REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan kekuatan BUMN tidak hanya diukur dari besarnya aset atau laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Menurut Rosan, kapitalisasi pasar gabungan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat ini mencapai sekitar Rp 1.100 triliun atau setara dengan sekitar 10 persen nilai seluruh perusahaan di Indonesia.

"Bank Himbara itu kurang lebih nilainya sekitar Rp 1.100 triliun, yang mencerminkan 10 persen dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia. Perbankan juga tidak semata-mata mengejar laba, tetapi kehadirannya harus dirasakan masyarakat melalui pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan, mulai dari UMKM, komersial, hingga korporasi," kata Rosan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Rosan menyebut sejumlah BUMN strategis menunjukkan pertumbuhan laba yang signifikan sepanjang periode April 2025 hingga April 2026. PT Pupuk Indonesia, misalnya, berhasil meningkatkan laba konsolidasi dari Rp 1,59 triliun menjadi Rp 4,82 triliun.

Pada periode yang sama, PT Pertamina (Persero) juga mencatat kenaikan laba konsolidasi dari Rp 13,9 triliun menjadi Rp 24,97 triliun. Pertumbuhan juga terjadi di berbagai sektor lain, mulai dari perbankan, logistik, hingga industri manufaktur.

"Pola pertumbuhan yang tersebar di berbagai sektor ini menunjukkan perbaikan kinerja tidak bersifat parsial ataupun bergantung pada satu kebijakan tunggal," lanjut Rosan.

Sebaliknya, kata Rosan, terdapat indikasi transformasi tata kelola dan konsolidasi pengelolaan BUMN mulai menghasilkan dampak yang lebih sistemik. Salah satu cerita paling menarik dalam perjalanan transformasi BUMN setahun terakhir justru datang dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menghadapi tekanan finansial.

PT Krakatau Steel, misalnya, berhasil membalikkan kerugian Rp 981 miliar menjadi laba Rp 635 miliar. Rosan mengatakan capaian tersebut sejalan dengan keberhasilan perusahaan menurunkan beban utang dari sekitar 1,7 miliar dolar AS menjadi 1,1 miliar dolar AS. Sementara itu, PT Danareksa bertransformasi dari rugi Rp 72 miliar menjadi laba Rp 43 miliar.

Rosan menyampaikan perbaikan serupa juga terlihat pada PT Kimia Farma yang beralih dari kerugian Rp 160 miliar menjadi laba Rp 108 miliar, PT Len Industri yang berubah dari rugi Rp 228 miliar menjadi laba Rp 314 miliar, serta PT Semen Indonesia yang membukukan kenaikan dari rugi Rp 66 miliar menjadi laba Rp 106 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen, menilai evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membenahi tata kelola persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hal itu bertujuan agar tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang dapat dilakukan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (domestic market obligation/DMO) juga terganggu," kata Ardhi dalam keterangan, Kamis (2/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PT PLN (Persero) tidak serta-merta menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pasokan bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Ia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pemenuhan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik.

Karena itu, Ardhi mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume ekspor batu bara Indonesia secara kumulatif sepanjang Januari-Mei 2026 turun 8,19 persen secara tahunan (year on year) menjadi 143,56 juta ton.

Analis menilai, apabila tren pelemahan ekspor tersebut berlanjut hingga semester II-2026, emiten batu bara berpotensi mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih akibat menyusutnya volume penjualan, serta lebih rendahnya harga jual rata-rata dibandingkan periode booming komoditas.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan penurunan volume tersebut menjadi sinyal bahwa permintaan dari negara tujuan utama, seperti China dan India, mulai melambat.

Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya produksi batu bara domestik di China.

Di sisi lain, meningkatnya penetrasi energi terbarukan (EBT) di pasar global juga secara bertahap mulai mengurangi kebutuhan impor batu bara termal dalam volume besar.

“Penurunan volume ini menjadi sinyal nyata bahwa permintaan dari negara tujuan utama seperti China dan India mulai melandai. Selain karena tingginya produksi domestik di China, peningkatan penetrasi energi terbarukan di pasar global perlahan mulai mengikis urgensi impor batu bara termal volume tinggi,” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam (1/7/2026).

Apabila tren perlambatan volume ekspor batu bara berlanjut hingga paruh kedua tahun ini, emiten batu bara diproyeksikan mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih secara tahunan.

“Jika tren perlambatan volume ekspor ini berlanjut ke paruh kedua tahun ini, emiten batu bara diproyeksikan akan mengalami kompresi (penurunan) pendapatan dan laba bersih secara tahunan,” paparnya.

Menurut Nafan, tekanan ini merupakan dampak ganda (double whammy) dari menyusutnya volume penjualan dan lebih rendahnya harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dibandingkan periode booming komoditas sebelumnya, meskipun harga batu bara global saat ini masih bertahan di kisaran 125 dollar AS hingga 129 dollar AS per ton.

Emiten yang paling rentan terhadap pelemahan ekspor batu bara adalah perusahaan dengan porsi ekspor tinggi atau di atas 70-80 persen, serta didominasi produksi batu bara berkalori rendah hingga menengah.

Risiko juga lebih besar dihadapi emiten yang memiliki fleksibilitas pasar dan jaringan logistik yang terbatas.

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menjadi contoh emiten dengan volume ekspor yang besar sehingga lebih sensitif terhadap pelemahan permintaan global.

Selain itu, emiten batu bara skala menengah hingga kecil yang belum memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli global juga dinilai lebih rentan apabila tren perlambatan ekspor terus berlanjut.

Di lain sisi, emiten yang memiliki porsi pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) yang besar, seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA), akan mampu bertahan karena memiliki kepastian volume penjualan yang lebih tinggi.

Hanya saja, harga batu bara untuk kebutuhan kelistrikan PT PLN (Persero) melalui skema DMO dipatok sebesar 70 dollar AS per ton.

Dengan demikian, ketika pasar batu bara global melemah, pendapatan PTBA cenderung tetap stabil.

Namun, margin keuntungan perusahaan bersifat lebih defensif atau tidak dapat meningkat secara signifikan karena adanya pembatasan harga.

Sebaliknya, emiten yang lebih bergantung pada pasar ekspor akan menghadapi volatilitas kinerja yang jauh lebih tinggi.

“Perlu dicatat bahwa harga DMO untuk kelistrikan PLN dipatok (capped) pada 70 dollar AS per ton. Jadi, saat pasar global lesu, pendapatan PTBA akan sangat stabil tetapi margin keuntungannya cenderung defensif (tidak bisa melonjak tinggi). Sebaliknya, emiten ekspor akan mengalami volatilitas kinerja yang jauh lebih tinggi,” sebut dia.

Lebih jauh, penurunan harga batu bara global dan koreksi volume ekspor memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kinerja keuangan emiten dibandingkan defisit neraca perdagangan.

Untuk diketahui, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat defisit pada Mei 2026.

BPS melaporkan defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS, mengakhiri tren surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut.

Capaian tersebut berbalik dibandingkan April 2026 yang masih membukukan surplus 89,1 juta dollar AS.

Defisit pada Mei tahun ini terutama dipicu oleh lonjakan defisit sektor minyak dan gas (migas), seiring meningkatnya nilai impor migas yang jauh melampaui ekspornya.

Nafan menyebut sekitar 80 persen tekanan terhadap kinerja emiten berasal dari pelemahan harga batu bara dan berkurangnya volume ekspor, sementara defisit neraca perdagangan hanya merupakan indikator makroekonomi secara agregat saja.

Adapun, harga jual rata-rata (average selling price/ASP) global dan volume pengiriman (shipment) menjadi aspek utama yang langsung menentukan pendapatan atau top-line perusahaan.

“Defisit neraca perdagangan hanyalah indikator makroekonomi agregat, sedangkan ASP global dan volume shipment langsung menentukan arus pendapatan baris paling atas (top-line) emiten,” katanya.

Pelemahan nilai tukar rupiah akibat defisit neraca perdagangan ikut andil.

Pasalnya, sebagian besar pendapatan perusahaan diperoleh dalam mata uang dollar AS, sedangkan mayoritas biaya operasional pertambangan, seperti upah tenaga kerja lokal dan sebagian biaya penambangan, masih menggunakan rupiah.

Kondisi tersebut menciptakan mekanisme natural hedging atau lindung nilai alami yang berpotensi menghasilkan keuntungan selisih kurs (foreign exchange gain) pada laporan laba rugi perusahaan.

“Pelemahan rupiah akibat defisit perdagangan bertindak sebagai natural hedging (lindung nilai alami). Ini akan memunculkan keuntungan kurs (gain on foreign exchange) pada laporan laba rugi mereka,” ungkap Nafan.

BPS sebelumnya melaporkan kinerja ekspor batu bara Indonesia mengalami penurunan dari sisi nilai maupun volume sepanjang Januari-Mei 2026.

Berdasarkan data yang diumumkan di Jakarta, Rabu (1/7/2026), nilai ekspor komoditas unggulan nonmigas tersebut turun 4,95 persen secara kumulatif menjadi 9,75 miliar dollar AS dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Nilai ekspor batu bara turun 4,95 persen secara kumulatif,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Selain dari sisi nilai, volume ekspor batu bara juga mengalami penurunan.

Sepanjang Januari-Mei 2026, volume pengapalan batu bara ke luar negeri turun 8,19 persen secara tahunan menjadi 143,56 juta ton.

Meski demikian, batu bara masih menjadi komoditas nonmigas dengan kontribusi terbesar terhadap total ekspor Indonesia, yakni sebesar 8,85 persen.

Penurunan kinerja ekspor tersebut terjadi setelah pemerintah sempat menerapkan kebijakan penahanan sementara ekspor untuk memastikan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik PLN tetap terjaga.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat alokasi batu bara untuk kebutuhan domestik saat ini telah mencapai sekitar 141 juta metrik ton (MT) dari total proyeksi kebutuhan tahunan PLN sebesar 154 juta MT.

“Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh ketentuan yang telah berlaku dapat diterapkan secara efektif,” ungkap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam siaran pers beberapa waktu lalu.

Anggia menambahkan, pemerintah tidak akan menerbitkan regulasi baru terkait pembatasan ekspor batu bara.

Pengawasan akan difokuskan pada pemenuhan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang bisa dikerjakan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (DMO) juga terganggu," kata Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi Ardhi Ishak Koesen di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PT PLN (Persero) tidak otomatis menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pengiriman bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Dia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pelaksanaan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik.

Karena itu, Ardhi mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

"Sebaiknya persetujuan RKAB 2026 dapat diselesaikan di akhir tahun 2025 sehingga memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku industri tambang, termasuk juga akan memberikan kepastian pelaksanaan DMO pada 2026," ujarnya.

Ardhi juga menilai ketentuan baru mengenai perizinan blending batu bara tidak akan efektif menjaga pasokan DMO. Menurutnya, aturan tersebut hanya mengatur mekanisme perizinan kegiatan blending, bukan kebijakan DMO.

"Aturan Permen ESDM Nomor 6 yang baru mengatur perizinan blending batu bara yang harus atas persetujuan menteri. Tidak ada hubungannya dengan DMO. Tidak semua batu bara DMO merupakan produk blending. Batu bara ekspor juga ada yang merupakan produk blending," katanya.

Selain itu, kegiatan blending justru menambah biaya operasional, sementara harga batu bara DMO masih ditetapkan sebesar USD70 per ton sejak 2018.

"Kegiatan blending batu bara yang berasal dari dua tambang berbeda pasti ada tambahan biaya. Besarnya biaya tambahan sangat bervariasi tergantung jarak, lokasi, serta fasilitas blending yang digunakan," ujar Ardhi.

(Dhera Arizona)

JAKARTA - Evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dinilai perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap ( PLTU ).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang bisa dikerjakan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (DMO) juga terganggu," kata Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen dikutip Rabu (1/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PLN tidak otomatis menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pengiriman bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Ekspor Batu Bara Dibuka Lagi, Pasokan 141 Juta Metrik Ton Diamankan demi Cegah Pemadaman Listrik



Ia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pelaksanaan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik. Ardhi pun mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

"Sebaiknya persetujuan RKAB 2026 dapat diselesaikan di akhir 2025 sehingga memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku industri tambang, termasuk juga akan memberikan kepastian pelaksanaan DMO pada 2026," ujarnya.

Ardhi menilai ketentuan baru mengenai perizinan blending batu bara tidak akan efektif menjaga pasokan DMO. Menurutnya, aturan tersebut hanya mengatur mekanisme perizinan kegiatan blending, bukan kebijakan DMO.

Pasokan Seret Batu Bara Picu Pemadaman Listrik, Legislator Soroti Lambannya Persetujuan RKAB



"Aturan Permen ESDM Nomor 6 yang baru mengatur perizinan blending batu bara yang harus atas persetujuan menteri. Tidak ada hubungannya dengan DMO. Tidak semua batu bara DMO merupakan produk blending. Batu bara ekspor juga ada yang merupakan produk blending," katanya.

Selain itu, kegiatan blending justru menambah biaya operasional, sementara harga batu bara DMO masih ditetapkan sebesar USD70 per ton sejak 2018.

"Kegiatan blending batu bara yang berasal dari dua tambang berbeda pasti ada tambahan biaya. Besarnya biaya tambahan sangat bervariasi tergantung jarak, lokasi, serta fasilitas blending yang digunakan," tandas Ardhi.

Emiten jasa operasional tambang milik Grup Bakrie PT Darma Henwa Tbk (DEWA) memperoleh kontrak senilai US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 22 triliun dari PT Sebuku Sejaka Coal (SSC). Lewat perjanjian itu, DEWA bakal menggarap proyek tambang batu bara di Pulau Laut, Kalimantan Selatan.

Kontrak tersebut diperoleh melalui anak usaha DEWA yaitu PT DH Kontraktama Batubara (DHKB) yang 99,9% sahamnya dimiliki DEWA. Direktur DEWA Mukson Arif Rosyidi mengatakan, DHKB telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan SSC pada 29 Juni 2026 sebagai kontraktor utama untuk area tambang Pit SSC di Pulau Laut.

"Jangka waktu pelaksanaan proyek adalah selama 5 (lima) tahun atau hingga berakhirnya izin konsesi," kata Arif dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Rabu (1/7).

Dalam proyek tersebut, aktivitas penambangan diperkirakan mencakup pengupasan lapisan penutup (waste removal) hingga 55 juta bank cubic meter (bcm) per tahun dan produksi batu bara mencapai 5 juta ton per tahun.

Berdasarkan perjanjian itu, DHKB akan menjadi kontraktor eksklusif yang menangani seluruh kegiatan operasional penambangan di area Pit SSC.

Ruang lingkup pekerjaannya antara lain meliputi perencanaan tambang, pembukaan lahan, pengupasan, pemindahan dan penyimpanan tanah penutup, serta pengupasan lapisan penutup. Pekerjaan berikutnya meliputi penambangan batu bara, pemuatan dan pengangkutan batu bara, pemeliharaan jalan angkut, hingga layanan operasional pendukung lainnya.

Arif mengatakan perolehan kontrak itu akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan dan prospek usaha perseroan dalam beberapa tahun mendatang.

"Penandatanganan kontrak tersebut berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan ke depan," ujarnya.

DEWA Bagikan Dividen Rp 58,6 Miliar

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 DEWA memutuskan untuk membagikan dividen untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp 58,6 miliar atau setara Rp 1,5 per saham kepada pemegang sahamnya. Ini adalah dividen perdana yang dibagikan DEWA sejak sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Jumlah tersebut diambil dari 11,4% laba inti DEWA Tahun Buku 2025 sebesar Rp 514,5 miliar. Sepanjang tahun lalu, DEWA mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 4,3 triliun. Jumlah tersebut sudah termasuk one off item dari goodwill negatif yang berkaitan dengan konsolidasi Gayo Mineral Resources serta kerugian penjualan aset dan persediaan non produktif.

Adapun rasio pembayaran dividen atau dividend payout ratio (DPR) DEWA sekitar 11% dari laba inti (core profit).

“Pembagian dividen ini menjadi yang pertama kali dalam sejarah perseroan, mencerminkan fundamental perseroan yang semakin kuat sekaligus keyakinan kami terhadap prospek usaha ke depan,” kata Direktur DEWA Ricardo Silaen dalam keterangan resminya, dikutip pada Rabu (1/7).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hanya ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang mampu mencatatkan pertumbuhan hingga Mei 2026, sementara ekspor batu bara serta besi baja masih mengalami penurunan, baik dari sisi nilai maupun volume.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, ketiga komoditas unggulan memberikan andil terhadap total nilai ekspor 27,92% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026.

“Yangpertama, nilai ekspor besi dan baja, turun 1,61% secara kumulatifnya. Yangkedua, nilai ekspor CPO dan turunannya, ini naik secara ctc 7,71% atau secara kumulatifnya. Yangketiga, yaitu nilai ekspor batu bara, turun 4,95% secara kumulatifnya,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Secara terperinci, nilai ekspor besi dan baja sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$11,42 miliar atau turun 1,61% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$11,61 miliar. Penurunan tersebut sejalan dengan volume ekspor yang menyusut 5,58% secara tahunan menjadi 8,89 juta ton dari sebelumnya 9,42 juta ton.

Namun demikian, komoditas besi dan baja masih menjadi penyumbang terbesar dengan pangsa 10,37% terhadap total ekspor nonmigas nasional.

Sementara itu, ekspor batu bara juga masih menunjukkan tren pelemahan. Nilai ekspor komoditas tersebut turun 4,95% menjadi US$9,75 miliar dibandingkan Januari—Mei 2025 yang mencapai US$10,26 miliar.

Volume ekspor batu bara juga terkoreksi lebih dalam, yakni 8,19% secara tahunan menjadi 143,56 juta ton dari sebelumnya 156,37 juta ton. Meski begitu, batu bara masih menjadi salah satu penyumbang utama ekspor nonmigas dengan pangsa sebesar 8,85%.

Di tengah pelemahan ekspor sejumlah komoditas unggulan, CPO dan turunannya menjadi satu-satunya yang mencatatkan pertumbuhan positif. Nilai ekspor komoditas tersebut naik 7,71% secara tahunan menjadi US$9,59 miliar dari US$8,90 miliar pada Januari—Mei 2025.

Peningkatan nilai ekspor itu ditopang oleh kenaikan volume pengiriman sebesar 7,41% menjadi 8,92 juta ton dari 8,30 juta ton pada periode yang sama tahun lalu. Adapun, kontribusi CPO dan turunannya terhadap total ekspor nonmigas mencapai 8,70%.

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP menyatakan pentingnya akuntabilitas dan transparansi atas keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memperpanjang penempatan dana kas negara sebesar Rp281 triliun di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir Desember 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana siaga (standby) sebesar Rp100 triliun yang dapat dimanfaatkan apabila sektor perbankan memerlukan tambahan likuiditas.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Elvi menerangkan kebijakan tersebut merupakan langkah yang relevan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.

Ketersediaan likuiditas yang memadai di perbankan dinilai penting agar fungsi intermediasi tetap berjalan optimal, terutama dalam mendukung penyaluran kredit kepada dunia usaha.

"Perpanjangan penempatan dana kas negara dapat memberikan ruang likuiditas yang cukup bagi perbankan, sehingga penyaluran kredit kepada sektor produktif tetap terjaga. Hal ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha yang masih membutuhkan akses pembiayaan," ujar Elvi.

Meski demikian, Elvi menekankan bahwa besarnya dana yang ditempatkan pemerintah harus diiringi dengan tata kelola yang baik, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang kuat.

Menurutnya, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari tersedianya likuiditas, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif.

"Akuntabilitas menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Pemerintah bersama otoritas terkait perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun kebocoran. Dana publik harus dikelola secara transparan dan memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian," tegasnya.

Elvi juga mendorong agar evaluasi terhadap implementasi kebijakan dilakukan secara berkala, termasuk mengukur efektivitas penyaluran kredit yang bersumber dari tambahan likuiditas tersebut.

Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, keseimbangan antara dukungan terhadap stabilitas sektor keuangan dan penerapan prinsip tata kelola yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.

"Dengan pengawasan yang konsisten, perpanjangan penempatan dana kas negara di Himbara diharapkan mampu memperkuat ketahanan sistem perbankan sekaligus mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak menaikkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) pada kuartal III atau periode Juli-September 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil melalui keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik Triwulan III Tahun 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per USD, ICP sebesar US$96,12 per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar USD70 per ton sesuai kebijakan DMO batubara.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

[Gambas:Youtube]

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," jelas Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kontraktor pertambangan Grup Bakrie, PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) melalui anak usahanya, PT DH Kontraktama Batubara (DHKB), mengantongi kontrak jasa pertambangan senilai sekitar US$1,3 miliar atau setara Rp22 triliun untuk proyek tambang batu bara di Pulau Laut, Kalimantan Selatan.

Director & Corporate Secretary DEWA Mukson Arif Rosyidi mengatakan DHKB telah menandatangani Surat Penunjukan dan Perintah Kerja (SPPK) dengan PT Sebuku Sejaka Coal (SSC) pada 29 Juni 2026. Melalui kesepakatan tersebut, DHKB ditunjuk sebagai kontraktor utama yang akan melaksanakan kegiatan operasional penambangan secara eksklusif di Area Tambang Pit SSC.

"DHKB dan SSC secara resmi menandatangani SPPK untuk pekerjaan jasa kontraktor utama di Area Tambang Pit SSC yang berlokasi di Pulau Laut, Kalimantan Selatan," kata Mukson dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Mukson menjelaskan, melalui kesepakatan tersebut DHKB akan menjadi kontraktor utama yang secara eksklusif melaksanakan operasional penambangan di Area Tambang Pit SSC.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi perencanaan tambang, pembukaan lahan, pengupasan, pemindahan dan penyimpanan tanah penutup, pengupasan lapisan penutup, penambangan batu bara, pemuatan dan pengangkutan batu bara, pemeliharaan jalan angkut, hingga layanan pendukung lainnya.

Proyek tersebut memiliki jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun atau hingga berakhirnya izin konsesi. Selama masa kontrak, DHKB diperkirakan menangani volume waste removal hingga 55 juta bcm per tahun serta produksi batu bara mencapai 5 juta ton per tahun.

Dengan kapasitas tersebut, nilai proyek diperkirakan mencapai US$1,3 miliar atau sekitar Rp22 triliun.

Mukson menambahkan penandatanganan SPPK tersebut akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan ke depan.

"Penandatanganan SPPK tersebut berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan ke depan," pungkasnya.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Di Kalimantan Timur, batu bara mendominasi pendapatan dari sektor pertambangan. Selain menjadi sumber utama anggaran provinsi, sektor ini menyerap puluhan ribu pekerja. Terutama, bagi mereka yang tidak memiliki alternatif di sektor industri lain.

Sedangkan Nusa Tenggara Timur tidak memiliki cadangan batu bara. Namun, terdapat sinar matahari yang melimpah dan angin yang konsisten. Persoalannya, tidak ada dana khusus untuk memanfaatkan kedua sumber energi tersebut.

Dua provinsi dengan sumber energi. Namun, dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025, kedua provinsi tersebut dibahas dengan narasi yang sama. Dalam pandangan kami, menyamakan kondisi keduanya akan menimbulkan masalah.

KEN 2025 sebetulnya langkah maju dibandingkan kerangka kerja energi sebelumnya. Rencana ini membatasi pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru dan memberlakukan pajak karbon. Selain itu, mengikat Indonesia pada jalur pencapaian batas kenaikan suhu 1,5 derajat, serta menargetkan porsi energi terbarukan sebesar 70%-72% pada 2060.

Pada periode 2020-2024, pangsa batu bara dalam konsumsi energi akhir meningkat tajam. Menurut beberapa perhitungan, kenaikannya bahkan hampir dua kali lipat. Hal ini mengingat sekitar dua pertiga listrik di Tanah Air masih berasal dari batu bara.

KEN bertujuan untuk membalikkan tren tersebut. Namun, ambisi bukanlah arsitektur. Target nasional yang mengabaikan keragaman struktural dari 38 provinsi bukanlah sebuah rencana. Itu hanyalah aspirasi yang masih mencari mekanisme pelaksanaannya.

Pilihan desain inti yang dihadapi Jakarta bersifat biner: memberlakukan mandat seragam bagi setiap provinsi; atau membangun arsitektur yang terdiferensiasi yang menyesuaikan kewajiban dengan kapasitas.

KEN memilih opsi pertama. Pasal 16(1)(n) menetapkan batu bara sebagai “cadangan strategis.” Sebuah klausul yang ditafsirkan oleh provinsi-provinsi penghasil batu bara sebagai izin untuk melanjutkan. Sementara provinsi-provinsi yang siap beralih ke energi terbarukan menganggapnya tidak relevan.

Klausul ini secara bersamaan mengizinkan kelanjutan dan menjanjikan penghentian bertahap. Inilah permasalahannya sehingga menyebabkan klausul tersebut lemah. Peraturan ini mengarah ke segala arah, tapi tidak memiliki komitmen apapun.

Bisa saja dikatakan bahwa Indonesia sudah memiliki mekanisme untuk implementasi di tingkat subnasional, yaitu Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Namun, pada kenyataannya tidak demikian.

RUED berada dua tingkat di bawah KEN dalam hierarki regulasi. RUED tidak memiliki kewenangan fiskal, melainkan hanya dokumen perencanaan. RUED tidak menentukan pos anggaran.

Lebih parahnya lagi, RUED yang ada saat ini masih mengikuti peraturan nasional yang lama, sehingga target-targetnya tidak lagi selaras. RUED Kalimantan Timur hanya menargetkan 28,72% energi terbarukan pada 2050, yang nyaris sepertiga dari apa yang diproyeksikan KEN satu dekade kemudian.

Tidak ada mekanisme yang memaksa provinsi-provinsi untuk memperbarui rencana mereka. Tidak ada sanksi jika mereka tidak melakukannya. Instrumen yang dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi nasional dan realitas lokal tidak pernah diberi alat untuk melakukannya.

Namun, kegagalan ini lebih mendalam daripada sekadar dokumen yang sudah usang. Sebagaimana ditunjukkan oleh Setyowati dan Quist, kapasitas provinsi dalam merencanakan dan melaksanakan transisi energi sangat bervariasi. Baik dalam hal keahlian teknis, sumber daya fiskal, maupun kemauan politik.

Hasilnya adalah ketidaksesuaian struktural: batas atas nasional yang ambisius bertumpu pada batas bawah subnasional yang dibangun berdasarkan standar yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya bahkan sudah usang selama puluhan tahun.

Mandat seragam yang diterapkan pada provinsi-provinsi yang heterogen tidak akan menghasilkan hasil yang seragam. Hal ini justru menimbulkan kelambanan di daerah dengan kapasitas rendah dan penolakan di daerah dengan kepentingan yang tinggi.

Ketergantungan fiskal ini nyata: batu bara menyumbang lebih dari 90% ekspor energi Indonesia. Provinsi-provinsi yang menambangnya pun bergantung pada royalti, sama seperti daerah lain yang bergantung pada pertanian.

Beberapa provinsi akan tetap melakukan transisi, terutama yang memiliki sumber daya terbarukan dan tidak memiliki cadangan batu bara yang perlu dilindungi. Namun, kebijakan nasional tidak dapat dinilai berdasarkan provinsi-provinsi yang akan tetap bergerak maju tanpa adanya kebijakan tersebut.

Alternatifnya adalah arsitektur yang terdiferensiasi. Indonesia telah mendesentralisasikan kebijakan kesehatan dan pendidikan, dengan menyadari bahwa kapasitas daerah berbeda-beda.

Kebijakan energi seharusnya mengikuti logika yang sama, meskipun dengan jaminan yang jelas terhadap fragmentasi regulasi. Begitu pun dengan kekurangan kapasitas yang kadang-kadang ditimbulkan oleh desentralisasi pasca-1998.

Pedoman nasional dapat mengklasifikasikan provinsi berdasarkan ketergantungan pada batu bara, potensi energi terbarukan, dan kekuatan fiskal. Ini dapat menggantikan target seragam dengan ekspektasi yang terdiferensiasi. Diferensiasi tanpa akuntabilitas berbahaya, tetapi keseragaman tanpa kapasitas hanyalah ilusi.

Kriteria klasifikasi yang transparan dan tinjauan berkala dapat mengelola risiko penyalahgunaan. Saluran pendapatan akan mengikuti: Pasal 83 Undang-Undang Energi mewajibkan pajak karbon, tetapi rancangan penyalurannya masih terbuka.

Provinsi yang bergantung pada batu bara dapat memanfaatkan pendapatan tersebut untuk diversifikasi ekonomi menjelang pengurangan bertahap. Daerah yang kaya akan sumber daya terbarukan dapat mengarahkan dana ke infrastruktur jaringan listrik. Pemerintah pusat menetapkan hasil emisi agregat. Jalur menuju hasil tersebut tetap berada di tangan daerah.

Dalam perbandingan dengan negara lain, Jerman menawarkan preseden yang parsial tetapi penuh pelajaran. Melalui Strukturstärkungsgesetz tahun 2019, Berlin mengalokasikan 40 miliar euro kepada negara bagian yang bergantung pada batu bara. North Rhine-Westphalia (NRW) menanggapi hal tersebut dengan mempercepat penghentian penggunaan batu bara menjadi tahun 2030, delapan tahun lebih awal dari batas waktu nasional.

Analogi ini memiliki batasan: Jerman adalah negara federal yang makmur, dan NRW memiliki alternatif yang beragam—sesuatu yang tidak dimiliki Kalimantan Timur. Namun, wawasan politik-ekonomi ini tetap berlaku. Dukungan fiskal yang ditargetkan untuk wilayah-wilayah penghasil batu bara tidak memperlambat transisi Jerman. Sebaliknya, hal itu justru mempercepatnya.

Mandat energi terbarukan yang berbeda-beda di setiap negara bagian di India menunjukkan bahwa prinsip ini juga berlaku dalam konteks negara berkembang. Gujarat dan Rajasthan berlomba-lomba mengembangkan tenaga surya, sementara Jharkhand tetap bergantung pada batu bara, sebuah pola yang mencerminkan geografi ketimpangan energi di Indonesia sendiri.

Indonesia tidak perlu meniru kedua mekanisme tersebut. Yang dibutuhkan adalah logika yang sama: sesuaikan kewajiban dengan kapasitas, sehingga kapasitas akan memenuhi kewajiban.

Namun, jendela waktu untuk merancang arsitektur tersebut sangat sempit. KEN baru disahkan beberapa bulan yang lalu. Peraturan pelaksanaannya, termasuk rancangan pajak karbon, ketentuan transisi yang adil, dan pedoman RUED yang direvisi, saat ini sedang disusun.

Jika dirumuskan sebagai satu paket terpadu, peraturan-peraturan ini dapat menghubungkan target nasional dengan anggaran provinsi serta mewujudkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Jika dirancang secara terpisah, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan masing-masing.

Pada akhirnya, KEN akan tetap seperti rencana energi Indonesia selama ini: sebuah dokumen yang dibaca secara seragam di Jakarta, tetapi diimplementasikan secara tidak merata di seluruh Nusantara.

Ambisi tersebut nyata. Yang masih kurang adalah sebuah kerangka kerja yang memberikan alternatif kredibel bagi provinsi-provinsi penghasil batu bara sebelum menuntut mereka meninggalkan satu-satunya sumber ekonomi yang mereka kenal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai keputusan pemerintah kembali menempatkan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp381 triliun mencerminkan urgensi mendorong penyaluran kredit.

Yusuf mengatakan apa yang sedang dilakukan pemerintah pada dasarnya adalah menjaga agar momentum pertumbuhan kredit tidak melemah lebih jauh.

Ia mengatakan indikasinya terlihat dari pola kebijakannya. Pemerintah sempat menarik dana SAL sekitar Rp110 triliun pada Juni 2026, lalu menempatkannya kembali dalam waktu singkat.

"Pergerakan seperti itu biasanya menunjukkan adanya tekanan likuiditas yang perlu segera direspons, bukan kondisi yang benar-benar longgar," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/6).

Ia mengatakan kekhawatiran itu juga tercermin dari proyeksi sejumlah ekonom yang menilai pertumbuhan kredit berisiko turun apabila tidak ada tambahan likuiditas.

"Artinya, kebijakan ini lahir karena pemerintah ingin mencegah perlambatan kredit yang pada akhirnya bisa menekan pertumbuhan ekonomi," ujar Yusuf.

Ia mengatakan sejak penerapan PSAK 71, bank harus membentuk pencadangan kerugian kredit berdasarkan ekspektasi risiko, sehingga kebutuhan modal dan likuiditas meningkat.

Di sisi lain, Himbara juga masih menanggung beban pembiayaan berbagai proyek strategis pada periode pemerintahan sebelumnya.

Jika kondisi tersebut menjadi penyebab utama, penempatan dana SAL dinilai bukan sekadar menambah kas bank, tetapi juga membantu meredakan tekanan akibat kebutuhan pencadangan dan kualitas aset.

Terkait besaran dana, Yusuf menilai nominal Rp381 triliun cukup apabila tujuannya menjaga stabilitas likuiditas dan menekan kenaikan biaya dana.

Pengalaman penempatan SAL sebelumnya menunjukkan tambahan likuiditas mampu mengurangi tekanan di pasar uang, menekan kebutuhan bank menawarkan bunga deposito tinggi, serta menjaga pertumbuhan kredit.

"Dengan nilai Rp381 triliun, yang terdiri dari Rp281 triliun dana aktif dan Rp100 triliun dana siaga, kapasitas intervensinya tentu lebih besar," ujar Yusuf.

Namun, menurut dia, likuiditas yang melimpah tidak otomatis membuat kredit tumbuh. Saat ini nilai undisbursed loan disebut masih cukup besar, yang menunjukkan banyak fasilitas kredit telah disetujui bank tetapi belum dimanfaatkan debitur.

Kondisi tersebut mengindikasikan persoalan mulai bergeser dari sisi pasokan dana ke sisi permintaan.

Ia mengatakan dunia usaha masih berhati-hati berekspansi, sehingga keputusan menarik pinjaman tetap bergantung pada prospek bisnis, kelayakan usaha, kualitas agunan, serta penilaian risiko bank.

Oleh karena itu, tambahan likuiditas dinilai hanya menciptakan ruang bagi bank untuk menyalurkan kredit. Keputusan akhirnya tetap berada di tangan pelaku usaha.

"Jadi, menurut saya, nominal tersebut cukup untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, tetapi belum tentu cukup untuk mengangkat permintaan kredit apabila kepercayaan dunia usaha belum pulih," ujar Yusuf.

Yusuf memperkirakan dampak pertama dari kebijakan tersebut adalah likuiditas perbankan menjadi lebih longgar dan tekanan biaya dana berkurang.

Dengan demikian, bank tidak perlu terlalu agresif menghimpun dana mahal, sehingga biaya pendanaan lebih terkendali.

"Kondisi ini juga memberi ruang bagi bank untuk tetap menyalurkan pembiayaan ketika kebutuhan kredit mulai meningkat," ujar Yusuf.

Namun, ia mengingatkan terdapat risiko lain yang perlu diantisipasi, yakni munculnya distorsi persaingan lantaran Himbara memperoleh sumber dana yang lebih murah dibandingkan bank lain.

Selain itu, dana SAL merupakan instrumen pengelolaan kas pemerintah, bukan tambahan modal permanen. Dana tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, sehingga bank tetap harus mengelola risiko pendanaannya secara disiplin.

"Dana tersebut dapat ditarik kembali ketika dibutuhkan pemerintah sehingga bank tetap harus mengelola risiko pendanaannya secara disiplin dan tidak bergantung pada sumber likuiditas ini," ujar Yusuf.

Kementerian Keuangan bakal kembali mengguyur perbankan dengan dana pemerintah sebesar Rp381 triliun hingga akhir tahun ini. Rinciannya Rp281 triliun akan langsung diberikan ke perbankan dan Rp100 triliun sebagai dana cadangan yang disimpan di Bank Indonesia (BI).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan kebijakan ini untuk memastikan likuiditas perbankan benar-benar terjaga dan sanggup menyalurkan kredit.

"Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," ujar Juda dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (29/6).

"Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit," imbuhnya.

Menurut Juda, sampai saat ini masih banyak permintaan kredit ke perbankan. Pemerintah pun ingin memastikan bahwa perbankan tidak terkendala dana dalam penyalurannya.

"Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup, masih masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit," jelasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan penempatan dana SAL kembali dilakukan untuk mengatasi kondisi likuiditas perbankan yang mulai mengering, sehingga diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

"Masalah Himbara itu kan di sana sudah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, 'Saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara, bahkan saya tambah.' Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita. Jadi harusnya bunga di pasar akan turun. Ekonomi siap lari lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9) siang.