JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menutup area parkir selama pelaksanaan sidang perdana Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Sidang tersebut terkait dengan perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kami mohon maaf karena besok untuk parkir mungkin tidak bisa di area PN Jakarta Timur karena persidangan Dokter Tifa," kata Sekretaris PN Jakarta Timur Zulfikar Arif Rahman Purba, Rabu (1/7/2026).

Zulfikar mengimbau, seluruh pengunjung yang akan menghadiri persidangan agar datang lebih awal dan mengikuti seluruh arahan petugas keamanan di lokasi. Selain itu, Zulfikar juga meminta masyarakat memanfaatkan lokasi parkir yang tersedia di sekitar gedung pengadilan demi kelancaran akses masuk dan keluar pengunjung.

"Silakan nanti pengunjung mencari parkir di sebelah PN Jakarta Timur, ada di situ di beberapa titik mungkin yang bisa digunakan untuk lokasi parkir," ujarnya.

Zulfikar menjelaskan, penutupan area parkir dilakukan karena halaman depan pengadilan akan difungsikan sebagai lokasi tambahan bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalannya persidangan.

Lihat video: PENGADILAN JAKARTA TIMUR! Dokter Tifa Akan Jalani Sidang Perdana



Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga mendirikan tenda-tenda di halaman untuk menampung pengunjung yang diperkirakan tidak dapat masuk ke ruang sidang. "Langkah ini diambil setelah memperkirakan atau mengantisipasi jumlah pengunjung yangelenihan kapasitas ruang sidang tersedia," jelas Zulfikar.

Sebagai informasi, sidang perdana kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi akan digelar pada Kamis, 2 Juli 2026 pukul 09.00 WIB. Majelis hakim yang akan menangani perkara pidana khusus dengan Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim atas nama terdakwa Dokter Tifa.

Berdasarkan penetapan tersebut, susunan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan adalah Hakim Ketua Majelis yakni Christina Endarwati. Lalu, Hakim Anggota I dalam sidang Dokter Tifa nanti yakni Rudi Rafli Siregar, sedangkan Hakim Anggota II yakni Mathilda Chrystina Katarina.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran administrasi persidangan, PN Jakarta Timur juga menunjuk dua panitera pengganti yakni Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan awak media untuk melakukan siaran langsung dalam sidang perdana Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Rencananya, sidang akan digelar pada Kamis, 2 Juli 2025.

“Rekan-rekan media yang besok melakukan peliputan, sepanjang persidangan untuk pembacaan dakwaan dan beberapa tahapan diperkenankan agar awak media melakukan peliputan secara live,” kata Juru Bicara PN Jakarta Timur Immanuel Tarigan, Rabu (1/7/2026).

Immanuel menjelaskan, tidak seluruh rangkaian persidangan dapat disiarkan secara langsung. Pembatasan ini mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Siaran langsung, kata dia, hanya diperbolehkan pada agenda pembacaan surat dakwaan, penyampaian eksepsi, pembacaan putusan sela, pembacaan tuntutan, nota pembelaan (pleidoi), hingga pembacaan putusan akhir. PN Jaktim melarang keras penyiaran langsung pada tahapan pembuktian.

"Tahap pembuktian nantinya tidak diperkenankan live karena memang oleh undang-undang, keterangan para saksi tidak saling mendengar. Jadi tahap pembuktian diperkenankan melakukan peliputan, tetapi tanpa siaran langsung," ujar dia.

Lihat video: PENGADILAN JAKARTA TIMUR! Dokter Tifa Akan Jalani Sidang Perdana

Kebijakan ini diambil demi menjaga kemurnian prinsip hukum acara pidana. Khususnya memastikan agar para saksi memberikan keterangan secara objektif tanpa saling memengaruhi satu sama lain.

Larangan tersebut juga berlaku bagi masyarakat umum yang hadir. Pengunjung yang berada di dalam ruang sidang tidak diperbolehkan melakukan siaran langsung (live streaming) melalui gawai mereka. "Pengunjung yang duduk di bangku pengunjung tidak diperkenankan melakukan peliputan secara live. Pengunjung hanya diperkenankan mendengar jalannya persidangan secara tertib," jelas Immanuel.

Bisnis.com, PALEMBANG — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Selatan menetapkan 15 tersangka dalam kasus dugaan fraud kredit senilai Rp90 miliar yang merugikan salah satu bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Palembang, Sumatra Selatan.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Listiyono Dwi Nugroho mengatakan tindak pidana tersebut diduga terjadi sepanjang 2022 hingga 2023 melalui pemberian fasilitas kredit post financing kepada 10 debitur.

Dalam praktiknya, para pelaku diduga memanfaatkan sejumlah perusahaan untuk mengajukan pencairan kredit menggunakan dokumen proyek yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Para debitur diduga menggunakan dokumen palsu berupa draft kontrak, invoice, hingga berita acara serah terima (BAST) yang seolah-olah berasal dari sejumlah perusahaan pemberi kerja,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, setelah kredit dicairkan, dana kemudian ditarik secara tunai maupun ditransfer ke sejumlah rekening tertentu. Pada akhirnya, seluruh fasilitas kredit tersebut mengalami kemacetan dan menimbulkan kerugian di bank pelat merah tersebut sekitar Rp90 miliar.

Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 15 tersangka yang terdiri atas oknum pegawai bank, direktur perusahaan, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam rangkaian pengajuan dan pencairan kredit.

Tersangka ES dan IAW diduga berperan sebagai pengendali pengajuan kredit dengan menggunakan dokumen proyek yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.Untuk mendukung proses tersebut, keduanya diduga dibantu AFD, ARP, dan FN yang berperan menyiapkan berbagai dokumen pendukung.

Selain itu, penyidik menetapkan JJ, LEG, HR, dan HNK sebagai tersangka karena diduga memberikan konfirmasi terkait proyek kepada pihak bank BUMN tadi sehingga pengajuan kredit dapat diproses dan dicairkan.

“Penyidikan masih terus berkembang untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa pidana serta memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Kasus ini bermula dari dua laporan polisi yang diterima Ditreskrimsus Polda Sumsel pada Juni 2024. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 48 saksi yang berasal dari pihak perbankan, perusahaan terkait, ahli dari Otoritas Jasa Keuangan, serta ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa kontrak, surat pesanan, dokumen tagihan, berita acara serah terima pekerjaan, kuitansi, standar operasional prosedur pemberian kredit, hingga hasil audit yang memperkuat dugaan tindak pidana.

Menurut Listiyono, penanganan perkara ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas industri jasa keuangan dari praktik fraud yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.

Para tersangka dijerat Pasal 49 Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP.

“Ancaman pidananya paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan adanya lonjakan signifikan penyebaran komentar spam yang mempromosikan judi online di berbagai platform media sosial selama periode Juni 2026.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan fenomena tersebut diduga berkaitan dengan dimulainya ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang dimanfaatkan pelaku untuk menggaet pengguna baru.

Berdasarkan hasil pemantauan Komdigi, jumlah temuan komentar spam promosi judi online meningkat sekitar 128% dibandingkan rata-rata temuan pada periode Januari hingga Juni 2026. Lonjakan tersebut dinilai sebagai bagian dari aktivitas terorganisasi lintas negara yang memanfaatkan sistem otomatis atau bot untuk menyebarkan promosi secara masif.

Komdigi menjelaskan, bot tersebut bekerja dengan memantau akun media sosial yang memiliki tingkat interaksi tinggi. Ketika sebuah unggahan mulai ramai mendapatkan perhatian publik, sistem secara otomatis membanjiri kolom komentar dengan promosi maupun tautan menuju situs judi online.

"Fenomena ini juga berkorelasi dengan dimulainya Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni yang dimanfaatkan pelaku untuk meningkatkan promosi taruhan olahraga," ujar Alexander di Kantor Komdigi pada Senin (29/6/2026).

Selain memanfaatkan bot, Komdigi juga menemukan pola penyebaran menggunakan akun-akun palsu di berbagai platform, seperti Instagram, Facebook dan TikTok. Pelaku diketahui mengubah variasi kata kunci maupun tagar agar dapat menghindari sistem moderasi otomatis yang diterapkan masing-masing platform.

Hasil analisis jaringan Komdigi menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara lintas negara melalui jaringan akun yang terindikasi berbasis di India dan Brasil. Operasi itu juga disebut terhubung dengan sejumlah platform judi online melalui sistem afiliasi, salah satunya menggunakan tagar RawitBet untuk menyebarkan ribuan komentar promosi dalam waktu singkat.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Komdigi terus berkoordinasi dengan penyelenggara platform digital untuk mempercepat penghapusan konten. Dalam waktu dekat, Komdigi juga akan bertemu dengan perwakilan Meta mengingat sebagian besar komentar promosi ditemukan pada platform Instagram dan Facebook.

Selain menggandeng platform digital, Komdigi memperkuat koordinasi dengan Kepolisian RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Langkah tersebut dilakukan untuk menindak rekening perbankan, QRIS, maupun dompet digital yang terindikasi digunakan dalam aktivitas perjudian online.

Sepanjang periode 1 Juni hingga 28 Juni 2026, Komdigi telah menangani sebanyak 126.180 konten yang berkaitan dengan judi online. Mayoritas temuan masih berasal dari situs web sebanyak 111.279 konten, disusul layanan file sharing.

Selanjutnya, platform Google dan YouTube sebanyak 4.579 konten, Meta sebanyak 4.549 konten, platform X sebanyak 622 konten, serta platform digital lainnya.

"Komdigi mengimbau masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan komentar promosi judi online. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan konten serupa, mengingat pelaku terus mengembangkan berbagai modus baru untuk mempromosikan aktivitas ilegal tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, MALANG — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi telah menjatuhkan vonis pidana kepada dua terdakwa berinisial “DPO” dan “ADA” pada Kamis (16/4/2026), karena keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan melalui PT SJM yang merugikan negara Rp16,7 miliar.

Dalam keterangan pers yang diterima Jumat (26/6/2026), disebutkan tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi sepanjang kurun waktu 2023.

Modus kejahatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar untuk masa pajak Januari hingga Agustus 2023.

Akibat perbuatan melanggar hukum tersebut, "DPO" dan "ADA" telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp16.709.736.939 atau Rp16,7 miliar.

Perbuatan ini melanggar ketentuan dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim PN Banyuwangi menjatuhkan vonis, yakni terdakwa “DPO” dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan 15 hari dan denda sebesar Rp8,1 miliar.

Sedangkan terdakwa “ADA”, dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp24.317.370.180 (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

Dalam putusannya, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa apabila kedua terdakwa tidak membayar denda paling lama satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta benda mereka dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Dalam hal harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka hukuman denda akan diganti dengan pidana kurungan (subsider) selama 534 hari untuk terdakwa "DPO" dan 730 hari untuk terdakwa "ADA".

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa langkah penegakan hukum yang masif ini diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrence effect). Tindakan tegas ini merupakan peringatan bagi Wajib Pajak lainnya agar tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. (K24)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meningkatnya penggunaan aset kripto diikuti dengan berkembangnya berbagai modus kejahatan siber yang menyasar pengguna. Salah satu ancaman yang kini paling banyak memakan korban adalah phishing dan social engineering yang memanfaatkan kelengahan pengguna untuk memperoleh akses ke akun mereka.

Laporan keamanan Web3 dari Hacken menunjukkan lebih dari 63 persen kerugian akibat insiden keamanan pada kuartal pertama 2026 berasal dari phishing dan social engineering. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, total kerugian akibat insiden keamanan Web3 mencapai sekitar 482 juta dolar AS, dengan sekitar 306 juta dolar AS berasal dari dua modus tersebut.

Temuan itu menunjukkan pelaku kejahatan siber kini lebih banyak mengeksploitasi pengguna dibandingkan mencoba menembus sistem teknologi. Modus yang digunakan pun terus berkembang, mulai dari penyamaran sebagai layanan pelanggan hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian mengatakan, salah satu modus yang semakin sering ditemukan adalah pelaku yang mengaku sebagai Customer Support (CS) untuk memperoleh password, PIN, kode OTP, atau informasi sensitif lainnya.

“Saat ini pelaku kejahatan siber tidak lagi hanya mencari celah pada sistem, tetapi juga mencari celah pada manusia. Modus CS palsu merupakan salah satu bentuk social engineering yang memanfaatkan rasa panik dan kepercayaan pengguna agar secara sukarela memberikan akses ke akun mereka,” ujar Aloysia, Jumat (26/6/2026).

Menurut Aloysia, perkembangan AI membuat pesan phishing semakin sulit dikenali. Pelaku kini dapat membuat email, pesan instan, maupun komunikasi lain yang tampak profesional sehingga menyerupai komunikasi resmi perusahaan.

“Jika dahulu pesan penipuan relatif mudah dikenali karena banyak kesalahan penulisan, kini pelaku mampu membuat komunikasi yang sangat menyerupai pesan resmi perusahaan. Karena itu, kami selalu mengingatkan pengguna untuk melakukan verifikasi sebelum memberikan informasi apa pun terkait akun mereka,” kata Aloysia.

Selain itu, Microsoft Threat Intelligence mencatat QR phishing menjadi salah satu metode serangan siber dengan pertumbuhan tercepat pada kuartal pertama 2026. Volume serangannya meningkat sekitar 146 persen, dari 7,6 juta pada Januari menjadi 18,7 juta pada Maret. Modus tersebut mengarahkan korban ke halaman login palsu melalui kode QR yang disisipkan dalam email atau dokumen yang tampak resmi.

Untuk mengurangi risiko menjadi korban penipuan, pengguna disarankan selalu menghubungi layanan pelanggan melalui kanal resmi, memeriksa kembali alamat situs yang diakses, serta mengaktifkan autentikasi berlapis pada akun.

Indodax juga mengingatkan bahwa tim Customer Support resmi tidak pernah meminta password, PIN, recovery code, maupun kode OTP. Perusahaan juga tidak memiliki layanan Customer Support melalui WhatsApp sehingga pengguna diminta segera mengakhiri komunikasi apabila ada pihak yang mengaku sebagai CS Indodax melalui aplikasi tersebut.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu Ade Darmawan, meminta Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan perhatian terhadap penanganan perkara yang berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Kasus tersebut menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa sebagai tersangka.

Ade mengaku menghormati keputusan penangguhan penahanan oleh Kejaksaan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi, meski mengakui adanya rasa kecewa.

"Kalau dikatakan kecewa ya ada kekecewaan. Tetapi kembali kepada kewenangan. Artinya, kami harus menerima itu," kata Ade dalam program Interupsi bertajuk Kasus Ijazah Jokowi: Siap Adu Bukti? yang disiarkan iNews, Kamis (25/6/2026).

Menurut Ade, pernyataan yang sebelumnya menyinggung nama Dasco dan Prabowo bukan dimaksudkan sebagai tuduhan di balik penangguhan penahanan Roy Suryo Cs, melainkan bentuk harapan agar pemerintah memperhatikan apa yang ia nilai sebagai perlakuan diskriminatif terhadap Jokowi.

"Saya mengungkapkan kekecewaan itu berharap pemerintah melihat apa yang terjadi, diskriminasi terhadap Pak Jokowi," ujarnya.

Lihat video: Roy Suryo Ajukan Praperadilan terkait Penggeledahan



Ade menjelaskan, reaksinya muncul secara spontan setelah mengetahui adanya penangguhan penahanan terhadap para tersangka. Ade juga menyinggung pernyataan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang disampaikan Dokter Tifa usai penangguhan tersebut.

"Saya menoleh, coba lihat livenya. Di situ pas mau terakhir, Mbak Tifa ngomong 'Terima kasih kepada Bapak Prabowo'," katanya.

Meski demikian, Ade menegaskan fokus utamanya adalah meminta perhatian terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ade meminta proses peradilan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi. Ade menyebut perhatian tersebut diperlukan mengingat masih ada sejumlah proses hukum yang akan berjalan, termasuk sidang praperadilan Roy Suryo.

"Saya tetap berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Bang Dasco. Hari ini Presiden ketujuh RI Joko Widodo telah didiskriminasi. Saya minta ini menjadi perhatian khusus di dalam peradilan. Kami meminta atensi penuh kepada setiap penegak hukum dan juga pelaksana peradilan untuk memilih hakim terbaik yang tidak bisa diintervensi," ucapnya.

Media sosial kini tidak hanya digunakan untuk berbagi konten dan berinteraksi dengan teman, tetapi juga menjadi saluran yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, hingga keluhan kepada berbagai perusahaan.

Kemudahan tersebut membuat banyak pelanggan memilih menghubungi layanan pelanggan melalui media sosial karena dinilai lebih praktis dan cepat mendapatkan respons. Namun, di balik kemudahan itu, muncul risiko penipuan yang memanfaatkan interaksi antara pelanggan dan perusahaan di platform digital.

Sayangnya, kemudahan akses menjangkau layanan pelanggan atau tim CS di media sosial ini dimanfaatkan oleh pelaku penipuan dalam mencari celah baru untuk melancarkan aksinya. Hati-hati ya, karena para penipu ini bisa berpura-pura menjadi CS palsu yang menanggapi keluhan pelanggan di media sosial.

Modus ini biasanya bermula ketika pengguna menyampaikan kendala maupun pertanyaan mereka di media sosial. Biasanya pengguna meninggalkan komentar di kolom komentar di media sosial akun resmi atau membuat postingan baru sambil mention brand tersebut. Melihat adanya keluhan tersebut, penipu kemudian menyamar sebagai Customer Service dan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dialami pengguna.

Untuk meyakinkan calon korban, penipu biasanya menggunakan foto profil yang menyerupai akun resmi sebuah brand. Alih-alih membalas pertanyaan atau komplain pengguna, penipu tersebut meminta pengguna menghubungi nomor telepon yang diklaim sebagai layanan pelanggan. Korban kemudian diarahkan untuk melanjutkan komunikasi di luar kanal resmi platform dan diminta mengikuti berbagai instruksi dengan alasan proses penyelesaian kendala.

Dalam beberapa kasus, pelaku meminta data pribadi maupun sejumlah uang dengan dalih verifikasi akun atau biaya penanganan masalah. Padahal, informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil alih akun, mengakses saldo, hingga melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemilik akun.

Penipuan CS palsu ini umumnya menimpa brand-brand besar. Salah satu contohnya adalah CS Shopee palsu yang beredar di media sosial. Penipu mencoba membalas postingan pengguna Shopee yang menanyakan tentang status pesanan di media sosial menggunakan akun CS Shopee palsu.

Lalu apa yang harus dilakukan untuk menghindari modus penipuan sejenis ini?

Modus penipuan sejenis CS palsu ini umumnya mencoba menyerang sisi psikologis pengguna yang menjadi calon korban penipuan. Oleh karena itu, pengguna diimbau untuk selalu berpikir jernih dan tidak mudah panik saat menerima balasan di media sosial. Selalu waspada untuk tidak klik sembarangan dan melakukan pengecekan berkali-kali adalah kunci utama agar bisa terhindar dari modus CS palsu.

Shopee sendiri mengajak para penggunanya untuk terus menerapkan 3C, yaitu:

1. Cek Pengirimnya: informasi resmi dari Shopee hanya dikirim lewat aplikasi, akun WhatsApp Shopee bercentang biru, media sosial resmi Shopee yang sudah terverifikasi, dan nomor telepon Customer Service Shopee 1500702.
2. Cek Fakta: verifikasi setiap informasi yang mengatasnamakan Shopee dengan menggunakan fitur “Cek Fakta” di bagian “Saya” > “Customers Service” pada aplikasi Shopee.
3. Cari Tau Modusnya: modus penipuan bisa terus berubah, ikuti akun @shopeecare_id di Instagram agar selalu update tentang penipuan berkedok Shopee.

Yuk, kenali ciri akun resmi dan selalu melakukan verifikasi melalui aplikasi resmi menjadi langkah penting untuk menghindari jebakan modus CS palsu di media sosial ya!

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait dengan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dokter Tifa usai dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Sigit menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak terlibat untuk proses hukum Roy dan Tifa karena kewajiban kepolisian hanya sampai pada tahap II.

"Terkait penangguhan penahanan Roy suryo, yang jelas dari kami Polri telah melaksanakan kewajiban kami untuk menyerahkan tahap 2," ujar Sigit di Sespolwan Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/6/2026).

Oleh karenanya, kata Sigit, kewenangan soal penahanan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu sudah bukan lagi milik kepolisian.

"Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai, untuk penangguhan penahanan saat ini sudah beralih ke institusi Kejaksaan jadi mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melakukan tahap II kasus Roy Suryo dan Tifa ke Kejari Jaksel pada Senin (22/6/2026). Namun, Kajari Jaksel Marcelo Bellah memutuskan untuk tidak melanjutkan penahanan keduanya.

Pertimbangannya, jaksa menilai keluarga telah bersedia menjadi penjamin agar para tersangka agar bisa mengikuti persidangan. Selain itu, pernyataan dua tersangka juga siap kooperatif dalam kepentingan sidang nantinya.

"Para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," ujar Marcello.

JAKARTA - Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kini memasuki babak baru. Kasus tersebut akan disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Bellah. Kasus dengan tersangka Roy Suryo dan Dokter Tifa telah menyita waktu dan perhatian khalayak.

“Dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat dan dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut memperoleh kepastian hukum,” ujar Marcelo, Senin (22/6/2026).

Dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA), kasus tersebut akan disidangkan di PN Jakarta Timur. Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) selanjutnya melimpahkan berkas perkara serta dakwaan ke PN Jakarta Timur.

“Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang,” ucap Marcelo.

Sebagai informasi, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap pada Jumat (19/6/2026). Keduanya sempat menjalani perawatan di RS Polri hingga pagi tadi dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Kini, penahanan keduanya ditangguhkan. Kejari Jakarta Selatan menyebutkan adanya jaminan dari pihak keluarga dan kooperatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait penahanan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa.

Gibran menyatakan dirinya tidak ambil pusing terkait proses hukum yang menjerat dua tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Ya, diikuti saja proses yang ada," ujar Gibran di sela kunjungan kerja di Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026).

Dia pun mendoakan agar Roy Suryo maupun dokter Tifa bisa segera sembuh. Pasalnya, dia mendapatkan informasi bahwa keduanya telah dirawat di RS Polri.

"Dan yang paling penting, kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dokter Tifa. Karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh. Semoga segera pulih. Itu saja, itu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (21/6/2026). Penangkapan itu dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan untuk nantinya dilimpahkan ke Kejati Jakarta.

Namun, karena kondisi kesehatan Roy dan dr Tifa kurang baik, keduanya pun kini telah dirawat inap di RS Polri Kramatjati.

Sekadar informasi, Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pidana pencemaran nama baik dengan sarana teknologi informasi dan/atau manipulasi, penciptaan, perubahan, perusakan informasi elektronik di kasus ijazah Jokowi.

Perbuatan keduanya disangkakan Pasal 310 UU No.1/1946 tentang KUHP dan Pasal 433 ayat (1) Jo. Pasal 441 ayat (1) dan atau Pasal 434 ayat (1) Jo. Pasal 441 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, keduanya dijerat Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 126 ayat (1) UU No.1/2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi mengungkap kejanggalan dalam fotokopi ijazah Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang didapat dari KPU Kota Solo. Ia mengungkapkan, salinan ijazah itu dipakai Jokowi untuk memenuhi syarat pendaftaran Wali Kota Solo pada 2005.

Ia pun merasa janggal dengan salinan ijazah Jokowi yang dipakai saat mendaftar Wali Kota Solo. Pasalnya, kata Bonatua, tak ada tanggal legalisir fotokopi ijazah itu.

“Nah, uniknya, ya, di di sini, kalau kita lihat di bagian pojok atas ini, itu justru itu ada kejangalan yang keganjilan yang saya terima, ya. Itu tidak ada di bagian pojok atas sini, tidak ada yang namanya tanggal legalisir," kata Bonatua saat jumpa pers secara daring di akun Tiktok pribadinya, Selasa (16/6/2026).

Seharusnya, kata Bonatua, dalam legalisir salinan ijazah itu turut disertakan tanggal. Hal itu merujuk sejumlah aturan hukum yang telah berlaku, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Kalau di UU 30 Tahun 2014 Pasal 73, itu jelas disebut bahwa setiap legalisir itu harus ada tanggalnya ini, ayat 4 huruf b, harus harus ada tanggal. Nah, sementara, ini kan 2014, berarti eh dokumen ijazah yang diserahkan Pak Joko Widodo (untuk daftar pilpres) tahun 2019 itu sudah melanggar UU ini," tutur Bonatua.

Bahkan, kata Bonatua, salinan ijazah Jokowi itu telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Pengganti, serta Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB.

"Nah, di sini di Pasal 5, jelas disebut di sini, ya, setiap pengesahan fotokopi itu harus ada tanggal, bulan, dan tahun," kata Bonatua.

Tak sampai di situ, Bonatua meyakini, salinan ijazah Jokowi tak memenuhi syarat untuk mendaftarkan Pilwalkot Solo 2025. Pasalnya, ia menilai, salinan ijazah itu telah melanggar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324/U/1997 tentang Pemberian Wewenang kepada Pejabat Tertentu untuk Mengesahkan Salinan/Fotokopi Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), dan dokumen pengganti yang berpenghargaan sama.

"Ternyata di di sini juga diatur bahwa setiap fotokopi itu harus punya tanggal. Artinya, ini menjadi bukti lagi bahwa dokumen yang ini, yang tahun, ijazah yang ini, yang tahun 2005 diserahkan ke KPU oleh calon wali kota atas nama Joko Widodo itu juga tidak sesuai dengan Keputusan Menteri," ungkap Bonatua.

Bonatua mengatakan, temuan ini akan menjadi bukti tambahan untuk menguatkan gugatannya ihwal pembatalan Jokowi sebagai capres di PTUN. Bahkan, ia berencana akan membuat gugatan di PN Jakarta Pusat.

"Jadi nanti ke depannya, ini akan menjadi bukti tambahan, ya, karena memang eh sebelum ada ini kita sudah membuat permohonan di gugatan perbuatan melanggar hukum di pengadilan. Ini kita ada di PN Jakarta Pusat, kita juga ada di PTUN juga, ya. Di PTUN juga terkait ini nanti bisa kita minta hakim membatalkan membatalkan keputusan penetapan pasangan calon presiden," terang Bonatua.

"Karena apa? Dokumen ini jelas melanggar, ini seharusnya, seharusnya ini diperiksa oleh KPU. KPU mestinya menurut undang-undang pemilu, dia harus memverifikasi validasi, memverifikasi faktual. Kenapa ini bisa lolos? Kenapa ini dokumen seperti ini bisa diterima sebagai syarat pencalonan presiden? Seharusnya ada cukup kuat alasan dari KPU maupun Bawaslu untuk memeriksa aslinya. Kesamaan aslinya, ada masalah apa ini? Seperti itu," pungkas Bonatua.