Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung memperkuat berbagai strategi untuk menekan angka pengangguran yang saat ini masih mencapai sekitar 99.300 orang.

Di tengah tantangan ekonomi global, seperti tingginya inflasi dan fluktuasi nilai tukar dolar AS, Disnaker melakukan transformasi program agar lebih tepat sasaran dalam membuka peluang kerja.

Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana mengatakan pihaknya tengah menyiapkan perubahan besar dalam pola pelatihan kerja, program magang luar negeri, hingga revitalisasi penyelenggaraan bursa kerja (job fair) agar lebih efektif menjangkau pencari kerja.

“Angka pengangguran kita memang masih tinggi. Karena itu kami terus bekerja keras agar jumlah tersebut terus berkurang meskipun situasi ekonomi sedang penuh tantangan,” kata Yayan di Kantor Disnaker Kota Bandung, Selasa (30/6/2026).

Mulai 2027, pola pelatihan kerja akan dibagi menjadi dua skema. Pelatihan dasar yang bersifat umum, seperti memasak, tata rambut, hingga keterampilan digital tanpa sertifikasi, akan dialihkan kepada perangkat daerah lain, di antaranya Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Sosial.

Sementara itu, Disnaker akan berfokus pada pelatihan berbasis kompetensi yang menghasilkan sertifikasi profesi. Langkah ini diambil agar peserta memiliki daya saing lebih tinggi dengan standar keahlian yang diakui di dunia kerja.

Selain perombakan pelatihan, skema magang ke luar negeri juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya pemerintah melatih peserta secara massal sebelum keberangkatan, kini Disnaker memberikan subsidi langsung kepada calon peserta yang telah dipastikan diterima oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk bekerja atau magang di luar negeri.

“Kami sekarang jemput bola. Ketika ada warga Bandung yang sudah siap berangkat melalui LPK, kami memberikan subsidi. Dengan begitu bantuan menjadi lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Yayan menilai peluang kerja di luar negeri masih terbuka lebar. Perubahan pola tersebut dilakukan setelah evaluasi menunjukkan banyak peserta pelatihan yang batal berangkat karena kendala keluarga dan faktor teknis lainnya.

Di sisi lain, Disnaker juga mengubah konsep penyelenggaraan job fair yang semula terpusat menjadi lebih terdesentralisasi di tingkat kecamatan dengan kebutuhan tenaga kerja tinggi. Intensitas kegiatan pun ditingkatkan menjadi sebulan sekali dan diperkuat melalui aplikasi New Bimma.

Saat ini, sekitar 20 perusahaan telah membuka lebih dari 2.492 lowongan kerja melalui aplikasi tersebut. Selain itu, tersedia sekitar 1.792 lowongan dari platform nasional yang dapat diakses masyarakat.

“Hal yang kami lakukan adalah mempertemukan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan masyarakat yang mencari pekerjaan. Karena itu intensitas job fair kami tingkatkan menjadi sebulan sekali dan pelaksanaannya dibuat lebih efisien melalui sistem online,” jelasnya.

Untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja, Disnaker juga menghadirkan layanan Talent Hub secara gratis. Program ini menyediakan tes minat dan bakat bersama psikolog agar pencari kerja dapat mengetahui bidang pekerjaan yang paling sesuai dengan potensinya.

Sejauh ini, kebutuhan tenaga kerja di Kota Bandung masih didominasi sektor perdagangan, ritel, pemasaran (sales), logistik, dan ekspedisi. Adapun pada 2026, Pemerintah Kota Bandung menargetkan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan hingga 7,22%.

Transformasi digital dalam proses rekrutmen tersebut mendapat respons positif dari pencari kerja. Resa Septiani, salah seorang warga Kota Bandung, menilai proses melamar melalui aplikasi jauh lebih praktis karena telah menyediakan tahapan awal sebelum sesi wawancara.

“Lebih mudah lewat web. Jadi saat interview kita sudah tahu pertanyaan-pertanyaan awal yang sebelumnya diisi di aplikasi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Teguh Putra. Menurutnya, sistem rekrutmen daring meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

“Menurut saya lebih enak melamar secara online. Tidak perlu keluar rumah hanya untuk mengirim lamaran. Datang cukup saat ada panggilan interview, jadi lebih menghemat waktu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan akan memberikan prioritas formasi bagi belasan ribu guru madrasah honorer yang selama ini sudah mendedikasikan mengajar.

Usulan tersebut setelah dirinya mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri PAN-RB Ridi Widyantini, Selasa (30/6/2026).

"Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco, ya, Menkes, Kementerian Keuangan, Dalam Negeri, dan juga PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu, dan disebut beberapa... dijelaskan beberapa simulasi," katanya saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut telah disampaikan sejumlah persoalan yang kerap dibicarakan bersama Komisi VIII DPR RI.

Menurutnya, dari hasil pertemuan itu menghasilkan sejumlah solusi seperti memberikan insentif Rp1,5 juta.

"Misalnya, yang tidak bisa terangkat karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif 1,5 juta, ya. Itu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucapnya.

Kemudian, solusi lainnya adalah memberikan prioritas formasi bagi 18.000 guru honorer yang telah mengabdi di sekolah negeri.

"Kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, jumlahnya sekitar 18.000 orang, itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," sambungnya.

Selain itu, dia menjelaskan realisasi bantuan insentif guru non-ASN secara keseluruhan adalah sebesar 50,5%. Bantuan insentif guru non-ASN ini menyasar 252.627 guru yang belum sertifikasi.

Realisasi insentif guru non-ASN di atas untuk sementara adalah untuk semester genap tahun 2026, sedangkan sisa realisasi akan disalurkan pada semester ganjil tahun 2026.

"Berdasarkan hasil reviu APIP, terdapat 183.787 guru dan dosen serta guru besar yang memerlukan dukungan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan guru besar, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp6.021.205.143.000," tuturnya.

Kebutuhan tersebut itu terdiri atas TPG, TPD, dan tunjangan guru besar ASN sebanyak 89.301 orang dengan kebutuhan sebesar lebih dari Rp3 triliun serta TPG dan TPD non-ASN sebanyak 94.486 orang dengan kebutuhan sebesar Rp2,37 triliun.

"Usulan tambahan anggaran dimaksud telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, telah berproses, dan telah dilakukan penelaahan bersama tanggal 21 Mei 2026 sebagai dasar pemenuhan kebutuhan anggaran pada DIPA tahun anggaran 2026 Kementerian Agama," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mendorong profesi konten kreator masuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai bagian dari upaya memberikan pengakuan resmi terhadap profesi baru yang berkembang pesat di era digital.

Dengan masuknya profesi tersebut ke dalam KBLI, para konten kreator nantinya dapat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai fasilitas ekonomi.

Riefky menjelaskan, pembahasan mengenai pengaturan konten kreator, termasuk kepemilikan NIB, merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19.

"Tentu yang kami ingin lakukan adalah bagaimana profesi konten kreator itu menjadi profesi resmi yang terdaftar dalam KBLI," ujar Riefky usai menghadiri pengumuman pemenang sayembara logo HUT Ke-81 RI di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, pemerintah melihat konten kreator sebagai salah satu profesi baru yang perlu mendapatkan pengakuan formal, seiring pesatnya perkembangan ekonomi kreatif dan industri digital di Indonesia.

Riefky mengatakan, Kementerian Ekonomi Kreatif juga telah berkomunikasi dengan sejumlah asosiasi konten kreator, antara lain Asosiasi Kreator Indonesia (AKI), Aksi, dan Aksindo, guna membahas berbagai aspek pengembangan ekosistem industri kreator digital.

"Konten kreator salah satu di antaranya. Banyak profesi-profesi baru yang berkembang di Indonesia yang saat ini juga perlu pengakuan resmi dalam KBLI," katanya.

Dia menjelaskan, keberadaan KBLI akan menjadi dasar bagi penerbitan NIB bagi para pelaku profesi tersebut. Dengan memiliki NIB, konten kreator dinilai akan lebih mudah mengakses pembiayaan maupun berpartisipasi dalam pengadaan jasa pemerintah.

"Dengan dia sudah masuk dalam KBLI, profesinya sudah ada dalam KBLI, tentu nanti akan ada NIB. Dari NIB itulah nanti seorang konten kreator ketika membutuhkan akses pendanaan, ketika ingin mengikuti penyediaan jasa untuk proyek-proyek pemerintah pusat ataupun daerah itu sudah siap," ujarnya.

Meski demikian, Riefky menegaskan bahwa pengaturan terkait kewajiban perpajakan bagi konten kreator tetap menjadi kewenangan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Adapun terkait dengan pajak tentu dari Kementerian Keuangan yang mengaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) kembali membuka Seleksi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru 2026. Kesempatan ini dibuka bagi lulusan lulusan S1 maupun D4 yang bercita-cita menjadi guru profesional.

Program ini menjadi salah satu jalur penting untuk mencetak tenaga pendidik profesional yang tidak hanya memiliki kompetensi mengajar, tetapi juga mampu membimbing, menginspirasi, serta mendampingi tumbuh kembang peserta didik di Indonesia. Pendaftaran seleksi dibuka mulai 27 Juni hingga 25 Juli 2026.

Calon peserta dapat memperoleh informasi lengkap mengenai tahapan seleksi, persyaratan, hingga mekanisme pendaftaran melalui laman resmi Direktorat PPG Kemendikdasmen.

"Segera cek informasi lengkap dan pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan ini melalui laman resmi https://ppg.kemendikdasmen.go.id/news/seleksi-pendidikan-profesi-guru-ppg-bagi-calon-guru-tahun-2026," dikutip dari Instagram PPG Kemendikdasmen, dikutipSenin (29/6/2026).

Persyaratan Utama PPG Calon Guru 2026

1. WNI

2. Tidak terdaftar sebagai guru/kepala sekolah pada basis data guru dan tenaga kpendidikan seperti data pokok pendidikan (Dapodik) dan Simpatika

3. Berusia paling tinggi 32 tahun [ada 31 Desember tahun pendaftaran

4. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) atau terdata pada basis data penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri

5. Memiliki IPK paling rendah 3.00

6. Mempunyai surat keterangan sehat jasmani dan rohani (diserahkan pada saat lapor diri)

7. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik (diserahkan pada saat lapor diri)

8. Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktf lainnya (diserahkan pada saat lapor diri)

9. Menandatangani pakta integritas

10. Mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara

Bidang Studi yang Dibuka di PPG Calon Guru 2026

Bidang Studi Umum

1. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)

2. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

3. Bimbingan dan Konseling

4. Informatika

5. Seni Budaya

6. Pendidikan Luar Biasa

7. Bahasa Indonesia

8. Pendidikan Pancasila

9. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

10. Sejarah

11. Sosiologi

12. Bahasa Inggris

13. Geografi

14. Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PGAUD)

15. Ekonomi

16. Biologi

17. Kimia

18. Fisika

Bidang Studi Kejuruan

1. Teknik Otomotif

2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

3. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis

4. Desain Komunikasi Visual

5. Perhotelan

6. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

7. Kuliner

8. Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam

9. Teknik Elektronika

10. Teknik Ketenagalistrikan

11. Busana

12. Usaha Layanan Pariwisata

13. Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian

14. Pemasaran

15. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan.

Demikian informasi seleksi PPG Calon Guru 2026 yang sudah membuka pendaftaran. Semoga informasi ini bermanfaat.

JAKARTA - Setahun pertama kepengurusan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) menjadi fase penting untuk mengukur apakah sebuah organisasi baru mampu bertahan sebagai gagasan atau sekadar menambah panjang daftar organisasi media di Indonesia. Sejak diiniasi pendiriannya pada akhir Desember 2024, AMKI mencoba membaca perubahan zaman.

Media massa tidak lagi berdiri dalam kotak-kotak lama. Batas antara media cetak, media siber, televisi, platform digital, media sosial, hingga kreator konten semakin kabur. Informasi bergerak melalui berbagai kanal sekaligus. Konsep itulah yang kemudian menjadi fondasi AMKI yakni mendorong ekosistem media menuju era konvergensi. Namun, gagasan baru selalu berhadapan dengan persoalan kepercayaan publik.

Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala mengatakan, industri media global saat ini menghadapi tekanan berlapis. Perubahan pola konsumsi berita, pergeseran iklan ke platform digital, serta dominasi perusahaan teknologi global membuat model bisnis media konvensional semakin rapuh.

”Laporan Reuters Institute Digital News Report 2025 menunjukkan pola konsumsi berita digital terus meningkat, sementara ketergantungan publik pada platform seperti mesin pencari, media sosial, dan agregator semakin besar,” katanya dalam siaran pers, Minggu (28/6/2026).

Di Indonesia, persoalan itu terasa semakin nyata. Media harus berhadapan dengan dominasi platform teknologi global seperti Google, YouTube, TikTok, dan Meta dalam distribusi informasi dan perebutan iklan digital. Ketika arus uang iklan berpindah, perusahaan pers dipaksa mencari model bisnis baru agar tetap hidup.

Terkat AMKI, menurutnya, tantangan terbesar pada tahun pertama bukan sekadar membangun struktur, melainkan menciptakan legitimasi. Dalam satu tahun, AMKI berhasil membangun kepengurusan di 20 provinsi. Beberapa wilayah lain seperti Kalimantan dan Papua masih dalam proses penyempurnaan struktur. ”Kecepatan konsolidasi daerah menjadi salah satu indikator bahwa organisasi ini mencoba tidak hanya berpusat di Jakarta,” ujarnya.

Tetapi membangun organisasi nasional bukan hanya soal jumlah cabang. Tantangan berikutnya adalah memastikan cabang-cabang daerah memiliki kapasitas, program, dan manfaat nyata bagi anggota.

Salah satu kekuatan AMKI pada periode awal adalah kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai institusi strategis. Tantangannya ke depan adalah menjaga jarak yang sehat.

Kedekatan dengan institusi negara harus menjadi jalan untuk memperjuangkan kepentingan ekosistem media, bukan menjadi alasan untuk kehilangan sikap kritis. Apalagi perubahan industri media membutuhkan regulasi yang mampu menjawab perkembangan zaman, bukan sekadar mengikuti kepentingan kelompok tertentu.

Gagasan terbesar AMKI berada pada isu regulasi. Perubahan teknologi membuat definisi media semakin kompleks. Media sosial, kreator konten, dan platform digital telah menjadi pemain besar dalam distribusi informasi.

Namun ekosistem hukum dan regulasi belum sepenuhnya mengejar perubahan tersebut. AMKI mendorong adanya pembahasan mengenai regulasi media konvergensi yang melibatkan Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta DPR.

Langkah lain adalah kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pelatihan dan pengujian kompetensi menuju sertifikasi media konvergensi. Jika berhasil, konsep ini dapat menjadi salah satu fondasi baru dalam mengatur profesionalisme pekerja informasi di era digital. Komdigi: Pers sebagai Benteng Pertahanan Melawan Hoaks dan Disinformasi

Memasuki tahun kedua, pekerjaan terbesar bukan lagi sekadar memperkenalkan AMKI. Tahap berikutnya adalah membuktikan manfaat. Kaderisasi harus diperkuat. Ruang bagi pengurus provinsi dan kabupaten/kota perlu diperluas agar organisasi tidak bergantung pada figur pusat.

AMKI juga harus memastikan bahwa keberadaan organisasi dirasakan oleh anggota kecil di daerah, bukan hanya oleh perusahaan media besar. Sebab pada akhirnya ukuran keberhasilan organisasi media bukan terletak pada banyaknya struktur, melainkan seberapa jauh ia mampu menjawab persoalan nyata industri.

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama berbagai asosiasi yang menaungi pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD) resmi mendeklarasikan organisasi profesi nasional bernama Perhimpunan Profesi BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Seluruh Indonesia (PERBUMDASI).

Deklarasi tersebut berlangsung pada 25 Juni 2026 di Sunlake Waterfront Resort & Convention, Jakarta Utara, sebagai langkah memperkuat profesionalisme dan sinergi para pengelola BUMD, BLUD, serta BMD di seluruh Indonesia.

Peresmian PERBUMDASI dilakukan oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, bersama Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli. Deklarasi juga diikuti oleh pimpinan tujuh organisasi yang bergerak di bidang BUMD dan layanan publik daerah.

Ketujuh organisasi tersebut meliputi Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah (PERBAMIDA), Perkumpulan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Seluruh Indonesia (PERDASI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES), serta Asosiasi Puskesmas Indonesia (APKESMI). Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam deklarasi tersebut, di antaranya Prof. Mardiasmo, Prof. Gandung Troy Sulistyantoro, dan Prof. Bahrullah Akbar.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 700 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta terdiri atas pengurus asosiasi, direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMD, direktur rumah sakit daerah, kepala puskesmas, kepala sekolah yang menerapkan pola BLUD, hingga pengelola BLUD lainnya.

Turut hadir pula sekretaris daerah provinsi maupun kabupaten/kota, kepala biro dan kepala bagian perekonomian daerah, serta kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari berbagai wilayah.

Dalam sambutannya, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni menegaskan bahwa kehadiran PERBUMDASI menjadi wadah yang menyatukan seluruh insan yang bergerak di bidang pengelolaan BUMD, BLUD, dan BMD.

"Hari ini kita berkomitmen untuk berhimpun dan bersatu. Seluruh asosiasi serta pengelola BUMD, BLUD, dan BMD di Indonesia harus terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya," ujar Fatoni.

Menurutnya, organisasi profesi ini tidak hanya menjadi tempat berhimpun bagi para praktisi, tetapi juga melibatkan pembina, akademisi, pakar, pemerhati, serta pengamat di bidang BUMD, BLUD, dan BMD.

Keberadaan PERBUMDASI diharapkan mampu menjadi forum strategis untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan, mulai dari peningkatan kapasitas, sosialisasi regulasi terbaru, pertukaran pengalaman antardaerah, penyebaran informasi kebijakan, hingga kegiatan akademik dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan terbentuknya PERBUMDASI, pemerintah berharap tata kelola BUMD, BLUD, dan BMD di Indonesia semakin profesional, adaptif terhadap perubahan regulasi, serta mampu memberikan pelayanan publik dan kontribusi yang lebih optimal bagi pembangunan daerah.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

JAKARTA - Perkumpulan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia ( Peradi SAI ) siap mengambil peran sebagai jembatan antara dunia usaha dan aparat penegak hukum di tengah era baru penerapan KUHP Nasional. Untuk itu, Peradi-SAI menggelar Indonesia Legal & Economic Forum (ILEF) 2026, sebagai upaya memastikan kepastian hukum berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Forum bertema “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pasca KUHP Baru: Enam Bulan Pertama – Membaca Perspektif Aparat Penegak Hukum” itu digelar setelah enam bulan KUHP Nasional berlaku efektif. Momentum tersebut menjadi krusial karena dunia usaha kini menghadapi perubahan mendasar terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang jauh lebih luas dibanding rezim hukum sebelumnya.

Ketua Umum Peradi SAI, Harry Ponto, mengatakan ILEF 2026 ini dibentuk untuk mempertemukan kalangan bisnis dan hukum yang kini tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. “Forum ini kami buat untuk mempertemukan dunia bisnis dan dunia hukum. Sekarang suka tidak suka keduanya harus berjalan seiring. Dunia usaha membutuhkan kepastian mengenai bagaimana ketentuan pidana korporasi akan diterapkan dalam praktik,” kata Harry di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, implementasi KUHP Nasional membawa konsekuensi besar terhadap tata kelola perusahaan, manajemen risiko, hingga sistem kepatuhan korporasi. Karena itu, pelaku usaha tidak cukup hanya memahami bunyi aturan, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum menginterpretasikan serta menerapkannya.

Harry menegaskan perkembangan hukum pidana Indonesia kini telah mengarah pada akuntabilitas korporasi yang lebih kuat. Perusahaan tidak lagi dapat berlindung di balik alasan ketidaktahuan ketika terjadi pelanggaran yang seharusnya dapat dicegah.

“Kalau sepatutnya tahu tetapi membiarkan pelanggaran terjadi, itu juga bisa menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Bahkan penegak hukum dapat menelusuri siapa beneficial owner yang sesungguhnya berada di balik korporasi,” ujarnya.

Bagi Harry, semangat KUHP baru adalah menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih tertib, transparan, dan patuh hukum. Namun di sisi lain, dunia usaha juga membutuhkan jaminan bahwa diskresi bisnis yang dilakukan dengan itikad baik tidak serta-merta dikriminalisasi.

“Yang harus dilihat adalah ada atau tidaknya mens rea atau niat jahat. Jangan sampai keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik justru dipidana,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komite Hukum Investasi dan Ekonomi Peradi SAI sekaligus Ketua Pelaksana ILEF 2026, Daniel Ginting, mengatakan forum ini menjadi ruang dialog yang penting untuk membangun kesamaan persepsi antara dunia usaha dan aparat penegak hukum.

“Momentum enam bulan pertama pelaksanaan KUHP Nasional sangat baik untuk membangun pemahaman bersama. Dunia usaha membutuhkan kejelasan interpretasi hukum dan ruang diskresi agar bisa bergerak dengan lebih pasti,” ujarnya.

Menurut Daniel, hasil diskusi dalam forum tersebut akan terus dikembangkan bersama kalangan usaha, baik swasta maupun badan usaha milik negara, guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

ILEF 2026 menghadirkan sejumlah pembicara yang berada di garis depan pembentukan dan pelaksanaan kebijakan hukum pidana nasional, yakni Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Surya Jaya, Jaksa Ahli Madya Kejaksaan Agung Dr. Erni Mustikasari, serta Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri Brigjen Pol. Boy Rando Simanjuntak.

Forum tersebut juga menghadirkan keynote speech dari Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir dan Chief Executive Officer Indonesia Business Council (IBC) Dr. Sofyan A. Djalil.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepentingan pembangunan ekonomi. “Korporasi adalah mesin penggerak ekonomi bangsa, namun kepastian hukum merupakan jangkar utama. Implementasi KUHP baru harus mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, akuntabel, dan tetap mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Peradi SAI, Patra M. Zen, menjelaskan ILEF memiliki tiga tujuan utama, yakni menjadi jembatan antara dunia bisnis dan hukum, menjadi sarana pembelajaran mengenai rezim pertanggungjawaban pidana korporasi yang baru, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait implementasi KUHP Nasional.

Patra mengingatkan bahwa sebelum KUHP baru berlaku, pertanggungjawaban pidana korporasi umumnya hanya dikenal dalam tindak pidana khusus seperti korupsi, lingkungan hidup, dan tindak pidana pencucian uang. Kini cakupannya jauh lebih luas sehingga membutuhkan pemahaman yang sama dari seluruh pemangku kepentingan.

“Yang dibutuhkan adalah kesepahaman. Kami tidak melihat KUHP baru sebagai ancaman, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Patra.

Melalui ILEF 2026, Peradi SAI berharap tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pasca-KUHP baru. Forum ini sekaligus menjadi upaya memperkuat dialog antara pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, advokat, dan pelaku usaha demi menciptakan iklim investasi yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Polemik ribuan calon dokter atau retaker yang terancam gagal memperoleh gelar profes i meski telah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan tengah mengemuka. Pakar Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Rimawati menilai pemerintah perlu menghadirkan solusi yang adil bagi para retaker tanpa mengabaikan aspek keselamatan pasien dan standar kompetensi tenaga medis.

Menurut Rimawati, keberadaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan tenaga medis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

“Kesehatan ini bagian amanat yang diberikan oleh konstitusi kepada negara untuk menjamin perlindungan, patient safety, keamanan, pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Ia menjelaskan, setelah menyelesaikan pendidikan akademik dan profesi, calon dokter tetap harus membuktikan kompetensinya melalui UKMPPD sebelum dapat menjalankan praktik secara resmi.

Dalam perspektif hukum kesehatan, pemerintah berada pada posisi yang harus melindungi dua kepentingan sekaligus, yakni calon tenaga medis dan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan.

“Pemerintah di sini, dia melindungi dua pihak. Melindungi si tenaganya, calon tenaga tadi, siswa tadi, dan satu kakinya, dia juga melindungi masyarakat,” jelasnya.

Meski demikian, Rimawati menilai ancaman putus studi atau drop out bagi retaker yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan perlu dikaji dari sisi keadilan. Menurutnya, para retaker telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama menempuh pendidikan kedokteran.

“Kalau kita lihat dalam perspektif adil apa tidak, secara hak asasi manusia, kalau langsung di-DO bagi retaker ini, ya nggak adil. Karena dia sudah membayar sampai dia lulus,” tuturnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan skema penyelesaian yang jelas bagi peserta yang belum berhasil lulus ujian kompetensi.

“Pemerintah juga harus mencari solusi. Bagaimana status-status bagi dokter-dokter yang tidak lulus dari uji kompetensi ini,” tambahnya.

Selain menyoroti nasib para retaker, Rimawati menilai tingginya jumlah peserta yang berulang kali mengikuti ujian kompetensi juga perlu menjadi bahan evaluasi bagi fakultas kedokteran. Menurutnya, keberhasilan maupun kegagalan mahasiswa dalam UKMPPD tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada individu peserta.

Ia menilai institusi pendidikan perlu mengevaluasi kualitas proses pembelajaran, termasuk kompetensi yang belum dikuasai mahasiswa sebelum mereka kembali mengikuti ujian.

Rimawati juga menyoroti bertambahnya jumlah fakultas kedokteran dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kebutuhan dokter yang tinggi harus diimbangi dengan jaminan mutu pendidikan dan kualitas lulusan.

“Kita butuh banyak dokter, tapi yang dibutuhkan adalah calon-calon yang memiliki kompetensi,” ujarnya.

Terkait kemungkinan gugatan hukum dari retaker yang merasa dirugikan, Rimawati mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Namun, kewajiban lulus uji kompetensi sebelum memperoleh kewenangan praktik telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam regulasi kesehatan nasional.

Meski demikian, ia menegaskan penyelesaian persoalan retaker tidak seharusnya hanya berorientasi pada sanksi. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kompetensi yang belum terpenuhi serta pendampingan yang sesuai sebelum keputusan akhir diambil.

“Status si mahasiswa tadi juga harus dilihat. Sempat nggak dia hilang, tidak aktif. Jadi bukan mahasiswa aktif, tapi dia sempat sudah lulus, tapi dia belum UKMPPD,” pungkasnya.

JAKARTA - Penetapan hak voters menjelang Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI memunculkan pertanyaan dari sejumlah Badan Pengurus Daerah (BPD) wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Papua. Melalui surat keberatan yang telah disampaikan kepada BPP HIPMI, mereka meminta penjelasan yang lebih terbuka mengenai dasar pengambilan keputusan yang menyebabkan berkurangnya hak suara BPD DOB dalam forum tertinggi organisasi tersebut.

Empat BPD HIPMI DOB, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, menilai keputusan tersebut perlu ditinjau kembali karena harus memiliki landasan yang jelas dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi (PO) HIPMI. Mereka juga meminta agar keputusan final mengenai hak voters diputuskan melalui mekanisme organisasi yang objektif, transparan, dan terdokumentasi.

Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya Rob Rafael Kardinal, mengatakan bahwa keberatan yang diajukan bukan dimaksudkan untuk memperkeruh suasana menjelang munas, melainkan untuk memastikan seluruh proses organisasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan menghormati aturan yang telah disepakati bersama.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya hasil munas, tetapi kepercayaan bahwa seluruh anggota diperlakukan berdasarkan aturan yang sama. Karena itu, kami berharap dasar penetapan hak voters dapat dijelaskan secara terbuka dan objektif kepada seluruh anggota,” ujar Rob Rafael Kardinal dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Menurut Ketua BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire, setiap keputusan yang berdampak pada hak representasi daerah harus memiliki dasar normatif yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota organisasi. “Kami hanya meminta agar keputusan yang diambil memiliki landasan yang jelas dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi HIPMI. Transparansi penting agar tidak muncul berbagai tafsir yang justru dapat menimbulkan polemik berkepanjangan,” kata Yoti Gire.

Lihat video: Menteri Ara Ajak HIPMI Manfaatkan KUR Perumahan untuk Dorong Pengusaha Muda



Ketua BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang, pun menambahkan bahwa hingga saat ini BPD DOB masih mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme internal organisasi dan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah.

“Kami menghormati seluruh proses organisasi yang sedang berjalan. Karena itu, langkah yang kami tempuh saat ini adalah menggunakan jalur internal yang tersedia untuk mencari penyelesaian yang objektif dan berkeadilan,” tegas Nickson.

Menurut Ketua BPD HIPMI Papua Pegunungan, Anthonius Wetipo, menyebut seluruh anggota juga memiliki hak untuk memperoleh kepastian mengenai dasar hukum dan prosedur yang digunakan dalam setiap keputusan yang memengaruhi hak representasi daerah.

“Pada akhirnya yang ingin kami jaga adalah kredibilitas organisasi. Kepercayaan anggota akan terbangun ketika setiap keputusan diambil secara transparan, terdokumentasi dengan baik, dan diterapkan secara setara kepada semua daerah,” kata Anthonius.

BPD HIPMI DOB Tanah Papua berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui forum organisasi yang terbuka dan berlandaskan AD/ART serta PO HIPMI. Mereka menegaskan bahwa langkah keberatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kredibilitas organisasi sekaligus memastikan seluruh anggota memperoleh perlakuan yang setara dalam setiap proses pengambilan keputusan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi peserta Pemagangan Nasional (MagangHub) Perguruan Tinggi Batch 2. Pendaftaran berlangsung mulai 8–19 Juni 2026 melalui platform MagangHub.

Program yang diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, sertifikasi kompetensi merupakan instrumen penting untuk memastikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja peserta telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja.

“Melalui sertifikasi kompetensi, peserta memperoleh pengakuan resmi atas kemampuan yang telah mereka bangun selama mengikuti program MagangHub. Sertifikat kompetensi menjadi bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja,” kata Darmawansyah dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Menurut dia, dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan lulusan yang memiliki ijazah, tetapi juga tenaga kerja yang mampu menunjukkan kompetensi secara terukur dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Karena itu, sertifikat kompetensi dinilai dapat menjadi nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan dunia industri terhadap kemampuan calon tenaga kerja.

Tahapan dan jadwal sertifikasi

Untuk mengikuti sertifikasi, peserta diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen persyaratan, antara lain foto, bukti persyaratan dasar, portofolio magang, serta dokumen pendukung lainnya apabila tersedia.

Setelah melengkapi dokumen, peserta dapat memilih Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), skema sertifikasi, Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta jadwal asesmen yang tersedia melalui sistem.

Pendaftaran yang telah diajukan akan melalui proses validasi sebelum peserta mengikuti asesmen kompetensi. Pelaksanaan asesmen dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni hingga 22 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh LSP sesuai dengan skema sertifikasi yang diikuti. Sertifikat tersebut dapat diunduh secara elektronik melalui sistem yang telah terintegrasi paling lambat 10 hari setelah keputusan sertifikasi ditetapkan.

Dorong daya saing peserta magang

Kemnaker menyatakan program sertifikasi kompetensi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing peserta pemagangan sekaligus memperkuat keterkaitan antara program pemagangan dan sistem sertifikasi kompetensi nasional.

Melalui sertifikasi tersebut, peserta diharapkan memiliki bukti kompetensi yang diakui secara nasional sehingga lebih siap menghadapi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang.

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi peserta MagangHub Perguruan Tinggi Batch 2 dapat diakses melalui platform resmi MagangHub Kemnaker di https://maganghub.kemnaker.go.id..

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi peserta Pemagangan Nasional (MagangHub) Perguruan Tinggi Batch 2 pada 8–19 Juni 2026 melalui platform MagangHub.

Program yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini memberi kesempatan kepada peserta untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan sertifikasi kompetensi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dimiliki peserta telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja.

"Melalui sertifikasi kompetensi, peserta memperoleh pengakuan resmi atas kemampuan yang telah mereka bangun selama mengikuti program MagangHub. Sertifikat kompetensi menjadi bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja," kata Darmawansyah dilansir dari laman Kemnaker.

Menurutnya, dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga mampu menunjukkan kompetensi yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, sertifikat kompetensi dapat menjadi nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan dunia industri terhadap kemampuan calon tenaga kerja.

Untuk mengikuti sertifikasi, peserta terlebih dahulu melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, antara lain foto, bukti persyaratan dasar, portofolio magang, serta dokumen pendukung lainnya apabila tersedia.

Setelah itu, peserta dapat memilih Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), skema sertifikasi, Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan jadwal asesmen. Pendaftaran yang telah masuk akan melalui proses validasi sebelum peserta mengikuti asesmen kompetensi yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni hingga 22 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh LSP sesuai skema sertifikasi yang diikuti. Sertifikat tersebut dapat diunduh secara elektronik melalui sistem yang telah terintegrasi paling lambat 10 hari setelah keputusan sertifikasi ditetapkan.

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi peserta MagangHub Perguruan Tinggi Batch 2 dapat diakses melalui platform resmi MagangHub Kemnaker di https://maganghub.kemnaker.go.id.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan beberapa cara untuk meningkatkan standar sektor perasuransian pada 2026. Regulator menyiapkan empat kebijakan utama untuk meningkatkan standar dan ketahanan industri perasuransian nasional pada tahun ini. Kebijakan tersebut meliputi penguatan permodalan, penerapan kerangka baru Risk-Based Capital (RBC), pemisahan unit usaha syariah (spin-off), serta penguatan produk asuransi dan pengawasan profesi penunjang industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan penguatan permodalan akan dilakukan secara bertahap untuk memperkuat ketahanan dan kapasitas usaha perusahaan asuransi.

"Untuk penguatan permodalan ada dua tahap, yaitu tahap pertama pada 2026 dan tahap kedua pada 2028," kata Ogi dalam BIG Financial Insight 2026 di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut Ogi, langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi industri asuransi yang bertujuan memperkuat fondasi keuangan perusahaan asuransi dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks.

Selain penguatan modal, OJK juga tengah menyiapkan aturan mengenai New RBC atau kerangka baru pengukuran tingkat kesehatan permodalan berbasis risiko.

"Tahun ini kami sudah mulai merumuskan POJK mengenai New RBC," ujarnya.

Melalui penyempurnaan tersebut, kerangka RBC akan dibuat lebih sensitif terhadap risiko dan berorientasi ke depan (forward-looking) dalam mengukur kecukupan modal perusahaan asuransi. OJK berharap kebijakan itu dapat mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik sekaligus memperkuat ketahanan keuangan industri dalam jangka panjang.

Kebijakan berikutnya adalah pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi perusahaan tersendiri. Ogi menegaskan ketentuan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang harus dilaksanakan paling lambat pada akhir 2026.

"Spin-off perusahaan asuransi sudah kami sampaikan paling lambat di akhir tahun 2026," kata dia.

Menurut Ogi, pemisahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian, fokus bisnis, dan daya saing industri asuransi syariah di Indonesia.

Di sisi lain, OJK juga akan memperkuat tata kelola produk asuransi dan sistem pendaftaran profesi penunjang industri, termasuk agen asuransi dan broker atau pialang asuransi.

Melalui sistem pendaftaran yang terintegrasi, regulator akan memiliki basis data yang memungkinkan pengawasan terhadap pelaku industri secara lebih efektif.

"Kami memiliki sistem untuk memastikan agen asuransi dan broker dapat bekerja sesuai ketentuan. Jika terdapat pelanggaran atau pelaporan yang tidak sesuai, pendaftarannya dapat dibatalkan. Dalam kasus tertentu, mereka juga dapat dilarang beroperasi di perusahaan asuransi," ujar Ogi.

Meski demikian, Ogi mengingatkan bahwa industri asuransi masih menghadapi berbagai tantangan eksternal. Ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik dinilai berpotensi memengaruhi kinerja sektor jasa keuangan, termasuk industri asuransi.

Ia mencontohkan tekanan yang muncul dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan inflasi dan suku bunga, serta pelemahan nilai tukar rupiah dan pasar saham domestik.

"Kita tidak tahu bagaimana perkembangan ke depan. Harapannya industri asuransi tetap mampu bertahan dan menjaga ketahanannya di tengah berbagai tantangan tersebut," kata Ogi.