Bisnis.com, PEKANBARU — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengingatkan soal pentingnya penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, seiring dengan meningkatnya risiko kebakaran memasuki musim kemarau 2026.

Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin apel kesiapsiagaan karhutla di Lapangan Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rumbai, Pekanbaru.

“Saya tegaskan, pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat. Jangan menunggu api membesar. Begitu terdeteksi hotspot, harus langsung ditangani di lapangan,” ujar Hanif, dikutip Senin (27/4/2026).

Data terbaru menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Hingga 23 April 2026, jumlah titik panas (hotspot) di Riau tercatat mencapai 840 titik, dengan 318 titik berstatus kepercayaan tinggi. Angka ini meningkat enam kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tak hanya itu, luas kebakaran juga melonjak signifikan hingga 8.555,37 hektare atau meningkat 20 kali lipat dibandingkan tahun 2025.

Kondisi ini diperparah oleh prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut Indonesia tengah menuju fase El Niño lemah hingga moderat. Fenomena ini berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang dan kering, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan, yang meningkatkan kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran.

Menteri Hanif menekankan bahwa kesiapsiagaan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, BPBD, hingga Manggala Agni dan masyarakat, diminta memperkuat patroli terpadu serta pengawasan di wilayah rawan.

Selain itu, perusahaan perkebunan dan kehutanan juga diminta memastikan kesiapan sarana prasarana pengendalian karhutla, termasuk pengelolaan tata air gambut dan pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot.

Sementara itu, General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, menegaskan bahwa ancaman karhutla juga berdampak langsung terhadap operasional industri migas dan keselamatan publik.

“Penurunan visibilitas, gangguan kesehatan pekerja, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitar adalah risiko yang wajib kami mitigasi secara komprehensif sejak fase awal,” ujarnya.

Ia menambahkan kesiapan personel fire brigade dan armada di lapangan merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam melindungi aset negara sekaligus menjaga keselamatan masyarakat.

Pemerintah juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pembakaran lahan. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dengan tren peningkatan hotspot, kerentanan lahan gambut, serta ancaman kekeringan akibat El Niño, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sinergi. Upaya pengendalian karhutla tahun ini diharapkan lebih responsif dan terkoordinasi guna mencegah terulangnya bencana kabut asap di Riau.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara terkait dengan wacana pembentukan tim khusus baru dalam upaya pengawasan dan perbaikan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menuturkan bahwa upaya pengawasan dan perbaikan MBG tidak dilakukan melalui pembentukan tim khusus baru, melainkan melalui struktur internal yang sudah berjalan.

"Kalau itu bukan tim khusus, karena secara organik sudah ada di kami. Di Badan Gizi ada tiga wakil, salah satunya memegang investigasi dan komunikasi publik. Kemudian ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang merangkul seluruh SPPG di Indonesia," kata Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Dia menambahkan, pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat untuk menangani persoalan yang lebih rinci di lapangan. Seluruh mekanisme tersebut, kata dia, terus berjalan dengan target peningkatan kualitas dan efektivitas program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Sementara itu, BGN juga telah menghentikan sementara operasional (suspend) 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total 26.800 unit.

Dadan menyatakan jumlah SPPG yang disetop sementara ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan pada pelaksanaan program MBG.

"Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya," ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan. Dia menyebut, SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan dihentikan sementara.

"Jadi saya sampaikan di sini bahwa SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Program MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak penerima manfaat di Indonesia, sebuah skala besar yang menurutnya tidak mudah dicapai dalam waktu singkat.

"Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita tidak ingin, bukan soal langkah, satu pun enggak boleh ada masalah karena itu menyangkut anak-anak kita. Tapi terus kita berusaha," ungkapnya.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup 1.780 SPPG yang tidak memenuhi standar. "Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras," tegas Zulhas.

Zulhas pun mengimbau sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun fasilitas pengaduan pemerintah.

"Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di mana pun berada, kalau ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti," pungkasnya.

kehadiran pemerintah di pasar juga dapat memberikan efek psikologis kepada pedagang agar tidak menjual komoditas di atas HAP dan HET

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar masih relatif stabil dan stok tersedia menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Saat melakukan peninjauan langsung di Pasar Rawasari Jakarta, Senin, Budi mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pengawasan langsung ke pasar untuk memastikan ketersediaan barang dan kestabilan harga di tingkat pedagang.

Menurut dia, kehadiran pemerintah di pasar juga dapat memberikan efek psikologis kepada pedagang agar tidak menjual komoditas di atas harga acuan penjualan (HAP) dan harga eceran tertinggi (HET).

"Selain itu sebenarnya dengan pengecekan ke pasar itu secara psikologis bisa mempengaruhi pedagang untuk tidak menjual mahal atau tidak menjual di atas HET ya. Itu terus kita lakukan," ujar Budi.

Berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Rawasari, sejumlah komoditas utama masih berada pada kisaran harga yang wajar.

Harga ayam tercatat sekitar Rp40 ribu per kilogram, sesuai dengan HAP. Sementara bawang merah dijual Rp40 ribu per kilogram dengan HAP Rp41.500.

Minyak goreng rakyat atau Minyakita dijual sekitar Rp15.700 per liter, atau sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

Budi menyampaikan pemerintah juga mendorong ketersediaan minyak goreng merek lain sebagai pendamping Minyakita agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dengan harga yang tetap terjangkau.

"Minyak second brand juga banyak. Minyak second brand ini sebenarnya minyak pendamping Minyakita jadi biar masyarakat punya banyak pilihan. Tidak hanya Minyakita yang yang terjangkau tapi juga kita ingin ada minyak-minyak lain yang terjangkau oleh masyarakat ya," katanya.

Meski demikian, Budi mengatakan terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga tipis, seperti cabai rawit dan telur, seiring meningkatnya permintaan menjelang Lebaran.

Menurut dia, kenaikan tersebut masih dalam batas wajar. Pemerintah akan terus memantau harga dan pasokan bahan pokok hingga periode Lebaran untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, salah satunya melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

"Jadi setiap hari itu kan ada kontribusi dari beberapa daerah. Jadi ada 550 titik pasar yang terus kita awasi, kita ikuti perkembangan harganya," terangnya.

Berdasarkan SP2KP per 13 Maret 2026, harga beras medium tercatat Rp13.680 per kilogram, beras premium Rp15.342 per kilogram, Minyakita Rp15.872 per liter, minyak goreng premium Rp21.180 per liter, daging ayam ras Rp40.462 per kilogram, telur ayam ras Rp30.879 per kilogram.

Sementara itu, cabai merah keriting Rp39.79 per kilogram, cabai rawit Rp78.079 per kilogram, cabai merah besar Rp41.630 per kilogram, bawang merah Rp39.934 per kilogram, dan bawang putih Rp36.146 per kilogram.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Transformasi menuju green mining kini semakin dipandang sebagai kebutuhan bisnis jangka panjang. Hal itu dilakukan melalui adopsi penggunaan energi terbarukan hingga armada operasional.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia - Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) menilai bahwa sektor pertambangan nasional mulai menunjukkan kesiapan untuk mengadopsi praktik green mining.

Meskipun implementasinya perlu dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan operasional dan infrastruktur di masing-masing perusahaan, mengingat setiap site tambang memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda.

“Transformasi menuju green mining kini semakin dipandang sebagai kebutuhan bisnis jangka panjang. Tantangannya adalah bagaimana memastikan implementasi dapat berjalan lebih cepat dan lebih luas, didukung ekosistem teknologi yang semakin siap, serta kolaborasi yang kuat antara pelaku industri, pemerintah, dan penyedia solusi,” ujar Aditya Pratama, Ketua Komite Komunikasi & Government Relations APBI-ICMA, dalam keterangan resminya, Kamis (12/3/2026).

Dalam praktiknya, implementasi green mining memerlukan pendekatan sistem energi yang dirancang secara menyeluruh sesuai kebutuhan operasional setiap site tambang.

Integrasi antara sumber energi terbarukan, sistem penyimpanan energi, serta teknologi pemantauan operasional menjadi salah satu pendekatan yang mulai dipertimbangkan untuk mendukung operasional tambang yang lebih efisien dan rendah emisi.

Sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional, sektor pertambangan berkontribusi sekitar 10,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Namun, di saat yang sama, sektor ini juga berada dalam fase transisi penting seiring target nasional penurunan emisi sebesar 31,89% pada 2030 serta meningkatnya standar keberlanjutan dalam rantai pasok global.

Salah satu tantangan utama sektor ini adalah tingginya ketergantungan operasional tambang terhadap bahan bakar fosil, baik untuk pembangkit listrik di area terpencil maupun mobilitas armada operasional. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan emisi, tetapi juga memengaruhi efisiensi biaya dan keandalan pasokan energi di lapangan.

Secara global, sektor pertambangan sendiri diperkirakan menyumbang sekitar 4–7% emisi gas rumah kaca dunia, menjadikannya salah satu sektor strategis dalam upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Jefferson Kuesar, CEO SUN Energy, menilai pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di area tambang dinilai semakin relevan karena mampu menjawab beberapa kebutuhan utama sekaligus, mulai dari pengurangan ketergantungan pada diesel, peningkatan efisiensi biaya operasional, hingga penguatan ketahanan pasokan energi di lokasi terpencil.

Dengan dukungan sistem penyimpanan energi baterai, pemanfaatan energi surya juga dapat menjadi solusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan operasional tambang yang dinamis.

“Strategi green mining yang efektif perlu melihat karakter operasional tambang secara menyeluruh. Karena itu, implementasinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing site. Integrasi antara energi surya, penyimpanan energi, dan sistem monitoring menjadi penting agar perusahaan tambang dapat menekan emisi sekaligus menjaga efisiensi dan kontinuitas operasi,” ujarnya.

Selain dari sisi pembangkitan energi, CEO SUN Mobility Karina Darmawan juga melihat elektrifikasi armada operasional sebagai langkah strategis berikutnya dalam mendorong operasional tambang yang lebih rendah emisi.

Mengingat mobilitas merupakan salah satu komponen penting dalam rantai operasional tambang, sehingga transformasi menuju kendaraan listrik dapat memberikan dampak yang signifikan, baik dari sisi lingkungan maupun efisiensi operasional.

“Elektrifikasi armada perlu dipandang sebagai bagian dari transformasi operasional yang lebih menyeluruh. Implementasinya harus disesuaikan dengan karakteristik tambang, mulai dari jenis armada, rute operasional, intensitas penggunaan, hingga kesiapan infrastruktur pengisian dayanya. Jika dirancang dengan tepat, elektrifikasi dapat membantu perusahaan tambang menekan emisi, meningkatkan efisiensi biaya, dan menciptakan sistem operasional yang lebih modern serta lebih terukur,” ujarnya.

Ke depan, transformasi green mining tidak hanya akan ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan. Melalui pendekatan yang terintegrasi, SUN berkomitmen untuk mendukung sektor pertambangan Indonesia dalam membangun operasional yang lebih rendah karbon, efisien, dan tetap berdaya saing.

Dalam konteks tersebut, SUN telah mulai mengimplementasikan pendekatan energi terintegrasi yang mencakup pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sistem penyimpanan energi baterai (BESS), infrastruktur pengisian kendaraan listrik, serta elektrifikasi armada operasional sebagai bagian dari solusi untuk mendukung transformasi menuju green mining di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal menerapkan papan pemantauan khusus, sambil memaklumi urgensi regulator meluncurkan papan pencatatan tersebut.

Papan Pemantauan Khusus adalah papan pencatatan yang merupakan pengembangan lanjutan dari Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus yang telah diimplementasikan sejak 19 Juli 2021. Kebijakan ini kemudian diperbarui kembali pada 2024.

"Saya agak kaget waktu OJK bikin papan pemantauan. Naik segini kena itu [masuk pantauan], turun segini juga. Ini bursa saham," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dalam aturan main Papan Pemantauan Khusus hasil evaluasi terbaru, terdapat 11 kriteria yang menjadi dasar bagi suatu saham untuk dimasukkan ke dalam Papan Pemantauan Khusus.

Kriteria tersebut antara lain adalah rata-rata saham selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51, perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 sejak tercatat di Bursa, saham yang dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan, sampai kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melansir penjelasan di laman Stockbit Sekuritas, saham-saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus diperdagangkan dengan metode khusus yang disebut periodic call auction atau pelelangan saham secara berkala. Dalam sistem ini, harga saham ditentukan berdasarkan volume terbesar pada jam-jam tertentu. Saham yang masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus dapat dianggap sebagai tanda peringatan.

"Bursa saham itu, this is another speculation. Kalau spekulasi ruangnya Anda tutup, itu sudah bukan pasar modal. Saya waktu itu [menanyakan], pemantauan ini apa maksudnya? Itu dibangun siapa? Regulator. Bursa cuma menjalankan perintah regulator," jelasnya.

Menurutnya, volatilitas harga saham yang secara real time tergambar di sistem Bursa itu sudah menjadi pemantauan sendiri sehingga tak perlu dibuat lagi Papan Pemantauan Khusus. Walau begitu, dirinya memahami sudut pandang regulator berbeda dengan sudut pandang investor.

Di sisi lain, Misbakhun memahami bahwa BEI tetap perlu menjalankan fungsi pengawasan yang salah satunya untuk mencegah terbentuknya harga saham yang tidak wajar. Dia menilai Papan Pemantauan Khusus harusnya tidak terlalu berlebihan. Dia menyarankan perlu ada evaluasi kembali.

"Kalau pasar pemantauannya itu terlalu rigid, terlalu berlebihan, maka baru naik sudah kena trading halt. Padahal kan investor lagi sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus,” tandasnya.

Melansir laman Stockbit Sekuritas, Papan Pemantauan Khusus memiliki beberapa manfaat bagi investor, yaitu antara lain meningkatkan likuiditas saham yang masuk ke dalam daftar Papan Pemantauan Khusus agar lebih mudah diperjualbelikan, memberikan informasi tambahan tentang risiko investasi, terutama bagi investor pemula, serta memisahkan saham dengan kriteria khusus untuk memudahkan investor dalam mengambil keputusan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Ini bukan untuk meragukan capaian, tetapi memastikan optimisme berdiri di atas data yang jujur

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sejak 31 Desember 2025 Indonesia telah mencapai swasembada beras, dan dalam tiga tahun ke depan ditargetkan swasembada pangan menyeluruh dapat diraih.

Pernyataan yang disampaikan pada 8 Februari 2026 itu tentu membangkitkan rasa bangga dan harapan. Di negeri agraris seperti Indonesia, kemandirian pangan bukan sekadar capaian statistik, melainkan simbol kedaulatan dan martabat bangsa.

Kini, di era satelit dan kecerdasan geospasial, dinamika sawah dan lahan pertanian tidak lagi hanya dipahami melalui laporan administratif atau survei terbatas. Ia dapat dibaca dari angkasa.

Namun sebagai akademisi yang telah 3,5 dekade meneliti tanah, sawah, dan bentang lahan, muncul pertanyaan mendasar: Apakah kita sungguh-sungguh mengetahui kondisi sawah secara nyata di lapangan? Berapa luas lahan yang benar-benar ditanami, bukan sekadar tercatat? Berapa kali panen benar-benar terjadi dalam satu tahun di setiap petak sawah dari Sumatera hingga Papua?

Ketika banjir merendam sawah atau kekeringan memecah tanah menjadi retakan panjang, bagaimana keadaan tanaman padi yang menjadi sandaran hidup jutaan keluarga di Nusantara?

Swasembada bukan hanya soal angka produksi nasional yang mencukupi kebutuhan dalam negeri tanpa impor. Swasembada adalah cerita tentang kesehatan tanah, ketersediaan air, dan pengelolaan ruang yang bijaksana.

Jika tanah rusak, swasembada runtuh. Jika tanah terjaga, pangan terjamin. Karena itu penting melihat lebih dalam. Ini bukan untuk meragukan capaian, tetapi memastikan optimisme berdiri di atas data yang jujur.

Pemantauan dari angkasa

Untuk memantau sawah di daerah tropis, para peneliti menggunakan dua jenis satelit: satelit optik dan satelit radar.

Satelit optik seperti Sentinel-2 bekerja seperti kamera raksasa di langit. Ia menangkap pantulan cahaya dari daun tanaman. Dari pantulan ini, ilmuwan bisa menghitung “indeks kehijauan” (NDVI) yang menunjukkan seberapa sehat tanaman.

Satelit ini tidak melihat bulir padi, melainkan membaca "bahasa tubuh" tanaman lewat cahaya. Jika padi tumbuh subur, daunnya menyerap cahaya merah dan memantulkan cahaya inframerah dengan kuat. Nilai indeksnya tinggi.

Sebaliknya jika tanaman kekurangan air, pupuk, atau terkena hama, pantulannya lemah dan nilai indeksnya rendah.

Indonesia adalah negeri awan. Pada musim hujan langit dapat tertutup awan berhari-hari bahkan berminggu-minggu, sehingga citra optik sering tidak memperlihatkan permukaan bumi.

Di sinilah satelit radar seperti Sentinel-1 menjadi krusial. Radar menggunakan gelombang mikro yang mampu menembus awan dan tetap merekam kondisi permukaan.

Radar sangat peka terhadap air dan struktur tanaman. Ia bisa mendeteksi sawah yang baru digenangi, batang padi yang makin rapat, hingga tanda-tanda kekeringan menjelang panen.

Dengan menggabungkan data optik dan radar, sawah tidak lagi tersembunyi di balik awan. Pemantauan bisa dilakukan sepanjang musim, bahkan saat hujan terus-menerus menutup langit.

Intensitas tanam

Swasembada pangan bukan hanya soal luas sawah, tetapi intensitas tanam; berapa kali lahan dipanen dalam setahun. Sawah satu kali panen tentu berbeda kontribusinya dibanding sawah dua atau tiga kali panen.

Di Asia Tenggara padi dapat dipanen hingga tiga kali setahun, sehingga luas sawah tidak selalu sama dengan luas panen. Karena itu, informasi luas panen yang akurat menjadi sangat penting bagi ketahanan pangan, sementara data statistik konvensional sering tidak cukup rinci secara spasial.

Artikel ilmiah High-resolution maps of rice cropping intensity across Southeast Asia yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Data tahun 2025 membuat peta intensitas tanam padi dengan resolusi sangat detail, sekitar ukuran satu petak sawah. Dengan menggabungkan data optik dan radar, peneliti bisa membedakan sawah yang panen sekali, dua kali, atau tiga kali.

Hasilnya, untuk pertama kalinya, produksi pangan bisa dipantau secara terbuka di seluruh Asia Tenggara, sehingga perbandingan antarwilayah lebih objektif.

Bagaimana satelit membantu menghitung produksi? Pertama, satelit mengenali lokasi sawah dan waktu tanam. Lalu ia membaca kehijauan dan kerapatan tanaman, yang berhubungan dengan jumlah biomassa. Biomassa ini dikonversi menjadi perkiraan hasil gabah.

Dengan mengalikan produktivitas dan luas panen, diperoleh estimasi produksi wilayah, lalu nasional.

Namun, satelit tidak bisa menghitung bulir padi satu per satu. Karena itu, hasil satelit selalu diverifikasi dengan data panen lapangan agar lebih akurat.

Penting bagi swasembada

Data satelit memungkinkan kondisi pertanian dipantau berulang dalam waktu singkat. Pejabat pada Kementerian Pertanian dapat mengetahui apakah produksi meningkat atau menurun tanpa menunggu laporan panjang dari bawahannya. Dengan demikian, respons kebijakan dapat dilakukan lebih cepat sebelum dampaknya meluas.

Satelit juga mendeteksi dini terjadinya kekeringan, banjir, hama, atau keterlambatan tanam sebelum kerusakan meluas melanda. Tindakan perbaikan bisa dilakukan tepat waktu sehingga kehilangan hasil dapat ditekan. Dengan demikian, keputusan berkaitan ketersediaan pangan menjadi berbasis bukti ilmiah, bukan reaksi krisis.

Meski canggih, satelit bukan solusi tunggal. Tidak semua proses tanah tampak dari angkasa. Sensor satelit tidak akan dapat mengukur kadar nitrogen, fosfor, kemasaman tanah atau menghitung kebutuhan pupuk untuk tanaman padi. Informasi tersebut hanya dapat diperoleh melalui pengambilan sampel dan analisis langsung di lapangan dan laboratorium.

Sensor satelit tidak dapat menentukan produksi gabah secara langsung, melainkan hanya memperkirakan potensi atau indikasi hasil berdasarkan kondisi tanaman. Oleh karena itu, produksi aktual tetap memerlukan verifikasi lapangan. Pengukuran panen di petak sawah menjadi rujukan utama untuk memastikan ketepatan estimasi tersebut.

Pemanfaatan operasional

Data satelit Sentinel kini dapat diakses secara gratis sehingga keterbatasan biaya tidak lagi menjadi alasan untuk tidak memanfaatkannya. Tantangan utama justru berada pada kesiapan sumber daya manusia di Kementerian Pertanian, dari pusat hingga kabupaten/kota, untuk memahami dan menggunakannya secara operasional.

Pemanfaatan penginderaan jauh perlu diawali dengan penguatan kapasitas aparat lapangan. Mereka tidak harus menjadi analis citra, tetapi cukup mampu membaca informasi penting: waktu tanam, kondisi pertumbuhan, indikasi kekeringan, dan potensi puso. Sistem yang dibuat sebaiknya disajikan dalam bentuk peta siap pakai, bukan citra mentah, sehingga penyuluh dapat segera menentukan lokasi prioritas pemeriksaan.

Setiap temuan satelit harus dihubungkan dengan verifikasi lapangan. Penyuluh mengecek kondisi nyata, lalu hasilnya menjadi umpan balik untuk memperbaiki akurasi pemantauan sekaligus dasar keputusan seperti distribusi pupuk, pengaturan irigasi, dan perencanaan panen. Dengan alur ini teknologi tidak berhenti sebagai bahan laporan, tetapi menjadi alat kerja harian.

Integrasi penginderaan jauh, survei tanah, pengamatan lapangan, dan statistik pertanian menjadi kunci swasembada. Pendekatan terpadu inilah yang memastikan produksi tidak hanya tinggi, tetapi juga berkelanjutan, sehingga swasembada beras benar-benar menjadi kenyataan, bukan sekadar pernyataan.

*) Prof. Dr. Ir. Dian Fiantis, Dosen di Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, dan Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti muda asal Indonesia, Zhafira Wibawa Mukti, melakukan diseminasi riset ilmiah melalui presentasi poster di tengah dominasi akademisi dan peneliti profesional.

Dari risetnya itu, dia melakukan diseminasi riset di Pacifichem 2025, Bahas Kualitas Air Lewat BOTLND.

Zhafira yang masih duduk di kelas XII Sekolah Kak Seto program Homeschooling mempresentasikan riset pengembangan BOTLND dalam simposium Challenges in Water: From Fundamental Chemistry to Technical Applications.

BOTLND merupakan perangkat berbentuk tumbler berbasis Internet of Things (IoT) yang dirancang untuk memantau parameter dasar kualitas cairan, seperti pH dan Total Dissolved Solids (TDS), secara real time.

Zhafira menyampaikan bahwa riset BOTLND berangkat dari keprihatinan terhadap rendahnya kesadaran masyarakat akan kualitas air minum.

“Selama ini air sering dianggap aman hanya dari tampilan fisiknya, padahal parameter kimia seperti pH dan TDS memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan jika tidak diperhatikan,” ujarnya.

Pengembangan BOTLND tidak hanya dilakukan secara konseptual. Proses pembuatan prototipe device ini mendapat dukungan teknis dari Yadi, General Manager PT Karya Multi Solution Indonesia, sehingga rancangan riset dapat diwujudkan dalam bentuk perangkat fungsional yang siap dipresentasikan secara akademik.

Melalui integrasi sensor pada tutup tumbler, BOTLND memungkinkan pemantauan kualitas cairan dilakukan secara praktis dan fleksibel. D

Dalam poster yang dipresentasikan di Pacifichem 2025, Zhafira menegaskan tujuan utama pengembangan perangkat tersebut.

“BOTLND dirancang sebagai alat pemantauan praktis berbasis IoT untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap kualitas cairan sehari-hari, bukan untuk menggantikan fungsi alat ukur laboratorium,” katanya.

Poster BOTLND dinyatakan lolos seleksi pada Juni 2025 setelah melalui penilaian komite ilmiah. Selama sesi presentasi, sejumlah peserta menunjukkan ketertarikan terhadap aspek aplikatif riset ini serta menanyakan potensi pengembangan dan penerapannya di berbagai konteks.

Keikutsertaan dalam Pacifichem membuka peluang diskusi dan kolaborasi lintas negara dengan peneliti dari Jepang, India, dan Amerika Serikat.

Ke depan, Zhafira berencana melanjutkan pengembangan riset terkait air agar tidak hanya berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi dapat memberi kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan kualitas air yang aman untuk dikonsumsi.

Pacifichem merupakan konferensi kimia internasional yang diselenggarakan setiap lima tahun dan diikuti oleh peneliti dari berbagai negara. Standar seleksi abstrak yang ketat membuat kehadiran siswa sekolah menengah sebagai presenter poster tergolong sangat jarang, sehingga partisipasi Zhafira menarik perhatian peserta internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menginstruksikan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mempercepat perbaikan kerusakan jalan guna menyambut arus mudik Lebaran 2026/1447H.

Kementerian PU menargetkan seluruh pekerjaan preservasi jalan, termasuk penambalan lubang di jalur tol tuntas sepenuhnya sepekan sebelum hari raya.

Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan bahwa penutupan lubang di ruas tol merupakan standar operasional yang tidak bisa ditawar. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan selama periode puncak mobilitas masyarakat berlangsung.

"Oh iya pasti, jadi semua lubang di jalan tol itu kan mesti tertutup sebelum H-7 kan. Itu kan sudah wajib," jelas Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Selain infrastruktur jalan, Kementerian PU akan menyiagakan personel di sejumlah posko pemantauan mulai dari H-7 hingga H+7 Lebaran. Petugas yang bersiaga bertugas untuk melakukan pengecekan rutin pada ruas-ruas jalan di wilayah kerja mereka guna mengantisipasi munculnya kerusakan baru akibat beban kendaraan yang meningkat.

Jika ditemukan kerusakan mendadak di tengah arus mudik, Dody memerintahkan tim lapangan untuk melakukan penanganan darurat secara instan. Pola patching atau penambalan cepat menjadi solusi jangka pendek agar aliran kendaraan tidak terhambat oleh kerusakan aspal yang membahayakan.

"Memastikan bahwa selama arus mudik ini, hampir H-7 sampai H+7 itu nggak ada lagi lubang di sepanjang jalan. Walaupun ada lubang, segera dilakukan patching-patching cepat," jelasnya.

Selain fokus pada lubang jalan, pemerintah juga menyiagakan alat berat di titik-titik rawan banjir guna memitigasi potensi bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di musim mudik.

Kesiapan infrastruktur jalan tol ini diperlukan guna memastikan kelancaran arus pergerakan masyarakat. Terlebih, pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran sekitar Rp13 triliun untuk insentif libur Ramadan dan Idulfitri 2026. Insentif itu akan menyasar ke diskon transportasi maupun bantuan sosial (bansos).

Pada kesempatan berbeda, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa nantinya insentif untuk Ramadan dan Idulfitri tahun ini mencakup diskon sejumlah tarif transportasi maupun bansos seperti beras maupun minyak.

Airlangga enggan menjelaskan insentif-insentif itu secara terperinci. Namun, dia menyebut, pemerintah telah menyiapkan anggarannya dan diharapkan bisa menyalurkan lebih banyak ke masyarakat.

"Nanti kami umumkan. [Target anggarannya] sudah ada. Kisarannya Rp13 triliun," tuturnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Kualitas udara di kota-kota besar Indonesia masih berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, terutama akibat tingginya paparan polutan partikular halus PM2.5 yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.

Meski dalam beberapa periode terjadi perbaikan sementara, tren polusi udara di wilayah perkotaan khususnya Jabodetabek masih menunjukkan episode-episode pencemaran yang berulang dan konsisten.

Research & Collaboration Manager Nafas Foundation Dinda Shabrina menjelaskan, berdasarkan pemantauan data kualitas udara selama tiga tahun terakhir, Jabodetabek masih menjadi kawasan dengan tingkat paparan polusi yang paling sering berada pada kategori tidak sehat.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kombinasi aktivitas manusia dan faktor musiman, seperti kemarau yang memperparah akumulasi polutan di udara.

“Kalau kita lihat tren tiga tahun terakhir, Jabodetabek itu konsisten mengalami episode polusi tinggi. Memang ada fluktuasi karena hujan dan musim kemarau, tapi secara umum polusi tetap berulang,” ujar Dinda.

Selain Jabodetabek, kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta juga menunjukkan dinamika polusi yang perlu diwaspadai. Namun keterbatasan jumlah sensor pemantauan di luar Pulau Jawa membuat gambaran kualitas udara di wilayah lain belum sepenuhnya tergambar.

Polusi udara tidak hanya berasal dari gas buangan, tetapi juga partikel halus PM2.5 yang berukuran sangat kecil dan mampu menembus sistem pernapasan hingga masuk ke aliran darah dan mengendap di bagian paru-paru bagian dalam.

Dinda menekankan bahwa fokus terhadap PM2.5 di Indonesia baru menguat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun secara global isu ini telah menjadi perhatian utama selama lebih dari satu dekade.

“PM2.5 itu debu yang sangat halus, dia tidak bisa kita lihat, tapi dampaknya besar karena bisa masuk jauh ke paru-paru dan bahkan ke pembuluh darah,” jelasnya.

PM2.5 jauh lebih berbahaya dari polutan PM10 yang ukurannya lebih besar. Sebab, PM10 hanya mengendap di permukaan saluran pernapasan yang dapat mengiritasi mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru sedangkan PM2.5 lebih mungkin masuk dan mengendap di permukaan bagian paru-paru yang lebih dalam.

Dalam konteks ini, upaya seperti penanaman pohon dinilai lebih efektif menyerap polutan gas seperti karbon dioksida atau nitrogen dioksida, tetapi belum signifikan menghilangkan partikel PM2.5.

Head of Program Bicara Udara (Yayasan Udara Anak Bangsa) Primadita Rahma menambahkan sumber polusi udara di perkotaan bersifat kompleks, mulai dari transportasi, pembakaran sampah, aktivitas konstruksi, hingga industri. Selain itu, polusi udara juga memiliki karakter hyperlokal dan transboundary.

“Pembakaran sampah misalnya, itu sumber hyperlokal. Dampaknya terasa sangat tinggi di titik tertentu, meski tidak menyebar jauh. Namun ada juga polusi transboundary, yang bisa berpindah lintas wilayah karena arah dan kecepatan angin,” ujar Prima.

Menurutnya, masalah pencemaran udara ini memang cukup kompleks karena adanya perbedaan standar penilaian kualitas udara. Pemerintah Indonesia masih menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dengan ambang batas PM2.5 yang jauh lebih longgar dibandingkan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) maupun standar internasional lainnya.

“Ketika angka PM2.5 sudah masuk kategori merah atau bahkan ungu menurut standar internasional, di ISPU kita masih bisa terlihat hijau atau biru. Ini membuat warga merasa aman, padahal sebenarnya berisiko,” ujar Prima.

Perbedaan standar ini akhirnya membuat rasa urgensi, baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah, menjadi lemah. warga yang terdampak pun kerap kesulitan mendapatkan pengakuan resmi.

Di sinilah peran organisasi seperti Bicara Udara dan Nafas Foundation menjadi penting untuk membantu warga memperoleh data alternatif dan validasi visual atas kondisi udara yang mereka hirup setiap hari.

“Data itu penting, tapi yang tidak kalah penting adalah dampak kesehatannya. Ketika anak-anak mulai sakit atau kasus asma meningkat, itu seharusnya jadi alarm serius,” tutup Prima.

Tanpa tekanan publik yang kuat, kebijakan pengendalian polusi udara kerap berjalan setengah hati dan bersifat seremonial.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya pada Senin (22/12/2025) berdiskusi dengan jajaran pimpinan Kementerian Perhubungan serta para direktur utama BUMN sektor transportasi di Posko Pusat Pemantauan Angkutan Nataru, Kementerian Perhubungan.

Melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Seskab Teddy menyampaikan bahwa pemerintah tetap memberi perhatian serius terhadap masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra. Namun, di saat bersamaan, pemerintah juga berkewajiban memastikan mobilitas masyarakat pada akhir tahun berjalan aman, nyaman, dan lancar.

“Masa akhir tahun ini akan ada lebih dari 60 juta orang yang akan melakukan perjalanan. Pemerintah harus memastikan perjalanan masyarakat pada masa Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar, nyaman, dan aman,” ujar Teddy.

Untuk mendukung kelancaran arus Nataru, pemerintah menghadirkan Program Diskon Tiket Nataru 2025/2026 di berbagai moda transportasi. Program tersebut mencakup diskon tiket kereta api oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar 30% untuk tiket ekonomi komersial bagi 1,5 juta penumpang.

Di sektor angkutan laut, PT PELNI memberikan diskon 20% dari tarif dasar bagi penumpang kelas ekonomi. Sementara itu, pada moda transportasi udara, pemerintah memberlakukan diskon tiket pesawat sebesar 13–14% serta memperpanjang jam operasional bandara guna memperlancar mobilitas penumpang.

Selain itu, PT ASDP Indonesia Ferry memberikan diskon 100% tarif jasa kepelabuhanan melalui aplikasi Ferizy. Pemerintah juga memberlakukan pengurangan tarif hingga 20 % di 26 ruas jalan tol, bahkan beberapa ruas tol digratiskan selama periode Nataru.

Teddy meminta seluruh pimpinan dan jajaran BUMN transportasi turun langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas pelayanan dan kenyamanan fasilitas bagi masyarakat.

“Jangan anggap ini kegiatan tahunan biasa. Harus ada perbaikan dari tahun sebelumnya,” katanya.

Dia juga meminta seluruh jajaran terkait untuk fokus pada pengawasan titik-titik rawan, baik di darat, laut, maupun udara, guna memastikan perayaan Tahun Baru 2026 berlangsung aman, lancar, dan bebas kecelakaan.

“Pemerintah menargetkan penyelenggaraan angkutan Nataru tahun ini dapat berjalan optimal di tengah tingginya mobilitas masyarakat, sekaligus tetap mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama,” ujar Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA - Terdapat 24 saham yang dikeluarkan dari pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun, saham-saham ini resmi bebas dari pemantauan khusus mulai 28 November 2025.

Berdasarkan pengumuman Bursa No. Peng-CK-00103/BEI.PLP/11-2025 tentang Pencabutan Efek Bersifat Ekuitas Dari Pemantauan Khusus, ada 24 saham dengan berbagai kriteria pemantauan khusus yang kini bebas.

Adapun, mayoritas saham yang sempat masuk ke papan pemantauan khusus ini dengan kriteria 1 sebanyak 18 saham. Kriteria 1 yaitu harga rata-rata saham di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51,00; dan dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp5.000.000 dan volume kurang dari 10.000 selama 3 bulan terakhir.

Selanjutnya dengan kriteria 7 sebanyak 5 saham yaitu saham yang memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000 dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction.

Sisanya hanya satu saham dengan kriteria 10 yaitu karena Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari OJK.

Berikut daftar 24 saham yang dikeluarkan dari pemantauan khusus BEI mulai 28 November 2025:

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) memantau dengan ketat perdagangan saham PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. (AEGS) dan PT Kobexindo Tractors Tbk. (KOBX) karena telah terjadi peningkatan harga saham yang signifikan.

Harga saham kedua emiten tersebut telah bergerak di luar kebiasaan (Unusual Market Activity) sehingga berada dalam pengawasan BEI dalam rangka perlindungan Investor, khususnya pemegang saham AEGS dan KOBX.

Namun, pengumuman Unusual Market Activity (UMA) tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Informasi terakhir mengenai AEGS adalah informasi tanggal 5 November 2025 yang dipublikasikan melalui website BEI perihal laporan bulanan registrasi pemegang efek.

Sementara informasi terakhir mengenai KOBX adalah informasi tanggal 9 November 2025 yang dipublikasikan melalui website BEI perihal laporan bulanan registrasi pemegang efek.

Dengan demikian, para Investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban emiten atas permintaan konfirmasi Bursa, mencermati kinerja emiten dan keterbukaan informasinya, mengkaji kembali rencana corporate action emitem apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS.

Serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

Sebagai informasi, saham AEGS telah meleesat 77% dalam sebulan terakhir, sementara saham KOBX telah naik lebih dari 25% pada periode yang sama.