Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan penyuntikan likuiditas Rp200 triliun kepada perbankan Tanah Air telah membuahkan hasil pada awal tahun ini.

Dia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan RI melakukan koordinasi fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia (BI) secara terus-menerus. Hasilnya menurutnya fundamental ekonomi bisa terjaga.

"Seperti waktu dulu kan saya inject uang Rp200 triliun dan lebih. Nah sekarang uangnya masih di sana, saya jaga di sana untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," kata Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).

Dia menjelaskan imbas suntikan likuiditas Rp200 triliun ke perbankan itu, M0 money base atau basis moneter uang primer per Februari 2026 telah tumbuh 14,2%.

"Jadi ini sudah cukup memberi, meminyaki pertumbuhan ekonomi," kata Purbaya.

Kemudian, di perbankan, kredit serta dana pihak ketiga (DPK) pun menanjak. Dia menjelaskan bahwa pada Januari 2026, kredit perbankan telah tumbuh 10% secara tahunan (year on year/yoy). Dia meyakini kredit akan tumbuh lebih tinggi lagi pada Februari 2026. Lalu, DPK perbankan tumbuh 13,5% yoy per Januari 2026.

"Ini semua angka yang cukup sehat. Bunga juga turun karena kita maintain likuiditas di pasar," jelas Purbaya.

Sebagaimana diketahui, tahun lalu pemerintah memberikan suntikan likuiditas bagi perbankan dengan menempatkan dana pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Penempatan dana itu meliputi PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Rp55 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) Rp55 triliun, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) Rp55 triliun, PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) Rp25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Rp10 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa langkah Kementerian Keuangan yang menempatkan dana besar di bank-bank pelat merah pada tahun lalu merupakan bagian dari upaya mendorong sisi penawaran (supply side) ekonomi nasional.

"Artinya Rp200 triliun ini supaya para bankir ‘bangun’. Tadinya sudah menghitung bonus, tapi sekarang harus putar otak bagaimana dalam tiga bulan cost of fund-nya bisa lebih rendah, agar uang ini bekerja,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sinar Mas Land (SML) mengungkap kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) efektif menjadi penopang penjualan properti sepanjang 2025. Di mana, insentif ini diklaim mampu memacu gairah pasar residensial di tengah dinamika ekonomi global.

Deputy Group CEO Sinar Mas Land, Herry Hendarta menjelaskan kepastian perpanjangan program PPN DTP hingga 2027 juga bakal mendorong kepastian usaha sektor properti sepanjang tahun ini. Selain mendorong sisi demand, kepastian itu turut menggerakkan suplai unit di pasar.

"Kita juga didukung [oleh pemerintah] kayak PPN DTP, itu kita sangat terbantu, dan juga sepertinya buat developer ada satu sisi kita harus mempersiapkan produk kita supaya bisa kita handover di akhir 2026,” jelasnya dalam Konferensi Pers di The Hub Sinar Mas Land, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Sejalan dengan hal itu, tambah Herry, saat ini pihaknya tengah memacu waktu pengerjaan proyek agar unit hunian siap diserahterimakan sesuai tenggat regulasi untuk mendapatkan insentif.

Selain faktor diskon pajak, tren penurunan suku bunga perbankan juga diproyeksikan bakal membuat pasar properti menjadi jauh lebih atraktif sepanjang tahun ini.

"Jadi, dengan suku yang lebih turun, sepertinya akan, sangat menggairahkan, bisa mempercepat, decision making dari pelanggan-pelanggan kita," tambahnya.

Pada saat yang sama, Direktur PT Bumi Serping Damai Tbk. (BSDE), Hermawan Wijaya menjelaskan realisasi penjualan rumah tapak sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp4,19 triliun. Posisinya turun sekitar 22% dibanding dengan realisasi penjualan pada 2024 sebesar Rp5,39 triliun.

"Memang 2025 ini salah satu tahun yang cukup challenging ya. Dari April mungkin gitu ya, dari gonjang ganjing tarif Trump itu sampai akhir tahunnya juga masih begitu ya,” kata Hermawan.

Meski demikian, secara keseluruhan marketing sales BSDE tetap tumbuh pada 2025 tembus Rp10,04 triliun atau meningkat 3,35% dibandingkan dengan capaian marketing sales pada 2024 sebesar Rp9,717 triliun.

Perinciannya, capaian marketing sales pada 2025 terdiri dari penjualan rumah tapak Rp4,19 triliun, penjualan area komersial Rp3,72 triliun, serta kontribusi dari joint venture (JV) land lot sebesar Rp2,12 triliun.

Sementara itu, capaian marketing sales pada 2024 sebesar Rp9,717 triliun terdiri dari penjualan rumah tapak Rp5,39 triliun, area komersial Rp3,75 triliun, dan JV land lot hanya senilai Rp565 miliar.

Tren suku bunga acuan bank sentral dunia cenderung menurun hingga awal 2026. Hal itu sejalan pada masuknya fase stabilisasi moneter menuju ke arah pelonggaran untuk merangsang laju ekonomi.

Kondisi tersebut tercermin dari keputusan sebagian besar negara berkembang untuk menahan hingga memangkas suku bunga acuannya.

Dengan menurunkan suku bunga, bank sentral berharap biaya pinjaman menjadi lebih murah sehingga bisa mendorong konsumsi hingga investasi.

Di Indonesia, kecenderungan pelonggaran moneter terjadi sejak setahun terakhir. Sejak Januari 2025 hingga 2026, tren suku bunga acuan BI atau BI Rate menurun.

Keputusan Bank Sentral dalam menentukan suku bunga acuan di setiap negara memiliki tujuan beragam. Kebijakan tersebut turut direspons pelaku pasar modal domestik maupun global sebagai hal positif maupun negatif.

Kali ini, Research Insight CNN Indonesia mengajak untuk membedah dampak kebijakan suku bunga acuan terhadap pasar modal. Dengan begitu, akan muncul gambaran terkait risiko jangka pendek hingga potensi krisis yang mungkin tumbuh dari keputusan bank sentral global.

Respons tersebut salah satunya digambarkan dalam jurnal bertajuk "Stock Market Reactions to Interest Rate Changes: Evidence from Emerging Markets" (Reaksi Pasar Saham terhadap Perubahan Suku Bunga: Bukti dari Pasar Negara Berkembang) yang ditulis Binali Selman EREN dari Bitlis Eren University yang dirilis Indonesia Capital Market Review (ICMR) Vol. 18 (2026).

Penelitian itu menyimpulkan bahwa pasar modal negara berkembang memberikan reaksi beragam terhadap kebijakan suku bunga bank sentral nasional, bank sentral AS (The Fed), dan bank sentral Uni Eropa (ECB).

Menurut riset yang dirilis Januari 2026 tersebut, pemotongan suku bunga acuan oleh bank sentral nasional akan membuat biaya pinjaman perbankan menjadi lebih murah dan penempatan uang di pasar modal menjadi lebih menarik di negara berkembang. Efeknya, indeks saham cenderung menguat.

Sebaliknya, kenaikan suku bunga acuan justru kerap berdampak negatif pada pasar modal. Artinya, saat suku bunga acuan naik, pasar modal akan merespons negatif. Namun, perlu dicatat, faktor penurunan maupun kenaikan indeks saham tak hanya kebijakan suku bunga acuan.

Di Indonesia, indeks saham cenderung menguat selama setahun terakhir. Saat Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan 25 basis poin ke 5,5 persen pada 21 Mei 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merespons dengan ditutup menguat ke 0,68 persen ke 7.142.

Penguatan indeks sebesar 0,72 persen ke 7.192 juga terjadi saat BI mengumumkan pemangkasan suku bunga menjadi 5,25 persen pada 16 Juli 2025.

Saat BI menurunkan BI Rate turun ke 5 persen pada 20 Agustus 2025, IHSG ditutup menguat 0,49 persen ke 7.901. Indeks juga kembali menguat ke 7.965 saat BI memangkas BI Rate ke 4,75 persen ke 17 September 2025.

Menariknya, berbeda dengan respons terhadap bank sentral nasional, pasar modal negara berkembang justru kerap memberikan reaksi negatif terhadap penurunan suku bunga The Fed dan Bank Sentral Eropa atau ECB. 

Misalnya, saat The Fed mengumumkan penurunan Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,5 persen-3,75 persen pada 10 Desember 2025 waktu setempat, IHSG merespons dengan penurunan 0,92 persen ke 8.620 pada 11 Desember 2025.

Pemotongan suku bunga di bank sentral negara maju bisa memicu reaksi negatif di negara berkembang, di mana reaksi pasar cenderung lebih berhati-hati sebelum pengumuman, dan menjadi lebih menguntungkan setelahnya.

Perbedaan tersebut mencerminkan variasi kondisi makroekonomi, struktur pasar keuangan, dan faktor spesifik setiap negara.

Peneliti menekankan bahwa negara berkembang seperti Indonesia memiliki pasar modal yang lebih rapuh, dibandingkan negara maju.

Hal itu dikarenakan tingginya ketergantungan terhadap aliran modal asing, sensitivitas fluktuasi nilai tukar, serta struktur pasar keuangan yang belum dewasa sehingga membuat pengumuman kebijakan bisa berdampak drastis.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Penelitian ini juga memeriksa average abnormal returns (AAR) dan cumulative average abnormal returns (CAAR) di berbagai peristiwa, untuk melihat reaksi pasar sebelum, selama, dan setelah pengumuman dilakukan.

Saham abnormal merujuk pada kondisi, perilaku, atau struktur yang tidak normal, tidak wajar, menyimpang, atau berbeda dari kebiasaan.

Melalui analisis grafik AAR dan CAAR, dapat diketahui dampak positif dan negatif dari kebijakan suku bunga acuan terhadap saham. Pada saat krisis global terjadi, semua saham berpotensi merugi signifikan.

Analoginya, jika saham biasa mengalami kenaikan 1 persen per hari, saat terjadi pemangkasan suku bunga acuan saat krisis, indeks saham justru turun 2 persen.

Kondisi itu disebut abnormal return atau selisih imbal hasil sebanyak -3 persen dan jika dikumpulkan dalam beberapa hari, lahirlah nilai CAAR.

Berdasarkan riset, H-1 sebelum pengumuman kebijakan suku bunga bank sentral nasional, pasar saham Rusia merespons agresif dengan turun -1,7 persen, disusul Hungaria -0,9 persen dan Turki -0,8 persen.

Sebaliknya, pasar saham Mesir, Republik Ceko, Kolombia dan Chili menunjukkan AAR positif.

Sedangkan untuk CAAR periode pra-pengumuman (-7...0) cenderung bergerak negatif, di mana pasar saham Rusia mencatatkan -3,50 persen, Brasil -1,80 persen, dan Turki -1,40 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa ekspektasi kenaikan suku bunga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja pasar.

Sebaliknya, selama periode yang sama pasar saham Mesir mencatat nilai CAAR positif 3,20 persen dan Peru 1 persen.

Adapun pada periode pasca pengumuman (0...+7), nilai CAAR negatif tertinggi berasal dariTaiwan yakni -2,30 persen dan India -1,40 persen. Sedangkan Mesir menunjukkan CAAR positif 3,20 persen dan Turki 2,30 persen.

Secara khusus, pasar Taiwan, Rusia, Polandia, Republik Ceko, Indonesia, dan Brasil menunjukkan reaksi negatif yang kuat pada periode (-10...+10). Sebaliknya, Mesir, Peru, dan Chili menunjukkan reaksi positif terbesar.

Bisnis.com, JAKARTA – Kondisi likuiditas dalam negeri dinilai masih cukup ample untuk dapat menyerap semaraknya fenomena penerbitan surat utang korporasi pada awal tahun. Terlebih, surat utang korporasi jatuh tempo pada tahun ini memiliki nilai yang cukup besar.

Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin, menilai indikator kecukupan likuiditas domestik tampak dari inflasi yang masih terjaga dan kebijakan bank sentral yang cenderung menurunkan suku bunga.

”Saya kira likuiditas masih ample. Terutama dari sisi suku bunga turun, berarti kan Bank Indonesia masih mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi lewat M2,” katanya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Terlebih, aksi Bank Indonesia untuk menyuntikkan likuiditas senilai Rp200 triliun kepada Himbara, turut dinilai sebagai salah satu indikasi tercukupinya likuiditas Tanah Air.

Adapun, Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga 20 Februari 2026, mencatat sedikitnya telah terdapat 20 penerbitan surat utang dari 13 penerbit, dengan nilai mencapai Rp15,71 triliun.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, jumlah penerbit dan surat utang yang diterbitkan, bertumbuh. Pada 2025 misalnya, hanya terdapat 16 penerbitan dari 12 emiten, tetapi dengan nilai yang lebih besar Rp18,39 triliun. Sementara itu, hingga Februari 2024, hanya terdapat 12 emisi surat utang dari 11 emiten dengan nilai mencapai Rp11,88 triliun.

Belum lagi, di dalam pipeline penerbitan EBUS tahun ini, terdapat sekitar 30 emisi surat utang dari 21 penerbit yang tengah mengantre untuk meminta dana. Realisasi penerbitan surat utang hingga saat ini, mencerminkan 7,98% dari target Pefindo Rp196,86 triliun pada 2026.

Melihat kondisi likuiditas dalam negeri, Pefindo memandang positif proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada tahun ini.

”Selama Bank Indonesia masih akomodatif untuk menurunkan suku bunga, artinya memang ada dorongan untuk meningkatkan likuiditas di perekonomian,” tambahnya.

Senada, Chief Dealer Fixed Income & Derivatives PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Fudji Rahardjo, turut memandang prospek penyerapan pasar surat utang Tanah Air cenderung positif.

Kendati dibayangi sentimen negatif dari Moody’s, ketertarikan emiten untuk melakukan emisi surat utang tetap tinggi lantaran kebutuhan untuk mengunci cost of fund yang lebih rendah pada tahun ini.

“Likuiditas dalam negeri terbukti masih sangat kuat menyerap emisi besar ini karena investor domestik ingin mengamankan aset sebelum suku bunga acuan turun lebih jauh,” katanya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Di tengah banyaknya penerbitan surat utang korporasi pada awal tahun ini, Fudji menekankan pentingnya investor untuk menyelaraskan pemilihan tenor dengan peringkat kredit emiten, guna mengoptimalkan yield di tengah tren penurunan suku bunga.

Menurutnya, untuk emiten dengan peringkat AAA, tenor panjang layak dipertimbangkan demi mendapatkan yield enhancement yang berada di atas yield SBN.

”Namun, bagi obligasi yang memiliki peringkat investment grade cenderung lebih rendah, penggunaan tenor yang lebih pendek direkomendasikan sebagai langkah bijak untuk menjaga stabilitas portofoliio dari risiko yang mungkin timbul,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Permintaan pasar terhadap reksa dana pendapatan tetap meningkat sepanjang 2025. Bahkan, peningkatan permintaan terjadi secara konsisten setiap bulannya pada tahun lalu.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2025, permintaan terhadap reksa dana pendapatan tetap (RDPT) meningkat denganasset under management(AUM) mencapai hingga Rp244,44 triliun. Realisasi itu mencerminkan kenaikan hingga 66,93%year-on-year(YoY) dari realisasi AUM Rp146,43 triliun pada Desember 2024.

Berdasarkan data tersebut, dana kelolaan atau AUM RDPT mulai menanjak secara signifikan sejak Juli 2025. Hal itu terjadi lantaran pada periode Juli–Desember 2025, Bank Indonesia secara aktif memangkas suku bunga dari posisi 5,50% pada Juni hingga 4,75% pada akhir tahun.

Penurunan suku bunga acuan akhirnya berdampak padayieldSBN 10 tahun yang kian menguat. Memasuki Juli 2025,yieldSBN 10 tahun telah bergerak di level 6,58% dan terus menguat hingga pada Desember 2025 ditutup di level 6,12%.

Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, menilai kian agresifnya investor untuk mengalokasikan dana ke RDPT disebabkan oleh pemangkasan suku bunga yang kian kencang dilakukan oleh BI belakangan.

Hal itu kemudian membuat imbal hasil yang ditawarkan oleh terutama obligasi negara, kalah pamor dibandingkanreturnyang ditawarkan oleh RDPT. Alhasil realokasi dana tidak dapat dihindari.

“Dengan suku bunga yang terus turun,yieldjuga turun. Mungkin saat suku bunga tinggi, masyarakat tidak terlalu banyak berpikir masuk ke instrumen [obligasi]. Saat ini, akhirnya masyarakat mulai melirik instrumen yang bisa memberireturnlebih,” katanya kepada Bisnis, dikutip Senin (5/1/2026).

Semaraknya investor untuk masuk ke pasar RDPT sebetulnya sejalan dengan realisasi penerbitan SBN Ritel yang pada sejumlah penerbitan di 2025, sempat tidak ludes di pasaran.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com, terdapat setidaknya dua seri yang tidak ludes di pasaran, yaitu SBR014 dan SR023. SBR014 yang diterbitkan pada periode 14 Juli–7 Agustus 2025 dan menargetkan dana terhimpun hingga Rp15 triliun, hanya mampu membukukan penjualan senilai Rp14,91 triliun. Artinya, produk ini hanya laris di pasaran sebesar 99,4%.

Sementara itu, SR023 yang diterbitkan setelahnya pada periode 22 Agustus–15 September 2025, hanya membukukan penjualan Rp18,73 triliun dari target dana terhimpun Rp20 triliun. Artinya, penjualan SR023 hanya mencapai 93,65% dari target awal pemerintah.

Untuk diketahui, penerbitan SBR014 hampir bersamaan dengan BI yang memangkas suku bunga ke level 5,25% pada 16 Juli 2025. Begitu juga penerbitan SBR023 yang dilakukan saat suku bunga acuan telah berada di level 5,00%. Kedua instrumen itu sempat menawarkan imbal hasil yang cukup rendah saat itu, sebelum BI kembali melanjutkan kebijakan pelonggaran moneter.

“Kalau saya lihat kenapa reksa dana tinggi, kemungkinan instrumen-instrumen yang berisiko rendah seperti sukuk, ORI, itu bunga rendah. Makanya kemarin sempat di bawah target,” kata Ramdhan.

Sementara itu, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menilai, permintaan yang kuat terhadap reksa dana pendapatan tetap belakangan, lebih disebabkan oleh realokasi dana investor lantaran pemangkasan suku bunga yang terjadi sepanjang 2025.

“Tren penurunan bunga membuat ada pengalihan ke reksa dana pasar uang dan pendapatan tetap, terutama dari nasabah perbankan,” kata Rudiyanto kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Sinarmas Sekuritas memprediksi rotasi investor menuju saham-saham perbankan Tanah Air niscaya terjadi pada awal 2026. Sikap pelonggaran moneter Bank Indonesia dinilai menjadi salah satu pemicunya.

Economist and Strategist Sinarmas Sekuritas Isfhan Helmy memprediksi dengan suku bunga Bank Indonesia yang telah turun signifikan pada tahun ini, hal itu mampu menurunkancost of fundemiten perbankan.

Di saat yang bersamaan, penurunan suku bunga acuan sebesar 125 bps tidak diikuti dengan menurunnya suku bunga kredit secara signifikan. BI mencatat penurunan suku bunga kredit hanya sebesar 24 bps sejak awal tahun hingga November 2025.

Aksi rotasi investasi dinilai bakal terjadi dari saham-saham yang erat dengan komoditas batu bara ke saham perbankan. Hal itu terjadi lantarannet interest margin(NIM) perbankan kian membesar pada kuartal pertama tahun mendatang.

Namun, rotasi tersebut akan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar NIM yang dibukukan oleh perbankan pada kuartal awal 2026.

“Jadi kami rasa mungkin itu akan memicu rotasi balik ke sektor finansial dan kami lihat memang saham-sahamnya sudah cukup murah dari sisi perbankan finansial,” katanya, Kamis (18/12/2025).

Hanya saja, Isfhan menilai bahwa tidak semua saham komoditas akan ditinggalkan oleh investor pada tahun mendatang. Beberapa saham yang berkaitan dengan logam mulia hingga mineral dinilai akan tetap mencatatkan kenaikan sejalan dengan naiknya harga emas.

Meskipun begitu, peluang penguatan lanjutan saham perbankan akibat pemangkasan suku bunga sepanjang 2025, dinilai baru akan terjadi secara maksimal pada paruh kedua 2026.

“Jadi kami lihat mungkin dampak secara menyeluruh mungkin baru akan terasa di paruh kedua tahun depan,” katanya.

Di tengah kondisi ini, sejumlah saham perbankan yang dinilai telah memiliki valuasi yang murah antara lain BBRI, BBCA, hingga BBNI.

Senada, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia turut menyoroti peluang menguatnya saham-saham perbankan besar pada tahun mendatang. Menurutnya, lesunya kinerja saham perbankan belakangan lantaran upaya menyalurkan kredit yang kian sulit.

Di satu sisi, emiten perbankan besar mendapatkan kucuran likuiditas yang tinggi oleh pemerintah. Namun, lesunya permintaan kredit justru membebani perbankan karena kesulitan menyalurkan uangnya.

“Walaupun likuiditas sudah banyak dikucurkan, tapi apakah akan terserap? Apakah akan menekan NII dan malah memperbesar NPL?” kata Liza saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dengan posisi yang tertekan, saham perbankan dinilai tidak mampu memberikan daya tarik terhadap investor asing. Liza menilai saham-sahamblue chipini masih layak dibeli untuktrading.

Dengan begitu, Liza menyebut bahwa IHSG pada 2026 akan cenderung digerakkan oleh emiten-emiten yang mampu menampilkan rencana kerja yang jelas atau emiten yang mendapatkan investor anyar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Tahun kuda api 2026 diperkirakan menjadi periode yang banyak mengundang penerbitan surat utang korporasi. Adapun, kebutuhan refinancing emiten hingga kebutuhan ekspansi akan mewarnai tujuan emisi obligasi tahun depan.

Mandiri Sekuritas memproyeksikan penerbitan obligasi korporasi masih akan tetap tinggi pada tahun 2026 mendatang. Adapun, pada tahun ini saja realisasi nilai emisi obligasi korporasi sudah mencapai Rp200 triliun.

Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto menjelaskan untuk tahun depan, terdapat setidaknya penerbitan senilai Rp160 triliun untuk obligasi korporasi.

“Penerbitan obligasi korporasi masih bisa cukup tinggi. Apa alasannya? Yang pertama untuk refinancing. Tahun 2026 itu ada sekitar Rp160 triliun obligasi korporasi yang jatuh tempo,” ujar Handy dalam Economic and Market Outlook 2026 Mandiri Sekuritas di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Selain itu, lanjut Handy, Mandiri Sekuritas meyakini pertumbuhan ekonomi akan mengalami perbaikan. Mandiri Sekuritas melihat adanya kebutuhan ekspansi dari emiten-emiten yang ada di Indonesia.

Dia melanjutkan selain dari sisi kebutuhan refinancing dan ekspansi, biaya penerbitan obligasi korporasi masih bisa turun dengan tren penurunan suku bunga yang masih berlanjut.

“Ini juga menjadi salah satu pilihan bagi emiten untuk bisa menerbitkan obligasi dengan biaya yang lebih optimal,” ucapnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Mandiri Sekuritas meyakini potensi penerbitan obligasi korporasi masih tetap semarak pada 2026.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat obligasi PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo juga memproyeksikan penerbitan obligasi korporasi masih akan terus meningkat pada 2026.

Berdasarkan data Pefindo, total penerbitan surat utang korporasi secara keseluruhan hingga kuartal III/2025 mencapai Rp160,1 triliun, tumbuh dibanding Rp94,9 triliun pada periode yang sama di 2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan kembali menguat pada Desember 2025 hingga Januari 2026 seiring fenomena santa claus rally yang secara historis menjadi katalis.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta Utama menjelaskan santa claus rally mengacu pada kecenderungan pasar yang naik selama 5 hari terakhir Desember dan 2 hari pertama Januari.

Data historis pasar AS (S&P 500) menunjukkan kenaikan rata-rata 1,3% dalam periode 7 hari tersebut dengan probabilitas peningkatan mencapai 70%-75%.

Fenomena serupa tercatat di Indonesia. Laporan Mirae Asset menunjukkan bahwa indeks komposit cenderung mengalami penguatan pada beberapa hari perdagangan terakhir Desember, meski tidak selalu konsisten tiap tahun.

Menurut Nafan, ada empat faktor yang mendorong fenomena ini, yakni window dressing dan rebalancing portofolio institusi, volume perdagangan rendah yang memudahkan harga bergerak naik, sentimen positif liburan, serta stimulus fiskal atau kebijakan yang mendorong antisipasi pertumbuhan tahun depan.

“Namun, sentimen global yang buruk atau kejutan makro domestik bisa meniadakan efek fenomena santa claus rally,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).

Di samping itu, dia menyebutkan bahwa pasar yang sudah memperhitungkan ekspektasi reli juga berpotensi mengurangi dampak fenomena tersebut.

Nafan menambahkan bahwa berdasarkan rata-rata 25 tahun terakhir, IHSG memang cenderung menguat pada Desember hingga Januari sehingga membuka peluang terjadinya santa claus rally maupun January effect.

Meski begitu, investor disarankan tetap berhati-hati karena fenomena ini bersifat jangka pendek, dengan potensi kenaikan terbatas, dan tidak dapat dijadikan patokan tunggal dalam pengambilan keputusan investasi.

Beberapa tips bagi investor untuk menghadapi fenomena ini, antara lain memantau likuiditas dan volume perdagangan, mengambil posisi secara moderat, serta tetap memperhatikan kondisi fundamental pasar serta ekonomi.

“Pastikan tidak masuk terlalu terlambat atau ‘naik hype’ tanpa pemahaman. Bila banyak pelaku pasar mengantisipasi santa claus rally, pasar bisa sudah memperhitungkan atau malah menjadi kontrarian,” kata Nafan.

Secara fundamental, ekonomi domestik turut mendukung potensi reli akhir tahun. Pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 diperkirakan mencapai 5,4%-5,6% dengan inflasi terkendali 1,5%-3,5%. Kondisi ini dinilai memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga dan mendorong likuiditas.

Pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai stimulus akhir tahun, antara lain bansos senilai Rp30 triliun, program diskon sektor strategis senilai Rp30 triliun, serta kredit massal untuk 50.000 pengusaha perumahan.

Secara teknikal, IHSG diprediksi bergerak dalam tren naik, dengan skenario positif pada level 8.940 dan skenario negatif di 7.959 untuk 2025-2026.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup terkoreksi 0,06% ke level 8.611,79 pada perdagangan Rabu (3/12/2025). Sepanjang tahun berjalan 2025, IHSG menguat 21,64%.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi penambahan modal sejumlah emiten melalui skema rights issue mulai ramai pada akhir tahun ini. Terdapat sejumlah faktor pendorong ramainya aksi rights issue seperti kondisi makro yang dinilai membaik seiring dengan tren penurunan suku bunga acuan.

Di antara emiten yang tengah menjajal aksi rights issue adalah PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET). Emiten teknologi informasi ini menggelar Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) atau rights issue jumbo senilai maksimal Rp3,2 triliun. Dalam aksi rights issue tersebut, INET menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,8 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham.

Adapun, tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD alias cum-right di pasar reguler dan negosiasi adalah hari ini, Selasa, 25 November 2025. Sementara, cum-right di pasar tunai jatuh pada 27 November 2025.

Anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA), yakni PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) juga telah mendapatkan persetujuan rights issue dari pemegang sahamnya melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) bulan lalu.

GMFI akan menawarkan sebanyak-banyaknya 90,05 miliar saham baru Seri B. PT Angkasa Pura Indonesia (API) akan berpartisipasi dengan menyetorkan aset berupa lahan atau inbreng kepada GMFI seluas 972.123 meter persegi di kompleks GMF, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang senilai Rp5,6 triliun.

Tanggal efektif pernyataan pendaftaran HMETD GMFI jatuh pada 8 Desember 2025. Kemudian, periode pelaksanaan HMETD GMFI pada 22 Desember 2025 - 6 Januari 2026.

Sejumlah emiten lainnya telah merancang aksi tambah modal melalui rights issue. Emiten properti milik konglomerat Hermanto Tanoko, PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) mengumumkan akan melakukan rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,33 miliar saham baru.

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD I dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada pekan ini, 27 November 2025.

Emiten jasa pelayaran PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) berencana menggelar rights issue sebanyak-banyaknya 48 miliar saham. Aksi korporasi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang dijadwalkan 18 Desember 2025.

PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH) pun berencana menggelar rights issue sebanyak 502,52 juta saham baru dengan terlebih dahulu meminta restu di RUPSLB pada 18 Desember 2025.

Kemudian, PT Panca Global Kapital Tbk. (PEGE) berencana menggelar rights issue sebanyak 944, 47 juta saham. Aksi korporasi ini akan dibahas dalam RUPSLB yang dijadwalkan digelar pada 24 Desember 2025.

Emiten kongsi Agung Sedayu dan Grup Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) juga bakal menghimpun dana segar maksimal Rp16,7 triliun dari rights issue sebanyak-banyaknya 1,21 miliar saham baru.

Sebelumnya, PANI menjadwalkan tanggal efektif pelaksanaan aksi rights issue pada 17 November 2025. Sementara, tanggal pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Desember 2025. Namun, melalui keterbukaan informasi, PANI menyampaikan perubahan rencana jadwal rights issue-nya itu yang akan diumumkan kemudian.

Aksi rights issue emiten mulai ramai pada akhir tahun ini setelah sebelumnya tercatat sepi. BEI sendiri mencatat bahwa sampai awal November 2025, telah terdapat 10 emiten yang menerbitkan rights issue pada 2025, dengan total nilai hasil rights issue mencapai Rp16,63 triliun.

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, aksi rights issue sepanjang 2025 berjalan memang tergolong sepi. Pada 2024, nilai fundraising melalui rights issue mencapai Rp34,41 triliun. Adapun, pada 2023 rights issue mencapai Rp51,37 triliun.

Senior Equity Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan aksi rights issue kembali marak menjelang akhir 2025 karena kombinasi sentimen makro yang membaik, likuiditas pasar yang pulih, serta ekspektasi ekonomi 2026 yang lebih solid.

"Pemangkasan suku bunga global dan kebijakan BI [Bank Indonesia] yang mulai longgar membuat biaya modal turun, sehingga emiten lebih berani mengeksekusi ekspansi dan memilih rights issue sebagai opsi pendanaan yang relatif lebih murah dibanding utang," ujar Sukarno kepada Bisnis pada Selasa (25/11/2025).

Sementara itu, potensi pemulihan ekonomi tahun depan juga membuat banyak emiten mengambil langkah antisipatif untuk mengamankan modal lebih awal agar siap mengeksekusi proyek atau mengurangi tekanan leverage ketika permintaan mulai pulih.

"Pada akhirnya, tren suku bunga global atau domestik yang menurun menjadikan rights issue semakin menarik," kata Sukarno.

Dia menjelaskan bahwa cost of debt menyempit, valuasi pasar membaik, dan investor lebih responsif terhadap aksi penguatan modal selama emiten mampu menunjukkan roadmap ekspansi yang kredibel.

Associate Director Pilarmas Investindo Maximilianus Nicodemus mengatakan sejauh ini memang, situasi dan kondisi sedang dalam volatilitas tinggi, terutama dari adanya kebijakan tarif AS, inflasi, dan ketenagakerjaan di AS. Kebijakan The Fed pun membuat pelaku pasar dan investor cenderung wait and see hingga semua menemukan titik terang.

Saat ini tarif di AS mulai tenang, karena hampir semua negara sudah mendapatkan tarif yang pasti dari AS. Tinggal kebijakan The Fed yang memang maju dan mundur. Penurunan BI Rate sebanyak 100 basis poin di tahun ini juga diharapkan dapat mendorong perekonomian untuk bisa kembali bangkit melalui kebijakan moneter.

"Hal ini yang membuat para emiten bersiap untuk memasuki fase ekspansi sekaligus tetap hati hati mencermati setiap situasi dan kondisi yang ada, yang cenderung berubah," ujar Nicodemus, Selasa (25/11/2025).

Meskipun bersiap untuk memasuki fase ekspansi, dia menilai emiten juga cenderung untuk memilih pendanaan yang efisien, efektif, dan murah, sehingga tidak membebani keuangan perusahaan.

Ditambah, dengan RAPBN 2026 yang cenderung ekspansif, dia menilai ada kemungkinan yang jauh lebih besar bagi ekonomi untuk bisa pulih meskipun tidak mulus pada tahun depan. Hal ini juga yang membuat pelaku pasar dan investor cenderung berhati hati, namun juga mempersiapkan diri untuk menatap tahun depan di masa pemulihan ekonomi.

"Dengan pemangkasan tingkat suku bunga BI Rate yang sudah 150 basis poin, sejak tahun lalu hingga saat ini, rendahnya imbal hasil obligasi, membuat pelaku pasar dan investor memiliki banyak pilihan," ujar Nicodemus.

Menurutnya, semua opsi pendanaan termasuk rights issue bisa menjadi pilihan, namun akan disesuaikan dengan keadaan dari keuangan dan strategi dari masing masing perusahaan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Isyarat The Fed melakukan penghentian kebijakan quantitative tightening (QT) per 1 Desember 2025 menjadi katalis positif bagi aset berisiko seperti kripto. Ekspektasi pemain pasar atas sinyal itu membuat harga Bitcoin sampai Ethereum kembali menguat.

Pada perdagangan pagi ini, harga Bitcoin perlahan kembali mendaki. Pada perdagangan pukul 09.39 WIB, harga Bitcoin bertengger di level US$99.767,51 atau menguat US$1.010,71 per keping. Level ini menunjukkan kenaikan 1,02% dibandingkan penutupan sebelumnya.

Meski demikian, level harga ini masih jauh di bawah nilai terbaiknya yang melampaui US$112.778,34 pada 20 Agustus 2025.

Analis Tokocrypto, Fyqieh Fachrur menjelaskan bahwa penghetian QT berarti The Fed akan berhenti mengurangi neraca asetnya dan kembali membeli surat utang pemerintah US Treasury yang jatuh tempo, sehingga balance sheet tidak lagi menyusut.

Fyqieh mencatat, langkah tersebut menandai berakhirnya penarikan likuiditas yang telah berlangsung sejak 2022 di mana neraca The Fed telah turun dari puncaknya sekitar US$9 triliun pada 2022 menjadi sekitar US$6,6 triliun saat ini akibat diberlakukannya kebijakan QT.

Singkatnya, penghentian QT berarti likuiditas akan kembali digelontorkan ke sistem keuangan, kebalikan dari pengetatan likuiditas sebelumnya.

“Kondisi likuiditas yang meningkat umumnya berdampak positif bagi aset berisiko. Ketika pasokan uang bertambah dan suku bunga cenderung turun, investor terdorong mencari imbal hasil lebih tinggi di pasar saham maupun kripto. Dalam hal ini, Bitcoin selaku aset kripto terbesar berpotensi menikmati aliran dana segar,” kata Fyqieh kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Fyqieh mencatat secara historis memang Bitcoin cenderung menguat saat likuiditas berlimpah dan selera risiko investor meningkat. Penghentian QT berarti The Fed berhenti menarik uang dari pasar, sehingga dana berlebih bisa mengalir ke aset berisiko seperti kripto.

Sementara itu, Ethereum (ETH) bertengger di level US$3.248,15 per keping pada pukul 09.42 WIB. Level harga ini setara kenaikan 2,21% atau meloncat 2,21% dibandingkan penutupan hari sebelumnya.

Fyqieh melanjutkan, apabila QT The Fed berakhir juga akan menurunkan imbal hasil obligasi dan menekan dolar AS, menurunkan opportunity cost memegang aset tanpa bunga seperti emas atau Bitcoin.

Dengan yield aset safe-haven turun dan dolar melemah, kondisi ini menurutnya membuat Bitcoin menjadi semakin atraktif sebagai alternatif penyimpan nilai. Dia juga menuturkan, beberapa analis mencatat bahwa secara historis, periode pelonggaran moneter The Fed kerap bertepatan dengan kenaikan harga kripto.

Sebagai contoh, ketika The Fed terakhir kali menghentikan QT pada 2019 dan mulai memangkas suku bunga, harga Bitcoin melonjak lebih dari dua kali lipat dalam beberapa bulan setelahnya

“Dampak langsung sudah terlihat di pasar kripto. Harga Bitcoin sempat merangkak naik mendekati US$106.000 baru-baru ini, mencerminkan sentimen positif investor terhadap sinyal dovish The Fed. Kenaikan ini sejalan dengan reli aset risiko lain seperti di Wall Street saham-saham berkapitalisasi besar ikut menguat saat imbal hasil Treasury menurun,” pungkasnya.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual aset kripto. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis Citigroup Inc. memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal. melaju sekitar 10% dan menyentuh rekor tertinggi baru pada 2026. Dorongan terhadap harga saham di Indonesia didorong oleh belanja pemerintah dan penurunan suku bunga.

Analis Citi yang termasuk Helmi Arman dan Rohit Garg menuliskan dalam riset IHSG berpeluang naik ke level 9.250 dari level saat ini sekitar 8.363.

"Seiring rencana belanja pemerintah yang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi," tulis para analis Citi seperti dikutip Bloomberg, Selasa (11/11/2025).

Adapun, likuiditas yang membaik dan biaya pendanaan yang lebih murah disebut akan memicu pemulihan sektor perbankan melalui pertumbuhan kredit yang lebih kuat dan margin yang lebih sehat.

IHSG sendiri sudah menguat sekitar 18% pada periode tahun berjalan (year-to-date) dengan IHSG berkali-kali menyentuh level tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) baru. IHSG mencetak rekor tertinggi barunya pekan lalu di 8.394,59.

Citi melanjutkan percepatan realisasi belanja dan peningkatan subsidi sosial diperkirakan akan mendorong konsumsi rumah tangga. Hal ini akan menguntungkan emiten konsumer dan ritel seperti PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dan PT Mayora Indah Tbk. (MYOR).

Sementara itu, bank-bank seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) juga berpotensi diuntungkan oleh lingkungan suku bunga yang lebih rendah, tambah para analis.

“Meskipun tantangan struktural masih ada, kombinasi dari likuiditas yang membaik, efek pengganda fiskal yang lebih tinggi, serta permintaan domestik yang tangguh akan menciptakan kondisi yang mendukung bagi saham-saham Indonesia,” tulis Analis Citigroup.

Kontras dengan saham yang menguat, nilai tukar rupiah justru melemah sekitar 3,5% terhadap dolar AS sepanjang tahun ini. Depresiasi ini membuat rupiah sebagai mata uang dengan kinerja terburuk di Asia.

Pelemahan tersebut terjadi di tengah penurunan suku bunga, kekhawatiran terhadap independensi bank sentral, serta keresahan investor mengenai prospek fiskal Indonesia.

Menurut para analis Citigroup, rupiah kemungkinan akan tetap berada di bawah tekanan dalam waktu dekat karena Bank Indonesia memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibandingkan stabilitas nilai tukar, sementara neraca perdagangan menghadapi hambatan akibat insiden tambang Freeport-McMoRan Inc.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis Citigroup Inc. memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal. melaju sekitar 10% dan menyentuh rekor tertinggi baru pada 2026. Dorongan terhadap harga saham di Indonesia didorong oleh belanja pemerintah dan penurunan suku bunga.

Analis Citi yang termasuk Helmi Arman dan Rohit Garg menuliskan dalam riset IHSG berpeluang naik ke level 9.250 dari level saat ini sekitar 8.363.

"Seiring rencana belanja pemerintah yang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi," tulis para analis Citi seperti dikutip Bloomberg, Selasa (11/11/2025).

Adapun, likuiditas yang membaik dan biaya pendanaan yang lebih murah disebut akan memicu pemulihan sektor perbankan melalui pertumbuhan kredit yang lebih kuat dan margin yang lebih sehat.

IHSG sendiri sudah menguat sekitar 18% pada periode tahun berjalan (year-to-date) dengan IHSG berkali-kali menyentuh level tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) baru. IHSG mencetak rekor tertinggi barunya pekan lalu di 8.394,59.

Citi melanjutkan percepatan realisasi belanja dan peningkatan subsidi sosial diperkirakan akan mendorong konsumsi rumah tangga. Hal ini akan menguntungkan emiten konsumer dan ritel seperti PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dan PT Mayora Indah Tbk. (MYOR).

Sementara itu, bank-bank seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) juga berpotensi diuntungkan oleh lingkungan suku bunga yang lebih rendah, tambah para analis.

“Meskipun tantangan struktural masih ada, kombinasi dari likuiditas yang membaik, efek pengganda fiskal yang lebih tinggi, serta permintaan domestik yang tangguh akan menciptakan kondisi yang mendukung bagi saham-saham Indonesia,” tulis Analis Citigroup.

Kontras dengan saham yang menguat, nilai tukar rupiah justru melemah sekitar 3,5% terhadap dolar AS sepanjang tahun ini. Depresiasi ini membuat rupiah sebagai mata uang dengan kinerja terburuk di Asia.

Pelemahan tersebut terjadi di tengah penurunan suku bunga, kekhawatiran terhadap independensi bank sentral, serta keresahan investor mengenai prospek fiskal Indonesia.

Menurut para analis Citigroup, rupiah kemungkinan akan tetap berada di bawah tekanan dalam waktu dekat karena Bank Indonesia memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibandingkan stabilitas nilai tukar, sementara neraca perdagangan menghadapi hambatan akibat insiden tambang Freeport-McMoRan Inc.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.