JAKARTA, iNews.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI tidak pernah dilakukan melalui penawaran online menggunakan tautan tidak resmi maupun media sosial. Perseroan memastikan bahwa setiap proses pengajuan KUR hanya dilakukan melalui petugas BRI dan diproses melalui Kantor BRI.

Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyampaikan bahwa maraknya penawaran KUR melalui pesan singkat, tautan digital, hingga akun media sosial merupakan modus penipuan yang menyalahgunakan nama BRI.

“BRI tidak pernah menawarkan ataupun memproses pengajuan KUR secara online melalui tautan tidak resmi, akun pribadi, maupun pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan BRI. Seluruh proses pengajuan KUR hanya dilakukan melalui unit kerja resmi BRI dan diproses langsung oleh petugas BRI resmi,” ujarnya.

Dhanny menambahkan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan pengajuan KUR melalui Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, BRI Unit, Teras BRI, AgenBRILink, maupun tenaga pemasar resmi BRI yang tersebar di seluruh Indonesia.

BRI juga menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan KUR tidak dipungut biaya apa pun di awal. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap penawaran yang menjanjikan pencairan cepat dengan syarat tidak wajar.

Selain itu, BRI mengingatkan masyarakat untuk tidak pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan yang bersifat rahasia seperti PIN, kata sandi (password), kode OTP, maupun data pribadi lainnya kepada pihak mana pun.

“Setiap permintaan data rahasia nasabah dapat dipastikan merupakan indikasi penipuan. Masyarakat diharapkan selalu melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI,” tuturnya.

BRI mengimbau masyarakat untuk hanya memperoleh informasi melalui kanal resmi perusahaan seperti website resmi BRI, media sosial resmi BRI, maupun Contact BRI 14017/1500017.

“Sebagai bagian dari komitmen meningkatkan keamanan layanan perbankan, BRI terus memperkuat edukasi literasi keuangan dan kewaspadaan masyarakat, sekaligus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menindaklanjuti berbagai modus penipuan yang menyalahgunakan nama perusahaan,” ucapnya.

Editor: Rizqa Leony Putri

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menegaskan penilaian kredit tetap menjadi kewenangan pihak bank meski ada pelonggaran SLIK, karena keputusan pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank dalam menjaga kualitas risiko.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

"Saya seringkali bicara hal yang sama dan saya konsisten akan mengatakan hal yang sama, bahwa biarkan bank yang memutus keputusan kredit. Karena keputusan kredit pada akhirnya adalah tanggung jawab bank dan tanggung jawab pengurus kalau ada apa-apa," kata Nixon menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Secara umum, Nixon mengatakan pihaknya menghormati kebijakan terbaru yang ditetapkan regulator karena lahir dari kebutuhan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta asosiasi perumahan.

Namun, ia menekankan bahwa bank memiliki ruang untuk menilai secara selektif, khususnya terhadap debitur dengan pinjaman di bawah Rp1 juta, apakah merupakan korban sistem atau mencerminkan karakter pembayaran.

Ia mencontohkan apabila seorang debitur memiliki banyak pinjaman kecil dengan kualitas macet, hal tersebut dapat menjadi indikasi perilaku kredit yang berisiko, sehingga tidak serta-merta layak mendapatkan pembiayaan baru.

"Kami dengar bahwa banyak sekali yang di bawah Rp1 juta ini, (punya) lebih dari satu rekening. Jadi, kalau misalnya dia punya 30 rekening, (ada kredit) Rp200 ribu, Rp300 ribu, itu kan di bawah Rp1 juta semua. Tapi semuanya NPL. Apakah orang seperti ini layak? Pertanyaannya kalau (kredit) Rp200 ribu saja tidak dibayar, bagaimana kita kasih ratusan juta? Kalau sudah menyangkut karakter," jelas Nixon.

Ia menambahkan dampak kebijakan pelonggaran SLIK terhadap penambahan debitur KPR subsidi juga masih belum dapat dipastikan.

Nixon pun menegaskan bahwa penilaian tetap harus dilakukan secara kasus per kasus dengan mempertimbangkan data dan profil masing-masing debitur.

"Jadi balik lagi, judgement atau keputusannya biar saja diserahkan ke bank, karena bank mengerti sekali keputusannya harus seperti apa," kata dia.

Sementara itu, Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menambahkan bahwa bahwa dalam praktik perbankan, penilaian kredit mengacu pada prinsip 5C yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition.

SLIK, jelas Setiyo, hanya merupakan salah satu indikator untuk melihat riwayat dan perilaku pembayaran debitur, sehingga tidak bisa menjadi satu-satunya dasar dalam keputusan kredit.

Meskipun riwayat kredit baik, ia mengatakan pengajuan tetap dapat ditolak apabila kapasitas pembayaran tidak memadai, misalnya pendapatan tidak mencukupi untuk membayar angsuran.

Selain itu, aspek kemampuan capital debitur menjadi pertimbangan, yang tercermin dari kemampuan menabung maupun besaran uang muka yang dimiliki.

Faktor agunan juga menjadi aspek penilaian, termasuk lokasi dan tingkat risiko aset, serta kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan bayar debitur ke depan.

"Itu adalah dari sisi risk management. Jadi itu (SLIK) bukan satu-satunya indikator kita melakukan approval kredit," kata Setiyo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

risiko pembiayaan tetap berada pada bank sebagai pihak yang menyalurkan kredit

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) siap untuk mengikuti kebijakan pelonggaran SLIK dari OJK untuk mempermudah proses pengajuan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kredit.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

“Di sisi konteks bahwa OJK sudah mempertimbangkan itu (SLIK hanya menampilkan kredit di atas Rp1 juta), itu memang kemudian artinya OJK sudah menghitung (risiko) beberapa kali. Kita sebagai pelaku, ya, mengikuti regulasi itu,” kata Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta saat dijumpai wartawan di BSI Tower Jakarta, Selasa.

Bob menambahkan bahwa SLIK tetap diperlukan sebagai informasi awal untuk melihat rekam jejak nasabah, yang selama ini menjadi salah satu dasar dalam proses penilaian kredit, di samping pertimbangan risiko lainnya sesuai regulasi.

Ia juga menyebutkan bahwa informasi dalam SLIK, termasuk apabila terdapat catatan yang kurang baik, tetap membantu dalam mengelola risiko pembiayaan.

Namun demikian, Bob mengingatkan bahwa risiko pembiayaan tetap berada pada bank sebagai pihak yang menyalurkan kredit.

“Tetapi di konteks itu, mungkin ada deviasi-deviasi tertentu yang dipertimbangkan oleh OJK,” kata Bob.

Di samping penyesuaian pelaporan dalam SLIK, OJK juga memutuskan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai kebijakan ambang batas Rp1 juta dalam SLIK tidak akan banyak berpengaruh terhadap pengajuan KPR.

Ia menilai pinjaman di bawah Rp1 juta relatif kecil dan jarang ditemui di perbankan. Menurutnya, pembaruan SLIK sejauh ini juga belum menjadi hambatan dalam pengajuan KPR.

“Prinsipnya SLIK merupakan alat bantu untuk melihat track record pembayaran, dan selama ini sangat membantu bank untuk melakukan analisis kualitatif. Bila pembaruan SLIK hanya terkait batasan Rp1 juta yang akan dilaporkan, tidak akan banyak pengaruh ke proses yang sudah ada saat ini,” kata Trioksa.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa OJK sangat mendukung program prioritas pembangunan perumahan tiga juta rumah tersebut.

Penguatan kebijakan SLIK tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor OJK Menara Radius Prawiro, Senin (13/4).

Untuk mendukung percepatan program perumahan, OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang menjadi tugas BP Tapera.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pembentukan Loan Factory ini juga menunjukkan kesiapan BTN dalam mendukung ambisi pertumbuhan bisnis kredit konsumer ke depannya,

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - Head of Transformation and Partnership Management Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Erika menyampaikan, pengembangan BTN Loan Factory bertujuan untuk mendorong pertumbuhan bisnis konsumer perseroan.

Ia mengatakan, target tersebut sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi bank konsumer terpercaya yang memberikan layanan finansial terintegrasi dan customer experience terbaik bagi nasabah.

“Pembentukan Loan Factory ini juga menunjukkan kesiapan BTN dalam mendukung ambisi pertumbuhan bisnis kredit konsumer ke depannya,” ucap Erika dalam acara peluncuran BTN Loan Factory di Kompleks Kantor BTN Cabang Bekasi, Jawa Barat, Senin.

Ia menyatakan, dengan beroperasinya fasilitas tersebut, operating model (kerangka kerja) pemrosesan kredit konsumer oleh pihaknya berubah dari sebelumnya berupa regional-based model (berdasarkan wilayah operasional) menjadi process-based model (berdasarkan proses).

Pihaknya berharap, perubahan operating model tersebut dapat mendukung perubahan mindset (cara pandang) di lingkungan perseroan agar lebih berfokus pada pelayanan terhadap nasabah.

“BTN Loan Factory merupakan sentra pemprosesan kredit konsumer di BTN yang berlandaskan pada operational excellence untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan konsisten kepada para nasabah kita, kualitas proses yang lebih baik, dan secara bersamaan dapat meningkatkan produktivitas tim dan efisiensi proses,” kata Erika.

Melalui fasilitas tersebut, pelaksanaan dan pengawasan proses pengajuan pembiayaan didesain agar dapat menjamin konsistensi waktu yang dibutuhkan untuk menyetujui setiap permintaan kredit nasabah.

“Dari yang sebelumnya mungkin lebih inward looking (fokus pada faktor internal) dan akan dijaga konsisten maksimal 5 hari per tahun ini yang kami targetkan, dan diharapkan akan terus membaik mencapai maksimal 3 hari di beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

Erika menuturkan, inisiatif pembentukan BTN Loan Factory tersebut dilakukan melalui integrasi bertahap dari yang sebelumnya pemrosesan kredit dilakukan di masing-masing kantor cabang menjadi di enam Regional Loan Processing Center (RLPC/Pusat Pemrosesan Pembiayaan Regional).

Kemudian, perseroan menerapkan pilot project pada Agustus 2025 dengan menggabungkan dua RLPC yang membawahi operasional di wilayah Jakarta 1, Jakarta 2, dan Jawa Barat.

“Hingga akhirnya pada tanggal 6 April 2026 ini, jadi satu minggu yang lalu, telah dilakukan implementasi nasional penggabungan seluruh RLPC yang menempati gedung BTN Loan Factory baru ini,” imbuh Erika.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meluncurkan BTN Loan Factory untuk mempercepat proses pengajuan kredit, terutama kredit pemilikan rumah (KPR), yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam tiga hari pada beberapa tahun ke depan.

Untuk tahun ini, bank BUMN tersebut menargetkan dapat menyetujui setiap pengajuan pembiayaan dalam lima hari. Sementara, saat ini, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pengajuan kredit di BTN adalah selama enam hari, lebih singkat dibandingkan sebelumnya yang mencapai sembilan hari.

"Kami ingin melayani nasabah lebih baik. Sering sekali ada keluhan waktu aplikasi (pengajuan) KPR di satu titik (lokasi) lebih dari sebulan. Karena prosesnya belum ter-centralized (terpusat), kadang-kadang kami nggak tahu (ada masalah tersebut)," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Bekasi, Jawa Barat, Senin.

Ia menuturkan perseroan menerima 220 ribu hingga 250 ribu pengajuan KPR setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan transformasi sistem yang terintegrasi dan terstandardisasi untuk dapat mengelola pengajuan tersebut secara efisien.

Ia mengatakan transformasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan bisnis agar dapat mendorong pertumbuhan sehingga menjadikan emiten perbankan berkode BBTN tersebut sebagai perusahaan besar bertaraf global.

Pihaknya pun mengembangkan BTN Loan Factory tersebut untuk meningkatkan booking, menjaga service level agreement (SLA), serta memperbaiki kualitas kredit atau rasio non-performing loan (NPL/kredit macet).

Selain itu, fasilitas tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, terutama di bidang sumber daya manusia (SDM).

"(Kami juga ingin operasional) lebih efisien, orangnya jadi terpusat dan (SDM) yang lain kami bisa pindahkan ke sales atau ke unit lain. Yang paling penting lagi adalah nasabah memiliki kepastian waktu. Itu yang mau kami ciptakan (melalui BTN Loan Factory)," kata Nixon.

BTN Loan Factory terletak di kompleks Kantor BTN Cabang Bekasi, Jawa Barat, dan sudah beroperasi sejak 6 April lalu.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia menjadi salah satu solusi pembiayaan unggulan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini dirancang untuk memperluas akses modal usaha melalui bunga yang rendah, cicilan yang terjangkau, serta proses pengajuan yang relatif mudah dibandingkan kredit komersial.

Di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, kehadiran KUR menjadi dorongan penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, hingga memperkuat daya saing. Salah satu skema yang paling banyak diminati adalah KUR Kecil BRI, yang menawarkan plafon pinjaman hingga Rp500 juta dengan tenor fleksibel sesuai kebutuhan usaha.

Secara umum, KUR BRI 2026 terbagi dalam beberapa jenis pembiayaan, mulai dari Supermikro, Mikro, hingga KUR Kecil. KUR Supermikro menyasar pelaku usaha ultra kecil dengan bunga sangat ringan, sementara KUR Mikro dan KUR Kecil diperuntukkan bagi usaha yang sudah lebih berkembang. Khusus KUR Kecil, plafon pinjaman yang besar menjadikannya pilihan utama bagi pelaku UMKM yang ingin melakukan ekspansi usaha, baik untuk menambah modal kerja maupun investasi jangka panjang.

Dari sisi bunga, KUR BRI tetap mempertahankan skema subsidi pemerintah yang kompetitif. Untuk pinjaman pertama, suku bunga berada di level 6 persen efektif per tahun dan akan meningkat secara bertahap pada pinjaman berikutnya. Skema ini membuat cicilan relatif lebih ringan, terutama bagi debitur baru yang baru mulai mengakses pembiayaan perbankan.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai akumulasi plafon pinjaman yang perlu diperhatikan. Untuk KUR Kecil, total pembiayaan yang dapat diterima satu debitur bisa mencapai Rp500 juta. Hal ini memberikan ruang yang cukup luas bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya secara lebih agresif, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun penguatan aset usaha.

Syarat Pengajuan KUR Kecil BRI 2026

Agar dapat mengakses pinjaman ini, calon debitur perlu memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

• Memiliki usaha produktif dan layak
• Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
• Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain
• Tidak memiliki pinjaman aktif di fintech lending atau pembiayaan digital
• Memiliki izin usaha (IUMK, NIB, atau dokumen resmi lainnya)
• Bersedia menyediakan agunan tambahan sesuai ketentuan bank

Jenis Pinjaman dan Tenor

Dalam praktiknya, KUR Kecil BRI terbagi menjadi dua jenis pembiayaan. Kredit Modal Kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha seperti pembelian bahan baku atau biaya produksi dengan tenor maksimal empat tahun. Sementara itu, Kredit Investasi ditujukan untuk pengembangan usaha jangka panjang seperti pembelian alat atau ekspansi bisnis, dengan tenor hingga lima tahun. Fleksibilitas ini memungkinkan pelaku usaha menyesuaikan pinjaman dengan kebutuhan bisnisnya.

Simulasi Angsuran KUR BRI 2026 Plafon Rp500 Juta

Berikut gambaran cicilan bulanan untuk pinjaman Rp500 juta dengan bunga 6 persen:

• Tenor 12 bulan: Rp44.166.667 per bulan
• Tenor 24 bulan: Rp23.333.333 per bulan
• Tenor 36 bulan: Rp16.388.889 per bulan
• Tenor 48 bulan: Rp12.916.667 per bulan
• Tenor 60 bulan: Rp10.833.333 per bulan

Simulasi ini dapat menjadi acuan awal dalam menghitung kemampuan bayar sebelum mengajukan pinjaman.

Cara Pengajuan KUR BRI Secara Offline

Pengajuan KUR BRI masih dapat dilakukan secara langsung melalui kantor cabang dengan langkah berikut:

1. Datang ke kantor BRI terdekat
2. Membawa KTP, KK, dan dokumen izin usaha
3. Membuka rekening BRI (jika belum memiliki)
4. Mengajukan permohonan KUR kepada petugas
5. Mengikuti proses wawancara dan verifikasi awal
6. Menjalani survei usaha dan analisis kelayakan

Dengan plafon pinjaman yang besar, bunga ringan, serta tenor yang fleksibel, KUR Kecil BRI 2026 hingga Rp500 juta menjadi peluang strategis bagi pelaku UMKM untuk naik kelas. Program ini tidak hanya membantu dari sisi permodalan, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Meski demikian, penting bagi calon debitur untuk memastikan kondisi usaha sudah stabil dan memiliki perencanaan keuangan yang matang agar pinjaman yang diajukan benar-benar memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran pembiayaan multiguna mendominasi total pembiayaan baru di industri multifinance, dengan porsi 47,47% dari Rp78,16 triliun pada Januari 2026.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai ada dua faktor utama yang membuat pembiayaan tersebut mendominasi.

“Kebutuhan dana cepat, kemudahan pengajuan pinjaman dengan agunan BPKB jadi dua faktor utama. Ada fenomena monetisasi BPKB dimana jumlah pengguna kendaraan yang besar terutama sepeda motor, menjadi ceruk debitur potensial,” ucapnya kepada Bisnis, belum lama ini.

Dari sisi perusahaan pembiayaan, ujarnya, imbal hasil multiguna jauh lebih tinggi dibanding jenis penyaluran kredit lainnya. Meskipun, di satu sisi memang risiko gagal bayar lebih tinggi dibanding ke sektor perdagangan atau industri.

“Namun, dari segi jumlah tren yang berkembang ke depan adalah kredit multiguna. Mungkin bersaingnya bukan lagi dengan KTA perbankan tapi paylaterplatform,” kata Bhima.

Dia meneruskan, tantangan yang akan dihadapi industri multifinance dalam mendongkrak penyaluran pembiayaan baru adalah situasi yang penuh risiko, baik dari sisi inflasi yang memengaruhi kemampuan bayar (ability to pay) debitur maupun perang yang pengaruhnya ke inflasi energi dan pangan.

Selain itu, Bhima menilai pasca Lebaran tekanan ekonomi diperkirakan akan meningkat. Sebab demikian, meski ada jaminan BPKB atau agunan lain, dia menyarankan perusahaan pembiayaan tetap harus melakukan background check, terutama lokasi calon debitur dengan kredit macet tinggi.

Adapun, selain menanggapi pembiayaan multiguna, Bhima melihat bahwa proyeksi pembiayaan modal kerja nampaknya masih terbatas. Di satu sisi, kemungkinan pembiayaan investasi akan bertahan karena outlook atau view-nya cukup panjang.

“Munculnya pabrik baru, butuh sarana pendukung dan vendor lokal, mereka butuh cashflow dan bisa di-support oleh lembaga pembiayaan. Pemerintah juga sedang dorong 100 GW panel surya di daerah, bisa bekerjasama dengan anak usaha PLN untuk kembangkan kerangka pembiayaan investasi,” ujarnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan baru oleh industri multifinance pada Januari 2026 sebesar Rp78,16 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan nilai itu didominasi oleh pembiayaan multiguna sebesar 47,47%.

“Secara nominal, multiguna mencapai Rp37,10 triliun, investasi Rp18,72 triliun, dan modal kerja Rp17,04 triliun,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026.

Kita bantu karena jembatan ini penting untuk jalur distribusi pangan dan perekonomian serta berbagai aktivitas masyarakat,

Jepara (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, komitmennya untuk membantu proses pengajuan bantuan anggaran dari pemerintah pusat guna pembangunan jembatan penghubung antara Kabupaten Jepara dan Demak, Jawa Tengah.

“Kita bantu karena jembatan ini penting untuk jalur distribusi pangan dan perekonomian serta berbagai aktivitas masyarakat,” ujarnya saat meninjau langsung jembatan penghubung di Desa Kedungmalang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Senin.

Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan didampingi Bupati Jepara Witiarso Utomo beserta jajaran.

Menurut dia, rencana pembangunan jembatan penghubung Jepara-Demak memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekaligus memperkuat distribusi pangan antara kedua wilayah.

Dalam peninjauan tersebut, Zulkifli Hasan bersama rombongan berjalan langsung di badan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kedung, Jepara, dengan Kecamatan Wedung, Demak.

Lebar jembatan yang ada saat ini diperkirakan berukuran 3,5 meter, sehingga membuat kendaraan roda empat tidak dapat berpapasan secara langsung di atas jembatan. Salah satu kendaraan harus menunggu giliran untuk melintas karena bentuk jembatan yang juga melengkung ke atas.

Bahkan ketika mobil berpapasan dengan sepeda motor, pengendara roda dua harus menepi untuk menghindari gesekan dengan bodi kendaraan.

Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan, pembangunan jembatan penghubung Jepara-Demak merupakan salah satu kebutuhan strategis daerah. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat distribusi hasil produksi pangan.

Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi pembangunan jembatan tersebut.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam memperkuat sektor pangan, meningkatkan perekonomian daerah, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

Kunjungan kerja tersebut juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program ketahanan pangan berjalan optimal, sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan opsi pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur strategis segera dibahas oleh DPRD Jabar.

Pinjaman tersebut rencananya akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur prioritas, termasuk sejumlah underpass di titik-titik kemacetan dengan nilai investasi yang tidak kecil. Dedi menekankan, langkah ini diambil demi percepatan penyelesaian proyek-proyek besar yang dinilai mendesak.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar MQ Iswara memastikan surat pengajuan dari gubernur telah diterima DPRD. "Tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa kemungkinan Pemprov Jabar akan melakukan pinjaman daerah. Surat Pak Gubernur memang sudah disampaikan ke DPRD," katanya dikutip Senin (2/3/2026).

Dalam surat tersebut gubernur menyampaikan rencana tambahan pinjaman Rp2 triliun untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur. Meski demikian, rencana tersebut masih dalam tahap perencanaan lanjutan.

Iswara membeberkan kemungkinan pinjaman berasal dari sindikasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bersama Bank BJB. "Dari mana Rp2 triliun itu? Kemungkinan dari sindikasi antara SMI dan Bank BJB. Tadi Pak Gubernur menyebutkan Bank BJB," katanya.

Namun pihaknya mengingatkan agar skema pembiayaan tidak membebani satu pihak saja. Menurutnya, jika hanya mengandalkan Bank BJB, dikhawatirkan dapat mempengaruhi likuiditas bank daerah tersebut mengingat nilainya cukup besar.

"Kalau hanya Bank BJB tentu dikhawatirkan ini mempengaruhi likuiditas Bank BJB karena besar kan. Kemungkinan ini PT SMI bersama Bank BJB," ujarnya.

Sebelumnya Dedi Mulyadi mengatakan rencana pinjaman pembangunan ke Bank BJB masih dalam tahap kajian dan analisis. Opsi pinjam itu muncul karena hak Pemprov Jabar dari pemerintah pusat terus tertahan.

Hak pertama, adanya tagihan dana bagi hasil (DBH) pajak dari pemerintah pusat untuk tahun 2023, 2024, dan 2025. Nilainya, diperkirakan hampir Rp1,5 triliun, dan yang sudah diakui lebih dari Rp1 triliun. Kemudian, kedua adalah penundaan dana bagi hasil pajak tahun 2026 senilai Rp2,430 triliun.

"Ini sudah lebih dari Rp3 triliun sebenarnya keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertunda dari pemerintah pusat," katanya.

JAKARTA, iNews.id - Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang praktis, membuat layanan pinjaman daring (pindar) kerap menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Proses digital yang mudah serta pencairan dana yang relatif singkat membuat pinjaman daring cepat cair semakin diminati, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Meski demikian, masyarakat tetap perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada  bunga tinggi dan biaya tersembunyi. Memilih pinjaman daring aman yang legal, memiliki pinjaman bunga rendah, serta transparan sejak awal menjadi hal yang sangat penting.

Pinjaman dari legal yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diwajibkan menyampaikan informasi biaya secara jelas dan tidak menimbulkan jebakan biaya lain di kemudian hari. Oleh karena itu, memahami cara memilih pinjaman daring aman dan mengikuti tips pinjaman daring yang tepat menjadi langkah awal agar pinjaman dana tunai benar-benar membantu kondisi keuangan, bukan justru menambah beban.

Menjawab kebutuhan tersebut, SPinjam menghadirkan kampanye khusus untuk pengajuan pinjaman pertama berjudul “Jelas Tanpa Jebakan” yang berlangsung  pada 12 Januari hingga 12 Februari 2026. Kampanye ini bertujuan mengajak masyarakat menggunakan layanan pinjaman daring secara lebih bijak, dengan menekankan aspek legalitas, transparansi biaya, serta kemudahan proses dengan penawaran-penawaran menarik untuk pengajuan pinjaman pertama.

SPinjam adalah layanan pinjaman daring oleh PT Lentera Dana Nusantara yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui Kampanye “Jelas Tanpa Jebakan”, SPinjam menawarkan promo spesial untuk pengajuan pinjaman pertama berupa: bunga harian tetap 0,06 persen, serta gratis biaya admin.

Promo SPinjam “Jelas Tanpa Jebakan” dihadirkan untuk memberikan kepastian kepada pengguna sejak awal, sehingga tidak ada kekhawatiran terkait biaya tambahan yang sering menjadi keluhan pada pinjaman daring ilegal.

Skema bunga harian tetap 0,06 persen untuk pinjaman pertama memungkinkan pengguna mengetahui estimasi cicilan sejak awal tanpa risiko kenaikan mendadak. Sementara itu, promo gratis biaya admin untuk pinjaman pertama membuat dana yang diterima sesuai dengan nominal persetujuan.

Melalui skema ini, SPinjam menegaskan komitmennya menghadirkan pinjaman daring yang jelas, transparan, dan tanpa biaya tersembunyi.

Sebagai salah satu platform pinjaman dana tunai, Anda dapat menikmati aktivasi yang mudah dan cepat dengan SPinjam "Jelas Tanpa Jebakan". Aktivasi SPinjam dapat dilakukan langsung melalui aplikasi ShopeePay atau Shopee. Aktivasi dan pengajuan pinjaman bisa dilakukan langsung melalui smartphone tanpa perlu datang ke kantor atau mengurus dokumen rumit.

Berikut langkah aktivasi SPinjam:

1. Buka halaman SPinjam melalui aplikasi ShopeePay atau Shopee
2. Klik Aktivasi Gratis
3. Pilih Kirim untuk menerima kode verifikasi (OTP) dan masukkan kode verifikasi OTP
4. Lengkapi data diri, KTP aktif, serta verifikasi wajah. 

Setelah pengajuan aktivasi dilakukan, pihak PT Lentera Dana Nusantara akan meninjau permohonan dan Anda bisa mendapatkan pinjaman dana tunai yang bisa Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan mendesak. Ingat, selalu ajukan pinjaman sesuai kemampuan finansial dan bayar tagihan tepat waktu. SPinjam, Jelas Tanpa Jebakan!

Editor: Rizqa Leony Putri

Kami memperbarui PDaja.com agar tidak hanya menjadi platform pengajuan pinjaman, tetapi juga sebagai alat bantu yang memberikan transparansi, edukasi, dan kenyamanan dalam proses pembiayaan.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) mencatat penyaluran pinjaman melalui layanan digital PDaja.com hingga saat ini telah mencapai lebih dari Rp1,9 triliun yang diberikan kepada lebih dari 1.051 nasabah, dengan sekitar 800 pinjaman yang masih aktif.

Pertumbuhan ini, menurut perseroan, didukung oleh lebih dari 1.800 mitra bisnis individu dan 35 mitra koperasi di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur ESME Business Bank Sampoerna Rudy Mahasin dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa PDaja.com merupakan langkah strategis perusahaan dalam memperluas inklusi keuangan dan memberikan pengalaman digital yang efisien bagi nasabah.

“Kami memahami bahwa kecepatan dan kepastian merupakan kebutuhan utama nasabah saat ini. Karena itu, kami memperbarui PDaja.com agar tidak hanya menjadi platform pengajuan pinjaman, tetapi juga sebagai alat bantu yang memberikan transparansi, edukasi, dan kenyamanan dalam proses pembiayaan,” kata Rudy.

Lending Center Divison Head Bank Sampoerna Hendra Setiawan menjelaskan bahwa PDaja.com merupakan wujud nyata komitmen Bank Sampoerna dalam memberikan solusi finansial yang mudah, cepat, dan transparan.

Layanan tersebut berorientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi nasabah dalam mengakses pinjaman Bank Sampoerna secara digital, sehingga dapat dimanfaatkan dalam setiap tahap kehidupan.

Hendra mengatakan, banyak orang merasa ragu untuk mengajukan kredit, karena tidak tahu apakah mereka memenuhi syarat atau berapa besar kewajiban yang harus dibayar.

Kini, melalui website PDaja.com, masyarakat bisa melakukan self-assessmentsecara mandiri dan mendapatkan pre-approvalbegitu selesai mengisi formulir ajukan pinjaman.

“Kami seringkali bertanya kepada pelaku UMKM, apa kendala mereka dalam mengakses layanan kredit dari perbankan. Menurut mereka proses pengajuan kreditnya lama dan dokumen yang dibutuhkan banyak. Setelah mengumpulkan dokumen dan ditunggu cukup lama, ternyata pengajuan tidak dapat disetujui. PDaja.com hadir untuk memberikan solusi atas kendala ini,” ujar Hendra.

Dengan layanan berbasis website, masyarakat dapat mengetahui apakah dengan data yang dimiliki, pengajuan kreditnya dapat disetujui atau tidak.

Cukup dengan mengisi self-assesment lima menit, termasuk memasukkan geotaggingjaminan yang dimiliki, masyarakat dapat memperoleh persetujuan awal yang berisi plafon indikatif berapa nominal pinjaman yang dapat disetujui.

Setelah mendapatkan persetujuan awal ini, mereka dapat mengirimkan dokumen untuk diverifikasi oleh petugas bank apakah sesuai dengan self-assesment yang telah diisi sebelumnya. Jika sesuai, maksimal dalam dua minggu kredit sudah dapat dicairkan.

Dengan proses yang sepenuhnya digital, masyarakat dapat memperoleh gambaran kemampuan finansial mereka sebelum melanjutkan ke tahap pengajuan resmi.

“Fitur ini membantu orang mengambil keputusan lebih tepat sejak awal, sekaligus mempercepat proses persetujuan,” kata Hendra pula.

Sebagai bentuk fleksibilitas bagi calon debitur, Bank Sampoerna juga menyediakan fasilitas plafon rekening koran (PRK), pinjaman angsuran, maupun pinjaman tetap yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan cashflow nasabah. Jaminan yang diterima adalah rumah, ruko, apartemen, atau gudang.

Masyarakat dapat mengajukan pinjaman secara online melalui PDaja.com untuk berbagai kebutuhan baik konsumtif maupun produktif tanpa harus melalui proses panjang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Skor kredit sering dianggap sebagai gambaran seberapa baik seseorang berkomitmen dalam menjalankan kewajiban finansialnya. Bagi masyarakat yang pernah mengajukan pembiayaan, istilah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentu bukan hal asing.

Sistem yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking ini menjadi acuan penting bagi lembaga keuangan saat menilai kelayakan calon peminjam, terutama untuk pengajuan kredit.

Apabila catatan SLIK seseorang kurang baik, peluang untuk memperoleh pinjaman dari bank maupun perusahaan pembiayaan akan semakin kecil. Terlebih, kini OJK mewajibkan layanan pinjaman online P2P Lending untuk ikut melaporkan data ke SLIK, sehingga rekam jejak kredit masyarakat semakin mudah dipantau.

Dengan demikian, histori pinjaman di dalam P2P Lending juga akan mempengaruhi skor kredit seseorang.

Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) bahkan menyebut 40% pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) ditolak karena skor kredit buruk. Mereka menyebut hal itu disebabkan oleh tunggakan cicilan di pinjol.

Selain itu, OJK juga sempat menyoroti kasus para pencari kerja yang gagal mendapatkan pekerjaan karena terganjal oleh skor kredit di SLIK OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa data SLIK dapat dilakukan pembaruan apabila peminjam (borrower) telah melakukan pembayaran atau melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendati demikian dalam pernyataan terbaru, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga meluruskan bahwa pihaknya tidak melarang lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan kredit bagi para debitur dengan kualitas kredit tidak lancar.

"Penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon individu, dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu," pungkas Mahendra dalam konferensi pers virtual, dikutipSenin (26/5/2025).

Adapun saat ini pengecekan SLIK dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, seseorang sebaiknya seseorang perlu mengecek skor kredit sebelum mengajukan pinjaman.

Mengutip laman pegadaian.co.id, skor SLIK OJK dibagi menjadi lima. Nasabah dengan skor 1 berarti memiliki riwayat kredit paling baik sedangkan yang memiliki skor 5 bermasalah dengan kredit macet.

Perlu diketahui bahwa hanya debitur dengan skor 1 dan 2 dapat mengajukan kredit kepada bank tanpa menemui masalah. Nasabah dengan skor 3, 4, dan 5 perlu melakukan pembersihan skor terlebih dahulu.

Adapun cara untuk mengetahui skor kredit bisa dilakukan melalui laman resmi idebku.ojk.go.id. Lantas, bagaimana caranya apabila sudah memiliki catatan kredit buruk?

Apabila masih ada tunggakan kredit yang belum terselesaikan, satu-satunya cara untuk membersihkan catatan kredit yang jelek adalah dengan melunasi kewajiban yang belum terselesaikan.

Akan tetapi ada kemungkinan tunggakan kredit muncul karena suatu kesalahan. Bila menduga hal tersebut terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah menghubungi atau melaporkan masalah tersebut ke pihak terkait.

Lazimnya, pembaruan data SLIK OJK akan dilakukan maksimal 30 hari sejak pelunasan. Anda juga bisa meminta surat keterangan lunas (SKL) sebagai bukti untuk mengajukan kredit baru.