Bisnis.com, DENPASAR — Maraknya akomodasi ilegal di Bali menyebabkan tingkat hunian hotel di Bali stagnan bahkan turun walaupun kunjungan wisatawan mancanegara naik.

Ketua Bali Villa Association (BVA) Ismoyo S. Soemarlan menjelaskan jumlah villa ilegal di Bali sekitar 30% - 40% dari total villa yang ada. Kemudian maraknya kos elite yang disewakan ke wisatawan asing dengan harga murah berkisar Rp4 juta - Rp5 juta per bulan.

Menurut Data Dinas Pariwisata Bali, jumlah akomodasi mencapai 17.543, paling banyak villa yang jumlahnya mencapai 7.610 unit, kemudian pondok wisata atau homestay 5.594 unit, hotel melati 2.221 unit, hotel bintang 1.694 unit, apartemen 424 unit.

"Ada juga wisatawan asing dia senang tinggal di Bali kemudian bangun rumah yang seindah villa, dia tempati hanya satu bulan kemudian dia kembali ke negaranya dan rumah tersebut dia sewakan ke wisatawan asing, hal seperti ini yang merugikan Bali," kata Ismoyo dikutip Rabu (1/7/2/2026).

Keberadaan villa ilegal menurut Ismoyo menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak adil bagi villa yang sudah berizin resmi, karena tidak perlu membayar pajak. Kemudian akomodasi ilegal bisa menjual dengan lebih murah. Kerugian lainnya bisa menurunkan standar standar industri secara keseluruhan dan menurunkan citra pariwisata Bali.

Bagi daerah, masifnya akomodasi ilegal menghilangkan potensi pajak mulai dari PB1, Pajak Hotel dan Restoran (PHR) hingga Pajak Penghasilan (Pph). "Devisa juga bocor ke pemilik asing via nomine, keamanan wisatawan di Bali juga tidak terjamin," jelas Ismoyo.

Penertiban villa dan akomodasi ilegal lainnya di Bali tidak mudah, menurut Ismoyo tumpang tindih regulasi dan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten menjadi kendala utama. Kemudian jumlah petugas dan property yang diawasi masih tidak seimbang.

Platform digital seperti Online Travel Agent (OTA) dan Airbnb sulit diatur secara lokal, modus dengan system nomine kadang sulit dibuktikan dengan hukum, selain itu penertiban yang dilakukan pemerintah masih bersifat sporadis atau tidak konsisten.

Untuk mengatasi akomodasi ilegal, Bali Villa Association mengusulkan adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang standar villa di Bali, kemudian integrasi data villa dibawah Pemprov, pengawasan terpadu berbasis dan dan bila diperlukan adanya insentif agar pemilik mau mengurus izin, terutama villa kecil yang dimiliki oleh warga lokal. Menurut Ismoyo jika izin dipermudah, villa tersebut akan menjadi legal, pemerintah bisa mungut pajak, daripada dipersulit mereka akan tetap ilegal.

Yusuf Wicaksono, Kepala Divisi Asesmen & Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah Kpw BI Bali menjelaskan keberadaan akomodasi ilegal menjadi salah satu masalah utama pariwisata Bali. "Akomodasi ilegal menimbulkan lost ekonomi Bali selain masalah kemacetan dan waktu tempuh yang menjadi masalah pariwisata Bali," jelas Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen Kecap ABC PT Heinz ABC Indonesia menegaskan belum memiliki rencana untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Perseroan memilih memprioritaskan penguatan bisnis dan inovasi produk di tengah tantangan ekonomi serta kenaikan biaya produksi.

General Counsel and Head of Corporate Affairs PT Heinz ABC Indonesia Mira Buanawati mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai IPO, baik di tingkat perusahaan maupun grup secara global. Adapun, Heinz ABC Indonesia merupakan bagian dari Kraft Heinz dari Amerika Serikat.

"Belum ada rencana [IPO]. Secara global di grup kami memang hanya ada satu perusahaan yang sudah tercatat di bursa. Untuk Heinz ABC sendiri saat ini belum ada rencana IPO di sini," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Alih-alih menyiapkan aksi korporasi di pasar modal, ABC Heinz memilih memusatkan perhatian pada peningkatan daya saing bisnis di tengah tekanan biaya operasional.

Perseroan mengakui sepanjang semester I/2026 menghadapi kenaikan harga logistik, bahan baku, hingga material kemasan plastik

Meski demikian, perusahaan menegaskan tetap berhati-hati dalam menentukan strategi harga mengingat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

"Kami harus menjaga keseimbangan. Di satu sisi biaya produksi meningkat, tetapi di sisi lain kami juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga keputusan penyesuaian harga dilakukan dengan sangat hati-hati," terangnya.

Untuk meredam kenaikan biaya kemasan, perusahaan terus mendorong inovasi melalui penggunaan material daur ulang (recycled PET/rPET), pengurangan penggunaan virgin plastic, serta mendesain ulang kemasan agar lebih efisien.

Langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap mengingat pasokan bahan baku plastik daur ulang di dalam negeri masih terbatas.

Di sisi produk, ABC Heinz juga tengah menyiapkan berbagai inovasi yang mengikuti perubahan gaya hidup konsumen. Perseroan mengakui tren konsumsi beberapa kategori, seperti sirup, mengalami perubahan dibandingkan beberapa tahun lalu seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Oleh karena itu, perusahaan terus mengembangkan produk yang selaras dengan program healthier choice yang didorong pemerintah, meski belum bersedia mengungkapkan waktu peluncuran produk baru tersebut.

Meski menghadapi tantangan ekonomi, Heinz ABC menyebut penjualan hingga semester I/2026 masih berada pada level yang cukup baik. Namun, perusahaan tetap mengadopsi target pertumbuhan yang konservatif dengan menyesuaikan kondisi perekonomian nasional.

Dia memperkirakan pertumbuhan bisnis tahun ini diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Saat ini, produk kecap masih menjadi kontributor terbesar terhadap penjualan perseroan sembari memperkuat portofolio melalui inovasi produk dan efisiensi operasional sebagai strategi utama.

Bisnis.com, PADANG - PT Pegadaian (Persero) membagikan langkah dan strategi bagi kalangan mahasiswa di Universitas Andalas di Kota Padang, Sumatra Barat, sebagai upaya untuk mempersiapkan finansial yang kuat dalam menyongsong masa depan.

Direktur Manajemen Risiko Legal dan Kepatuhan PT Pegadaian (Persero) Ismail Ilyas mengatakan dalam menghadapi perkembangan zaman yang begitu pesat, penting untuk memberikan pandangan komprehensif mengenai transformasi industri jasa keuangan serta kesiapan yang dibutuhkan generasi muda untuk memenangkan persaingan di dunia kerja.

“Dunia kerja akan terus bertransformasi seiring pesatnya perkembangan teknologi. Artinya, generasi muda wajib menjadi pembelajar sepanjang hayat yang adaptif dan bijak mengelola keuangan. Kami ingin, hadirnya Pegadaian bisa menjadi jembatan bagi para mahasiswa lebih mematangkan diri menjadi sumber daya manusia yang hebat,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Ismail menyampaikan dalam kesempatan CEO Talks di Unand itu, Pegadaian ingin mengajak generasi muda untuk bersiap hadapi era digital yang dinamis, dan penting mempersiapkan strategi untuk menyongsong masa depan emas, melalui pemahaman literasi keuangan, pengembangan kompetensi, dan kemampuan perencanaan keuangan masa depan.

Menurutnya kesuksesan jangka panjang tidak hanya bersandar pada pencapaian akademik di atas kertas, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kecerdasan dalam mengambil keputusan finansial sejak dini.

Kemudian dia mendorong para mahasiswa untuk bisa mengadopsi kebiasaan finansial yang sehat begitu mereka menerima penghasilan pertama. Di mana untuk menjalankan langkah nyata tersebut, dapat dimulai dari mengalokasikan dana darurat, menyusun skala prioritas, hingga memilih instrumen investasi yang aman dan sesuai dengan tujuan hidup jangka panjang.

“Seperti halnya literasi keuangan yang diberikan Pegadaian, dapat dikatakan sebuah kesiapan penting agar generasi muda tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang merugikan,” ujarnya.

Dikatakannya Pegadaian secara konsisten memperluas jangkauan edukasi dan inklusi keuangan melalui inovasi digital. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Universitas Andalas menjadi bukti nyata bagaimana literasi dapat diintegrasikan langsung dengan aksi digital.

“Kami senang melihat antusiasme peserta yang didominasi oleh calon wisudawan dan wisudawati, karena terlihat sangat masif,” kata Ismail.

Selain itu Pegadaian mencatat, sepanjang acara berlangsung itu, lebih dari 1.000 peserta melakukan pengunduhan aplikasi Tring (Pegadaian) dan langsung melakukan pembukaan akun Tabungan Emas Pegadaian.

“Langkah ini menjadi modal awal bagi para lulusan baru untuk memulai investasi pertama mereka sebelum memasuki dunia profesional,” sebutnya.

Oleh karena itu, Ismail berharap hadirnya Pegadaian dapat terus menginspirasi dan mencetak generasi emas Indonesia yang tidak hanya adaptif secara teknologi, tetapi juga matang secara finansial, sehingga siap berkontribusi aktif dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58, BPJS Kesehatan menggelar Health Fun Run di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (28/6/2026). Kegiatan yang diikuti oleh berbagai komunitas lari tersebut adalah komitmen BPJS Kesehatan mendukung upaya promotif dan preventif sebagai bagian dari penguatan Program JKN dengan mendorong masyarakat membudayakan hidup sehat .

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya diukur dari kemampuan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan ketika masyarakat sakit. Menurutnya, keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat semakin sadar menjaga kesehatannya sehingga risiko penyakit dapat dicegah sejak dini.

"Program JKN dibangun atas semangat gotong royong. Karena itu, kami tidak hanya berupaya memberikan perlindungan kesehatan saat masyarakat membutuhkan layanan, tetapi juga terus memperkuat berbagai upaya promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan produktif," ujar Pujo.

Pujo menjelaskan, per 1 Juni 2026 terdapat lebih dari 285 juta peserta JKN atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia. Capaian tersebut didukung oleh 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 3.221 rumah sakit dan klinik utama yang tersebar di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga akses layanan kesehatan semakin mudah dijangkau masyarakat.

"BPJS Kesehatan senantiasa memperkuat langkah promotif dan preventif untuk menekan peningkatan penyakit tidak menular, khususnya pada kelompok usia produktif. Pada tahun 2025, lebih dari 79 juta peserta JKN telah mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan, dengan sekitar 23 juta peserta berisiko hipertensi dan 17 juta peserta berisiko diabetes melitus," terang Pujo.

Selain itu, menurut data BPJS Kesehatan juga menunjukkan bahwa pada kelompok usia di bawah 45 tahun terdapat lebih dari 400 ribu peserta JKN yang didiagnosis diabetes melitus dan satu juta lebih peserta JKN terdiagnosis hipertensi. Bagi Pujo, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penyakit kronis tidak lagi hanya dialami kelompok lanjut usia, tetapi juga mengancam generasi muda dan usia produktif.

"BPJS Kesehatan juga terus mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat, di antaranya melalui Prolanis Muda, Skrining Riwayat Kesehatan, serta edukasi kesehatan. Kegiatan Health Fun Run hari ini menjadi salah satu sarana untuk mengajak masyarakat membiasakan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang dilakukan secara berkelanjutan," ujar Pujo.

Harapannya, semangat yang dibangun melalui Health Fun Run tidak berhenti pada kegiatan hari ini, tetapi menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pujo, semakin banyak masyarakat yang sehat dan produktif, semakin kuat pula fondasi keberlanjutan Program JKN di masa depan.

"Penguatan budaya hidup sehat merupakan bagian dari dukungan BPJS Kesehatan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Melalui semangat gotong royong serta penguatan upaya promotif dan preventif dalam Program JKN, BPJS Kesehatan optimis dapat berkontribusi mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," tutur Pujo.

Sinergi BPJS dan Kejaksaan Agung, Jaga Keberlangsungan JKN



Pada saat yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad mengatakan, semangat gotong royong merupakan esensi utama Program JKN. Melalui semangat gotong royong, peserta yang sehat membantu peserta yang sakit dan peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, dengan demikian seluruh peserta memperoleh perlindungan Kesehatan yang berkelanjutan.

“Gotong royong merupakan nilai yang harus terus dijaga. Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Untuk generasi muda, jangan menunda memulai kebiasaan hidup sehat karena menjaga kesehatan dapat dilakukan melalui konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, serta menerapkan pola hidup sehat,” kata Raffi.

Raffi mengatakan, melalui kegiatan Fun Run secara rutin, BPJS Kesehatan telah mengajarkan bahwa kesehatan bukan dimulai di hari esok tapi dimulai sejak dini.

“Sehat itu ada dua, dimulai dari hati dan mentransfer ke otak. Kalau kita niatkan untuk sehat, pasti mindset di otak akan langsung tergerak. Sehat itu mahal, jadi kita harus jaga kesehatan sejak dini,” tegas Raffi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diimbau tetap fokus pada upaya memberantas peredaran rokok ilegal di tengah wacana penambahan layer cukai hasil tembakau (CHT).

Anggota Komisi III DPR RI Agung Widyantoro mengatakan penegakan hukum dinilai tetap menjadi kunci untuk menutup kebocoran penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Menurutnya, persoalan utama optimalisasi penerimaan cukai saat ini bukan semata struktur tarif, melainkan masih maraknya praktik produksi dan distribusi rokok ilegal yang merugikan negara. Pemerintah juga diminta berhati-hati agar kebijakan baru tidak menimbulkan persepsi bahwa negara lebih mengedepankan penyesuaian regulasi dibanding pemberantasan pelanggaran hukum.

"Setiap kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian struktur atau tarif cukai, harus tetap menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas utama," kata Agung dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Dia berpendapat bahwa setiap pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Penindakan, harus dilakukan tanpa pandang bulu terhadap produsen, distributor, maupun pihak yang diduga melindungi atau memfasilitasi peredaran rokok ilegal.

Agung menilai rokok ilegal merupakan pelanggaran hukum yang harus ditangani melalui pengawasan dan penindakan secara tegas. Karena itu, pembentukan layer cukai baru maupun skema lain yang dikaitkan dengan upaya menarik pelaku ilegal masuk ke sistem resmi tidak boleh dipersepsikan sebagai bentuk kompromi terhadap pelanggaran hukum.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa pelaku yang sebelumnya beroperasi secara ilegal mendapatkan kemudahan tanpa melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memadai," ujarnya.

Dia mengingatkan pentingnya menjaga efek jera agar tidak memunculkan moral hazard di kalangan pelaku usaha. Menurutnya, apabila pelanggaran pada akhirnya diikuti ruang relaksasi tertentu, akan muncul persepsi bahwa risiko hukum menjadi lebih rendah.

Selain itu, Agung menilai setiap perubahan kebijakan pada industri hasil tembakau harus disertai sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan tidak membuka ruang penyimpangan maupun praktik koruptif.

Dia juga mengingatkan pemerintah harus memastikan setiap kebijakan cukai tidak dimanfaatkan pelaku ilegal untuk memperoleh legitimasi ataupun ruang kompromi baru. Penyesuaian kebijakan, katanya, tidak boleh menghapus konsekuensi hukum atas pelanggaran yang telah terjadi.

"Tidak boleh ada penghapusan tanggung jawab pidana terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan kebijakan tidak dimanfaatkan sebagai celah oleh pelaku ilegal untuk memperoleh status legal tanpa memenuhi konsekuensi hukum atas pelanggaran sebelumnya," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis secara transparan, memenuhi kewajiban perpajakan, serta menciptakan iklim persaingan yang sehat.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak bertujuan menghambat kegiatan usaha, melainkan memastikan seluruh pelaku industri beroperasi dengan aturan yang sama sehingga tercipta level playing field bagi dunia usaha.

"Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri," kata Purbaya di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, kunjungan lapangan dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi awal adanya ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat dugaan bahwa nilai pajak yang dibayarkan perusahaan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Karena itu, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Purbaya menegaskan proses yang berjalan saat ini masih berada pada tahap klarifikasi dan belum mengarah pada kesimpulan adanya pelanggaran.

"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," ujarnya.

Pemerintah menilai kepatuhan pajak menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Selain mendukung penerimaan negara, kepatuhan tersebut juga memastikan tidak ada pelaku usaha yang memperoleh keuntungan kompetitif secara tidak wajar dibandingkan perusahaan lain yang telah memenuhi seluruh kewajibannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta pada Kamis (25/06/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa sidak tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan, sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di industri nasional.

Dia mengaku bahwa pemerintah memegang komitmen penuh untuk memastikan seluruh pelaku usaha di Tanah Air menjalankan kegiatan bisnisnya secara adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri," ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Bendahara negara mengungkapkan bahwa sidak ini bermula dari adanya indikasi awal yang menunjukkan potensi ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan ke kas negara.

Merujuk pada data yang dikantongi pemerintah, terdapat dugaan bahwa nilai setoran pajak dari perusahaan bersangkutan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah telah meminta pihak perusahaan untuk menyerahkan sejumlah dokumen serta data pendukung guna dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Meskipun demikian, Purbaya menggarisbawahi bahwa proses yang tengah berjalan saat ini masih sebatas tahap klarifikasi. Artinya, pemerintah belum menarik kesimpulan apa pun mengenai ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan baja tersebut.

"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," tambahnya.

Dalam pertemuan di lokasi sidak, pihak manajemen perusahaan mengklaim bahwa seluruh kegiatan operasional mereka telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pihak manajemen juga menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan pemerintah selama proses klarifikasi berlangsung.

Merespons hal tersebut, Purbaya menyambut baik sikap kooperatif perusahaan dan langsung menginstruksikan jajaran otoritas perpajakan untuk mempercepat proses pengumpulan dan analisis data. Hal ini diharapkan dapat segera memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Ke depan, pemerintah membidik akan melakukan langkah serupa terhadap sejumlah perusahaan lain, berbekal hasil pemantauan dan data yang telah dihimpun. Upaya ini, kata Purbaya, krusial untuk menciptakan level playing field atau persaingan usaha yang setara di berbagai sektor industri.

"Seluruh pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya secara adil dan sesuai aturan. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis katering merupakan salah satu bisnis yang bisa bertahan, karena berkaitan dengan makanan.

Apalagi saat ini tren makanan sehat banyak diminati, sehingga usaha katering makanan sehat juga bisa menjanjikan cuan.

Namun, membuka bisnis katering tidak bisa semudah itu, karena ada risiko dan persiapan yang harus disiapkan seperti halnya jenis bisnis lainnya.

Dilansir dari Le Cordon Bleu, berikut langkah-langkah dalam membangun bisnis katering yang sukses

1. Riset Pasar

Pertama-tama, perhatikan baik-baik para pesaing di wilayah Anda. Jika perlu, buatlah spreadsheet atau dokumen dengan informasi berikut:

- Nama pesaing
- Jenis makanan
- Demografi
- Harga
- Ukuran perusahaan

Selanjutnya, cobalah untuk mengevaluasi apakah ada permintaan di daerah Anda untuk bisnis katering lain, atau bahkan, apakah Anda cukup berbeda untuk memberikan dampak.

Bicaralah dengan teman, gunakan media sosial, dan selidiki kemungkinan meluncurkan survei di situs seperti SurveyMonkey. Hal ini telah dibahas lebih detail dalam artikel kami, Cara Memulai Bisnis Restoran yang Sukses .

2. Pilih Makanan yang Tepat

Makanan yang Anda sajikan akan lebih dari sekadar memberi nutrisi. Makanan itu akan menjadi citra merek Anda. Pikirkan apa yang paling Anda sukai untuk dimakan dan disiapkan - Anda akan sering menyiapkannya!

Selanjutnya, perhatikan biaya – baik bahan maupun tenaga kerja. Sayuran umumnya lebih murah daripada daging, tetapi makanan vegan membutuhkan waktu lebih lama untuk disiapkan. Idealnya, produk Anda harus terjangkau untuk dibuat, relatif cepat untuk diproduksi secara massal, serta memiliki tampilan dan rasa yang enak.

Uji makanannya! Ajak teman dan keluarga – idealnya dari pasar yang ingin Anda targetkan. Berikan mereka sampel dan ajukan pertanyaan tentang rasa, daya tarik visual, harga, dan apakah mereka akan merekomendasikan perusahaan yang menyediakan makanan ini.

3. Temukan Niche Anda

Selain jenis makanan, pertimbangkan juga tempat di mana Anda merasa paling nyaman bekerja. Hal ini juga penting dalam membangun hubungan bisnis dan bahkan aspek-aspek seperti penagihan.

Pertimbangkan jenis pasar seperti apa yang ingin Anda geluti: apakah Anda merasa lebih nyaman di acara perusahaan, peluncuran produk unik, rumah orang, atau pesta anak-anak (untuk beberapa contoh saja)? Seberapa besar pesanan awal yang dapat Anda tangani? Kualitas apa yang paling penting bagi Anda dalam makanan; rasa, nilai, penampilan, inovasi, kecanggihan?

Produk Anda harus unik untuk area tempat Anda bekerja, memiliki ciri khas yang mencolok, dan mencerminkan keahlian Anda sendiri.

4. Menyusun Menu

Setelah Anda menentukan jenis masakan dan target demografis, langkah selanjutnya adalah membuat menu. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang pada akhirnya harus Anda lakukan, tetapi ini juga merupakan langkah psikologis penting: bisnis katering akan terasa lebih nyata ketika Anda menyusun menu pertama Anda.

Jika memungkinkan, berikan pelanggan pilihan sebanyak mungkin, baik dari segi finansial maupun kuliner.

Sebagian besar penyedia jasa katering memiliki penawaran berjenjang – memvariasikan paket harga, menawarkan diskon untuk pesanan dalam jumlah besar, dan sebagainya.

5. Buat Rencana Bisnis

Hal ini telah dibahas dalam artikel kami baru-baru ini yang berjudul Cara Memulai Bisnis Food Truck .

Rencana bisnis Anda harus mencakup:
- Menu
- Biaya, seperti tenaga kerja, bahan baku, pemasaran, transportasi, dll.
- Margin keuntungan dari penjualan makanan
- Proyeksi pendapatan

6. Cari Pembiayaan (jika diperlukan)

Perusahaan katering memiliki biaya operasional awal yang lebih rendah dibandingkan banyak bisnis makanan lainnya, seperti membuka restoran. Jadi, dimungkinkan untuk menghemat uang untuk pengeluaran awal dan memulai bisnis secara mandiri.

Namun, jika Anda membutuhkan pembiayaan, Anda memiliki beberapa pilihan (lihat juga: Pembiayaan restoran ).

Bank, koperasi kredit, dan pemberi pinjaman online semuanya menawarkan pinjaman yang bersaing untuk bisnis baru. Bandingkan berbagai penawaran untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan masukkan pembayaran cicilan ke dalam biaya operasional.

Pinjaman Usaha

Bank, koperasi kredit, dan pemberi pinjaman online semuanya menawarkan pinjaman yang bersaing untuk bisnis baru. Bandingkan berbagai penawaran untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan masukkan pembayaran cicilan ke dalam biaya operasional.

Menganugerahkan

Bisnis Anda mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan dana hibah usaha kecil dari pemerintah daerah Anda; informasi tentang hibah di Inggris dapat ditemukan di sini . Sebaiknya Anda juga mencari informasi tentang layanan konsultasi publik gratis .

Investor/Mitra

Anda mungkin mengenal seseorang yang tertarik untuk berinvestasi dalam bisnis Anda, atau yang mungkin cocok untuk berbisnis bersama Anda. Idealnya, mitra bisnis adalah seseorang yang keahliannya melengkapi keahlian Anda, sehingga gabungan atribut Anda mencakup semua yang dibutuhkan bisnis – kecerdasan bisnis, bakat dalam bidang katering, dan keinginan untuk menghasilkan bisnis (melalui penjualan dan/atau pemasaran).

7. Mengurus Lisensi

Setiap bisnis makanan harus memiliki izin, dan jika Anda berbasis di Inggris, Anda dapat mengajukan permohonan izin di situs pendaftaran bisnis makanan pemerintah .

8. Jaringan

Ikuti perusahaan-perusahaan di media sosial yang menurut Anda akan tertarik dengan layanan Anda, terutama jika berpotensi menghasilkan bisnis berulang.

Bawalah brosur (pamflet) dan/atau kartu nama ke acara yang Anda layani sebagai antisipasi jika ada permintaan langsung di tempat.

Tanyakan kepada orang-orang di sekitar, sebarkan informasi, dan investasikan dana untuk pemasaran jika memungkinkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat secara bisnis.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perampingan perusahaan negara yang jumlahnya selama ini dinilai terlalu banyak.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan, Jawa Timur yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2026).

Prabowo menuturkan, pada masa awal jabatannya sebagai Presiden, dirinya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan.

Namun ternyata mencapai lebih dari 1.000 perusahaan, yang mencakup induk, anak, hingga cucu usaha.

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan yang terus mengalami kerugian.

"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Enggak ada yang untung, rugi terus," ujar Prabowo.

Ia menegaskan langkah perampingan belum berhenti.

Pemerintah bahkan menargetkan jumlah perusahaan negara yang ditutup dapat mencapai 700 hingga 800 entitas.

"Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah," kata dia.

Prabowo menyebut banyak perusahaan pelat merah selama ini tidak memberikan keuntungan dan justru menjadi beban keuangan negara.

Selain memperbaiki tata kelola, penutupan perusahaan-perusahaan tersebut juga disebut mampu menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan, termasuk dari pengurangan biaya direksi dan komisaris.

Ia bilang, banyak perusahaan negara yang tidak sehat secara finansial, namun tetap memberikan beban gaji dan fasilitas bagi jajaran manajemennya.

"Itu kalau dihitung, umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris, itu 8 kali 200, (hasil) 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp 50 juta sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu," ucapnya.

Prabowo juga menyinggung bahwa keberadaan perusahaan negara yang tidak sehat berpotensi membuka ruang praktik tata kelola yang buruk.

Maka dari itu, pemerintah memilih melakukan penataan menyeluruh agar aset negara dapat dikelola secara lebih produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Jadi saudara-saudara sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang enggakbener, dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka," kata Prabowo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong perluasan pasar produk olahraga buatan dalam negeri seiring meningkatnya tren olahraga lari di masyarakat.

Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting menyebut bahwa upaya tersebut menyasar sedikitnya 2.881 pelaku UMKM yang bergerak di sektor industri olahraga dari total sekitar 57 juta UMKM di Indonesia.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan ruang bagi UMKM lokal di sektor olahraga untuk menampilkan kualitas produknya kepada masyarakat,” ujar Loto lewat rilisnya, Selasa (23/6/2026).

Dia mengatakan ajang lari tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi sarana promosi bagi pelaku UMKM di industri olahraga yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas kebugaran.

Menurutnya, tren lari di kawasan perkotaan membuka peluang pasar baru bagi produk olahraga lokal, sehingga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi pelaku usaha mikro di tengah persaingan dengan produk impor.

Loto menegaskan seluruh rangkaian kegiatan menggunakan produk dalam negeri, mulai dari perlengkapan olahraga hingga produk yang dipasarkan di area bazar dalam event lari.

Misalnya, dia melanjutkan bahwa salah satu agenda yang dinilai mencerminkan dorongan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan UMKM 5K Run yang digelar dari kawasan Smesco Indonesia, Pancoran, menuju Rasuna Said, Jakarta, Minggu (21/6/2026) lalu.

“UMKM 5K Run mengusung 100 persen produk lokal. Kami ingin menunjukkan bahwa produk UMKM Indonesia mampu bersaing dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan merek luar,” katanya.

Dia juga mengajak masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), untuk meningkatkan penggunaan produk lokal guna memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM.

“Ayo gunakan produk-produk lokal agar UMKM kita semakin maju dan mendapatkan manfaat dari setiap momentum seperti ini,” tandas Loto.

REPUBLIKA.CO.ID, WONOSOBO -- Dieng Caldera Race 2026 kembali sukses diselenggarakan pada 19-21 Juni 2026 dan menegaskan posisinya sebagai salah satu ajang trail running paling bergengsi sekaligus paling dinantikan di Indonesia.

Sebanyak 2.000 peserta, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, hadir untuk merasakan pengalaman berlari di kawasan Dataran Tinggi Dieng yang dikenal dengan panorama alam yang memukau serta karakter lintasan yang menantang.

Pada penyelenggaraan tahun ini, peserta mengikuti berbagai kategori yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan pengalaman berlari, yaitu 10K, 25K, 45K, dan 85K. Masing-masing kategori menghadirkan tantangan lintasan berbeda dengan pengalaman menikmati keindahan alam khas Dataran Tinggi Dieng.

Antusiasme peserta terlihat sejak hari pertama penyelenggaraan. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, event ini juga menjadi ruang berkumpulnya komunitas lari sekaligus bagian dari penguatan ekosistem sport tourism nasional.

Prosesi flag off menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian Dieng Caldera Race 2026.

Pada Sabtu, 20 Juni 2026 pukul 05.00 WIB, pelepasan peserta dilakukan Deputy Divisi Corporate Secretary bank bjb Sani Ikhsan Maulana, Deputy CEO Regional 5 bank bjb Dody Krisnanda, serta Pemimpin bank bjb Kantor Cabang Semarang Risto Livian Surbakti.

Sementara itu, pada Ahad, 21 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, pelepasan peserta dilakukan Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Nunung Suhartini bersama sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan.

Di antaranya Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Asisten Deputi Event Nasional Kementerian Pariwisata Ni Komang Ayu Astiti, serta Plt Direktur Utama Badan Otorita Borobudur Yusuf Hartanto.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan kuatnya sinergi antara sektor perbankan, pemerintah, dan industri pariwisata dalam mendukung pengembangan sport tourism di Indonesia.

Sepanjang perlombaan, peserta disuguhi pemandangan pegunungan, hamparan perkebunan, perbukitan hijau, serta udara sejuk khas Dieng, menghadirkan pengalaman berlari yang berkesan.

Berbagai tantangan lintasan mulai dari tanjakan panjang, turunan teknis, hingga perubahan kontur medan berhasil ditaklukkan dengan semangat dan determinasi tinggi.

Kesuksesan Dieng Caldera Race 2026 turut mendapat dukungan dari bank bjb sebagai institusi perbankan yang konsisten mendukung gaya hidup sehat, aktivitas komunitas, serta pengembangan ekonomi daerah.

Tahun ini menjadi kali kedua bank bjb mendukung penyelenggaraan Dieng Caldera Race sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat ekosistem olahraga berbasis komunitas sekaligus mendorong pertumbuhan wisata dan ekonomi daerah.

Melalui Program Promosi Dieng Caldera Race 2026, bank bjb memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memperoleh slot tiket peserta melalui program tabungan dengan nominal tertentu sesuai ketentuan program yang berlaku.

Inisiatif tersebut menjadi alternatif bagi masyarakat dan komunitas lari untuk bisa mengikuti event tanpa harus melalui persaingan perebutan tiket yang biasanya berlangsung sangat kompetitif.

Salah satu peserta asal Bandung, Andi Pratama menuturkan, program tersebut memberikan pengalaman yang lebih nyaman dalam memperoleh slot event.

“Biasanya saya harus bersaing saat pembukaan pendaftaran. Tahun ini saya memperoleh slot melalui program bank bjb dengan proses yang lebih mudah,” ujarnya.

Selain menghadirkan kemudahan akses partisipasi, bank bjb meramaikan area acara melalui berbagai aktivasi di booth bertema “Promo Seru Pakai DIGI”.

Melalui aplikasi DIGI bank bjb, pengunjung dapat menikmati berbagai penawaran eksklusif selama event berlangsung. Mulai dari pembukaan rekening online berhadiah saldo DigiCash Rp 50 ribu, voucher diskon kuliner (F&B) Rp 15 ribu untuk transaksi minimal Rp 35 ribu hingga voucher diskon belanja apparel (Non-F&B) Rp 50 ribu dengan transaksi minimal Rp 150 ribu.

Pengunjung juga dapat mengikuti berbagai aktivitas interaktif di booth untuk memperoleh special merchandise dari bank bjb. Kehadiran aktivasi ini menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam menghadirkan pengalaman transaksi digital yang praktis, relevan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Selain menghadirkan pengalaman olahraga, penyelenggaraan Dieng Caldera Race memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tingginya jumlah peserta dan pengunjung turut mendorong aktivitas pelaku usaha lokal, mulai dari sektor kuliner, penginapan, transportasi hingga produk unggulan daerah.

Bank bjb memandang kolaborasi antara olahraga, pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi lokal sebagai langkah yang mampu menciptakan manfaat berkelanjutan.

Ke depan, bank bjb akan terus mendukung berbagai kegiatan komunitas dan event yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sport tourism di Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai event dan program lainnya dari bank bjb dapat diperoleh melalui website resmi bank bjb www.bankbjb.co.id, kanal media sosial resmi bank bjb, serta layanan bjb Call 14049.

Bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatra Barat (Sumbar), menyatakan komitmen untuk menjaga keamanan pangan dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas hidup warga.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Swesti Fanloni mengatakan alasan pentingnya menjaga keamanan pangan ini lantaran meningkatnya mobilitas distribusi bahan pangan serta kompleksitas rantai pasok yang juga datang dari luar Padang.

"Jadi pengawasan pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi menjadi kebutuhan yang tak bisa ditawar. Kami ingin memastikan kondisi semua itu terjaga dengan baik," ucap Swesti Fanloni dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Swesti menyampaikan bahwa untuk memastikan hal tersebut Pemkot Padang bergerak memperkuat sistem pengawasan melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor melalui pertemuan pendampingan pengisian tools kabupaten dan kota untuk pangan aman.

"Pemkot Padang dalam mengejar target sebagai Kota Pangan Aman 2026, kami memastikan seluruh pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan konsumsi," ujarnya.

Dia menjelaskan agenda tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari audiensi antara Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang dan Sekretaris Daerah Kota Padang.

Menurut Swesti pencapaian predikat Kota Pangan Aman membutuhkan kesamaan langkah dan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Perlu untuk menyamakan pemahaman bersama perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar seluruh pangan di Kota Padang aman dikonsumsi masyarakat," ungkapnya.

Dia berpendapat pencapaian predikat Kota Pangan Aman bukan sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, target tersebut merupakan cerminan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko pangan berbahaya, mulai dari kontaminasi bahan kimia, distribusi produk kedaluwarsa, hingga pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

"Dengan penguatan pengawasan lintas sektor, Padang berharap dapat membangun ekosistem pangan yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya," tegas dia.

Kemudian, BBPOM Padang juga memberikan asistensi langsung kepada OPD dalam pengisian instrumen penilaian.

Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli BBPOM Padang Asfrianti mengatakan pendampingan terhadap pangan aman di daerah ini bertujuan memastikan seluruh data yang dibutuhkan dapat dilengkapi secara optimal.

Menurutnya kelengkapan data dan bukti dukung menjadi faktor penting dalam menentukan capaian penilaian Kota Pangan Aman.

"Kami berharap seluruh OPD dapat melengkapi data yang dibutuhkan secara maksimal sehingga mampu mengantarkan Kota Padang meraih predikat juara kabupaten dan kota Pangan Aman 2026," tuturnya.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses self-assessment atau penilaian mandiri, sehingga keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh OPD, mulai dari perencanaan, pengawasan distribusi, hingga edukasi masyarakat.

"Keterlibatan aktif seluruh OPD sangat berdampak pada maksimalnya pengisian tools. Dengan pendampingan intensif ini, kami optimistis Kota Padang mampu mencapai level tertinggi dan menjaga keberlanjutannya," tutup dia.