Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi menilai penguatan swasembada dan tata kelola impor pangan perlu terus dijaga di tengah komitmen fasilitasi impor produk pertanian dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat (AS) senilai 4,5 miliar dolar AS.

“Instrumen kebijakan harus mendorong swasembada pangan dan distribusi pangan yang efisien,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti kepada ANTARA, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan di tengah kerja sama dagang tersebut, instrumen kebijakan pangan tetap harus berorientasi pada penguatan produksi dalam negeri.

Esther menilai peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi menjadi kunci agar kerja sama dagang tidak mengurangi daya saing petani domestik, melainkan justru memperkuat fondasi produksi nasional.

"Kita bisa belajar dari Amerika Serikat untuk teknologi pertanian-nya agar produktivitas bisa meningkat, sehingga ke depan tidak perlu impor karena sudah swasembada dan harga bisa lebih murah lewat distribusi yang efisien," ujarnya.

Berdasarkan data pemerintah, pada 2025 ekspor Indonesia ke AS mencapai 31 miliar dolar AS atau sekitar 11 persen dari total ekspor Indonesia sebesar 282,9 miliar dolar AS.

Sementara itu, impor komoditas pertanian dari AS tercatat sekitar 1,21 miliar dolar AS dari total impor kelompok komoditas yang sama sebesar 13,2 miliar dolar AS atau sekitar 9,2 persen.

Esther menambahkan kebijakan pangan perlu tetap mengedepankan prinsip pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri sebelum menjalankan kebijakan impor.

“Pemenuhan kebutuhan pangan harus tetap diutamakan dari domestik sehingga lebih terkendali dan transparan dalam perizinannya dan tidak menimbulkan praktik rent seeker,” ujarnya.

Ia juga menilai petani akan berada pada posisi rentan ketika kebijakan impor tidak diimbangi perlindungan yang memadai.

Menurut dia, kerja sama perdagangan tetap perlu dilihat dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih luas, termasuk menjaga akses pasar ekspor sekaligus melindungi pasar domestik.

"Penguatan hilirisasi dan peningkatan produktivitas harus diimbangi kebijakan yang berorientasi pada swasembada," tuturnya.

Esther menambahkan pemerintah dapat memanfaatkan momentum kerja sama tersebut untuk melakukan evaluasi kebijakan secara berkala agar keseimbangan antara akses pasar global dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

Sementara itu, pemerintah sebelumnya menegaskan komitmen ART RI–AS merupakan dukungan kebijakan untuk memperlancar kerja sama bisnis ke bisnis (B2B) antar pelaku usaha, bukan pembelian yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam keterangan resmi, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan pemerintah berperan sebagai regulator dan penjaga standar mutu, sementara keputusan transaksi dan pembiayaan sepenuhnya berada pada sektor swasta.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto menilai langkah pemerintah Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas sejak Oktober 2024 mulai membuahkan hasil. Ia mengaitkannya dengan sederet kebijakan yang dianggap konsisten, khususnya untuk komoditas utama seperti beras dan jagung.

Titiek juga menyoroti data Badan Pusat Statistik yang memperkirakan Indonesia dapat sepenuhnya menghentikan impor beras pada 2025, sebuah capaian yang kontras dengan periode 2023-2024 ketika impor beras kumulatif mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

"Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan," ujar Titiek dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Prediksi produksi beras Januari-Desember 2025 yang mencapai 34,77 juta ton, naik 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dinilai Titiek sebagai hasil kerja kolektif petani dan dukungan kebijakan pemerintah. Fasilitasi sarana produksi, peningkatan akses teknologi, serta perbaikan manajemen budidaya disebut menjadi faktor yang memperkuat kenaikan tersebut.

Indikator kesejahteraan petani ikut disorot. Nilai Tukar Petani pangan yang tembus di level 124,36, jauh di atas target pemerintah 110, dinilai Titiek sebagai sinyal bahwa ruang ekonomi petani membaik. Ia menilai kondisi ini mendorong petani lebih produktif sekaligus memperkuat daya saing di tengah transformasi pangan nasional.

Stabilitas stok pangan juga ikut mendapat sorotan positif. Titiek menganggap ketahanan pasokan menjadi pilar utama stabilitas nasional, terutama ketika dunia menghadapi potensi krisis pangan dan volatilitas harga internasional.

"Pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik 20 Oktober 2024 telah memperlihatkan keseriusannya dalam bidang swasembada pangan. Kita mengapresiasi banyak langkah yang telah dilakukan pemerintah," kata Titiek.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV, Alex Indra Lukman, menyinggung kebijakan penetapan HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dengan jaminan pembelian oleh negara. Kebijakan ini membuat Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah sekaligus memastikan pembayaran kepada petani berjalan tepat waktu.

"Kebijakan ini efektif memutus praktik ketergantungan petani kepada tengkulak dan memperkuat posisi tawar petani di pasar," sebut Alex.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tengah mengkaji penerapan label peringatan "Tinggi Gula" pada setiap kemasan minuman manis. Wacana ini bertujuan melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman diabetes dan gagal ginjal dini akibat konsumsi gula berlebih.

"Minuman manis ini yang buat anak muda cuci darah dan obesitas, sehingga produktivitasnya terganggu. Pemerintah ingin masyarakat tahu kandungan gulanya sebelum membeli," ungkap Zulhas dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

Menurut data International Diabetes Federation (IDF) 2024, jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 20,4 juta jiwa, menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 dunia. Prevalensi diabetes pada usia dewasa (20-79 tahun) tercatat sebesar 11,3%, meningkat signifikan dibanding satu dekade lalu.

Di sisi lain, konsumsi gula nasional pada periode 2024/2025 mencapai 7,6 juta ton, termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Studi juga menunjukkan lebih dari 75% remaja perkotaan di Indonesia mengonsumsi minuman berpemanis minimal tiga kali per minggu.

Zulhas menjelaskan, kebijakan label "Tinggi Gula" akan mendorong transparansi informasi pangan dan menjadi peringatan visual agar masyarakat lebih bijak memilih. Model serupa sudah diterapkan di Thailand, Chile, dan Singapura, yang berhasil mengedukasi masyarakat dan mendorong industri berinovasi dengan produk yang lebih sehat.

"Kita tidak melarang orang minum manis, tapi masyarakat harus tahu risikonya. Kalau anak muda sehat, Indonesia produktif," tutup Zulhas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Arif Satria mengungkapkan sumber dana riset. Salah satunya menyebut Danantara yang punya peranan penting dalam kemajuan lembaga yang dipimpinnya.

"Memang saya sudah berkomunikasi dengan Menristekdiki dan juga dengan Wamen. Kita akan segera koordinasi untuk bagaimana pola sinergi antara BRIN, Menristekdikti dengan Danantara. Saya kira itu tiga institusi yang harus benar-benar kuat karena Danantara salah satu engine of development di Indonesia ini," ujar Arif dikutip dari Detik.com, Rabu (12/11/2025).

Pekerjaan selanjutnya memastikan perguruan tinggi serta BRIN punya nilai tambah untuk kegiatan ekonomi, sejalan dengan tujuan pembentukan Danantara. Lembaga itu juga jadi salah satu penyokong dana riset, ungkap Arif.

Namun dana riset itu bukan hanya dari Danantara saja, melainkan bersumber juga dari APBN hingga dana internasional.

"Tentu sumber penelitian dari berbagai sumber, ada APBN, ada dari Danantara, ada dari dana internasional. Saya kira dana internasional juga sangat banyak yang bisa kita gali potensinya untuk menjadi sumber alternatif dari pendanaan riset," dia menuturkan.

Arif juga mengungkapkan arahan presiden Prabowo Subianto untuk fokus BRIN adalah terkait masalah pangan. Masalah energi dan air ikut jadi fokus yang akan dikawal BRIN nantinya.

"Pada intinya kita diminta untuk mengawal proses pembangunan yang menekankan masalah pangan, masalah energi, dan masalah air. Saya kira tiga itu yang penting, yang menjadi kebijakan Bapak Presiden," jelasnya.

BRIN diharapkan pula bisa memberikan dampak besar untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Jadi riset yang dilakukan bisa berdampak dan memiliki manfaat nyata untuk bangsa.

Isu lingkungan dan kesehatan juga jadi prioritas BRIN. Arif mengatakan lembaganya akan memperkuat lagi apa yang sudah dijalankan selama ini.

"Saya kira apa yang sudah ada di BIN saat ini sebenarnya merupakan modal yang sudah sangat kuat dan sangat besar.Nah, tinggal bagaimana kita mencoba untuk memperkuat lagi, mencoba untuk kapitalisasi sehingga memiliki daya impact yang lebih besar lagi," kata Arif.

Arif baru saja dilantik jadi Kepala BRIN pada Senin (10/11/2025). Dia menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Laksana Tri Handoko.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menyebut fokus di awal pemerintahan adalah mengamankan ketersediaan pangan di dalam negeri. Ia menegaskan tidak setuju dengan pandangan pakar yang menyebut bahwa pangan boleh bergantung dari impor.

"Kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar, mau menyakiti kita bahwa kita boleh bergantung impor, itu menurut saya adalah pakar yang sesat pikirannya," kata Prabowo, saat memberikan sambutan di acara Peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025).

Menurut Prabowo negara yang merdeka harus bisa menguasai, mengamankan, hingga memproduksi pangannya sendiri. Dia juga bercerita bahwa di awal pemerintahannya memang fokus dalam mengamankan pasokan dari dalam negeri.

"Pangan ini adalah yang paling strategis, tidak mungkin ada negara kalau makan tidak ada, dan tidak ada bangsa yang boleh tergantung dengan pangan dari negara lain, tidak bisa," tegasnya.

Hingga pada saat ini, pemerintahan yang dipimpinnya telah berhasil mengamankan produksi pangan dengan capaian tertinggi sepanjang sejarah republik. Dari catatan Badan Pusat Statistik, memperkirakan produksi beras nasional Januari - Desember 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, atau naik 4,15 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) di Oktober 2025.

Prabowo mengatakan bahwa arah pemerintahan berikutnya adalah swasembada energi, yang diperkirakan bisa tercapai dalam kurun waktu 4 - 5 tahun lagi. Selain itu pemerintah juga akan fokus untuk memperbaiki transportasi umum seperti moda kereta api.

"Sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita dan kereta api menjadi salah satu faktor membantu rakyat. membantu rakyat menengah, rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, bisa naik mobil, rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api," kata Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan inflasi masih terkendali karena di dalam jangkauan 2,5 plus minus 1%.

Hal ini terkait dengan pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan yang mengatakan ada kenaikan harga telur dan ayam karena percepatan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"Ya yang pertama tentu kan kita melihat range dari inflasi kan 2,5 plus minus 1. Jadi selama seperti sekarang masih 2,6 dalam range. Memang selama ini kan volatile food yang selalu naik turun. Yang penting kita jaga juga core inflation," kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Ekonomi pada Rabu (29/10/2025).

Zulhas, panggilan Menko Pangan Zulkifli Hasan, sebelumnya mengungkapkan ada lonjakan harga telur dan daging ayam yang dipicu oleh percepatan program MBG.

Menurut Zulhas, peningkatan kebutuhan pangan dalam jumlah yang besar pada ayam dan telur membuat harganya naik di sejumlah daerah.

"Terakhir ini kan akselerasi percepatan makan bergizi (MBG) itu luar biasa sehingga telur ayam itu ada kenaikan harga 6-7%," kata Zulhas di Menara Bank Mega, Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

Zulhas mengatakan lonjakan harga terjadi di daerah tertentu dan tidak merata di seluruh Indonesia.

"Memang ada daerah-daerah tertentu, misalnya di Papua ada komoditi tertentu yang naik tapi ada juga yang turun," katanya.

Maka dari itu dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga, Zulhas mengatakan bahwa dirinya akan mempercepat langkah untuk swasembada pangan, khususnya untuk sumber protein seperti ikan, telur, dan ayam.

"Oleh karena itu, maka tahun depan swasembada pangan harus kita percepat lagi apakah telur, ayam, ikan, dan seterusnya yang memang kita perlu waktu untuk membangun," tutur Zulhas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman angkat bicara soal temuan beras rusak di gudang Bulog yang sempat jadi sorotan. Amran menegaskan, kondisi beras rusak saat ini justru terjadi karena stok yang sangat melimpah.

"Rusak beras, 29.000 ton, tambah aja 1.000 ton, biar bulat anggap 30.000 ton (beras yang rusak). Dan dulu, dulu tidak rusak karena berasnya tidak ada. Sekarang rusak karena melimpah berasnya," ujar Amran dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Ia menambahkan, Bulog saat ini bahkan harus menyewa gudang tambahan untuk menampung cadangan beras pemerintah yang mencapai jutaan ton.

"Bulog sewa gudang ya, 1,2 juta ton. Tolong sampaikan. Sekarang rusak karena melimpah berasnya. Dulu tidak rusak karena berasnya tidak ada. Kita impor. Ada di negara lain," katanya.

Pernyataan ini menjadi penegasan dari Amran atas data sebelumnya yang dirilis Badan Pangan Nasional, bahwa sekitar 29,99 ribu ton beras di gudang Perum Bulog mengalami penurunan mutu. Dari jumlah itu, 3 ribu ton berasal dari hasil dalam negeri, sementara 26,89 ribu ton sisanya dari impor.

Amran menjelaskan, bila angka tersebut dibulatkan menjadi 30 ribu ton, jumlah itu sangat kecil dibandingkan total cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 4,2 juta ton pada tahun ini.

"Saya ulangi, sekarang ada rusak 0,0071%. Ini yang disorot, tolong dong sorot yang 4 juta (ton). Itu tidak mudah kita hasilkan itu dalam waktu 1 tahun," tegasnya saat ditemui beberapa waktu lalu di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Ia meminta publik melihat secara proporsional, karena mayoritas beras di gudang masih dalam kondisi baik. "Jadi yang disorot jangan 0,0071% tapi tolong sorot 99,8%," ujarnya.

Menurut Amran, capaian stok beras nasional kali ini patut diapresiasi karena produksi dalam negeri terus meningkat. Pemerintah bahkan telah menyiapkan anggaran besar untuk memperkuat infrastruktur penyimpanan.

"Sekarang kan (produksi) beras 3,8-3,7 juta ton kan, sepanjang dalam negeri kan baru saja itu 3 juta lebih sekarang. Kemudian yang selebihnya kalau katakanlah 6 bulan itu masih aman," jelasnya.

Ia juga menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan dana hingga Rp5 triliun untuk membangun tambahan gudang di Perum Bulog, agar penyimpanan beras hasil panen nasional lebih optimal.

Lebih lanjut, Amran memastikan beras yang mengalami penurunan mutu tetap akan dimanfaatkan.

"30 ribu ini kita cek, kalau ini tidak layak, ini kita untuk pakan ternak. Itu kan tidak 0, tetap punya harga," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satu capaian besar yang diklaim sebentar lagi tercapai adalah swasembada pangan, khususnya beras di bawah komando Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Pemerintah menyebut telah berhasil menutup keran impor sekaligus meningkatkan produksi padi nasional pada 2025.

Keberhasilan ini mengingatkan pada masa keemasan swasembada beras era Presiden Soeharto pada 1984-1988. Kala itu, Indonesia yang semula menjadi salah satu pengimpor beras terbesar di dunia bertransformasi menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Bahkan mendapat pengakuan resmi dari FAO.

Soeharto Sukses Swasembada

Ketika awal berkuasa, Soeharto harus menghadapi persoalan besar di sektor pangan. Harga bahan pokok melambung tinggi, diperparah dengan kegagalan panen pada awal 1970-an. Ini menjadi ironis sebab sebagai negara agraris, Indonesia justru mengalami krisis beras hingga terpaksa mengimpor dalam jumlah besar.

Menurut majalah Yudhagama (1979), puncaknya terjadi pada 1977, ketika Indonesia harus memborong sekitar seperempat dari total ekspor beras dunia, yakni sekitar 2 juta ton beras. Kondisi serupa kembali terjadi pada 1980.

Beranjak dari kondisi ini, Bank Dunia sempat memprediksi Indonesia akan selamanya bergantung pada impor beras setidaknya selama satu dekade ke depan. Namun prediksi itu meleset. Memasuki awal 1980-an, kondisi pangan nasional mulai membaik.

Pemerintah Orde Baru yang menyadari beras sebagai bahan pokok tak tergantikan mulai gencar mendorong program intensifikasi pertanian, pembangunan irigasi, penggunaan bibit unggul, serta penyediaan pupuk bersubsidi. Hasilnya, produksi beras nasional melonjak signifikan hingga akhirnya pada 1984 Indonesia mencapai swasembada beras.

Pencapaian ini diperkuat oleh pengakuan dari Badan Padan PBB atau FAO (Food and Agriculture Organization). Pada 14 November 1985, Presiden Soeharto mendapat undangan dari FAO untuk berbicara di hadapan banyak negara soal keberhasilan Indonesia dari semula krisis menjadi swasembada beras. Menurut Soeharto, pencapaian ini bukan kerja kerasnya seorang diri, melainkan upaya bersama seluruh rakyat Indonesia.

"Jika pembangunan pangan kami dapat dikatakan mencapai keberhasilan, maka hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa secara keseluruhan," kata Soeharto, dikutip dari Presiden RI ke II Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam berita: 1985-1986 (2008).

Pada momen ini pula, Soeharto bahkan menyerahkan bantuan 100.000 ton beras bagi korban kelaparan di Afrika. Tahun depannya, giliran FAO menyerahkan penghargaan untuk Soeharto. Pada 1986, FAO menganugerahkan medali emas bergambar Soeharto dengan tulisan "From Rice Importer to Self-Sufficiency."

"Penerbitan medali tersebut sebagai penghargaan kepada Presiden RI dan memperingati keberhasilan Indonesia di bidang pertanian, khususnya keberhasilan swasembada beras," ujar Menteri Pertanian Ahmad Affandi, dikutip dari surat kabar Berita Yudha (17 April 1986).

Meski begitu, berdasarkan riset "Analisis Impor Beras di Indonesia Periode 1980-2010" (2001), ternyata swasembada beras tak benar-benar keran impor ditutup. Pada tahun yang sama, Indonesia masih melakukan impor dalam jumlah kecil untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Produksi beras nasional kala itu mencapai sekitar 25 juta ton, sementara konsumsi domestik sedikit di bawah 27 juta ton. Selisih dua ton itulah yang kemudian diimpor.

Akan tetapi, kejayaan swasembada beras di era Soeharto tak bertahan lama. Memasuki akhir dekade 1980-an, Indonesia kembali membuka keran impor beras skala besar. Menurut Anne Booth dalam buku Ekonomi Orde Baru (1990), kondisi ini terjadi karena pemerintah mulai mengalihkan fokus pembangunan dari sektor pertanian ke industri sejak 1988.

Kebijakan industrialisasi membuat banyak lahan pertanian beralih fungsi, sementara investasi dan perhatian terhadap sektor pangan menurun. Pemerintah saat itu menilai pengembangan industri lebih menjanjikan secara ekonomi, sedangkan kebutuhan beras dianggap masih bisa dipenuhi lewat impor.

Jakarta, CNBC Indonesia - Hari ini Hari Pangan Sedunia. Massa petani memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2025 ini dengan menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Salah satu seruan yang diusung dalam aksi ini adalah menyoroti revisi Undang-Undang (UU) Pangan No 18/2012 yang sedang berlangsung di DPR RI. Petani menuntut revisi ini harus mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Ketua Pelaksana Peringatan Hari Pangan Sedunia Serikat Petani Indonesia (SPI) Angga Fajar mengatakan, aksi nasional Hari Pangan Sedunia 2025 digelar di berbagai daerah di Indonesia, dengan pusat di Jakarta. Juga, kata dia, digelar serangkaian agenda dialog Hari Pangan Sedunia 2024, serta mobilisasi massa dan kampanye kedaulatan pangan dengan menolak kehadiran korporasi pangan internasional dalam urusan pangan dan pertanian di RI.

"Berdasarkan laporan Global Hunger Index (GHI) tahun 2025, Indonesia tercatat menduduki peringkat 70 dalam indeks kelaparan global. Dalam laporan tersebut, Indonesia
meraih skor 14,6 yang berarti Indonesia berada di tingkat kelaparan sedang," kata Angga dalam keterangannya.

Data itu, sambungnya, menempatkan Indonesia berada di taraf yang cukup tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (11,1), Filipina (13,4), dan Thailand (9,7).

"Dua faktor yang memengaruhi tingginya angka kelaparan di Indonesia adalah 22,6% anak-anak di bawah lima tahun mengalami stunting dan 8,6% anak-anak di bawah lima tahun mengalami kekurangan gizi," tambahnya.

"Hal itu diakibatkan oleh penguasaan atas tanah subur dan hutan hujan dikuasai korporasi besar untuk komoditas ekspor dan proyek skala besar seperti food estate, perkebunan kelapa sawit, perkebunan kayu (hutan industri). Di sisi lain petani Indonesia adalah petani gurem dengan lahan kurang dari 0,5 hektare (ha), jumlahnya diperkirakan lebih dari 16 juta jiwa.
Indeks Gini sebesar 0,58, sebuah ketimpangan yang sangat besar," tukas Angga.

Belum lagi, imbuh dia, terjadi peningkatan ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan.

"Data BPS menunjukkan, sepanjang 2017-2024, impor beras, kedelai, dan gula terus mengalami peningkatan baik dari segi volume maupun nilai. Impor beras melonjak tajam hingga mencapai 4,5 juta ton pada 2024, dengan Thailand dan Vietnam sebagai pemasok utama. Kedelai yang menjadi bahan baku utama pangan rakyat, seperti tempe dan tahu, juga berada di angka 2,6 juta ton per tahun dan didominasi dari Amerika Serikat," bebernya.

"Lonjakan impor ini mencerminkan lemahnya kedaulatan pangan nasional, di mana kebutuhan pokok rakyat justru semakin bergantung pada pasar global, sementara petani kecil di dalam negeri masih berjuang di tengah keterbatasan lahan dan kebijakan yang belum berpihak," sebutnya.

Karena itu, ucap Angga, memperingati Hari Pangan Sedunia tahun ini, SPI mengusung isu reforma agraria sebagai tuntutan utama.

"Reforma agraria adalah kunci utama untuk terciptanya sistem pangan berdaulat, di mana petani menguasai, mengelola, dan menentukan arah produksi pangan sesuai kebutuhan rakyat. Melalui sistem pertanian agroekologi, produksi pangan rakyat menjadi mandiri, sehat, dan berkeadilan. Tanah untuk petani berarti pangan untuk bangsa," paparnya.

"Pada momentum Hari Pangan Sedunia ini, SPI mengingatkan kembali Pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo untuk memenuhi 6 tuntutan pada Hari Tani Nasional 24 September 2025 yang disampaikan di depan Istana Negara dan telah diserahkan dokumen tuntutannya kepada Sekretariat Negara," kata Angga.

Berikut 6 tuntutan SPI tersebut:

1. Menyelesaikan konflik agraria yang dihadapi anggota SPI maupun petani Indonesia secara menyeluruh, dan menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi dalam
penyelesaian konflik agraria terjadi

2. Mengalokasikan tanah yang dikuasai perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang
sedang dilaksanakan satgas PKH saat ini harus menjadi bagian dari TORA

3. Merevisi Perpres Percepatan Reforma Agraria No. 62 Tahun 2023 agar sejalan dengan agenda kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat desa

4. Merevisi UU Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan; UU Kehutanan untuk reforma agraria; dan UU Koperasi untuk memperkuat koperasi petani; serta mendorong
pembentukan UU Masyarakat Adat

5. Segera mencabut UU Cipta Kerja, yang telah nyata membuat kemunduran ekonomi Indonesia; kehilangan lapangan kerja, memperlebar ketimpangan agraria,
ketergantungan pangan dari impor, kemunduran di bidang pendidikan dan kesehatan di
Indonesia

6. Membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani untuk memastikan keberlanjutan dan implementasi kebijakan reforma agraria
dan kedaulatan pangan.

Selain itu, Angga mengungkapkan syarat kedaulatan pangan di Indonesia dapat terwujud, yaitu:

1. Reforma agraria harus dijalankan dengan mendistribusikan tanah kepada para petani gurem, buruh tani dan buruh perkebunan, dan orang-orang tak bertanah di pedesaan,
serta perkotaan, dan menguatkan hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya

2. Merombak sistem pertanian di Indonesia bercorak revolusi hijau menjadi pertanian sistem agroekologi

3. Produksi pangan dan pertanian di Indonesia haruslah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri Indonesia, terutama untuk kebutuhan pangan, dan sandang,
serta perumahan untuk rakyat Indonesia. Menolak Impor pangan untuk kebutuhan pokok rakyat Indonesia

4. Harga kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan dikendalikan oleh negara. Harga produksi petani layak bagi petani dan konsumen

5. Menempatkan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, dengan membangun dan mengembangkan koperasi produksi petani, koperasi distribusi produksi pertanian, dan
koperasi konsumen

6. Kelembagaan yang mengurus pangan dan pertanian di Indonesia haruslah bisa menjadi lembaga yang mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui ada kekeliruan dalam kebijakan pangan nasional, yang membuat Indonesia kalah bersaing dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Padahal, Indonesia memiliki lahan dan sumber daya yang jauh lebih besar.

"Bayangkan, kita impor beras dari mana? Thailand dan Vietnam, yang penduduknya lebih sedikit, wilayahnya lebih sedikit, tapi produktivitasnya luar biasa," ujar Zulhas dalam acara Agri Food Summit 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

"Berarti kan kita ada sesuatu yang keliru, kita lahan lebih luas, penduduk lebih banyak, tetapi kita tidak mampu memproduksi seperti teman-teman tadi," sambungnya.

Menurut Zulhas, pangan merupakan hak dasar setiap warga negara. Karena itu, kedaulatan pangan menjadi pondasi penting bagi kemajuan bangsa.

"Pangan itu kan hak asasi, hak dasar warga negara untuk dapat pangan yang sehat, yang terjangkau, sesuai dengan pilihan masing-masing. Dan tidak ada negara di dunia yang tidak berdaulat di bidang pangan menjadi negara maju, itu nggak ada," tegasnya.

Zulhas menilai, Indonesia sejatinya memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Keunggulan komparatif sebagai negara tropis membuat berbagai komoditas pertanian bisa tumbuh subur sepanjang tahun. Namun, lemahnya arah kebijakan selama beberapa dekade terakhir membuat sektor pangan tertinggal.

"Selama 28 tahun kita reformasi, ada sesuatu yang dirasa perlu diluruskan. Negara harus kuat. Dulu masa Orde Baru kita disebut macan Asia, nggak kalah dengan Tiongkok. Kalau Thailand, Vietnam, Malaysia di bawah kita pada masa itu. Tapi 28 tahun reformasi, kita tertinggal," kata dia.

Untuk itu, katanya, Presiden Prabowo Subianto kini menjadikan kedaulatan pangan sebagai prioritas utama. Misi besar itu mencakup upaya mewujudkan swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun mendatang.

"Bicara pangan selain hak dasar, itu menyangkut nasib sepertiga penduduk rakyat Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Kalau ini kita bisa selesaikan, maka kita akan menyelesaikan sepertiga masalah di tanah air, termasuk soal kemiskinan," ucap Zulhas.

Zulhas menyebut, kerja sama lintas kementerian menjadi kunci. "Alhamdulillah dengan super tim, karena ada Mentan (Menteri Pertanian), ada Menteri Kehutanan, ada Bulog, ada Kementerian Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan semua lah tim kami, tentu dukungan penuh dari Bapak Presiden paling penting," tuturnya.

Meski belum sepenuhnya sesuai harapan, Zulhas mengungkapkan capaian yang menggembirakan pada tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produktivitas beras nasional meningkat 12,62% dibandingkan tahun lalu, dengan total produksi 33,19 juta ton proyeksi hingga November. Sementara produksi jagung naik 8,26% menjadi 14,54 juta ton.

"Tahun lalu kita impor beras 4,52 juta ton. Ini angka-angka, kita tidak kira-kira, tidak mengada-ngada, ini fakta. Tahun ini itu tidak ada angka (impor) nya, kosong," ujarnya.

Dengan peningkatan produksi dan tanpa impor, Zulhas mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada beras.

"Kalau produksi kita meningkat, impor tidak kita lakukan, maka kita sudah kategori surplus tahun ini. Bahkan, kita perkirakan sampai akhir Desember mendatang, kira-kira surplus 4 juta ton," katanya.

"Jadi, kita sudah bisa mengatakan tahun ini kita swasembada beras," pungkas Zulhas.

Jakarta, CNBC Indonesia- Baru sehari dilantik sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman langsung menggelar rapat perdana dengan jajaran internal. Dalam rapat itu, Amran menegaskan fokus utamanya adalah pengawasan harga pangan strategis dan percepatan swasembada nasional.

"Habis rapat perdana, selesai serah terima langsung rapat. Kami mencoba kenal semua tim, mulai Sestama (Sekretaris Utama) sampai ke bawah. Kemudian permasalahan apa yang harus ditindaklanjuti secepat-cepatnya. Satu adalah harga pangan strategis. Ini harus dipantau realtime setiap hari," kata Amran saat ditemui usai rapat di kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Amran menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga antara petani dan konsumen. "Pangan yang disubsidi pemerintah Rp150 triliun itu wajib diintervensi. Kita harus jaga petani dengan HPP (harga pokok penjualan) dan jaga konsumen dengan HET (harga eceran tertinggi)," ujarnya.

Ia juga menyebut telah menerima tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto, yakni mempercepat swasembada pangan sekaligus menyejahterakan petani. "Swasembada secepat-cepatnya, menguntungkan petani, konsumen tersenyum," kata dia.

Menurut Amran, target swasembada yang dicanangkan Presiden dalam empat tahun diupayakan bisa dicapai hanya dalam satu tahun. "Doakan, mudah-mudahan dalam waktu satu tahun kita sudah swasembada. Itu lompatan besar yang kita buat bersama," ujarnya.

Adapun untuk tahap awal, pemerintah fokus pada swasembada gula konsumsi lewat perluasan lahan dan pembongkaran tebu tua. "Sekarang gula, kita sudah mulai penanaman di seluruh daerah. InsyaAllah paling lambat tahun depan sudah tidak impor white sugar lagi," tegasnya.

Amran juga menegaskan bahwa Kementerian Pertanian dan Bapanas akan berjalan beriringan dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan.

"Sementara Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional jalan beriringan, iya," ujarnya.

Ia menutup dengan optimisme bahwa kerja cepat lintas sektor akan mempercepat kemandirian pangan nasional. "Kata kuncinya mimpi swasembada sudah mulai jadi kenyataan," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Usai resmi menyerahkan jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Arief Prasetyo Adi menyatakan siap jika nantinya mendapat penugasan baru dari Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, ia menegaskan untuk saat ini dirinya ingin beristirahat sejenak dan fokus pada keluarga.

"Hari ini fokusnya di Sertijab (Serah Terima Jabatan). Saya mau sama istri saya dulu. Istri saya masih sekolah, sedang melanjutkan sekolah di Gyeongseong University di Korea. Kemudian anak-anak saya juga pasti perlu saya dulu dalam beberapa waktu ini. Kecuali memang ada perintah dari Pak Presiden, kita ikut perintah Presiden ya," ujar Arief saat ditemui di kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Arief menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan kepercayaan kepadanya selama memimpin Bapanas. Menurutnya, selama masa kepemimpinannya, Bapanas telah berupaya menjaga stabilitas pangan nasional dan menekan inflasi hingga ke level yang terkendali.

"Izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih pada Pak Presiden Prabowo Subianto, karena beliau sudah mempercayakan selama ini ya untuk menjaga yang pertama ketersediaan, stabilisasi harga pangan, kemudian ada keamanan pangan, ada banyak sekali kegiatan reducing food loss and waste dan kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk menjaga inflasi. Hari ini inflasi sangat baik di angka 2,65%, kemudian nilai tukar petani juga sangat baik," jelasnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung visi swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, di mana pun dirinya nantinya berada.

"Ke depan tentunya swasembada pangan yang dicita-citakan ini harus kita support bersama-sama. Jadi men-support swasembada pangan ini dari manapun kita berada, termasuk teman-teman media, kalau dilihat dari penta helix. Terima kasih," kata Arief.

Foto: Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman saat acara serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman saat acara serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Arief menilai visi besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan merupakan arah kebijakan yang harus didukung seluruh pihak.

"Pak Presiden beliau punya helicopter view yang pastinya luar biasa, karena visi untuk swasembada pangan itu menjadi prioritas kita sama-sama," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Arief juga mendoakan kesuksesan Amran Sulaiman yang kini menjabat sebagai Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas.

"Hari ini fokusnya Sertijab, mendoakan Pak Menteri Pertanian. Semoga sukses untuk menjalankan amanahnya, termasuk di Badan Pangan Nasional. Ya, hari ini fokusnya itu ya," pungkasnya.