Indonesia atau ke Amerika Serikat yang berlaku secara setara.

Meutya mengatakan lingkup Pasal 3.2 secara spesifik mengatur tata kelola aliran data untuk aktivitas sektor digital ataudigital trade.

“Jadi dalam rangka trade, bukan berarti bahwa ada transfer atau ini mengatur transfer data-data kependudukan oleh pemerintah RI kepada pemerintah Amerika Serikat, itu sama sekali tidak betul,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I pada Senin (18/5/2026).

Meutya menjelaskan Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat dengan mengakui negara tersebut sebagai yurisdiksi yang memiliki perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia.

Dia menambahkan terdapat frasa penutup penting dalam ketentuan tersebut, yakni 'under Indonesia’s law'. Hal ini menegaskan bahwaseluruh pelaksanaannya tetap harus tunduk pada hukum Indonesia. Meutya berpandangan ketentuan itu juga berlaku bagi pihak Amerika Serikat.

Meutya mengatakan Pasal 56 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) mengatur sejumlah syarat terkait perpindahan data pribadi ke luar negeri. Pertama, negara tujuan harus memiliki tingkat pelindungan data yang setara atauadequacy level. Kedua, pengendali data wajib menyediakan pelindungan memadai melalui perjanjian kontraktual. Ketiga, pemilik data harus memberikan persetujuan eksplisit setelah memperoleh informasi mengenai risiko perpindahan data pribadi.

Dia menambahkan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 56, penilaian tingkat pelindungan data akan dilakukan oleh lembaga pelindungan data pribadi yang saat ini masih dalam tahap pembentukan.

Dengan demikian, pengakuan Amerika Serikat sebagai negara dengan tingkat pelindungan data yang setara tetap harus melalui prosedur penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tetap harus melalui prosedur penilaian yang dilakukan dengan prinsip sesuai dengan undang-undang PDP dan aturannya,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah masih menunggu perkembangan kebijakan tarif resiprokal di Amerika Serikat (AS) setelah adanya putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif tersebut.

Hal itu disampaikan Purbaya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda penyerahan alutsista strategis di Lanud Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/5/2026).

Saat ditanya wartawan mengenai penerapan tarif resiprokal yang telah berjalan 90 hari sejak ditandatangani pada Februari lalu, Purbaya mengatakan pemerintah masih mencermati perkembangan di AS.

“Di sana kan masih ada, di Amerika kan masih belum tahu. Itu kan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Supreme Court-nya bilang enggak boleh kan? Jadi kita ikutin Amerika,” ujar Purbaya.

Kendati demikian, dia menilai implementasi kebijakan tersebut sebenarnya tidak akan merugikan Indonesia apabila langsung dijalankan.

“Tapi kalau menurut saya sih kita enggak rugi harusnya dieksekusi langsung. Tapi kita tunggu di sana seperti apa,” katanya.

Ketika ditanya apakah pemerintah masih menunggu kabar lanjutan dari AS, Purbaya menyebut persoalan itu lebih lanjut berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Sepertinya itu kan, Anda tanya Menko Perekonomian deh, dia lebih tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal global yang diberlakukan Presiden Donald Trump melalui skema International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Putusan tersebut memunculkan ketidakpastian terhadap implementasi sejumlah kesepakatan dagang bilateral, termasuk Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS.

Pemerintah Indonesia sebelumnya juga menyatakan masih terus memantau perkembangan lanjutan di AS terkait implementasi ART dan kemungkinan penyesuaian kebijakan tarif setelah putusan Mahkamah Agung tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan menyerahkan secara resmi respons terhadap penyelidikan terkait dengan dugaan pelanggaran perdagangan pasal 301 (b) Undang-Undang (UU) tentang Perdagangan Amerika Serikat (AS) atau Trade Act 1974.

Kemenko Perekonomian menjelaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Utusan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) ini adalah mekanisme dari Presiden Donald Trump untuk memberlakukan skema tarif impor baru ke negara lain.

Sebagaimana diketahui, tarif impor yang awalnya diumumkan Presiden Trump pada awal 2025 lalu dibatalkan oleh Supreme Court of United States (Scotus) atau Mahkamah Agung AS. Tarif itu dilandasi oleh Undang-Undang Darurat Ekonomi Internasional (IIEPA).

"Kami akan upload data itu, hari ini tanggal 15 Mei," ujar Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada wartawan saat ditemui di Djakarta Theater, Rabu (15/4/2026).

Susi, sapaannya, mengatakan bahwa pemerintah AS menggunakan berbagai landasan hukum lain untuk tetap mengenakan bea masuk impor kepada negara-negara mitra dagangnya. Hal ini tidak terkecuali Indonesia yang sebelumnya sudah menandatangani perjanjian dagang atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Selain penyelidikan berbasis pasal 301, pemerintahan Trump juga memberlakukan tambahan bea masuk impor terhadap negara lain secara global dan sama rata sebesar 15% untuk 150 hari. Tarif berlandaskan pasal 122 UU Perdagangan AS itu dijadwalkan berakhir pada Juli 2026 nanti.

Sejalan dengan itu, pemerintah AS juga menjalankan penyelidikan berbasis pasal 301 UU Perdagangan AS. Kepada Indonesia, Susi menyebut investigasi AS itu mencakup dua fokus yakni mengenai excess capacity dan praktik forced labor atau kerja paksa.

"Memang kata-katanya di Trade Act-nya melalui investigasi, tetapi lebih banyak mengonfirmasi. Ke semua negara, ke 16 negara bukan hanya ke Indonesia, yang membuat [neraca dagang] Amerika defisit memang harus melalui ini," terang Susi.

Adapun dokumen respons resmi pemerintah RI ke AS yang diunggah hari ini mencakup ihwal excess capacity dan forced labor. Susi menyebut AS meminta konfirmasi apabila ada kelebihan produksi di Indonesia sehingga memicu adanya transhipment.

Sebagai informasi, transhipment adalah proses membongkar muatan kargo dari satu angkutan (kapal, pesawat, truk dan kereta) kemudian memuatnya ke angkutan lain selama perjalan menuju tujuan akhir.

"Intinya Amerika mengantisipasi apakah ada transit-transhipment yang melalui Indonesia. Kami menjamin itu enggak ada, kami beda dengan beberapa negara peers, competitive kami yang selama ini menjadi transit-transhipment barang ke Amerika," lanjut mantan pejabat Bea Cukai Kemenkeu itu.

Di sisi lain, mengenai kerja paksa, Susi menyebut hal itu sudah sejatinya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, pelarangan industri mempekerjakan anak-anak. Berbagai aturan ILO juga disebut sudah dipatuhi oleh pemerintah.

Untuk itu, Susi menyatakan optimistis perihal tarif impor ini. Seluruh kekhawatiran AS sudah direspons oleh pemerintah melalui dokumen yang akan disampaikan hari ini.

Sebab, usai pengenaan tarif global 15% berakhir Juli 2025, pemerintah sudah memastikan bahwa AS tidak perlu mengkhawatirkan dugaan berbasis pasal 301. Di sisi lain, kedua negara sudah menandatangani ART yang mengecualikan sejumlah komoditas asli Indonesia dan produk industri dari tarif 19%.

Namun, sebaliknya, sebagian besar produk yang berasal dari AS bakal masuk ke Indonesia tanpa dikenai bea masuk alias 0%.

"Kalau ini nanti berlaku kita malah lebih baik lagi, karena kita sudah punya ART yang exemption/pengecualan tarif malah akan berlaku ke kita. Jadi akan sangat bagus," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional dalam hal perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS), usai Malaysia membatalkan perjanjiannya dengan negara tersebut.

Untuk diketahui, Malaysia dan Indonesia sama-sama sudah menandatangani perjanjian dagang dengan AS. Namun, Malaysia kini telah membatalkan perjanjian itu setelah putusan Supreme Court AS yang mencabut kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump.

Terkait kemungkinan Indonesia mengikuti langkah Malaysia, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan nasional.

“Kami pasti mencari yang menguntungkan, bukan sebaliknya,” terangnya pada wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/3/2026).

Indonesia dalam hal ini menandatangani perjanjian dagang dengan AS yang disebut Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026 lalu. Perjanjian ini menuntaskan proses negosiasi panjang pemerintah sejak Presiden Trump pertama kali meluncurkan tarif impor ke berbagai negara.

Prabowo pun mengatakan bahwa seluruh perjanjian yang tertuang dalam ART sudah melalui pertimbangan matang sebelum disepakati oleh kedua belah pihak.

Utamanya terkait dengan penurunan tarif impor yang dikenakan AS kepada barang-barang dari Indonesia dari 32% menjadi 19%.

"Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya,” ujarnya.

Di sisi lain, dia pun mengklaim Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden Trump dalam bernegosiasi.

Menurut Prabowo, pemerintah Indonesia tetap memiliki ruang untuk melakukan negosiasi jika perjanjian dinilai merugikan.

“Dalam perjanjian kemarin, kami sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian,” kata Prabowo dalam wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/3/2026).

Presiden ke-8 itu mengklaim bahwa keistimewaan tersebut tidak dimiliki negara lain dalam perjanjian serupa dengan AS.

“Setahu saya, klausul seperti ini tidak ada dalam perjanjian dengan negara lain,” tambahnya.

Selain itu, Prabowo menerangkan bahwa sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional, seperti kopi dan minyak sawit, mendapatkan tarif 0% dari AS.

Sebaliknya, sebagian besar produk dari AS yang diimpor oleh Indonesia nantinya akan dikenakan tarif atau bea masuk sebesar 0%.

Adapun usai putusan Supreme Court, yang jatuh tidak lama setelah Indonesia menandatangani ART, pemerintahan Trump mencari berbagai cara lain untuk mengganjar tarif impor kepada berbagai negara mitra dagangnya.

Alhasil, AS memberlakukan tarif global kepada seluruh negara secara sama rata dalam kurun waktu 150 hari sejak 24 Februari 2026. Sejalan dengan itu, mereka turut melakukan penyelidikan terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia berkaitan dengan pelanggaran UU Perdagangan AS Tahun 1974.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan kepentingan nasional dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk pada kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Menurut Presiden, seluruh isi perjanjian tersebut telah melalui berbagai pertimbangan matang sebelum disepakati pemerintah. Salah satu poin utama dalam kerja sama tersebut adalah penurunan tarif perdagangan dari 32% menjadi 19%.

"Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya," ujar Prabowo dikutip dari Antara, Minggu (22/3/2026).

Presiden menjelaskan dalam kesepakatan tersebut, Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah tetap memiliki ruang untuk melakukan negosiasi ulang jika di kemudian hari perjanjian dinilai merugikan pihak domestik.

"Dalam perjanjian kemarin, kita sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menyebut keistimewaan berupa klausul penyesuaian tersebut tidak dimiliki oleh negara lain dalam perjanjian serupa dengan Amerika Serikat. Hal itu memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan ekonominya.

​Dari sisi komoditas, Indonesia disebut memperoleh keuntungan signifikan melalui kesepakatan ini. Sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional kini mendapatkan akses pasar dengan tarif nol persen ke Amerika Serikat.

Prabowo merinci bahwa produk-produk unggulan seperti kopi dan minyak sawit termasuk dalam daftar komoditas yang tarifnya menjadi nol persen. Penghapusan hambatan tarif tersebut dinilai akan sangat menguntungkan bagi para produsen dan eksportir nasional.

Terkait perbandingan kebijakan dengan negara tetangga, Presiden menegaskan Indonesia akan bersikap rasional dalam mengambil keputusan. Pemerintah tidak akan serta-merta mengikuti langkah negara lain seperti Malaysia dalam membatalkan perjanjian dagang secara sepihak tanpa perhitungan matang.

​Presiden memastikan setiap langkah diplomasi ekonomi yang diambil akan selalu didasarkan pada kalkulasi keuntungan bagi rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa seluruh isi perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sudah melalui pertimbangan matang. 

Dia menegaskan tak akan pernah mengorbankan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) bersama Negeri Paman Sam tersebut.

Prabowo menekankan seluruh isi perjanjian tersebut telah melalui berbagai pertimbangan matang sebelum disepakati pemerintah, khususnya terkait penurunan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen.

"Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya," ujar Prabowo dalam keterangan resmi, Sabtu (21/3).

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden AS Donald Trump. Di samping itu, Indonesia tetap memiliki ruang untuk melakukan negosiasi jika perjanjian dinilai merugikan.

"Dalam perjanjian kemarin, kita sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian," jelasnya.

Prabowo menyebut keistimewaan tersebut tidak dimiliki negara lain dalam perjanjian serupa dengan Amerika Serikat.

"Setahu saya, klausul seperti ini tidak ada dalam perjanjian dengan negara lain," tambahnya.

Selain itu, Prabowo menilai Indonesia memperoleh keuntungan signifikan dari kesepakatan ini. Sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional, seperti kopi dan minyak sawit, mendapatkan tarif nol persen.

"Dalam perjanjian ini, ada 1.819 komoditas kita yang tarifnya nol persen. Tentu ini menguntungkan," ujarnya.

Terkait kemungkinan Indonesia mengikuti langkah Malaysia yang membatalkan perjanjian dagang dengan AS, Prabowo menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan nasional.

"Kita pasti mencari yang menguntungkan, bukan sebaliknya," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah strategis menghadapi potensi investigasi dagang dari United States Trade Representative (USTR), menyusul dinamika kebijakan perdagangan di Amerika Serikat.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengungkapkan, investigasi tersebut muncul setelah putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Sebagai tindak lanjut, USTR menerbitkan penyelidikan berdasarkan Section 301 terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Haryo mengatakan, pemerintah telah mengantisipasi sejak awal dengan menyiapkan berbagai persyaratan dan dokumen pendukung untuk menghadapi proses investigasi tersebut.

“Yang paling penting saat ini adalah kita mempersiapkan argumentasi bahwa Indonesia sudah melaksanakan atau memiliki ketentuan yang akan mengamankan hal tersebut,” ujar Haryo dalam keterangan resmi pada Rabu (18/3/2026).

Ia menyebut, isu yang disoroti dalam penyelidikan meliputi dugaan kelebihan kapasitas produksi (excess capacity) di sektor manufaktur hingga praktik tenaga kerja paksa dalam rantai pasok.

Menurut dia, berbagai isu yang menjadi perhatian USTR sejatinya telah diakomodasi dalam skema Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Untuk memperkuat posisi Indonesia, pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait serta asosiasi industri telah melakukan konsolidasi.

Langkah ini dilakukan agar seluruh data dan masukan yang disampaikan dalam proses investigasi bersifat selaras dan memperkuat posisi Indonesia.

Ke depan, pemerintah juga akan membentuk tim koordinasi lintas instansi yang bertugas menyiapkan argumentasi berbasis analisis hukum, regulasi, serta data pendukung.

Tim ini juga akan melakukan konsultasi langsung dengan USTR guna mempercepat proses klarifikasi.

“Kita harapkan proses konsultasi bisa berjalan lebih cepat dari jadwal dengan kita memberikan bukti bahwa kita telah melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan,” kata Haryo.

Lebih lanjut, pemerintah akan menekankan bahwa Indonesia telah memiliki aturan terkait praktik antidumping, bea imbalan (countervailing), serta larangan tenaga kerja paksa.

Selain itu, pemerintah juga akan menunjukkan bahwa kapasitas produksi manufaktur nasional tidak melanggar aturan perdagangan global selama tidak terdapat praktik dumping maupun perdagangan tidak adil lainnya.

“Mengenai kelebihan kapasitas produksi sektor manufaktur yang diekspor itu tidak menyalahi aturan World Trade Organization apabila tidak terjadi praktik dumping maupun praktik perdagangan tidak adil lainnya,” ujar Haryo.

Dengan langkah tersebut, anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini berharap dapat membuktikan bahwa praktik perdagangan Indonesia tetap sejalan dengan ketentuan internasional serta tidak merugikan pasar global.

Jakarta (ANTARA) - Di antara berbagai butir Agreement on Reciprocal Trade (ART) 2026 antara Indonesia dan Amerika Serikat, terdapat klausul yang berdampak strategis terhadap multisektor Indonesia: komitmen untuk tidak menghambat masuknya bioetanol dari Amerika Serikat ke Indonesia serta kewajiban untuk mencampurkan bioetanol ke dalam bahan bakar kendaraan secara bertahap.

Ini tertuang dalam target campuran 5 persen, 10 persen, dan peluang 20 persen bioetanol dalam bensin. Dalam bagian lain disepakati bahwa Indonesia akan memastikan pembelian etanol dari Amerika Serikat melampaui 1.000 metrik ton (setara 1 juta kiloliter) setiap tahunnya.

E5 berarti bensin mengandung 5 persen bioetanol, E10 berarti 10 persen bioetanol, dan E20 berarti 20 persen bioetanol dicampurkan dalam bensin biasa. Penetapan persentase ini dimaksudkan untuk mendukung transisi energi lebih bersih, sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil.

Jika dilihat sekilas, ketentuan tersebut tampak seperti kewajiban dalam hubungan dagang, namun bila dibaca melalui lensa ekonomi energi dan struktur industri, klausul ini justru membuka ruang untuk merancang strategi nilai tambah yang lebih luas. Bioetanol tidak hanya merupakan komoditas yang diimpor, tetapi juga produk yang dapat menghubungkan berbagai sektor, seperti energi, kimia, manufaktur, dan ekspor bernilai tambah.

Etanol dan PDB

Dalam kurun waktu 2020-2024, industri etanol Indonesia mengalami pertumbuhan seiring dengan tingginya kebutuhan di masa pandemi COVID-19. Implementasi campuran etanol ke dalam bahan bakar minyak (BBM) bensin sejak 2023 mendorong pergeseran peran etanol dalam industri kimia murni ke sektor energi.

Kontribusi etanol memang tidak dapat dipisahkan dalam baris tunggal, namun tergabung dalam subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional di bawah sektor besar industri pengolahan.Mengutip data Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, pada 2024 nilai tambah bruto (ADHK) subsektor tersebut mencapai Rp357,3 triliun.

Selain itu, hilirisasi etanol turut berperan dalam mendorong peningkatan kebutuhan bahan baku berupa tebu dan singkong yang berada dalam sektor pertanian. Pada 2025, hilirisasi etanol menjadi salah satu kunci besarnya kontribusi sektor pertanian yang mencapai 14,35 persen terhadap PDB. Ini menunjukkan peran efek pengganda industri etanol yang signifikan dalam PDB Indonesia.

Tekanan devisa

Tidak dipungkiri, saat ini Indonesia membutuhkan impor BBM untuk mengatasi keterbatasan produksi dalam negeri. Dampaknya, ketika harga minyak dunia melonjak, pundi-pundi devisa yang mengalir ke luar negeri meningkatkan tekanan terhadap cadangan devisa Indonesia. Meski pemerintah saat ini tengah giat mendorong produksi minyak mentah dan merealisasikan alternatif energi baru terbarukan (EBT), tetap saja memerlukan waktu dan berpacu dengan meningkatnya kebutuhan bensin masyarakat.

Data beberapa tahun terakhir menunjukkan impor BBM terus merangkak naik. Pada 2025, volume impor komponen migas mencapai 55,33 juta ton dengan nilai USD 32,77 miliar. Bandingkan dengan 2020, volume impor migas sebesar 37,65 juta ton dengan nilai USD 14,26 miliar. Tentu timbul pertanyaan, bukankah pada akhirnya impor etanol sebagaimana mandat ART RI-AS 2026 juga akan berdampak terhadap devisa Indonesia, sama halnya impor BBM?

Menarik untuk kita cermati lebih jauh dalam kerangka strategi perekonomian Indonesia. Kita perlu mengawal terwujudnya kemandirian energi, sementara di sisi lain kita juga harus cermat menjaga stabilitas perekonomian.

Klausul ART RI-AS 2026 terkait implementasi E5 hingga E10, bahkan berpeluang menuju E20, perlu dibaca dalam kerangka kebijakan energi jangka panjang. Campuran bioetanol pada bahan bakar transportasi berpotensi menurunkan intensitas karbon, sekaligus mengurangi tekanan impor bahan bakar fosil. Dengan catatan, kesiapan infrastruktur dan pasokan, kebijakan ini dapat memperkuat ketahanan energi nasional.

Impor etanol dalam konteks ini tidak sekadar dilihat sebagai ketergantungan, melainkan sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi selama masa transisi menuju sistem yang lebih berkelanjutan. Kuncinya terletak pada tata kelola pasokan, harga, dan insentif agar implementasi E5-E20 tetap efisien dan tidak menimbulkan distorsi fiskal maupun tekanan harga domestik.

Dua sumber, dua karakter

Bioetanol dari AS umumnya diproduksi dari jagung dalam skala besar dan dengan biaya relatif efisien. Ketika diimpor dalam bentuk etanol siap pakai, produk ini bisa dipakai sebagai bahan pencampur bensin untuk memenuhi target campuran E5 hingga E20. Dari sisi ekonomi energi, pasokan seperti ini membantu memenuhi kebutuhan domestik, tanpa harus sepenuhnya mengandalkan produksi lokal.

Di sisi lain, Indonesia menghasilkan etanol dari molase tebu. Beberapa produksi ini memiliki kualitas yang cocok untuk penggunaan industri nonenergi, seperti kosmetik, farmasi, dan minuman (extra-neutral alcohol). Produk etanol semacam ini biasanya bernilai lebih tinggi di pasar global karena memenuhi standar tertentu dalam industri hilir. Perbedaan bahan baku dan orientasi pasar ini bukan kontradiksi, justru bisa menjadi peluang strategis dengan memanfaatkan keunggulan komparatif (comparative advantage).

Segitiga jalur perdagangan

Dalam konteks ini, kita bisa membayangkan sebuah segitiga jalur perdagangan yang saling melengkapi.

Pertama, etanol kualitas extra-neutral alcohol (ENA) yang diproduksi di Indonesia dapat diarahkan ke pasar ekspor bernilai tambah, seperti kosmetik, farmasi, dan minuman, yang memberikan devisa lebih besar bagi perekonomian nasional (vertical differentiation). Data perdagangan dari TrendEconomy menunjukkan bahwa ekspor kelompok barang yang meliputi etanol (HS Code 2207) mencapai 55 juta dolar AS pada 2023, dengan sebagian besar tujuan ekspor, seperti Filipina, Thailand, dan Singapura.

Kedua, impor etanol berbasis jagung dari AS dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan campuran bahan bakar domestik, sesuai target E5 dan E10, dan potensi E20. Pasokan ini relatif terjangkau dan membantu menekan kebutuhan impor bensin fosil murni (opportunity cost), sehingga sejalan dengan upaya penguatan ketahanan energi dan transisi menuju bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Ketiga, untuk kebutuhan industri domestik, seperti farmasi dan kosmetik, Indonesia memiliki kapasitas produksi etanol dalam negeri yang juga sebagian diarahkan ke pasar ekspor. Dalam praktiknya, industri tetap melakukan impor untuk spesifikasi atau volume tertentu yang lebih kompetitif dari sisi harga maupun karakter teknis. Kombinasi antara produksi domestik dan impor ini menciptakan struktur pasokan yang lebih fleksibel.

Dengan konfigurasi tersebut, pola perdagangan etanol Indonesia tidak semata mencerminkan arus impor-ekspor biasa, melainkan strategi diferensiasi pasar yang memungkinkan optimalisasi nilai tambah di setiap segmen.

Belajar dari Brasil

Brasil menjadi contoh sukses implementasi bioetanol yang berawal dari krisis minyak pada tahun 1975, memaksa mereka menyusun langkah strategis dengan memberikan subsidi terhadap produksi etanol berbahan dasar tebu. Tebu merupakan sumber daya alam yang melimpah di Brasil. Dalam beberapa dekade, Brasil berhasil mengembangkan kendaraan yang dapat digunakan untuk bensin murni, campuran bensin-etanol, maupun etanol murni (flex-fuel vehicle). Penggunaan biofuel dengan campuran etanol tebu tersebut mampu mengurangi emisi gas rumah kaca, hingga 61 persen.

Dampak positif lainnya terlihat dari tumbuhnya industri pertanian tebu yang masif, sehingga mendukung perekonomian lokal. Keekonomian etanol tebu tersebut berimbas pada rendahnya harga etanol murni (E100) dibandingkan dengan bensin campuran (E27). Saat ini, Brasil juga telah memproduksi etanol dari jagung sebagai alternatif pada saat masa tunggu panen tebu (off-season).

Mengambil manfaat

Situasi yang muncul dari ketentuan bioetanol dalam ART menunjukkan bahwa hubungan perdagangan dan kebijakan energi tidak harus dipahami sebagai pertarungan zero-sum. Dengan memanfaatkan diferensiasi segmen pasar: energi, kosmetik dan farmasi, Indonesia bisa memosisikan diri sebagai produsen bioetanol bernilai tambah, sekaligus memanfaatkan bioetanol sebagai instrumen transisi energi. Struktur ini memungkinkan terciptanya sinergi, bukan trade-off, antara tujuan ekonomi dan energi.

Strategi cerdas bukan hanya soal menerima atau menolak arus perdagangan, tetapi tentang mengatur arus tersebut dengan menciptakan nilai tambah sepanjang rantai pasok. Dengan demikian, segitiga jalur etanol ini dapat menjadi instrumen yang menguatkan devisa negara, memperkokoh ketahanan energi nasional, dan mendorong transformasi industri berbasis bioekonomi yang lebih berkelanjutan.

Pada akhirnya, yang diuji bukanlah sekadar kemampuan membuka akses, melainkan bagaimana kebijakan itu dikelola agar menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

*) Aries Purnomohadi, Analis Senior Bank Indonesia; Nuhaa Abiyyah, Analis Yunior Bank Indonesia

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana berdiskusi dengan pelaku usaha hingga asosiasi industri guna membahas investigasi perdagangan yang dilakukan oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) melalui mekanisme Section 301.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan langkah tersebut diambil untuk mempersiapkan posisi Indonesia dalam proses konsultasi yang akan dilakukan pemerintah Amerika Serikat.

“Besok kami akan mengundang kementerian/lembaga (K/L) terkait, Menteri Perdagangan, Kadin (Kamar Dagang dan Industri), juga Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan asosiasi lain,” kata Airlangga dalam taklimat media di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menurut Airlangga, terdapat dua fokus utama pembahasan dalam pertemuan bersama industri, yakni mengenai kapasitas produksi serta praktik kerja paksa.

Hasil diskusi nantinya akan menjadi basis respons Indonesia terhadap investigasi Amerika Serikat.

Adapun Section 301 merupakan mekanisme dalam Trade Act Amerika Serikat yang digunakan untuk menilai apakah praktik perdagangan suatu negara dianggap tidak adil, diskriminatif, atau merugikan kepentingan dagang Amerika Serikat.

Indonesia, kata Airlangga, sebenarnya telah merespons isu tersebut melalui perjanjian perdagangan resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Namun, perkembangan di internal Amerika Serikat, termasuk keputusan Supreme Court dan kebijakan pajak global yang saat ini hanya berlaku selama 150 hari, membuat pemerintah Amerika Serikat menyiapkan instrumen lanjutan berupa Section 301.

Setelah tahap investigasi, Amerika Serikat akan membuka konsultasi dengan negara terkait, termasuk Indonesia, untuk mencari solusi yang dinilai paling tepat.

Pemerintah Indonesia juga berkoordinasi dengan Duta Besar Amerika Serikat terkait langkah-langkah lanjutan yang perlu disiapkan.

Pemerintah juga mencermati konsekuensi dari proses investigasi, termasuk potensi penerapan tarif tambahan, bea masuk, hingga kuota impor Amerika Serikat terhadap produk tertentu.

Namun, mengingat adanya ART, pemerintah Indonesia berharap proses yang berjalan saat ini dapat menghasilkan solusi yang baik bagi kedua negara.

Secara paralel, pemerintah Indonesia juga akan terus menjaga sektor manufaktur yang melakukan ekspor dan memastikan mereka bekerja sesuai dengan permintaan dari konsumen.

IDXChannel - Pemerintah menegaskan kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tetap menjadi pegangan utama dalam hubungan perdagangan kedua negara.

Penegasan tersebut disampaikan merespons perkembangan proses investigasi perdagangan yang tengah berlangsung di AS sebagai bagian dari mekanisme administrasi hukum di negara tersebut.

Sebelumnya, Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) Jamieson Greer mengumumkan investigasi terkait kelebihan kapasitas dan produksi struktural sektor manufaktur di 16 negara, termasuk Indonesia, yang dinilai membatasi perdagangan AS.

"Pada prinsipnya ini adalah masalah administrasi hukum di negara mereka, jadi mereka harus mengikuti proses investigasi tersebut. Namun pegangan kita tetap Agreement on Reciprocal Trade (ART), sehingga proses ini kita lalui saja," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto saat menjawab pertanyaan media pada acara Media Gathering Kemenko Perekonomian bersama dengan FORKEM di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Haryo menambahkan proses investigasi tersebut juga diikuti oleh sejumlah negara lain. Namun demikian, Indonesia memiliki posisi tersendiri karena kedua negara telah menyepakati ART setelah melalui proses perundingan yang berlangsung intensif selama lebih dari satu tahun.

"Investigasi itu akan kita ikuti dengan memberikan data-data yang diperlukan. Kami yakin apa yang menjadi perhatian tersebut sebenarnya sudah dibahas dalam perundingan ART,” kata Haryo.

Pemerintah Indonesia juga telah berkomunikasi dengan otoritas AS terkait tindak lanjut kebijakan tersebut. Dalam proses tersebut, Pemerintah menilai bahwa berbagai isu yang menjadi perhatian dalam investigasi pada dasarnya telah dibahas secara komprehensif dalam perundingan ART, termasuk berbagai aspek perdagangan dan kerja sama ekonomi yang menjadi kepentingan kedua negara.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga terus melanjutkan proses domestik terkait implementasi ART melalui mekanisme yang berlaku, termasuk konsultasi dengan DPR dan proses ratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"ART ini merupakan kesepakatan yang win-win bagi kedua negara. Karena itu kita optimistis kesepakatan yang sudah dibicarakan cukup panjang ini akan tetap berjalan," kata Haryo.

(NIA DEVIYANA)